PROFIL DAN PERKEMBANGAN HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN

PROFIL DAN PERKEMBANGAN HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN

www.djpp.depkumham.go.id

Sejarah Singkat • Balai Harta Peninggalan (wesboedel khamer) dibentuk pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1624. • Tujuan pembentukan Balai Harta Peninggalan dilakukan dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi anggota VOC khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditingggalkan oleh anggota VOC, bagi kepentingan para ahli warisnya yang berada di Nederland (Belanda).


WILAYAH KERJA BHP • Berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 BHP dengan wilayah Kerjanya yang meliputi: • Balai Harta Peninggalan Jakarta wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) propinsi antara lain: Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat; • Balai Harta Peninggalan Surabaya wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah:


lanjutan • Balai Harta Peninggalan Semarang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) wilayah yaitu: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta; • Balai Harta Peninggalan Medan wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) wilayah yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Nangroe Aceh Darussallam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung; • Balai Harta Peningggalan Makassar wilayah kerjanya meliputi 12 (dua belas) wilayah yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.


STRUKTUR ORGANISASI BHP • Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara struktur organisasi, BHP di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BHP Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundangundangan melalui Direktur Perdata.


TUGAS BHP SAAT INI • “MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN ORANGORANG (BADAN HUKUM) YANG KARENA HUKUM ATAU PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENJALANKAN SENDIRI KEPENTINGANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”. • Sehingga dapat terpenuhi perlindungan atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang karena hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik (personal right) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


FUNGSI BHP BHP Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. – Sebagai Pengampu atas anak-anak yang masih dalam kandungan (Ps. 348 KUHPerdata); – Pengurus atas diri pribadi dan harta anak-anak yang masih belum dewasa selama bagi merika belum diangkat seorang wali (Ps. 359 KUHPerdata); – Sebagai wali pengawas (Ps. 366 KUHPerdata jo Ps 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);


lanjutan – Pemgampu Anak Dalam Kandungan (Ps. 348 KUHPerdata jo. Ps 45 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia); – Selaku Wali sementara (Ps. 359 ayat terakhir KUHPerdata jo Ps. 55 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia); – mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan denag kepentingan wali mereka (Ps. 370 ayat terakhir KUHPerdata jo Ps 25 a Reglement voor Het Collegie vab Boedelmeesteren); – mewakili kepentingan si belum dewasa apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban2 yang teristimewa dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan (Ps. 370KUHPdt);


lanjutan – mengurus harta anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Ps. 388 KUHerdata); – melakukan pekerjaan Dewan Perwalian (Besluit van den Gouverneur Generaal tanggal 25 Juli 1927 No. 8 stb. 1927382); – Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Ps. 449 KUHPerdata); – mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) (Ps. 463 KUHPerdata jo Ps. 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia); – mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Ps. 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUHPerdata);


lanjutan – mendaftar dan membuka surat-surat Wasiat Ps. 41 dan Ps 42 OV dan Ps 937, 942 KUHPerdata); – Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Ps. 14 ayat 1 Instructie voor de gouvernements Landmeters in Indonesia Stb. 1916 No. 517 (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Yang Bertindak Sedemikian, Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jnderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor:Dpt/12/63/12/69) jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;


lanjutan – melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit selaku Kurator (Ps. 70 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Ps. 70 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia; – melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.


lanjutan • Menerima dan mengelola hasil transfer dana secara tunai yang diserahkan Bank Indonesia kepada BHP sesuai dengan Ps 37 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.


WACANA PENAMBAHAN TUGAS BHP • Bank Indonesia Selain Transfer dana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011, yang mana dalam hal ini BI akan menyerahkan hasil transfer dana secara tunai yang tidak diklaim oleh pihak pentransfer dan penerima transfer kepada BHP, BI juga dalam RUU BHP mengusulkan antara lain:


lanjutan • Sisa Asset Bank Dalam Likwidasi yang belum selesai diusulkan untuk diserahkan ke BHP karena alasan waktu penyelesaian likwidasi yang hanya terbatas selama 5 tahun; • Rekening-Rekining daluarsa yang tercatat dan tersimpan pada bank-bank di seluruh Indonesia untuk diserahkan ke BHP; • Asset-asset titipan di bank-bank yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku agar deserahkan ke BHP. www.djpp.depkumham.go.id

Alasan-Alasan perlunya dibentuk RUU BHP • Alasan Filosofi Bahwa suatu organisasi ada karena kebutuhan. Dibentuknya BHP pada saat itu karena dibutuhkan yaitu untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari anggota VOC yang ada di Nederland. Selain itu juga sebagai Kurator berdasarkan Undan-Undang Kepailitan lama (faillisementsverordening Staatbald 1905 No. 217 jo staatblad 1906 No. 348.


lanjutan • Setelah Indonesia Merdeka 1945 Lembaga BHP, masih tetap dibutuhkan, walaupun hanya untuk sebagian kecil warga negara Indonesia. • Jika mengacu pada KUHPerdata tentang tugas-tugas BHP baik perwalian, pengampuan ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan Undang-Undang Kepailitan, tugas BHP bukan hanya untuk sebagian kecil golongan warga negara, tetapi dapat melaksanakan tugas untuk semua warga negara. Hal ini dikarenakan baik dalam KUHPerdata maupun dalam UU Kepailitan tidak ditentukan penggolongan Warga.


lanjut • Tugas BHP dapat berlaku untuk semua warga negara, hal dipertegas dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.0180 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yaitu mewakili kepentingan orang-orang maupun badan hukum yang karena hukum dan putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.depkumham.go.id

lanjutan • Jika warga negara maupun badan hukum tersebut karena hukum dan putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, maka BHP dapat bertindak mewakili dan pengurusan atas harta orang maupun badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Alasan Sosiologis • Secara umum Tugas BHP adalah memberikan perlindungan atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang karena hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik (personal right) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Perlindungan hukum atau terayominya hak-hak asasi manusia merupakan tugas negara yang dibebankan pada lembaga Balai Harta Peninggalan


lanjutan • Bahwa suatu lebaga hukum seperti BHP keberadaanya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat BHP melaksanakan tugas tanpa memperhatikan profit atau keuntungan, BHP dibutuhkan dalam hal lembaga lain menolak untuk melakukan pengurusan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU. 37 Th 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. www.djpp.depkumham.go.id

lanjutan • Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka, Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.


lanjutan • Dan jika Kurator lain yang diusulkan juga menolak untuk diangkat selaku Kurator maka BHP ditunjuk sebagai Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit. • Demikian halnya jika ada suatu wali yang diangkat oleh Pengedilan maka BHP ditunjuk selaku Wali Pengawas yang bertindak melakukan pengawasan tugas perwalian. Tugas wali pengawas ini tidak diberikan kepada lembaga manapun selain BHP.


Alasan Yuridis • Landasan hukum pelaksanaan tugas BHP sebagian besar adalah produk hukum kolonial belanda, bahwa produk hukum tersebut hanya berlaku pada sebagai golongan yang terkesan diskriminatif, hal itu tidak sejalan dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Lanjutan • Peraturan perundang-undang sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas BHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan hukum; • Perlu dilakukan kodifikasi dalam bentuk UndangUndang, karena dasar hukum pelaksanaan tugas BHP masih tersebar dibeberapa peraturan dan sebagian besar masih terdapat dalam ordonansi dan staatblad di bawah tahun 1916;


lanjutan • Mengingat BHP masih disangat dibutuhkan keberadaanya di sesuai dengan uraian tugas tersebut di atas, sedangan landasan hukum pelaksanaan tugas BHP masih menggunakan produk hukum peninggalan kolonial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan di masyarakat, dan untuk kodifikasi beberapa peraturan yang tersebur di beberapa ordonatie dan staatblad, maka Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan perlu mendapat perhatian khusus untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. www.djpp.depkumham.go.id

PROFIL DAN PERKEMBANGAN HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN

Recommend Documents