Professional Development untuk Peningkatan Mutu Laksono Trisnantoro Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FKFK UGM/Magister Manajemen Rumahsakit/Magister Kebijakan dan j Pelayanan y Kesehatan UGM Manajemen
1
Isi: Perspektif Internasional Governance di sektor kesehatan Indonesia Reposisi Dinas Kesehatan, Rumahsakit dan Klinisi Professional Development dan Pendidikan
2
Perspektif k if Internasional
3
Posisi Indonesia di Asia
6/25/2009
4
Pendapatan per kapita kotor
6/25/2009
5
Persentase Pengeluaran Pemerintah d l dalam Pembiayaan P bi Kesehatan K h t
6/25/2009
6
Indonesia didominasi oleh pembiayaan Out of Pocket
6/25/2009
7
Dominasi Out of Pocket: Si Sistem t kesehatan k h t yang berdasarkan b d k mekanisme pasar Perlu P l pengendalian d li atas t pasar Perlu pendanaan bagi masyarakat yang gagall memperoleh l h pelayanan l
8
Fungsi Pemerintah Sebagai S b i Regulator ( t (steering) i ) Sebagai Pemberi Dana Sebagai g Pelaksana (operator) ( p )
Menjadi semakin menonjol
Relatif Berkurang
Kasus RS O Konflik antara pasien dengan rumahsakit yang dipicu oleh tindakan dokter
Menjadi bola liar yang sulit dipegang akar permasalahannya , dan menjadi j isu politik.
10
Kasus ini perlu dibahas dengan prinsip Good Governance dalam PP 38 dan d PP 41 Menempatkan M tk DInas DI Kesehatan sebagai regulator
RS pemerintah dan swasta sebagai operator
11
Reposisi i i Dinas i Kesehatan
12
Fungsi Dinas Kesehatan Mengelola UKM dan UKP
Batas B t UKM dan UKP dh diharapkan k tidak hitamputih
13
Suasana sebelum Desentralisasi
Ada kecenderungan pemisahan antara Dinas Kesehatan dan RS
DitJen BinKesMas
DitJen YanMed
DinKes Propinsi
RSUP
DinKes Kabupaten
RSUD
14
Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi (PP 38 dan PP 41) DitJen BinKesMas
DitJen YanMed
DinKes Propinsi
UKP RSUP, RSUP RS Swasta, dll
UKM
DinKes Kabupaten UKP RSD, RS RSD Swasta, dll
UKM
15
Reposisi i i RS
16
Evolusi perubahan otonomi keuangan di RS pemerintah, i h setelah l h 15 tahun h
K utub L em baga B irokrasi PNBP
D inas K ese hata n
R S no n sw adana
S w adana
R S Sw ada na
U U dan P P B LU
R S B LU
K utub L em baga U saha U U B U M D dan U U B U M N
P erum
Perjan
(P ersero)
PT A skes Indo nes ia
17
Penafsiran Perubahan: RS sebagai U it Birokrasi Unit Bi k i di dekade 1980an
RS sebagai Lembaga Pelayanan yang berfungsi sosial
18
Rumahsakit Pemerintah M Memperkuat k t kemampuan k sebagai b i operator Memperbaiki M b iki sistem i t manajemen j RS Bersiap menjadi operator yang baik, d dan patuh h terhadap h d regulasi/aturan l i/ yang ada.
19
Rumahsakit Swasta P Perlu l memahami h i bahwa b h ada d pengawas sistem Berdasarkan B d k PP 38/2007 ada d pembagian kelas Harus H menghormati h i pengawas
20
Reposisi S Spesialis i li
21
Klinisi s pe perlu u memahami e a a letak e a s strategis a eg s dalam aktifitas pelayanan
Aktiffitas Pelayyanan
Pra Pelayanan:
Proses Pelayanan: Proses Pelayanan Klinik
Pasca Pelayanan: Follow-up
Aktifitaas Penduukung
Budaya Organisasi Asumsi Bersama, Nilai-nilai bersama Struktur Organisasi
Nilai yang didapat p
Fungsi, Divisi, Matriks Sumber Daya Strategis Keuangan, SDM, Informasi, Teknologi 22
Klinisi Perlu P l memahami h i bahwa: b h Ada sistem pengawasan dari luar RS: Di Dinas Kesehatan K h t dan d masyarakat. k t Ada pengawasan untuk kompetensi d i ikatan dari ik profesi f i Ada etika yang harus dipergunakan.
23
Pendidikan P didik dan d Pengembangan g g Profesi agar Reposisi berjalan baik
24
Professional Development (kasus RS) Bagaimana pengembangan profesi di berbagai kelompok? p
1 Kelompok 1. Regulator: Dinas Kesehatan 2. Kelompok Manajer RS 3. Kelompok Profesi di RS
25
Pengamatan: Secara praktis belum ada pengembangan bersama antar kelompok p p profesi Kecuali pada kegiatan IHQN ini
26
Yang terjadi Terjadinya Blok antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Direktur RS Terjadinya ketidakpercayaan antara Direksi RS dengan para spesialis Tidak berjalannya peraturan .... ....
Akibatnya: Tidak ada pemahaman sistem tata kelola yang baik Mutu pelayanan sulit ditingkatkan g
27
Bagaimana dengan pendidikan antar profesi secara bersama? S Saatt ini i i belum b l dilakukan dil k k Belum ada pendidikan bersama antara t mahasiswa h i manajemen j rumahsakit, manajemen pelayanan kesehatan dengan mahasiswa kedokteran, residen, atau perawat.
28
Mengapa Pendidikan antar profesi perlu dilakukan? M Memperbaiki b iki kondisi k di i h hubungan b k kerja j antara manajer RS, dokter spesialis – dokter puskesmas puskesmas, staf Dinas Kesehatan. Memperkuat kerangka kerja peraturan dan akademis untuk meningkatkan mutu. mutu Memperbaiki sifat dan persepsi yang negatif. negatif 29
M Mencegah h kegagalan k l untuk t k saling li percaya dan komunikasi Memantapkan M t k kerjasama k j untuk t k pelaksanaan kebijakan Memperbaiki M b iki pelayanan l Mencari jalan keluar ke sebuah masalah yang tidak dapat ditangani satu profesi: contoh kasus ijin praktek kt k 30
M Meningkatkan i k tk kepuasan k kerja k j Mencegah fragmentasi dalam sistem k kesehatan h t
31
Apa hasil yang diharapkan dari pengembangan antar-profesi: Peningkatan Pengetahuan, sikap dan sikap, Ketrampilan untuk bekerja j sama antar profesi Terjadinya praktek bekerjasama di lapangan l
Peningkatan Mutu Pelayanan RS Indikator: Mutu Klinik membaik Keluhan berkurang Cost dapat lebih efisien.
32
Saran: P Perlu l ada d pengembangan b bersama b antara Dinas Kesehatan, rumahsakit, Puskesmas untuk peningkatan mutu Perlu perubahan sebagian proses pendidikan untuk menempatkan aspek pendidikan antar-profesi
33
Diharapkan: Ada peserta seminar yang akan menyusun proposal untuk pengembangan Inter-profesi ini, Akan disediakan dana p pengembangan g g p proposal p sebesar Rp 2,5 (dua setengah) juta dari PMPK UGM. Deadline tanggal 25 Juli 2009. Proposal diserahkan ke pak Hanevi melalui email dan akan diseleksi. Proposal terpilih akan ditawarkan ke berbagai propinsi/kabupaten kota untuk dijalankan Hasil sementara diharapkan dapat dibahas pada pertemuan IHQN tahun depan. depan 34
Terimakasih T i k ih
35