Prof. Himawan Adinegoro. (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi)

Prof. Himawan Adinegoro (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi)

Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

NO

(1)

NAMA PAKET PEKERJAAN

VOLUME

(2)

(3)

LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)

RENCANA PENGANGGARAN

PERKIRAAN WAKTU WAKTU MULAI PELAKSANAAN PELAKSANAAN (BULAN) PENGADAAN

KETERANGAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

SUMBER DANA

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Pencetakan Dokumen

1 paket

DKI Jakarta

100 juta

APBN 2011

Mei 2011 dan Oktober 2011

2 bulan

E-proc./Non e-proc.

2

Kendaraan Operasional

6 unit

DKI Jakarta

1,2 M

APBN 2011

Februari 2011

3 bulan

E-proc./Non e-proc.

3

dst …………


• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE . (ayat 3)

Setiap instansi pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, wajib membentuk LPSE Tahun 2011 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa


BAB VI. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 36 3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat luas serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pasal 37 3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.


BAB VI. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 42 2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pasal 43 3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE , sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.



BAB V. SWAKELOLA Pasal 26 1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat. BAB VI. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 38 1) Penunjukkan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal: a. keadaan tertentu; dan/ atau b. pengadaan Barang khusus/ Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.


BAB VI. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 39 1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/ atau d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil. Pasal 45 1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/ atau b. bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Jumlah pengaduan 2100 kasus KPK telah menangani 50 perkara dengan nilai proyek 1,9 Triliun Potensi kerugian negara 35% atau 700 miliar Modus operandi:  94% penunjukkan langsung  6% penggelembungan harga

Rumus Ideal :

PL → LPc,s,…...n Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa


JENIS PERKARA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

JUMLAH

Pengadaan Barang/Jasa

2

12

8

14

18

16

16

86

5

1

3

1

2

4

13

12

Pungutan

7

2

3

Penyalahgunaan APBN/APBD

5

3

10

8

5

31

27

24

47

37

40

196

Perizinan Penyuapan

JUMLAH

7

2

19

10 19

57 12


SEBARAN PENANGANAN TPK 1 ks

1 ks

3 ks 1 ks 1 ks 2 pkr

1 ks

1 ks 6 ks 2 pkr 1 ks

2 ks, 1 pkr

3 ks

1 ks

1 pkr 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

1 pkr

1 ks 1 ks

35 ks, 12 pkr 1 ks, 1 pkr

1 ks

1 ks 3 ks 2 pkr 1 ks

KETERANGAN

ks : kasus (lidik)‫‏‬ pkr : perkara (sidik)‫‏‬




No.

Keterangan

2008 (mid)

2009

2010

2011*

1.

Jumlah LPSE

11

33

137

238

2.

Instansi Terlayani

11

41

254

344

3.

Jumlah Paket

21

1282

4796

4445

4.

Jumlah Pagu (Rupiah)

52.50 Miliar

3.37 Triliiun

16.4 Triliun

31.7 Triliun

5.

Efisiensi (%)

15

17

11

13

6.

Penyedia Terdaftar

962

14.270

50.655

83.995

7.

Cakupan Layanan (Provinsi)

9

18

25

31

8.

Daftar Hitam

0

5

10

3

* Data s.d. akhir Mei 2011


No.

Instansi

Jumlah

1.

Instansi Pusat

34

2.

Provinsi

32

3.

Kabupaten / Kota

273

4.

Perguruan Tinggi

24

5.

BUMN / BUMD

4

6.

Rumah Sakit

3

7.

Lain - lain

50*

T o t a l

420

* Diluar pelatihan yang dilakukan LPSE setempat (Sumbar, Jabar & Kemendiknas) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

Terimakasih


Prof. Himawan Adinegoro. (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi)

Recommend Documents