Prof. Abdorrakhman Gintings

KEBIJAKAN NASIONAL AKTUAL TENTANG GURU Prof. Abdorrakhman Gintings BA, Drs., Dip.Ed., Dip.Eng., M.Ed., M.Si., Ph.D.

•Guru Besar pada Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten DPK di FKIP dan Pascasarjana Uninus Bandung,

•Anggota Madiknas Yayasan Pendidikan KOSGORO •Educator pada: ATLS Ikatan Ahli Bedah Indonesia, Perhimpunan Onkologi Indonesia, Ambulans 118, Dll •Mantan; Instruktur pada John Robert Powers, Kabid P3G Tek. Medan,

Kasubdit Ditdikgutentis, Kepala P3G Tertulis Bandung

•Anggota Tim Pakar pada Dewan Ketahanan Nasional RI • Konsultan pada The World Bank •Bersama Prof. Wardiman dan Drs. Jorlin Pakpahan

mendirikan Yayasan El-EM

1. Sertifikasi dan profesionalisme guru di Indonesia

KONSEPSI DASAR  Profesi merupakan suatu jabatan

atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.  Profesional adalah orang yang

menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.

KONSEPSI DASAR (Lanjutan)  Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.  Profesionalisasi adalah proses atau

perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional.

 Profesionalitas merupakan sikap para

anggota profesi benar2 menguasai, sungguh2 kepada profesinya

CIRI-CIRI PROFESI 

Memiliki kualifikasi ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tinggi



Memberikan jasa intelektual yang khas kepada

masyarakat 

Memiliki kewenangan profesional yang khas dan diakui oleh mesayarakat atau klien



Memiliki kode etik tertentu yang regulatif dengan sanksi sosial dari masyarakat



Memiliki asosiasi profesi 5

ARTINYA....  Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi  Hanya pekerjaan yang memiliki ciri-ciri tertentu dan didasari oleh ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan

profesi

 Orang yang melakukan profesinya berhak

memperoleh bayaran

PERJALANAN GURU SEBAGAI PROFESI  Terbitnya UU Sisdiknas Tahun 2003  Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden SBY dalam peringatan hari guru 25 November 2004  Penerbitan UU No: 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen

 Penerbitan Permeneg PAN dan RB No: 16 tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru.

DIANTARA KONSEKUENSI PEKERJAAN SEBAGAI PROFESI  

   

Memiliki kualifikasi akademik minimal yang sama; Untuk Guru Indonesia Min: S1/D4; Mengikuti pendidikan profesi Memiliki sertifikat profesi Lulus uji kompetensi Membacakan sumpah profesi Melakukan CPD (Continuous Professional Development) atau PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).

 

Memiliki Asosiasi Profesi yang kuat Memiliki Kode Etik yang regulatif

KUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL  Untuk Guru di Indonesia adalah S1 atau D4  Kondisi aktual:  1,5 juta dari 3 juta atau sekitar 50% belum

memiliki kualifikasi S1/D4.  Sebagian telah memiliki, tetapi tidak relevan

dengan bidang studi yang diajarkannya (mismatch).

PENDIDIKAN PROFESI  Dalam pendidikan guru di Indonesia sebelumnya

tidak diterapkan pendidikan profesi tetapi hanya praktek mengajar (3 bulan).  Dalam sistem pendidikan profesi guru di

Indonesia ada program Akta Mengajar, tetapi belum layak disejajarkan dengan pendidikan profesi dokter sehingga tidak dilanjutkan.

SISTEM PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA SAAT INI  Diselenggarakan oleh dan di LPTK  Kurikulum belum difokuskan pada kompetensi melakukan pekerjaan profesi, dan problem based.  Evaluasi dalam banyak kasus masih menerapkan PAN sebagaimana pada pendidikan akademik.  Sebagian besar belum mengenal pendidikan spesialis tetapi hanya jurusan atau program studi.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (Sebagai bandingan)  Diselenggarakan setelah selesai calon dokter

menyelesaikan pendidikan akademik.  Lama pendidikan profesi 4 semester setelah

pendidikan akademik 8 semester.  Diselenggarakan oleh FK bekerjasama dengan

asosiasi profesi dan di Rumah Sakit Pendidikan.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (Lanjutan)  Kurikulum difokuskan pada kompetensi melakukan pekerjaan profesi, problem based dan disusun oleh Kolegium  Evaluasi: Self-paced dan PAK.  Telah menerapkan pendidikan spesialis.  Pengajar pendidikan profesi dokter adalah dokter praktisi sehingga mampu menjadi role model.

PENDIDIKAN GURU INDONESIA DENGAN PENDEKATAN BARU PENDIDIKAN AKADEMIK (Berbasis InstitusI) 6 Semester SELEKSI

PNS PENDIDIKAN PROFESI GURU (Berbasis Sekolah) 2 Semester

PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA ( 1 Tahun)

Guru PNS 100%

Status CPNS 80%

Model ini mirip dengan yang diterapkan di Jerman.

KONDISI OBYEKTIF GURU INDONESIA  Sebagian besar guru, 1,5 juta dari 2,8 juta atau sekitar 60% , belum memiliki kualifikasi S1/D4. Sebagian telah memiliki, tetapi tidak relevan

dengan bidang studi yang diajarkannya.  Sebaran jumlah, kualifikasi, jenis, dan

kompetensi antar daerah dan antar sekolah belum merata

KONDISI OBYEKTIF GURU INDONESIA (Lanjutan)  Studi Bank Dunia Tahun 2005, UKA, dan

keberhasilan penulisan KTI, menunjukkan bahwa sebagian besar guru Indonesia masih rendah kompetensinya.  Sebanyak kurang lebih 700.000 orang guru

yang sebagian besar guru SD akan memasuki masa pensiun dalam 10 tahun ke depan

KONDISI OBYEKTIF GURU INDONESIA (Lanjutan)  Semakin maraknya pemanfaatan sertifikat

diklat palsu dan plagiat karya tulis ilmiah oleh guru.  Masih banyak guru yang belum memperoleh

kesempatan mengikuti diklat karena jumlah lembaga diklat yang relatif lebih kecil dari kebutuhan.

SIMULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN LEMBAGA DIKLAT GURU. Diasumsikan:  Jumlah guru seluruhnya 3 juta orang dan setiap guru memperoleh 1 kali kesempatan per tahun dengan setiap kelompok diklat terdiri dari 30 orang, maka setiap tahun harus diselenggarakan diklat guru untuk 100.000 kelompok atau kelas.  Setiap lembaga diklat guru mampu menyelenggarakan 8 Angkatan dengan setiap angkatan sebanyak 5 kelompok, maka diperlukan 2340 lembaga diklat.

SIMULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN LEMBAGA DIKLAT GURU (Lanjutan)  Dengan asumsi jumlah LPMP , P4TK, dan LPTK yang ada seluruhnya ada sebanyak 500 lembaga, diperlukan 1840 lembaga lagi.  Dari segi kesempatan, dengan jumlah lebaga

diklat guru yang dimiliki saat ini, diperlukan waktu 30 tahun bagi seorang guru untuk memperoleh mengikuti satu kali diklat reguler.

HAKEKAT SERTIFIKASI PROFESI  Pengakuan legal formal tentang profesionalisme seseorang untuk melakukan berbagai tugas profesinya sesuai dengan

standar kualitas yang telah ditetapkan.

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI GURU  Dilakukan oleh Perguruan Tinggi  Menerapkan Uji Kompetensi (UK) yang lebih fokus pada ranah kognitif dilanjutkan dengan PLPG selama 2 minggu.  Berlaku seumur hidup  Campur tangan birokrasi dan Perguruan Tinggi sangat kuat

SERTIFIKASI PROFESI

DOKTER

 Dilakukan oleh asosiasi atau masyarakat profesi yang

bersangkutan; IDI dan asosiasi yang bernaung di bawahnya seperti; IKABI, IDSAI, Dll.

 Menerapkan ujian profesi yang mengkombinasikan tes

tertulis, praktek, dll.

 Sertifikasi profesi dokter diperbaharui dalam jangka waktu

tertentu dan merupakan syarat untuk memperoleh ijin praktek.

 Campur tangan birokrat dan Perguruan Tinggi relatif

lemah.

SUMPAH PROFESI  Masyarakat profesi guru belum atau tidak

menerapkan sumpah profesi.  Dokter membacakan dan menandatangani

sumpah dokter ketika diwisuda sebagai alumni pendidikan profesi dokter.

UJI KOMPETENSI  Guru: Belum secara ketat diberlakukan dan

tidak dikaitkan dengan kewenangan tertentu.  Dokter: Diberlakukan secara ketat dan

dikaitkan dengan kewenangan praktek dalam bidang tertentu.

CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) GURU  Penyelenggaraan masih belum terorganisir

dengan baik  Materi belum distandarisasi  Lebih dikaitkan dengan angka kredit kenaikan pangkat dan belum jelas kaitannya dengan kewenangan praktek

CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

DOKTER  Penyelenggaraan harus terdaftar dan seizin asosiasi profesi  Materi distandarisasi dan disyahkan oleh asosiasi profesi  Beberapa kegiatan selain dikaitkan dengan angka kredit juga dikaitkan dengan kompetensi dan kewenangan praktek

Contoh: ATLS, ACLS, Basic Skill Surgery, Intensive Care, Dosen PPDS, Dll termasuk TOT nya

MAL PRAKTEK Dalam profesi kedokteran dikenal Mal Praktek yang merupakan salah satu bentuk tanggungjawab profesional dan mengandung konsekuensi hukum.

2. Program Induksi Bagi Guru Pemula.

MENGAPA PROGRAM INDUKSI?

Guru pemula belum mengenal sekolah tempat bertugas

Guru pemula butuh teman tempat bertanya

Guru pemula harus secepat mungkin beradaptasi

APA ITU PROGRAM INDUKSI?  Program Induksi bagi Guru Pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,

pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.

Tujuan Program Induksi  Tujuan Program Induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

 beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan  melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah;

PESERTA PROGRAM INDUKSI  Peserta program induksi adalah: Guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; 2. Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain. 3. Guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 1.

PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI  Program Induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun, dan dapat

diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.  Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru.

3. PERAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA GURU DALAM PKB

Mengapa Guru Harus Melakukan PKB?  Dinamika lingkungan stratgis guru yang terus

berubah dan berkembang dengan cepat dan tak terduga.  Sebagai profesional guru harus senantiasa meningkatkan dan menyegarkan profesionalitasnya agar dapat memberikan layan pendidikan yang berkualitas dan sesuai prkembangan zaman.  Semua asosiasi profesi mewajibkan anggotanya melaksanakan PKB untuk menjaga profesionalitasnya.  Permeneg PAN-RBI No: 16 mewajibkan guru melaksanakan PKB sebagai payung hukum.

Mengapa KKG DAN MGMP menjadi basis pelaksanaan PKB?  Lokasi tugas dan domisili sebagian tendik yang jauh dari lembaga diklat berakibat:  Terbengkalainya kelas ketika tendik mengikuti diklat di

kota besar  Besarnya biaya transport

 Jumlah lembaga diklat yang kecil sehingga tidak

mampu melayani tendik secara merata dan cepat.

 Ciri kegiatan KKG dan MGMP yang memberikan peluang kepada tendik membahas masalah nyata yang dihadapi di kelasnya dengan teman sejawat

Program BERMUTU Akan Memanfaatkan KKG dan MGMP Sebagai Wadah Penyelenggaraan Diklat Guru Terakreditasi

1. Banyak KKG dan MGMP yang tidak memenuhi Kriteria

2. Jumlah KKG dan MGMP lebih besar dari Kuota

P emerintah akan mendukung kegiatan KKG dan MGMP Secara Finansial melalui pemberiaan DBL

Ditetapkan Kriteria KKG dan MGMP Yang Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh DBL

Perlu Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP agar memenuhi kriteria penerima DBL

PENYELENGGARAAN SUPERVISI DAN PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP

Alasan Utama Penggunaan Kriteria Penerima DBL  Dana total yang dialokasikan untuk DBL dan pendukungnya sangat besar, sehingga perlu

jaminan adanya akuntabilitas program ini.

 Kondisi KKG dan MGMP belum semua layak untuk menyelenggarakan program diklat

terakreditasi secara berkualitas.

 Jumlah KKG dan MGMP yang akan menerima

DBL lebih besar dari kuota

Tujuan Utama Supervisi Pemberdayaan KKG dan MGMP Dalam Program BERMUTU

1. Memetakan kondisi mutakhir KKG dan MGMP 2. Membantu KKG dan MGMP agar mampu

memenuhi kriteria penerima DBL.

PERAN DAN KONTRIBUSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH  Kepala sekolah harus secara proaktif

memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta implementasi dan diseminasi PKB Guru di sekolah dan gugus

 Pengawas sekolah harus secara proaktif mensupervisi dan melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

serta implementasi dan diseminasi PKB Guru di sekolah dan gugus

4. GURU DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Rata-rata kata Guru dan Siswa

Rasio Guru pada Kata-kata Siswa

(selama 50 menit pembelajaran)

7,000 5,902

Number of words Jumlah kata-kata

6,000

Indonesia

5,000

5,148

Hong Kong

4,000

3,000

25 16

Netherlands

13

Switzerland

2,633

10

Czech Republic

2,000 1,018

1,000 0

9

Australia

9

United States

197

640

Ind

OCs

8 0

Ind

OCs

Rata-rata jumlah kata guru

5

10

15

20

25

Jumlah kata-kata guru pada kata-kata seorang siswa

Rata-rata jumlah Kata siswa

43 Guru melibatkan siswa Sumber: Fasli Jalal (Senior Policy Advisor, World Bank)

Presentasi siswa 43

30

Teachers 30% Student characteristics 49%

Schools 7% Home 7%

Peers 7%

Based on research by Professor John Hattie from the University of Auckland who used meta analysis to estimate the overall effect on student achievement to the above factors Fasli Jalal (Senior Policy Advisor, World Bank)

W?

Ho?

Thn what?

Student performance on Standardized Exam

100th percentile 90th percentile

After 3 years with high quality teachers

53 percentile point difference 50th percentile

After 3 years of low quality teachers

0th percentile Age 8

Age 11

Source: Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) Study Results From Barber, M., and M. Mourshed. (2007) based on results from Sanders and Rivers (1999).

Fasli Jalal (Senior Policy Advisor, World Bank)

37th percentile

45 Why?

How?

Then what?

PENUTUP  Jalan menuju guru sebagai profesi yang ideal masih panjang, berliku, dan mendaki;  Upaya mewujudkan guru sebagai profesi dalam arti yang sebenar-benarnya harus menjadi bagian dari obsesi masyarakat profesi

guru itu sendiri, sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai klien.

 Asosiasi profesi guru harus menjadi garda

terdepan dalam perjalanan membangun profesionalisme guru yang diidamkan.

We need to teach our kids for their futures . . . . . . not our pasts. Daniel Pink

Terimakasih....

48