PROBLEMATIKA PENANGANAN KREDIT MACET Dl PERBANKAN PEMERINTAH Pujiyono Abstract
Thepurpose ofthis research isperceiving howtohandle credit distraction as criminalrisk ongovern mentbank, and how to solve the problematic of credit distraction as criminal risk on government bank. The result of this research on handling of credit distraction as criminal risk on government bank, consists of: first, theprocess of credit is observedby internal supervisor unit (SPI), Bank of Indonesia (Bl) as central bank, andSupervisor Body ofFinancial (BPK). Second, thedimension courseofcredit has been done refer toguidance book, procedure andoperationalstandard, itscanalso bejustifiedadministra tivelyalthough there is loss consequence/hence that represented business risk. Third, ifcredit distraction is caused by criminal, the bankofficer is only processed based on administrative sanction. The main problem inhandling credit distraction as criminal risk ongovernment bank contains:first, theoverlapping in handling creditdistraction; second, the difference of intepretation and incoherent rulebetween credit distraction thathappened because business riskand criminal risk, and third, the excistence ofconvption element.
Keyword: creditdistraction
A.
Pendahuluan
Pembangunan nasional mencakup pembangunan hukum, ekonomi, sosial, politikdan budaya. Khusus dalam pembangunan ekonomi, diperiukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai jalannya roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan yang menjadi andalan dalam mendukung pembangunan nasional adalah lembaga perbankan. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Ini berarti bahwa lembaga perbankan harus berperan sebagai agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional itu. Oleh karena itu Negara lewat Badan Usaha Milik Negara merasa perlu untuk mendirikan bank milik Pemerintah.
Kegiatan bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (debitur) dalam bentuk kredit, dimaha kredit ini sangat berguna untuk menunjang kegiatan perekonomian seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan perusahaan besar sekalipun juga membutuhkan kredit untuk suntikan modal guna perluasaan usahanya. Berbicara mengenai bank milik Pemerintah sebagai badan usaha pada umumnya, dalam kegiatan usahanya juga sering Yustisia Edisi Nomor 78 Sept-Desember2009
mengalami kendala. Salah satunya adalah potensi terjadinya pengembalian kredit yang kurang lancar dari debitur atau kredit bermasalah (Non Perform ing Loan). Bahkan lebih berbahaya lagi jika kredit tersebut sampai macet. Kredit macettelah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sektor perbankan di Indonesia, khususnya pada bank milik Pemerintah. Karena bisa mengarah pada suatu tindak pidana. Padahal ranah perbankan sendiri masuk dalam lingkup perdata. Contoh konkretnya, pada tahun 2005 lalu ketiga mantan direktur Bank Mandiri ECW Neloe dan dua direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara yang merugikan negara sekitar Rp 160.000.000.000. Karena dikemudian hari kredit
tersebut macet dalam pengembaliannya. Bank Mandiri memiliki aset seperlima dari to tal aset perbankan nasional. Jika ditambah dengan Bank BNI dan BRI, total aset ketiga bank ini sekurang-kurangnya bisa mencapai 40% dari total aset perbankan nasional. Jadi bila terjadi kredit macet yang besar pada bank-bank ini, tentu akibatnya akan fatal terhadap jalannya perekonomian nasional. Direktur Utama BNIketika itu, Sigit Pramono mengungkapkan NPL nett BNI kinitelah berada di posisi 4,7 person, sedangkan NPL gross 8,3 persen. Dengan pencapaian NPL di
bawah 5 persen ini,terhitung akhir September 2007 BNI sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan bank sentral sebagai sebuah bank yang "sehat". (www.bni.co.id/ NPL BNI di bawah 5 %)
Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam ....
45
