PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM HAM
Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-3 FH Unsri
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PRASYARAT PRINSIP UMUM HUKUM Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip -prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu: adanya penerimaan (acceptance) pengakuan (recognition) dari masyarakat internasional. Prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Hal tersebut kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
BEBERAPA PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL YANG MENJADI PRINSIP HAM Prinsip-prinsip yang terdapat di hampir semua konvensi internasional tentang HAM dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas, antara lain: Prinsip kesetaraan, Pelarangan diskriminasi (antidiskriminasi) Tidak dapat dikurangi (non-derogable) Tidak dapat dipisahkan (indivisible) Kewajiban negara
yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak azasi manusia. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PRINSIP KESETARAAN Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Berbagai perbedaanyang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut juga tercermin dari prinsip equality before the law yang merupakan prinsip kesetaraan di muka hukum. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PRINSIP NON-DISKRIMINASI Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip nondiskriminasi atau antidiskriminasi. Hukum HAM internasional memperluas identifikasi terhadap alasan-alasan diskriminasi. UDHR menyebutkan beberapa bentuk diskriminasi yang tidak dibenarkan , antara lain: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda ( proper ty), kelahiran, orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh, dan identitas lainnya. Prinsip ini juga dikenal dengan sebagai universalisme HAM. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PRINSIP NON-DEROGABLE HAM melekat pada diri manusia yang mana setiap orang memperolehnya secara alamiah atau hak yang sifatnya kodrati karena ia manusia. Prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip kesetaraan dan prinsip nondiskriminasi. Prinsip ini juga bagian dari artikulasi natural law, kemudian natural rights, menjadi human rights. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PRINSIP INDIVISIBLE hak-hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, budaya adalah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya, karena masing-masing hak tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya. Hak yang satu saling mengandaikan/ mensyaratkan dengan hak-hak lainnya. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip interdepensi. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
KEWAJIBAN NEGARA Prinsip kewajiban negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (right bearer) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk: Melindungi (to protect), Menghormati (to respect) Memenuhi (to fulfill) Menyebarluaskan (to promote) Mengembangkan (to enhance) Menurut hukum internasional, kewajiban di atas merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes atau kewajiban bagi seluruh negara jika menyangkut norma-norma HAM yang berkategori sebagai jus cogens (peremptor y norms). Misalnya, larangan melakukan: perbudakan, genocide dan penyiksaan. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
