PRINSIP-PRINSIP KONTRAK PRODUCTION SHARING
Oleh: KUSWO WAHYONO
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
1
PRODUCTION SHARING CONTRACT Produksi setelah dikurangi cost recovery dibagi antara Pemerintah dan
Kontraktor berdasarkan suatu persentase tertentu Semua biaya ekplorasi, pengembangan, dan operasi ditanggung oleh
Kontraktor dan akan di-recover dari produksi komersial Kontraktor menanggung semua resiko Setiap blok (Wilayah Kerja) adalah ring fence (UU22/2001 Ps 13) Kontraktor wajib membayar PPh dan PBDR Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun termasuk 6-10 tahun untuk
eksplorasi Segala alat yg digunakan oleh kontraktor menjadi milik BPMIGAS (a.n. Pemerintah) sejak saat diturunkan di Indonesia (kecuali sewa) Kontraktor diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (Domestic Market Obligation)
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
2
KONTRAK PRODUCTION SHARING STANDAR O/G Production
LIFTING (GR) − FTP Cost Recovery: • Investment Credit • Incentive • Sunk Cost • Capital Cost • Operating Cost
Profit Oil
+
+
Equity to be Split, ETS
Indonesia Share (1-Contractor Share) ETS + DMO FEE Indonesia Take
Contractor Share (Split/(1-Tax))ETS DMO
Share utk perhitungan DMO
Taxable Income
+ +
Tax
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
Contractor Take 3
SKEMA PEMBAGIAN PRODUKSI DALAM KPS STANDAR
FTP 20%
Pemerintah
Kontraktor
71.1538%
Pemerintah
28.8462%
Kontraktor
Share = 71,1538% 28.8462% Biaya-biaya
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
PAJAK = 48% Sharing = 85/15, after Tax Contr. = 0,15 / (1- 0,48) = 28,8462% (before Tax) 4
UU 22 Tahun 2001 Pasal 31 1) BU/BUT yg melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yg berupa pajak dan bukan pajak 2) Penerimaan negara yg berupa pajak: • pajak-pajak • Bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai • Pajak daerah dan retribusi daerah 3) Penerimaan negara bukan pajak • Bagian negara Pembagian FTP (First Tranche Petroleum) Pembagian profit oil • Pungutan negara yg berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi • Bonus-bonus Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
5
DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK pre-1984:
1984:
1995:
Corporate tax
45%
35%
30%
Deviden tax, PBDR (20%)
11%
13%
14%
Total Income Tax
56%
48%
44%
Contractor share
34.0909%
28.8462%
26.7857%
Government share
65.9191%
71.1358%
73.2143%
Production Sharing 85%-15%: Contractor Share = 0.15 / (1 - tax)
PBDR = Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
6
Domestic Market Obligation (DMO) KONTRAK KERJA SAMA BUTIR 5.1.15: Setelah dimulainya produksi secara komersial, KONTRAKTOR memenuhi kewajibannya dalam menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia. KONTRAKTOR setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada BPMIGAS sebagian Minyak Mentah yang menjadi bagian KONTRAKTOR berdasarkan Clauses 6.1.3 dan 6.3.1 dengan perhitungan setiap tahun.
UU 22/2001 pasal 22 butir (1): Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
MK No 002/PUU-I/2003, 21 Des 2004 (Berita Negara RI No 1/2005): Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
7
Domestic Market Obligation (DMO) (a)
Mengalikan jumlah total Minyak Mentah yang diproduksikan dari Wilayah Kerja dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;
(b) Menghitung 25% dari jumlah total minyak mentah yang diproduksikan dari Wilayah Kerja; (c)
Mengalikan jumlah Minyak Mentah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak KONTRAKTOR sesuai clause 6.1.3.
Jumlah Minyak Mentah yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh KONTRAKTOR pada suatu Tahun Kalender dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya. Apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Crude Oil yang diproduksikan dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum, maka KONTRAKTOR akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Crude Oil tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
8
Domestic Market Obligation - Oil STANDARD CLAUSE : KONTRAKTOR setuju untuk menjual dan mengirimkan sebagian minyak mentah yang menjadi bagian KONTRAKTOR berdasarkan Section 6.1.3 (Equity Share) and 6.3.1 (FTP Share) setiap tahun dengan perhitungan sebagai berikut: Σ National Supply ------------------------------Σ National Production (ii) 25% Production (iii) yang terkecil diantara (i) or (ii) x Contractor Split % (I) Lifting x
Ilustrasi: Produksi/Lifting Σ Kebutuhan Nasional Σ Produksi Nasional
1,0 juta bbl 1,2 juta bbl 1,0 juta bbl
(i) 1,0 juta bbl x 1,2 / 1,0 (ii) 1,0 juta bbl x 25% (iii) 250 ribu bbl x 28.8462%
Contractor Split 28.8462%
= 1,20 juta bbl (lebih besar) = 250 ribu bbl (lebih kecil) = 72 bbls
PSC 2008 : 25% X 28.8462 X Produksi, tanpa memperhitungkan (Σ National Supply / Σ Production) Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
9
PERMEN ESDM No 2/2008, 5 Februari 2008 Pasal 1 Kontraktor berkewajiban menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasal 2 Kewajiban penyerahan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah dimulainya produksi komersial. Pasal 3 Kewajiban penyerahan 25 % (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk minyak bumi diberikan Domestic Market Obligation fee (DM0 fee) sesuai dengan Kontrak Kerja Sama; b. untuk gas bumi diberlakukan harga sesuai kontrak penjualan gas bumi pada Wilayah Kerjanya. Pasal 4 Terhadap kewajiban penyerahan 25% (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diberikan insentif DM0 fee sesuai harga pasar dalam jangka waktu untuk 60 (enam puluh) bulan berturut-turut sejak dimulainya masa produksi komersial. Pasal 5 Dengan pertimbangan teknis dan ekonomis, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai perubahan saat dimulainya pemberlakuan insentif DM0 fee sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
10
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
11
CONTOH DASAR PERHITUNGAN KPS (1) Prod, 10.000 bbls
PAJAK = 44% SPLIT = 15%, after Tax Split = 0,15 / (1- 0,44) = 26.7857% (before Tax)
GR = 10,000 bbls 1.464,29
+
535,71
− FTP, 2.000 bbls
- 3.000 bbls +
Equity to be Split, 5.000 bbls
Indonesia Share 3.660,71
Contractor Share 1.339.29
DMO FEE 100.45
DMO = 25% x GR x Cont. Share
669,64
DMO
+
Indonesia Take
Cost Recovery 3000: • Investment Credit, 0 • Incentive, 0 • Sunk Cost • Capital Cost • Operating Cost Share utk perhitungan DMO
Taxable Income, 1.305,80
+ + 574,55
Tax
6268,75 Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
Contractor Take 3.731,25 Gross 731,25 Nett
12
CONTOH DASAR PERHITUNGAN KPS (2) Prod, 10.000 bbls
PAJAK = 44% SPLIT = 15%, after Tax Split = 0,15 / (1- 0,44) = 26.7857% (before Tax)
GR = 10,000 bbls 1.464,29
+
535,71
− FTP, 2.000 bbls
+
Equity to be Split, 0 bbls
Indonesia Share 0
Cost Recovery 9.000: • Investment Credit, 0 • Incentive, 0 • Sunk Cost • Capital Cost • Operating Cost
Contractor Share 0
DMO FEE 0
+
DMO = 25% x GR x Cont. Share
0
DMO
+
Indonesia Take
- 8.000 bbls
Share utk perhitungan DMO
Taxable Income, 535,71 + 235,71
Tax
1.700 Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
Contractor Take 8.300 Gross 300 Nett
13
DAMPAK COST RECOVERY TERHADAP PENDAPATAN NEGARA Misal : Pendapatan kotor FTP 20 % Total biaya produksi Equity to be split Kalau split 85/15 makapendapatan pemerintah
: : : :
X 0.2 X Y 0.8 X - Y
: 0.85 (0.8X-Y) + 0.85 x 0.2X 0.85X - 0.85Y
Ini artinya pendapatan pemerintah yang 85 % dari pendapatan kotor, masih harus dikurangi 85% dari total biaya produksi. Semakin kecil biaya produksi (Y), maka equity to be split menjadi lebih besar: ===> Perolehan negara maupun KKKS semakin besar
Kuswo Wahyono, BPMIGAS, 16 Mei 2010
14
