PRINSIPPRINSIP-PRINSIP KONTRAK INTERNASIONAL UNIDROIT (The UNIDROIT Principles of International Contracts, 1994)
Dr. Mahmul Siregar, Siregar, SH, M.Hum
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
PENGANTAR -1
Berfungsi seperti CISG Upaya harmonisasi hukum atau aturanaturanaturan perdagangan internasional Mengurangi kendala perbedaan sistem hukum dalam transaksi kontrakkontrak-kontrak internasional Tidak terbatas pada kontrak jual beli barang internasional seperti CISG
PENGANTAR - 2
UNIDROIT princple sebagai bagian dari lex mercatoria. mercatoria. Lex mercotaria, mercotaria, umum diartikan sebagai hukum yang seragam (uniform law) yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai negara. negara. Sebagian ahli mendefenisikan lex mercatoria sebagai hukum kebiasaan komersial internasional. internasional.
PENGANTAR - 3
Berthold Goldman Lex mercatoria is a set of principles and customary rules spontaneously referred to or elaborated in a framework of international trade, without reference to a particular national systems of law
Julian Lew Lex mercatoria is a non-national or transnational commercial law (which) governs those aspect of international trade not regulated by some national law and are applied by arbitrators.
PENGANTAR - 4 Urgensi Lex Mercatoria
Disparitas kemampuan ekonomi akibat tingkat perbaikan ekonomi yang berbeda, sehingga ada negara maju dan negara berkembang; Penguasaan yang tidak seimbang terhadap teknologi dan informasi Kendala tradisi hukum yang berbeda antara common law, civil law dan sistem hukum sosialis. Perubahan nilai tukar dan sosial politik yang menimbulkan keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak.
TUJUAN PRINSIP UNIDROIT Menciptakan aturan yang berimbang, sehingga aktor perdagangan internasional yang berbeda tingkat ekonomi, sistem politik dan sistem hukum dapat menggunakannya. Menjawab kebuntuan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa Memberikan kesatuan tafsiran terhadap klausula kontrak Model hukum dalam merancang kontrak.
PRINSIP--PRINSIP UNIDROIT PRINSIP Kebebasan Berkontrak Itikad Baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) Diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat Kesepakatan melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) Larangan bernegosiasi dengan itikad buruk Kewajiban menjaga kerahasiaan Perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku Syarat sahnya kontrak Dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (gross disparity) Contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku Menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (hardship) Pembebasan tanggungjawab dalam keadaan memaksa (force majeure)
1. Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam lima prinsip hukum 1. Kebebasan menentukan isi kontrak 2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak 3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang 4. Aturan memaksa sebagai pengecualian 5. Sifat internasional dan tujuan UNIDROIT harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak
Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip-prinsip UNIDROIT berada pada wilayah kebebasan berkontrak merupakan pilihan hukum dan tidak bersifat memaksa. Penggunaan prinsip-prinsip UNIDROIT dapat dikesampingkan atau dimodifikasi Apabila para pihak tindak menundukkan diri pada prinsip-prinsip UNIDROIT maka mereka harus tunduk pada aturan memaksa dari prinsip-prinsip hukumnya.
2. Prinsip Itikad Baik (Goof Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing)
landasan utama setiap kontrak internasional Prinsip ini bersifat memaksa Meliputi seluruh proses kontrak, mulai dari negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak.
2. Prinsip Itikad Baik (Goof Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) Contoh : A melakukan kontrak penyediaan dan pemasangan jasa instalasi jaringan produksi yang memuat ketentuan bahwa A (Penjual) berkewajiban untuk berkomunikasi dengan B (Pembeli) untuk setiap perbaikan yang dibuat A. Setelah 1 tahun B mempelajari perbaikan penting dari jaringan tersebut ternyata ada bagian yang tidak diinformasikan. A menolak bertanggungjawab dengan mendalihkan bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab C (affiliasi A). A telah melanggar prinsip itikad baik dan transaksi jujur.
3. Prinsip Diakuinya Praktek Kebiasaan dalam Transaksi Bisnis sebagai Hukum Memaksa
Seseorang yang melakukan hubungan kontraktual dengan mitra bisnis di luar negeri, dalam praktek harus tunduk pada hukum kebiasaan setempat. Praktek bisnis yang sudah biasa berlaku diantara para pihak secara otomatis akan mengikat para pihak, kecuali para pihak secara tegas mengabaikannya.
