Tennr Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH EFIDALETI
Sekretariat Badan Litbang Pertanian, Jakarta PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan . Dalam kedudukannya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan pemerintah . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat (5) huruf g tentang Petunjuk Pemerintahan Daerah dan Teknisnya PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan yang diajukan wajib pasangan calon menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS . NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Netralitas PNS tercantum dalam UU No . 8 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU No . 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai harus netral dari semua golongan dan partai politik serta tidak distkriminatif dalam memberikan pelayanan Untuk menjamin kepada Masyarakat . pelaksanaan netralitas PNS, telah ditetapkan dalam PP No . 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi pengurus/anggota Partai Politik . Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa setiap PNS yang akan menjadi anggota
526
parpol harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan/pejabat yang berwenang dan apabila diizinkan maka PNS yang bersangkutan harus melepaskan jabatan negerinya dan kemudian berhenti sebagai PNS . Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa PNS yang menjadi anggota partai politik harus menetapkan pilihan untuk tetap menjadi PNS atau berhenti . Bila dilihat dari undang-undang tersebut di atas jelas bahwa pegawai negeri sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah . Hal ini ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas dalam jajaran PNS . Dengan demikian jika PNS menjadi anggota partai politik, maka pengendaliannya akan sangat sulit dan akan terpolarisasi ke dalam berbagai parpol yang kini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan . Misalnya dalam suatu instansi pemerintah unsur pimpinannya menjadi anggota/pengurus suatu parpol sementara bawahannya terpencar menjadi anggota/pengurus dalam parpol lainnya, maka hal tersebut kemungkinan besar membuka peluang perpecahan dalam jajaran PNS itu sendiri . Padahal secara organisatoris PNS diwajibkan menumbuhkembangkan kesatuan krops yang bulat sesuai pasal 14 Undang-Undang No . 43 Tahun 1999 . Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 dijelaskan bahwa PNS berkewajiban memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persetuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil . Dengan demikian PNS akan bersikap netral, maka diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil . Selain itu dapat mencegah praktekpraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tumbuh subur di masa Orde Baru . PNS Disamping itu Netralitas merupakan salah satu cara mewujudkan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum sebagai mana disebutkan dalam UndangUndang Dasar 1945 . Secara teoritis, netralitas PNS dengan cara tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, sebagai salah satu implementasi dari negra hukum yang berasaskan legalitas dan perlindungan hak azasi manusia . Dengan demikian jelas PNS yang bersikap netral akan menjunjung tinggi prinsip perlindungan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . POSISI PNS DALAM PILKADA Di Indonesia Posisi PNS memang masih dianggap cukup terhormat dan diperhitungkan, bahkan harapan masyarakat untuk menjadi PNS masih tinggi . Posisi PNS dalam Pilkada yang dilakukan secara langsung menempatkan PNS pada tempat yang strategis dan menjadi rebutan para kandidat kepala daerah . Netralitas PNS dalam Pilkada bisa dilihat dari dua aspek yakni : PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah dan PNS yang terlibat balk karena kemauan sendiri maupun karena dilibatkan oleh partai politik . Posisi PNS dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung sangat strategis, menjadi rebutan para kandidat kepala daerah, karena mereka yakin satu PNS dapat menarik 5 sampai 10 orang bahkan lebih . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan Parpol atau gabungan parpol pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS . Berdasarkan peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2005 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa (a) apabila PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (b) apabila tidak terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diaktifkan kemabali dalam jabatan negeri . Dari aturan ini jelas bahwa PNS tidak perlu mundur, bahkan yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri dan yang bersangkutan tidak perlu
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
kehilangan jabatan . Bila dibandingkan dengan aturan apabila PNS menjadi anggota/pengurus partai politik, menjadi anggota legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PNS diwajibkan mundur . Pada Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2005 ini posisi PNS sangat kokoh, karena syaratnya sangat sederhana . Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa pengaktifan kembali dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan dalam jabatan negeri kepada pejabat Pembina Kepegawaian, yang diberi tenggang waktu 14 hari kerja setelah basil Pilkada ditetapkan oleh KPUD (ayat 3) . Bahkan (ayat 4) menerangkan bahwa PNS yang gagal memenangkan Pilkada diberi peluang yang sangat bagus, yaitu Pembina Kepegawaian paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan, menetapkan mengaktifkan kembali PNS yang tidak berhasil memenangkan Pilkada dalam jabatan semula . Hal ini menggambarkan bahwa PNS yang gagal memenangkan Pilkada tanpa kesulitan dapat memperoleh jabatan kembali dan tidak diperlukan persyaratan yang rumit dan pertimbangan lainnya . Dari kenyataan di lapangan pasca reformasi salama 5 (lima) tahun ini, kualitas kepala daerah di beberapa daerah ada yang kemampuan kapabilitas, dan kompetensi organisasi untuk memimpin sebuah setingkat pemerintah daerah di bawah standar. Dari sini timbul pemikiran, kenapa tidak menggali dari para birokrat untuk dijadikan kepala daerah . PNS yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II, pengalaman kemampuan, kapabilitas dan kompetensi untuk menjadi kepala daerah, rasanya tidak perlu diragukan lagi . Hanya saja jabatan Kepala Daerah adalah jabatan politik bukan jabatan karier, maka sangat terbuka kesempatan bagi siapa saja asal memenuhi syarat . Tetapi kenyataanya apabila pemimipin berasal dari orang kebanyakan maka cara mengelola manajemen pemerintahan menjadi tidak optimal sehingga pelayanan publik tidak prima .
527
Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
Dalam menjaring para kandidat, ada partai politik yang menciptakan aturan sendiri mensyaratkan memiliki kartu tanda anggota . Persyaratan ini menyebabkan PNS tidak netral . Bagaimana mungkin PNS harus membuat kartu tanda anggota partai politik dengan berbagai syarat? Sebagai partai politik yang modern harus mampu menjaring kandidat kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan konpetensi walaupun datang dari luar partai bukan kadernya. Yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemilihan pilkada apakah PNS akan bertahan untuk tidak ikut dalam pilkada atau kandidat kepala daerah tidak tertarik terhadap potensi PNS . Diakui atau tidak, banyak PNS yang memanfaatkan momentum pilkada untuk mengubah nasib menjadi lebih balk . Baik PNS maupun untuk kandidat sama-sama tertarik bekerjasama memenangkan pilkada, apalagi kandidat berasal dari pejabat lama yang ikut menjadi calon . Betapa sulitnya PNS men,jaga netralitas untuk tidak melibatkan diri dalam Pilkada dan betapa susahnya para kandidat untuk tidak melibatkan para PNS untuk kemenangan dalam Pilkada, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan . ATURAN BAGI PNS MENJADI CALON KEPALA DAERAH/ BUKAN CALON KEPALA DAERAH Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/08/M .PAN/2005 menjelaskan bahwa bagi setiap PNS yang akan menjadi calon Kepala/Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1 . Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; menjalani cuti/tidak aktif 2 . Wajib sementara dalam jabatan negeri selama proses pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; menggunakan anggaran 3 . Dilarang pemerintah dan/atau pemerintah daerah ; 4 . Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
528
5.
Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye .
Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah perlu memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut a . Dilarang sebagai Panitia Pengawas Pemilih, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas pemilihan atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah . b . Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah . c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye . d . Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye . e . Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di Daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independent sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah . SANGSI HUKUM BAGI PNS YANG MELANGGAR ATURAN DALAM PILKADA Bagi PNS yang melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam pemilihan Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala tersebut di atas dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS yang telah diatur dalam PP Nomor 30 TAhun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Netralitas PNS dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Keapal Daerah harus
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Tema Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
dilaksanakan secara nasional, maka penjatuhan hukum harus berdasarkan atas kriteria yang sama antara lain : a . Hukum disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama I (satu) tahun : b . Bagi PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye . c. Bagi PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur sebagaimana dimaksud . d . Hukum disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e . Bagi PNS yang terlibat dalam untuk mendukung kampanye Kepala/Wakil Kepala Daerah . f. Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye . g. Bagi PNS calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tidak mematuhi kewajiban menjalani cuti selama proses pemilihan sasuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . h . Bagi PNS yang menjadi anggota Panitia Paniti Pengawas Pemilihan, Suara (PPS), dan Pemungutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kecuali di daerah tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independent sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 . . i . Hukum disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PN S J . Bagi PNS yang tidak membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala diserahkan kepada Daerah yang instansinya. k . Bagi PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
Pusat Penelitian dan Pengenibangan Peternakan
dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 1. Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . m . Bagi PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selamma masa kampanye . Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, dilakukan dengan memperhatikan faktorfaktor yang meringankan dan memberatkan dan didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh pejabat calon selama masa kampanye . Dari beberapa ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seorang PNS yang akan melibatkan diri dan atau dilibatkan dalam pemilikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus memahami aturan-aturan sehingga tidak merugikan diri PNS itu sendiri . KESIMPULAN DAN SARAN a . Kesimpulan 1.
2.
3.
4.
Pegawai Negeri Sipil harus netral dari semua golongan dan partai politik serta tidak distkriminatif dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat . UndangUndang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 . Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan PNS menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Apabila PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan apabila tidak terpilih diaktifkan kembali dalam jabatan negeri . Bagi setiap PNS yang akan menjadi calon Kepala/W akil Kepala Daerah harus memenuhi ketentuan perundang yang berlaku dan yang melanggar
529
Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006
aturan akan diberi sangsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5 . PNS yang menjadi anggota/pengurus Parpol akan memicu terjadinya konflik internal dalam jajaran PNS, dapat menumbuhkan pemikiran yang sempit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat bekerja secara efektif dan professional . 6 . PNS yang netral dapat mendukung pemilihan pilkada yang jujur dan adil dengan demikian demokratisasi akan dapat dikembangkan. 7 . Dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada, sangat sulit bagi PNS untuk menjadi netral mengingat adanya kepentingan-kepentingan tertentu . b . Saran I.
Sebagai PNS, sangat diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu aturanaturan pemerintah sebelum menjadi anggota partai Politik atau menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah . 2 . Setiap PNS harus dapat menahan diri untuk tidak memihak pada semua partai politik dan pada pemilihan Kepala Dearah/Wakil Kepala Daerah .
530
DAFTAR PUSTAKA 1980 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai .
1999 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
1999 . Peraturan Pemerintah No . 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi pengurus/anggota Partai Politik
2004 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Peraturan Pemerintah 2005 . Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 2005 . Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2005 tentang PNS yang Kepala menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Daerah . 2005 . Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/08/M .PAN/2005 . tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah .
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
