1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan. Secara
konstitusional
amandemen
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan
sistim
pemerintahan,
termasuk
sistim
penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Konsekuensi dari negara hukum dengan adanya amandemen tersebut, berdampak pada perubahan format politik dan sistem pemerintahan, yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada langsung di daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejalan dengan hal itu, maka diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi daerah, yang berwawasan kebangsaan, berfikir maju lebih jauh ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
1
2
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang saat ini telah dilaksanakan dengan penuh antusias dan disambut dengan penuh semangat dan sukacita. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung (PEMILUKADA), dapat dikatakan sebagai hasil dari reformasi yang diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa. Hal ini merupakan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi, adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Pemilukada
langsung
merupakan
konsekuensi
perubahan
tatanan
kenegaraan Republik Indonesia, akibat dari Amandemen kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang yang baru diamandemen ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
gubernur,
bupati,
dan
walikota
masing-masing
sebagai
kepala
pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara lansung dan demokratis.
3
Penjelasan lebih mendetail dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menjelaskan bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah, juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta perubahannya, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut peraturan pemerintah tersebut, menyatakan bahwa tahapan pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi : 1. pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 2. dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. 3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan
4
Kelompok
Penyelenggara
pemungutan
Suara
(KPPS)
serta
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh masyarakat. Tahap pelaksanaan pemilukada langsung melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari : 1. persiapan pemilihan. 2. penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih. 3. pendaftaran dan penetapan pasangan calon. 4. kampanye. 5. pemungutan dan penghitungan suara. 6. penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Pemilukada langsung dimaksud sebagai awal menciptakan sistem pemerintah daerah yang baik, dan sebagai syarat utama yang mutlak untuk pemimpin yang terpilih secara demokratis, jujur, berkredibilitas, cerdas dan mampu menjalankan program-program kerja secara nyata untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah. Secara sistematik dengan perlahan tapi pasti, pemilukada langsung diakui sebagai bagian proses penting, yang mempengaruhi masa depan masyarakat daerah. Hal ini, dikarenakan pemilukada langsung merupakan perwujudan konstitusi dari UUD 1945, sebagai sarana pembelajaran demokrasi dan politik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nurani.
5
Pemilukada langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, karena keberhasilan daerah salah satunya ditentukan juga oleh pemimpin daerah, yaitu semakin baik pemimpin daerah yang dihasilkan dalam pemilukada langsung, maka komitmen pemimpin daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan dengan nyata dan bukan hanya sekedar janji pada saat kampanye. Pemilukada langsung juga sebagai sarana penting bagi proses kaderisasi tokoh nasional, karena banyak figur pemimpin daerah yang menjadi tokoh nasional hasil dari pemilukada langsung. Di era otonomi daerah perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat daerah, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Diharapkan demokrasi di tingkat lokal, mampu menjadi pintu masuk bagi kemajuan daerah, karena dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan legitimasi politik Kepala Daerah. Walaupun demikian tidak berarti Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan bertindak semaunya. Proses demokrasi di daerah juga diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat bersifat lokal yang tinggi dan kritis, sehingga diharapkan akan muncul 'civil society" yang kuat di daerah. Kalau demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "chek and balance" dalam berokrasi pemerintah daerah secara otomatis akan terjadi. Adanya Pilkada langsung, maka proses demokrasi di tingkat lokal sudah dapat diwujudkan, sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan, dan dapat diterima serta dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Pemimpin rakyat yang terpilih tersebut diharapkan dapat merealisasikan
6
kepentingan dan kehendak masyarakat secara bertanggung jawab, sesuai potensi yang ada di daerah untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Penyelenggaraan pilkada langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pilkada sebagai salah satu jalan untuk mencari legalitas kekuasaan di tingkat lokal dalam NKRI serta setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Agar proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar,
diharapkan
kepada penyelenggara pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu daerah, agar selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan dan memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. Selain itu, kepada jajaran pemerintahan daerah diharapkan agar mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, dengan bersikap netral yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Pilkada muncul sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi politik yang didasari oleh semangat reformasi. Desentralisasi ditandai dengan beralihnya kewenangan politik yaitu dari pusat ke daerah dalam artian bahwa politik lokal menjadi fokus bagi berbagai pihak untuk melakukan konsolidasi agar mendapat tempat di hati masyarakat. Selain mencari pemimpin yang legalitasnya dapat diterima oleh masyarakat, pemilukada juga dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sehingga Pilkada adalah untuk memperkuat iklim demokrasi di daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
7
Kesuksesan sejumlah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota patut diberikan apresiasi mengingat sistem pemilihan kepala daerah secara langsung terbilang baru, sehingga membutuhkan waktu persiapan yang panjang dan perencanaan pelaksanaan yang matang. Selain itu, munculnya calon perseorangan atau independen yang dapat menyaingi kepopuleran pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik, sehingga memberikan nuansa politik tersendiri pada proses demokrasi yang ada di daerah. Pemilukada merupakan sarana untuk mendapatkan legalitas kekuasaan di daerah, karena itu rakyat di daerah harus dilibatkan, sehingga pemimpin yang dihasilkan melalui proses demkorasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang memberikan suaranya dalam pilkada, maka semakin tinggi tingkat legalitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada maka data pemilih harus akurat, dimana data pemilih tersebut diperoleh dari hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pendataan atau registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku menyeluruh dan seragam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
Cakupan data yang diperoleh pada registrasi penduduk sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data melalui registrasi umumnya tidak menemui masalah dan hambatan, sebaliknya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, umumnya data yang diolah masih kurang lengkap karena banyak peristiwa yang tidak dilaporkan, sehingga data kurang terperinci mengakibatkan data tersebut kurang memadai untuk digunakan dalam melakukan berbagai analisis kependudukan. Arti penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Registrasi penduduk dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap setiap peristiwa kependudukan yang terjadi setiap saat. Registrasi penduduk pada dasarnya melakukan pencatatan terhadap komponen-komponen kependudukan yang bersifat dinamis. Komponen-komponen tersebut antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal. Penjelasan kepada masyarakat sangat diperlukan mengenai pentingnya melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, akan membantu memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap untuk data kependudukan, baik dari hasil survei maupun sensus. Data tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan penduduk, yang tidak kalah pentingnya bahwa data kependudukan tersebut menjadi Data Agregat Kependudukan (DAK).
9
Data Agregat Kependudukan tersebut, selanjutnya diolah sebagai data awal menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang digunakan oleh KPUD untuk dilakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada langsung Kabupaten. Sehubungan dengan itu, petugas yang melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih dikenal dengan istilah PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) yang ditunjuk dan bertugas pada setiap TPS, dan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW. Setelah melalui proses yang cukup lama serta adanya perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, maka data tersebut dapat ditetapkan menjadi data pemilih. Pemilih dimaksud harus memenuhi syarat : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. Data penduduk yang lengkap dan akurat sangat penting karena berkaitan dengan peserta pemilukada dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang dan lebih dikenal dengan istilah jalur independen. Berdasarkan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
10
pasal 36 ayat 6 yang intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi peserta pemilukada di kabupaten/kota dengan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan pasangan calon perseorangan. Penyelenggara pemilukada untuk tingkat kabupaten/kota, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang berkedudukan kecamatan, Panitia Pengumutan Suara (PPS) yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilukada langsung adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung dan untuk penyebutan sering juga disingkat dengan Pemilukada, namun orang sudah paham bahwa yang dimaksud Pilkada adalah pemilukada langsung. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat : 1). Dirumuskan bahwa Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2). Disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
11
Berdasarkan dua ayat di atas, maka Pilkada yang digelar di Kabupaten Bulungan pada 27 Juni 2010, adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2010 s.d 2015, menjadi pembanding untuk penyelenggaraan Pemilukada Langsung Kabupaten Bulungan pada tahun 2015, sehingga pilkada mendatang dapat dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Realisasi pemilukada langsung bagi pemerintah daerah akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesional, yang merupakan bagian dari persyaratan tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih (good governance and clean governance). Pemilukada langsung yang pertama dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah pada tahun 2005. Daerah pertama melaksanakan Pilkada langsung tersebut di Indonesia adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, setelah itu pada tahun yang sama pemilukada pertama juga diselengarakan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan pada tahun 2010 pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulungan untuk yang kedua kalinya, dapat berjalan dengan aman, sukses, lancar dan kondusif, serta terpilihnya pasangan Drs. H. Budiman Arifin, M,Si dan Drs. Liet Ingai, M. Si. sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan untuk periode kedua, dengan masa jabatan 2010 s.d 2015. Kabupaten Bulungan yang beribukotakan Tanjung Selor, sebagai salah satu kabupaten di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Mempunyai luas 18.010,50 km2, terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2007, tentang
12
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km2. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16
Nopember 2012, dibentuklah Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung serta Kota Tarakan, dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Adanya undang-undang ini secara otomatis Kabupaten Bulungan masuk dalam Provinsi Kalimantan Utara, adapun data-data berkaitan provinsi ke 34 dan termuda di Indonesia, adalah mempunyai batas wilayah sebagai berikut, yaitu : a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia; b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia. e. luas wilayah 72.567.49 km2 (28,018.46 mil²) f. jumlah Penduduk ( 2013 ) 606.830 jiwa, dengan rincian masing-masing kabupaten / kota seperti pada Tabel 1 di bawah ini.
13
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013. Nomor
Nama Kabupaten
Jumlah
Ibukota
Tahun
Penduduk Kabupaten/kota
pemekaran
1
Kab. Bulungan
131.828 Tanjung Selor
1950
2
Kab. Nunukan
192.562 Nunukan
1999
3
Kab. Malinau
77.221 Malinau
1999
4
Kab. Tanah Tidung
20.105 Tidung Pale
2007
5
Kota Tarakan
185.114 Tarakan
Jumlah
606.830
1997
Sumber : Diolah dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013
Permasalahan utama yang dihadapi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2005 dan 2010, adalah ketidaksempurnaan data penduduk dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK), berimbas pada tidak akurat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data yang tidak akurat tersebut selalu dijadikan permasalahan oleh peserta pilkada pada pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Bulungan, dan menjadi isu yang sangat sensitif terhadap kondusifnya daerah. Hal ini disebabkan banyak penduduk yang punya hak pilih, teramcam hilang hak pilihnya, karena tidak terdaftar atau tercantum namanya dalam daftar data pemilih untuk menjadi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010. Ketidaksempurnaan data penduduk dari pemerintah daerah, dalam hal ini yang dikelola oleh Disdukcapil Kabupaten Bulungan diserahterimakan ke KPUD, berupa DAK berisi DP4 pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010 sangat dimungkikan terjada pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015.
14
Berdasarkan permasalah tersebut untuk mengatasi tidak akuratnya data penduduk maupun data pemilih, maka KPU Kabupaten Bulungan harus melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data pemilih yang valid dan akurat. Bedasarkan Tabel. 2 di bawah ini, jika dibandingkan dengan DAK dan DP4 dari Disdukcapil Kabupaten Bulungan, sebelum dilakukan validasi registrasi penduduk pemutakhiran data pemilih oleh PPS melalui perangkatnya di tingkat bawah yang bernama PPDP, maka data pemilih untuk Pemilukada tahun 2010, mengalami perubahan yang sangat signifikan, seperti di bawah ini : Tabel 2. Hasil Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 No
DATA PEMILIH
JUMLAH (jiwa)
1
Daftar Agregat Kependudukan (DAK)
130.766
2
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
86.520
3
Hasil proses Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP/PPS
12.767
4
Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabuapten Bulungan tahun 2010
73.581
Sumber Data : KPU Kabupaten Bulungan Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bulungan untuk Pemilukada tahun 2010 adalah 130.766 jiwa, selanjutnya dipilah berdasar berdasarkan tempat pengutan suara (TPS) dikenal dengan istilah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 86.520 jiwa. Berdasarkan data DP4 tersebut, maka KPUD melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih menjadi DPT sebesar 73.581 jiwa. Selisih antara DP4
15
dan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih sebesar 12.767 jiwa. hasil yang sangat besar tersebut menandakan bahwa validasi dan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan untuk mendapatkan DPT yang akurat untuk pelaksanaan pemilukada. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih yang akurat, sangat penting dalam pelaksanaan Pemilukada Langsung Kabupaten Bulungan tahun 2015, sehubungan dengan hal itu, maka mulai dari sekarang KPU Kabupaten Bulungan, dalam melakukan pengelolaan DP4, perlu membuat program khusus berkaitan dengan hal tersebut. KPUD dalam melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih, untuk pemilukada mendatang, dapat menyusun daftar pemilih, sehingga warga yang mempunyai hak suara dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pendataan yang akurat dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya di TPS. Disamping itu peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pilkada salah satunya adalah menjaga kondusifnya daerah dalam menggelar pesta demokrasi yang bersifat lokal dan bermartabat. Dari kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2015, serta bagaimana cara menemukan mengatasi hambatan tersebut. Pembahasan masalah ini akan dilakukan berdasarkan tinjauan deskriktif kualitatif tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan terhadap validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
16
pemilih. Hal ini yang mendasari penulis sehingga berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul “PERAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BULUNGAN DALAM VALIDASI REGISTRASI PENDUDUK DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILUKADA TAHUN 2015”.
1.2. Perumusan Masalah. Pilkada secara langsung, merupakan sarana politik lokal menuju proses demokrasi yang ada di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat diwujudkan untuk memperoleh pemimpin yang diterima serta memenuhi syarat sesuai dengan kehendak dan pilihan rakyat daerah. Pemimpin yang dipilih rakyat tersebut diharapkan mampu merealisasikan dan menjalankan program kerja secara bertanggung jawab yang berpihak kepada kepentingan dan kensejahteraan masyarakat daerah sesuai potensi daerah yang ada. Penyelenggaraan pilkada secara langsung harus memiliki suatu tujuan yang pasti, dimana untuk melaksanakan amanat kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulungan, sebagai wujud dari semangat demokrasi lokal tersebut, diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang baik, bersih serta legitimite. Hal ini diharapkan agar seluruh program kerja lima tahun dapat berjalan dan diterima untuk mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Bulungan. Dalam pelaksanaan pilkada, ditemukan permasalahanpermasalahan yang berpotensi menghambat setiap tahapan, program dan kegiatan
17
kerja KPUD, jika tidak cepat diatasi maka hambatan tersebut menjadi masalah yang pada akhirnya dapat menggagalkan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Permasalahan yang ditemukan oleh KPUD Kabupaten Bulungan pada Pemilukada yang lalu tersebut, berupa ketidaksempurnaan data penduduk dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) yang dikelola Pemda Kabupaten Bulungan dengan lembaga teknisnya yaitu Disdukcapil Kabupaten Bulungan, berimbas pada tidak akurat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilukada. Berdasarkan masalah tersebut, maka KPU Kabupaten Bulungan harus melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data pemilih yang valid dan akurat untuk Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan selanjutnya. Selanjut untuk proses validasi registrasi penduduk dengan melakukan pencocokan dan pencatatan data penduduk yang memenuhi syarat pemilih, sekurang-kurangnya berkaitan tentang : a. Nomor urut; b. Nomor KTP; c. Nomor NIK; d. Nama lengkap; e. Tempat dan tanggal lahir (umur); f. Jenis Kelamin;
g. Status perkawinan; h. Alamat tempat tinggal;
dan i. Jenis cacat yang disandang. Proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencatatan data penduduk yang telah divalidasi dalam formulir daftar pemilih, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : (a) telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; (b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah kawin;
18
(c) perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; (d) tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilukada berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir; (e) telah meninggal dunia; (f) pindah domisili atau sudah tidak berdomisili di desa atau di kelurahan tersebut; (g) terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; (h) perbaikan penulisan identitas pemilih; (i) sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Hakekatnya masalah dalam suatu penelitian adalah merupakan berbagai bentuk pernyataan, berbagai macam bentuk kesulitan dan bernagai macam bentuk hambatan yang harus dicari jawabannya. Selanjutnya harus ada kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan untuk memecahkan masalah, sehingga masalah tersebut diharapkan dapat selesai serta tujuan dapat dicapai. Berkaitan dengan hal itu maka rumusan masalah yang dapat dikemukan pada penelitian ini adalah : Bagaimana peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih dan untuk mengatasi permasalahan data pemilih pada Pemilukada Tahun 2015. Disamping itu, untuk kejelasan masalah serta mempermudah dalam melakukan pemecahan masalah, maka perlu adanya gambaran yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dan bagaimana pembatasan masalah tersebut. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada tahun 2015 serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
19
1.3. Tujuan Penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan pada bagian latar belakang yang berupa perumusan dan pembatasan masalah, adalah sebagai berikut : 1.3.1. Tujuan Umum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan “Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2015”, sehingga dapat diketahui bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih, dimana data pemilih tersebut akan digunakan pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015.
1.3.2. Tujuan Khusus. 1. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam validasi registrasi penduduk. 2. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih. 3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih. 4. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan
solusi,
untuk
mengatasi
faktor-faktor
menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih.
yang
20
1.4. Manfaat Penelitian. Pemilukada merupakan pesta demokrasi yang bersifat lokal atau kedaerahan. Pilkada juga untuk memilih pemimpin daerah yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada daerah yang dipimpinnya. Hasil penelitian ini berkaitan dengan
“Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan
terhadap validasi registrasi penduduk
dan pemutakhiran data pemilih untuk
pemilukada tahun 2015”. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 1.4.1. Manfaat Secara Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegembangan ilmu pengetahuan dalam hal, sebagai berikut : 1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti/penelitian berikutnya mengenai Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan terhadap validasi registrasi penduduk
dan pemutakhiran data
pemilih untuk pemilukada tahun 2015. 2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada. 3. Dapat menjadi masukan kontruktif untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti/penelitian berikutnya mengenai Pemilukada langsung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
21
dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
1.4.2. Manfaat Secara Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada, sebagai berikut : 1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebagai data base terhadap penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). 2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, penelitian ini sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan untuk penguatan kelembagaan dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015. 3. Menemukan cara tepat bagi KPU Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015. 4. Bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten Bulungan.
22
1.5. Keaslian Penelitian. Keaslian penelitian dalam tesis ini disajikan dengan membandingkan hasilhasil penelitian terdahulu. Hal tersebut dipandang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keaslian penelitian ini dapat diartikan bahwa masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah benar-benar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bulungan, dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, terutama penelitian hampir memiliki kesamaan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tujuan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam validasi registrasi penduduk; 2. mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih; 3. mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih; 4. mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan solusi, untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Untuk mendukung pernyataan tersebut, bersama ini disampaikan beberapa penelitian terdahulu, seperti yang tercantum pada Tabel 3, di bawah ini.
23
Tabel 3. Penelitian sebelumnya terkait dengan Penelitian yang akan Dilakukan dan Rencana Penelitian yang akan laksanakan. NO
Judul, Nama Peneliti,Tahun
Tujuan Penelitian
Metode dan Teknik Analisis
Hasil Penelitian
1
Kajian Geografi Politik Pemilihan Umum Secara Langsung PILPRES 2004, PILKADA 2005 dan PILGUB 2008 di Kota Magelang (Ivan Lilin Suryono, 2009)
Mengetahui pergesaran suara masyarakat Kota Magelang dalam Pemilihan Secara Langsung
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, serta memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan terkait penelitian.
(1). Partisipasi Masyarakat Kota Magelang dalam Pemilihan Langsung begitu Tinggi, (2) Kekuatan partai politik di Kota Magelang sangat Dominan terutama PDI P, (3) Pergeseran suara pemilihan dari Partai pemenang pemilu legeslatif ke pason Walikota karena pada pilkada langsung kepentingan masyarakat bersentuhan langsung pada paslon
2
Kajian Geografi Politik Terhadap Pemilih Golput pada Pemilu Legeslatif Tahun 2009 Kabupaten Pacitan (Qoriátu Zahro’.2010)
Mengetahui distribudi golput pada Pemilu legesltif tahun 2009 di Kabupaten Pacitan
Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview dengan stakeholder dan pemilih golput. Dat Sekunder dari KPU Kab. Pacitan
A. Alasan-alasan seseorang memilih golput di Kabupaten Pacitan adalah, sebagai berikut : a) Kesibukan kegitan harian/pekerjaan; b) Adanya pengaruh dari personal lain; c) Tidak ada motovasi; d) Kecewa terhadap kinerja legeslatif; e) Tidak ada landasan agama untuk memilih. B. 2 hal yang menyebabkan golput, yakni politis dan non politis. Dari sisi politis, golput disebabkan karena memilih satu parpol dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban bahkan golput dilindungi undangundang. Sedangkan dari sisi faktor non politis golput disebabkan adanya alasan-alasan pribadi yang di yakini kebenaran dan keabsahannya oleh pemilih golput.
3
Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Keadian Sejahtera pada Pemilu 2004 dan 2009 di Kota Yogyakarta. (Ernawati, 2009)
Untuk mengetahui perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Yogyakarta; Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan perolehan suara PKS di Kota yogyakarta
Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, dan kuesioner.
Penurunan Suara PKS di Pemilu 2009 di Sebabkan karena adanya Loyalitas Pemilih PDI P dan lebih tertutup terhadap PKS; Perubahan suara PKS karena berhubungan dengan perubahan suara Pos Wanita Keadilan yang semakin sedikit atau berkurang.
24
Lanjutan Tabel 3 No
Judul, Nama, Peneliti, Tahun
Tujuan Penelitian
Metode dan Tehnik Analisis
Hasil Penelitian
4
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Studi Kasus Rendahnya Partisioasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Karimun) (H.Wijoyokusumo, 2011)
1.Untuk mendeskripsikan kondisi empirik tahapan dan proses penyenlenggaraan pilkada langsung di Kabupaten Karimun 2.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menpengaruhi atau menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung di Kabupaten Karimun
Metode Diskriftif kualitatif. Pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data adalah menggunakan penelitian deskriktif dengan pendekatan analisa kualitatif.
Faktor internal pemilih seperti pilihan yang rasional, jenuh karena sering adanya kegiatan pemilih, pekerjaan pemilih. Faktor Politis seperti yaitu pemilih yang tidak menberikan hak suaranya secara disengaja. Faktor manajemen dan administrasi yaitu berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan tidak ada kartu pemilih, surat undangan pemilih tidak ada, dan ketidaktahuan atas waktu dan tata cara pemilihan.
5
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN (Studi Tetang Pemilihan Walikota Banjar, Periode 2008-2013, Provinsi Jawa Barat) (Agus Budiman, 2012)
Ingin mengetahui Proses Pemilukada Langsung Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjar Periode 2009-2014; Ingin mengetahui implikasi penyelenggaraan Pemilukada terhadap stabilitas keamanan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
Metode Diskriktif Kualitatif. Tehnik analisa yang digunakan adalah Tehnik analisa Induktif yaitu analisa yang berpangkal dari kenytaankenyataan khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.
Menegetahui implikasi penyelenggaraan pemilukada tentang stabilitas keamanan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Pemutakhiran data pemilih yang kurang sempurna dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengintimidasi KPU Kota Banjar; PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih hanya mencoret yang meninggal dunia, di bawah umur, anggota TNI/POLRI, penduduk yang tidak menpunyai hak pilih lainnya, tidak menambah hak pilih yang belum terdaftar.
6
MODALITAS DAN KONTESTASI POLITIK (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Abdul Rasyid, 2010)
Ingin mengetahui peran kepemilikan modalitas kandidat dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada di Kabupaten Pasir tahun 2010; Ingin memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan politik tentang studi modalitas, dan strategi pemenangan pilkada
Metode Penelitian Kualitatif. Tehnik analisa yang digunakan adalah Diskriktif Kualitatif. Untuk mendeskripsikan keadaan realitas dan fakta sosial dilapangan sesuai dengan topik penelitian.
Strategi pemenangan pilkada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara modalitas politik, sosial, ekonomi, networking, image building, dan mobilisasi; Secara teoritik modal yang dimiliki pasangan kandidat yakni modalitas politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini sangat berperan dan berpengaruh untuk mendulang suara lebih banyak buat pasangan calon.
25
Lanjutan Tabel 3. No
Judul, Nama, Peneliti, Tahun
Tujuan Penelitian
Metode dan Teknik Analisis
Hasil Penelitian
7
Rencana Penulis : “PERAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BULUNGAN DALAM VALIDASI REGISTRASI PENDUDUK DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILUKADA TAHUN 2015 (ARBAIN,2014)
Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam validasi registrasi penduduk;
Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, informan dan dokumentasi, Teknik analisis yang digunakan tehnik analisa data sekunder .
Menemukan cara tepat bagi KPU Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015, yang sumber datanya dari registrasi penduduk.
Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan solusi, untuk mengatasi faktorfaktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Buat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebagai data base terhadap penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Buat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, penelitian ini sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan untuk penguatan kelembagaan dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015.
Sumber : Ivan Lilin Suryono (2009); Ernawati, (2009); Qoriátu Zahro’ (2010); Abdul Rasyid, (2010); H.Wijoyokusumo, ( 2011); Agus Budiman, (2012).
