Prinsip Dasar PPHI dan Macam-Macam Perselisihan Disusun oleh : M. Fandrian Hadistianto
Penyelesaian Sebelum UU PPHI (UU nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) • Berlaku UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan (berlaku untuk kolektif) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (berlaku untuk perseorangan)
• Penyelesaian perselisihan perseorangan di Pengadilan Negeri • Penyelesaian perselisihan kolektif di Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan (P4) dikenal lembaga yang bernama P4Daerah dan P4Pusat • Prosedur penyelesaian dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat Perusahaan atau Bipartit, tingkat Pemerantaraan, tingkat Panitia Daerah dan tingkat Panitia Pusat
• Kesulitan dan kekecewaan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, antara lain: • Keputusan P4P dapat dilakukan banding puas kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit serta tidak adanya kepastian hukum atas keputusan P4P;
• • • •
Proses pengambilan keputusan pada P4D dan P4P tertutup; Perwakilan buruh yang ada di P4D dan P4P dimonopoli oleh satu serikat; Adanya hak veto yang dimiliki oleh Menteri Tenaga Kerja; P4 hanya untuk serikat pekerja
Penyelesaian Setelah UU PPHI • Dalam penjelasan umum didapat bahwa alasan disahkannya UU PPHI karena
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah • Dikenal 4 jenis perselisihan, yaitu : • Perselisihan Hak yang sudah diatur ex: perselisihan uang lembur • Perselisihan Kepentingan masih dalam proses ex : perselisihan pembaruan PKB • Perselisihan PHK berakhirnya hubungan kerja ex : PHK karena efisiensi • Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan ex : perselisihan keanggotaan
• Prosedur penyelesaian perselisihan bertahap dari perundingan (Bipartit), Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase, PHI, dan MA
Mediasi
• Difasilitasi oleh mediator • Kewenangan Perselihan hak, Kepentingan, PHK, dan antar SP • Keputusan Mediator tidak mengikat
Konsiliasi
• Difasilitasi oleh konsiliator • Kewenangan Perselihan Kepentingan, PHK, dan antar SP • Keptuusan konsiiator tidak mengikat
Arbitrase
• Difasilitasi oleh Arbitrator • Kewenangan Perselihan Kepentingan dan antar SP • Harus ada kesepakatan dari para pihak dan keputusan yang dihasilkan final dan mengikat
Perselisihan Hak • Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama PHI+MA
Perselisihan Kepentingan • Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama PHI
Perselisihan PHK • Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak PHI+MA
Perselisihan Antar SP/SB dalam satu perusahaan • perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan PHI
MAHKAMAH AGUNG (30 HARI KERJA)
PEMBATALAN JIKA PUTUSAN MENGANDUNG UNSUR TERTENTU
KASASI P. HAK P. PHK
PUTUSAN FINAL
PENGADILAN NEGERI PENGADILAN PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL ( 50 HARI KERJA )
PIHAK-PIHAK YG BERSELISIH
ARBITER/ MAJELIS ARBITRASE 30 HARI KERJA
TDK SELESAI MEDIATOR
KONSILIATOR
30 HARI KERJA
30 HARI KERJA
P. P. P. P.
H PHK KT ASP
P. KT & P. ASP FINAL
SEPAKAT 2 PIHAK
PB SEPAKAT 2 PIHAK P. KT P. PHK/ P.a. sp
P. KT P. ASP
BIPARTIT PERSELISIHAN HAK, P.H
PERSELISIHAN KEPENTINGAN, P.KT
PERSELISIHAN PHK, P.PHK
PB PERSELISIHAN ANTAR SP/SB, P. ASP
Terimakasih
