PRIMA YENNI NPM

PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KAB.SOLOK ( Studi Kasus Perkara No.540/Pdt.G/2011/PA.Pdg)

JURNAL

Oleh :

PRIMA YENNI NPM. 0810005600192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015 0

PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KAB. SOLOK

Prima Yenni, NPM.0810005600192, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, Halaman 67, Tahun 2015 ABSTRAK Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat membutuhkan melihat dengan sendiri keadaan yang menjadi dasar perselisihan antara kedua belah pihak. Terhadap barang yang tidak bergerak yang tidak dapat diangkat misalnya tanah atau rumah, maka pemeriksaan setempat dianggap perlu karena tidak jarang terjadi bahwa suatu putusan tidak dapat dieksekusi karena objek eksekusi tidak jelas atau tidak pasti. Apabila benda yang menjadi objek sengketa berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang mengadili perkara maka pemeriksaan setempatnya dapat dimohonkan bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi. Berdasarkan uraian ini, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui Skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Setempat Terhadap Sengketa Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab. Solok ( Studi Kasus Perkara No.540/Pdt.G/2011/PA.Pdg)“. Rumusan masalahnya adalah; (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan ? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan ? dan (3) Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada sengketa harta bersama perkawinan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab. Solok, dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Manfaat penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis diantaranya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada masyarakat. Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis memilih metode penelitian yuridis sosiologis dengan mengunakan sumber data primer yaitu yang dilakukan dengan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumen. Semua data yang diperoleh kemudian diolah dengan editing dan coding, kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pemeriksaan terhadap perkara No.540/PDt.G/PA.Pdg/2011 merupakan pendelegasian pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok, (2) kendala yang dihadapi adalah belum adanya aturan baku dan khusus mengenai pemeriksaan setempat sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai kriteria pemeriksaan setempat dan taksiran biaya pemeriksaan dan ketidakhadiran tergugat dalam pemeriksaan setempat tanpa diwakili oleh kuasa hukum. (3) Upaya yang dilakukan adalah dengan menginformasikan kembali ketidakjelasan informasi pemeriksaan dan taksiran biaya melalui surat elektronik sehingga dapat mempersingkat waktu dan mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Padang sebagai pertimbangan hakim. 1

A. PENDAHULUAN

Ada beberapa akibat hukum yang harus diselesaikan setelah terjadinya perceraian diantaranya adalah harta bersama selama perkawinan. Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. 1 Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa harta bersama ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan pasal 98 KHI. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal tersebut juga dikuatkan pada peraturan terbaru Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga sering kali ditemukan kendala contohnya yang terkait dengan rahasia bank, harta bersama yang disangkal keberadaannya dan harta bersama yang dirahasiakan oleh salah satu pihak. Apabila benda yang menjadi objek sengketa berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut maka pemeriksaan setempatnya dapat dimohonkan bantuan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa itu. Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan permasalah yang sangat penting untuk dibahas yaitu : 1.

Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan ?

2.

Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa harta bersama perkawinan ?

1

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 41

2

3.

Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada sengketa harta bersama perkawinan ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. 2. Sumber dan Jenis Data 1. Sumber Data a. Penelitian kepustakaan ( library research ) b. Penelitian lapangan 2. Jenis data a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan guna memperoleh data yang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku dan literatur. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Terhadap data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. b. Terhadap data primer dilakukan wawancara. 4. Pengolahan dan Analisis Data a) Pengolahan Data Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding. b) Analisis Data Setelah data diolah, selanjutnya data dianalisis. Analisis data ini dilakukan dengan cara kualitatif.

3

C. KAJIAN PUSTAKA 1. Pemeriksaan Setempat Pemeriksaan setempat sebagai salah satu contohnya merupakan tindakan hukum untuk menentukan secara pasti dan lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBg. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batasbatas objek sengketa.2 Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah gerechtclijke plattsopneming atau decente. Dasar hukum pemeriksaan setempat adalah Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg. Pada kedua Pasal ini, baik pada Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg hanya dimuat dalam satu Pasal saja dengan substansi yang sama, hanya saja dalam Pasal 180 RBg pada ayat (3) diatur juga mengenai pendelegasian pemeriksaan setempat kepada Pengadilan ditempat objek terperkara terletak. Pemeriksaan setempat juga diatur dalam Rv yakni pada BAB II Bagian 7 dengan titel : Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya yang terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 pasal). Berdasarkan Pasal 153 HIR, jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Seperti yang diuraikan sebelumnya meskipun erat kaitannya dengan hukum pembuktian, namun secara formil tidak termasuk dalam alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 R.Bg dan hanya berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas- batas objek sengketa. Walaupun demikian namun Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) R.Bg dan Pasal 21 Rv menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim yang juga berarti sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan, sehingga hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam

2

M. Yahya Harahap 2, Ibid, Hal.779

4

mengambil keputusan.3 Ini artinya pemeriksaan setempat ini memililki daya kekuatan mengikat pada hakim dalam mengambil keputusan, tapi sifatnya tidak mutlak, hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. 2. Pengertian Perceraian Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.4 Perceraian mengakhiri suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. 3. Harta Bersama Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 119. Pasal ini

menyatakan bahwa mulai saat perkawinan

dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian kawin. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. 1.

Harta Bersama menurut Hukum Islam Dasar hukum harta bersama menurut Islam adalah Al-Qur’an surat anNisaa’ ayat 32

2.

Harta Bersama Menurut Hukum Adat Kajian terhadap harta bila dihubungkan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia, maka dapat pula dibagi sesuai menurut aspek tinjauannya.

3. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 4. Kategori Harta Bersama Pada pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Dalam pelaksanaanya tidak sesederhana itu karena masih perlu analisis dan keterampilan penerapan yang dilakukan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan- putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan perngertian harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3 4

M.Yahya Harahap.2. Op.Cit, Hal. 779 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,.Intermasa, Jakarta,1985,Hal.42

5

1974 Pasal 35 ayat (1) yang mengungkapkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. 5. Tata Cara Pemeriksaan Setempat Terhadap Sengketa Harta Bersama 1. Oleh Hakim karena Jabatannya Secara ex officio, hakim dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila dianggap penting untuk mengetahi secara pasti keadaan objek gugatan. Dengan demikian, pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi karena jabatannya, oleh karena itu pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim tidak boleh dijadikan bukti. 5 2. Atas Permintaan Para Pihak Pemeriksaan setempat dapat dilakukan juga atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak. Hak ini ditegaskan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 Rv. 6. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti karena tidak termasuk dalam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdata atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti sehingga dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.6 Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv menegaskan , nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Karena hal ini, keterangan digunakan dalam pertimbangan sehingga dapat diartikan juga bahwa keterangan sebagai pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan serta sama halnya juga dengan fakta yang ditemukan dimuka persidangan sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada hakim untuk menjadikannya sebagai

5 6

Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hal. 187 Ibid, Hal. 788

6

bahan pertimbangan mengambil keputusan meskipun sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.7 D. PEMBAHASAN 1.

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap Sengketa Harta

Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok Dikarenakan objek perkara tidak berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang Kelas I A, maka pada tanggal 31 Januari 2012 dengan surat Nomor: W3-a/298/Hk.05/I/2012 dimohonkan bantuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok sebagai pengadilan yang memiliki wilayah hukum tempat objek perkara berada dengan biaya pemeriksaan setempat. Setelah penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti maka Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok menginformasikanya kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A melalui surat dengan Nomor W3A11/Hk.05/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, disampaikan juga perihal objek rumah dan tanah yang diukur terkait dengan biaya yang dikirimkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok menaksir biaya tersebut tidak memadai karena pemberitahuan akan disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu bantuan panggilan sidang kepada para pihak, ongkos kirim ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pemberitahuan kepada Kepala Jorong, wali nagari, pemilik batas tanah ( 4 sudut), petugas keamanan, pemberitahuan mohon ukur kepada BPN, transportasi dan termasuk honor Kepala Jorong, Wali Nagari, petugas keamanan (32 orang) dan petugas dari BPN. Akan tetapi melalui surat balasan dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor W3-A1/298/Hk.05/I/2012 tanggal 19 Maret 2012 menyatakan bahwa karena luas tanah telah tercantum dalam sertifikat (yang telah dilampirkan sebelumnya) maka Pengadilan Agama Padang Kelas I A tidak meminta untuk dilakukan pengukuran tanah, hanya mohon dilakukan pemeriksaan setempat atas bangunan rumah.

7

M. Yahya Harahap 2, Loc.Cit

7

Pada tanggal 28 Maret 2012 Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang pemeriksaan setempat yaitu pada Kamis, tanggal 26 April 2012 pukul 09.00 WIB dilokasi objek perkara Perumahan Villa Garden Blok A No.01, Jorong Kayu Aro, Kenagarian Kayu Aro, Kecamatan Gunung Talang, kabupaten Solok dan pemanggilan kedua belah pihak atau kuasanya oleh Jurusita Pengganti dengan tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Dikarenakan para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok maka untuk pemanggilan para pihak dimohonkan kembali ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A.8 Relaas panggilan kepada Kuasa Penggugat dikirimkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2012 dan telah diterima langsung oleh Kuasa Penggugat, begitu pula dengan Relaas panggilan kepada Kuasa Tergugat diserahkan pada tanggal yang sama oleh jurusita kepada kuasa hukum tergugat. Sedangkan untuk pemberitahuan pelaksanaan sidang Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Wali Nagari Batang Barus dengan Nomor surat : W3-A11/350/Hk.05/III/2012 tanggal 24 April 2012 dan saksi yaitu Jumahardi Malin Sati, Wali Nagari Batang Barus melalui relaas panggilan tanggal 17 April 2012. Pemberitahuan juga disampaikan kepada Ketua RT. Perumahan Villa Garden dengan Nomor surat : W3-A11/351/Hk.05/III/2012 tanggal 24 April 2012 serta saksi, Erifison, Pegawai Kantor Notaris Selayo/ Ketua RT Perumahan Villa Garden

melalui relaas

panggilan tanggal 17 April 2012.9 Sesuai dengan penetapan yang telah dibuat, maka Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M bertepatan dengan tangal 05 Jumadil Akhir 1433 H dalam perkara antara Herman Tito bin Samah sebagai Penggugat. Dalam hal ini dikuasakan kepada Desparika Metra S.Ag dkk sebagai Kuasa Penggugat melawan Dra.Hj.Janaida binti Basir sebagai Tergugat. Dalam hal ini dikuasakan kepada Refdiyandri,SH sebagai Kuasa Tergugat. Ketua Majelis 8

Hasil wawancara dengan Dra. Hamidayati, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok pada tanggal 24 September 2014 9 Hasil wawancara dengan Alfendri, Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok pada tanggal 24 September 2014

8

kemudian membuka persidangan dengan mengucapkan “ basmalah “ dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke lokasi objek perkara. Penggugat didampingi oleh kuasanya menghadap, sedangkan Tergugat dan kuasanya tidak hadir, padahal relaas panggilan telah diterima serta ditandatangani tanggal 19 April 2012. Ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya tidak memiliki alasan yang sah sehingga sidang pemeriksaan setempat dapat dilanjutkan.10 Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa Sidang Pemeriksaan Setempat ini adalah sidang bantuan atas permohonan Pengadilan Agama Padang sesuai dengan suratnya No. W3A1/298/Hk.05/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang diperbaharui lagi dengan suratnya dengan nomor yang sama yaitu W3-A1/298/Hk.05/I/2012 tanggal 19 Maret 2012 untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, terbatas mengenai spesifikasi rumah sebagaimana tersebut dalam surat diatas, yaitu sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Perumahan Villa Garden Blok A No.01 Kenagarian Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat dengan 5 ((lima) kamar tidur, 4 (empat) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) dapur serta 1 (satu) garasi. Selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan secara resmi tentang sidang pemeriksaan setempat kepada Wali Nagari Batang Barus dan Ketua RT Perumahan Villa Garden tempat objek perkara berada serta menanyakan tentang upaya damai dan Kuasa Penggugat menjawab bahwa sampai hari ini upaya damai belum berhasil dan Kuasa Penggugat ingin melanjutkan sidang pemeriksaan setempat tersebut. 2.

Hasil Pemeriksaan Setempat Majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan dengan seksama objek

perkara dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam surat Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor ; W3-A1/298/Hk.05/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan diperoleh data-data sebagai berikut :

10

Hasil wawancara dengan Askonsri,SH,MHI, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 24 September 2014

9

1. Bahwa objek perkara dimaksud benar berada di Perumahan Villa Garden Blok A No.01 Kenagarian Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat; 2. Bahwa rumah tersebut merupakan bangunan permanen 2 (dua) lantai, mempunyai teras dan mempunyai pagar; 3. Bahwa benar rumah tersebut mempunyai 5 (lima) kamar tidur dengan perincian: 3.1. 4 (empat) buah kamar dilantai dasar; 3.2. 1 (satu) kamar tidur dilantai atas; 4. Bahwa benar rumah tersebut mempunyai 4 (empat) kamar mandi dengan perincian: 4.1. 3 (tiga) buah kamar mandi dilantai dasar didalam 3 (tiga) buah kamar bahagian depan; 4.2. 1 (satu) kamar mandi di atas; 5. Bahwa benar rumah tersebut mempunyai 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) dapur dan 1 (satu) garasi. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara, majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Penggugat mengenai objek dan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat serta kepada saksi yakni RT Perumahan Villa Garden mengenai hal sama. Kemudian setelah itu Ketua Majelis menerangkan bahwa sidang pemeriksaan setempat untuk perkara tersebut telah cukup, sedangkan berita acara persidangan akan disampaikan kembali kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang memeriksa perkara ini untuk proses selanjutnya. Majelis hakim mengumumkan menundaan sidang pada hari dan tanggal yang ditentukan. 3.

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Pemeriksaan

setempat

yang

dilakukan

pada

perkara

Nomor

540/Pdt.G/2011/PA.Pdg ini bertujuan agar dapat dilihat dengan jelas dan pasti keberadaan barang yang dinyatakan sebagai harta bersama. Melalui proses yang 10

dilakukan maka objek yang disengketakan dalam hal ini berupa bangunan dua lantai terdiri dari 5 ((lima) kamar tidur, 4 (empat) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang makan, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) dapur dan 1 (satu) garasi apakah sudah sesuai dengan yang ditemukan dalam persidangan dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya sebagimana yang dimintakan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A atau apakah ada pengalihan kepemilikan atas barang-barang yang ada pada rumah tersebut.11 Berdasarkan uraian diatas bahwa hasil pemeriksaan setempat memiliki nilai kekuatan yang melekat pada hasilnya sehinggga hakim dapat menjadikannya sebagai keterangan. Keterangan yang dimaksud disini adalah keterangan yang menjelaskan kepastian definitif atas barang yang disengketakan yang sama artinya sebagai fakta persidangan sehingga keterangan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Karena setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan. 4.

Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemeriksaan

Setempat terhadap Sengketa Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok 1. Proses pendelegasian pemeriksaan setempat belum memiliki prosedur yang jelas baku. Hal ini belum diatur secara jelas oleh ketentuan perundang-undangan, kalaupun ada aturan yang mengatur hanya bersifat umum. Dengan keterbatasan informasi tentang pelaksanaan pendelegasian pemeriksaan setempat dapat dilihat bahwa proses yang dilakukan tidak lagi sederhana dan cepat. Selain itu biaya sidang pemeriksaan setempat yang dikirimkan juga tidak memiliki rincian taksiran biaya.

11

Hasil wawancara dengan Askonsri,SH,MHI, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 24 September 2014

11

2. Ketidakhadiran Tergugat/ Kuasa hukumnya, mengakibatkan hakim hanya dapat mencari informasi melalui salah satu pihak yaitu Penggugat dalam hal ini kuasa hukumnya serta para saksi. 5.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang

ditemui dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap Sengketa Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok 1. Untuk mengatasi kendala pertama Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok telah mengirimkan surat kembali

kepada Pengadilan

Agama Padang Kelas I A melalui surat dengan Nomor W3A11/Hk.05/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, perihal objek rumah dan tanah yang diukur terkait dengan biaya yang dikirimkan. 2. Sehubungan dengan tidakhadirnya pihak Tergugat, karena alasan yang tidak sah terkait dengan surat pemanggilan yang sudah disampaikan secara resmi dan patut pada tanggal 19 April 2012 yang diterima langsung oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat. Pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok dengan perkara No.540/Pdt.G/2011/PA.Pdg merupakan pemeriksaan setempat yang didelegasikan kepada Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A karena objek yang akan diperiksa berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok.. Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap Sengketa Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok yaitu belum adanya standar operasional pelaksanaan pemeriksaan setempat yang terinci dan baku.; Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pemeriksaan setempat terhadap sengketa harta bersama perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok adalah untuk mengatasi kendala pertama Pengadilan Agama Koto Baru Kab.Solok telah mengirimkan surat elektronik. Untuk kendala kedua mengenai ketidakhadiran Tergugat maka persidangan dapat dilanjutkan.

12

DAFTAR PUSTAKA 1.

Buku

Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Departemen Agama, Jakarta,1999. Arto Mukti, SH, Drs, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Internusa, Jakarta. 1989. Hasbi M, Hukum Perdata dan Perkembangannya, Suryani Indah, Padang, 2012. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. Izharman, Pendidikan Agama Islam Pengembangan Kepribadian Islam pada Perguruan Tinggi Umum, Universitas Andalas, Padang, 2011. Manan, A.Dr.Drs,. Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama, Penerbit Prenada Media, Jakarta,2005. Mertokusumo

Sudikno,

Hukum

Acara

Perdata

Indonesia,

Liberty,

Yogyakarta,1998. Muchtar Kamal, Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,2004. Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung Mulyani Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta.2002. Rasyid Roihan A,SH,MH,

Hukum Acara Peradilan Agama, Penerbit PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010. Satria Effendi M. Zein, Mimbar Hukum, “Analisis Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Talak dan Harta Bersama”, Jakarta, Intermasa, 1995; Soeroso.R, Praktik Hukum Acara Perdata dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta,Bandung,1989 Syahrizal, Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum adat dan Hukum Nasional,Penerbit Departemen Agama, Jakarta, 1996. 13

Yahya Harahap, M. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.2007. Yahya Harahap, M. Hukum Acara Praktik tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian

dan Putusan Pengadilan,

Sinar Grafika,

Jakarta.2008.

2.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989,TentangPeradilan Agama; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989

tentang Peradilan

Agama; Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam, 1998/1999.

14