PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MII(RO" KECIL, DAN MENENGAH
A. KONDISI UMUM Pemberdayaankoperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat strategis dalam menggerakkanperekonomiannasional, mengingat kegiatan usahanya mencakuphampir semualapanganusahasehinggakontribusiUMKM menjadisangatbesar bagi peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompokmasyarakatberpendapatan rendah. Padatahun 2006, kontribusiUMKM dalam produk domestikbruto (PDB) cukup besar yaitu 53,3 persendenganlaju pertumbuhanPDB UMKM pada tahun yang samaadalah sebesar5,5 persen.Jumlahunit usahaUMKM yang mencapai 99,9 persenatau sebesar 48,9 juta unit usahapada tahun 2006 telah menyeraptenagakerja UMKM sebanyak85,4 juta pekerja. Sementaraitu, jumlah koperasipadatahun2006 telah mencapai140 ribu unit yang tersebardi seluruh propinsi, dengananggotasebanyak28,6 juta orang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadisangatpentingdan akan secaralangsungmemajukan kesejahteraan sebagianbesarrakyatIndonesia. Selamatahun 2007, upaya pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu antara lain: (l) pembahasanRUU tentang UMKM antara pemerintahdan DPR; (2) paketkebijakanmelaluiInpres6 tahun 2007 terkait denganaspek peningkatanaksesUMKM pada sumberpembiayaan,pengembangankewirausahaandan SDM, peningkatanpeluangpasarproduk UMKM, dan reformasiregulasi;(3) penjaminan kredit yang dilaksanakanmelalui KemenegKUKM sebesar53,3 miliar dan penambahan modal pemerintahkepadaPT Askrindo dan PT PerumSaranaPengembangan Usaha(SPU) sebesarRp. 1,4 triliun, untuk meningkatkankapasitaspelayananpenjaminankredit kedua perusahaantersebut dalam mendukung investasi kredit UMKM yang kekurangan persyaratanjaminan; (4) kegiatan bantuansertifikasi tanah kepada 13.000UKM untuk pinjamankredit;(5) fasilitasipembiayaan digunakansebagaiagunan alternatifmelaluidana berguliq seperti program pembiayaanproduktif bagi koperasi dan usaha mikro pola konvensionaldan syariah,programpemberdayaan perempuankeluargasehatdan sejahtera, dan programkredit usahamikro dan kecil dari danasuratutangpemerintah(SUP-005);(6) pengembangan model klasterdenganpola kemitraan;(7) perintisanTrading House di dua lokasi sasaranpasarnon tradisional,yaitu Bulgariauntuk wilayah Eropa dan Jedanguntuk Timur Tengah dan Afrika; (8) pelaksanaanprogram sarjana pencipta kerja mandiri (Prospek Mandiri) di 8 propinsi dan 19 koperasi; (9) pelaksanaankegiatan program keluargasehatdan sejahtera(Perkassa)kepada247 unitkoperasidi seluruhIndonesia;(10) bantuanpenyediaansaranadan prasaranakepadausahamikro melalui 1.052pedagangkaki lima (PKL); (l l) pelaksanaan klasifikasikoperasi,pendidikandan pelatihanperkoperasian, serta penepapanakuntabilitaskoperasi; dan (12) persiapanpembentukanpusat inovasi UMKM. Kemudian pada tahun 2008, pemberdayaankoperasi dan UMKM diharapkandapat dilaksanakanmelalui kegiatanprioritasantaralain: (l) pelaksanaan skim penjaminankredit ILt9- I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
investasi UKM, terutama agribisnis dan industri; (2) sertifikasi tanah UKM; (3) jaringan antar LKM/I(SP; (3) penyelesaianperaturanperundang-undangan pengembangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit koperasi, dan UMKM; (4) pengembangan UKM berbasis pemasuranproduk dan jaringan usahaKUKM; (5) fasilitasipengembangan produksi bersama teknologi;(6) Penyediaandanamelalui koperasiuntuk pengadaansarana anggota;(7) penyediaandana bergulir untuk kegiatan produktif skala usahamikro dengan poia bagi hasil/syariahdan konvensionaltermasukperempuanpengusaha;(8) bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/IGP; (9) pelatihan fasilitator budaya/motivasiusahadan teknis manajemanusahamikro melalui koperasi;(10) rintisan sentra-sentraproduksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan;(11) fasilitasi pengembanganpemasaranusaha mikro melalui koperasi; dan (12) memulai tahap pusatinovasiUMKM. implementasi masih perlu dilanjutkanpadatahun 2009, karenaUMKM masih Upaya pemberdayaan mendasardan menghadapitantangansebagaiberikut. perlu mengatasipermasalahan Berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih dihadapi UMKM seperti ketidakpastiandan ketidakjelasanprosedur per\zinan yang mengakibatkanbesarnya biaya transaksi; panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagaipungutantidak resmi; dan praktik bisnis sertapersainganusahayang tidak sehat. Tantanganutama ke depan adalah penyelesaianberbagaiproduk turunan dari UU yang terkait dengan UMKM. Masih rendahnyaproduktivitas UMKM dapat mengakibatkankesenjanganyang sangat lebar antar pelaku UMKM dan usahabesar.Masih rendahnyatingkat produktivitas UMKM sumber ini disebabkanantaralain oleh rendahnyakualitasdan kompetensi kewirausahaan daya manusia. Tantanganke depan adal ah bagaimanamenumbuhkanwirausahayang dan teknologi,sertainovasi. berbasispengetahuan Di sisi lain, UMKM masih menghadapikendala keterbatasankepada akses sumber permodalan,produksi,teknologi dan pemasaran.Keadaanini menambahketidakberdayaan UMKM dalam meningkatkankapasitasdan daya saing produk. SebagianbesarUMKM masih mengalami hambatan akses kepada lembaga perbankan,karena ketidakcukupan jaminan meskipun usahanya layak secara ekonomi. Oleh karena itu, tantanganakses permodalan ke depan adalah diperlukan akselerasi pemanfaatandana bergulir dari pemerintah, kredit usaha rakyat dan pelaksanaanpenjaminan kredit. Sementaraitu tantanganuntuk akses ke produksi, teknologi, dan pemasaranadalah dengan percepatan meningkatkanfasilitasipelayananteknologiproduksidan informasipeluangpasar. Kinerja lembagakoperasiyang diharapkanberperansebagaiwadah gerakanekonomi rakyat belumjuga menunjukkanperbaikankualitasberkoperasiyang signifikan. Selainitu, masih banyak UMKM yang belum memahamiprinsip-prinsipdan praktek-praktekyang benar dalam berkoperasi.Bersamaanmasalahkoperasi ini, tantanganke depan adalah meningkatkanpembinaanperkoperasianagar koperasiyang melaksanakannilai-nilai dan prinsip-prinsipkoperasisemakinmeningkat. Selain itu, perkembanganUMKM ke depanakan semakin bersifat lintas sektor atau UMKM memerlukanupaya yang dilakukan multidimensi.Oleh karenaitu, pemberdayaan Di samping itu, pemberdayaankoperasi dan dan terarah. secarasistematis/melembaga
Ir.tg- 2
PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA
UMKM juga akan menghadapitantanganuntuk berperanlebih'besar dalam mengatasi persoalan sosibl ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
B. SASARAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2OO9
Pada tahun 2009 pemberdayaankoperasi dan UMKM diarahkan untuk mencapai sasaransebagaiberikut: l. Meningkatnyaproduktivitasdan eksporusahakecil dan menengahdengancukup tinggi didukungdengankelembagaanusahayang makin mapan; 2. Meningkatnyakapasitaspengusahamikro, khususnyayang mendukung peningkatan pendapatan kelompokmasyarakatmiskin; 3. Terselenggaranya sistem pengembanganUKM inovatif yang berbasisiptek semakin mapan; 4. Meningkatnyajumlah koperasiyang berkualitassesuaidengannilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi.
C. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
TAHTIN 2OO9
Berdasarkanpermasalahan dan tantangansertasasarantersebutdiatas,maka kebijakan umum pada tahun 2009 diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaanprioritas pembangunannasionalmelalui: (l) peningkatanekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatanrendah; dan (2) peningkatan produktifitas dan akses UKM kepadasumberdayaproduktif untuk mendukungpertumbuhanekonomi,termasukekonomi daerahsekaligusmenciptakanlapangankerja. Dalam rangka mendukung peningkatanpendapatanmasyarakatberpendapatanrendah melalui peningkatanekonomi lokal, kota dan perdesaan,pemberdayaanusaha mikro difokuskan untuk mendorong pertumbuhanyang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui kegiatanprioritas seperti:(l) meningkatkankapasitasdan memperluasjangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil maupun konvensional, termasuk melalui dana bergulir; (2) meningkatkankemampuanpengusahamikro dalam aspek manajemenusahadan teknis produksi; (3) meningkatkanfasilitasi pengemL,ingan saranadan prasaranausaha mikro; (4) meningkatkanfasilitasi pembinaansentra-sentra produksitradisionaldan usahaekonomi produktif di daerahterisolir dan daerahtertinggal/ perbatasan.
Dalamkaitannya denganpeningkatan aksesUMKM kepadasumberdaya produktif,arah kebijakannya meliputi:(l) meningkatkan aksesmodalUMKM kepadalembagakeuangan denganmendorong pemanfaatan skim penjaminan kreditdan kreditusaharakyat(KUR), khususnya untuk investasiproduktifdi sektoragribisnisdan industri;(2) meningkatkan kemampuan UMKM dalampengajuaninvestasiusahadenganskim penjaminankredit melalui pembinaanoleh lembagalayananusaha(BDS-P);(3) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosieksporproduk-produk UKM dan koperasi;dan (4) meningkatkan r I . l 9- 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
aksesteknologi dan inovasi dengan menyediakanfasilitas layanan teknologi dan pusat inovasi.Seiringdenganpeningkatanaksestersebut,pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk meningkatkanwirausahayang tangguh dan kompetitif, serta berwawasaniptek dan inovasi. Arah kebijakanpentinglainnyayang mendukungterciptanyaiklim usahayang kondusif bagi UMKM, meliputi: (l) menyelesaikanpenyusunanturunan peraturanpelaksanaanRUU tentang UMKM dan koperasi; (2) meningkatkanformalisasi badan usaha UMKM; (3) memberikanrekomendasiperbaikankebijakandan regulasiyang menghambatusahadan investasi pada sektor maupun di daerah. Sementaraitu, arah kebijakan dalam rangka meningkatkankualitas kelembagaankoperasi, meliputi: (l) meningkatkanpelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian perkoperasian; dan (2) pelatihan dan pemasyarakatanpraktek-praktek koperasi terbaik, sekaligus bimbingan teknis penerapan akuntabilitaskoperasi.
ll.l9 - 4
