PRAKTEK NOTARIS PPAT di KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN PASAL 37 ( b j DAN 41 UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN I960

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Airlannga

SKRI PSI

MOCH IMRON SAFII

PRAKTEK NOTARIS PPAT di KABUPATEN BOJONEGORO DALAM M ELA K SA N A K A N PASAL 37 ( b j DAN 41 U N D A N G — U N D A N G POKOK A G R A RIA NO. 5 T A H U N I960

FAKULTAS H U K U M UNIVER&ITAS AIRLANCGA SURABAYA 1988

Skripsi

MOCH IMRON SAFII PRAKTEK PRAKTEK NOTARIS NOTARIS PPAT PPAT di di KABUPATEN KABUPATEN BOJONEGORO BOJONEGORO DALAM DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PASAL UNDANG POKOK POKOK AGRARIA AGRARIA NO. NO. 55 TAHUN TAHUN I960 I960 PASAL 37 37 (( b) b )DAN DAN41 41UNDANG UNDANG— - UNDANG


PRAKTEK NOTARXS PPAT di KABUPATEN BOJONEGORO DAUM MELAKSANAKAN PASAL 37 (b) DAN 41 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO, 5 TAHUN 1960

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEN CAPA I G E U R SARJANA HUKUM

OLEH : MOCH IMRON SAFII 038211444

E

EMAN E.R., SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1988

Skripsi



KATA PENGANTAR

Telah merupakan ketentuan bagi seorang calon sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk membuat suatu karya tulis ilmiah atau yang dikenal dengan sebutan akripsi sebagai tugas akhirnya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Di samping atas usaha saya juga atas dorongan, bimblngan dan bantuan dari berbagai pihak terutama darl dosen pembimbing saya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga saya sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta, kepada kakak serta adik-adikku yang dengan penuh pengertian memberlkan bantuan baik moril maupun spirituil untuk menyelesaikan skripsi ini* Bersama ini pula ingin saya sampaikan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak Eman, S.H«,MS sebagai dosen pembimbing dan penguji, yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini ; 2. Bapak Soedalhar, S.H, dan Bapak Wisnoe Soesanto, S,H. yang telah berkenan menguji skripsi ini ; 3. Bapak-bapak notaris PPAT di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang telah membantu saya dalam mem-

i

Skripsi


Airlannga ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

berikan penjelasan guna melengkapi penuXisan skripsi ini ; 4. SeXuruh dosen dan asisten Fakultas Hukum Univeraitas Airlangga, yang telah memberikan ilmunya kepada diri saya khususnya di dalam ilmu hukum ; 5* Seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan .dorongan dan semangat pada diri saya. Juga kepada semua pihak yang telah membantu saya tetapi tidak sempat saya aebutkan satu persatu. Kritik dan saran yang bertujuan positif akan sangat saya hargai, dan semoga skripsi ini mempunyai manfaat dalam rangka pengembangan dunia hukum Indonesia, khususnya hukum agraria, Akhirnya skripsi ini saya persembahkan kepada almamater saya Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Desember 1988 Penyusun,

Moch Xmron Safii

ii

Skripsi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................

i

DAFTAR ISI ......................................

iii

BAB I

: PENDAHULUAN 1. Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusannya ........................

BAB II

1

2. Penjelasan Judul ...................

5

3. Alasan Pemilihan Judul .............

6

4* Tujuan Penulisan Skripsi ............

6

5 * Metodologi .........................

7

6 , Pertanggungjawaban Sistematika .......

8

: PENGATURAN TENTANG ADANYA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ......................... 2. Peraturan Pemerintah No, 10 Th. 1961,.

10 12

2.1. Pengertian PPAT................

14

2.2. Daerah kerja PPAT............. .

15

2.3* Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT ..........................

16

BAB III : WEWENANG PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 1. Pemindahan Hak atas Tanah ...........

20

2. Pembuat Akta Hipotik dan Creditverband

24

3. Pembuat Perjanjian Dengan Hak Tertentu Di atas Tanah Milik Orang Lain.......

27

iii

Skripsi



BAB IV

: PERANAN NOTARIS SELAKU PPAT dl KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN FASAL 37 (b) DAN 41 UUFA 1 . Kewenangan Notaria Selaku PPAT da-

lam Membuat Akta Peralihan Hak dan Pembebanan Hak Atas Tanah........

30

2* Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku PPAT............. BAB V

31

: PENUTUP 1, Kesimpulan......................

33

2, Saran...........................

33

DAFTAR BACAAN................................

34

LAMPIRAN

iv

Skripsi



BAB

I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan ; Latar belakang dan perurouaannya Hak ataa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan saat ini karena pengelolaan tanah untuk aumber kehidupan manusia didaaarkan atas suatu hak tertentu. Semakin maju masyarakat suatu negara, akan menambah lagi pentingnya status akan hak-hak atas tanah* Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 telah menentukan, bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia harus didaftarkan atau diinventarisasikan^ Hal ini tercermin dalam pasal 19 ayat 1 Undangundang pokok agraria yang tertulis sebagai berikut : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 t tentang pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19&1 pasal 19 disebutkan, bahwa setiap perjanjian yang bermakaud uAtuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru ataa tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan

1

Skripsi



2

hak atas tanah sebagai jaminan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dlbuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menterl Agraria. Sedangkan akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menterl Agraria (diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 1961). Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang Menifceri Dalam Negeri cq. Direktorat Jendral Agraria) itu antara lain ; a. Notaris yang sudah lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Agraria di Jakarta ; b* Camat yang mengepalai wilayah kecamatan untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai pejabat pembuat akta tanah selama di wilayahnya tersebut belum diangkat seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah* Disini dapat dikatakan, bahwa Camat adalah termasuk dalam golongan penjabat sementara sedangkan Notaris termasuk dalam golongan Penjabat khusus.^ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 19 tersebut di atas merupakan dasar kewenangan notaris/Camat selaku penjabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk menjalankan tugasnya atau tugas fungsionalnya membuat akta-akta

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, Buku Tuntutan bagi Penjabat Pembuat Akta Tanah. Bina Sejahtera, Jakarta, 1982, Cet. XV, h.15*

Skripsi



3

mengenai perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak ataa tanah, yaitu membuat : 1. Akta jual bell; 2. Akta hibah; 3. Akta tukar menukar; 4. Akta pemiaahan dan pembaglanj^c

r

5. Akta pemisahan dan pembagian harta warisan; 6 . Akta pemasukan dalam perseroan terbatas;

7- Akta hipotik; 2)

8 , Akta crediverband. '

Kedelapan macam akta yang harus dibuat oleh dan dihadapan penjabat pembuat akta tanah ini merupakan akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Hal ini dipertegas dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu antara lain Peraturan Menteri Agraria (PMA) No, 11 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Agustus 1977 dengan No.SK*104/DJA/1977 yang menentukan ;

"Untuk semua akta peralihan hak atas tanah, harus dipergunakan formulir-formulir yang tercetak yang disediakan di Kantor Pos". Jelas dengan demiklan tugas dari penjabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam membuat akta peralihan hak atas tanah ataupun pembebanan hak atas tanah pada delapan

2 Ibld.. hal. 8 .

Skripsi



4

macam akta yang formulir atau taentuk aktanya telah disediakan oleh pemerintah. Padahal kalau kita perhatikan di dalam isi dari undang-undang pokok agraria tahun 1960 macam peralihan dan pembebanan hak atas tanah bukan hanya terbatas pada delapan akta tersebut di atas. Hal ini terlihat kalau kita perhatikan ketentuan yang ada di dalam pasal 37 sub b undang-undang pokok agraria tahun-1960''*; yaitu : Hak guna-bangunan terjadi mengenai berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Dan paaal 41 undang-undang pokok agraria tahun 1960, yaitu: Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memuhasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keptltusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu aeal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, Jadi sebenarnya masih ada akta-akta lain yang menjadi kewenangan Notaris aelaku penjabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk membuatnya, yaitu akta perjanjian mendirikan bangunan dengan hak guna bangunan di atas tanah milik orang lain, dan akta perjanjian mendirikan bangunan atau mengambil manfaat dengan hak pakai di atas tanah milik *3) orang lain. 7 Sehubungan hal tersebut di ata3 , beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini adalah :

^Robensyah sjachran, "Notaris-PPAT yang Mengurus Kepentingan Kliennya, Galo11, Surabaya Post, 15 Pebruari, 1984, h, VI. Skripsi



5 a. Kebijaksanaan Notaris selaku PPAT dalam membuat akta yang bentuk formulirnya belum ditetapkan dan disediakan oleh pemerintah. b. Jenis akta lain yang pembuatannya menjadi wewenang Notaris selaku PPAT. c. Peranan notaris selaku PPAT Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas membuat akta tanah. 2. Penjelasan Judul Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasal 19 ayat 1 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mensyaratkan adanya pendaftaran hak atas tanah untuk kepastian hukum yang diatur lebih lanjut dengan PP No. 10 Tahun 1961. Dalam pasal 19 PP nomor 10 tahun 1961 disebutkan setiap perjanjian untuk mengalihkan hak atas tanah,, meng^ gadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang mana formulir akta tersebut telah disediakan di kantor pos, namun untuk jenis peralihan hak yang dimaksud oleh pasal 37 (b) dan pasal 41 UUPA tidak disediakan formulirnya. Oleh karena itu, untuk membuat akta peralihan hak yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut di atas diserahkan sepenuhnya pada notaris selaku PPAT. Sehingga di sini saya ingin mengetahui bagaimana praktek notaris selaku PPAT dalam menghadapi atau disuruh untuk membuat akta peralihan hak raenurut pasal 37 (b) dan 41 UUPA.

Skripsi



3. Alasan Pemillhan Judul Sehubungan dengan pemillhan judul Praktek Notaris PPAT di Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA, saya merasa bahwa prkatek notaris tersebut menarik untuk diketahui, terutama sekali bagi saya sendiri, karena di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Agustus 1977 No, SK 104/1977 hanya menyediakan formulir-formulir peralihan hak atas tanah tertentu saja. Di samping itu, perjanjian untuk mendirikan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik orang>lain belum ada peraturannya, Alasan di atas tersebut yang saya pergunakan untuk memilih judul, yang nantinya akan dapat memberi penjelasan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang ingin memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik orang lain. 4. Tu.luan Penullsan Skripsi Tujuan penulisan skripsi ini tidak lain adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Di samping itu, terkandung pula makaud lain, yaitu a. untuk mengkaji dan menguraikan berbagai persoalan yang timbul; b, sebagai sumbangan untuk masyarakat;

Skripsi



7 c. dan sebagaiksumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khuauanya ilmu pengetahuan hukum. 5 * Metodologi

a. Pendekatan maaalah. Dalam-.hal ini, saya akan mencoba membahas masalah tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis (yuridical approach), yaitu dengan melihat aturan hukum yang ada hubungannya dengan praktek notaris selaku PPAT, khususnya mengenai kewenangannya dalam membuat akta. b. Sumber data. Sebagai aumber data untuk penulisan skripsi ini dipergunakan data, antara lain : 1 . data kepustakaan, yaitu kepustakaan dalam hukum

agraria dan studi peraturan perundang-undangan, maupun surat-surat edaran serta surat kabar yang ada hubungannya dengan skripsi ini; 2 * data yang diperoleh dari lapangan, berupa hasil

wawancara dengan notaris selaku PPAT yang ada di Kabupaten Bojonegoro. c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungan nya dengan masalah yang dibahas. Untuk pengolahan data yang terkumpul juga akan diadakan penyeleksian, yaitu

Skripsi



dengan cara mengadakan kutipan-kutipan balk langsung maupun tidak langsung (paraphrase). Di samping itu juga dilakukan perbandingan antara sub data yang diperoleh dari bacaan dengan yang diperoleh dari pengamatan, yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan tujuan, kemudian dianalisis. d. Analisa data. Setelah data itu diperoleh dan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya kemudian dianalisis. Analisis data tersebut dilakukan secara deakriptif, artinya data yang telah dikelompokkan teraebut dijabarkan dan digambarkan secara jelas, dengan memperhatlkan kewajiban dan kewenangan notaris selaku PPAT. 6 . Pertanggungjawaban Sistematlka

Materl pembahasan skripsi ini terdiri atas 5 bab. Sebagai bab pendahuluan akan diuraikan gambaran secara umum inti permasalahan yang merupakan pengantar, dan sekaligus sebagai tempat berpijak untuk pembahasan permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Oleh karena itu hal tersebut saya letakkan pada BAB I, dengan mengemukakan antara lain latar belakang permasalahan dan perumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggungjawaban sistematlka. Setelah diketahui gambaran secara umum inti permasalahan, maka langkah dalam bab selanjutnya, yaitu BAB II perlu diketahui siapa PPAT itu ?, karena materi penulisan skripsi ini berkisar tentang masalah akta yang

Skripsi



9 dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu dalam BAB II dibahas mengenai pengaturan tentang adanya PPAT, dimana antara lain terdapat dalam undang-undang pokok agraria no, 5 tahun I96 0 dan peraturan pemerintah no. 10 tahun 1 9 6 1 f yang nantinya berkaitan dengan permasfclahan yang menjadi wewenang dan kewajiban notaria selaku PPAT, yang akan diuraikan dalam BAB III. Setelah diketahui siapa PPAT ituV?, maka pada bab selanjutnya (BAB III) dikemukakan permasalahan wewenang dan kewajiban notaris selaku PPAT, yaitu antara lain membuat perjanjian dengan hak tertentu di atas tanah milik orang lain. Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam BAB III tersebut, harus diketahui jenis-jenis akta yang tersedia di kantor pos. Oleh karena itu dalam BAB IV saya bahas praktek notaris selaku PPAT dalam menghadapi suatu peralihan hak yang aktanya tidak tersedia di kantor pos. Penutup diletakkan pada BAB V karena setelah pembahasan BAB IV sudah dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan materi permasalahan skripsi ini dan juga saran-saran yang mungkin bisa berguna untuk mengurangi permasalahan.

Skripsi



BAB

II

PENGATURAN TENTANG ADANYA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Seperti kita ketahui, bahwa sebelum ada undangundang pokok agraria terdapat dualiame dalam sistem hukum agraria di Indonesia, yaitu : 1 . hukum tanah barat; 2 . hukum tanah adat.

Hukum tanah barat yaitu tanah yang tunduk pada hukum perdata barat (BW) misalnya tanah dengan hak eigendom, hak erfpacht dan lain-lainnya, dan tanah ini tercatat dalam buku daftar tanah,u'jadi statuanya hanya sebagai tanah yang terdaftar saja. Sedangkan tanah adat, yaitu tanah yang tunduk pada hukum adat dan tanah ini umumnya tidak terdaftar. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan antara tanah dengan hak barat dan tanah dengan hak) adat, diperlukan hukum yang bersifat nasional yang mengandung unifikasi hukum yang sesuai dengan alam Indonesia sebagai negara yang merdeka, Adapun kebutuhan hukum yang bersifat nasional tersebut terpenuhi sejak tanggal 24 September 1960, yaitu pada aaat diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dengan mulai berlaku undang-undang pokok agraria maka terjadilah revolusi hukum agraria, karena dengan 10

Skripsi



undang-undang tersebut telah terjadi perobahan yang fundamental dan menyeluruh dalam masalah keagrarlaan kita. Dengan adanya UUPA maka hapuslah dasar-dasar dan peraturanperaturan hukum agraria kolonial, yang selama lebih dari lima belas tahun sejak Indonesia merdeka terpaksa masih berlaku dan dipakai, karena kita sendiri pada waktu itu belum membentuk hukum agraria nasional sebagai gantinya. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan hukum agraria nasional yang tidak lagi bersifat dualistis tetapi didasarkan pada satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 5 undang-undang tersebut yang disebutkan, bahwa hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkaneatas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 19 ayat 1 UUPA disebutkan, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dari pasal 19 UUPA ini dimaksudkan agar seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersi-

Skripsi



12

fat rechtskadaster artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran ini diselenggarakan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan maayarakat, keperluan lalu lintas sosial dan ekonorai dan kemungkinankemungkinan dalam bidang personil dan peralatannya, Oleh karena keadaan yang sangat mendesak sekali maka pendaftaran itu diselenggarakan lebih dahulu di kota-kota dan meningkat kemudian kepada seluruh wilayah negara. Jadi tugas pendaftaran tersebut menjadi beban Direktorat Pendaftaran Tanah. Yang sekarang ini sebagai satu-satunya inatansi yang berhak melakukan tugas tersebut. Tugas dari inatansi ini melakukan pendaftaran tanah yang meliputi baik tanah yang pernah tunduk pada KUH Perdata maupun hukum adat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penunjukan pejabat yang berhak membuat akta, yaitu notaris eelaku PPAT dan Camat, hal ini termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini saya hanya menitikberatkan kepada Notaris selaku PPAT dalam fungainya membuat akta perjanjian yang berhubungan dengan tanah. Adapun wewenang dari pejabat tersebut adalah membuat akta perjanjian yang bermaksud untuk *

Skripsi



13 a. memindahkan hak atas tanah; b. memberikan hak baru atas tanah; c* menggadaikan tanah; d* meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan* Keempat transaksi tersebut di atas, harus dibuat oleh atau dihadapan notaris PPAT. Untuk selanjutnya, notaris PPAT ini diwajibkan mengirimkan akta itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan. Fungsi dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah*

4) Transaksi tanah untuk pembuatan aktanya, maka pi-

hak yang memindahkan hak atas tanah harus menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut* Ini dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang mengalihkan sesuatu haki::bukan orang yang tidak berhak, jadi di sini penyerahan sertifikat merupakan syarat mutlak untuk perbuatan akta oleh notaris PPAT maupun untuk pendaftaran dalam buku tanah. Hal demikian khususnya terjadi dalam transaksi jual beli tanah/rumah* Dengan kata lain tanpa adanya sertifikat, notaris PPAT dilarang membuat akta peralihan hak atas ta-

Êffendi Peranginangin, Inti Sari Hukum Agraria* buku I, Esa Study Club, Jakarta, 1979* h* 40*

Skripsi



14 nah begitu juga Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilarang mendaftarkan dalam buku tanah yang bersangkutan. 2.1. Pengertian Penjabat Pembuat Akta Tanah Siapakah sebenarnya Penjabat Pembuat Akta Tanah itu ? Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk membuat akta perjanjian sebagai bukti, bahwa telah terjadi perbuatan hukum seperti yang dimakaud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, sebagai pelaksanaan lebih lanjut PP No. 10/1961, maka yang dapat diangkat sebagai PPAT adalah : a. Notaris; b. Pegawai-pegawai dan bckas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturanperaturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan-persoalan hak atas tanah; c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang penjabat;

c 'Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Beberapa Peraturan Perundangan Agraria Dlausun Secara Populer Untuk Bupati/Walikotamadya. Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur, 1979> "h. 6 8 .

Skripsi



15 d. Orang-orang lain yang telah lulus ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria (sekarang Dirjen, Agraria) Camat menjadi PPAT karena jabatannya, maka penjabat Pembuat Akta Tanah menurut pasal 3 Peraturan Menteri Agraria tersebut harus melalui ujian yang diadakan oleh Dirjen Agraria (Jakarta) dengan membayar ujian, Dengan demikian jelaslah bahwa Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut selain ditetapkan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria), maka tidak mungkin orang lain bertindak sebagai PPAT, kecuali untuk para asisten wedana (Camat) yang karena jabatannya juga merangkap sebagai PPAT untuk wilayah kecamatannya* Konsekwensi dari pada paaal 19 PP 10/1961 dan PMA 10/1961 bahwa tidak mungkin penjabat lain membuat akta

PPAT selain dari PPAT yang tersebut dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, 2.2, Daerah Ker.ja Penjabat Pembuat Akta Tanah Yang dimaksud dengan daerah kerja PPAT adalah daerah dimana penjabat tersebut menjalankan tugasnya, Untuk setlap kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu, diangkat seorang pejabat yang bertugas untuk membuat akta

ÂP, Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah. Alumni, Bandung, 1978, h, 40-41.

Skripsi



16 perjanjian yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Selain itu dapat juga terjadi ataa usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pendaftaran Tanah), Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri) dapat menunjuk beberapa kecamatan sebagai daerah kerja seorang penjabat. Dalam hal-hal tertentu, atas usulnya juga Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri) dapat pula mengangkat lebih dari seorang penjabat untuk satu kecamatan. Kedudukan Penjabat Pembuat Akta Tanah harus mempunyai kantor yang berkedudukan dalam wilayah kerjanya, maksudnya adalah dalam wilayah kecamatan dimana penjabat'tersebut bertugas. 2.J. Pengangkatan dan Pemberhentlan Penjabat Pembuat Akta Tanah Seperti pejabat-pejabat lainnya pada departemen ataupun instansi pemerintah, untuk menjadi penjabat pembuat akta tanahpun perlu diangkat dan diberhentikan setelah masa jabatannya berakhir. Mereka-mereka yang dapat diangkat menjadi Penjabat Pembuat Akta Tanah adalah seperti yang telah saya uraikan di atas, yaitu mereka yang memenuhi persyaratan pasal 3 ayat 1a, 1b, 1c dan 1d Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 19 6 1 • Jika dalam satu kecamatan belum ada pengangkatan seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah, maka Camat karena jabatannya dapat menjadi PPAT sementara. Hal ini berlaku pula kepada Penjabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat mempunyai daerah kerja me-

Skripsi



17 liputi lebih dari satu kecamatan. Di setiap wilayah kecamatan yang telah diangkat seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah, raaka Gamat yang bersangkutan tetap menjadi PPAT sementara sampai ia berhenti dari jabatannya dan penggantinya tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah. Bilamana Penjabat tersebut karena suatu hal (sakit, cuti) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, maka yang bertindak selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah ialah pegawai yang secara sah ditunjuk oleh kepala daerah setempat (Bupati/Walikota), Selanjutnya untuk pemberhentian seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Menteri Agraria (seka7) rang Dirjen Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri),

^Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria. Se.1a frah Penyusunan, Isl dan Pelaksanaannya, Hlmpunan Peratur an Hukum Agraria, Jambatan, Jakarta, 1973* h. 454.

Skripsi



BAB III

WEWENANG PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Wewenang PPAT ini telah saya singgung pada bab sebelumnya, yaitu seperti apa yang tertulis dalam pasal 19 PP 10/1961, SK Mendagpi No, 104/DJA/1977 dan SK Mendagri No. 62/DJA/1978. Dengan demikian saya akan menguraikan hak dan kewajibannya dalam bab ini. Membicarakan mengenai kewajiban PPAT tidak dapat dipisahkan dengan hak yang diperoleh, karena hal ini menyangkut tugas yang ia jalankan dengan imbalan yang diterima. Di samping itu, kecil besarnya pendapatan yang ia terima tergantung dari banyak sedikitnya tugas yang dijalankan, artinya semakin banyak klien yang datang semakin banyak honor yang ia terima dan sebaliknya. Hak dan kewajiban tersebut diatur kedalam peraturan perundang-undangan. Karena PPAT harus melaksanakan tugasnya lebih dulu sebelum haknya diperoleh, maka saya akan menguraikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum sampai pada hak PPAT. Kewajiban-kewajiban PPAT itu sebagai berikut : a. Pasal 38 PP 10/1961 menegaskan tugas-tugas dari PPAT antara lain untuk menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, yang berikan nama dari penghadap, sifat aktanya, jualbeli, hibah dan sebagainya,tanggal akta dibuat dan nomornya, identitas dari tanahnya/surat 18

Skripsi



19 ukur dan luas tanahnya beserta bangunan yang termasuk (permanen, semi permanen, darurat) dan tanam-tanaman yang ada dan lain-lain keterangan; b. Pasal 5 PMDN No. SK. 59/DDA/1970 menetapkan PPAT harus mengirimkan daftar laporan akta-akta PPAT setiap awal bulan dari bulan yang sudah berjalan kepada Direktorat Pendaftaran Tanah, Kantor Seksi Pendaftaran Tanah, dan kepala Kantor Agraria Propinsi/Daerah; c. Melakoanakan segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dirjen Agraria dan hak pengawasan yang akan dilakukan oleh Dirjen Agraria termasuk untuk mencabut penunjukan sebagai PPAT jika ia merugikan orang-orang; d. Surat edaran Keputusan Pertanian dan Agraria No. U.P.A 28-1/16 tanggal 10

Januari 1964i

;agar PPAT memperkenalkan diri kepada kantor pos setempat. Sedangkan hak dari PPAT tertulis di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No,. 10 Th. 1961 sebagai berikut : 1. Untuk pembuatan suatu akta oleh pejabat dapat dipungut uang jasa (honorarium) sebesar 1/2 % dari harga penjualan/harga taksiran hak yang bersangkutan, dengan minimum Rp 1 0 0 ,0 0 (seratus rupiah). 2. Uang jasa yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penghasilan pribadi dari penjabat.

Q Depatemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, op.Pit.■ h. 30. Skripsi



20

Pasal 19 PP 10/1961 beserta peraturan pelaksanaannya mencakup hak dan kewajiban PPAT termasuk kewenangannya yang antara lain memindahkan hak atas tanah, membuat akta hipotek dan kreditverband serta membuat perjanjian dengan hak tertentu di atas tanah milik orang lain yang akan dibahas dalam skripsi ini. 1. Memindahkan Hak Atas Tanah Seperti apa yang telah saya sebutkan di atas bahwa memindahkan hak atas tanah merupakan kewenangan dari pada PPAT. Pemindahan hak atas tanah ini menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Jadi, pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Sesuai dengan bunyi pasal 19 PP 10/1961 tentang %

pendaftaran tanah, kewajiban PPAT Adalah membuat aktaakta

perjanjian yang bermaksud memindahkan/mengalihkan

hak atas tanah. Perjanjian peralihan hak atas tanah Ini antara lain seperti i 1. Perjanjian jual beli tanah; 2. Perjanjian tukar menukar tanah; 3. Perjanjian pemisahan dan pembagian biasa; 4 . Perjanjian pemisahan dan pembagian harta waris.

atau harta bersama; 5. Hibah tanah; 6 . Hibah wasiat;

Skripsi



21

7. Penyerahan hibah waaiat; 8 . Pemaaukan modal pokok (inbreng) ke dalam auatu

badan hukum, misalnya peraeroan terbatas, yayasan dan koperasi; 9. Perjanjian hipotek; 10• Credi tverband. Untuk lebih jelasnya aaya akan menguraikan prosea peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dalam PP 10/1961 jual beli tanah dilakukan oleh dan dihadapan PPAT, Acara jual bell tanah hak milik, penjual dan pembeli harus datang kepada PPAT dengan maksud supaya dibuatkan akta. Dalam pembuatan akta ini harus hadir adalah : 1. Pembeli; 2. Penjual; 3 . dan dua orang sakai.

Penjual harua menyerahkan aertifikat kepada PPAT aebelum akta perjanjian jual belinya dibuat. Untuk tanah yang belum ada/keluar sertifikatnya maka sebagai gantinya adalah surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa tanah tersebut belum adaAeluar sertifikatnya masih dalam prosea. Bila tanah tersebut terletak di daerah kecamatan di luar tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah maka surat keterangan tersebut dapat diganti dengan pernyataan dari pemilik yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan anggota pe

Skripsi



22

merintah Desa dari letak tanah yang akan dijual. Selain .itu harus diserahkan pula surat bukti hak milik (petok pajak bumi) dan keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat bukti hak itu dengan dikuatkan oleh camat. Jual beli tanah yang sudah didaftarkan tapi masih belum keluar sertifikatnya, maka pembuatan akta untuk jual beli harus menunggu sampai diperolehnya sertifikat. Hal ini untuk menghindari jangan sampai terjadi pemilik tanah menjual tanah yang bersangkutan dua kali; yaitu pertama dengan pernyataan yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan yang kedua dengan mempergunakan sertifikat, Selain sertifikat yang juga harus diserahkan adalah surat tanda bukti biaya pendaftaran, Biaya pendaftaran itu dapat dibayar langsung kepada Kantor Pendaftaran Tanah, Oleh karena biasanya belum diketahui secara paati berapa biaya yang wajib dibayar, maka pembayaran itu baru merupakan uang muka. Penyelesaiannya dilakukan pada waktu jual belinya dimintakan pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Tanah. Penjabat Pembuat Akta Tanah tidak diperkenankan untuk membuat akta Jual beli tanah sebelum apa yang disebutkan di atas itu diserahkan kepadanya. Setelah syaratsyaratnya semua terpenuhi maka Penjabat Pembuat Akta Tanah membuatkan akta jual beli dan selanjutnya PPAT menahan sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Hal ini dimaksudkan agar ser-

Skripsi



23 tifikat tidak tetap di tangan penjual sesudah akta jual belinya dibuat karena dikawatirkan adanya peralihan hak untuk kedua kalinya. Penjabat Pembuat Akta Tanah apabila ragu-ragu mengenai kebenaran dari pada keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat yang diserahkan, maka PPAT tersebut dapat meminta surat keterangan pendaftaran tanah kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dicocokkan. Kesemuanya ini disebabkan karena adanya kemungkinan, bahwa keterangan dalam sertifikat tidak sesuai lagi dengan yang terdapat dalam buku tanah. Demikian juga halnya andaikata tanah masih dalam perselisihan, maka Penjabat Pembuat Akta Tanah dapat menolak permintaan untuk membuatkan akta. Jika seandainya penjual dan pembeli tidak dapat menghadap sendiri kepada PPAT dapat melalui kuasanya. Mereka

harus menyerahkan surat kuasa yang maksudnya mem-

beri wewenang kepada orang yang diberi kuasa itu untuk melakukan jual beli. Bagaimana bila pemiliknya meninggal dunia ? Apabila dalam sertifikat tanah tercantum nama pemiliknya yang sudah meninggal dunia, sedang yang menjual adalah ahli warisnya maka perubahan itu harus dicatatkan f lebih dahulu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah pada buku tanah dan sertifikatnya sebelum akta jual beli dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah.

Skripsi



24 Penjabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli tanah bentuk dan contohnya ditetapkan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri) dengan peraturan, yaitu PMA No* 11/1961. PPAT diwajibkfcn menggunakan formulir-formulir yang tercetak, yang disediakan di kantor-kantor pos setempat. Dalam pengiaian formulir akta tersebut yang perlu diperhatikan adalah : 1. Mengenai tanahnya; 2 . mengenai bangunan dan tanaman yang ada di atas-

nya; 3* mengenai harganya; 4. mengenai siapa yang harus menandatangani terlebih dahulu; 5 . berapa lembar akta yang harus dibuat.

2. Pembuat Akta Hipotek dan Creditverband Undang-undang Pokok Agraria tidak mengenai adanya lembaga jaminan hipotek dan creditverband, hal ini terlihat dalam pasal 5 1 * Pasal tersebut menyatakan, bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25i 33 dan 39 diatur dengan undang-undang. Sedangkan pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa selama undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan me-

Skripsi



25 ngenai hypotheek tersebut dalam Kltab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908 - 542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937 190. Jadi kesimpulannya dalam UUPA ini hanya mengenal satu lembaga jaminan yaitu hak tanggungan, selama hak tanggungan ini belum terbentuk UUPA menunjuk ketentuanketentuan mengenai hipotek dan creditverband. Menurut Peraturan Menteri Agraria No, 15 Tahun 1 9 6 1 , akta pembebanan hipotek dan creditverband dibuat

oleh dan dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah. Akta tersebut ditandatangani oleh pihak yang memberikan hipotek atau creditverband dengan dua orang saksi dihadapan PPAT. Akta dibuat sebanyak yang diperlukan, untuk PPAT satu lembar dan aatu lembar lagi diperuntukkan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah serta masing-masing satu lembar lagi debitur dan kreditur. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 menyebutkan, bahwa untuk pembuatan suatu akta PPAT dapat memungut uang Jasa sebesar i % (seperempat persen) dari besarnya pinjaman, dengan minimum Rp 2 5 , 0 0 (dua puluh lima rupiah) dan maksimum Rp 500,00 (lima ratus rupiah). Uang jasa tersebut merupakan penghasilan pribadi dari Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan, Tanah-tanah yang sudah bersertifikat, maka sertifikat-sertifikat tersebut harus di3 erahkan kepada PPAT

Skripsi



26 untuk disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah bersamasama dengan akta pembebanan hipotek atau creditverband. Sebaliknya tanah-tanah yang dihipotekkan atau creditverband itu belum ada sertifikatnya, maka pembebanan hipotek atau creditverband itu dilakukan bersamaan dengan permintaan untuk membukukan tanah tersebut. Untuk pembukuan ini diperlukan surat-surat yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah antara lain surat bukti haknya dan surat keterangan kepala desa yang telah dikuatkan oleh camat, membenarkan bukti hak ters«but. Menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/DDA/1969 mengenai biaya pendaftaran hipotek dan creditverband adalah i 96 (seperempat persen) dari besarnya pinjaman. Jika tanahnya belum dibukukan biayanya ditambah 1 % (satu persen) dari taksiran harga tanah tersebut, se-

bagai biaya pembuatan sertifikat dan ongkos mengukurnya. Biaya-biaya ini dibebankan kepada debitur. Pada waktu akta pembebanan hipotek atau creditverband dibuat, biaya tersebut harus sudah dibayar langsung kepada Kantor Pendaftaran Tanah atau melalui kantor pos setempat. Tanda penerimaan pendaftaran itu harus diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah pada waktu meminta pendaftaran. Akta beserta sertifikat tanah dan surat-surat yang diperlukan untuk pembuatan akta disampaikan oleh PPAT kepada Kepala KPT tetapi kemungkinan juga dibawa sendiri

Skripsi



27 oleh yang beraangkutan/berkepentingan dengan membawa dan memberlkan tanda penerimaan kepada PPAT. 3* Pembuat Per.1an.iian Dengan Hak Tertentu Di atas Tanah Mlllk Prang Lain Membuat auatu perjanjian dengan hak tertentu diatas tanah milik orang lain merupakan wewenang PPAT, termaauk di dalamnya adalah membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah di luar delapan macam akta yang bentuk dan formulirnya telah dibuat dan disediakan oleh pemerintah. Adapun jenia peralihan dan pembebanan hak itu adalah perjanjian mendirikan bangunan dengan hak guna bangunan di ataa tanah milik orang lain dan perjanjian mendirikan bangunan atau mengambil manfaat dengan hak pakai di atas tanah milik orang lain. Kedua macam perbuatan hukum ini tertulia dalam paaal 37 sub b dan pasal 41 UUPA, tetapi ketentuan pelaksanaannya belum ada. Oleh karena itu formulir-formulir aktanyapun belum tersedia di kantor pos seperti halnya formulir akta jual beli, hibah, hipotek dan lain-lain. Dahulu sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang membuat akta-akta tentang perbuatan hukum yang menyangkut hak atas tanah adalah Notaris sebagai Pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik. Sekarang setelah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hanya Penjabat Pembuat Akta Tanahlah yang berwenang membuat akta-akta tanah. Akta perjanjian kedua macam perbuatan hukum tersebut di ataa dibuat oleh

Skripsi



28 PPAT baik dengan akta otentik maupun perjanjian di bawah tangan. Akta PPAT ini dapat digunakan sebagai alat bukti oleh Kepala seksi pendaftaran tanah Kantor Agraria untuk pendaftarannya• Bila tidak dengan akta PPAT ia diharuskan untuk menolak dan tidak mendaftarkannya. Akta PPAT merupakan akta otentik, karena itu akta PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat tentang apa yang tersurat dalam akta tersebut, bila akta ini dijadikan alat,bukti di pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu minta tanda bukti lainnya. Dengan demikian agar tercapai keamanan tanahnya dikemudian hari atau untuk menghindari sengketa antara para pihak mengenai status tanah, maka seharusnya mengenai dua macam perbuatan hukum tersebut dibuat dengan akta otentik.

Skripsi



BAB IV PERANAN NOTARIS SELAKU PPAT di KABUPATEN BOJONEQORO DALAM MELAKSANAKAN PASAL 57 (b) DAN PASAL 41 UUPA

Telah kita ketahui dasar kewenangan Notaris selaku PPAT dalam membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengharuskan semua akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah dibuat oleh dan dihadapan PPAT, Demikian juga pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang termaksud dalam ketentuan pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA baik untuk sebagian atau keseluruhan tanah itu. Bila hak itu dialihkan untuk sebagian saja, maka yang akan diterima oleh orang yang memerlukan tanah adalah suatu hak baru atas tanah yang bersangkutan yang merupakan beban atas hak ya&g dialihkan, tanah dengan hak baru ini tetap menjadi hak dari pemegang hak yang mengalihkan. Hak milik ini yang telah dibebani hak guna bangunan atau hak pakai disebut juga hak milik kosong oleh karena pemilik praktis tidak dapat mempergunakan tanah yang bersangkutan selama jangka waktu tertentu. Peralihan hak yang hanya sebagian biasa digunakan istilah lahirnya hak, sedangkan peralihan untuk keseluruhan tanahnya disebut peralihan hak dalam keseluruhannya.

29

Skripsi



30

1. Kewenangan Notaris Selaku PPAT dalam Membuat Akta ):Peralihan Hak Dan Pembebanan Hak Atag Tanah Dalam masalah i h i tertuju pada bagaimana seandainya Notaris selaku PPAT menghadapi para pihak yang menghendaki dibuatkannya akta peralihan hak seperti apa yang tertulis dalam pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA* Ternyata dalam mengatasi permasalahan di; atas, Notaris PPAT yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro berbeda pendapat. Pendapat pertama, mengatakan, bahwa memang seharusnya notaris PPATlah yang berwenang membuat akta tersebut, Mengingat pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan pasal 19 PP 10/1961. Pendapat kedua, mengatakan karena pasal tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya, maka seandainya ada para pihak yang menghendaki perwujudan dari pasal-pasal itu cukup dibuat dengan suatu perjanjian di bawah tangan. Jelas di sini, bahwa masih ada perbedaan pendapat dari pada notaris selaku PPAT dalam mengatasi permasalahan mengenai perbuatan akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang termaksud dalam pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA. Terhadap dua pendapat di atas yang sering dipakai adalah pendapat yang pertama, hal ini mengingat akta PPAT merupakan akta otentik yang mana dalam hal pembuktian

Skripsi



31 menjadi sangat kuat. 2. Jenls-Jenls Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku PPAT Jenis-jenis akta yang pembuatannya menjadi kewenangan PPAT telah saya uraikan pada bab sebelumnya, namun untuk baiknya akan saya tulis kembali akta-akta itu, yaitu : 1 . akta jual beli; 2 . akta hibah; 3 . akta tukar menukar;

4. akta pemisahan dan pembagian; 5 # akta pemisahan dan pembagian harta warisan; 6 . akta pemasukan dalam perseroan terbatas;

7. akta hipotek; 8 . akta creditverband.

Delapan macam akta tersebut di atas, bentuk formulirnya maupun penyediaannya ditetapkan dan disediakan oleh pemerintah. Namun untuk jenis akta yang dimaksud oleh pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA tidak ditetapkan dan disediakan oleh pemerintah. Kedua macam perbuatan hukum ini pembuatan aktanya menjadi kewenangan notaris PPAT. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris PPAT berfungsi sebagai alat bukti untuk memastikan suatu perbuatan hukum yang menyangkut tanah yang pernah dilakukan pihakpihak yang berkepentingan. Akta-akta ini digunakan sebagai alat bukti oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria untuk pendaftaran. Jika ada para pihak

Skripsi



32 yang menghendaki untuk mendaftarkan tanah tanpa melampirkan alat bukti berupa akta PPAT, maka Kepala Seksi Pendaftaran Tanah diharuskan untuk menolak dan tidak mendaftarkannya, Fungsi dari pendaftaran tanah ini adalah selain sebagai alat bukti yang kuat juga merupakan sahnya suatu Q\ perbuatan hukum* Jadi kewenangan notaris PPAT selain membuat akta yang bentuk dan formulirnya disediakan oleh pemerintah juga membuat jenis akta lainnya yaitu seperti yang dimaksud oleh pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA. Dalam praktek untuk memperoleh hak atas tanah dengan hak guna bangunan dan/atau hak pakai atas tanah hak milik orang lain biasanya ditempuh melalui pembebanan hak atas t a n a h . ^

Êman, Kuliah Hukum Agraria II, tanggal 3 Mei 1988* 10 Soedalhar, Kuliah Hukum Agraria I. Skripsi



BAB

V

P E M U T U P

1. Kesimpulan a, Notaris PPAT selain berwenang membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang dibentuk dan formulirnya ditetapkan dan disediakan oleh pemerintâh berwenang pula membuat akta di luar itu; b. Sampai saat ini iqasih belum ada kesamaan pendapat dari notaris PPAT di wilayah Kabupaten Bojonegoro mengenai pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA, 2. Saran a. Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksanaan pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA. Hal ini mengingat pentingnya status dan penggunaan tanah yang ditunjang oleh perkembangan ekonomi dan industri tanpa diikuti jumlah luas tanah; b, Bagi pihak-pihak yang menginginkan hak atas tanah sesuai dengan pasal 37 sub b dan pasal 41 UUPA atas tanah hak milik orang lain sebaiknya menggunakan perjanjian dengan akta otentik atau akta PPAT,

33

Skripsi



34 DAFTAR BACAAN

Boedi Hareono, Undang-undang Pokok Agraria, Se.larah Penyusunan. Isi dan Pelaksanaannya.Hlmpunan Peraturan Hukum Agraria. cet. III, Jambatan, Jakarta, 1973Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Beberapa Peraturan Perundangan Agraria Disusun Secara Populer Untuk Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur. 1979T Departemen Dalam Negeri, Buku Tun tunan Bagi Pen.labat Pembuat Akta Tanah. cet. XV, Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta, 1982. Efendi Peranginangin, Intiaari Hukum Agraria. cet. II, Esa, Jakarta, 1979. Parlindungan, AP, Pedoman Pelakaanaan UUPA dan Tata Cara Pen.labat Pembuat Akta Tanah, cet. Ill, Alumni, Bandung, 1978Surabaya Poet, 15 Pebruari, 1984.

Skripsi



Ldiiipl.ran Illb

HOP GUUKIWUJJ SurnboV? t KupuunVi' Nomor S ifa t

I !> 9 1 tV :i

/3 2 0 /1 9 ,,.

YUi, o d K

D lrakt’ur PT.

P outin g

Lcmpiran 5

...........

I'orihnl

......... .

J I J in l o k n B i / l a t n k t o p a t dun peiiibebaoun/ pojitboliun tuiiali untuk

, .......................

penibangtinan porunnlma n / i m h i n t r i ................ .. o l e h PT.

Sohubungun don($ati Burnt pcnnohonnn f»nudaru tan/j^nl .............. „ Noi.ibr . 4. -

.

Kekotuci i dfi Gl

«

i

. ilnn n c l c l a h iijoinpfiiim l.i kali :

U upgli/U aH kolom adyn

K«p
Dncrr.h T i c k e t .

II

tnnj'-

ISal . . . ..................... Nomor , , , ............................................................................... - lltisil JInpnt KarclinaeiL d.i Tinjjknl J Inn/jRnl ....................... dcngun1 i u i dapat mcmbcriknn i j i i i i o k a s i / l c . t a k

topnt dan pembubna-

on/peinbolinn tanah atufi rcncann pn n ilirion /p at’ lur.Gnn pcvur.almnn / ln d u ijtr i

. . , * .................. ♦............. .. u Ij Mi P'J,

U intas tr.nah oeltiau i Kelurohan

................ .... ................ (

i»2/lm yhng t o r l c t a k di

.

J)csa /

Kocnmntnn ...................j , ............. knb/Kodya . . . coGUoi pe In l o iu v s l /l u Ink ,.tcpat tcr.lainp.ir, dengan

syaru t-G yiu 'n t dan k otenlunn Robagai

berlkU.t ;

1« Foinbebnmm/Pombolian Lannh tornclnit haruc d i J.rkannnknn innnurul kotentur.n perntliryn poruudr.ugnu Agrew id yr.ny borlr.ku, dan pembDytiran unng g u n l i rugl/luu*g.u iiinalinyn linrun dilakukun fjRcarn lotigGung kopndn p e m ilik tpnah Laiipn meJ 'Jui p c r n n t a r n ; 2.

I’ oinbcbaurtu tcnuh tu i's c b u t harus diticlen n ik n n dalam Jan^ka wnktu

)

( t i g n ) bulun lerhH.nn/; nejak

Lnngghl nur.it i j i n

Ini.

Apa

b i l a dr.i Dm jnnglwt wnklu turoobul. I’ oiiKiuuihn he A»m dap'H moayulc GQiknii pombobafinn lonah, maka rmigiinah;.' iv a j U> meii^njukyu p»?vmo honan perpanjongnn jttiiglu*. waktu barlnuuuyn i j i n

kopndr. knmi;

___ 3. M.iJ Pin

Skripsi



- 23.

Dolom

jangka

wnklu

3 (tlgn)

nnli, P T ......... .. ....................... ajukan

porinohonan

t;a l o l a h M l i l n k u n n a k n W p o m b o b a n u n

berkodudukon < U . j » » ......... , , 1, , . ,

mcinpo»‘ o l * j h

v/njlb 111eng

f.;cj>um tiJT link a t n c . t h n a h

Ho,

5 Tuluni 1 9 7 3

j«»

N o , 6 Tahun

19?2

(atau

h n k / b a l ik nnmn a t a s iniiah lluk ..................... ..

.;

inclukukan

bcIim r

i

rjcluua

1961

* )I

Blok

plan

Tihgkut

Imrue d i n j u k a n

11

oetujuan

kepada

u nlu k mondnpnlknn

dilarang

Bupali/W ni

porF?o l u j u a n n y

m c l a k u o n a k a n pui nbangunnt i

pomlnduhan

...................... . . . M 2

monurut k o ton tu an -k oton tu n n dnlnm Poraturo)i l^cmfirintah No,

4*

tn-

\\?. m o n u r u t k G t c n l u a u d a l a m i P c r u t u n m M o u l o r i D a l a m N o -

+ gorl

untuk

bulan

10

kolamndyh Kepaln dan

Tahun

Uucrah

isobb.luin m o m b p a l

dlnlnw

l l i na h

ternobub

por;

5» Narus mongajukon parinohonnu kepada ilu p a t i/ 'aliko.tninhdyn.Kepaln lUi cr nl i Tingknt

11

............................

rujjahaon/ljidusIri

dan

6 » C o l c . m b a t - l a m b a Inya ijin

in i,

torG obu

V.

{juudara

nicnjpt>i:«/lah J . j i n

Undang-undang gflngguan

dal ui ' i wak tvi 6 horuc m ulai

(omini)

Inlian

Bangunan

ataa

Pc-

(110).

l o r h l lung

utjjak

n i omb angua P o i M ' n n h a n n / j . n d u n I r i

tanggal oinidoru

I;

L ok asiln i

hnnya

......................... ....

boloh

Gocual

.............. . harus

dlgunakan

Nomor

ccniiai.

unluk

(tangai ! 1 J 1 n u &o ha

untuk-tom pul k ogiatn n dukci

ijin

unluk

kup»)rlUan

d u r i l ; .............................................

................................

uauha/iiuluntrl

dengan

ijin

PcruD ahcan/lnduG tri

dfla tidak bo.lnli

lainnya,

.Joninldan

tanggal

digunnknn kapn.'silan

pro

diinaknud,

A p a b ila lokp.cl I n i diwakriudkan unluk kupciMurin l a i i i j

maka pciubahan

j e n i s k e g ia ta n utinhn/induutri iu r n o b u t harus inenipcroloh i j i n

l e r lu b i h

dnhulu cUiri knml. Q«

Diwajibkan

untuk

molakuknn

lindakan

tim bulnya gnnggunn/pencemafian

J.ingkungan

oloh

a d a n y a P e r u n a h n u n / I i k Iu r I r i

hnrl

turnyuln

naran

oaudarn

Peruuahaun/X m lm iU l

Hngkungan,

ponccgahan

tcrhadcp

d.lackl Inrnya loûcbul.

oaudara

k e i n u u g k i nan

yang

A pabila

dicobobknn dlkomudian

iiicnimbulkan g a n g g u a n / p c n c c -

w u k o Savu\an\ I m r u o m c n a n g g u n g

akibal/k u ru g ian

yang

d i timbulkan.

CATATAH : x)

C o ro t.y a n g bidak per)

Skripsi

10.

Diwa.jlbkan



-3 “ 9. D iw ajibkan mauyampaikan lapovnn kopadu kom [mblalul Xcpula Uircklorr.t A g r a r i a P r o p ln a l dawn Timur nocora bnrkniu

;.lup 3

bulon r.olwill

ton tang perkombangan P erusah nn n /Ind u slr.l tm'rsebul lorliltung

uo,1ak

ta n g g a l porGotujuan i n i sampai Por\iunhnnti/1 ndUstr 1 bernrn»Uikr.l komoreil 10* . J i k a

| paruanbnan onudara

du n a t u u Saudara

momborikau

mo i npc kt u\) nka n

upah

bulannn

diliarufikan m e n g l k u l l

b u r ul i

sobccar

kurang

lebih

l b b i h .Oorl

Rp,

program AsuraiVsi S o r d M

.'.l'CO

or mi R

5.000,000,00

To i . ^

q

K e r j ci

( ASTER ) , ,

S og a la porbunton liukum yang dllukukau oloir'berUBahnan balk d is c n g o ja

11,

moupun ild n k yang d op at b o r a k ib .it torlnn Ln rpya tanahiyang dlkuosolnya dapat dlkuuakan Banks! wcnurut ku tcnîian-ko.lontuoii uepcr 11- d la tu r dalam Koputunan M onteri Dalam U ogcri Uo. 260 Vuluin 1902 '• 12, Pongawasau pclnkaannnn pcmbangunan proyak ' lo r u o b u I dilakukan oluh Ins

t a n s i i c k i i i s yr.ng bersangkutan. 1 } , Curat' i j i n cunli

i n i tidak dnpnt d ipim lnh Inngruikjlih. kopudn plluik l a i n , ko -

a ta o pernoIuJuqii kami.

lA.

. * < . . * . * « * . . dr ; U

. i,

Ponyirapangai^ dnn pQlanggarnn atna n.yaru l-Gyp.ro t dnn k c t c n t u a n -k o to n tuan to ro ob u t d i u t a s dupnt wungokibuUwin dil>atnlkmuiyu i,'}J.n i n i . Demlk-cn untuk monjudlknn maklum. (illllfiimU.i KM' f. bA

UAKHAH TlHGKA' f I

d AHA T1MUH

IU5AN t :

A It 0 M n

1. S d r .

Pomhnulu U u b o r u u r d i

. .. . . . . .

2» Sdr. Ketua 11KPMI) PrupiUci Jawa T imur d i Surabaya 3* Sdr# Kopulo Kantor Wiluynh UoparUs men P c r i n d u c t r in n P r o p i n s i <Jn mu Timur d i Uurnbtiyn. i)

h.

Sill*, Kflpulo Krvnwil Dept, Pcrdagnng an Proplnnl Javm Timur \U r>uraV>ayn. -0

5.

5 dr.

fhijmU/W uUkotawndya K opnla

G.

SUr ,

K o p n l n Kmi l-or A ^ r n r l u K a b u p n t c n / K o t a i m d y n ......................... ..

Dfuirah Tingkat II . •»............. • 01 ..................................................

atan 1 ♦) Corel Galt)Ii ruitu.

Skripsi


Skripsi PRAKTEK PRAKTEK NOTARIS NOTARIS PPAT PPAT di di KABUPATEN KABUPATEN BOJONEGORO BOJONEGORO DALAM DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PASAL UNDANG POKOK POKOK AGRARIA AGRARIA NO. NO. 55 TAHUN TAHUN I960 I960 PASAL 37 37 (( b) b )DAN DAN41 41UNDANG UNDANG— - UNDANG

m

-N

UI

K>

•

o

*

*

o - (J

p iT w

ii

«»•

«

m.1

|» f ofi

t'

n }»

»U " o » p " ii «

ii

ii

MOCH IMRON SAFII

‘I

•I

re

Jj* (D

H 'n

V-«»' (»•**

ii

nI M*H 'I i: P "

to ii

ti --------- ii

t> ii

> n !j - « n -r u

" n

ij v

I? a | ;

C: lcP j .j.H ii t r r :>| n i <• !j‘JII

I

I

I? n

P‘'0

n U M
‘j ; V

13 tv

jj

fiff ii

o' fJ

o (U IS fri p M

CJ* 13

M

o {»i’j»w i*u«f'j»11 )> • ir n t»i-ji w rj. " x n H H >p JJ o h >: }j n .p «>\-> ftJ I) » r«

n •

II II II II

r ! | o I u I I I I c‘ ( I I I II

♦

iw n. r» u n ’3 ‘n >-* re fJ 11 o *.i' .1 o

>

n

V

m

K

ii u

1! H

!'

-- ----B

I!

a

a

•r>;

m

w £

.9 K

o

5

V* fc - * i-i k <j

£

Ut \\

lu 1 r: a

Ml i

<3

ill

'ii |i>

»3

t

.*> M

>i t-4

n

i<

r» •i» i

ft M J O FJ u W

?■ £.

'<J > M ii

’■

M

>-4

I- i'a '0 U > i' tn L **

S IS

Sd

15 13

■

O I-1

lli



-3 -

13* J'cityiwpahtffm dmi pulauotsaraM; terhadap ayaral-oyorafc dan koteuUian-keleuU ian tcro iib u U d ia ta o , dapnt mcnyakibat kan dibatalkannya i j i n

in i ,

Dcmikian untuk r,u?njadikau 'r-iaklum*

OUUEHljUR KEI’AL/.'nAF.RM! Tlt'CKAT I J/iWft T31UHI

t h ;iw s a h

rth, Sdr,

W k \\ O H O

: » Pembanlu Gubbiuur d i »«. »• * Kotua DKPIjD I’ r o p iu o i Javm Timur di Surabaya « Kepala 13TH Cabans Surabaya d i Surabaya » Wakil Kepala Diuag i’ ck o rju an Uwum P ropinai Jawa Ti wur lUitang G ipta Knrya d i , Surabaya •AipaUAtallkoUimadyn Kepala Daerah Tinj’.kat IX d i 1 1 ■1 1 • 1 1 1 •■<•1 1 >1 1 > >1>1 • Kepala Kantor A graria Kabu patan/Kotamadya di .

Skripsi



Lampiran II b

KOI’ OUDWUR

Guraliayu,

Honor

. S?i.h/

SI f a t

i Pouting

P crihal

s I j i n lo k o fil/lc t a k bcpat

Kepada

/j2o/l9

H Ii. 5 d r. U irektur PT.

dan pcinbobacan/peinbelian tanah untuk penbanguunn perumahan

j

t

<

..........................

di

------------------- -— ..--------------

,i

o le h PT

SelnibuiiRttn dengan porwohouaj) Uaudora la n it a l .

............... ..

f 'o w o r ............... . . . . ............ * dan o e te la h nmnperhatlkan : - .Surat lJupt\ti/>/alikoUiMndya hirpnln Ddhrah Tin^kat 11 ...................... Tanggal ............................................... Domor ............. .......................................... - Surat \Y£V Puoat/Cahanjj uurabay t a n ^ a l

M orior.......... . . .

- U aoil rapat k ord in a n i d i Tinykat I pada laiitftfil dengan i n i dapat d lb e rik a u I j i n lo k a a i^ le ta k tcp n t dan pewbebanan/ pembelinn tanah untuk pembanûnan pei'Unmhan ........... ................ . oleh P T , , . ....................................

diataiO tanah aeluau t . . . . . . .

m2/ha

yang t c r le t u k d i DeoaAolurnhan . . . . . . . t . . . , . ....................... Kecamatan ................... . * « ♦» » . * Kubupatun/Kotninadya Daerah Tiliftkat II Dcouai dengan peta lo k a a l/le t a k tupat .tcrlam plr dctu»an ay a ra t-sy a r a t dan ketentuau sebagai b crik u t i 1 . Powbcbaoan/Pcmboiiaii tanah teruubut harua d.llhkcnmikan wcMiurut kebcutuan peraturan penmdanyaii A graria yang bcriaku Jcn/jan bantuan I’a n itia n Pembobaimti Tanah Kalcu/Kotatlmdya Daerah Ting kat 13

tiepcrbi dll'inksuri dalam Peraturan Ton -

t o r i Dnlam H cijeri1tfo. l!i> Tahun 1975. ii0 • Mo. 2 tTahuu 1!?7<5 (Pom

-

bebaoan tanah teraubut d io cle o a ik a n : menu rub keloutuan dalam Pe raturan h c iite r i Dalam Hc^cri I'o. $ Thhun 197h * ) J 2. I’ umbebauan tanah tcra cliu t harua diaivl.oiialkan dalaii. Jan^ka waktu '3 ( t i ^ a ) bulan terhlbunf' a cja k la n ^ a l su ra t i j i n i n i . Apabila dalam Jni>i»ka vmktu le r s c b u l pengunaha b e t a dapat wcnyelaoolkan peMbobaoun/pembeliflii tanah teruubut) maka penijusalm u a jib mcngajukan porwohonan perpatijani'an jaii(»ka waktu hcrlakunya .I jin

in i

kepada kaui 5 atatan 1 * ) Tidak Men^nnakan f a a i l i t a a KPIl-DTH.

Skripsi

J, OnIan


ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Airlannga -

2

-

3» .Dtilhm jangka waktu 3

bu.uih geloluhidilukaanaknu pcm-

bebaaan tanah, ) ' ? ......... m <j burkedudukau d i ........................ . o Xg K

*»t

Irnnu) meil^JuKau pcrr.iohonnn untuk riGmper-

ueouatu hak tilnu tanah jJclUao 11 , . m 2 / H a

mciiurut

kottontuah dalain Peraturan Mnntoiii Dalam Mujjerl Mo^ !>

Taliuu

1973 Jo Ho* 6 Tahun 1972/Jo Tfu, 2 Tahun 19flJj (atau melaku kau pemindahan h a k /b a lik nama ntnfl tanah hak ............... so lu a s - .............................. in2/lln rtenurut kotriifcuan dalam t’ e r atuiMn êworintnli Mo. 10 Tnliuti 1 9 o l

^ ),

h . Dalam melakaatiakan pcwbnuguimn i n i Imrus memenuhi kotentuahkcteiituan oeb/ijjalmanu d in tu r dalaw Keputuoon 1.e n t e r ! Pekorjn an Umum No. 9l/llPT8/l9U(J t a n ^ a l 12-3-1900 Diwajibknn finjnibanyuu dcm mcmulihnra oelaroa waktu yanjj d it e n tuknn prauurana-pramuaha linukuhtjnn y a n g ,te la h dibnncun dun tanah untuk f a s l l i t a a s o s i a l yanp, diperlukan o le h wauyarukat penghuni linf'kun(»nn yang dibatiftuH dan mnnyorahkan oemutk p ra oarana lini'kunûn dnn f a t i l l i l a y s o c i a l ynn|* telah diwatany kan i t u kepada PemGriutah/PomcriulaU.Daerah 6* llarua men(»ajukan pejwohonan kepada Dupati/Zalikotamadya Kc pain Daerah Tin[»kat IX ............... untuk niomperoloh iziw J3anf}unan atau rumah-rumah (bin bno(runan laiunya yany nkau d l banyvm dikoplek perumahan i n i # 7«i D ilarant’, inen.hml p e ta k /k a p lin (' tanah tanpa bau^man rumah d i / ntaonya kcpnda plltak )ccU(;n. 0 . Diwajibknn many ampul kan laporan p e r io d ik notiap

)

( Uj j a ) bu-

lan kepada Uubernur Kepala Dacral’i Tinp.lmt 1 Jawa Timur dalam lial I n i Kepala U ir c k t o r a t fti;rari(\ 1’ r o p i n s l Jawa Timur

dan

Kapala Dliuin Pekerjaau Umum Daerah Tinf;knt I Jnwa Timur ))i dauy Uipta Kuiya

\

9 . Oemua bcntuk perbuatan hukum yanjJ dilakukan oleh pcnj'uaalui bnik diaent'aja' maupun tidak yan^ dapat berakibat turlautar ijyn tanab yang dikuasalnya dapat dikunaknn qankrii menu rut kn tcniuan-kutentuan o e p n r t l diatur'dalnm Keputiicaa t -c u le ri Dalam Nogerl H o . 260 Tahun 1902 ; 10* I’onijnwaottn pclaksanaan pembanijunaii a tan baii(;Unon proyek te r o cb ^ t dilakukan o le h on u lan ci tekiiia yanj; boroaiif;kutnii j 11. Surat i j i u i n i tidak dapat dipiudrth taii^mliau kepfxln pilwk l a i n , k oeu a li atntt pnraotuJ\ian kan:l ; 12.

ATATAP Skripsi I

MOCH IMRON SAFII PRAKTEK PRAKTEK NOTARIS NOTARIS PPAT PPAT di di KABUPATEN KABUPATEN . I ) ; ’ c i i y i n ' D a n / ’ an BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN ) C orel yang tidak p c r lu . PASAL UNDANG POKOK POKOK AGRARIA AGRARIA NO. NO. 55 TAHUN TAHUN I960 I960 PASAL 37 37 (( b) b )DAN DAN41 41UNDANG UNDANG— - UNDANG

Skripsi

MOCH IMRON SAFII

O -a; Ill'll n «ti 11

fi irt«r- O IJr'J. IIii •M % !j V JJ v!J ti

10

ii

M

t/i

ii

II — II

S* i?P •d «v« l'

!)

K 11

I) I I

ht It

PRAKTEK PRAKTEK NOTARIS NOTARIS PPAT PPAT di di KABUPATEN KABUPATEN BOJONEGORO BOJONEGORO DALAM DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PASAL UNDANG POKOK POKOK AGRARIA AGRARIA NO. NO. 55 TAHUN TAHUN I960 I960 PASAL 37 37 (( b) b )DAN DAN41 41UNDANG UNDANG— - UNDANG

O

\o

o>

tA

Ul

4a.

Iir M u

fj

>0 8

n .> 13 W I l. ( > •1I/* t l* -‘ • ) ■ j‘p 10 V & i •o n .J J J-

II U f?

ITl

>-:i

-j-3-

i)



iiOmpit-an I«g PHrEWTITAII KADUPATET/KODYA HAWAII TIWGKAT IX ............................................

i t ............... . . . w Pornor

i

*

Kepatia

Slfat

; PentinG

tampiran

t

ferihal

: Rekoroendaai

Y th iiS d r. Gubemur Kepala Daerah Tingkat

I

Jawa Timur

roelalui

i j i n lo k a a i/le t a k te p a t

Kepala D irek tora t Agra

dan Pembebaan/Pembelian

ria

Tanah'bagi Pembangunan

di SURAHAYA

o le h PT ..............................

Sehubungan dangan pemohonan d
Honor

...........

.

dan aetalah

raemperhatilcan h a a il repat k ord ln a a i d i piserah Tingkat I I tanggal .«• , bcr3ama i n i karoi u erk ebcratan /tid ak berkeberat an ataa permohonao tera eb u t untuk pemoangunan/perluaaan ................. yang te r lo ta k d i Dcaa/Kelurahan ................................ Kecamatan ................... ..

aeluad ............... m2/ha o o -

QVini dengan p c t a /lo k a a i terlam pir, dengdn a la a a n /sy a ra t acbagai b e rlk u t t a.

.................................................... .................. .. a ............... *..........

h. o. d. Dei*vikian untuk dapat dipakai sebagai bahaji pcrtinbangan dalam penyeleoaian pctmolionan te rse b u t. DIIPATI A*ALIKOTAMADYA KEPALA DAm il TWKAT I I

roHWJSAN t ttl>. 1. Sdr. D irck tu r PT Skripsi



miEJUHTMt KAUIU’ATKIJ/Kom MJiltUh TlMCKAl’ I X ...................................... r . , i KAJITUU AWIAHIA

Nomor

:

J-mnpirau I . i

Kejvula X lh . Stir. Gubuiuur Kepala Daerah Tinykat I Jnwa

Timur

Up. Kepala

Diruktorat

Afp-aria

di ■> u it A H A Y A

D A F T A II

-

P K H 0 A MT A H

Jcilia y a n g .d ik ir im

'Jcrkaa penrohonun

I

j

Hany.ikiiyn

I

V

eta lo k a s l/lcU v k tepa t ijwitm p c n e l i t ia n lapauân rlta Acara rapat kotxJiiiaal >oran penuijauan p c s c r U rnpat j ilau a d a ).

Dj.sawpaikan Jcngau honr.nl aehubimf.an ilcnâit pcn»o *-

’o r timbai»i»an Dupa 11/W;l IAUo lawady a cpala Daerah TinglcaL IX .............

K e t e r » 11 g a n

^ 7 I

j j

7

lionntu PT* avhik

7 7

7 ,

J u m1 a h

Kepala Kantor Agraria Kah/Kotlya .....................

ilcrJjua oleh

trima, lembar kedua Skripsi

PRAKTEK PRAKTEK NOTARIS NOTARIS PPAT PPAT di di KABUPATEN KABUPATEN

ta r i n i « y a r BOJONEGORO d ik ir iw kcwbali DALAM BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN

MOCH IMRON SAFII

PASAL UNDANG POKOK POKOK AGRARIA AGRARIA NO. NO. 55 TAHUN TAHUN I960 I960 PASAL 37 37 (( b) b )DAN DAN41 41UNDANG UNDANG— - UNDANG

Skripsi

MOCH IMRON SAFII

M » u*

U •!'• ti

E

>v £r* j


l/J II

.u Pji f a S ? £

*-r|
fe CJ

Ii iv

13

»3 ^ M 1-3 U t’)J > H W >•

^ I*) -1 i-j ci f-

? .* cu >•* n H

m

13 \{ ^ >»} h it. hto ti) >* o M M hi a

w >S \'i MJ



L&ftpifnn Ifg

P}!l:I5UinTAIl KAIWI’ATI'I'/KOIIYA MAKttAH TIIiGKAT I I ................................... .........

Kcpa
Nontor Slfnt

YUi

i Penting

Umpiran Perihnl

(J dr. Gubcrnur Kepala Doeroh Tingkat

; nekomeudaai

I

Jawa Timur

m elalui

i j i n l o k n a i/le t o k tep a t

Kopnla D irektorat Agra

dan Petobebaan/Petnbelian

ria

Tanab bngi Pemb^ngunan

di

o U. II

A MA Y A

o le h PT

....................

Suhubungau dengan pennoltonan d«\)-i PT * tanggal .....................

Homor ............. , » .........................

dnn oe tolah

rtemperluillkan b a s i l rnpat k o r d in o o i d i tynorali Tingkat 11 tanggal .4* , bcrutunn i n i kami bcrkoborntnn/tidnlc bcrkeborat an atan permoltonan te rse b u t untuk peinbangunan/pcrluannn . . . . . t ......... ..................yang t o r l o la k d i Dena/Kelurahan ................................... ............. . . Keoamntnn

............... . . . . . . . ............ ocl««i? ... .............. *.......... *

m2/ha o c -

« y a i dengan p e t n /l o k a o i lorlninpir, dengrtn o laaan/aynrat oebngai ber ik u t j a. ............ ...................... ... ........ *•. ♦. b.

o. d* .............................. ................................. .......... t *. • . . . . . D c w l k i n n u n t u k d a p a t d i p a k a i a o l j a g a i bahaji { >url i rcbnngan d a lam p u n y e le a a ia n

pemohonan

tu r& cbut.

h u p a t i A j a u k o t a ma d y a

KKPAI.A OAKHAM U M ' K A T I I

.

IBmiKiAN l llli, 1

Sdr. Dlrektur PT Skripsi



Lampiwn I«g.

piii'ERXMTAK u m m v v / m m ti hawaIi TIWJKAT XI ................................ ............

1t I'cxnor

Kepada

Slfal

j

lampiran

t

ferihol

: nckomcndani

Penting

Gxibornur Hopula Daerah Tingkat

I

Jawa Timur

niclalui

i j i n l o k a u i /l o t n k tepat

Kfjpaln D irektorat Agra

dan Pi’ inbebuan/Pefibelian

r ia ,

TauaUbaî Pembangunan

di S U It A B A Y A

o le h PT ..............................

Sehubungan dnngau pcnuolumnu d;U-i PT ........................................... UmggaX . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nomor . . . . . . . . 1

. dan ootolnh

mcroperliutiknn h n a il rapat kurdiuaui d i $aorah Tingkat IX tanggal , ....... t

» , bcrumim i n i kcini b crk cb o ra la n /tid a k b crk ob crot

nn a tao pcnuohonau te rn cb u l uutuk powbangunan/perlunuan . yang torX nU k rli Dcna/Kelura|\an 1 . . . . . . . . . . . . . . . « Kecamatnn .............................................. oolun# ............... » , . . * « «

m2/ha o g -

dengan p u ta /lo k a n i U jrlam pir, dciwrtn olau n n /ayn rat ncbagai b c -

1 rXktit 5

a ........ ..... ...................... ..... ........ ..

....................................................... b .................................... ..........................................» . . » ♦ .......... ............

o.

d................ ................. .... » . I >I t . < I I . I t . •I . . I I >M ............. I I I . . I I 1

•i I >t >11. ••t I

ttonlkiau untuk dajjat dipakai o-'^ ig ai babnji purtiwbangan dalom pcnycloaaian pcrmohonan Icrscbu U u u p a t i Aj a l ik o t a k a d y a

UKI’AbA DAVHAII TIM'.K/iT IX . . **«

m \m w 1 Ui, l ^ G d r . DirokUir PT Skripsi



)] Ii )l 1 T A

Jr/uniu.rnjt Ito

A C M U

MASJX IIAPAT pKHHAHASAr i’KIK'iKTU.IUAJi UJK/C.S1

J’ aOa h n jl i n i ........... langi'al Ungon tlibauah i n i ,

................................19ft- .4 yang bcrlanda

U*lah mengadakan ra p a l bcmama unluk' riicinbahas ponnohotian

ijin lo k n s i/le ta k tr«pat dan i'embcbaann/PembclInn

tunnh yang tlimohon oleh

FT .*............ ...................................... * t c r l c t o k (\i Do.’ia/Kclurahan ........................................... IccasnaUn .

.................... Kabupatc/Kotainadya ... ................ aelurta,.......................... *tn?/hn,

yang dircncanokan untuk mendirikan l’ eruoahaan/lnduulri ..................................... * ..........* Dari Ha:ii.l pcuibahasan t c i ‘3cbvil ra p a l incttyjinpnlkmi hahwn pcimohonan diroakwil ilapal/bclum da p a l / tidak dapat dipcrtimhangljan \ml\lk di5ctuJl,i- dengan alar,an/ jyarat

1

1. 2.

). h. 5. 6.

Hal-linl yang hanir. dipenuhi oleh IVwohon adalah scbag.'ii burikul' »

1.

?, ). Ii.

5. 6.

Dom.ikian

Skripsi



Lanpi.vun I,e LAPOHAN PENBLITIAH LAPANG UNTUK i:i'K.liM0110MAH IJIN

L O K A o l / L B T A K l ’KPAT 1)AH PISMriKlUSAH /

PUMHISJilAW TANAH Ol.Ell

I'T . . . . . . . . . ....................>

UNTUK.............. .......................................... ....................1

..... .

I

..... .........

1. D A S A R

P o rin la h K o r ja (PK) K opala K antor Ai»rarin. KubupdVon/Kod.va ....................... ta iigg a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Homos; .............. ....

i .............. .

2. HAMA PGTUGA3

l .

3» TANGQAL PEUliW/l'IAN

\ ..............................................; / j

U HASIL PJ5N1SLITIAW

i

4*1* Xotalc Tum h

*.

a « p oa a /K a lu ra h a n

j

b« Kooafiiatatt

I

o . K abupaton/K odyu

i

d» Lotak da3.ma g r id

i

4•2 .

u

L

a

4*3* B ata s

o -b a

.................................. i .. t i . . . . . . .

j

tan l'aiinh

......................... .................

...........................

J

in2/l}u

j

a* S obolu li S o la ta n

j

U* S ob ola h B arat

I

o# S ob ela h Utaz’o

i

d , S ebalah Timur

t

4.4* Statud.Jlttk a t a s tanah

;

4.5# Pohgguiuiau Tanah dan kojuUmn lin g k u iiG a n 'b ok itn rn y a n , Ponggutianh Tanah yang dimohtm nnot i n .l '‘ (i’ o ta -

. . . . . . . . ......... ..

lu u o

lo r la w p ir ).

iii2/lm ( .............. ..

%)

.... lucifl- ................................ .. . m2/ha ( i .............. $ )

-

~ ....................................

lu a o . . . . . . . . . . . . . . . I .

m2/hn (

-

lunn .....................

iu2/lm ( i . . . . . . .

................................... Jumlali

Xuua

.............. ..

b , P on ccu n au n Tuiiuh rju k itu riiy a ( l ’o t a

;

>n2/lm

)

%j

( ................ # )

torla v.ijU r)

o , Tampat P a n t in g tio lc ita rn y a ( P o t u t o r i a m p i r ) d , S u ji{» a i/o Q lu r a n o i r yan/5 t o r d o k a t ja r a k n y t i ...............

w2/ha

f l c l a l u / t i d a k a o l u l u udo a i r D i p e r g u m k a n o l a h ponduduk u n t u k ............... ............................................... .. 0. Pcrkampunguu t c m l o k a t j a r a k n y a ............................................. m/Km f . Tanah ya n g dim ohon toriu acu k komplok

j

P o r U in a h a n /I iid u o tr i/P o r tu iiic m

fi, Moattlah yan& mungkin t i m b u l ; - Panoomarnn udnra s m W t i d a k ada

- Ponccmarnn a i r

\ u d n /tld n lc ada

- (?{\ng£un)i nuara

s n d n / t i d a k ada

- Bahayu kobuknruh

s n d a /t i d u l c ada

- Dahaya ban;|ir s a d a / t i d a k ndn - llahaya H/iliar 1 a d a / t i d u k ada •- Uahaya ta n ah X o n g ij o r /b o r f t o r a k : n d a /tin a J c ada - Hoaknj. d a r i iiiawynrakat n a k i t a r n y a

Skripsi

t k e h b r a in n /tid u k koboratnh.



2-

4«6. KciHamjmali Tnhuh (.Vota t o r l n m p i r ) n« L orotiG /k Q u ilrih ga n ta n a h

i

- D ata?

(0 -2

$i)

i , . . . . ............ . . .

-

loiidui

(2-13

#)

t

a . i M?./hU| (

•>*.*.**.»

)

«

M iring

( 6 - 4 0 <&)

:

............................ ..m S / h u 1 (

. . . . . . . . . .

% )

................

% )

** Sa iigui m i r i n /t (

b* Kodalcunan taim h

40 # )

I

w.t.

In2/ h a ,(

tn2 / h a .

^

(

t

- KurtUig d u ri 30 oin

,* m2/ha ( ...... # )

-

ti

30 -

)

6 0 Cm

- 60 « 90 Cm

ut2/ha ( ................* . % )

.» m2/ha { .....* % )

- L ob ih d a r i 90 Cm

w2/Jia ( ................. .. % )

i. T idak poM uh ioi*<50»nllg/lcu 4an g 2 to r g o n a n g /a o lo lu -

o . Urttihuoo

lorgomwigj d» Talcs tuv tciuah

i H ulus/soilnug/kiiH ar

o , IS v o a i

j A d n /tid n k ada

.1 . 3j n i n - 1 a i ji,

Monftoiitthul Kopaln Han t o r A g ra ria

Pu tugas yang mongoOokan

Kabupufcon/Kutauiudya • * » . . «

pon olltiun .

NIP

Skripsi

NIP



Skripsi


MOCH IMRON SAFII

Skripsi

>W >*■ >«

M

hi W lr* >

S3

>>

«

>»

I:!

•1 41

H

H o' [! l!

SI p.

V u

i?

w « o



MOCH IMRON SAFII


-

3« Struktur modal / peftiliicnn oalmm a* indonooia

i

Saham (

% )

b. Domoslik usings

5

tfahom (

#)

;

Saham (

% )

orang

2. Pejjawai to U p

i i

3* PcGftwfli luirian to tap

i

orn n(»

*

orang

Jumloh

is* susutviu m u m u m 1. Tenaga a h l i

lw ''c(jawaA harlan tidak to tap

orang

!>t » * •i I « * • tw &ip i3«nioalinnn

UiniCKTUU

Skripsi



I>nmi)lrnn : Itg

KupuOn

Komor

U\\

1»n«|ilrau

tUipnk Uuiicrtiut* K c p n l n O a o r o h T l ’n g k a t I Jnwn Ti mur

1' o r i n o h o na n i j i u

Pcrlhnl

lotnk

3o k u s i 7

muinlui

t c p n t d o n pombo -

l»QGc»>/pcinbolittii

U u p u t i / U u l i k o t o i n a d y o Kopnln

Umuh

)) n o r nit T i i i g k n t IX

unt uk pombo. nyunon p c r u -

U.P; Kepr.ln

wohnu

di

Y nu c b c r t a u d ( i ‘ri o n g o n d i b n v n b tlnlr.m h / i l ini

itt.l

hertlndok

i;}ln

nror.l

fl[;rnriu

luunu I T

lokn si/lotnk

dangnn

tcpnt

don p c m b o b o s n n /

t a n n h u n t u k pGmbonfjunnn pcr,lima)mn jfnnjj' rac rupnkan p c m b a -

»g\inr:n b r . r u / p c r l u n B Q n y nng Kecnmctou

Knntor

uumo

Untuk d a n i \ U m

mangnjuknn pcrmolionan

pcwbeliitn

in i;,

........................

l o r l o t . ’jk d i

..................................... ..

l ) c r » n / Kc i u r a h n i i

K u h u p u U m/ Ko t n r i i n d y a . . . i

Inttsih yn»(j lU p o rlu k r.n i;olv»n:* Sebiitfoi k c l o u g k n p n u

,

dnu

w2/i»ct

parmoboii.-\u I' M ,

Uornninn i n i

ir.iM!

lantpir-

ka»i :

It G o r in b ca n r roncr.na p ro y o k ( F o n n u L lr A ) 2. (inmbtir kt t sa r

l o m t h yn»v; di mo l i o n

)

3. Kokotitondnsi Umvk Tnbim(;;;n Hujjnro ( IJTH ) h, F o t o k o p i fiktc- l’ u n d i r l n n PT ( r»l
K o t o k o p i J i ur n t I j i n

6,

IJ in -ijih

oortn

I’ c r u t o a ho n ) / K o p c r o -

• U&ab'j .lNirdJMjau^nn ( of.UP )

J j i i n ymu? d L w l l l k i *

D c j n i k m n nfcac kncih

toniiobuk A k t o

**)

lurknbuliiyo

por moJi onau

ini

kor.ii u o n p k p n

naujjjjup u e m o n u h l ku t o n tur.n-lut I c n l u r n

hogur!

lorlnm Oougnn

p e r a t u r m i purui t tb/ n^nn yan<j b u r l c k u , u n ft li o n t Cn| P o r u n n h f ’. pn

Iniiur.ftH lh.1* K c p c l n D i r o k l o r o l f l j j r n r i n Jaw.*; TLmur d i »>ui'abn,yn

Prnpinui

lUNRKTUlf

t )

ttiin uudnb ndn c o l o n

)

U ntuk

p cm b n iiK im n u

l i n n o / l ’ o ru m r.lw .u i

M u vsih

C iu v k r .u

fu n iU . Inn

U o h jjo h

.p O M illk n "

)

lokotsl.

peruw nU nn

rumtsb

dorl

ynng lU in k

ycdor

d i.u n lo n e , k ru d lt T y ,b tu n ;n n

Vc{jr»*o ( KPK - IVl'IJ ) Semin f o t o k o p i

Skripsi

h m’ u s U i l o g c l i u l r .



Fo r mu . l i r

G A 1U S HE.j AJI. HBHCAI1A PHOYKK

j A.

PliMflA MG UNA tl PKIIUHAHAN

A, m i l )

H

1, Nnttm Pemonhnan/IUulan hukum

i

2, A 1 o m n t-PcriMji-.hatin

:

3* Akto pcndirinn tiartnn Hukum

t

( ’tmvggnJ dnn nomor ) *1. Pcngonnhan A k t e Kopor«Gi

P on dirlan PT/

(longjjal

t

dan nomor)

5« Sucuwin Dcwnn Pengurus

C. Honor P o k o k V/ aJ l b Pnj ti k

:

( M ’ WP)s

ft. TAI1AH YANG PIPKJILUKAN 1, Moncmic L o k n c i a,

Proyok

:

Dotju/Uolurohnn

:

b« Kacumul on

2.

c.

Kabupatcn/Kotomodya

•'

d,

P r o p i

:

n

Rcncnna l u n e

}, Stnluo d.

i

g

ta na h ynng d i p u r l u k n n

Innnii c e k a r n n j ;

Ynnnh pi hak

l . ni n

:

m2/lin

;

ynn{$ b e l u m dikunranj

oloh

perusahor.a

:

(1). 2.vioLut> touch - Tnnrh llojjnrn

i n2/ ho

-

Ttmnlt Dona

w3/hc

-

Hak m i l i k

m2/hn

- Unit P n k a l

- Kolc CJuuu IJanRunan -

YniMiu/Ilnk m i l i k Ad n t b oim n

»«2/hu m2/hn ui2/hu

b o r n o r tlfik n t

ornng

( 2 ) Powojjang link T a n a h

( l m n p l r k n u d n f t n f nmno pumilik)

b, Tanah p i l mk (1).

Sloiun

Inin

yang

« ud n h d i k u a s u i j l c m s i h n n n , ;

U'.unh wemn l o

5

- Tnnnli Notfnrn

i nS/ ha

-

Tiwiuh P e o n

w2/)ui

-

link m i l i k

ih 2 / I k i

-

link Pnlmi

»n2/hn

-

link 11uno Dntifjumm

i«2/hn w2/hn

- Ynnnn/lluk Mi l i k AcUi I hcluM h u ia u v-tiiik n t (2 ),

Pcmotjnng hak c.orouln

nrnJir-; ( .1mnpi rhaii d n f Uu* nmar. pom ilik)

()),

Skripsi

Dikvuisiii m c l . j l u i



-2)|. FcniJtfiniann tanah oeUurang i aawah pcn(>nirmi/:i.mnh ladah hujaii/lcga.l/taimh porumahfin/bauguuan l.ninnya/uniah tarnbak/lnnah rawa/ tanah koaongAanrfti y/in/r cudnh rlimaUngkou/ . . . . . . C. I0ICAMA riiCllAHDDt'/'N n/W ITOKMlAtt 1. P e r i n c i / w Pcnggunaan Tanah

i

a, Ihmah-rumah

i

(

b. /’raoarana lingkungan

i

jp2 (

j;)'

( j a l a n , o a l u r a n dnn u e -

ba&aii\ya)

I

o* Faoilitao S o cia l

t

%

m2 (

2, Ti po tim> l\in8 k a p l i n g rumah y a n g akan d i b a n g u i i , n* Tipo « . . . ............ .. l t m o bangunan ....................... it»2>Jumlali bahgtainn " luaa k a p l i n g

.................

ii\2,J\«nlan H a l i n g

......

buah

= .......... . ...........

b i d n n g ** ........................... in2 bi T i p o ................. ..

l u a o bangunan

...................... )h2,J\mlah bangunan *■ .................. buoh

luou k a l i n g

.......................tp2,Jumlah J i a p l l ng

b i d a n g ~ ...........................

c, Tipo ............ ..

... .......................

m2

luaa bangunan .................. w2,>mlah bapgunan n luao knpling

...................... m2 , j ur i l a h k a p l i n g

b i d n n g D ........................... d. Tipe

°

buflh

n . . . . . . .............

m2

l u a s bangunan .......................rn2j,|uMlnh bangunan ° luaa k a p l i n g

f t? . , Junl ah k a p l i n g

b i d a n g * ...........................

.bu».h ** ...................... ..

m2

o . Tlpe . . . . . . . . . . . \utva bangunan .......................f o 2 , j u n l a h ,bangunan " luaa k n p li n g

...............

' birtmig •* ........................... f « Tipo ............

> l u a o bangunan luao k a p lin g bidang -

wZ, Juwl ah k a p l i n g

** . . . * ...............

m2

......................

m2, Jumlah bangunan "

........................ > 2 , Jnmlah k a p l i n g

...........................

. . . . . . . buoh

"

...............buah . » ............ ..

m2

J. Talinp-tahap pel akaat uum t n, Potiiatangan l anah tian p u n y c l c n a i a n p r a a a r a n a / f a o l l i t a a - Tahap pfertnnm

»

bul&n

- Tahap ka dua

t

bulf\n

- Tahap ku t l g a

j

bul mi

- Tahap pei' taria

j

bulan

- Tnhap ko ihm

:

hul nn

- Tahap ko IJga

j

bul nn

- Tahap ko

.......

aoaial

j

dot

b. Pombaagiman pcruuiahan t

- Tahap k o * .......... d o t Jftngka waktu p u n y o l o u f ' l a n uotuvuhiyya •• d. Ilencatm Jndwal p o l a k s a n ' u m

bulau

lorlam plr

« . Monk nlnn y a n g d i b i m L o l e h PPU Tlc.JJ dmi fl.Vf’, ntn/)ii), o l n h 1)PU T k . i lUdnng Oi pt a Knryn.

Skripsi


Airlannga ADLN Perpustakaan - J - Universitas Airlangga

ti* Kt’pcrliian lia t r lk dan a ir : a.

L i s (.rile

i

P l - h ' / U o n a o l i / ...........................................

b.

/d r : PDiUl/fliimir

poP tp a/au m u r n r t o n i n /

$• lloncana !*oninfjnj'nn :

a. IlnInk Pojjnwal Ma(»oid//U3Ul

t

?'■

b. UnUik Umutn

*.

%

n. WM\h I’l-.miiAYAftN i)Aif pkripumaw 1. Ql r ukt ur Uinyn n. Ilodal Tetap

- Tum h

i

Up,

- lton(junfln/(*otlmi(»

s

Up.

" Iici3i.a-ncaiu dan pcralatan

i

Up.

- M a l-a la l anûlon

)

Up.

- U vin-lulvi

:

Up.

Iiodal To lap

: Up.

b» Iiodal U c r j a i - Italian bakn

:/In.

- Ilnbau penol ontf

: lip.

- Upali/gaji

!Up•

- IJIaya umum

: lip *

- IJJaya la in -lu lu

:Up. Modal Ktjr.fa

c. Juinlah runcaua pembiayaun

s Up, t Up.

(liodAl Tclap + hoilnl Uerja) 2. Sui.tlmp Pcmbiaynnn/Xnveal.aal

n,

Iiodal frmdiri - ModrU dnaai*

> Up*

- liodal dilcmpatkan

t Up.

- Kodal d is c lo r

t Up.

b> I odni 'Jinjanu»u (dilmuplrk/tn rckomcndanl daill plhak yanjj bnrann/jkulnn tncn(]un-d keaaii(»f»U|)nniiy«'0 I’injaman Ualniit Nci;cri i Up.

- Ilank PcmerJnUih

j

- Hank o u o a ln

: lip*

- b(?mbnj;a Kouanjjan non Dank

t Up,

- I’ lbak kotifift

> Up. Jnmlah

> J(p.

2. I’injamnn Luar Mcôri

: Up.

Jtunlab hod'll Pinjamati : Up. 3. S t r u k lu r

Skripsi


PRAKTEK NOTARIS PPAT di KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MELAKSANAKAN PASAL 37 ( b j DAN 41 UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN I960

Recommend Documents