BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Meningkatnya pembangunan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu pembebasan tanah secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan terhadap hak- hak masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan ( atau tidak dipergunakan) semata- mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum ( masyarakat ). Undang- Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan- kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya ( pasal 2 2 ayat (3) Undang- undang No.5 Tahun 1961 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik- baik, agar bertambah keuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja di bebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu ( pasal 15 Undang- undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomisnya lemah.1 Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar kehidupannya adalah tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan ternpat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Berkaitan dengan maksud diatas, maka pembebasan tanah tidak bisa dianggap sepele dan harus mendapat perhatian khusus apalagi di era reformasi dan globalisasi seperti saat ini yang masing- masing daerah mempunyai aturan kebijaksanaan dan tata cara sendiri - sendiri, seolah- olah 1 Undang-
3
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
tidak mengikuti aturan dan pedoman yang ada. Pembebasan tanah yang hendak penulis uraikan dalam penulisan skripsi ini adalah pembebasan tanah yang telah terjadi di desa Sumber Kabupaten Cirebon. Adapun tanah tersebut diperlukan untuk pembangunan kantor pengadilan agama kabupaten cirebon. Secara yuridis pembebasan tanah di lokasi tanah tersebut telah dilakukan oleh panitia pembebasan tanah dari panitia pemerintah daerahnya masing- masing dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada waktu itu yakni dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan kepala BPN-RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu: Berdasarkan pasal 14 ayat (3) poin f, yaitu: “ panitia pengadaan tanah bertugas: mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi”. Artinya, bahwa musyawarah mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi berpedoman pada: kesepakatan para pihak, hasil penilaian harga tanah dan penilaian harga bangunan dan / atau benda- benda lain yang 4 berkaitan dengan tanah, serta tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.2 Pembebasan tanah tersebut panitia tidak banyak kesulitan, kecuali dilokasi Blok Losukun Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, timbul beberapa masalah dalam hal pelaksanaan untuk mendapatkan tanah tersebut, karena harga yang disepakati kurang dirasakan puas oleh para pemilik tanah. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian menjadi suatu karya ilmiah skripsi dalam judul “TINJAUAN ATAS PEMBEBASAN TANAH MENURUT UNDANGUNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA ( DIHUBUNGKAN DENGAN PEPRES NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ) UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN CIREBON” B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah mengenai pembebasan tanah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses pembebasan tanah menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 2 Binsar
Simbolan, SH, MSi, Prinsip dasar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan umum untuk kepentingan umum, bhumibakti adiguna, 2008, hal 5
5 Agraria ( dihubungkan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ) untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon? 2. Bagaimanakah aspek hukum tentang pembebasan tanah menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( dihubungkan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ) untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon? C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian adalah: 1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pembebasan tanah menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( dihubungkan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ) untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon? 2. Untuk dapat mengetahui aspek hukumnya dalam hal pembebasan tanah menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( dihubungkan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi 6 pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ) untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon? D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, hukum perdata khususnya di bidang hukum agraria dalam prosedur pembebasan tanah sebagai efek pembangunan khususnya dalam bidang administrasi. 2. Kegunaan Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi pihak - pihak yang berwenang dan memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya para praktisi hukum yang berperan aktif dalam memberikan legal opinion bagi hukum agrarian dalam penerapannya. b. Mengetahui mengenai pelaksanaan pembebasan tanah dengan segala permasalahan yang ditimbulkan oleh tindakan hukum ini meskipun demi kepentingan Negara dalam hal ini oleh pengadilanAgama Kabupaten Cirebon. 7 E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan ( atau tidak dipergunakan) semata - mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum ( masyrakat ). Undang- Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan- kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya ( pasal 2 ayat (3) Undang- undang No.5 Tahun 1961 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik- baik, agar bertambah keuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja di bebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah 8 itu ( pasal 15 Undang- undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomisnya lemah.3 Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, secara tegas diatur mengenai pengertian pembebasan tanah, yaitu sebagai berikut: “Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pada pemegang hak (penguasa tanah)dengan cara memberikan ganti rugi. Ganti rugi atas tanah- tanah yang dibebaskan berupa: tanah- tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang- undang No. 5 Tahun 1960, tanah- tanah masyarakat hukum adat ( pasal 1 ayat ( 5 ) permendagri Nomor 15 Tahun 1974 )”.4 Sedangkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat( 3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pengertian pembebasan tanah adalah: “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.5 Berdasarkan dari pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pengertian pembebasan tanah mengandung unsur: 3Op
cit, Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 SH, MHUm, Hukum Agraria, Sinar Grafika,Jakarta,2009, Hlm 74- 75 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 Junto perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4 Supriadi,
9 Melepaskan hubungan hukum, memberikan ganti rugi, memberikan ganti
rugi atas tanah yang: ( tanah yang telah mempunyai hak berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria), serta tanah - tanah masyarakat hukum adat. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengertian pengadaan tanah mengandung unsur: setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah, dengan cara memberikan ganti rugi, kepada yang melepaskan, menyerahkan ( tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda yang ada diatasnya), atau dengan pencabutan hak atas tanah. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah: 1. Objek penelitian Penulismenitikberatkan objek penelitian untuk lebih memfokuskan permasalahan pada aspek pembebasan tanah untuk pembangunan kantor pemerintah yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan lebih dititikberatkan pada aspek yuridis normative, dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan ketentuan - ketentuan hukum yang berkenaan 10 dengan aspek hukum tentang pembebasan tanah untuk pembangunan kantor pemerintah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. 3. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang berupaya deskriptif melakukan mendiskripsikan dalam fakta - fakta sosial yang di temukan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dalam pelaksanaan proses pembebasan tanah tersebut. 4. Jenis dan Sumber Data a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. b. Data sekunder, yakni data yang di peroleh dari bahanbahan pustaka, peraturan perundang- undangan yang berlaku,sehingga data sekunder merupakan pendukung dari data primer, dalam menganalisis persoalan terhadap perlindungan hukum berkaitan dengan aspek hukum tentang pembebasan tanah yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. 5. Tehnik Pengumpulan Data a. Studi kepustakaan merupakan sarana yang digunakan penulis untuk menghasilkan datadata sekunder seperti 11 peraturan perundangundangan, buku - buku, jurnal
ilmiah,media massa,dan ketentuan- ketentuan hukum lain terkaitdengan penelitian penulis. b. Wawancara merupakan sarana yang dapat penulis manfaatkan untuk mendapat data primer, wawancara ini dilakukan dengan cara lisan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait. G. Tehnik Analisa Data Analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan menganalisis aspek hukum tentang Tinjauan Atas Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon sehingga dapat diketahui aspek hukumnya. H. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon Jl.Sunan Malik Ibrahim No.11, tempat pembebasannya di Jl.Sunan Drajat Sumber Kabupaten Cirebon, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 02. 12 I. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan berisikan mengenai: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Berisikan: Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pertanahan, meliputi: Ruang Lingkup Hukum Pertanahan, Hak - hak atas tanah, perjanjian jual beli tanah. Bab III Berisikan: Objek penelitian, meliputi: Deskripsi tentang Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, Pembebasan tanah / pengadaan tanah, Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Prinsip Dasar Pengaturan Pengadaan Tanah (Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006 dan PerKBN3/2007). Bab IV Berisikan: Hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Proses pembebasan tanah untuk pembangunan kantor pemerintah studi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, Aspek Hukum Tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor pemerintah studi di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Bab V Berisikan: Kesimpulan Dan Saran
