Topik Utama POTENSI PANAS BUMI UNTUK KONTRIBUSI 35.000 MW Arif Munandar dan Mochamad Nur Hadi Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi
[email protected]
SARI Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi yang besar yaitu sekitar 29 GWe, sebagian besar tersebar sepanjang jalur gunung api mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara hingga Maluku Utara. Selain di jalur gunung api, Indonesia juga mempunyai tipe panas bumi non-vulkanik yang tersebar di Bangka-Belitung, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemerintah telah menargetkan kapasitas listrik Program 35.000 MW dalam kurun waktu 2015 2019, sebesar 1.160 MW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTP), maka diperlukan terobosan-terobosan agar penambahan kapasitas Program 35.000 MW dapat teralisasi, mengingat banyak terdapat hambatan dalam mewujudkan program tersebut. Kata kunci : potensi panas bumi, Program 35.000 MW, Wilayah Kerja Panas Bumi
1. PENDAHULUAN Panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berpotensi besar untuk dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi yang besar yaitu sekitar 29 GWe, yang tersebar sepanjang jalur gunung api mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara hingga Maluku Utara yang dikenal dengan tipe vulkanik yang umumnya mempunyai potensi besar dengan kandungan panas yang tinggi dan komersial untuk dikembangkan menjadi tenaga listrik. Selain itu juga Indonesia mempunyai tipe panas bumi non-vulkanik yang tersebar di Bangka-Belitung, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang
36
umumnya mempunyai potensi yang kecil dengan kandungan panasnya relatif rendah sampai sedang. Pada kenyataannya, saat ini potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi energi listrik, hanya sekitar 1.400 Mwe atau 4,7% yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, hal ini disebabkan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya energi panas bumi baik dari sisi teknis maupun peraturan-peraturan yang ada. Komitmen Pemerintah sangat besar untuk mengembangkan pontensi sumber daya panas bumi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah, telah menetapkan bahwa di tahun 2025 energi panas bumi dapat menyumbang lebih dari 5 % kebutuhan energi nasional, atau diproyeksikan sekitar 9500 Mwe dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM No.15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energi baru terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Listrik 10.000 MW tahap II. Bahkan di tahun 2014 yang lalu telah diterbitkan Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagai pengganti Undangundang Panas Bumi No. 27 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 17 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara. Pemerintah baru-baru ini juga mencanangkan program proyek listrik 35.000 MW dalam lima tahun ke depan pada periode 2015 - 2019, hal ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 6% sehingga kebutuhan akan listrik dengan
pertumbuhan sekitar 7 - 8 % terpenuhi. Peningkatan kapasitas listrik tersebut bersumber dari berbagai potensi energi yang terdapat di Indonesia, salah satu diantaranya panas bumi. 2. POTENSI PANAS BUMI INDONESIA TERKINI Keterdapatan energi panas bumi tidak lepas dari tatanan geologi Indonesia yang terletak diantara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, lempeng samudra Hindia-Australia, dan lempeng samudra Pasifik yang membentuk rangkaian gunung api sebagai tempat sumber energi panas bumi (Gambar 1). Rangkaian gunung api sepanjang 6.000 km yang membentang di wilayah Indonesia menjadikan negara kita mempunyai potensi energi panas bumi yang besar. Di samping itu sumber energi panas bumi masih dijumpai di daerah nonvulkanik yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik dan penggunaan langsung.
Gambar 1. Tatanan tektonik Indonesia (Darman, 2000)
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
37
Topik Utama Pemerintah melalui Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan data potensi panas bumi Indonesia yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala. Status pada bulan Maret 2015 ini, menunjukkan potensi panas bumi Indonesia sebesar 29.475,5 MW tersebar di 324 lokasi, terdiri dari kelas Sumber Daya sebesar 12.283,5 MW dan Cadangan sebesar 17.192 MW. Sedangkan kapasitas terpasang (installed capacity) hanya sebesar 1.401 MW atau baru sekitar 4,7% dari potensi yang ada. Artinya, sebagian besar sumber energi panas bumi yang berada di Indonesia hingga saat ini masih tersimpan dalam perut bumi (Gambar 2). Potensi energi panas bumi yang besar tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi energi yang ramah lingkungan ini. Mengingat energi panas bumi ini tidak dapat diekspor, maka pemanfaatannya diarahkan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik. Dengan demikian energi panas bumi akan menjadi energi andalan dan vital untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil yang kian menipis dan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aneka ragam sumber energi serta untuk mendukung ketersediaan dan kesinambungan energi nasional.
4. RASIO PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN PENAMBAHAN KAPASITAS LISTRIK
Potensi energi panas bumi Indonesia yang besar merupakan suatu anugerah dan sekaligus tantangan bagi segenap bangsa Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan kebutuhan energi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
Pertumbuhan penjualan tenaga listrik di Indonesia pada lima tahun terakhir rata-rata 7,5% pertahun. Penjualan terendah terjadi pada tahun 2008, dimana secara ekonomi Indonesia mengalami krisis finansial namun tidak berlangsung lama dan sepenuhnya dapat kembali pulih di tahun 2009-2010. Nilai terendah terjadi di Jawa Bali di mana penjualan listrik tumbuh hanya 3,3% sedangkan di wilayah lain seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua diatas 10%.
Walaupun kegiatan pengembangan panas bumi Indonesia sudah cukup lama dilakukan namun keterlibatan pemerintah baru dimulai pada tahun 1975, yaitu dengan dimulainya eksplorasi Kamojang oleh Pertamina, yang berlanjut
Peningkatan jumlah kebutuhan listrik di Indonesia mulai bergeser ke wilayah non Jawa, suatu hal yang baik tentunya dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi bangsa, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan penambahan
3. PENGEMBANGAN PANAS BUMI
38
dengan dioperasikannya mono-blok Kamojang dengan kapasitas 250 kW pada tahun 1978 dan selanjutnya pada awal tahun 80-an diresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit ke-1 dengan kapasitas 30 MW yang merupakan pembangkit listrik panas bumi pertama di Indonesia. Hingga saat ini tahun 2015 sudah sekitar empat dekade pengembangan kepanasbumian berjalan di Indonesia, akan tetapi perkembangan pemanfaatan panas bumi untuk PLTP baru menghasilkan listrik sebesar 1.401 MW atau sekitar 4,7% dari total potensi panas bumi Indonesia yang teridentifikasi. Meskipun telah dikeluarkan Undang-Undang tentang Panas Bumi No. 27 Tahun 2003 dengan segenap aturan di bawahnya, namun hingga saat ini belum ada produksi listrik yang dihasilkan dari lapangan baru dari Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagai pengganti Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan aturan-aturan dibawahnya berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Panas Bumi yang baru tersebut, diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi semua aturan sudah dapat diselesaikan.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Gambar 2. Peta penyebaran dan potensi panas bumi Indonesia (Badan Geologi, Maret 2015)
Topik Utama
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
39
Topik Utama kapasitas pembangkit di masing - masing daerah. Pada tahun 2013, konsumsi listrik di Indonesia sebesar 188 TWh, sedangkan kapasitas daya terpasang pembangkit listrik hanya mencapai 47.128 MW ditambah kapasitas yang terpasang pada proyek percepatan 10.000 MW tahap I dan II sebesar 3.605 MW sehingga totalnya mencapai 50.733 MW (Budiyanti, 2004). Berita di media massa maupun elektronik, bahwa di Sumatera Utara terjadi krisis listrik yang cukup parah dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan akan energi listrik sudah semakin kritis dan perlu langkah langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasinya. Contoh lainnya ada di Kalimantan Timur yang kita kenal sebagai lumbungnya batubara dan migas ternyata mengalami hal yang sama dengan Sumatera Utara. Bahkan di Kalimantan yang pertumbuhan penjualan listrik rata-rata pertahunnya mencapai 10,2% tidak dibarengi dengan kapasitas pembangkit yang hanya mencapai 1% saja. Sulawesi dengan pertumbuhan 10,3% pertahun masih lebih baik, yaitu penambahan kapasitas yang mencapai 2,7% dengan sumber berasal dari PLTU Bosowa, PLTG/U Sengkang dan PLTA Poso. 5. KONTRIBUSI PANAS BUMI UNTUK PROGRAM 35.000 MW Pemerintah mencanangkan pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW pada periode 2015 2019, banyak kalangan yang pesimis program ini akan tercapai. Keraguan itu didasari oleh terlambatnya proyek pembangkit listrik 10.000 MW (fast track programme/ FTP) tahap I dan II. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), realisasi percepatan listrik tahap I hingga akhir 2014 baru mencapai 7.384,5 MW atau sekitar 74,4%. Sedangkan 2.542,5 MW atau 25,6% sisanya ditargetkan bisa diselesaikan pada tahun 2016. Padahal, awalnya FTP tahap I (total 9.700 MW) ditargetkan selesai pada 2010. Sementara realisasi FTP tahap II hingga 2014 hanya sebesar 55 MW dan diperkirakan baru akan
40
rampung pada 2020. Padahal, FTP tahap II (total 17.800 MW) awalnya ditargetkan bisa rampung pada tahun 2018. Terhambatnya pengembangan panas bumi karena memiliki resiko bisnis dan modal yang tinggi, kendala tumpang tindih lahan dan juga regulasi menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah harus bekerja keras dan mempunyai terobosan-terobosan agar penambahan kapasitas Program 35.000 MW dapat terealisasi, mengingat banyak terdapat hambatan dalam mewujudkan program tersebut. Salah satu terobosannya bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional selevel Asian Development Bank (ADB) yang siap membiayai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia, seperti Sarulla dan Rantau Dedap. Berdasarkan Program 35.000 MW tersebut, sebesar 1.160 MW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTP), yaitu: Kamojang 5 (30 MW, Commercial Operating Date /COD 2015), Karaha Bodas (30 MW, COD 2016), Patuha (2x55 MW, COD 2019), Tangkuban Perahu 1 (55 MW, COD 2019), Dieng (55 MW, COD 2019), Jaboi (5 MW, COD 2019), Hululais (55 MW, COD 2019), Ulubelu 3,4 ( 2x55 MW, COD 2016, 2017), Muara Laboh (70 MW, COD 2018), Lumut Balai (2x55 MW, COD 2017, 2019), Rantau Dadap (110 MW, COD 2019), Sarula 1 (3x110 MW, 2017, 2018), Tulehu (2x10 MW, COD 2018, 2019), Ulumbu 5 (5 MW, COD 2019), Mataloko (20 MW, 2019), Atadei (5 MW, COD 2019), Lahendong V, VI (2x20 MW, COD 2017, 2018) (Tabel 1). Persentase yang diharapkan dari energi alternatif hanya 6% dari total ketersediaan energi, dan energi panas bumi kurang dari 3% saja, tidaklah sebesar kapasitas yang diharapkan dari energi lain seperti batubara dan migas. Panas bumi bila kita bandingkan dengan keterdapatan energi fosil mungkin masih tergolong baru. Walaupun beberapa PLTP seperti Kamojang dan Darajat telah beroperasi sejak tahun 1980-an namun perkembangan di wilayah lain masihlah sangat minim. Selama 30 tahun lamanya kapasitas
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama Tabel 1. Daftar Proyek Pembangkit Rencana Umum Penyediaan Tenaga L istrik (RUPTL) PT PLN (PERSERO) 2015 - 2019
No
PULAU/ PROVINSI KEPULAUAN
KABUPATEN /KOTA
PENGEMBANG
JENIS
NAMA PROYEK
KAPASITAS (MW)
COD
STATUS PROYEK
LAHAN
IZIN LINGKUNGAN (AMDAL/UKLUPL)
1
Jawa - Bali
Jawa Barat
Garut
Swasta
PLTP Kamojang 5 (FTP2)
30
2015
Konstruksi
Siap
2
Jawa - Bali
Jawa Barat
Garut
Swasta
PLTP Karaha Bodas (FTP2)
30
2016
Konstruksi
Siap
3
Jawa - Bali
Jawa Barat
Bandung
Swasta
PLTP Patuha (FTP2)
55
2019
Konstruksi
Siap
4
Jawa - Bali
Jawa Barat
Bandung
Swasta
PLTP Patuha (FTP2)
55
2019
Rencana
Siap
5
Jawa - Bali
Jawa Barat
Bandung
Swasta
PLTP Tangkuban Perahu 1 (FTP2)
55
2019
Rencana
Siap
6
Jawa - Bali
Jawa Tengah Wonosobo
Swasta
PLTP Dieng (FTP2)
55
2019
Rencana
Siap
7
Sumatera
Aceh
Swasta
PLTP Jaboi (FTP2)
5
2019
8
Sumatera
Bengkulu
PLN
PLTP Hululais (FTP2)
55
2019
Commited
Siap
9
Sumatera
Lampung
Swasta
PLTP Ulubelu #3,4 (FTP2)
55
2016
Commited
Siap
10
Sumatera
Lampung
Tanggamus
Swasta
PLTP Ulubelu #3,4 (FTP2)
55
2017
Commited
Siap
11
Sumatera
Sumbar
Solok Selatan
Swasta
PLTP Muara Laboh (FTP2)
70
2018
Rencana
Siap
12
Sumatera
Sumsel
Muara Enim
Swasta
PLTP Lumut Balai (FTP2)
55
2017
Commited
Siap
13
Sumatera
Sumsel
Muara Enim
Swasta
PLTP Lumut Balai (FTP2)
55
2019
Commited
Siap
14
Sumatera
Sumsel
Muara Enim
Swasta
PLTP Rantau Dadap (FTP2)
110
2019
Commited
Siap
15
Sumatera
Sumut
Tapanuli Utara
Swasta
PLTP Sarulla I (FTP2)
110
2017
On Going
Siap
16
Sumatera
Sumut
Tapanuli Utara
Swasta
PLTP Sarulla I (FTP2)
110
2018
On Going
Siap
17
Sumatera
Sumut
Tapanuli Utara
Swasta
PLTP Sarulla I (FTP2)
110
2018
On Going
Siap
18
Maluku
Maluku
Ambon
PLN
PLTP Tulehu (FTP2)
10
2018
Rencana
Belum
UIP XII
19
Maluku
Maluku
Ambon
PLN
PLTP Tulehu (FTP2)
10
2019
Rencana
Proses
UIP XII
20
Nusra
NTT
Manggarai Tengah PLN
PLTP Ulumbu 5
5
2019
Rencana
Siap
UIP XI
21
Nusra
NTT
Ngada
Swasta
PLTP Mataloko (FTP 2)
20
2019
Pengadaan Siap
UIP XI
22
Nusra
NTT
Lembata
Swasta
PLTP Atadei (FTP 2)
5
2019
Pengadaan Siap
23
Sulawesi
Sulut
Kab. Minahasa
Swasta
PLTP Lahendong V (FTP 2)
20
2017
Konstruksi
Siap
24
Sulawesi
Sulut
Kab. Minahasa
Swasta
PLTP Lahendong VI (FTP 2)
20
2018
Konstruksi
Siap
Sabang Tanggamus
* FTP (Fast Track Programme)
√
Siap UIP
*UIP (Unit Induk Pembangunan)
Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan, 2014
energi panas bumi belum mencapai 1.500 MW, tentunya masih banyak sektor yang harus dibenahi baik di sisi hulu maupun di sisi hilirnya. Salah satu upayanya, Pertamina Geothermal Energi (PGE) sudah berupaya untuk menambah jumlah sumur bor hingga mencapai 16 sumur bor di tahun 2009 di Ulubelu yang dapat menghasilkan uap untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang pada PLTP Ulubelu pada tahun 2014. Berdasarkan daftar proyek PLTP yang ditetapkan untuk mendukung Proyek 35.000 MW tersebut, sebagian besar berasal dari Wilayah Kerja panas bumi Existing (produk sebelum UU No. 27 Tahun 2003) dengan potensi yang besar. Sementara sisanya berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi produk UU No. 27 Tahun 2003
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
dengan potensi sedang-kecil. Berdasarkan ketersediaan data, maka pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada lapangan panas bumi yang telah memiliki tingkat kepastian atau sukses tinggi karena data geosain permukaan dan bawah permukaan sudah lengkap. Lapangan ini adalah lapangan yang izinnya diberikan sebelum UU No. 27 Tahun 2003 lahir. Lapangan ini kebanyakan diusahakan oleh PGE baik dioperasikan sendiri maupun dengan kontraktornya, dan lapangan lainnya seperti yang dikelola PLN dan Koperasi. Pemerintah terus mendorong untuk pengembangan panas bumi baik dari sisi regulasi maupun dari penyiapan Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi yang akan dikembangkan. Dari sisi hulu, pemerintah dalam hal ini Badan Geologi
41
Topik Utama senantiasa berusaha menyediakan data-data geosains kepanasbumian melalui kegiatan survei maupun eksplorasi. Data-data geosain hasil survei tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyiapan Wilayah Kerja Panas Bumi. Berdasarkan tabel 1 daftar proyek pembangkit RUPTL PT PLN (Persero) 2015 - 2019, proyekproyek pembangkit listrik yang bersumber dari energi panas bumi (PLTP) untuk lokasi yang wilayah kerja panas bumi existing target yang dicanangkan pemerintah kemungkinan masih dapat terealisasikan mengingat data geosains baik permukaan maupun bawah permukaan (data pengeboran) telah ada, kondisi ini berbeda dengan wilayah kerja produk UU No. 27 Tahun 2003 yang umumnya belum ada data pengeborannya, hanya Tangkuban Perahu yang telah melakukan tahapan pengeboran eksplorasi dan hasilnyapun banyak ditemui kendala saat pengeborannya (hole problem/ stuck pipe). Sehingga untuk lokasi-lokasi tersebut target COD (Commercial Operating Date ) pada tahun 2019 agak berat tercapai, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan lapangan panas bumi mulai dari pengeboran eksplorasi hingga menghasilkan listrik diperlukan waktu sekitar 6 tahun (Tabel 2).
6. KENDALA DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI Dalam perjalanannya, pengembangan panas bumi Indonesia sampai saat ini masih banyak dijumpai kendala dan tantangan, antara lain: – Dalam dokumen Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) umumnya hanya mencakup data geosains permukaan saja (Geologi, Geokimia, dan Geofisika), belum ada data bawah permukaan (data pengeboran), sehingga resiko kegagalan eksplorasi di sisi hulu masih besar. – Data geosains dalam dokumen WKP dianggap tidak Bankable. – Belum ada satupun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dihasilkan dari WKP pasca UU No. 27 Tahun 2003, walaupun jumlah WKP dan IUP sudah banyak dikeluarkan. – Baru disahkannya UU Panas Bumi No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagai pengganti UU Panas Bumi No. 27 tahun 2003, sehingga diperlukan aturan-aturan baru dan revisi-revisi aturan-aturan di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).
Tabel 2. Jangka waktu pengembangan panas bumi Indonesia
Sumber : EBTKE - 2012, Hasil Kajian Kfw Germany
42
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama –
Pengembangan panas bumi di kawasan kehutanan, terutama kawasan hutan konservasi belum sepenuhnya dapat berjalan mulus walaupun sudah diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2014 tersebut (sekitar 30% potensi panas bumi ada di kawasan hutan).
Kendala-kendala tersebut di atas sekaligus menjadi tantangan para stake holder panas bumi untuk mengembangan energi panas bumi Indonesia ke depan. 7. USULAN DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PANAS BUMI Pemerintah serius dan terus berusaha untuk mempercepat pengembangan panas bumi dengan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, diantaranya dengan diterbitkannya UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang memberi peran yang lebih besar kepada Pemerintah dalam pengembangan panas bumi dan PERMEN ESDM No. 17 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, hal ini diharapkan dapat menarik pelaku bisnis panas bumi untuk mengembangkan panas bumi Indonesia. Dengan banyaknya kendala-kendala yang ada saat ini dalam pengembangan panas bumi, maka berikut beberapa usulan dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi Indonesia, yaitu: a. Pengembangan panas bumi diprioritaskan di WKP existing (19 WKP ), karena sebagian besar sudah mempunyai data geosains yang sudah lengkap hingga data pengeboran eksplorasi dan umumnya mempunyai potensi panas bumi yang besar dan bersuhu tinggi, dengan total potensi sebesar 10.000 MWe. 19 WKP tersebut adalah Sibayak, Gn.Salak, Pangalengan (Wayang Windu), Kamojang, Darajat, Dieng, Lahendong, Sibual-buali, Hululais - Tambang Sawah,
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
b.
c.
d.
e.
f. g.
h.
i. j.
Lumut Balai, Sungai Penuh, Ulubelu, Karaha-Cakrabuana, Bedugul, Ulumbu, Tulehu, Cibuni, Iyang - Argopura, Kotamobagu, Ciater. WKP produk UU No. 27 Tahun 2003 (45 WKP), harus segera ditenderkan karena pengembangan panas bumi membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 6 tahun mulai dari dikeluarkannya izin pengusahaan panas bumi sampai COD (Commercial Operating Date) pertama. Regulasi-regulasi yang masih dalam proses pembahasan harus segera diselesaikan agar proses pengembangan panas bumi dapat berjalan dengan lancar. WKP panas bumi yang ada di kawasan hutan (terutama hutan konservasi) yang mempunyai potensi besar harus diberi kemudahan dalam pengembangannya terutama masalah perizinan di kawasan kehutanan (Kotamobagu dan Rajabasa dll.). Pemerintah harus diberi peran yang lebih besar dan berani mengambil resiko di sisi hulu untuk mengurangi resiko kegagalan di sumber daya (resources risk). Pemerintah harus lebih berperan dalam pengembangan panas bumi berskala kecil, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur. Pelaku Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) disarankan atau dianjurkan melakukan penugasan hingga pengeboran eksplorasi, untuk mengukur keseriusan dan kemampuan pelaku PSP dalam pengembangan panas bumi. Sebaiknya pelaku PSP tidak hanya terfokus di wilayah Indonesia bagian barat saja, melainkan di Wilayah tertinggal (frontier/ remote area) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan. Sumber Daya Manusia di bidang kepanasbumian harus disiapkan untuk percepatan pengembangan panas bumi. Kerjasama dengan Negara yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan panas bumi berskala kecil atau bersuhu
43
Topik Utama menengah-rendah lebih diutamakan/ diprioritaskan, mengingat Indonesia belum berpengalaman untuk pengembangan panas bumi bertemperatur sedang-rendah dan banyak tersebar di wilayah timur Indonesia. 8. PENUTUP Kontribusi pembangkit listrik dari energi panas bumi untuk listrik Program 35.000 MW yang ditargetkan Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) untuk Wilayah Kerja panas bumi yang existing (pra UU No. 27 Tahun 2003) masih dimungkinkan tercapai, tetapi untuk Wilayah Kerja panas bumi produk UU No. 27 Tahun 2003 sangat sulit tercapai mengingat pengembangan panas bumi memerlukan waktu yang cukup panjang. DAFTAR PUSTAKA Badan Geologi, 2010, Potensi dan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi Indonesia, ISBN 978-979-18509-1-9 Badan Geologi, 2014, Potensi dan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi Indonesia, ISBN 978-602-17704-9-8
44
Darman, H. & Sidi, H. (eds.), 2000, An Outline of the Geology of Indonesia, Indonesian Geologists Association Publication. Eka Budiyanti, 2014, Mengatasi Krisis Listrik di jawa dan Sumatera, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.VI No.05/P3DI, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. KESDM, 2009, Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PLN, 2013, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN, 2013 - 2022. R. Sukhyar dan Agus Danar, Badan Geologi, 2010, Energi Panas Bumi Indonesia: Kebijakan Pengembangan dan Keputusan Investasi. Tim Neraca Panas Bumi Indonesia, 2015, Peta Distribusi Potensi Panas Bumi Indonesia, Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
