bank-8-vlctona SURAT KEPUTUSAN DIR.EKSI No. 007/SK-DIR/02I16
TENTANG BOARD OF DIRECTORS CEARTER (BOD CEARTER) PT BANI( VICTORIA INTERNATIONAL TbK
Direksi PT Bank Vietoria International Tbk
MEMMBANG Dalam rangka mengioplementasikan Tata Ketola Bank yalg baik (Gaa
MEMPERHATIKAN l. Undang-Undang Nomor: 40/2007 t€ntang P€rseroan
Ted,atas.
2.
Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ba* Victoria Intemational, Tbk Nomor 134 tanggal 26 l]u,j,i 20 I 5 yang dibuat oteh Notaris Fatiah Helmi, SH.
3.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POll<0412014 Tahrm 2014 tentary Direksi dan Dewan Komisads Emitetr atau Bank Publik.
4.
Pemturan Bank Indolesia No.8/14,P8V2006 Tahun 2006 tentang Pelaksartazr, Good Carporate Govemance.
5
Surat Edaran Bank Indonesia No. I 5/1 5DPNP/tanggal 29 April Corpotate Govetnance bagi Bank Umum.
20 I 3
perihal Pelaksanaan Good
MEMUTUSKAN/]I{ENETAPKAN
Boad Of Dbectots Charter (BOD Charter) PT Bank Victoria Idemational Tbk beserta tugas dan targgung jawabnya sep€rti terlampir dalam Surat Keputusan ini daa efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan.
al
"h,7-
bank-9-vlctona Ditetapkan di : Jalerta
Tanggal PTn
: 24 Februari 2O16
nk Vidorir
lnten
tftrDal
,rrg
P
Dirctsi,
dr-/
DA}TIEAL BI]DBAEA
rMp6&sfrd$qaFb$.iAIK
rr{ ANDREWEASWIN
bank*vrctona
tznptran 5K otn*si tw.
N76r-DwE/16
bnqsat 24 Fdnnn
20$
BOAXD OF DIRECTORS CIURTER (BOD CHARTER) PT BANI( }ACTORIA INTERNATIONAI, TBK
A. PENDAHULUAN
1.
Latar Belaksng PT Bank Victoda lntemational Tbk sebagai Emiter atau Bank Publik berkomitmen mengimplementasikan Tata Kelola Ba.!k yangbaik (Good Cc.rporute Governance) dalarr mengelola, menjalaokan dan mengurus Bank utrhrk menjaga kepentingan Pemegang Saham (thareholder) maupun Pemangku Kepentingan Lwnnya (stakehctkler) yatg berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Tnnsparansi (Truwparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertaqgungiawaban (Re sponsibility),Independet (lndependenc), dat Kewajaran (Faimess).
yatg tidak terpisaikar dari pelrks2nma Tata Kelola Bank yang baik (Good Corporate Governance). Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan etika baik, hatihati, profesional dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar pelatulan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroa.n. Pelaksanaan tugas dan wewenarg Direksi merupakan bagian
Direksi mempunyai peran yang sangat penting datam mengelola jalarnya usaha Bark karena undang-undang memberikan amanah deagan kewenangan representatif dan manajerial, sehingga diperlukan suatu Piagam dan Pedoman Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan peauh tanggung jawab untuk niemenuhi kepentingan Pgmegang Sahan daa Pemargku Kepentingan lainnya.
2.
Maksud Dan Tujuan Piagam dan Pedoman Direl$i disusun untuk mempermudah Dircksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenargnya secara efettif, efisien, transparaiL kompeten, independen dan dapat dipertanggurgjawabkan. Untuk itu pengembangaltnya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Penrbahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yatg berlal-u dan tidak melanggar ket€ntuatr dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3.
LandasaqPeraturatrI)atrPerundang-Undatrgat tandasan peq.tu!-dq detr peuqdaryan-Bqdan€iaq reaara g4ns bgsa! dalar-n pee),r_rs.u14lt Piagam dan Pedoman Direksi diadaranya sebagai bedkut:
3.1. 3.2.
Undfig-Undang Nomor: 40/2007 tentang Perseroarl Terbatas.
Aka Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Victoria Intemational, Tbk Nomor 134 ta ggal 26 fu'il 2015 yang dibuat oleh Notaris Fatiah Helmi, SH.
3.3.
Pemtwan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tenlang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Bank Publik.
-:Y ,lt\
W,,,0
b"
f
bank-8-vtctorta 2.1.2.4.
tznpiran sl( Dne-bi No. @7aK-Dna/02/15 bnggat 24 rutuan
2w6
Tidak pemah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
a. b.
c.
Pemah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan,
Penanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pemah tidak dite ma oleh RUPS atau pemah tidak memberikaa perianggungiawaban sebagai arggota Direksi kepada RUPS, dan
Pemah menyebabkan Bank
lang
memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran daxi Otoritas Jasa Keuangan
tidak memenuhi kewajiban menyamtra*an lapran tahunan dan/atau laporaa keuangan kepada Otodtas Jasa Keuangan.
2.2.
Persyaratanmaterial
2.2.1. Mempunyai akl ak, moral, dan integritas yang baik. 2.2.2. Memiliki komi&nen untuk mematuhi peratuan perundang-undangan. 2.2.3. Memiliki peng€tahuan da.r./atau keablian di bidang lang dibutuhkan untuk menjalankar tugasnya.
2.3. Persyaratanlairnya . Anggota Direksi dilarang memangku jabatan raagkap apabila jab@tan nngkap tersebut dilarang dar/atau bertentaogan dengan peraturan perundang-undaagan, dar/atau apabila jabatan rangkap teNebut mungkin dapat menimbulkan benturan kepentilgan.
3,
Keanggot{an Direksi
3.1.
Jumlah anggota
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
Direki
Direksi terdiri dari sedikimya
i
1tiga.; orang anggora, yang
3.1.1.1.
Seomng DircLlur Utama,
3.1.1.2.
2 (dua) oraag
tediri dari:
Direltur atau tehih.
Bilamana dipandang pedu dapat diangkat seorang atau lebih sebagai Wakil Dircktur Utama.
Masa jabatan Dircksi
3.2.1.
Para arggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhifung sejak tanggal )tsng ditetapkan oleh RI}PS yang mengangkatnya dan berakhir ' pada penutupan RUPS Tahunar ke-3 (tiep) pada akhn I @tut_penyy/a
Vr,ro- h
bank-9-vlctofla
-?!?p!
!-qrgp:
p?fr!_!4_{!6
boscEl_z4
reb,uan 2016
jabatar di.*:ld ketetrtuan I (satu) periode masa jabatan ^d"-rgT tur,un, anggora Direksi adalah-,l, a*g_ ,J.J[rii"t* p"_*_ lfsut peru nda o g_undan gan,d e"._ voiai. nu,n,i-' aem-, tian den gan ridak meDgurangi hat ^!,$1e *gg., .nlrps-tersebur _iJ' ,..;ri."r*_ Di.eksi tersebut sewaktu_waktu ,"U"lr. rn"* ]Jrir.y" u"*Uri, ,*-*" dengan memperhatikan kerenruan Angjaran O*I masa
3.2.2. 3.2.3.
Anggota Direksi setelah masa jabahnnya kembali sesuar dengatr kepunrsan iUpS.
beratlir dapat
diangkal
Jabatar anggola Dircksi bemkhir dengan sendirinya, jika seorang anggota
Direksi:
3.2.3.1.
Meninggatdunia.
3.2.3.2. Dioyatakan pailit a1au ditaruh dibauah berdasarkar suatu putusan pengadilaD.
3.2.3.3.
pengampuafl
lagr persyamtan perundang-rmdaagan yang -memeruhi berlakq dengan memperhaukar p.*tu"_ -al uiau-ng i^i
]idak modal
3.2.3.4.
3.2.4.
Berdasarkan keputusanRUps.
Seonng anggota Direksi beftak mengundurkan diri dari ;abatannya dengan memberitalukan secara tertu[s" meog"n"i ;uk;nyu t".r"Urr,
kepada.Bank pating lambat :O (tiga putuii fraJ^-.iU"f"_ *gg"r pengunduran dirinya dan anggota Diretsi y_g..ng;d*k_ di.i tersebur_ telap dapat diru.ntakan p"n_gg;g;;;U;yr r"1uk
ffiffrm"#:f,Jp;3-ffi#Tf
a*gi'
t?"g!"i
p"'g*a'i*
Independemi Atau KemandiriaD Direksi Independensi Direksi merupakan salah.satu laklor pe0ting yang harus dijaga- agar Direksi dapat beflindak sebaik-baiknra demt kepentmgan Bank secam keseluruhan, Untuk menjaga independensi Direksi, maka Bank i"r""it-1"".,"r"-*u"g.,r"i?ftr,,
4.1. 4.2.
Selain Direksi, pihak lain manapun drlarang melakukar atau campur tangar dalam kepeneurusar Bank.
Direlsi harus dapat meogambil kepuEsaD secara obyektit, *'* " fanpa kepentingan dan bebas dari segata tel,.anan da.
4.i.
pih.a;";;;;;.
Anggota, Direksi dilararg melakukar kegialan iDdependensinya dalam mengurus Banl
yarg dapat
benturan
mengganggu
Progam Pergetralatr Datr p€ningkaten Kapabilitas
5.1. yluk AD.ggot?. D.Ieksi yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Bank secara umrrrn
_:{ Qu+ne
k
y'
bank-Q-vtctona
!1 !*!1
!{ ?!! 9 !9: 9-7f{-2W11 ?!!q! -r!ryy! ?!t I
5.2.
Penanggungiawab atas pro$am pengenalan tersebut adalah Seketaris perusahaan atau sjapapun yang menjalankan fungsi sebagai Seketaris perusahaan.
5.3.
Pedngkatan kap@bilitas dinitai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharul informasi tentang perkembaagan terkini dari bisnis Bank dan peraluar perundaag-undargaa yang berlalru dan sebagi benhrk aatisipasi atas Easalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Bark.
54
Progam Pengenalan Direksi meliputi dall tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
5.4.1. 5.4.2.
Pemberiaa Informasi yang tedapat pada uebste Bar*.
5.4.3. 5.4.4.
Membawa ketiling ke cabang-cabang terutama cabang besar.
Pengeralan tentarg seluuh Sistem dan Prcsedur yang tedapat pada Intranet Bark
Menginformasikan4mual Report.
Etika Jabatin Direksi
6.1.
Etika berkaitan dengan ketoladanan bahwa seluruh angggota Direksi
harus
me doro[g terciptalya perilaku etis dan menjwij\tng the highest ethical standard di Bank, sehingga setiap a.nggota Direksi dapat menjadi teladan yang baik bagi Karyawan BaDk.
6.2.
Etika berkaitan kepatuhan terhadap peratumn perundang-undangan bahwa seluruh Anggota Direksi harus melatsanakan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank sQrta peralumn BaDk yang berlatu.
6.3.
Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan infonnasi bahwa seluruh anggota Direksi harus menjaga kerahasiaan informasi Ban& darl dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Ba.k da1r mengungkapkar informasi yang menjadi rahasia Bank yang diperolehnya selama menjabat di Bank.
6.4.
Etika berkaitan dengan peluang Bank dan keuntungan pribadi bahwa seluruh anggota Dircksi dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usahanya dar/atau pihak lain dari peluaag bisnis Bark.
6.5.
Etika berkaitan dengan benturan kepentingaa bahwa seluruh anggota Direl(si dilamng berada disituasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Direksi bertedangan delgan kepentinganngan Banlq namun apabila tedadi benturan kepentingan, maka harus diurgkapkar! dan anggota Dircksi yang bersangkutar tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengar bettulan kepentingan tersebut.
6.6.
Etika Pemtrcrian dan penerimaan hadiah donasi bahrra seluruh a[ggota Dir€k;i dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima sesuatu untuk kepedingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
6.7.
Etika Independensi dalam Beiindak bahwa seluruh anggota Direksi harus mergambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas unsur obyektivitas,
,
___d
ffv///-,,,*
,\
bank-9-vlctona
lanptan
sK
Dtetsi $o. oo7/sKowoz/16 bngqat 24 ruruan
20fi
profesional dan independen demi kepentingangan Bank yang seimbang deuga.n kepentingan para Pemaagku Kepentingan.
6.8.
Etika Direksi untuk Mewakili Bank apabita arggota Direksi tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentinga.n Bank.
7.
Tugas Dan Kewajiban Direksi
Direksi diketuai oleh Direktu Utama bertanggungjawab untuk: 7 .1
.
7.2.
Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dar efisien, serh mewakili Bark baik didalam maupun diluar Pengadilan. Melaksanakan prinsippinsip Good Corpotate Govemance dalam setrap
ke$atal
usaha Bank pada seluruh tingkataa dan jenjang organisasi dengaa tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuar yang
berlaku.
7.3.
Menlusw stategi usaha dan arah kebija.kan sesuai dengan visi dan misi Bank yang Glah ditetapkan dalam Rercana Bisnis Batk serta bertanggung jawab mengauasi dan melaksaaalan dari wa.ktu ke &"ktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan bidang daa kompetensi masing-masing
7.4. 7.5.
Menyusun dan menetapkan struktu Organisasi Ba.nk beselta uraian tugas, wewenaag dan tanggungjawab sefia mengelola sumberdaya secara optimal.
Ba* yang beBltat strategis dibidang kepegawaian termasuk meningkatkan pergetahuan dan penetapan remunemsi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingl-ungan peet group sett^ menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dergan merrel:z,pkar. rcward & Metrgungkapkan LepaalA setuuh pegawai kebijiikaa
punishment (prcmosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan keda).
7-6.
7.7.
Menerapkan lata tertib serta ketentuan teltang benturan kepentingan yalg mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengatuan tetrtarg mekanisme pengambilan keputusan dar hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliLi pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk men),ampaikan pedapat kepada Dewan Kooisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakao Ba.k. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikar untuk keperlua.n intemal maupun ekstemal, sesuai denga.n pemyataan Staldar Akmtansi
Keuangan @SAK), Pedoman Al:untansi Perba[kan Indonesia (pApI), later atianal Accoukting Saa"dard (IAS) dan ketentuan lain yang berlaku dengan memberdalakan fimgsi pengendalian irtgrnal secara efsLlif termasuk perun unit kerja Satuan Ke{a Audit Ltemal (SKAt)/Terifie$asi & Anti Fraud, Marajemen
Risiko/Terintegrasi dan Kepatuhan lltSlrance
&
UKPN/Terintegmsi sebagu qwlity
Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKA]/Terinteg]/:asi &,Anti Fra*l Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otodtas lainnya ditindak lanjuti ,
denganbaik.
,_-S
g"*
k p-
bank{-vrctona 79.
J?ryP'!
! -q rqi!9: 974
_D_ry_o_Z!l
Ppt-y_y,:!,_10 1!
Mengungkapkan kepemilikan saham pada pr Bar* victoria Irtematronal rbk maupun kepemilikan saham pada bank tainnya baik yang berkeduJukan di dalam di Iuar Negeri sena j):_C:: _mengungkapLan kererkairan hubungan Keuangan, hubungan keluarga selta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
,9rq-
7.10
Secara
rinci, pembagian tugas dan tarygung jawab setiap anggota Direksi diatur
oalam sum[ lepurusan Dewan Komisaris secara terpisah.
Wewenatrg Direksi
8.1.
Mewakili Bark di dalam dan di lur pengadilan tentarg segala hal dan dalam segala kejadian, mergikat Bank dengan pibak larn dan plhak" lain dengan nank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang'diietapk; a"furrr inigu.un Our* Perseroan daa dengan memperhatikan p"rutooo p".*d-g__?-*gun yung berlaku
8.2.
Untuk melalorkan titrdakar tertetrtu, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
8.3.
Kecuali ditentukan lain oleh peratular dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkaa persetujuan dad Dewan Komisaris;daLh:
8.3.1.
.
Menerima pinjaman dari siappun arau menjadi ierhutang kepada siapapun, badan hukum arau Bank untukjangka wa.ttu 3 (tiga) tahun atau lebih dan apabila jumtah pinjaman tersebutLtuk t lsatuliali transatsi melebihi suatu junttab yang sarna denp;ut 25o/o (dua ouluh lima perseratus) dari jutfah modal Bank yang telah disaor'penuh dan
cadangan-cadangan yang tera.khir sebagaimaaa sewaktu_waltu temyata dari laporan keuangan Bank ,?ng terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan pubtik
8.3.2.
Memberi pinjamaa kepada siapapun juga unhrk jangka waktu I Gatu) tahun atau lebih sesuai dengan pelahrran perundang_undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut ulrjtuk I (sa;) kali'tfarsaksi melebihi 5% (lima persen) dari jumlah modat Bank'yang disetor penuh dan cadangan-cadargan yang terakhir sebagaimana temyita dari laporan keuangan Bank yang retah diperiksa_ iisahkan dao sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.
8.3.3.
Memberi jaminan hutang atau tanggutrgan untuk seseoran& badan hukum atau Bank, apabila jumlah yangadijamir itu untuk sdiap tEnsaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 5% llima penen) dari jumlan modal Bank yang teiah disetor penuh dan cadingan_ cadangan yang terakhir sebagaimana seraktu_waktu temyata dari laporan keuangan Bank yang terakhA yarg telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinptakarl oleh atuotar! publik.
8.3.4.
Memasarg atau membebaDkan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaaa_kekayaan Baak untuk setiap trdnsaksi yang merupakan suatu jum[ah yang sama dengan atau melebihi 5% (lima persen) dari dlai buku dari ieluruh;al
,rn(
lI^
\,/'
k\
tt-
bank-9-vtctorta
lzmfuan
5K
DMsi tw. 007/5K-DItl/0416
tanggd 24
runan 206
jumlah kekayaan Bank sebagaimana sewaktu temyata dari lapom keuaqan Bank yang terakhir yang telah diperiksa, disahkaa dan sebagaimana dinyataka.n oleh akunran publik.
8.3.5.
9.
Direkli wajib meminta peBetujdaD RUPS untuk:
9.1.
9.2.
10.
Memperolol! mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas barang-bamng tidak bergerak dan Bank.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hal atau menjadikan jaminan Etang seluruh atau sebagian besar haria kekayaan Batk dalam tahun buku dalan satu tansaksi atau beberapa truNaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitar satu sama laiL
Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat bentuan kepentingan anlara kepentingaa ekonomis pribadi anggota Direksi, De\rEn Komisaris atau p€megang saham, dengan k€pentingan.ekonomis BaDk.
Eak Direksi
10.1.
Menetapkan ketijakan da-lam kepe.mimpin4n d41 ke.pq4glnlpan B4nk,
10.2. Mengatur
.
di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Dircktur yang kiusus penyeraha.o kekuasaan Direksi untuk me\rBkiii Bank
ditunjuk urthrk ilu atau kepada seseoratrg atau bebenpa orang karyawan BaDk baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau ke;rada orang atau badan lain
10.3. Mengatur ketantuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank termasuk
penetapa.tr
gaji, pensiuq jamiran hari tua dar penghasilan bagi karlawan Ba.nk berdasarkan ketentuan yatg berlaku.
10.4. Mengangkat dan memberhentikau karyawan Bank berdasarkan peraturao perundang-undangan yang berlaku dan peratuan kepegawaiar Bank.
10.5. Membed
penghargaan dan sanksi (reward and
polishnent) karyawan Bank
berdasarkan p€ratumn kepegawaian Bank.
10.6. Memastikan
sumber daya manusia Bank memiliki kompetensi dan kemampuan yang haadal sesuai dengan bidang tugasnya.
10.7. Melakukan aktivitas di luar Bank yang tidak
secara langsung berhubungan dengan
kep€ntingan Bank seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenatkan sebatas msnggunaka[ waktu yang wajar dan sepengetahuaa Direktur Utama atau Direktur lainnya.
10.8. Memperoleh cuti sesuai 10.9.
ketentuan yang bedaku.
Mempergunakan saran profesioral.
10.10. Menerima i.serfif dan tantiem apabila Bank mencapai tingkat kermtungan sebagai imbalan atas Eestasi kerjanya yang besamya ditetapkal oleh RUPS.
rf
w'^
: ^z'
sn4 ,,S L t(
bank-9-vlctorla
Lanpizn
SK
Dir*sl M.
@7//St(
DW[2/16 bng!1al 24 fenruan 2016
10.11. Menerima gaji berikut tunjangan, saxana dan fasilitas Bank serta santunan puma jabatan sesuai dengan hasil penetapao RUPS yang penyediaaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatutan dan kewajaran seria tidak b€dentangan dengan peBturan perundang-undangan yang bertaL:u. Penjabaraa tentang sarana dan fasilitas Bank dituangkaa lebih lalljut dalam Keputusan Rlrps. 10.12. Menetapkan dan me[yesuaikan sfuktur organisasi Baok.
10.13. Anggota Direksi memiliki hak untr.rk membela diri,jika: 10.13.1. Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waLtu oleh RI-IPS dengan menyebutkan alasannya" maka arggota Direksi diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS grma membela diri.
10.13.2. Anggota Direksi yang diberhentikan sewa.k:tu-wa.k1u oleh Dewan Komisaris dengan meoyebutkan alasannya, maka anggota Direksi dibed kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
11.
Ketentuatr Rapat Direksi
1l.l.
Pelaksaman Rap@t Direksi
11.1.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap raktu apabila dianggap perlu oleh salah seoraag alEgota Dircksi, atau atas permintaan dad Rapat Deuan Komisads atau atas pqmidaan tertulis 1 (satu) trEmegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) , bagran dari jumlah semua saham deryar hak suara yang sah, yang
.
dikeluarkan Banl
11.1.2. Rapat Direksi secara berkala paling kurang
I
Gatu) kali dalam setiap
bulan.
I
1.2.
Pelaksanaan Rapat Direksi be.sama D€wan Komisaris
Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang kali dalam 2 (dua) bulan.
11.3.
Pelaksanaan Rapat
(satu)
Direktont
Rapat Direktorat secara berkala paling kurang
11.4.
I
I
(satu) kali dalam setiap bulan.
Mekanisme Rapat
11.4.1. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil kepulusan yang mengikat apabila dihadiri secara fisik ataupun secara telekonferensi lebih dari 1/2 (satu per dua) bagiar dari junlah arygota Direksi.
11.4.2. Kehadiran arggota Direksi dalam npat, diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
11.4.3. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun bul'u
tahrm berikutnya sebelum berakhimya
.
fti--x' n' V rrr. W
bank-9-vlctona
-b!49'!!?!-.9!g:y-74_o_44-z-!6-9p1-4-ry!!!2!!6
11.4.4. Pada npat yang telah dijadwalkan, balan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan.
11.4.5. Dalam hal terdapat
jad*zl yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paiing lambat s€belum rapat disclenggarakarl rapat yang diseteqgarakan di luar
11.4.6. Pemanggitaa Rapat Direksi harus dilalGkan oleh anggota Direksi
atau
yang berhak mewakili Direksi.
11.4.7. Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segen diselesaikan, jangka waktu p€manggilan dapat dipe$irykat dengan tidak memperhitungkatr tanggal pemanggilan dar tanggal Rapat Direksi diselenggankan.
11.4.8. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, ta[ggal, waktu dan tempar Rapat Direksi.
11.4.9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukar Bank atau tempat kegiatan usaha utama Bank didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditetrtukan oleh anggota Direksi yaag memanggil Rapat.
11.4.10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direltur Utama berhalangan atau tidak hadir karcra alasan apapun hal mana tidak perlu dibulaikan kepada pihak ketiga" mak" Rapat Direksi harus dipimpir oleh salai seorang arygota Dircksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yarg hadir dalarn Rap@t Diretsi yarg be$a[gkutan. 11.4.11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat harya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jmlah anggota Direksi yang hadi dan/atau di*akili. 11.4.12. Keputusan Rapat
Direksi diambil bedasarkan musyawarah untuk
mufakat 11.4.13. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilal:ukan berdasarkaa suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir
11.4.13.1. Setiap anggota Direksi yang hadir beftak mengeluarkan I (satu) suara dan ditarnbah I (satu) suara untuk setiap anggota Diretsi lain yang diwaliilinya deryan sah. 11.4.13.2- Pemungutan suara mengenai
diri
orang diiakukan dengan tandatungan, sedangkaa pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukaa secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain talpa ada kebentan berdasarkan suara tertalyak dari yaag hadir.
swat suam tertutup lanpa
11.4.13.3. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak diketuarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ya.rg dikelua*an.
- ----YLotL4 N{ U
bank-8-vlctona
Lanpilan sK DWc;i 4'o. @76Kt1tv02/16 bn1@ 24 rdtuati 2016
11.4.14. tlasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapa! ditaadatangani oteh seluuh anggota Dreksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh arggota Direksi.
I1.4.15. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaiis dituangkan dalam risalah rupat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikaa kepada seluruh anggota Direksi dar anggota Dewan Komisaris11.4.16. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rap6t yang dituqjuk oleh Kotua Rapat.
11.4.17. Perbedaan pe\dapat (dissenting opinions) yan} tefadi dalam Rapat Direksi, dicartumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebul.
11.4.18. Bilamana ada p€rcelisihan mengenai ha1-hal yang dicantumkaa dalam risalah rapat Rapal Dircksi, maka hal tersebut harus diputuskan datam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari l/2 (satu per dua) dari jumlah semua anggota Dircksi yang sedang menjabat yarrg hadir
11.4.19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapet, yang bemangkutan wajib menyebutkaa alasannya secara tertulis dalam suat tersendiri yang dilekalkan pada risatah rapot.
1L4.20. fusalah rapat direksi wajib didokumer&sikan oleh Bark. 11.4.21. fusalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambrl dalam Rapar yang bersangkutan.
11.4.22. Irka Risalah dibual oleh seorang Notaris, penandatanga.oan demikian tidak disyaratkar 11.4.23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah taqla mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberituiu secara tertulis tentang usul yang b€rsa.ogkutan, dan semua anggota Direksi memberikar pe$etujuan mengenai usul yang diajukar s€cara tertulis se(a menandats.tgani persetujuan telsebul 11.4.24. Keputusan yang diambil dengan cara demikia.n memptmyai keluatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 11.4.25. Seorarg anggota Direksi yang secara gibadi dengan cara apapm, baik secara lansung maupun secara tidak langsung mernpunyai keperting'dn dalam suatu transaksi, kontrak atau kodlak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi sala.h satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dircksi dan dia tidak berhat ulltuk ikut dalam pengambilan suara mengeoai hal-hal yang berhubungan dengan tansaksi atau kontrak tersebut.
Q/ ,,,'. fu.r'
bank-9-vtctona 12-
lanpian
x
abbi
Na 007/5K-DIIW416 bngg@t 24 F&ruan 2Ot5
Evaluasi Kinerja Direlci Pelaksanaa! evaluasi kine{a dilakukan secara komprehensif, be{enjang, dan berkala. Penilaian kineda Direksi adalah sebagai berikut:
12.1. Direksi meryusw Kg) Pelforn nce
I
dicdtots .o(PI) yang ltemuat rencara keia, fiiwulaoarl
sasaran atau target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun
12.2. Direksi melaportan
reaiisasi pencapaian target masing-masing KpI dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektifunruk di evaluasi
12.3. Hasil evaluasi KPI Direksi oleh Dewan Komisaris merupakar media penilaian pertargguqiawaban Direksi di RUPS.
12.4.
Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewad Komisaxis dan Direktur Utama dapat menilai Direksi lainnya. Penilaian kinerja Direksi berdasarkaa indikator
umun, yaiiu:
12.4.1. Terlaksanalya kepemimpinan (leadetship), ke4asuna (team vork), komunikasi dan kompetensi yang baik.
12.4.2. Terlatsanatrya Good Corporate Goyernance
daLam s..,iap kegiatan usaha
Bank.
12.4.3. Terlaksananya pencapaiat Rencam Bisnis Bank (RBB). 12.4.4. Tertaksananya pengawasan atas tindak lar{ut dari Direksi berdasa*ao audit, rekomendasi Satuan keda Audit lntemal Bank, auditor ekstemal , atau pengawasan
oto.itas
Jasa Keuangan.
12.5. Penilaian kinerja
tersebut menggunakan ukumn kriteria berdasarkan nilai, yaitu nilai 3 ufilk kinerja Balk, nnat 2 untuk kinerja yang dianggap cukup, sedangkan nilai 1 unhrk kineia yang dianggap kwang. Evaluasi terhadap kineia Dreksi ditalnrkan I (satu) kali dalam setahun oleh Dewar Komisaris. Adapun penilaial lainnya dilakukan berdasarkan pararneter hiteria Penilaian Tugas dan Tanggrmg Jawab Direksi ddam self assessmenl pelaksanaai GCG sebagaimana diatur pada Surat Edalan BaDk Itrdonesia No.15/15/DPM/tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksataat Good Corpordte Govemdnce bag) Bank Umum.
13.
Orgatr Dro Komite Petrdukung Direkii
13.1. Dalam menjalarkan tugas[ya, Direksi dibantu oleh Seketaris
Perusahaan dan
Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yarg berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Saat ini Bank memiliki 9 (sembilan) komite di bawah Direksi, yaitu :
13.1.1. Komite Ma&jemen fusiko. 13.
1.2.
Komite Kebijakan Perkedilan.
13.1.3. Komite Kredit. 73.1.4.
Asset and
Liability Comnittee (N-CO).
P8-f
bank{-vrctona
lanpnan 5K DEkri No. W7/5K-DIR/0216 anooal24 Fdtuan 2016
13.1.5. Komite Teknologi Informasi. 13.1.6. Komite Transaksi, Product
Asset and Liabilities.
13.1.7. Komite Pelsonalia. 13.1.8. Komite
Pengadaan Barang dan Jasa.
13.1.9. Komite Komite Pemartau
Pelaksanaan Good Cot porate Goremance.
13.1.10. Komite lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.
13.2. Dalam
pembentukaa komite-komite tersebu! Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai delgan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing komite akan menjadi acuan Direksi dalam pengambila[ keputusal
ANTAR ORGAN RANK Prinsip Dasar Euburgatr Kerja Antara Dewan Komisaris D€ngaD Direksi
l.
Kebbrhasilan penerapan Good Coryonte Gorenrunce salal satunya berga*ung pada hubungar kerja antar organ Bank. Demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme keia antar organ Bank diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaao, saling meryhargai fungsi dan perannya dan bertindak sesuai dengan keweimngan yang telah ditetapkatr untuk pencapaian visi - misi Bank.
2.
Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tata hukum Iudonesia merupakan hubungan yang berdasarkan padapinstp ttro tier tystetu Artinya bahwa Bank dipimpin dan dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan p€mberian nasihal tefiadap tindakan ]?ng dilalokan Direksi. Hubungan keda terebut bersifat check and balances dan independen dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setaru guna mencapai tujuan akhir bagi kemajuan dan kesehatan Bank. Baik Direksi maupun Dewa[ Komisaris adalah 2 (dua) organ Bank yarg tErpisah dan bediri sendiri.
3.
Terciptanya sebuah hubungar ke{a yang baik antara Dewan Komisaris dengar Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itq dalam menjaga hubungan ke{a yang baik antam Dewan Komisads detrgan Direksi menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:
3.1.
Dewan Komisads menghormati tanggung jawab dan wewenaag Dreksi dalam mergurus Bank sebagaimana telai diatur dalam peratwan perundang-uldangan maupun Anggaran Dasar Bank.
3.2.
Direksi menghormati tarygung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melalcukan peogawasan dan memberikan nasihal terhadap kebijakan p€nguusan Bark oleh Direksi.
3.3.
Dalam rartgka salirg menghormati tanggung jauab dan wewenang organ Ba.k lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami tanggung jawab datr' wewenang orgar Bark lainnya. ,-
LP
-->1'
,/
"uo P.r
bank-9-vlctona 3.4.
lznpian
5K Drekti No.
tp7/5Kowo416
tarysdt 24 Hruart 2016
Setiap hubungan keda antara Dawan Komisaris dengan Direksi merupakan
hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi suatu mekanisme korespondensi dapat dipertangguDgi awabkaD-
oleh 3.5.
baku atau
yang
Setiap hubunpa keda yang benifat inforual dapat saja dilakukan oleh masing_ masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namm iidak dapat dipakai sebagi kebijakaa formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertang$mgjawabkan.
Direksi berkervajiban hadir dalam mpat yarlg diselenggamkan oleh Dewan Komisaris, jikalau diundang
D.
PEN I.iTUP
Piagam dan Pedoman Direksi merupakar ponduan unh.rk mempermudah Direksi datam m:mahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efeltif, efisien, tanspararl kompeten, independen dan dapat dipertanggungiawabkan. Mengingat piagam dan pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang bertaku serta berbagai ketentua[ rinci yaag terdapat dalam Anggamn Dasax Bank dan berbagai ketentuan hukum-lai.nya yang tetap mengikat *alaupun tidak secara spesifik diwaikan dalam piagam dan pedoman Diieksi lllr. Untuk pengembangannya harus selalu dilakukaa sesuai kebuhrhan Bank dan didasarkan pada peraturatr pefundarg-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar perseroan. Apabila ter&pat penrbahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yaag mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan pedoman Dirsksi ini, Baka akan dilakukan
penyesuaian.
Y"r.
