Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru

The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Volume 1, Number 1, January 2015

Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru Nahdatul Ulama Politics and the New Order Era Nurlira Goncing Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin [email protected]

Abstract Nahdlatul Ulama (NU) is a faith-based and community organizations whose existence plays an important role for the life of the nation. As one of the largest organization in the country, it is definitely social responsibility carried NU also great and take a position in the political sphere. This attitude is not only taken to protect the leaders and citizens of the process of degradation and demoralization of politics, but also to maintain the integrity of the state in the new order era. Keywords: Nahdatul Ulama Politics, New Order Era, Indonesia A. Pendahuluan Pada 31 Januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari lima belas kiai terkemuka berkumpul di rumah Wahab Chasbullah (1888-1971) di kertopaten, Surabaya. Sebagian besar mereka datag dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Jarang terjadi, kiai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, namun dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka dan bentuk Islam tradisional yang mereka praktikkan. Setelah melalui diskusi, mereka memutuskan mendirikan NU untuk mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda. Keputusan itu merupakan langkah bersejarah. Sebelumnya, tokoh-tokoh tradisional telah membentuk berbagai organisasi kecil dan bersifat lokal yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, atau keagamaan, namun baru setelah NU didirikan sebagian

61

Jurnal The Politics



besar kiai mau melibatkan diri mereka dalam sebuah organisasi berskala nasional dengan program kegiatan yang luas. NU berkembang cepat pada awal 1940-an dan mengaku sebagai organisasi Islam terbesar di Hindia-Belanda. Belum pernah terjadi di mana pun dalam dunia Islam, sebuah organisasi yang dipimpin oleh para ulama berhasil menarik massa pengikut sedemikian banyak. Setiap kajian tentang islam tradisional di kepulauan Indonesia, terutama di Jawa, harus mempertimbangkan peran pesantren dan para kiai yang memimpinnya. Pesantren—secara harfiah berarti ‘tempat para santri’—adalah lembaga yang sangat penting bagi Islam tradisional di Negara kepulauan ini. pesantren, pada umumnya terletak di daerah pedesaan terpencil atau di pinggiran kota. Pemisahan dari kehidupan duniawi mendorong santri memusatkan perhatiannya pada studi keagamaan dan menempuh kehidupan penuh keprihatinan yang kondusif bagi pengembangan spiritual. Pesantren yang ditemui selama beberapa dasawarsa awal abad XX sangat beragam ukurannya, dari yang terdiri dari hanya beberapa puluh murid yang ditampung di rumah sang kiai hingga yang merupakan sebuah lembaga besar dengan ratusan santri dan memiliki berbagai fasilitas, termasuk asrama, masjid, dan bangunan sekolah. Tanah tempat pesantren dibangun sering kali merupakan ‘tanah wakaf’, tanah yang disumbangkan oleh muslim setempat untuk tujuan amal atau keagamaan. Tokoh sentral di sebuah pesantren adalah kiai. Perannya berisi banyak. Ia adalah seorang cendekiawan, guru seklaigus pembimbing spiritual. Sering kali dia bertindak sebagai penjaga iman, penghibur, dan sekaligus pendekar. Menurut teori, otoritas kiai diperoleh terutama dari pengetahuan agamnya, khususnya dalam bidang fiqh, tauhid, dan bahasa Arab. Pada kenyatannya, tingkat pemahaman mereka di bidang tersebut sangat bervariasi, dan banyak kiai yang mengandalkan kharisma pribadi, serta mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk menarik minat para pengikutnya. Di dalam pesantren, otoritas kiai bersifat mutlak. Tunduk pada kemauan kiai dengan kepercayaan bahwa sang kiai, sebagai orang yang suci, dapat memberikan berkah bagi pengikutnya. Suatu kebiasaan santri, jika bertemu seorang kiai, mencium tangan sang kiai, untuk menunjukkan perbedaan derajat di antara keduanya sekaligus mengharapkan berkahnya. Mematuhi kehendak kiai adalah suatu cara mendapatkan pahala, yang dapat menyelamatkannya di Hari Pengadilan. Secara doktrinal, para kiai menganggap dirinya Sunni ortodoks meskipun banyak unsurunsur dalam praktik keagamaannya yang berasal dari sumber-sumber non-Islam. Sebutan yang mereka sukai adalah Ahlusunnah wal Jama’ah, yaitu pengikut sunnah nabi dan para sahabatnya. Ortodoksi diartikan patuh, tidak hanya pada tradisi yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi, tetapi juga pada prinsip dan rumusan yang disusun oleh para ulama besar zaman klasik. Dalam hal teologi dogmatis, mereka mengikuti al-Asy’ari (873-935) dan, pada urutan berikutnya, al-Maturidi (w. 944), yang ajaran-ajarannya menjadi sendi utama teologi Sunni standar. Dalam hal fiqh, mereka mengacu kepada madzhab Syafi’i, salah satu dari empat madzhab Sunni. Yang terakhir dibidang sufisme mereka merujuk pada pandangan Junaid al-Baghdadi (w. 911) dan terutama al-Ghazali (1058-1111). Keduanya, menekankan praktik-praktik mistik yang mengacu pada syari’at Islam. Para kiai menganggap diri mereka sebagai pewaris sekaligus penyebar tradisi pendidikan yang telah berusia berabad-abad tersebut. Penyerapan nilai-nilai lokal non-Islam oleh Islam tradisional tumbuh dari kepercayaan bahwa suatu amalan dapat secara sah diambil dan diterapkan sejauh tidak bertentangan dengan syari’at. Keyakinan tersebut menjadi dasar dilakukannya penyerapan berbagai ritual lokal nonIslam ke dalam amalan muslim. Sebagai contoh adalah slametan, ziarah, serta berbagai ritual magis dan mistis yang berasal dari tradisi setempat dan dari agama Hindu. Tidak semua ulama menyetujui atau menjalankan hal ini, tetapi mereka yang menyetujuinya menganggapnya sebagai

62

Jurnal The Politics



bentuk pengkayaan keimanan dan sebagai cara memudahkan penyebaran Islam. Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi didirikan di Jawa Timur pada 31 Januari 1926, namun sejatinya ajaran dan kultur NU telah berkembang sejak lama di Indonesia. NU sebagai representasi Islam ala Indonesia yang khas bahkan telah ada sejak awal mula sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. NU juga melestarikan tradisi-tradisi keislaman khas Nusantara dan mewarisi pemikiran para ulama agung asal Nusantara di zaman dulu. Jagat pesantren dan NU pada setiap pemilu tampaknya selalu bergolak. Pemilu yang baru saja berakhir menyisakan fakta bangkitnya gairah para kiai untuk ramai-ramai mengadakan pertemuan estafet bertempat di pesantren. Berkumpulnya para kiai memang biasa, misalnya untuk pengajian, membahas hukum, (bahstul masail), atau saling silaturahmi yang intinya untuk mencerdaskan umat. Pesantren sering diidentikkan dengan NU. Hal ini wajar, mengingat NU sebagai ormas lahir dari rahim pesantren dan mengembangkan perannya melalui pesantren. Sebab iu, seolah menjadi “takdir” jika NU sulit memanjangkan gerak pengabdian sosialnya melalui, taruhlah, seperti universitas. Ini yang membedakan dengan ormas lain. Pesantren juga dipandang sebagi lembaga pendidikan Islam yang menjadi wahana resistensi moral dan budaya atau pewaris tradisi intelektual Islam tradisional. Dalam perjalanan historisnya, pesantren muncul sejak awal abad Hijriyah, hingga masa-masa paling akhir dari imperium Ustmaniyah di Turki pada awal abad ke-20. Dan sampai kini, keberadaan pesantren masih sedemikian penting dalam pemberdayaa masyarakat. Jika ditelusuri lebih kebelakang, pesantren sesunguhnya mengacu pada system pengajaran yang dilakukan para sufi melalui zawiyah dan khanaqah. Tempat pengajaran inilah yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai pusat pertemuan para sufi, tempat mereka melakukan berbagai pelatihan spiritual. Lembaga sufi ini berfungsi sebagai pusat belajar untuk mengkaji dan menginsafi bentuk tertinggi ilmu (gnosis ma’rifat) yang capaiannya menuntut penyucian jiwa dan pikiran (tazkiyatun nafs). Begitu pula, sebagai bentuk pengajaran sains dalam Islam yang bersifat esensial dan perang peranan signifikan sebagai satu dari lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyebaran ilmu dalam Islam. Jika sekarang pesantren mengubah wajah peranannya, berarti ahistoris, memang tidak mesti dipandang menyimpang. Atau lebih tepatnya terjadinya metamorphosis peran pesantren yang menyerempet pada wilayah yang sebenarnya tidak proporsional. Kita memang tidak bisa menafikan misalnya pada masa kemerdekaan, pesantren menjadi medan penguatan heroism melawan kolonialis. Tetapi juga, pesantren pun tampak digunakan sebagai wahana indoktrinasi bagi semangat militansi atas nama jihad yang tak jelas sehingga melahirkan tuduhan sebagai sarang terorisme. Tentunya, bukan “kemajuan” jika pesantren dijadikan ajang kepentingan politik praktis. Apalagi menjadi lahan menumbuhkan ekstremisme. Meski sah saja para kiai berpolitik. Namun, berpolitik sendiri tidak harus dimaknai sebagai pengungkapan sikap polarisasi. Sebaliknya, perlu mengembalikan makna politik dalam arti partisipasi demi kepentingan bangsa secara keseluruhan, tanpa kubu-kubuan Politik yang dalam bahasaArabnya siyasah sebenarnya arti asalnya sebagai ‘mengembalakan ternak’. Untuk lebih memahamkan, bahwa berpolitik berarti “mengemban amanah umat”. Dan inilah yang dimaksud pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam. Sebab, politik merupakan bagian dari ibadah. Pengelolaan kehidupan publik dalam Islam lebih berpusat pada kesalehan pribadi ra’iy, pemimpin, dan ra’iyyah, yang dipimpin. Di sini yang dipentingkan bukan polis atau sebuah kota, melainkan pribadi yang mendiami ruang politik. Karena itu, tindakan politik

63

Jurnal The Politics



lebih dikaitkan dengan kesalehan individual dan dimensi vertikal. Dalam bahasa Ibnu Miskawaih, politik merupakan pengejawantahan tindakan “penyucian moral” (tahdzibul akhlaq). Sebenarnya, pesantren dengan kekayaan khazanah klasiknya akan lebih mudah mengambil posisi secara proporsional. Sedangkan kiai, sebagai “agen budaya” sekaligus pemikir yang turut menciptakan body of knowledge, akan mudah memutuskan langkah secara bijak dan konsisten. Dan NU bisa menjadi basis bagi penegakan moral-spiritual dalam segala bidang. Maka dengan terlalu jauhnya para kiai berkecimpung dalam urusan politik praktis, justru hanya akan menelantarkan peran esensialnya sebagai “gembala” bagi umat, terutama mereka yang terpinggirkan oleh arus pembangunan. Demikianlah, zaman telah berubah dan akan terus berubah; peradaban manusia pun akan terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah tanpa titik final. Oleh karena itu, jika ingin melihat arah perubahan dan masa depan kehidupan masyarakat Islam terbesar di dunia ini, hal itu bisa dilihat dari bagaimana para kiai membaca dirinya dan bangsanya sekaligus. Secara sosiologis, komunitas santri memang bukan golongan mayoritas dari hampir 220 juta penduduk Indonesia. Akan tetapi, wacana keagamaan di negeri ini hampir mustahil dipisahkan dari kehidupan mereka, beserta dinamika lembaga pesantren. Berbagai persoalan kebangsaan dan bagaimana mencari jalan keluar dari problem-problem yang dihadapi bangsa ini bisa menjadi jelas dengan melihat kehidupan kaum santri dengan dunia pesantrennya. B. Pembahasan B.1 Dinamika Politik Nahdlatul Ulama 1. NU 1952 (Penarikan Diri NU) Penarikan diri NU dari Masyumi merupakan goncangan terbesar dalam perjalanan politik Islam pada awal 1950-an. Masyumi didirikan atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangannya melalui partai tunggal. Penarikan diri NU pada 1952 ini bukan perpecahan pertama yang dialami Masyumi— partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), penerus Sarekat Islam (SI), meninggalkan Masyumi pada 1947—melainkan merupakan masalah yang sangat serius. Peristiwa ini menyebabkan Masyumi kehilangan anggota yang merupakan organisasi terbesar dan paling mewakili muslim tradisional. Bagi masyarakat Islam saat itu, ini juga merupakan pertanda kemunculan kembali rasa permusuhan tradisional-modernisme yang pernah ada pada masa 1920-an dan 1930-an. Asal mula krisis NU-Masyumi akan diruntut mulai perbedaan pendapat yang terjadi pada akhir 1940-an, yang menyangkut struktur partai, peran ulama dalam politik, hingga pembagian kekuasaan di antara kaum tradisionalis dan modernis. Dalam kurun waktu antara Februari dan Juli 1952 terdapat tiga fase utama yang melatarbelakangi krisis NU-Masyumi tersebut, yakni : 1. Yang berakhir pada awal bulan April, ditandai dengan terjadinya negosiasi dan berbagai manuver yang gencar berkaitan dengan posisi-posisi dalam kabinet baru, yaitu ketika NU berusaha keras mempertahankan jabatan Menteri Agama. 2. April hingga awal Mei, melalui serangkaian forum internal, NU membuat keputusan resmi untuk memisahkan diri dari Masyumi. 3. Yang mencakup kurun waktu tiga bulan sejak awal Mei adalah ketika para pemimpin NU melaksanakan keputusan untuk menarik diri.

64

Jurnal The Politics



Pada awal September 1951, dibentuk Majelis Pertimbangan Politik (MPP) di PBNU. Majelis itu, diketuai oleh K.H Mohammad Dachlan (1909-1977) dan didalamnya duduk beberapa politisi NU paling senior. Selain memberikan nasihat mengenai masalah-masalah politik seharihari kepada PBNU, MPP juga menyusun rencana bagi NU untuk menjadi partai politik. Tokoh yang paling penting dalam kampanye penarikan diri adalah Wahab Chasbullah. Sebagai pejuang yang gigih membela Islam tradisional dan otoritas ulama, ia memandang peminggiran NU dalam Masyumi sebagai pengulangan serangan kaum modernis yang pernah terjadi pada akhir 1920-an hingga awal 1930-an. Mukhtamar NU yang XIX dimulai pada 26 April dan berlangsung selama 5 hari. Mukhtamar itu merupakan yang terbesar yang pernah diadakan dan dihadiri 234 utusan yang mewakili 86 dari 134 cabang NU. Perundingan antara dewan pengurus NU dan Masyumi mengenai pelaksanaan pemisahan diri berlangsung antara bulan Mei dan Agustus 1952. Secara resmi, NU menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Beberapa unsur yang memerlukan analisis mendalam mengenai penarikan diri NU dari Masyumi. Yang pertama adalah pengaruh tokoh-tokoh individual yang bertentangan dengan tokoh-tokoh yang berasal dari kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas. 2. NU 1953-1955 (Perjuangan NU Meraih Kekuasaan) Antara tahun 1952-1955 ketika NU mulai membangun organisasinya dan mendefenisikan pendekatannya terhadap dunia politik. Ada dua hal yang mendominasi pemikiran NU selama kurun waktu itu, yaitu pembangunan partai dan partisispasinya dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. Mencuatnya isu patronase, kepemimpinan, dan penerapan prinsip-prinsip Islam mengungkapkan dengan jelas prioritas dan perilaku politik NU. Selama proses transformasinya menjadi partai, NU harus mengalami kembali suatu masa keterabaian dan ketidakaktifan. Jumlah anggotanya anjlok dari 100.000 lebih pada awal 1940-an menjadi hanya 51.000-an pada 1952, dan jumlah cabangnya yang aktif menurun dari 120 menjadi di bawah 100. Administrasi NU berantakan, dananya terbatas, dan aktivitas ekonomi yang disponsorinya mengalami kemandekan sejak jatuhnya Syirkah Mu’awanah pada masa pendudukan Jepang. Sosok paling berperan dalam mengelola transisi NU adalah Wahid Hasyim, ketua muda PBNU. Patut dicatat, di antara yang setia kepada Masyumi adalah Abdullah Syafi’I, salah seorang kiai yang sangat berpengaruh di Jakarta, dan Karim Hasyim, anak Hasyim Asy’ari, yang pada pemilu 1955 menjadi calon dari Masyumi. Salah satu bidang hasil rekruitmen awal partai adalah Imron Rosyadi (1916-1993). Ia berasal dari keluarga tradisionalis yang berkecukupan di Indramayu, Jawa Barat, menamatkan pendidikan di sekolah umum sebelum pergi ke luar negeri, dan akhirnya berhasil mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum di Baghdad. Setelah kepulangannya ke Indonesia pada 1952, Imron direkrut oleh NU dan diangkat sebagai Ketua Anshor pada 1953. Ia menjadi anggota PBNU pada tahun berikutnya—orang pertama di PBNU yang berpendidikan tinggi dan menjadi anggota parlemen yang vokal setelah Pemilihan Umum 1955. Hasil rekruitmen lain yang patut dicatat pada masa itu, termasuk Mr. Sunarjo (lahir 1908), seorang pengacara asal Jawa Tengah, Mohammad Hanafiah (lahir 1904), hasil didikan Belanda yang pernah menjabat sebagai Bupati Rantau, Kalimantan Selatan, Burhanuddin parlemen independen asal Banjarmasin, Rachmat Muljomiseno (lahir 1919), seorang banker terkemuka, dan R. Saleh Surjoningprodjo, pensiunan Bupati Bondowoso, Jawa Timur. Ketiganya akhirnya menjadi menteri pada tahun 1950-an. Salah satu kemunduran NU juga disebabkan wafatnya Wahid Hasyim karena kecelakaan

65

Jurnal The Politics



mobil pada bulan April 1953. Pada usia 38 tahun, ia telah menjadi pemimpin yang paling handal dan paling populer. Sejak pertengahan 1930-an, bersama-sama dengan Machfoedz Siddiq dan Abdullah Ubaid, ia telah melakukan banyak pembaruan dan modernisasi dalam tubuh NU. Ia bukan hanya putera seorang ulama paling berpengaruh, Hasyim Asy’ari, melainkan juga merupakan model pemimpin baru NU, pemimpin yang mengkombinasikan pendidikan dan tata moral lingkungan tradisional Islam Jawa dan dunia sekuler modern. Mohammad Dachlan mengambil alih kedudukan wakil ketua dan, dalam mukhtamar 1954, ia terpilih sebagai ketua. Pada awal 1953, NU mulai mendekati PNI dan partai-partai politik nasionalis lain yang lebih kecil. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dilakukannya langkah tersebut. Menurut Feith, dinamika yang berubah dalam tubuh Masyumi dan PNI membuat PNI menjadi semakin menarik bagi NU. Di Masyumi, semakin besarnya kewenangan kontrol kebijakan partai oleh kelompok Natsir membuat penampilan partai itu semakin teknokratis dan rasaionalis. Pada saat yang sama, anggota PNI yang moderat, seperti Sidik Djojosukarto dan Ali Sastroamidjojo, memiliki pengaruh yang besar terhadap para teknokrat yang mengelompok di sekitar Wilopo. Oleh karena itu dalam hal kebijakan, NU merasa lebih memiliki persamaan dengan PNI daripada dengan Masyumi. Sejak awal 1955, kekuasaan pemerintah digrogoti oleh kondisi ekonomi yang semakin memburuk, penggantian pejabat karena kasus korupsi dan ketidakmampuan untuk mendiktekan kehendaknya kepada militer. Tanggal 20 juli, NU juga mengundurkan diri setelah melihat kenyataan bahwa pemerintahan saat itu tidak bisa diharapkan lagi. Empat hari kemudian, Ali Sastroamidjoyo mengembalikan mandatnya. 3. NU 1973 (Fusi) Pada Tahun 1970, di hadapan 9 partai politik dan Golkar yang akan ikut dalam pemilu 1971, Presiden Soeharto mengutarakan maksudnya untuk melakukan pengelompokkan partaipartai politik. Partai-partai yang sudah ada ingin dikelompokkan oleh rezim dalam tiga jenis, yaitu nasional, spiritual, dan karya. Kelompok karya adalah menghimpun mereka yang ada di Sekber Golkar. Kelompok nasional menghimpun PDI, Murba, IPKI, PNI (termasuk Parkindo dan Partai Katholik sebenarnya masuk dalam kelompok spiritual tetapi kemudian masuk kelompok nasional). Sementara kelompok spiritual menghimpun NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Ide fusi ini sebenarnya ditentang oleh banyak kalangan, termasuk sebagian di kalangan Partai NU seperti telah disebutkan, tetapi toh akhirnya terlaksana juga, meskipun pada Pemilu 1971 ide itu belum bisa dilaksanakan. Pada 4 Maret 1970, terbentuk kelompok yang menghimpun PNI, Murba, IPKI, Partai Katholik dan Parkindo. Sedangkan pada 14 Maret 1970 terbentuk kelompok spiritual, meliputi NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pelaksanaan fusi ini membuat repot, karena ternyata IPKI dan Murba tidak memiliki wakil dalam DPR, sementara MPR hasil Pemilu 1971 memutuskan hanya akan ada tiga kontestan dalam pemilu setelahnya (1977). Fusi akhirnya benar-benar terlaksana pada 1973: pada 5 Januari 1973 PPP dibentuk menghimpun NU, Perti, PSII, dan Parmusi; dan 10 Januari PDI dibentuk mewakili kaum nasionalis, Parkindo, dan Partai Katolik. Persetujuan fusi dari PDI ditandatangani oleh Achmad Sukarmadijaja dan MH. Sadri (IPKI), Ben Mang Reng Sey dan ES Wignjosoemarsono (Partai Katholik), A Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), S. Mubantoko dan Djon Pakan (Murba), dan Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI). Sedangkan fusi PPP diwakili oleh KH Idham Chalid (Partai NU), Mohammad Syafaat Mintaredja (Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto (PSII), Haji Rusli Halil (Perti), dan Haji Masjkur Ketua Fraksi Persatuan di DPR. Fusi ini membawa implikasi perpecahan terhadap partai-partai yang ada: PDI dan PPP.

66

Jurnal The Politics



Golkar yang tidak terkena fusi dan diuntungkan oleh semua kebijakan Soeharto, menjadi bemper dari sistem komando yang dilancarkan Orde Soeharto, dan tidak terkena limbah fusi. Di tubuh PDI, pergolakan dan konflik mulai muncul secara lebar, sejak 1977 setelah Kongres PDI tahun 1977 yang mengangkat Sanusi Hardjadinata (Ketua Umum) dan Usep Ranuwidjaya sebagai Sekjen. Konflik menajam, sampai digantinya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sanusi dan Usep). Konflik di tubuh PDI terus-menerus terjadi, dan ketika tidak selesai, pemerintah diminta turun tangan sehingga tokoh-tokoh yang direstui pemerintah bisa masuk. Sanusi dan Usep diganti oleh MH. Isnaeni dan Soenawar Soekowati yang membentuk pengurus PDI versinya. Rujuk antara dua kubu yang banyak disebut diprakarsai oleh Soedjono Humardani, mempertemukan kembali kelompok yang bertikai dan membentuk DPP baru: dengan Ketua Umum (Sanusi) dan tetap dalam posisi ketua masing-masing Usep, Soenawar, Abdul Majid, MH. Isnaeni. Konflik masih terus berlanjut, karena setelah itu Sanusi membebastugaskan MH Isnaeni dan Soenawar Soekowati; dan keduanya membalas dengan menarik Sanusi sebagai Ketua Umum. Tanggal 16 Oktober 1980 Sanusi mengundurkan diri dari Ketua Umum PDI dan konflik kembali lagi terjadi. Sedangkan di tubuh PPP, tidak kalah kompleks dan konflik terus terjadi. Pertikaian dimulai soal mukhtamar pertama yang akan dilakukan setelah fusi. Pada 1975, Musyawarah Nasional PPP ke-1 diselenggarakan pada 1976. Ternyata sampai tahun 1976, Mukhtamar belum juga terlaksana akibat pertentangan antarunsur dalam memasukkan masing-masing unsur di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Syuro, Presiden Partai, dan Ketua Umum. Meski begitu, PPP tetap ikut Pemilu 1977 dengan kekecewaan yang dialami NU. Pasca-pemilu 1977, kericuhan antarunsur di PPP untuk mempertahankan posisi, diperparah dengan campur tangan pemerintah, yang berbuntut penyerahan jabatan Ketua Umum PPP dari Mintaredja ke J. Naro pada 1978. Pergantian kepemimpinan ini tanpa melalui proses Mukhtamar sehingga menjadi tambah ruwet. Pada 1979, Naro melontarkan ide bahwa mukhtamar akan diadakan pada 1982, padahal saat mengganti Mintaredja, Naro berjanji akan menyelenggarakan mukhtamar pada 1979 (dan Mukhtamar I PPP baru dilaksanakan tahun 1974). Konflik itu bisa diredam dengan rujuk bersama antartokoh masing-masing unsur pada 6 Maret 1980. Selain itu, partai juga memutuskan menerima putusan politik Soeharto soal lambing partai. PPP mengganti lambing Ka’bah menjadi bintang dalam segi empat hitam. Ketidakpuasan terjadap fenomena di PPP terus terjadi. Kali ini dari Jawa Tengah. Pada 1979, Agus Miftach, dipilih oleh eksekutif parpol-parpol Islam yang berfusi ke dalam PPP tingkat pusat untuk menjabat Sekretaris Jenderal Komite Pembaharuan Pusat PPP di Jakarta. Versi ini, menyebutkan bahwa pada 1980, Agus Miftach kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menggantikan Mintaredja S. H, dan kemudian secara resmi menemui Wakil Presiden Adam Malik dan Sekjen Depdagri R. Soeprapto untuk memberitahukan pergantian kepemimpinan PPP. Tetapi Soeharto tetap memilih Naro. Dipilihnya Naro membawa implikasi luas terhadap eksistensi NU, berupa penyingkiranpenyingkiran, baik di Pemilu, kepengurusan PPP, bahkan dalam Mukhtamar yang digelar tahun 1984. B.2 Peran Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru Sebelum membahas jauh mengenai NU di era Orde Baru, terlebih dahulu kita harus ketahui bagaimana peranan Nahdlatul ‘Ulama pada awal kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa NU Pada awal pereode berdirinya lebih mengutamakan pembentukan persatuan dikalangan umat Islam untuk melawan kolonial belanda. Perjuangan NU diarahkan pada dua

67

Jurnal The Politics



sasaran, yaitu: Pertama, NU mengarahkan perjuanganya pada upaya memperkuat aqidah dan amal ibadah ala ASWAJA disertai pengembangan persepsi keagamaan, terutama dalam masalah social, pendidikan, dan ekonomi. Kedua; Perjuangan NU diarahkan kepada kolonialisme Belanda dengan pola perjuangan yang bersifat cultural untuk mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 Jepang mengalami kekalahan perang Asia Timur, sehingga pemerintah jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI berangggotakan 62 orang yang diantaranya adalah tokoh NU (KH. Wahid Hasyim dan KH. Masykur). Materi pokok dalam diskusi-diskusi BPUPKI ialah tentang dasar dan bentuk Negara. Begitu rumitnya pembahasan tentang dasar dan falsafah Negara makadi sepakati dibentuk “Panitia Sembilan”. Dalam panitia kecil ini NU diwakili oleh KH. Wahid Hasyim, hasilnya disepakati pada dasar Negara mengenai “Ketuhanan” ditambah dengan kalimat “Dengan kewajiaban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”. Keputusan ini dikenal dengan “Piagam Jakarta”. Sehari setelah Indonesia merdeka, Moh Hatta memanggil empat tokoh muslim untuk menanggapi usulan keberatan masyarkat non muslim tentang dimuatnya Piagam Jakarta dalam pembukaan UUD 1945. Demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, KH. Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan “Ketuhanan yang Maha Esa”. Kata “Esa” berarti keesaan Tuhan (Tauhid) yang ada hanya dalam agama Islam, dan usul ini diterima. Pada 16 September 1945 tentara Belanda (NICA) tiba kembali di Indonesia dengan tujuan ingin kembali menguasai Indonesia. Melihat ancaman tersebut, NU segera mengundang para utusan dan pengurus seluruh Jawa dan madura dalam sidang Pleno Pengurus Besar pada 22 Oktober 1945. Pada rapat tersebut dikeluarkan “Resulusi Jihad” yang secara garis besar berisi : Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankanRepublik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Musuh RI , terutama Belanda pasti akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Umat Islam terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawankawanya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kewajiban Jihad tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim (Hukumnya fardlu ‘Ain). Resolusi Jihad ini benar-benar menjadi inspirasi bagi berkobarnya semangat juang ArekArek Surabaya dalam peristiwa 10 November 1945 yang dikenal dengan”Hari Pahlawan”. Setelah Proklamasi kemerdekaan, hamper semua organisasi Islam sepakat menjadikan MASYUMI sebagai partai politik, termasuk NU. Namun pada tahun 1950, NU memutuska untuk keluar dari MASYUMI karena terjadi konflik intern. Pada Muktamar NU ke -19 di Palembang 1952 memutuskan menjadi Partai Politik, dengan demikian NU memasuki dunia politik secara otonom dan terlubat langsung dalam persoalan-persoalan Negara. Untuk melapangkan jalan di dunia polotik, NU masuk dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo, seperti KH. Zainul arifin (wakil perdana mentri), KH.Masykur (menteri Agama), begitu pula dengan susunan kabinet yang lain .Pada tahun 1955 diadakan pemilu yang pertama diIndonesia, NU mampu meraih suara terbanyak ketiga setelah PNI dan PKI. Hal ini tidak lepas dari peran Kyai dan Pesantren sebagai kekuatan pokok NU. Pada pereode 1960-1966 NU tampil menjadi kekuatan yang melawan komunisme, hal ini dilakukan dengan membentuk beberapa organisasi, seperti : Banser (Barisan Ansor Serba Guna),

68

Jurnal The Politics



Lesbumi (lembaga Seni Budaya Muslim), Pertanu (Persatuan Petani NU), dan lain-lain. Pada tanggal 5 Oktober 1965 NU menuntut pembubaran PKI . NU dan kelompok-kelompok lain sedang digiatkan untuk dimobilisasi mendukung rezim baru di level lapangan akar rumput, hubungan-hubungan tingkat elite hampir luput dari pengamatan dan aktivis NU. Kalaupun sebagian kecil mereka tahu, faktanya mereka tidak diajak untuk menjadi otak dan transformer penentu kebijakan dalam Orde yang baru dibentuk Soeharto di atas tetesan darah ratusan ribu warga Indonesia atau nama komunis, mereka yang dikomuniskan, atau mereka yang sekedar berkawan dengan orang komunis. Ini akan tampak dari siapa-siapa saja yang dididik di negeri adidaya Ameriaka Serikat, yang disebut oleh Jenderal Soemito sebagai “didikan Amerika serikat” itu. Data yang diungkapkan oleh David Ransom membantu menjelaskan ini. Hubungan AS dengan Indonesia atau calon-calon elite penentu yang akan di transformasikan menjadi elite baru rezim Soeharto, di antaranya dikemukakan leh Pauker segabaimana dikutip David Ransom. Guy Pauker adalah seorang kelahiran Rumania yang telah membantu terbentuknya kelompok “sahabat-sahabat AS” di Bukares tidak lama setelah Perang Dunia II. Dari proses pemfondasian Orde Soeharto ini, da proses mendidik sahabat-sahabat Amerika Serikat di Indonesia, tidak ada tokoh-tokoh penting NU, kecuali Subchan ZE yang terlibat dan mengisi seminar yang diadakan di UI, dan membawakan makalah dengan judul “Prasyarat Pembangunan Ekonomi Ialah Ketenangan Politik dengan Pembubaran PKI”, tetapi Subchan sendiri kemudian menyesal. Sebuah pendulum ekstrem yang dulu digunakan para pendiri Orde Soeharto untuk mengecam Soekarno karena konon cenderung ke kiri (padahal nasionalis-kiri), ternyata dibalik dengan membawa Indonesia secara ekstrem ke kanan, membawa Indonesia ke pelukan Barat, disatukan dengan pola komando rezim oleh para militer yang dikaryakan dengan konsep Dwifungsi ABRI. Di sini rezim menjadi sangat kuat: kritik rakyat akan dan harus selalu dihadapi dengan militer. Tatkala kerja-kerja ini difondasikan oleh Soeharto, NU dan partai-partai yang berbasis sipil, dikerjai dengan cara disederhanakan (difusikan), dan kebijakan politik yang menguntungkan Golkar. Meskipun sebagian dari orang NU seperti Subchan ZE berperan dalam menumbangkan Soekarno, tetap saja kosnolidasi Orde Soeharto dan penentu kebijakan tidak melibatkan tokohtokoh yang dulu ikut membantunya dari unsure NU. Dalam jajaran Kabinet Ampera (11 Oktober 1967-6 Juni 1968) memang masih adaorang NU seperti KH. Idham Kholid (Menkesra) dan KH. Moch. Dahlan (Menag), etapi proses bagaimana rezim difondasikan, Soeharto lebih menggunakan orang-orang dari latar belakang yang disebut tadi, di samping mantan Angkatan 66 yang ikut menjatuhkan Soekarno. Peralihan pada zaman Nasakom ke Orde Soeharto ditandai dengan: naiknya smilling general lewat pembunuhan massal yang oleh Ted Grant dan Alan Wood disebut sebagai “meraih kekuasaan dengan melangkahi mayat lebih dari sejuta orang, tiran yang berlumuran darah ini memerinyah Indonesia” (Ted G dan Alan Wood, 1998); dan di tubuh NU muncul faksi moderat di bawah KH. Wahab Hasbullah, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Idham Kholid, dan KH. Masjkur masih berpihak kepada Soekarno dan menentang seruan kepada presiden agar melakukan pembubaran PKI; dan faksi radikal pendukung tentara yang ingin membubarkan PKI. Di tengah prosesa pembantaian 1965 dan seterusnya, Soekarno masih mencoba memperbaiki diri dengan membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan NU masih terlibat di situ. Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini berumur pendek (28 Maret 1966-25 Juli 1966). Dalam kabinet ini presiden merangkap Perdana Menteri (PM), dibantu waperdam, dan salah

69

Jurnal The Politics



satunya dijabat KH. Idham Kholid dari NU, dan KH. Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama, serta KH. Fattah Jasin diperbantukan kepada Kepala Waperdam dengan posisi deputi menteri. Masuknya mereka ke pemerintahan yang disempurnakan, menunjukkan faksi moderat NU ini masih mendukung Soekarno, dan tidak ingin secara frontal terlibat dalam proses-proses selanjutnya dalam pembantaian 1965. Dalam peralihan ini, eskalasinya semakin cepat dimenangkan faksi radikal pendukung tentara di bawah Soeharto, dimotori oleh tokoh muda Subhan ZE, yang dipuja-puja oleh sebagian generasi NU setelah itu, tetapi dikritik Gus Dur, karena “Pengaruh Subchan hanya bertahan di poin-poin politik, dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja sehingga tidak bisa dikatakan sebuah alternative terhadap sebuah doktrin” (dalam Arif Mudatsir Mandan, 2001 : 157). Gus Dur berkesimpulan, tidak tepat Subchan disebut sebagai katalisator cita-cita kaum muda NU, meskipun posisinya penting saat itu. Pada saat peralihan Zaman ini, Subchan ZE, pada Mukhtamar NU ke-24 di Bandung pada 1967, dipilih sebagai Ketua 1 PBNU dan Kepala Biro Politik. Sementara Ketua Umum tetap dipegang oleh KH. Idham Kholid. Subchan inilah yang kemudian memelopori KAP Gestapu bersama Sekjen Partai Katholik Harry Tjan Silalahi. KAP ini menuntut pembentukan PKI yang peranannya ikut menentukan pembalikan sejarah yang condong ke nasionalis-kiri menjadi di bawah pemerintahan yang banyak diisi mantan militer, di bawah Jenderal Soeharto dan kemudian dekat dengan Amerika Serikat. Selain Subchan, di tubuh NU, terutama diwakili organ pemudanya, PMII, mengeluarkan memorandum kepada SI MPR agar dalam SI MPR yang diselenggarakan 7-12 Maret 1967, memecat dan mencabut kedudukan Presiden Soekarno sebagai Mandataris MPR/Presiden RI/ PanglimaBesar Revolusi. PMII juga meminta kepada PBNU untuk mencabut segala bentuk gelar kehormatan seperti waliyatul amri dharuri bi syaukah. Resolusi PMII ini merupakan resolusi pertama dari partai atau ormas, termasuk dari NU sendiri yang menjadi induk PMII saat itu. resolusi PMII itu kemudian didukung oleh Djamaluddin Malik dan KH. A. Syaikhu yang menolak pertanggungjawaban Bung Karno. Soeharto akhirnya diangkat oleh Sidang Istimewa MPR sebagai Pejabat Presiden. Dukungan PMII terhadap Soeharto sangat bisa dipahami, karena Zamroni, salah satu ketua PMII, ikut menjadi presidium KAMI yang mengkritik Bung Karno. Sikap PMII ini kemudian berbalik, setelah Soeharto mulai menampakkan dengan jelas dukungannya terhadap Sekber Golkar dalam Mukernas di Semarang tanggal 21-25 November 1967. PMII mengkritik militer dan Soeharto yang akan menjadikan Sekber sebagai kekuatan politik. Tetapi, nasi sudah menjadi bubur, faksifaksi radikal NU sudah mendukung militer untuk melakukan proses penuntasan tahun 1965 itu. Dalam kabinet yang dibentuk Soeharto dan disebut Kabinet Ampera (25 jul 1966-17 Oktober 1967) posisi NU masih tetap dianggap penting, dan KH. Idham Kholid masih menjabat sebagai presidium bidang Kesra dan KH. Saifuddin Zuhri sebagai Menag. Kabinet ini disempurnakan dan disebut Kabinet Ampera yang disempurnakan (11 Oktober 1967- 6 Juni 1968), dan lagi-lagi KH. Idham Kholid dari NU masih menjadi Menkesra, dan Menteri Agama diberikan kepada KH. Mochamad Dahlan, seorang yang ikut dalam poros Masjumi, PSI, dalam Liga Demokrasi yang pernah beroposisi dengan Soekarno. Dalam Kabinet selanjutnya yang diumumkan 6 Juni 1968, KH. Idham Kholid masih dipakai Soeharto dalam posisi menteri Negara mengkoordinasi bidang Kesra; dan KH. Mochamad Dahlan sebagai Menag. Dalam konteks itu, Subchan sendiri ternyata tidak memperoleh posisi di dalam kabinet, meskipun peranannya dalam KAP Gestapu menentukan sekali dalam zaman peralihan ini. Dua

70

Jurnal The Politics



tahun setelah berpartisipasi dalam penumbangan Soekarno dan mendukung Soeharto yang militer, Subchan ZE justru bertemu dengan Sabam Sirait dan mengatakan penyesalan: “Sabam kau betul. Sabam sendiri memahaminya bahwa ucapan itu mendalam, mewakili suara hati Subchan. Padahal 2 tahun sebelumnya (sebelum ia mengemukakan itu), yaitu ketika partai-partai politik diundang ke Mabes ABRI pada 2 Oktober 1965, Subchan mewakili partai NU ikut memutuskan mengundang tentara untuk mengatasi keadaan. Subchan sendiri kemudian melakukan banyak kritik terhadap Orde Soeharto, tetapi kritikkritiknya tidak menyentuh ke soal pembantaian kasus ’65 yang menyebabkan ratusan ribu manusia meninggal. Kritik-kritiknya lebih ke soal demokrasi dan kecurangan yang dilakukan Golkar. Bahkan, dia sendiri berencana menggugat Golkar ke PBB dan Mahkamah Internasional. Subchan sendiri melihat penunjukkan MPRS terhadap Soeharto sebagai Pejabat Presiden sebenarnya kurang diterimanya, karena ia menghendaki presiden pasca-Soekarno adalah dipilih MPR hasil pemilu. Karena posisi Subchan yang penting itu, oleh para pengagumnya di NU, Subchan tetap dipandang sebagai berkeinginan memantapkan demokrasi, suatu yang kontras dengan berdirinya Orde Soeharto sendiri yang dimulai dengan pembantaian massal, bukan lewat penyelesaian mekanisme hukum, sebuah nilai dan mekanisme yang terbaik dalam demokrasi. Kritik-kritik Subchan memang keras, sampai-sampai berpolemik dengan Mendagri saat itu, Amir Machmud. Seebagaimana partai-partai yang lain, awal Orde Soeharto tidak ada pemilu, dan pemerintahan dikendalikan banyak orang militer yang dikaryakan dan para teknokrat didikan AS yang dekat dengan Sumitro Djojohadikusumo. Para pengkritik, seperti David Ransom, menggunakan istilah Mafia Barkeley untuk menunjukkan kelompok lulusan Barkeley yang berperan dalam pembangunan Orde Soeharto ini. Peristiwa sejarah yang diciptakan Subchan dan Orde Soeharto masih meninggalkan luka sejarah yang dalam dan menganga, dan tidak diketahui kapan bisa berhenti, karenarekonsiliasi nasional tidak kunjung menjadi agenda; dan membunuh sesame manusia Indonesia tanpa proses peradilan masih dianggap betul, belum ada pemaafan dan pengakuan. Meski begitu, bagi NU, kata Gus Dur yang sempat mengkritik Subchan, tidak dapat disangkal, Subchan sendiri telah memberikan sumbangannya bagi aktivis Partai NU, bahkan sampai Pemilu 1971, terlepas dari kelemahan-kelemahannya. PBNU sendiri akhirnya bersidang dalam sidang plenonya pada15 Januari 1968 di Ciloto. Dalam sidang ini terjadi polarisasi di tubuh NU. Pertama, kelompok Subchan, menolak kebijakan itu karena dianggap sangat merugikan NU. Kedua, kelompok KH. Majkur, Djamaluddin Malik, dan Usmar Ismail yang menerima kebijakan itu demi kemaslahatan. Ketiga, kelompok KH. Idham Kholid mempertimbangkan kebijakan dengan terlebih dahulu meninjau dari sisi Ahlusunnah Waljamaah. PBNU akhirnya membentuk panitia redressing dan refreshing yang disebut Panitia Delapan, dan membentuk delegasi NU untuk menghadap pejabat presiden. Tanggapan pejabat presiden (Soeharto) dalam pertemuan itu mengancam kalau partai-partai politik tidak menerima maka pejabat presiden sebagai pemegang Supersemar akan menjalankannya sendiri. PBNU di tengah kontroversi itu memang akhirnya menerima kebijakan tersebut dengan berat hati. Seiring berkembangnya zaman dan perjalanan Orde Baru (Soeharto) dari 1967-1998, peranan NU juga sangat Nampak dari mulai tumbangnya era Soekarno sampai pada diteteapkannya Soeharto sebagai pejabat presiden pada tahun 1967. Empat tahun sebelum reformasi yang diklimakskan tahun 1998, NU sudah mengalami tekanan besar atas despotisme Soeharto. Di sini, posisi Abdurrahman Wahid dan NU sebenarnya unik: satu sisi menegaskan dukungan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dari kalangan santri yang berarti dan penting; tetapi di sisi lain, Gus Dur menjadi lokomotif pemimpin gerakan demokratisasi di forum Demokrasi (fordem), bukan hanya

71

Jurnal The Politics



berbasiskan kecanggihan intelegensianya, tetapi juga karena ia membawa gerakan demokratisasi itu berdimensi gerakan massa. Fordem tanpa Gus Dur tentu tetap berjalan, teteapi dengan adanya Gus Dur yang memiliki sejumlah massa NU yang jelas, nilai dan bobotnya akan semakin tajam dan mantap. Saat itu, Menhan Edi Sudrajat mengecam demokratisasi sebagai ancaman terhadap pancasila. Keterlibatan Gus Dur di fordem juga mencemaskan ABRI, dan pada saat itu juga muncul Petisi 50 yang di antaranya di tandatangani tokoh penting seperti Ali Sadikin, Nasution, dan lain-lain. Kritik dan oposisi massa terhadap Soeharto telah terjadi disana sini. Diskusi-diskusi terjadi di berbagai kampus, dan suara-suara pentingnyarezim ini diganti terus beredar di dalam diskusidiskusi kecil para mahasiswa. Begitupula halnya dengan Soeharto dan para jajarannya berusaha agar sekiranya Gus Dur bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Hartono yang saat itu sebagai Kassospol ABRI sangat dekat dengan Habibie dan bersimpati dengan ICMI, juga menyuruh Gus Dur untuk mundur dari jabatannya. Kampanye anti-Gus Dur pun mendapatkan sambutan di internal NU. Muncullah tokoh bernama Abu Hasan yang kemudian benar-benar menggoyang NU dengan dukungan penguasa untuk bertarung di arena Mukhtamar NU di Cipasung. Tokoh inilah yang kemudian dikenal membentuk Koordinator Pengurusa Pusat Nahdatul Ulama (KPPNU) setelah itu. Tibalah saatnya dilemma menjelang 1997. Posisi NU memang tetap netral, tidak ke manamana, tetapi juga banyak fatwa bermunculan datang dari kiai-kiai NU yang menyampaikan bahwa golput hukumnya haram. Di sini warga NU kembali jadi bingung, mau ke PDI dirundung konflik dan dibuldoser untuk menggusur Megawati dan agak jauh. Mau ke Golkar ingat represivitas Soeharto, mau ke PPP tidak mewakili sebenar-benarnya NU. Pilihan dilematis akhirnya banyak warga NU yang kembali ke PPP daripada golput haram, meskipun sebelumnya melihat langkahlangkah Ismail Hasan Metareum yang membawa PPP seperti ada di belakang Golkar, dengan cara terlebih dulu mencalonkan Soeharto sebelum Golkar mencalonkan pada 1993, betul-betul tidak menyenangkan dan tidak membanggakan orang-orang yang memilih PPP. Sampailah dimana gejolak 1998 terjadi. Akibat dari keserakahan Soeharto dan Nepotisme yang dilakukannya bersama keluarga dan rekan-rekan dekatnya, akhirnya krisis Asia menunjukkan wajahnya dan mantra-mantra IMF pun mewarnai rezim tersebut. Utang Indonesia memuncak hingga 80 miliar dilar AS. Utang-tang swasta juga menjadi krusial karena kemudian kurs sampai tembus 17.000 per dolar, yang tentu menguras semua cadangan uang yang dimiliki untuk membayar bunga utang; apalagi bila jatuh tempo. Rakyat dan mahasiswa akhirnya bergerak dan menggelorakan reformasi Mei 1998. Keesokan harinya, NU membuat penyataan yang menyerukan agar Soeharto lengser keprabon. Pernyataan ini dijawab oleh Jubir ABRI, Brigjen Mokodongan dalam konfrensi pers. Setelah itu, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah mendatangi Soeharto untuk mundur. Sebagian besar menterinya (14 orang) juga mengundurkan diri. Menurut Greg Barton, Soeharto masih mencoba menyelamatkan diri dengan membuat Kabinet reformasi yang baru. Soeharto bertanya kepada sekretarisnya: “Siapa saja yang masih kita punya?” Sekretaris menjawab: “Saya dan Bapak.” “Apakah ada orang lain lagi?” “Oh, tak ada orang lain lagi kecuali kita berdua, Pak.” Dari sinilah Soeharto baru sadar dan menelpon Habibie untuk menyatakan diri akan mundur. C. Kesimpulan NU adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Sejak kelahirannya NU telah pernah menjadi partai politik, berfusi dengan salah satu partai politik yakni PPP. Setelah tahun 1984, barulah NU kembali ke khittah 1926 sebagai

72

Jurnal The Politics



organisasi sosial keagamaan. NU sebagai sebuah organisasi keagamaan berasaskan Pancasila dan bukan Islam formal sebagaimana diatur dalam AD/ART yang dimaksudkan untuk membangun Indonesia dengan pendekatan Islam Aswaja (ahlu sunnah wal jama’ah). Aktivitas NU tidak hanya terbatas pada persoalan agama, seperti termaktub dalam khittah 1926 dengan aktivitas beragam untuk kemajuan umat sesuai dengan ajaran Islam aswaja. Memasuki era orde baru, aktivitas NU terbagi dua yakni mereka yang berpolitik menggerakkan Partai NU sedangkan NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti dakwah dan pengajaran dalam hal pengembangan masyarakat. Namun pilihan dilematis dihadapi oleh mereka yang menggerakkan organisasi sosial kemasyarakatan NU yang diafiliasikan dengan Partai NU dan tarik menarik juga terjadi dengan PPP yang pernah menjadi partai fusi dari NU. DAFTAR PUSTAKA Abdu Fattah, Munawir. 2012. Tradisi Orang-orang NU. Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang. Abdurrahman. n.d. Kapita Selekta ASWAJA. Diktat Perkuliahan Ke-NU-an UIM. Makassar: Tidak diterbitkan. Abshar, Ulil. 2004. NU: Identitas Islam Indonesia. Jakarta: ELSAS. Aqil Siroj, Said. 2010. NU Sejak Lahir. Jakarta Timur : SAS Center. Azis, Abdul dkk. 2004. Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama. Jakarta: LP Ma’arif NU. Barton, Greg. 2011. Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta : LKiS. Baso, Ahmad. 2006. NU Studies:Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal. Jakarta: Erlangga. Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Ecip, S. Sinansari (Ed.). 1994. NU Khittah dan Godaan Politik. Bandung: Mizan. Efendy, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina. Fatah, Nanat. 2010. Moral dan Etika Elite Politik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Fealy, Greg dan Greg Barton (ed). 1997. Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara. Yogayakarta: LkiS. Fealy, Greg dan Greg Barton. 2010. Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nadlatul UlamaNegara. Yogyakarta : LKiS. Fealy, Greg. 2011. Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta : LKiS. Feillard. Anderee. 1999. NU vis-à-vis Negara. Yogyakarta: LKiS. Haidar, M. Ali. 1998. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih Dalam Politik. Jakarta: Gramedia. Hasan, Nur. 2010. Ijtihad Politik NU. Yogyakarta: Manhaj. Hikam, Muhammad AS.1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES. Ida, La Ode. 2002. Gerakan Sosial Kelompok Nahdlatul Ulama Progresif: Ringkasan Disertasi. Tidak diterbitkan: Program Study Sosiologi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Ismail, Faisal. 2004. Dilema NU Ditengah Badai Pragmatisme Politik. Jakarta: Balitbang Diklat Keagamaan Depag RI. Ismail, Arifuddin, dkk. 2006. Varian Gerakan Keagamaan dan Lektur Pada Masyarakat Islam. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.

73

Jurnal The Politics



Jamil, Abdul. 2010. Politik Kebangsaan NU (Tafsir Khittah Nahdlatul Ulama 1926). Yogyakarta : Mutiara. Jurdi, Syarifuddin. 2010. Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial). Jakarta: Kencana. Kholik Ridwan, Nur. 2012. NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad. Yogyakarta : LKiS. Maschan, Ali. 2007. Nasionalis Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara. Martahan Sitompul, Einar. 2010. NU dan Pancasila. Yogyakarta : LKiS. Muhibbin. 2012. Politik Kiai Vs Politik Rakyat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. MD, Mahfud. 2010. GusDur (Islam, Politik dan kebangsaan). Yogyakarta : LKiS. Ma,arif, Samsul. 2007. Potret Gerakan Dakwah NU. Jakarta: PP LDNU. Maskub, Masykur. 2004. Forum Warga: Demokrasi Deliberatif Versus Demokrasi Representatif. Jakarta: PP Lakpesdam NU. Nahdlatul Ulama, 2010. Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan. Jakarta : Kompas. Nurrohmat, Binhad dan Moh. Shofan. 2011. NUhammadiyah Bicara Nasionalisme. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. Noer, Deliar. 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. Notingham, Elizabeth K. 1993. Agama dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers. Pababbari, Musafir. 2003. Perilaku Politik Elit Agama di Sulawesi Selatan Studi Enam Kasus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1999. Makassar: Padat Daya. Ridwan, Khalik. 2010. NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan. Yogyakarta : Ar-Ruz Media. Rifai, Mohammad. 2009. Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953. Yogyakarta: Garasi, 2009. Rifai, Muhammad. 2010. K.H.Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-1971. Yogyakarta: Garasi House of Book. Santing, Waspada. 2010. Ulama Perintis Biografi Mini Ulama SulSel. Makassar : Pustaka Al Zikra. Sjadzili, A. Fawaid (ed.), 2005. 20 Tahun Perjalanan LAKPESDAM: Memberdayakan Warga NU. Jakarta: Lakpesdam. Subagio,SH. P. Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Tashwirul Afkar. 2004. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan. Edisi No. 16. Tashwirul Afkar. 2007. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan. Edisi No. 23. Tim Data Base Kanwil Sulsel. 2007. Data Keagamaan Tahun 2006. Makassar: Kanwil DEPAG Provinsi Sulsel. Turmudi, Endang (ed). 2003. Nahdlatul Ulama; Ideology, Politic, and the Formation of Khaira Ummah. Jakarta: PP. Lembaga Pendidikan Ma’arif. Turmudi, Endang. 2004. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta : LKiS. Ummatin, Khoiru. 2002. Perilaku Politik Kiai. Pelajar Pustaka. Van Bruinessen, Martin. 2008. NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara. Wertheim, W.F. 2009. Elite vs Massa. Yogyakarta: Resist Book. Zaini, A. Wahid, 1994. Dunia Pemikiran Kaum Santri. Yogyakarta: LKPSM. Zamzan Noor, Acep, dkk. 2010. Dari Kiai Kampung ke NU Miring. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. Zen, Fathurin. 2004. NU Politik Analisis Wacana Media. Yogyakarta: LKiS, 2004. Zuhri, Saifuddin. n.d. Wejangan Hasyim As’Ari. Jombang: Pustaka Warisan Islam.

74

Jurnal The Politics

Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru

Recommend Documents