POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL Rangga Alfiandri Hasim Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Jl. Mawar No. 12 Songgokerto Batu Email:
[email protected]
Abstract Yogyakarta has privilege to manage their own household. Five additional authority among the procedures to fill office, position, duty, and authorities the governor and and Vice Governor; the Government’s institutional, cultural, land and and spatial planning. Related authorities of the land authority of Yogyakarta have the privilege to regulate and administer Sultan Ground and Pakualaman ground based to law No. 13 year 2012 about Privilege. The arrangement need to be analysed legally associated with the National law of the land with the aim of sync that there are setting sultan ground and the right policy arrangement. This is a normative law research with historical approach related to the arrangement of sultan ground before occupation to the independent regulation and legislation approach associated to sultan ground to the national land.Based on methods and approach that was undertaken it can be produced surely none of the sultan of yogyakarta having domein over the land of sultan ground that is different from domein owned ny individuals although national law of the land admit that sultan ground is state land with the ratification of this features then based on the second principle of lex posteriori derogate legi priori. Key words: sultan ground, agrarian Law
Abstrak Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. lima kewenangan tambahan itu antara lain tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah, budaya, pertanahan dan tata ruang. Terkait kewenangan bidang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengatur dan mengelola Sultan Ground dan Pakualaman ground dengan berbasis kepada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pengaturan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dikaitkan dengan Hukum Tanah Nasional dengan tujuan supaya terdapat sinkronisasi pengaturan Sultan Ground serta kebijakan yang tepat untuk pengaturannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan sejarah terkait pengaturan Sultan Ground dari masa sebelum penjajahan hingga jaman merdeka serta pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Sultan Ground dengan Hukum Tanah Nasional. Berdasarkan metode dan pendekatan yang dilakukan maka dapat dihasilkan bahwasanya Sultan Yogyakarta memiliki domein atas tanah Sultan Ground yang berbeda dengan hak milik/domein yang dimiliki perseorangan meskipun Hukum Tanah Nasional 207
DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4
208
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
mengakui bahwa Sultan Ground adalah tanah negara dengan dikeluarkannya Undang-undang Keistimewaan ini maka berdasarkan azas lex Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama. Kata kunci: sultan ground, hukum tanah nasional
Latar Belakang
dalam penjelasan sebelum amandemen pasal
Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 A ini
18 Undang-undang Dasar 1945 bahwasanya
jelas bahwasanya hubungan antara pemerintah
di dalam teritori negara Indonesia terdapat
pusat dengan Provinsi Daerah Istimewa
lebih kurang 250 zelbesturende landschappen
Yogyakarta harus diatur dengan undang-
(Daerah swapraja) dan volksgemeenschappen
undang dengan memperhatikan kekhususan
(desa praja), seperti desa di Jawa dan Bali,
Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, juga
negari di Minangkabau, dusun dan marga
terkait pemanfaatan sumberdaya alam di
di
Daerah
Istimewa
termasuk
yang masih mempunyai sususan asli yang
sumber
daya
pengaturan
dianggap memiliki keistimewaan. Daerah
Yogyakarta
agraria
yaitu
Palembang
serta
daerah-daerah
tentang pertanahan karena Daerah Istimewa
Istimewa
Yogyakarta mempunyai suatu kekhususan
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
di dalam pengelolaan pertanahannya yaitu
Pura Pakualaman sampai sekarang diakui
terkait dengan kepemilikan (domein) Sultan
oleh masyarakat Yogyakarta yang termasuk
dan Pakualaman terhadap tanah-tanah di
zelbesturende
Yogyakarta. Sedangkan, Pasal 18 B ayat
Swapraja) diakui keistimewaannya dengan
(1)
Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang
yang menyebutkan Negara mengakui
dan meghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat
Yogyakarta
yang
lain
eksistensi
landschappen
(Daerah
Keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang No. 13 Tahun 2012
istimewa yang diatur dengan undang-undang
tentang
dan pada ayat (2) menyebutkan bahwasanya
memberikan kewenangan kepada Daerah
negara
Istimewa
mengakui
dan
menghormati
Keistimewaan Yogyakarta
Yogyakarta
sebagai
daerah
beserta
otonom untuk mengurus tata cara pengisian
masih
jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang
hidup dan sesuai dengan perkembangan
Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan
masyarakat dan prinsip negara Kesatuan
pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Republik Indonesia, yang diatur dalam
Kebudayaan; Pertanahan, dan tata ruang.
Undang-undang. Pasal 18 B ini menegaskan
Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang
keberadaan bahwa negara mengakui daerah-
No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang mana
daerah yang bersifat istimewa salah satunya
penyelenggaraan kewenangan dalam urusan
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta karena di
keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan
kesatuan-kesatuan hak-hak
hukum
tradisionalnya
adat
sepanjang
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
209
nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan
terkait dengan keberadaan tanah kraton.1
pada rakyat. Khusus kewenangan pertanahan
Sudah diketahui bahwasanya pada Diktum
yang diatur dalam undang-undang ini dibahas
keempat Undang-undang Pokok Agraria yang
pada Pasal 32 dan 33 pada peraturan ini
menyebutkan bahwa pada Huruf (A) Hak-hak
yang intinya Kasultanan Ngayogyakarta
dan wewenang-wewenang atas bumi dan air
Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman
dari swapraja atau bekas swapraja yang masih
untuk
kewenangan
ada pada waktu mulai berlakunya Undang-
pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum
undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
yang merupakan subjek hak milik atas tanah
Pada Huruf (B) Hal–hal yang bersangkutan
Kasultanan dan Kadipaten. Tanah kasultanan
dengan ketentuan dalam Huruf A di atas diatur
dan kadipaten yang dimaksud termasuk
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
tanah keprabon maupun bukan keprabon
Belum adanya Peraturan Pemerintah yang
yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa
khusus mengatur tentang tanah swapraja dan
Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut
bekas swapraja memunculkan ketidakpastian
didaftarkan kepada lembaga pertanahan.
hukum untuk tanah-tanah swapraja dan
Pengaturan terkait tanah milik Kasultanan
bekas swapraja di Indonesia terutama di
pada masa sebelum kemerdekaan sudah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut
tertuang dalam Rijksblad Kasultanan No.16
juga didukung oleh persepsi masyarakat
Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No.18
dan birokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1918 yang menyatakan “Sakabehing
bahwasanya tanah-tanah yang belum dilekati
bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe
hak individu/tanah negara merupakan milik
ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi
Kraton.2
menyelenggarakan
bumi kagungane keraton ingsun” yang
Penelitian ini menggunakan penelitian
memiliki arti bahwasanya semua tanah yang
hukum doktrinal-deduktif atau yang sering
tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang
disebut penelitian hukum normatif. Metode
melalui hak eigendom (milik), maka tanah
penelitian yang dilakukan dengan pendekatan
tersebut menjadi millik kerajaanku. Benturan
sejarah (Historical Approach) dan pendekatan
pengaturan hak penguasaan tanah juga terjadi
perundang-undangan
antara hukum bekas pemerintahan swapraja
bahwasanya penelitian dengan pendekatan
dengan
Agraria.
sejarah metode penelitian yang digunakan
Hal tersebut nampak di Daerah Istimewa
dengan meneliti secara normatif terhadap
Yogyakarta yang menimbulkan konflik antara
peraturan yang terkait dengan pengaturan
perorangan
Sultan Ground yaitu Undang-undang Pokok
Undang-undang
dengan
Pokok
instansi
pemerintah
(Statute
Approach)
1 Julius sembiring, Tanah Negara, (Yogyakarta: STPN Pres, 2009), hlm. 61. 2 Maria SW Soemardjono, “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional”, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, (September 2007): 57.
210
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
Agraria dan Undang-undang No.13 Tahun
tertentu yang dimiliki oleh Yogyakarta selain
2012 tentang Ke-istimewaan Yogyakarta
wewenang
beserta peraturan - peraturan pelaksana
tentang pemerintahan daerah.
sebagaimana
Undang-undang
yang terkait Sultan Ground. Silogisme yang
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014
dipakai adalah silogisme deduktif yang mana
tentang Pemerintahan Daerah dalam bab
meneliti dari peraturan yang umum sampai
penjelasan
ke peraturan pelaksanaanya. Metode kedua
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
adalah melakukan pendekatan perundang-
Pusat yang.dikenal dengan istilah urusan
undangan
pemerintahan
dengan
meneliti
kesesuaian
Urusan
Pemerintahan
absolut
dan
ada
yang
urusan
peraturan yang mengatur tentang Sultan
pemerintahan konkuren.Urusan pemerintahan
Ground setelah berlakunya Undang-undang
konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan
No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
Yogyakarta dengan UUPA serta mengetahui
yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah
upaya hukum untuk mengharmonisasikan
provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
antara dua peraturan tersebut dan dapat
Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan
diketahui implikasi hukumnya.
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
Pembahasan
tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
A. Keistimewaan Yogyakarta 1.
Dasar
ditentukan
Standar
Pelayanan
Pengertian keistimewaan Yogyakarta
Minimal (SPM) untuk menjamin hak- hak
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
konstitusional masyarakat.4 Menurut pasal 12
provinsi yang mempunyai keistimewaan
UU No.23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
dimiliki
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum
oleh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
dan penataan ruang; perumahan rakyat
keistimewaan
dan kawasan permukiman; ketenteraman,
Indonesia.3
Keistimewaan kedudukan
yang hukum
yang
dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah
ketertiban
umum,
dan hak asal usul menurut UUD 1945
masyarakat; dan sosial. Sedangkan, pada
untuk mengatur dan mengurus kewenangan
ayat (2)-nya Urusan Pemerintahan Wajib
istimewa. Sedangakan, kewenangan istimewa
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
yang dimaksud adalah wewenang tambahan
Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan
3 Indonesia, Undang-undang KeistimewaanYogyakarta, Pasal 1. 4 Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah, bab penjelasan Umum angka (3).
dan
perlindungan
211
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
perempuan
dan
pelindungan
pangan;pertanahan;lingkungan
anak; hidup;
pemerintahan
sehari-hari
dengan
urusan
politik strategis. Pengintegrasian Kesultanan
administrasi kependudukan dan pencatatan
dan
sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa;
pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui
pengendalian
keluarga
pemberian wewenang, berikut implikasi-
berencana; perhubungan; komunikasi dan
implikasi yang melekat di dalamnya kepada
informatika; koperasi, usaha kecil, dan
Sultan dan Pakualam sebagai satu kesatuan
menengah; penanaman modal; kepemudaan
politik yang berfungsi sebagai Parardhya bagi
dan
persandian;
Keistimewaan DIY. kewenangan penuh dalam
kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. dan
mengatur dan mengurus pelestarian, serta
pada ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan
pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa
meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata;
pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya.
pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya
Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki
mineral; perdagangan; perindustrian; dan
hak pemilik atas tanah dan aset lainnya.
olah
penduduk
raga;
dan
statistik;
transmigrasi. Keistimewaan kewenangan
Yogyakarta
tersebut
diatas
selain
Yogyakarta
diberikan keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang meliputi kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintahan daerah; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.5
2.
Karakteristik keistimewaan Yogyakarta Pengakuan
secara
legal
3.
Pakualaman
Ruang
ke
lingkup
dalam
struktur
keistimewaan
Yogyakarta Ruang lingkup pengaturan mengenai keistimewaan sebagaimana digambarkan pada bagian-bagian sebelumnya, ruang lingkup keistimewaan Yogyakarta dilekatkan secara kumulatif pada empat bidang penting, yakni masing-masing, bidang politik, pemerintahan, kebudayaan
dan
pertanahan,
termasuk
penataan ruang. 1. Bidang Politik dan Pemerintahan
posisi
Substansi dari keistimewaan Yogyakarta
Kesultanan dan Pura Pakualaman dalam
terletak pada keistimewaan Yogyakarta dalam
merupakan perbedaan pokok bentuk dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
susunan pemerintahan karena letak pada
meliputi pertama, pengakuan secara legal
pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman
posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman
ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY
sebagai
dan sekaligus pemisahan antara wewenang
heritage). Dalam posisi sebagai warisan
dan struktur pengelola urusan politik dan
budaya bangsa, Kesultanan dan Pakualaman
warisan budaya bangsa (national
5 Indonesia, Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 7 ayat (2).
212
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
mempunyai (a) fungsi sebagai pengawal,
Sultan Ground dan Pakualaman Ground.
pelestari, dan pembaharu aset dan nilai-nilai
Dalam kaitannya dengan kewenangan dalam
budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya
bidang pertanahan di atas, Sultan dan Paku
dunia; (b) hak sebagai konsekwensi dari
Alam
pengakuan atas keduanya sebagai warisan
memiliki berwenang dalam memberikan arah
budaya bangsa yang memiliki fungsi, tugas,
umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan
dan kewajiban tertentu.
dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah
2. Bidang Kebudayaan, Pertanahan dan
Istimewa diajukan DPRD dan Gubernur dan
Penataan Ruang Bidang
sebagai
Parardhya
Keistimewaan
atau Peraturan Daerah Istimewa yang berlaku. kewenangan
Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang
tersebut meliputi kewenangan penuh dalam
penataan ruang. Sementara itu, pemberian
mengatur dan mengurus pelestarian, serta
kewenangan dalam bidang pertanahan dan
pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya
penataan ruang didasarkan pada pertimbangan:
Jawa
pada
kebudayaan
umumnya,
dan
Yogyakarta
khususnya. Pemberian kewenangan dalam bidang
kebudayaan
didasarkan
pada
pertimbangan bahwa Yogyakarta-Kesultanan dan Pakualaman serta rakyat Yogyakartamemiliki budaya yang khas yang merupakan inti dari kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang dimanisfestasikan dalam wujud nilai-nilai, norma, adat-istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur memiliki akar yang panjang dalam masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses dialog yang sangat panjang. Lebih lagi, budaya Yogyakarta, terutama dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan penting dalam proses masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa. Bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan
Pertama, tanah Kesultanan dan Pakualaman memiliki fungsi perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok marginal. Fungsi yang oleh Nurhasan Ismail dirumuskan sebagai pertimbangan filosofis yang terkait dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Lebih lanjut ditegaskan, “Nilai kedua keadilan terkait dengan sikap dan kebijakan kedua kraton yang selalu ingin memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama kepada semua kelompok masyarakat yang ada dengan tidak membedakan agama atau etnis dalam kepemilikan tanah serta sikap memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah”.6 Kebijakan-kebijakan Keraton yang terkait dengan pemanfaatan tanah juga ditunjukan oleh konsistensi kedua penguasa dalam memperkuat hak penguasaan tanah oleh rakyat dengan memberikan hak yang lebih
6 Nurhasan Ismail, dalam Naskah Akademik UUK Yogyakarta, hlm. 56.
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
213
kuat dari sekadar hak menggarap tanah7.
pada perubahan budaya. Karenanya, penataan
Kedua, sebagaimana ditegaskan bahwa
ruang harus juga mendapatkan direksi dan
“...secara yuridis formal dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah nega, namun ...fakta menunjukan bahwa tanah Kraton masih eksis dan diakui oleh masyarakat maupun birokrasi (secara diam-diam).”8 Ketiga, ruang bagi Yogyakarta memiliki fungsi kebudayaan. Pengaturan ruang tidak semata-mata menyangkut dimensi fisikal, tapi sekaligus menggambarkan filosofosi keseimbangan
(harmoni)
antara
makro
kosmos-mikro kosmos (jagad gedhe-jagad cilik) yang menjadi fondasi dari kebudayaan Yogyakarta. Setiap perubahan dalam penataan ruang sebagai sebuah sistem dan proses perencanaan tata-ruang, serta pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 akan berimplikasi Tabel 1. No. 1. 2. 3. 4. 5.
sekaligus dapat dikontrol oleh Parardhya. Kewenangan Parardhya juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan DIY. Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara status hukum Kesultanan dan Pakualaman dalam bentuk Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak pemilik atas tanah dan aset lainnya. Keistimewaan pertanahan di Yogyakarta terkait pengaturan dan pengelolaan Kasultanan dan Paku Alaman terkait tanah yang dimiliki yaitu Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang menurut biro pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tersebar di
seluruh Yogyakarta seperti Tabel 1.
Luas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di DIY Lokasi Kabupaten Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul JUMLAH
Luas (m²)
Persentase %
82.000 22.767.859 928.338 26.451.247 402.950 50.632.394
0,16 44,97 1,83 52,24 0,80 100,00
Sumber: Hasil Kegiatan Inventarisasi-Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2014 7 Detail tentang bentuk-bentuk hukum kepemilikan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan Pakualaman oleh rakyat dapat dilihat dalam Suyitno, Tanah Keraton (SG-PAG), Makalah, disampaikan dalam Sarasehan Format Keistimewaan Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kebhinekaan Republik Indonesia, (Yogyakarta: Kerjasama UGM dengan Kagama DIY, 9-10 Mei 2007). Lihat pula, Ni’matul Huda, Pengaturan Tanah-Tanah Kraton Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960, Makalah, disampaikan dalam Lokakarya RUU Keistimewaan Yogyakarta, (Yogyakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 24 April 2007). (Maria: Nurhasan Ismail: 2007) dalam Ibid., hlm. 56. 8 Maria SW Sumardjono, dalam Ibid., hlm. 57.
214
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
Tabel 2.
Rincian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Swapraja di DIY
Sumber: Puslitbang BPN RI: 2010.9 Berdasarkan
Hasil
identifikasi
dan
yang digunakan dan dikelola oleh
pengukuran kerjasama antara Kantor Wilayah
desa sebagai pengganti upah sebagai
BPN DIY dan Pemerintah DIY sejak Tahun
Pamong Desa.
1993-2009 didapat hasil penguasaan dan pemilikan
tanah
Kasultanan
dan
tanah
Berdasarkan ditarik
sebuah
data-data kesimpulan
diatas
dapat
bahwasanya
Kadipaten, seperti dalam Tabel2.
cukup luas keberadaan Sultan Ground dan
Keterangan:
Pakualaman Ground di Yogyakarta sehingga
CD : Crown Domain, yaitu tanah dalem
keistimewaan dalam urusan pertanahan harus
keprabon atau tanah mahkota yang merupakan simbol Kasultanan atau kadipaten. SG : Sultan Grond, yaitu tanah yang
dapat membawa kemajuan di masyarakat Yogyakarta sehingga harus ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang mengaturnya sehingga terwujudnya kepastian
dikuasai oleh Keraton Kasultanan
hukum.
dan pemanfatannya oleh masyarakat
4. Pergeseran konsep hak milik atas tanah
ataupun pihak Kasultanan sendiri PAG : Pakualaman Grond, yaitu tanah yang
Hak milik atas tanah dalam hukum tanah
dikuasai oleh Kadipaten Pakualaman
nasional diatur dalam UUPA pasal 20-27.
dan pemanfatannya oleh masyarakat
Pada pasal 20 dijelaskan bahwa hak milik
ataupun pihak Kadipaten sendiri
merupakan hak turun-temurun, terkuat dan
KD : Kas Desa, Yaitu tanah yang diberikan
terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas
oleh pihak Kasultanan atau Kadipaten
tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi
9 Munsyarief, dalam Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pakulaman, 2013, hlm. 97-98.
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
215
sosial tanah. Hak milik juga dapat beralih
pemerintah/negara membutuhkan tanah yang
dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara
ternyata status tanahnya Sultan Ground maka
jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian
pemerintah/negara meminta ijin kepada pihak
dengan wasiat, serta pemberian menurut adat
kesultanan tanpa harus memberikan ganti
yang bertujuan untuk memindahkan haknya.
rugi, Serta Sultan Ground tidak bisa dialihkan
Sedangkan, Subyek hak milik dijelaskan
haknya kepada orang lain. Berdasarkan hal
dalam Pasal 21 yaitu: Warga Negara Indonesia
tersebut maka dapat digunakan Teori Hak
serta
Badan Hukum yang ditetapkan oleh
Milik Atas Tanah untuk menganalisisnya
pemerintah untuk mempunyai hak milik
dengan menganalogkan Kasultanan seperti
atas. Hak milik juga dapat dibebankan dan
pemerintah/negara
dijadikan jaminan utang. Hak milik dapat
Nasional.
dalam
Hukum Tanah
hapus apabila tanah tersebut jatuh kepada
Sebelum menjelaskan dengan teori hak
negara karena pencabutan hak disebakan
milik atas tanah perlu diketahui terlebih dahulu
tanah tersebut digunakan untuk kepentingan
status hak millik Kasultanan terhadap Sultan
umum; karena penyerahan sukarela oleh
Ground pada pemerintahan Hindia Belanda.
pemilliknya, karena diterlantarkan, karena
Status hukum tanah di daerah Swapraja atau
status kewarganegaraan pemilik tanah yang
landschap tetap dipandang sebagai tanah
menjadi Warga Negara Asing. Hak milik juga
milik negara, dengan status sebagai “hak
hapus karena tanah itu musnah. Berdasarkan
milik anggapan” (vermodelijk recht) negara
ketentuan tersebut dapat digunakan untuk
belanda yang dipegang oleh raja-raja pribumi.
membahas status Kasultanan terhadap Sultan
Hal tersebut berdasarkan Agrarisch Wet 1980
Ground yang merupakan pemilik atas Sultan
namun hal tersebut tidak bisa diberlakukan
Ground.
sebab
Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang
Keistimewaan
tanah-tanah
didaerah
swapraja
tersebut adalah “milik” raja-raja pribumi,
Yogyakarta
sehingga harus diakui dan peralihanya
menegaskan bahwa Kasultanan dan Kadipaten
menjadi tanah milik negara Belanda, dengan
dinyatakan sebagai badan hukum, merupakan
melakukan upaya hukum berupa pernyataan
subjek hak yang mempunyai hak milik Tanah
domeinverklaring di daerah swapraja tersebut.
Dengan demikian Kasultanan dan Kadipaten
Jadi, sebelum hal tersebut dilakukan maka
memilik hak mutlak dan terkuat terhadap
tanah-tanah di swapraja masih dipandang
Sultan Ground. Namun, pada kenyataannya di
sebagai
Daerah Istimewa Yogyakarta Kasultanan dan
recht van eigendom) dari negara Belanda.
Pakualaman penerapan hak milik atas tanah
Setelah ada pemastian hukum berlakunya
Sultan dan Pakualaman tidak seperti yang
azas domein di suatu daerah swapraja maka
diatur di dalam UUPA. Misalnya saja ketika
tanah-tanah terrsebut menjadi milik negara
hak
anggapan
(veermoedelijke
216
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
(landsdomein) penuh dan mutlak.Hal tersebut
tidak dijual belikan kepada pihak lain namun
pun dianut dalam pembangunan Hukum
apabila
Tanah Nasional yang tertuang pada Diktum
maka pemerintah/negara harus mendapatkan
IV UUPA bahwasanya tanah swapraja dan
ijin dari Sultan untuk menggunakannya
bekas swapraja merupakan tanah negara.
seperti halnya pembangunan Jalan pemerintah
Setelah
diundangkan
pemerintah/negara
membutuhkan
Undang-undang
tidak perlu memberikan ganti rugi kepada
No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
pihak Kasultanan namun cukup persetujuan
Yogyakarta maka Sultan Ground merupakan
dari Sultan. Hak Milik yang berkonsep turun-
milik dari kasultanan. Berdasarkan teori hak
temurun tidak berlaku untuk Sultan Ground
milik Proudhon10 bahwasanya terdapat dua
karena hak milik yang dimiliki melekat pada
bentuk hak milik berdasarkan penggunaan
jabatan Sultan Yogyakarta jadi apabila di
tanahnya yaitu hak milik privat dan hak milik
kemudian hari Sultan Yogyakarta mangkat
publik, dengan demikian Sultan Ground
maka Sultan Ground tidak otomatis turun
yang
penguasa
ke ahli warisnya namun status tanah milik
di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di
itu melekat pada raja yang melanjutkan
analogikan sebagai negara /pemerintah dalam
pemerintahan kraton di Yogyakarta.
dimiliki
sultan
sebagai
konteks NKRI yang berarti Sultan Ground
Hak milik publik yang dimiliki sultan
yang penggunaan Sultan Ground untuk
memberikan kewenangan publik terhadap
keberlangsungan pemerintahan di Kraton
Sultan Ground yang mengandung unsur-unsur
dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
mengadakan kebijakan (beleisdaad), tindakan
merupakan Hak Milik Privat seperti Kraton,
pengurusan
Alun-alun, Balai kota. sedangkan yang
(regelensdaad), pengelolaan (beheersdaad)
dipergunakan untuk masyarakat merupakan
dan
Hak Milik Publik seperti pesisir pantai selatan
Sehingga, untuk hak milik publik Kasultanan
Yogyakarta.
Namun kenyataanya terdapat
memiiliki kewenangan publik seperti diatas
Sultan Ground yang disewakan kepada pihak
tehadap Sultan Ground. Bagian tersebut
III baik itu masyarakat dengan membayar
di
keancingan
Panitikismo.
maupun
investor
seperti
Ambarukmo Plaza dan Jogja Expo Center .
(bestuursdaad),
pengawasan
Kasultanan Diterbitkanya
pengaturan
(toezichthoudensdaad).11
Yogyakarta
diurus
Undang-undang
oleh No.13
Hak milik Sultan atas Sultan Ground
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
tersebut membawa pergeseran hak milik
mengakibatkan pergeseran secara internal
dalam UUPA yaitu tanah Sultan ground
di dalam UUPA yaitu pengaturan tanah
10 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986), hlm. 238. 11 Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm. 103.
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
bekas swapraja dan swapraja yang menjadi
atau
tanah negara yang diadopsi dari pemerintah
lainnya.
belanda berubah menjadi miik Kasultanan
bangunan-bangunan
217
pendukung
2. Tanah DedeKeprabon (Rijks Domein),
dan Pakualaman di Yogyakarta sehingga besar
yang diperuntukkan antara lain:
kemungkinan raja-raja pribumi yang masih
a. Mendirikan
rumah-rumah
bagi
ada kekuasaan di daerah-daerah nusantara
para putera sentana Dalem, seperti
menuntut hak millik atas tanah swapraja
Pangeran Adipati Anom, Pangeran
maupun
Hanggabehi dan sebagainya.
yang
sudah
diberikan
kepada
perseorangan.
b. Mendirikan rumah-rumah bagi para
5. Sejarah pengaturan dan status
abdi dalem seperti Pepatih Dalem,
sultan ground
Kayakanan dan sebagainya.
Hartingh diberi mandat penuh oleh Belanda
untuk
mengadakan
c. Sebagai pembayaran gaji para putera,
perjanjian
sentanan Dalem dan para Abdi
dengan Pangeran Mangkubumi di Gianti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian oleh pihak Kumpeni Belanda ditandatangani oleh N. Hartingh, W van Ossenberch, JJ Steenmulder, C Dongkel dan W Fockens.
Dalem. d. Bagi kawulaDalem dengan ngindung, magersari. e. Dipinjamkan kepada penduduk non pribumi (asing) dengan
Suatu perjanjian menurut azas hukum yang
hak pakai
dan atau hak opstal.
berlaku adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak, oleh karena
Pengaturan dari tahun 1863, penggunaan
itu Pangeran Mangkubumi mendapatkan
tanah diatur berdasarkan Pranatan Patuh
separo dari Kerajaan Mataram
dalah sah
Masa itu dikatakan pula zaman kepatuhan/
menurut hukum.12 Kewenangan-kewenangan
kebekelan yang menggunakan sistem apanage.
Sultan yang telah dilakukan dan selama ini
Dalam sistem apanage, tanah-tanah yang
mendapat pengakuan semua pihak, dalam arti
diperuntukkan bagi para sentana maupun abdi
tidak pernah ada yang menentang, mencegah,
dalem yang disebut Patuh, kepengurusnnya
menegur termasuk dari Pemerintah Kumpeni
dilakukan dengan pengangkatan orang yang
Belanda, sebagai hak milik, antara lain:
disebut bekel/demang yang membawahi
1. Tanah Keprabon (Crown Domein), yaitu
wilayah
tertentu.
Kepada
bekel/demang
untuk pembangunan Istana, Alun Alun,
diberikan hak 1/5 dari hasil tanah di
Masjid, Tamansari, dan pesanggrahan
wilayahnya, sedangkan yang 2/5 disediakan
12 Djoko Dwiyanto, Kraton Yogyakarta; Sejarah, Nasionalisme,& Teladan Perjuangan, Paradigma Indonesia, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 12-13.
218
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
untuk warga masyarakat yang mengolah dan
pernyataan domein ini tidak mendapatkan
yang 2/5-nya lagi diperuntukkan bagi para
tentangan/reaksi dari Pemerintah Kumpeni
patuh yang kesemuanya ini diurus oleh bekel/
Belanda, sehingga semua tanah di wilayah
patuh yang bersangkutan. Demikian pula jika
Kasultanan dan Kadipaten yang belum/tidak
tanah-tanah para patuh tersebur disewakan
diberikan/dilekati dengan hak eigendom
kepada perusahaan pertanian, maka selain
orang asing adalah Tanah Kasultanan dan
tenaga warga masyarakat diperuntukkan bagi
Tanah Kadipaten.
para bekel/demang, juga diperuntukkan bagi para patuh maupun perusahaan pertanian.13
Pada tanggal 18 Maret 1940 ditandatangani Surat Perjanjian antara Pemerintah Belanda
Dikarenakan dengan sistem apanage
yang diwakili oleh Gubernur DR Lucien
dirasakan terlalu memberatkan beban warga
Adam dan Sri Sultan Hamengku Buwono
masyarakat, maka pada tahun 1914 diadakan
IX. Dalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal
reorganisasi, dengan menghapuskan sistem
yang dapat menunjukkan kewenangan Sri
apanage. pembentukan kelurahan-kelurahan.
Sultan Hamengku Buwono sebagai pemilik
memberi hak atas tanah yang lebih kuat
tanah Kasultanan, antara lain: Pasal 39,
kepada warga masyarakat. Mengubah dasar-
menyatakan bahwa “pemberian hak atas tanah
dasar sewa tanah.14
oleh pihak Kasultanan kepada orang tidak
Guna menindaklanjuti langkah-langkah
tergolong pribumi berikut penyelenggaraan
di atas, dikeluarkan Rijksblad Kasultanan
hak-hak untuk itu hanya dapat dilakukan
Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblad
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
Kadipaten Nomor 18 Tahun 1918 yang lebih
yang ditetapkan Negara untuk itu.”; Pasal
kurang Pasal 1 nya menyatakan: Sakabehing
40 ayat 1 menyatakan bahwa “Apabila
bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing
Negara memerlukan tanah untuk satu dan
liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi
lain keperluan, maka tanah wajib disediakan
kagungane Karaton Ingsun Ngayogyakarta/
oleh Kasultanan bagi Negara tanpa biaya,
Kadipaten Paku Alaman. Kiranya Rijksblad
kecuali ganti rugi yang layak kepada yang
ini dikeluarkan untuk mendukung atau
berhak.”; Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa
memberikan dasar/landasan yang kuat bagi
“Bilamana tanah-tanah yang dimaksud dalam
Sultan dan Adipati Paku Alam dalam rangka
ayat dimuka tidak diperlukan lagi, maka
akan memberikan hak-hak yang lebih kuat
tanah-tanah itu segera dikembalikan lagi
bagi warga masyarakat. Rijksblad yang berisi
kepada pihak Kasultanan.” Pasal 40 ayat 1
13 Werner Rool dalam Nur Aini Setiawati, Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, Dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 67-69. 14 Soedikno Mertokoesoemo, Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pakulaman, (Yogyakarta: STPN Pres, 1982), hlm. 97-98.
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
219
menyatakan bahwa “Izin-izin serta konsesi-
Rijksblad Kasultanan Nomor 23 Tahun
konsesi yang penggunaannya memerlukan
1925 dan Rijksblad Kadipaten Nomor
tersedianya tanah atau air di daerah Kasultanan
25 Tahun 1925 diberikan dengan hak
tidak akan diberikan oleh Negara sebelum
andarbe atau hak milik menurut hukum
mendengar pendapat Sri Sultan.”
adat.
Kewenangan-kewenangan
atas
3. Tanah yang berada di kelurahan dari
tanah yang selama ini telah dilakukan dan
hasil reorganisasi pada tahun 1914
tidak ada pihak-pihak yang menentang,
hingga 1918, menurut Pasal 3 Rijksblad
menyanggah
Pemerintah
Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan
Belanda menunjukkan tetap adanya hubungan
Rijksblad Kadipaten Nomor 18 Tahun
kepemilikan atas tanah oleh kasultanan
1918, yang secara nyata dimanfaatkan
ataupun
Tanah
penduduk baik yang ditempati maupun
Kasultanan dan Tanah Kasultanan masih tetap
yang diolah secara tetap atau tidak
sama hingga terbentuknya DIY berdasarkan
tetap
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950.
register kelurahan, diberikan dengan
terutama
Kadipaten.
dari
Sultan
Pengaturan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam
perkembangan
sudah
sebagaimana
tercatat
dalam
hak anggaduh. Tanah hak anggaduh
menyusut/
kelurahan, kecuali diperuntukkan sebagai
berkurang, hal ini disebabkan sudah banyak
tanah lungguh/bengkok (para pamong/
yang dilepaskan hak kepemilikannya kepada
pegawai kelurahan yang masih aktif) dan
pihak lain, antara lain:
untuk pengarem-arem (pensiun) bagi
1. Jika melihat dari pernyataan domein
aparat kelurahan yang tidak menjabat
sebgaimna tercantum dalam Pasal 1
lagi,
Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun
melangsungkan
1918 dan Rijksblad Kadipaten Nomor 18
(masyarakat) dengan hak anganggo turun
Tahun 1918, maka tampak bahwa sudah
temurun, yang setelah terbentuk DIY
ada tanah-tanah yang telah diberikan
berdasarkan Undang undang Nomor 3
kepada orang asing dengan hak milik
Tahun 1950, dengan Perda DIY Nomor 5
menurut hukum barat yang disebut
Tahun 1954 dikonversi menjadi hak milik
dengan hak eigendom.
perseorangan turun-temurun sebagai hak
2. Ada pula tanah Kasultanan dan tanah
diberikan
kelurahan hak
para
dengan pemakai
milik (menurut hukum) adat.
Kadipaten yang sudah diberikan kepada
Melihat perkembangan seperti diuraikan
warga masyarakat pribumi, misalnya
di atas, di wilayah DIY terdapat tanah-tanah
yang berada di Kotapraja dan kebetulan
dengan status sebagai berikut:
benar-benar telah dimanfaatkan oleh
a. Tanah hak milik warga masyarakat,
warga masyarakat pribumi mendasarkan
baik yang diberikan/dilepaskan oleh
220
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
Kasultanan dan Kadipaten mendasarkan
agama. Tanah Kasultanan dan Tanah
pada hukum barat dengan hak eigendom,
Kadipaten termasuk tanah hak milik adat.
dan yang diberikan kepada warga
Sebagai hak milik adat, Tanah Kasultanan
masyarakat pribumi sebagai hak andarbe
dan Tanah Kadipaten waktu itu meskipun
atau hak milik perseorangan termasuk hak
di wilayah DIY sudah diberlakukan
milik dengan mendasarkan hukum adat.
UUPA secara penuh, namun secara hukum
Hak eigendom orang asing dan hak milik
belum bisa dikonversi menjadi hak milik
adat, ternyata keberadaannya menurut
menurut UUPA, namun masih hak milik
Diktum
Ketentuan
berdasarkan Rijksblad Kasultanan Nomor
Konversi UUPA diakui, dan selanjutnya
16 Tahun 1918 dan Rijksblad Kadipaten
dengan telah diberlakukan UUPA dapat
Nomor 18 Tahun 1918 atau hak milik
dikonversi/dirubah statusnya menjadi
adat yang diakui mendasarkan Pasal 56
hak milik menurut UUPA, dengan cara
dan Pasal 58 UUPA.
Kedua
tentang
dilakukan pendaftaran dan diterbitkan sertipikatnya.
Keberadaan
Tanah
Kasultanan
dan
Tanah Kadipaten yang pada saat ini tidak
b. Untuk tanah-tanah yang terletak di
dapat ditunjukkan dengan surat tanda bukti
Kelurahan sebagai hak anggaduh, selain
hak (sertipikat) berdasarkan UUPA. Hal
yang diberikan dengan hak anganggo
ini disebabkan karena PP amanat Diktum
turun temurun yang kemudian telah
Keempat huruf B UUPA tidak ada, dan saat itu
menjadi hak milik warga masyarakat,
Kasultanan/Kadipaten tidak termasuk sebagai
masih tetap merupakan Tanah Kasultanan
subyek hak yang dapat mempunyai hak milik
dan
Tanah-tanah
atas tanah. Untuk dapat sebagai subyek hak
dimaksud adalah tanah –tanah yang
milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten
dipergunakan sebagai tanah desa dengan
perlu ditetapkan/ditunjuk oleh Pemerintah
status hak anggaduh, dan tanah-tanah
atau dengan undang-undang sehingga dapat
yang secara nyata-nyata waktu itu belum/
menjadi subyek hak milik.
Tanah
Kadipaten.
tidak dimanfaatkan/dipergunakan warga
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
masyarakat pribumi, tanah-tanah yang
merupakan tanah hak milik (adat) yang selama
kebetulan waktu itu masih dipergunakan
ini belum diberikan dengan hak milik baik
oleh
perusahaan
kepada penduduk asing (eigendom) maupun
asing dan juga tanah-tanah: kehutanan,
kepada penduduk pribumi sebagai hak milik
wedikengser, OO, RVO, BekasRVO,
adat. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
bekas konsesi, bekas railban, gisik-
berada diseluruh wilayah DIY, namun tidak
gisik sepanjang pantai laut, tanah untuk
di setiap kecamatan atau desa masih terdapat
kepentingan sosial, kebudayaan dan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
orang
asing
atau
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
Tabel 3.
221
Perkembangan Pengaturan Sultan Ground dan Pakualaman Ground
Tanah yang Dimanfaatkan Perseorangan
Tanah Desa
Tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain
1
2
3
a. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 Hak hanganggo turun-temurun : diberikan pada masyarakat yang benar-benar memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Hak hanggaduh : diberikan kepada Kelurahan untuk pengarem-arem, bengkok/lungguh, kepentingan umum, dan kas desa.
• Tanah kehutanan; • Wedi kengser; • Oro-oro; • RvO; • Bekas RvO; • Bekas pabrik; • Yayasan; • Gisik sepanjang pantai; • Bekas railban.
BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN b. Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 Hak milik perseorangan secara turuntemurun
Kelurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik = tanah desa (lungguh, pengarem-arem, kas desa, kepentingan umum) à basisnya hak anggadhuh
Tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain di atas diatur dan diurus oleh Pemerintah DIY melalui Jawatan Agraria.
BUKAN TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN
BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN
• BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN(dikelola berdasarkan Rijksblaad Kasultanan); • Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY.
c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Hak milik perseorangan secara turuntemurun
Hak Anggadhuh Tanah Desa oleh Desa
BUKAN TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN
BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN
Tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain : • Tanah kehutanan; • Wedi kengser; • Oro-oro; • RvO; • Bekas RvO; • Bekas pabrik; • Yayasan; • Gisik sepanjang pantai; • Bekas railban.
Sumber: berbagai sumber, diolah, 201615 15 Laporan Penelitian Tim Dosen STPN, Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman, 2015, hlm. 257-258.
222
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
Untuk mengetahui mana-mana saja yang
a. Pengaturan mengenai Sultan Ground
masih merupakan Tanah Kasultanan dan Tanah
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
Kadipaten dapat dilihat pada Peta Kelurahan
merupakan tanah swapraja Kasultanan
yang bersangkutan atau menayakan kepada
Yogyakarta
aparat Kelurahan atau warga masyarakat
sosiologi melekat pada keistimewaan di
setempat. Perda DIY Nomor 12 Tahun
Yogyakarta. Pengaturan Sultan Ground
1954 mengenai Tanda Yang Sah Hak Milik
dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) UU
Perseorangan Atas Tanah telah mengatur
No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
beberapa
(registrasi)
Yogyakarta yang memberikan hak milik
administrasi pertanahan di desa, meliputi
Kasultanan atas Sultan Ground, hal
Letter A, Letter B, dan Letter C. Untuk Letter
tersebut disharmoni dengan diktum IV
C memuat kumpulan luas tanah yang menjadi
UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dimana
hak milik tiap-tiap orang (kutipan dari Daftar
Sultan
model
pencatatan
(register) Letter B). Pengakuan warga masyarakat terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat dilihat adanya pengajuan permohonan izin atau palilah
yang biasa disebut
kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten, dengan kewajiban yang sangat ringan yang sebetulnya kurang bersifat ekonomis, namun dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap
keberadaan
Kasultanan
dan
Kadipaten atau semacam recognitie, yang besarnya mengingat lokasi, penggunaan serta kondisi pemohon, dengan alas hak berupa Hak Ngindung, Hak Magersari, Hak Pinjam Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional (UUPA).
Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kajian dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
secara
Ground
historis
yang
dan
didefinisikan
sebagai tanah swapraja statusnya menjadi tanah negara. Maka sesuai dengan asas hukum lex Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama, maka UU No.13 Tahun 2012 yang mengatur bahwasanya Sultan mempunyai hak milik atas Sultan Ground mengesampingkan Diktum IV UUPA bahwasanya tanah swapraja/eks swapraja dalam hal ini Sultan Groud menjadi tanah negara tidak berlaku di Yogyakarta. b. Memperhatikan dari sejarah pengaturan pertanahan di Yogyakarta tanah-tanah di Yogyakarta berasal dari “domein/ milik”
kasultanan
dan
pakualaman
namun dalam perkembangannya tanahtanah tersebut sebagian sudah menjadi hak milik masyarakat sehingga dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 2012 ini membawa kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang masih dimiliki oleh
Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...
223
Kasultanan dan Pakualaman sedangkan
terkait Sultan Ground serta pendafaran
untuk
dimiliki
tanahnya sehingga tidak berbenturan
masyarakat maka berlaku pada Hukum
dengan Hukum Tanah Nasional terutama
Tanah
upaya
untuk tanah-tanah yang telah diberikan
disharmonisasi setelah dikeluarkannya
hak atas tanahnya sesuai dengan Hukum
UU Keistimewaan Yogyakarta dilakukan
Tanah Nasional.
tanah
yang
Nasional.
dengan
sudah Sehingga
diterbitkan
Perda
istimewa
DAFTAR PUSTAKA Buku Amiruddin dan Zainal Askin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2012. Oleh Negara. Malang: UB Press. 2011. Djoko.
2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum.
Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah Dwiyanto,
Dilupakan. Yogyakarta: STPN Press,
Kraton
Yogyakarta:
Jakarta: Kencana, 2005. Mertokoesoemo, Soedikno. Grand Design Perencanaan
Pengelolaan
dan
Sejarah, Nasionalisme & Teladan
Pemanfaatan Tanah Kasultan dan
Perjuangan. Yogyakarta: Paradigma
Pakulaman. Yogyakarta: STPN Pres,
Indonesia, 2009.
1982.
Fuady, Munir. Teori-teori Besar Dalam Hukum
(Grand
Theory).
Jakarta:
Kencana, 2013.
Muliawan, JW. Pemberian Hak Milik Untuk Rumah
Tinggal.
Jakarta:
Cerdas
Pustaka, 2009.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia:
Rool Werner dalam Nur Aini Setiawati. Dari
Sejarah Pembentukan Undang-undang
Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat:
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.
Pola Pemilikan, Penguasaan, Dan
Jakarta: Djambatan, 1997.
Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta:
Yayasan
Pustaka
Obor
Indonesia, 2013. Limbong, Bernhard. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012. Luthfi, Ahmad Nashih dkk. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang
setelah Reorganisasi 1917. Yogyakarta: STPN. Press, 2011. Salim dan Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Press, 2014. Sembiring, Julius. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
224
ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224
Setiawati, Nur Aini. Dari Tanah Sultan
Wiradi, Gunawan. Seluk Beluk Masalah
Menuju Tanah Rakyat : Pola Pemilikan,
Agraria:
Penguasaan, dan Sengketa Tanah di
Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN
Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi
Press, 2009.
1917. Yogyakarta: STPN Press, 2011. Soesanobeng, Herman. Filosofi, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2012. Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Supriyadi. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Jakarta:
Prestasi
Pustakaraya, 2010. Akademik
RUU
tentang
keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: 2007. Tidak dipubikasikan. Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Penataan Ruang. Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
TIM Jurusan Ilmu Politik Fisipol UGM. Naskah
dan
Undang-undang No. 27 Tahun 2006 tentang
Liberty, 1975.
Daerah.
Agraria
Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum
Aset
Reforma
Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Perdais
No.1
Tahun
2013
Keistimewaan Yogyakarta.
tentang