POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL

POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL Rangga Alfiandri Hasim Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Jl. Mawar No. 12 Songgokerto Batu Email: [email protected]

Abstract Yogyakarta has privilege to manage their own household. Five additional authority among the procedures to fill office, position, duty, and authorities the governor and and Vice Governor; the Government’s institutional, cultural, land and and spatial planning. Related authorities of the land authority of Yogyakarta have the privilege to regulate and administer Sultan Ground and Pakualaman ground based to law No. 13 year 2012 about Privilege. The arrangement need to be analysed legally associated with the National law of the land with the aim of sync that there are setting sultan ground and the right policy arrangement. This is a normative law research with historical approach related to the arrangement of sultan ground before occupation to the independent regulation and legislation approach associated to sultan ground to the national land.Based on methods and approach that was undertaken it can be produced surely none of the sultan of yogyakarta having domein over the land of sultan ground that is different from domein owned ny individuals although national law of the land admit that sultan ground is state land with the ratification of this features then based on the second principle of lex posteriori derogate legi priori. Key words: sultan ground, agrarian Law

Abstrak Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. lima kewenangan tambahan itu antara lain tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah, budaya, pertanahan dan tata ruang. Terkait kewenangan bidang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengatur dan mengelola Sultan Ground dan Pakualaman ground dengan berbasis kepada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pengaturan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dikaitkan dengan Hukum Tanah Nasional dengan tujuan supaya terdapat sinkronisasi pengaturan Sultan Ground serta kebijakan yang tepat untuk pengaturannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan sejarah terkait pengaturan Sultan Ground dari masa sebelum penjajahan hingga jaman merdeka serta pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Sultan Ground dengan Hukum Tanah Nasional. Berdasarkan metode dan pendekatan yang dilakukan maka dapat dihasilkan bahwasanya Sultan Yogyakarta memiliki domein atas tanah Sultan Ground yang berbeda dengan hak milik/domein yang dimiliki perseorangan meskipun Hukum Tanah Nasional 207

DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4

208

ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 207-224

mengakui bahwa Sultan Ground adalah tanah negara dengan dikeluarkannya Undang-undang Keistimewaan ini maka berdasarkan azas lex Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama. Kata kunci: sultan ground, hukum tanah nasional

Latar Belakang

dalam penjelasan sebelum amandemen pasal

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 A ini

18 Undang-undang Dasar 1945 bahwasanya

jelas bahwasanya hubungan antara pemerintah

di dalam teritori negara Indonesia terdapat

pusat dengan Provinsi Daerah Istimewa

lebih kurang 250 zelbesturende landschappen

Yogyakarta harus diatur dengan undang-

(Daerah swapraja) dan volksgemeenschappen

undang dengan memperhatikan kekhususan

(desa praja), seperti desa di Jawa dan Bali,

Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, juga

negari di Minangkabau, dusun dan marga

terkait pemanfaatan sumberdaya alam di

di

Daerah

Istimewa

termasuk

yang masih mempunyai sususan asli yang

sumber

daya

pengaturan

dianggap memiliki keistimewaan. Daerah

Yogyakarta

agraria

yaitu

Palembang

serta

daerah-daerah

tentang pertanahan karena Daerah Istimewa

Istimewa

Yogyakarta mempunyai suatu kekhususan

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan

di dalam pengelolaan pertanahannya yaitu

Pura Pakualaman sampai sekarang diakui

terkait dengan kepemilikan (domein) Sultan

oleh masyarakat Yogyakarta yang termasuk

dan Pakualaman terhadap tanah-tanah di

zelbesturende

Yogyakarta. Sedangkan, Pasal 18 B ayat

Swapraja) diakui keistimewaannya dengan

(1)

Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang

yang menyebutkan Negara mengakui

dan meghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat

Yogyakarta

yang

lain

eksistensi

landschappen

(Daerah

Keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang No. 13 Tahun 2012

istimewa yang diatur dengan undang-undang

tentang

dan pada ayat (2) menyebutkan bahwasanya

memberikan kewenangan kepada Daerah

negara

Istimewa

mengakui

dan

menghormati

Keistimewaan Yogyakarta

Yogyakarta

sebagai

daerah

beserta

otonom untuk mengurus tata cara pengisian

masih

jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang

hidup dan sesuai dengan perkembangan

Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan

masyarakat dan prinsip negara Kesatuan

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Republik Indonesia, yang diatur dalam

Kebudayaan; Pertanahan, dan tata ruang.

Undang-undang. Pasal 18 B ini menegaskan

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang

keberadaan bahwa negara mengakui daerah-

No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang mana

daerah yang bersifat istimewa salah satunya

penyelenggaraan kewenangan dalam urusan

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta karena di

keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan

kesatuan-kesatuan hak-hak

hukum

tradisionalnya

adat

sepanjang

Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam ...

209

nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan

terkait dengan keberadaan tanah kraton.1

pada rakyat. Khusus kewenangan pertanahan

Sudah diketahui bahwasanya pada Diktum

yang diatur dalam undang-undang ini dibahas

keempat Undang-undang Pokok Agraria yang

pada Pasal 32 dan 33 pada peraturan ini

menyebutkan bahwa pada Huruf (A) Hak-hak

yang intinya Kasultanan Ngayogyakarta

dan wewenang-wewenang atas bumi dan air

Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman

dari swapraja atau bekas swapraja yang masih

untuk

kewenangan

ada pada waktu mulai berlakunya Undang-

pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum

undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

yang merupakan subjek hak milik atas tanah

Pada Huruf (B) Hal–hal yang bersangkutan

Kasultanan dan Kadipaten. Tanah kasultanan

dengan ketentuan dalam Huruf A di atas diatur

dan kadipaten yang dimaksud termasuk

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

tanah keprabon maupun bukan keprabon

Belum adanya Peraturan Pemerintah yang

yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa

khusus mengatur tentang tanah swapraja dan

Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut

bekas swapraja memunculkan ketidakpastian

didaftarkan kepada lembaga pertanahan.

hukum untuk tanah-tanah swapraja dan

Pengaturan terkait tanah milik Kasultanan

bekas swapraja di Indonesia terutama di

pada masa sebelum kemerdekaan sudah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut

tertuang dalam Rijksblad Kasultanan No.16

juga didukung oleh persepsi masyarakat

Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No.18

dan birokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 1918 yang menyatakan “Sakabehing

bahwasanya tanah-tanah yang belum dilekati

bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe

hak individu/tanah negara merupakan milik

ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi

Kraton.2

menyelenggarakan

bumi kagungane keraton ingsun” yang

Penelitian ini menggunakan penelitian

memiliki arti bahwasanya semua tanah yang

hukum doktrinal-deduktif atau yang sering

tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang

disebut penelitian hukum normatif. Metode

melalui hak eigendom (milik), maka tanah

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan

tersebut menjadi millik kerajaanku. Benturan

sejarah (Historical Approach) dan pendekatan

pengaturan hak penguasaan tanah juga terjadi

perundang-undangan

antara hukum bekas pemerintahan swapraja

bahwasanya penelitian dengan pendekatan

dengan

Agraria.

sejarah metode penelitian yang digunakan

Hal tersebut nampak di Daerah Istimewa

dengan meneliti secara normatif terhadap

Yogyakarta yang menimbulkan konflik antara

peraturan yang terkait dengan pengaturan

perorangan

Sultan Ground yaitu Undang-undang Pokok

Undang-undang

dengan

Pokok

instansi

pemerintah

(Statute

Approach)

1 Julius sembiring, Tanah Negara, (Yogyakarta: STPN Pres, 2009), hlm. 61. 2 Maria SW Soemardjono, “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional”, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, (September 2007): 57.

210


Agraria dan Undang-undang No.13 Tahun

tertentu yang dimiliki oleh Yogyakarta selain

2012 tentang Ke-istimewaan Yogyakarta

wewenang

beserta peraturan - peraturan pelaksana

tentang pemerintahan daerah.

sebagaimana

Undang-undang

yang terkait Sultan Ground. Silogisme yang

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

dipakai adalah silogisme deduktif yang mana

tentang Pemerintahan Daerah dalam bab

meneliti dari peraturan yang umum sampai

penjelasan

ke peraturan pelaksanaanya. Metode kedua

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

adalah melakukan pendekatan perundang-

Pusat yang.dikenal dengan istilah urusan

undangan

pemerintahan

dengan

meneliti

kesesuaian

Urusan

Pemerintahan

absolut

dan

ada

yang

urusan

peraturan yang mengatur tentang Sultan

pemerintahan konkuren.Urusan pemerintahan

Ground setelah berlakunya Undang-undang

konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan

No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

Yogyakarta dengan UUPA serta mengetahui

yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah

upaya hukum untuk mengharmonisasikan

provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan

antara dua peraturan tersebut dan dapat

Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan

diketahui implikasi hukumnya.

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang

Pembahasan

tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan

A. Keistimewaan Yogyakarta 1.

Dasar

ditentukan

Standar

Pelayanan

Pengertian keistimewaan Yogyakarta

Minimal (SPM) untuk menjamin hak- hak

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan

konstitusional masyarakat.4 Menurut pasal 12

provinsi yang mempunyai keistimewaan

UU No.23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

dimiliki

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum

oleh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

dan penataan ruang; perumahan rakyat

keistimewaan

dan kawasan permukiman; ketenteraman,

Indonesia.3

Keistimewaan kedudukan

yang hukum

yang

dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah

ketertiban

umum,

dan hak asal usul menurut UUD 1945

masyarakat; dan sosial. Sedangkan, pada

untuk mengatur dan mengurus kewenangan

ayat (2)-nya Urusan Pemerintahan Wajib

istimewa. Sedangakan, kewenangan istimewa

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

yang dimaksud adalah wewenang tambahan

Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan

3 Indonesia, Undang-undang KeistimewaanYogyakarta, Pasal 1. 4 Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah, bab penjelasan Umum angka (3).

dan

perlindungan

211


perempuan

dan

pelindungan

pangan;pertanahan;lingkungan

anak; hidup;

pemerintahan

sehari-hari

dengan

urusan

politik strategis. Pengintegrasian Kesultanan

administrasi kependudukan dan pencatatan

dan

sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa;

pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui

pengendalian

keluarga

pemberian wewenang, berikut implikasi-

berencana; perhubungan; komunikasi dan

implikasi yang melekat di dalamnya kepada

informatika; koperasi, usaha kecil, dan

Sultan dan Pakualam sebagai satu kesatuan

menengah; penanaman modal; kepemudaan

politik yang berfungsi sebagai Parardhya bagi

dan

persandian;

Keistimewaan DIY. kewenangan penuh dalam

kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. dan

mengatur dan mengurus pelestarian, serta

pada ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan

pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa

meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata;

pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya.

pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya

Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki

mineral; perdagangan; perindustrian; dan

hak pemilik atas tanah dan aset lainnya.

olah

penduduk

raga;

dan

statistik;

transmigrasi. Keistimewaan kewenangan

Yogyakarta

tersebut

diatas

selain

Yogyakarta

diberikan keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang meliputi kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintahan daerah; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.5

2.

Karakteristik keistimewaan Yogyakarta Pengakuan

secara

legal

3.

Pakualaman

Ruang

ke

lingkup

dalam

struktur

keistimewaan

Yogyakarta Ruang lingkup pengaturan mengenai keistimewaan sebagaimana digambarkan pada bagian-bagian sebelumnya, ruang lingkup keistimewaan Yogyakarta dilekatkan secara kumulatif pada empat bidang penting, yakni masing-masing, bidang politik, pemerintahan, kebudayaan

dan

pertanahan,

termasuk

penataan ruang. 1. Bidang Politik dan Pemerintahan

posisi

Substansi dari keistimewaan Yogyakarta

Kesultanan dan Pura Pakualaman dalam

terletak pada keistimewaan Yogyakarta dalam

merupakan perbedaan pokok bentuk dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

susunan pemerintahan karena letak pada

meliputi pertama, pengakuan secara legal

pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman

posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman

ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY

sebagai

dan sekaligus pemisahan antara wewenang

heritage). Dalam posisi sebagai warisan

dan struktur pengelola urusan politik dan

budaya bangsa, Kesultanan dan Pakualaman

warisan budaya bangsa (national

5 Indonesia, Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 7 ayat (2).

212


mempunyai (a) fungsi sebagai pengawal,

Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

pelestari, dan pembaharu aset dan nilai-nilai

Dalam kaitannya dengan kewenangan dalam

budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya

bidang pertanahan di atas, Sultan dan Paku

dunia; (b) hak sebagai konsekwensi dari

Alam

pengakuan atas keduanya sebagai warisan

memiliki berwenang dalam memberikan arah

budaya bangsa yang memiliki fungsi, tugas,

umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan

dan kewajiban tertentu.

dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah

2. Bidang Kebudayaan, Pertanahan dan

Istimewa diajukan DPRD dan Gubernur dan

Penataan Ruang Bidang

sebagai

Parardhya

Keistimewaan

atau Peraturan Daerah Istimewa yang berlaku. kewenangan

Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang

tersebut meliputi kewenangan penuh dalam

penataan ruang. Sementara itu, pemberian

mengatur dan mengurus pelestarian, serta

kewenangan dalam bidang pertanahan dan

pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya

penataan ruang didasarkan pada pertimbangan:

Jawa

pada

kebudayaan

umumnya,

dan

Yogyakarta

khususnya. Pemberian kewenangan dalam bidang

kebudayaan

didasarkan

pada

pertimbangan bahwa Yogyakarta-Kesultanan dan Pakualaman serta rakyat Yogyakartamemiliki budaya yang khas yang merupakan inti dari kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang dimanisfestasikan dalam wujud nilai-nilai, norma, adat-istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur memiliki akar yang panjang dalam masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses dialog yang sangat panjang. Lebih lagi, budaya Yogyakarta, terutama dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan penting dalam proses masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa. Bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan

Pertama, tanah Kesultanan dan Pakualaman memiliki fungsi perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok marginal. Fungsi yang oleh Nurhasan Ismail dirumuskan sebagai pertimbangan filosofis yang terkait dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Lebih lanjut ditegaskan, “Nilai kedua keadilan terkait dengan sikap dan kebijakan kedua kraton yang selalu ingin memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama kepada semua kelompok masyarakat yang ada dengan tidak membedakan agama atau etnis dalam kepemilikan tanah serta sikap memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah”.6 Kebijakan-kebijakan Keraton yang terkait dengan pemanfaatan tanah juga ditunjukan oleh konsistensi kedua penguasa dalam memperkuat hak penguasaan tanah oleh rakyat dengan memberikan hak yang lebih

6 Nurhasan Ismail, dalam Naskah Akademik UUK Yogyakarta, hlm. 56.


213

kuat dari sekadar hak menggarap tanah7.

pada perubahan budaya. Karenanya, penataan

Kedua, sebagaimana ditegaskan bahwa

ruang harus juga mendapatkan direksi dan

“...secara yuridis formal dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah nega, namun ...fakta menunjukan bahwa tanah Kraton masih eksis dan diakui oleh masyarakat maupun birokrasi (secara diam-diam).”8 Ketiga, ruang bagi Yogyakarta memiliki fungsi kebudayaan. Pengaturan ruang tidak semata-mata menyangkut dimensi fisikal, tapi sekaligus menggambarkan filosofosi keseimbangan

(harmoni)

antara

makro

kosmos-mikro kosmos (jagad gedhe-jagad cilik) yang menjadi fondasi dari kebudayaan Yogyakarta. Setiap perubahan dalam penataan ruang sebagai sebuah sistem dan proses perencanaan tata-ruang, serta pemanfaatan dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 akan berimplikasi Tabel 1. No. 1. 2. 3. 4. 5.

sekaligus dapat dikontrol oleh Parardhya. Kewenangan Parardhya juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan DIY. Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara status hukum Kesultanan dan Pakualaman dalam bentuk Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak pemilik atas tanah dan aset lainnya. Keistimewaan pertanahan di Yogyakarta terkait pengaturan dan pengelolaan Kasultanan dan Paku Alaman terkait tanah yang dimiliki yaitu Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang menurut biro pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tersebar di

seluruh Yogyakarta seperti Tabel 1.

Luas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di DIY Lokasi Kabupaten Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul JUMLAH

Luas (m²)

Persentase %

82.000 22.767.859 928.338 26.451.247 402.950 50.632.394

0,16 44,97 1,83 52,24 0,80 100,00

Sumber: Hasil Kegiatan Inventarisasi-Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2014 7 Detail tentang bentuk-bentuk hukum kepemilikan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan Pakualaman oleh rakyat dapat dilihat dalam Suyitno, Tanah Keraton (SG-PAG), Makalah, disampaikan dalam Sarasehan Format Keistimewaan Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kebhinekaan Republik Indonesia, (Yogyakarta: Kerjasama UGM dengan Kagama DIY, 9-10 Mei 2007). Lihat pula, Ni’matul Huda, Pengaturan Tanah-Tanah Kraton Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960, Makalah, disampaikan dalam Lokakarya RUU Keistimewaan Yogyakarta, (Yogyakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 24 April 2007). (Maria: Nurhasan Ismail: 2007) dalam Ibid., hlm. 56. 8 Maria SW Sumardjono, dalam Ibid., hlm. 57.

214


Tabel 2.

Rincian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Swapraja di DIY

Sumber: Puslitbang BPN RI: 2010.9 Berdasarkan

Hasil

identifikasi

dan

yang digunakan dan dikelola oleh

pengukuran kerjasama antara Kantor Wilayah

desa sebagai pengganti upah sebagai

BPN DIY dan Pemerintah DIY sejak Tahun

Pamong Desa.

1993-2009 didapat hasil penguasaan dan pemilikan

tanah

Kasultanan

dan

tanah

Berdasarkan ditarik

sebuah

data-data kesimpulan

diatas

dapat

bahwasanya

Kadipaten, seperti dalam Tabel2.

cukup luas keberadaan Sultan Ground dan

Keterangan:

Pakualaman Ground di Yogyakarta sehingga

CD : Crown Domain, yaitu tanah dalem

keistimewaan dalam urusan pertanahan harus

keprabon atau tanah mahkota yang merupakan simbol Kasultanan atau kadipaten. SG : Sultan Grond, yaitu tanah yang

dapat membawa kemajuan di masyarakat Yogyakarta sehingga harus ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang mengaturnya sehingga terwujudnya kepastian

dikuasai oleh Keraton Kasultanan

hukum.

dan pemanfatannya oleh masyarakat

4. Pergeseran konsep hak milik atas tanah

ataupun pihak Kasultanan sendiri PAG : Pakualaman Grond, yaitu tanah yang

Hak milik atas tanah dalam hukum tanah

dikuasai oleh Kadipaten Pakualaman

nasional diatur dalam UUPA pasal 20-27.

dan pemanfatannya oleh masyarakat

Pada pasal 20 dijelaskan bahwa hak milik

ataupun pihak Kadipaten sendiri

merupakan hak turun-temurun, terkuat dan

KD : Kas Desa, Yaitu tanah yang diberikan

terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas

oleh pihak Kasultanan atau Kadipaten

tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi

9 Munsyarief, dalam Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pakulaman, 2013, hlm. 97-98.


215

sosial tanah. Hak milik juga dapat beralih

pemerintah/negara membutuhkan tanah yang

dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara

ternyata status tanahnya Sultan Ground maka

jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian

pemerintah/negara meminta ijin kepada pihak

dengan wasiat, serta pemberian menurut adat

kesultanan tanpa harus memberikan ganti

yang bertujuan untuk memindahkan haknya.

rugi, Serta Sultan Ground tidak bisa dialihkan

Sedangkan, Subyek hak milik dijelaskan

haknya kepada orang lain. Berdasarkan hal

dalam Pasal 21 yaitu: Warga Negara Indonesia

tersebut maka dapat digunakan Teori Hak

serta

Badan Hukum yang ditetapkan oleh

Milik Atas Tanah untuk menganalisisnya

pemerintah untuk mempunyai hak milik

dengan menganalogkan Kasultanan seperti

atas. Hak milik juga dapat dibebankan dan

pemerintah/negara

dijadikan jaminan utang. Hak milik dapat

Nasional.

dalam

Hukum Tanah

hapus apabila tanah tersebut jatuh kepada

Sebelum menjelaskan dengan teori hak

negara karena pencabutan hak disebakan

milik atas tanah perlu diketahui terlebih dahulu

tanah tersebut digunakan untuk kepentingan

status hak millik Kasultanan terhadap Sultan

umum; karena penyerahan sukarela oleh

Ground pada pemerintahan Hindia Belanda.

pemilliknya, karena diterlantarkan, karena

Status hukum tanah di daerah Swapraja atau

status kewarganegaraan pemilik tanah yang

landschap tetap dipandang sebagai tanah

menjadi Warga Negara Asing. Hak milik juga

milik negara, dengan status sebagai “hak

hapus karena tanah itu musnah. Berdasarkan

milik anggapan” (vermodelijk recht) negara

ketentuan tersebut dapat digunakan untuk

belanda yang dipegang oleh raja-raja pribumi.

membahas status Kasultanan terhadap Sultan

Hal tersebut berdasarkan Agrarisch Wet 1980

Ground yang merupakan pemilik atas Sultan

namun hal tersebut tidak bisa diberlakukan

Ground.

sebab

Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang

Keistimewaan

tanah-tanah

didaerah

swapraja

tersebut adalah “milik” raja-raja pribumi,

Yogyakarta

sehingga harus diakui dan peralihanya

menegaskan bahwa Kasultanan dan Kadipaten

menjadi tanah milik negara Belanda, dengan

dinyatakan sebagai badan hukum, merupakan

melakukan upaya hukum berupa pernyataan

subjek hak yang mempunyai hak milik Tanah

domeinverklaring di daerah swapraja tersebut.

Dengan demikian Kasultanan dan Kadipaten

Jadi, sebelum hal tersebut dilakukan maka

memilik hak mutlak dan terkuat terhadap

tanah-tanah di swapraja masih dipandang

Sultan Ground. Namun, pada kenyataannya di

sebagai

Daerah Istimewa Yogyakarta Kasultanan dan

recht van eigendom) dari negara Belanda.

Pakualaman penerapan hak milik atas tanah

Setelah ada pemastian hukum berlakunya

Sultan dan Pakualaman tidak seperti yang

azas domein di suatu daerah swapraja maka

diatur di dalam UUPA. Misalnya saja ketika

tanah-tanah terrsebut menjadi milik negara

hak

anggapan

(veermoedelijke

216


(landsdomein) penuh dan mutlak.Hal tersebut

tidak dijual belikan kepada pihak lain namun

pun dianut dalam pembangunan Hukum

apabila

Tanah Nasional yang tertuang pada Diktum

maka pemerintah/negara harus mendapatkan

IV UUPA bahwasanya tanah swapraja dan

ijin dari Sultan untuk menggunakannya

bekas swapraja merupakan tanah negara.

seperti halnya pembangunan Jalan pemerintah

Setelah

diundangkan

pemerintah/negara

membutuhkan

Undang-undang

tidak perlu memberikan ganti rugi kepada


pihak Kasultanan namun cukup persetujuan

Yogyakarta maka Sultan Ground merupakan

dari Sultan. Hak Milik yang berkonsep turun-

milik dari kasultanan. Berdasarkan teori hak

temurun tidak berlaku untuk Sultan Ground

milik Proudhon10 bahwasanya terdapat dua

karena hak milik yang dimiliki melekat pada

bentuk hak milik berdasarkan penggunaan

jabatan Sultan Yogyakarta jadi apabila di

tanahnya yaitu hak milik privat dan hak milik

kemudian hari Sultan Yogyakarta mangkat

publik, dengan demikian Sultan Ground

maka Sultan Ground tidak otomatis turun

yang

penguasa

ke ahli warisnya namun status tanah milik

di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di

itu melekat pada raja yang melanjutkan

analogikan sebagai negara /pemerintah dalam

pemerintahan kraton di Yogyakarta.

dimiliki

sultan

sebagai

konteks NKRI yang berarti Sultan Ground

Hak milik publik yang dimiliki sultan

yang penggunaan Sultan Ground untuk

memberikan kewenangan publik terhadap

keberlangsungan pemerintahan di Kraton

Sultan Ground yang mengandung unsur-unsur

dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

mengadakan kebijakan (beleisdaad), tindakan

merupakan Hak Milik Privat seperti Kraton,

pengurusan

Alun-alun, Balai kota. sedangkan yang

(regelensdaad), pengelolaan (beheersdaad)

dipergunakan untuk masyarakat merupakan

dan

Hak Milik Publik seperti pesisir pantai selatan

Sehingga, untuk hak milik publik Kasultanan

Yogyakarta.

Namun kenyataanya terdapat

memiiliki kewenangan publik seperti diatas

Sultan Ground yang disewakan kepada pihak

tehadap Sultan Ground. Bagian tersebut

III baik itu masyarakat dengan membayar

di

keancingan

Panitikismo.

maupun

investor

seperti

Ambarukmo Plaza dan Jogja Expo Center .

(bestuursdaad),

pengawasan

Kasultanan Diterbitkanya

pengaturan

(toezichthoudensdaad).11

Yogyakarta

diurus

Undang-undang

oleh No.13

Hak milik Sultan atas Sultan Ground

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

tersebut membawa pergeseran hak milik

mengakibatkan pergeseran secara internal

dalam UUPA yaitu tanah Sultan ground

di dalam UUPA yaitu pengaturan tanah

10 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986), hlm. 238. 11 Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm. 103.


bekas swapraja dan swapraja yang menjadi

atau

tanah negara yang diadopsi dari pemerintah

lainnya.

belanda berubah menjadi miik Kasultanan

bangunan-bangunan

217

pendukung

2. Tanah DedeKeprabon (Rijks Domein),

dan Pakualaman di Yogyakarta sehingga besar

yang diperuntukkan antara lain:

kemungkinan raja-raja pribumi yang masih

a. Mendirikan

rumah-rumah

bagi

ada kekuasaan di daerah-daerah nusantara

para putera sentana Dalem, seperti

menuntut hak millik atas tanah swapraja

Pangeran Adipati Anom, Pangeran

maupun

Hanggabehi dan sebagainya.

yang

sudah

diberikan

kepada

perseorangan.

b. Mendirikan rumah-rumah bagi para

5. Sejarah pengaturan dan status

abdi dalem seperti Pepatih Dalem,

sultan ground

Kayakanan dan sebagainya.

Hartingh diberi mandat penuh oleh Belanda

untuk

mengadakan

c. Sebagai pembayaran gaji para putera,

perjanjian

sentanan Dalem dan para Abdi

dengan Pangeran Mangkubumi di Gianti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian oleh pihak Kumpeni Belanda ditandatangani oleh N. Hartingh, W van Ossenberch, JJ Steenmulder, C Dongkel dan W Fockens.

Dalem. d. Bagi kawulaDalem dengan ngindung, magersari. e. Dipinjamkan kepada penduduk non pribumi (asing) dengan

Suatu perjanjian menurut azas hukum yang

hak pakai

dan atau hak opstal.

berlaku adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak, oleh karena

Pengaturan dari tahun 1863, penggunaan

itu Pangeran Mangkubumi mendapatkan

tanah diatur berdasarkan Pranatan Patuh

separo dari Kerajaan Mataram

dalah sah

Masa itu dikatakan pula zaman kepatuhan/

menurut hukum.12 Kewenangan-kewenangan

kebekelan yang menggunakan sistem apanage.

Sultan yang telah dilakukan dan selama ini

Dalam sistem apanage, tanah-tanah yang

mendapat pengakuan semua pihak, dalam arti

diperuntukkan bagi para sentana maupun abdi

tidak pernah ada yang menentang, mencegah,

dalem yang disebut Patuh, kepengurusnnya

menegur termasuk dari Pemerintah Kumpeni

dilakukan dengan pengangkatan orang yang

Belanda, sebagai hak milik, antara lain:

disebut bekel/demang yang membawahi

1. Tanah Keprabon (Crown Domein), yaitu

wilayah

tertentu.

Kepada

bekel/demang

untuk pembangunan Istana, Alun Alun,

diberikan hak 1/5 dari hasil tanah di

Masjid, Tamansari, dan pesanggrahan

wilayahnya, sedangkan yang 2/5 disediakan

12 Djoko Dwiyanto, Kraton Yogyakarta; Sejarah, Nasionalisme,& Teladan Perjuangan, Paradigma Indonesia, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 12-13.

218


untuk warga masyarakat yang mengolah dan

pernyataan domein ini tidak mendapatkan

yang 2/5-nya lagi diperuntukkan bagi para

tentangan/reaksi dari Pemerintah Kumpeni

patuh yang kesemuanya ini diurus oleh bekel/

Belanda, sehingga semua tanah di wilayah

patuh yang bersangkutan. Demikian pula jika

Kasultanan dan Kadipaten yang belum/tidak

tanah-tanah para patuh tersebur disewakan

diberikan/dilekati dengan hak eigendom

kepada perusahaan pertanian, maka selain

orang asing adalah Tanah Kasultanan dan

tenaga warga masyarakat diperuntukkan bagi

Tanah Kadipaten.

para bekel/demang, juga diperuntukkan bagi para patuh maupun perusahaan pertanian.13

Pada tanggal 18 Maret 1940 ditandatangani Surat Perjanjian antara Pemerintah Belanda

Dikarenakan dengan sistem apanage

yang diwakili oleh Gubernur DR Lucien

dirasakan terlalu memberatkan beban warga

Adam dan Sri Sultan Hamengku Buwono

masyarakat, maka pada tahun 1914 diadakan

IX. Dalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal

reorganisasi, dengan menghapuskan sistem

yang dapat menunjukkan kewenangan Sri

apanage. pembentukan kelurahan-kelurahan.

Sultan Hamengku Buwono sebagai pemilik

memberi hak atas tanah yang lebih kuat

tanah Kasultanan, antara lain: Pasal 39,

kepada warga masyarakat. Mengubah dasar-

menyatakan bahwa “pemberian hak atas tanah

dasar sewa tanah.14

oleh pihak Kasultanan kepada orang tidak

Guna menindaklanjuti langkah-langkah

tergolong pribumi berikut penyelenggaraan

di atas, dikeluarkan Rijksblad Kasultanan

hak-hak untuk itu hanya dapat dilakukan

Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblad

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

Kadipaten Nomor 18 Tahun 1918 yang lebih

yang ditetapkan Negara untuk itu.”; Pasal

kurang Pasal 1 nya menyatakan: Sakabehing

40 ayat 1 menyatakan bahwa “Apabila

bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing

Negara memerlukan tanah untuk satu dan

liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi

lain keperluan, maka tanah wajib disediakan

kagungane Karaton Ingsun Ngayogyakarta/

oleh Kasultanan bagi Negara tanpa biaya,

Kadipaten Paku Alaman. Kiranya Rijksblad

kecuali ganti rugi yang layak kepada yang

ini dikeluarkan untuk mendukung atau

berhak.”; Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa

memberikan dasar/landasan yang kuat bagi

“Bilamana tanah-tanah yang dimaksud dalam

Sultan dan Adipati Paku Alam dalam rangka

ayat dimuka tidak diperlukan lagi, maka

akan memberikan hak-hak yang lebih kuat

tanah-tanah itu segera dikembalikan lagi

bagi warga masyarakat. Rijksblad yang berisi

kepada pihak Kasultanan.” Pasal 40 ayat 1

13 Werner Rool dalam Nur Aini Setiawati, Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, Dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 67-69. 14 Soedikno Mertokoesoemo, Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pakulaman, (Yogyakarta: STPN Pres, 1982), hlm. 97-98.


219

menyatakan bahwa “Izin-izin serta konsesi-

Rijksblad Kasultanan Nomor 23 Tahun

konsesi yang penggunaannya memerlukan

1925 dan Rijksblad Kadipaten Nomor

tersedianya tanah atau air di daerah Kasultanan

25 Tahun 1925 diberikan dengan hak

tidak akan diberikan oleh Negara sebelum

andarbe atau hak milik menurut hukum

mendengar pendapat Sri Sultan.”

adat.

Kewenangan-kewenangan

atas

3. Tanah yang berada di kelurahan dari

tanah yang selama ini telah dilakukan dan

hasil reorganisasi pada tahun 1914

tidak ada pihak-pihak yang menentang,

hingga 1918, menurut Pasal 3 Rijksblad

menyanggah

Pemerintah

Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan

Belanda menunjukkan tetap adanya hubungan

Rijksblad Kadipaten Nomor 18 Tahun

kepemilikan atas tanah oleh kasultanan

1918, yang secara nyata dimanfaatkan

ataupun

Tanah

penduduk baik yang ditempati maupun

Kasultanan dan Tanah Kasultanan masih tetap

yang diolah secara tetap atau tidak

sama hingga terbentuknya DIY berdasarkan

tetap

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950.

register kelurahan, diberikan dengan

terutama

Kadipaten.

dari

Sultan

Pengaturan

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam

perkembangan

sudah

sebagaimana

tercatat

dalam

hak anggaduh. Tanah hak anggaduh

menyusut/

kelurahan, kecuali diperuntukkan sebagai

berkurang, hal ini disebabkan sudah banyak

tanah lungguh/bengkok (para pamong/

yang dilepaskan hak kepemilikannya kepada

pegawai kelurahan yang masih aktif) dan

pihak lain, antara lain:

untuk pengarem-arem (pensiun) bagi

1. Jika melihat dari pernyataan domein

aparat kelurahan yang tidak menjabat

sebgaimna tercantum dalam Pasal 1

lagi,

Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun

melangsungkan

1918 dan Rijksblad Kadipaten Nomor 18

(masyarakat) dengan hak anganggo turun

Tahun 1918, maka tampak bahwa sudah

temurun, yang setelah terbentuk DIY

ada tanah-tanah yang telah diberikan

berdasarkan Undang undang Nomor 3

kepada orang asing dengan hak milik

Tahun 1950, dengan Perda DIY Nomor 5

menurut hukum barat yang disebut

Tahun 1954 dikonversi menjadi hak milik

dengan hak eigendom.

perseorangan turun-temurun sebagai hak

2. Ada pula tanah Kasultanan dan tanah

diberikan

kelurahan hak

para

dengan pemakai

milik (menurut hukum) adat.

Kadipaten yang sudah diberikan kepada

Melihat perkembangan seperti diuraikan

warga masyarakat pribumi, misalnya

di atas, di wilayah DIY terdapat tanah-tanah

yang berada di Kotapraja dan kebetulan

dengan status sebagai berikut:

benar-benar telah dimanfaatkan oleh

a. Tanah hak milik warga masyarakat,

warga masyarakat pribumi mendasarkan

baik yang diberikan/dilepaskan oleh

220


Kasultanan dan Kadipaten mendasarkan

agama. Tanah Kasultanan dan Tanah

pada hukum barat dengan hak eigendom,

Kadipaten termasuk tanah hak milik adat.

dan yang diberikan kepada warga

Sebagai hak milik adat, Tanah Kasultanan

masyarakat pribumi sebagai hak andarbe

dan Tanah Kadipaten waktu itu meskipun

atau hak milik perseorangan termasuk hak

di wilayah DIY sudah diberlakukan

milik dengan mendasarkan hukum adat.

UUPA secara penuh, namun secara hukum

Hak eigendom orang asing dan hak milik

belum bisa dikonversi menjadi hak milik

adat, ternyata keberadaannya menurut

menurut UUPA, namun masih hak milik

Diktum

Ketentuan

berdasarkan Rijksblad Kasultanan Nomor

Konversi UUPA diakui, dan selanjutnya

16 Tahun 1918 dan Rijksblad Kadipaten

dengan telah diberlakukan UUPA dapat

Nomor 18 Tahun 1918 atau hak milik

dikonversi/dirubah statusnya menjadi

adat yang diakui mendasarkan Pasal 56

hak milik menurut UUPA, dengan cara

dan Pasal 58 UUPA.

Kedua

tentang

dilakukan pendaftaran dan diterbitkan sertipikatnya.

Keberadaan

Tanah

Kasultanan

dan

Tanah Kadipaten yang pada saat ini tidak

b. Untuk tanah-tanah yang terletak di

dapat ditunjukkan dengan surat tanda bukti

Kelurahan sebagai hak anggaduh, selain

hak (sertipikat) berdasarkan UUPA. Hal

yang diberikan dengan hak anganggo

ini disebabkan karena PP amanat Diktum

turun temurun yang kemudian telah

Keempat huruf B UUPA tidak ada, dan saat itu

menjadi hak milik warga masyarakat,

Kasultanan/Kadipaten tidak termasuk sebagai

masih tetap merupakan Tanah Kasultanan

subyek hak yang dapat mempunyai hak milik

dan

Tanah-tanah

atas tanah. Untuk dapat sebagai subyek hak

dimaksud adalah tanah –tanah yang

milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten

dipergunakan sebagai tanah desa dengan

perlu ditetapkan/ditunjuk oleh Pemerintah

status hak anggaduh, dan tanah-tanah

atau dengan undang-undang sehingga dapat

yang secara nyata-nyata waktu itu belum/

menjadi subyek hak milik.

Tanah

Kadipaten.

tidak dimanfaatkan/dipergunakan warga

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

masyarakat pribumi, tanah-tanah yang

merupakan tanah hak milik (adat) yang selama

kebetulan waktu itu masih dipergunakan

ini belum diberikan dengan hak milik baik

oleh

perusahaan

kepada penduduk asing (eigendom) maupun

asing dan juga tanah-tanah: kehutanan,

kepada penduduk pribumi sebagai hak milik

wedikengser, OO, RVO, BekasRVO,

adat. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

bekas konsesi, bekas railban, gisik-

berada diseluruh wilayah DIY, namun tidak

gisik sepanjang pantai laut, tanah untuk

di setiap kecamatan atau desa masih terdapat

kepentingan sosial, kebudayaan dan

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

orang

asing

atau


Tabel 3.

221

Perkembangan Pengaturan Sultan Ground dan Pakualaman Ground

Tanah yang Dimanfaatkan Perseorangan

Tanah Desa

Tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain

1

2

3

a. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 Hak hanganggo turun-temurun : diberikan pada masyarakat yang benar-benar memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Hak hanggaduh : diberikan kepada Kelurahan untuk pengarem-arem, bengkok/lungguh, kepentingan umum, dan kas desa.

• Tanah kehutanan; • Wedi kengser; • Oro-oro; • RvO; • Bekas RvO; • Bekas pabrik; • Yayasan; • Gisik sepanjang pantai; • Bekas railban.

BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN b. Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 Hak milik perseorangan secara turuntemurun

Kelurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik = tanah desa (lungguh, pengarem-arem, kas desa, kepentingan umum) à basisnya hak anggadhuh

Tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain di atas diatur dan diurus oleh Pemerintah DIY melalui Jawatan Agraria.

BUKAN TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN

BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN

• BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN(dikelola berdasarkan Rijksblaad Kasultanan); • Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY.

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Hak milik perseorangan secara turuntemurun

Hak Anggadhuh Tanah Desa oleh Desa

BUKAN TANAH KASULTANAN/ KADIPATEN

BAGIAN DARI TANAH KASULTANAN/KADIPATEN

Tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain : • Tanah kehutanan; • Wedi kengser; • Oro-oro; • RvO; • Bekas RvO; • Bekas pabrik; • Yayasan; • Gisik sepanjang pantai; • Bekas railban.

Sumber: berbagai sumber, diolah, 201615 15 Laporan Penelitian Tim Dosen STPN, Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman, 2015, hlm. 257-258.

222


Untuk mengetahui mana-mana saja yang

a. Pengaturan mengenai Sultan Ground

masih merupakan Tanah Kasultanan dan Tanah

di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

Kadipaten dapat dilihat pada Peta Kelurahan

merupakan tanah swapraja Kasultanan

yang bersangkutan atau menayakan kepada

Yogyakarta

aparat Kelurahan atau warga masyarakat

sosiologi melekat pada keistimewaan di

setempat. Perda DIY Nomor 12 Tahun

Yogyakarta. Pengaturan Sultan Ground

1954 mengenai Tanda Yang Sah Hak Milik

dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) UU

Perseorangan Atas Tanah telah mengatur


beberapa

(registrasi)

Yogyakarta yang memberikan hak milik

administrasi pertanahan di desa, meliputi

Kasultanan atas Sultan Ground, hal

Letter A, Letter B, dan Letter C. Untuk Letter

tersebut disharmoni dengan diktum IV

C memuat kumpulan luas tanah yang menjadi

UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dimana

hak milik tiap-tiap orang (kutipan dari Daftar

Sultan

model

pencatatan

(register) Letter B). Pengakuan warga masyarakat terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat dilihat adanya pengajuan permohonan izin atau palilah

yang biasa disebut

kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten, dengan kewajiban yang sangat ringan yang sebetulnya kurang bersifat ekonomis, namun dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap

keberadaan

Kasultanan

dan

Kadipaten atau semacam recognitie, yang besarnya mengingat lokasi, penggunaan serta kondisi pemohon, dengan alas hak berupa Hak Ngindung, Hak Magersari, Hak Pinjam Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional (UUPA).

Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kajian dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

secara

Ground

historis

yang

dan

didefinisikan

sebagai tanah swapraja statusnya menjadi tanah negara. Maka sesuai dengan asas hukum lex Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama, maka UU No.13 Tahun 2012 yang mengatur bahwasanya Sultan mempunyai hak milik atas Sultan Ground mengesampingkan Diktum IV UUPA bahwasanya tanah swapraja/eks swapraja dalam hal ini Sultan Groud menjadi tanah negara tidak berlaku di Yogyakarta. b. Memperhatikan dari sejarah pengaturan pertanahan di Yogyakarta tanah-tanah di Yogyakarta berasal dari “domein/ milik”

kasultanan

dan

pakualaman

namun dalam perkembangannya tanahtanah tersebut sebagian sudah menjadi hak milik masyarakat sehingga dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 2012 ini membawa kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang masih dimiliki oleh


223

Kasultanan dan Pakualaman sedangkan

terkait Sultan Ground serta pendafaran

untuk

dimiliki

tanahnya sehingga tidak berbenturan

masyarakat maka berlaku pada Hukum

dengan Hukum Tanah Nasional terutama

Tanah

upaya

untuk tanah-tanah yang telah diberikan

disharmonisasi setelah dikeluarkannya

hak atas tanahnya sesuai dengan Hukum

UU Keistimewaan Yogyakarta dilakukan

Tanah Nasional.

tanah

yang

Nasional.

dengan

sudah Sehingga

diterbitkan

Perda

istimewa

DAFTAR PUSTAKA Buku Amiruddin dan Zainal Askin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2012. Oleh Negara. Malang: UB Press. 2011. Djoko.

2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum.

Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah Dwiyanto,

Dilupakan. Yogyakarta: STPN Press,

Kraton

Yogyakarta:

Jakarta: Kencana, 2005. Mertokoesoemo, Soedikno. Grand Design Perencanaan

Pengelolaan

dan

Sejarah, Nasionalisme & Teladan

Pemanfaatan Tanah Kasultan dan

Perjuangan. Yogyakarta: Paradigma

Pakulaman. Yogyakarta: STPN Pres,

Indonesia, 2009.

1982.

Fuady, Munir. Teori-teori Besar Dalam Hukum

(Grand

Theory).

Jakarta:

Kencana, 2013.

Muliawan, JW. Pemberian Hak Milik Untuk Rumah

Tinggal.

Jakarta:

Cerdas

Pustaka, 2009.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia:

Rool Werner dalam Nur Aini Setiawati. Dari

Sejarah Pembentukan Undang-undang

Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat:

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.

Pola Pemilikan, Penguasaan, Dan

Jakarta: Djambatan, 1997.

Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta:

Yayasan

Pustaka

Obor

Indonesia, 2013. Limbong, Bernhard. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012. Luthfi, Ahmad Nashih dkk. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang

setelah Reorganisasi 1917. Yogyakarta: STPN. Press, 2011. Salim dan Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Press, 2014. Sembiring, Julius. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2012.

224


Setiawati, Nur Aini. Dari Tanah Sultan

Wiradi, Gunawan. Seluk Beluk Masalah

Menuju Tanah Rakyat : Pola Pemilikan,

Agraria:

Penguasaan, dan Sengketa Tanah di

Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN

Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi

Press, 2009.

1917. Yogyakarta: STPN Press, 2011. Soesanobeng, Herman. Filosofi, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2012. Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Supriyadi. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Jakarta:

Prestasi

Pustakaraya, 2010. Akademik

RUU

tentang

keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: 2007. Tidak dipubikasikan. Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986.

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Penataan Ruang. Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

TIM Jurusan Ilmu Politik Fisipol UGM. Naskah

dan

Undang-undang No. 27 Tahun 2006 tentang

Liberty, 1975.

Daerah.

Agraria

Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum

Aset

Reforma

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Perdais

No.1

Tahun

2013

Keistimewaan Yogyakarta.

tentang

POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL

Recommend Documents