POLEMIK TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI SUMBER DEVISA NEGARA (Problematika Tenaga Kerja Indonesia Dari Segi Islami)

POLEMIK TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI SUMBER DEVISA NEGARA (Problematika Tenaga Kerja Indonesia Dari Segi Islami) Heny Yuningrum1 Abstrak The problem of TKI (Indonesian employment)to invite everyone beside TKI is one of many countries income resources. As countries income resource, TKI’s always got problem from the boss, local government, or the government TKI’s comes from. To overcome that problem the local government decided a regulation. But the law of TKI’s is not efektif. The problem are the wage, welfare life, the hardnessly, until dificullty job. Islam have Al-quran and Hadits, to finished many problem like TKI’s problem. If we know that they are human like us so hat problem not happened. The hardness of TKI’s still exist now. The hardness is number two From the data problematika of TKI. We must know the function of devisa are : to pay the trading activity, to pay import goods, to pay the consult, to pay the debt,to pay interest rate of credit, a.t.c. Keywords: TKI, Indonesian employment, devisa, Islam

PENDAHULUAN Hampir di semua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan ‘mahalnya’ gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, dan sosial, bahkan politis. Sementara itu, di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan pengusaha yang merugikan pekerja, seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab, beribadah, dan lain-lain. Walhasil, berbagai problem yang menyangkut hak-hak kaum buruh tidak terselesaikan dengan baik. Lebih ironis lagi, pemerintah dengan aparat keamannya bertindak represif menekan gerakan buruh untuk meraih hak-haknya. Berikut ini adalah beberapa problem yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.2 : antara lan (1) Problem gaji / UMR. Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan 1

Dosen Fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang E-mail:[email protected] 2 Wisnu Sudibyo, Wisnusudibjo.Wordpress.Com/. Syariat Islam Dalam Pemikiran Umat, diakses pada tanggal 2 Juli 2010.

Nomor 1I / Edisi II / November 2010

59

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh; (2) Problem Kesejahteraan Hidup. Ketika para buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji (upah), maka pencapaikan kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataanya, jumlah gaji relatif tetap, sementara itu kebutuhan hidup selalu bertambah (adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain.) Hal ini menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk buruh) semakin rendah; (3) Problem Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumlah Pengangguran di Indonesia sangat besar. Menurut Center for Labor and Development Studies (CLDS), pada 2002, jumlah penganggur diperkirakan sebesar 42 juta orang (Republika, 13/05/02). Pastilah, banyaknya pengangguran ini akan berdampak pada sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa dalam dunia ketenagakerjaan. Tentu saja asalkan sesuai dengan kesepakatan kerja bersama (KKB), baik pihak pekerja maupun pengusaha harus ikhlas dan menyepakati pemutusan kerja ini. Namun, dalam kondisi ketika tidak terjadi keseimbangan posisi tawar menawar dan pekerjaan merupakan satu-satunya sumber pendapatan untuk hidup, maka PHK menjadi ‘bencana besar’ yang sangat menakutkan para buruh; (4) Problem Tunjangan Sosial dan Kesehatan. Pada beberapa wilayah, pihak negara biasanya mewajibkan para pemilik usaha untuk memasukkan nilai Jaminan Sosial terhadap para pekerjanya yang biasa dikenal dengan istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Di Indonesia Jamsostek ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan (UU No.3/1992) yang di antaranya pada Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan: Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dengan demikian, ruang lingkup Jamsostek ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan; (5) Problem Kelangkaan Lapangan Pekerjaan. Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi ketika muncul ketidakseim-bangan antara jumlah calon buruh yang banyak, sedangkan lapangan usaha relatif sedikit; atau banyaknya lapangan kerja, tapi kualitas tenaga kerja buruh yang ada tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerja ini memunculkan angka tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat berakibat pada aspek sosial yang lebih luas serta (6) Problem Kenyamanan dalam bekerja (kekerasan). Factor kekerasan dalam bekerja sekarang ini kerap sekali muncul terutama majikan kepada buruh. Problematika tersebut bagai lubang yang tidak ada ujungnya., karena berkaitan 2 negara yang memiliki Peraturan Perundang-undangan yang berbeda. Dari beberapa segi tersebut problem kelangkaan lapangan kerja-lah yang paling menonjol sehingga pengangguran selalu bertambah ttiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahunnya tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Potensi angkatan kerja yang semakin bertambah ini telah menjadi pokok permasalhan pemerintah dari dulu sampai sekarang. Dimana bertambahnya angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja atau pekerjaan yang tersedia. Dari data Badan Pusat Statistik kenaikan jumlah angkatan kerja dari tahun 2005-2009 sekitar 0,84 % per tahun. (BPS) Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja tersebut memberi dampak pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan penghasilan lumayan tinggi mereka dapat memperbaiki kehidupan di kampung. Pemerintah tidak memberikan larangan kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri malah sebaliknya ada dukungan yang besar dari pemerintah akan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini didukung dengan adanya undang-undang No.39 tahun 2004 mengenai pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri. 60


Heny Yuningrum Pengiriman TKI sebenarnya sudah terjadi semenjak tahun 1969, hal ini dapat diketahui berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Perburuhan yaitu PP No.4 tahun 1970 mengenai program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), dan dibantu penempatannya ke luar negeri oleh pihak swasta. Akhir tahun 2008 pengiriman TKI ke luar negeri untuk ke Asia Pasifik dan Amerika sebanyak 29.748 orang sedangkan ke Timur Tengah dan Afrika sebanyak 33.243 orang, sedangkan Eropa 45 orang. Total pada tahun 2008 pengiriman TKI ke luar negeri sebanyak 63.038 orang.(Lap.BP2TKI)3 Sedangkan penerimaan devisa Indonesia pada tahun 2008 sebesar Rp. 24.213.515 juta. (Lap.BI tahun 2009)4 Devisa diperoleh bukan hanya pada pendapatan para TKI saja namun dari beberapa sumber diantaranya sumbangan luar negeri, pinjaman luar negeri, belanja wisatawan, hasil ekspor, dan sebagainya. Sumbangsih TKI yang begitu besar tersebut bagi kegiatan pembangunan sering mengalami ketidak adilan di luar negeri. Sebagai contoh mereka mengalami kekerasan para majikan, pemerkosaan, bahkan ada yang berujung kematian. Menurut BP2TKI permasalahan para TKI yang terjadi dan tercatat pada tahun 2008 sebanyak 396 kasus. (lihat tabel 1) Pada tahun 2008 Itu termasuk kematian, pemerkosaan dan kekerasan. Jika pengorbanan mereka yang begitu besar tidak dihargai kita yang di Indonesia maka kita bias disebut kaum yang tidak berterima kasih, dan memperbudakkan mereka ke luar negeri. Tabel 1 Kasus/Permasalahan TKI berdasarkan Pengaduan yang Diterima (Periode Januari-April Tahun 2008) Jenis kasus/permasalahan Timteng Afrika & Eropa Aspac & Amerika Total 1. Gaji yg tdk dibayar 9 120 93 2. Penganiyaan 17 15 2 3. Pelecehan seksual 7 1 6 4. Majikan meninggal 3 3 0 5. Pekerjaan tdk sesuai PK 5 0 5 6. PT bermasalah 0 1 1 7. Putus komunikasi 108 14 94 8. Dokumen tdk lengkap 0 0 0 9. PHK sepihak 67 15 52 10. Kecelakaan kerja 0 3 3 11. Sakit akibat kecelakaan kerja 4 0 4 12. Sakit biasa 5 6 11 13. Meninggal 24 46 22 14. Kriminal 8 10 2 15. Gagal berangkat 12 6 6 Total 271 125 396 Sumber : BP2TKI Dari tabel 1 dapat diketahui jenis-jenis kasus yang terjadi oleh para TKI. Jumlah tersebut jumlah yang terlapor sedangkan di luar itu mungkin banyak kasus yang tidak terlapor. Kasus-kasus tersebut perlu ada penanganan serius oleh pemerintah berkaitan dengan mereka salah satu variabel penghasil pemasukan Negara. Walapun mereka sebagai salah satu variable penghasil devisa jangan diartikan sebagai ternak penghasil susu yang tanpa dibayar atau dihargai.

3 4

Laporan BP2TKI Tahun 2009, Tabel Pengiriman TKI ke luar Negeri. Laporan Bank Indonesia, Penerimaan Devisa Indonesia tahun 2008 dan 2009


61

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahih-nya, tertulis, bahwa Nabi saw. bersabda, Allah Swt. berfirman: “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Dari firman tersebut ada dua pengertian memperbudak dan upah. Jika Negara mengirim mereka ke luar negeri untuk bekerja dan akhirnya menghasilkan devisa namun disaat mereka terkena masalah kita tidak memperjuangkan keadilannya maka sama saja kita memperbudak mereka. Sedangkan upah belum dibayarkan atau tidak dibayarkan para majikannya. Itu sama menyiksa tubuh dan batin para TKI. Terdapat kinayah dalam hadits tersebut agar manusia bergegas memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering. Pekerja mendapatkan gaji jika melaksanakan tugas yang diminta dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka dari itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu tertuang pada suatu undang-undang ketenagaan. Masalah undang – undang ketenagaan Negara-lah yang berkewajiban menjadi pengawas penuh, berhak campur tangan dalam melindungi dan menjaga golongan lemah dan menegakkan asas keadilan dalam pelaksanaan upah. Allah di dalam firman-Nya : “Adapun orang – orang yang beriman dan berbuat amal saleh maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya….”).5 Pemerintah telah membuat undang-undang masalah ketenagakerjaan mulai No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Telah ditetapkannya undang-undang tersebut memberi keamanan batin pihak TKI namun di sisi lain apakah pelaksanaan undang-undang tersebut telah berjalan semetinya atau hanya suatu tulisan tanpa makna. Hal itu perlu disadari kembali oleh pemerintah. Dalam tulisan ini hanya akan membatasi dari segi ekonomi makronya saja yaitu aliran devisa. Sebagai penghasil devisa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah membantu pemerintah dalam hal keuangan. Namun tidak semua orang mengetahui kerja keras mereka telah memberikan sumbangsih kepada Negara. Dari permasalah itu makalah ini akan memaparkan mengenai “Bagaimana aliran upah para TKI di luar negeri dapat menjadi sumber pemasukan Negara (devisa) dan kerja keras mereka dapat digunakan untuk membiayai pembangunan? Dan devisa tersebut dimanfaatkan untuk apa?” Secara singkat rumusan masalah dalam pemikiran disini adalah : (1) Bagaiman alur upah para TKI dapat menjadi sumber devisa Negara sehingga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan? Dan (2) Bagaimana sebaiknya para muslim atau para umat yang memiliki agama menanggapi atau menyikapi beberapa kasus tenaga kerja luar negeri pada saat ini setelah mengetahui begitu besar peran mereka dalam pembangunan? TELAAH TEORITIS Mencermati secara lebih mendalam berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada, maka masalah tersebut berpangkal dari persoalan pokok “upaya pemenuhan kebutuhan hidup” serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan barang, seperti pangan, sandang dan papan; maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah akar penyebab utama sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan 5

62

QS. An-Nisa’: 173


Heny Yuningrum ketenagakerjaan. Terjadinya kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjunnya kalangan wanita dan anak-anak ke dunia ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteran hidup. Demikian pula persoalan gaji yang rendah yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan; tuntutan kenaikan gaji agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih baik; tuntutan tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Bahkan, persoalan pekerja kontrak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berpengaruh dan sangat terkait erat dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok. Persoalan pemenuhan kebutuhan hidup dengan kelangkaan lapangan pekerjaan menyebabkan sebagian penduduk berkeinginan bekerja ke luar negeri. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidaklah mudah karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan lembaga pengiriman TKI dan yang ditetapkan pemerintah. Namun itu tidak menjadi halangan para TKI untuk ke luar negeri, hal itu karena ada suatu pemikiran bahwa jaminan akan mendapatkan gaji yang lebih besar disbanding kerja di Indonesia. Hal tersebut merupakan “hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakkannya” tertuang pada undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Istilah TKI sebagai Pahlawan Devisa belum banyak dipahami oleh public. Maka dari itu tulisan ini akan menjabarkan seccara singkat bagaimana istilah tersebut dapat muncul. Tinjauan secara ekonomi bahwa sumber devisa suatu Negara diperoleh dari dari:6 (1) Hasil ekspor barang, semakin besar nilai ekspor suatu negara maka semakin besar penerimaan devisanya, (2) Pinjaman luar negeri / hutang luar negeri. Apabila suatu negara mendapat bantuan dari luar negeri maka ada penerimaan valuta asing, (3) Penerimaan bunga dan deviden luar negeri, (4) Penerimaan hadiah dan sumbangan luar negeri, (5) Pengiriman mata uang asing dari orang Indonesia yang ada di luar negeri serta (6) Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia akan membelanjakan uangnya di Indonesia, dengan demikian Indonesia menerima devisa. Menurut Yusuf Qardhawi sumber keuangan atau dana para fugaha menetapkan antara lain : (1) Zakat. Sumber dana pertama bagi santunan kehidupan ini adalah zakat wajib, (2) Sumber pemasukan Negara. Menurut firman Allah : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak – anak yatim, orang – orang miskin, dan ibnu sabil……”7. Demikian pula semua milik Negara berupa minyak mentah, tembaga perkebunan, dan hal lain yang menghasilkan pendapatan. (Yusuf Qardhawi) Hal lain yang menghasilkan pendapatan bisa berupa sumber devisa diantaranya : hutang luar negeri, pembagian deviden, penerimaan valas, dan sebagainya, (3) Kewajiban selain zakat. Istilah kewajiban selain zakat adalah upeti. Sebagai contoh hak yang harus dikeluarkan petani saat panen ada hak gotong royong dan (4) Sedekah, Islam tidak kaku dalam menetapkan santunan. Hal ini bisa berupa Amal Jariah dan Wakaf atau solidaritas antar generasi. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai sumber devisa Negara. Hal tersebut masuk dalam kategori sumber pemasukan Negara. Kalimat tersebut mengandung arti banyak hal. Sumber devisa dapat diartikan sebagai sumber pendapatan atau pemasukan. Sumber pendapatan inilah yang nantinya akn dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Namun tidak semua pelaksanaan pembangunan dibiayai devisa. Kerja keras keringat para TKI ternyata kita juga menikmati hasilnya. Sehingga seandainya kita menyadari bagaimana proses itu bisa terjadi maka kita harus berterima kasih atas jasa-jasa mereka yang membanting tulang di negeri seberang. Dengan

6 7

BNP2TKI, Hasil publikasi, 2010. QS al-Anfal : 41


63

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam adanya kerja keras mereka ternyata kita bisa menikmati diantaranya yaitu menikmati barang – barang luar negeri dengan biaya yang lebih murah, mengurangi beban hutang Indonesia keluar negeri, bagi pegawai pemerintahan dapat menjalankan tugas dinas keluar negeri tanpa biaya besar, dan lain sebagainya. Adapun fungsi devisa adalah : (1) Membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, (2) Membayar barang-arang impor dari luar negeri, (3) Membiayai kedutaan / konsultan di luar negeri, (4) Membayar hutang luar negeri, (5) Membayar bunga atas pinjaman luar negeri, (6) Membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri dan (7) Membiayai pengiriman misi kebudayaan / kesenian / kontingen olah raga ke luar negeri. PEMBAHASAN Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah membantu pemerintah dalam hal keuangan, dimana TKI merupakan penghasil devisa bagi keuangan Negara. Namun tidak semua orang mengetahui kerja keras mereka telah memberikan sumbangsih kepada Negara berupa devisa negara yang dapat dijadikan sumber dana pembangunan. Sumber devisa Negara berasal dari kegiatan export, hibah, pinjaman, deviden dan bunga, belanja dari wisatawan, valas dan lainnya. Dari bagan tersebut penerimaan uang dari TKI berada pada kolom valas. Dimana uang yang dikirim para TKI berupa mata uang asing (valuta asing). Dari bagan tersebut terdapat persentase data tahun 2008 dan 2009 sebagai berikut: Tabel 2 Persentase Kenaikan Jumlahsumber Devisa Indonesia Tahun 2008 Dan 2009 Tahun Sumber devisa 1. Hasil ekspor 2. Pinjaman dari luar negeri 3. Penerimaan deviden dan bunga 4. Penerimaan valuta asing 5. Belanja dari wisatawan luar negeri di Indonesia 6. Hadiah dan sumbangan dari luar negeri

2008

2009

(Milliar rupiah)

(Milliar rupiah)

116,5 7,479 2,43 544,236 1.178,54 (USD) 260,8

Kenaikan(%)

137,02 5,736 2,66 571,942

17,6 -23,3 6,9 5,09

995,94 (USD)

-15,4

368,0

41,1

Sumber : Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, PES P2DSJ Kemenbudpar Kenaikan penerimaan valas pada tahun 2008/2009 adalah 5,09 %. Itu membuktikan bahwa TKI berperan besar dalam penambahan nilai valas tersebut. Di dalam UU No. 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar serta PP Bank Indonesia No : Nomor: 1 / 9 /Pbi/1999 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar penduduk. Hal itu berarti ada pengiriman uang mata asing dari para TKI ke dalam negeri baik itu dikirim untuk keluarga atau kerabat. Gambar 1 merupakan alur terjadinya pertukaran mata uang asing.8

8

Shapiro, 1996, dalam M. Faisal, SMI, MSM, Manajemen Keuangan Internasional, Penerbit Salemba Empat, 2001, hal 34-41

64


Heny Yuningrum TKI membeli Rp dengan $

Bank lokal

Konsumen lain membeli $ dengan DM

Bank-bank utama dlm pasar antar bank

Broker saham

- International Money Market (IMM) - London International Financial Future Exchange (LIFFE) - Philadelphia Stock Exchange (PSE)

Gambar 1 Alur Terjadinya Pertukaran Mata Uang Asing Secara tidak langsung struktur valas digambarkan seperti tersebut. Bank-bank local atau bankbank kecil tidak bertransaksi secara langsung dengan pasar antar bank, melainkan mereka memiliki net work dengan bank besar atau dengan kantor cabangnya di Negara tersebut. Demikian pula dengan nasabah, mereka bertransaksi dengan local bank yang selanjutnya diteruskan ke kantor pusatnya atau dengan major bank. Alur yang terjadi untuk TKI adalah sebagai berikut: TKI yang telah menerima gaji dengan mata uang di Negara tersebut (missal : dollar) akan ditukar rupiah untuk kepentingannya. TKI datang ke bank lokal untuk kegiatan: mentransfer, menabung, menukar, atau membayar kredit. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung maka akan terjadi pertukaran mata uang antar 2 negara. Sumber permintaan akan valas menurut Soedijono adalah sebagai berikut :9 (1) Para importer barang dan jasa, (2) Para investor dalam negeri yang membutuhkan valas untuk menyelesaikan kewajibankewajibannya, (3) Para debitur dalam negeri yang membutuhkan valas untuk melunasi kewajibankewajiban luar negeri, (4) Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar deviden, (5) Rumahrumah tangga yang membutuhkan valas untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar ke luar negeri, (6) Pemerintah yang membutuhkan valas untuk membiayai perwakilan-perwakilannya di luar negeri, untuk membayar hutang-hutang luar negerinya yang telah jatuh tempo, membayar bunga dan (7) Para spekulan. Pada dasarnya fungsi-fungsi pokok bank devisa adalah (1) Melaksanakan transfer pembayaran internasional, (2) Menyediakan kredit untuk membiayai transaksi-transaksi ekonomi internasional dan (3) Menanggung resiko perubahan kurs valuta asing. Adapun bagan alur penerimaan valas oleh bank Indonesia dijelaskan pada gambar 2 Konsumen (TKI) membeli Rupiah dg Dollar

Bank local di Negara X

Financial center (mis:LIFFE)

Bank local di Indonesia

Pertukaran mata uang asing (valas) masuk dalam akun Laporan Surplus/Defisit Bank Indonesia, atas nama penerimaan pengelolaan valas

Bank Indonesia

Gambar 2 Bagan Alur Penerimaan Valas Oleh Bank Indonesia Nomor 1I / Edisi II / November 2010

65

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Pada bagan penerimaan valas tersebut masuk dalam Laporan Surplus/Defisit Bank Indonesia. Yang kemudian penerimaan valas tersebut akan dikelola untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Penerimaan valas yang dimaksud disini adalah keuntungan dalam menjual / membeli mata uang asing dengan mata uang lokal atau sebaliknya. Penggunaan devisa tersebut digunakan untuk : (1) Membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, (2) Membayar barang-arang impor dari luar negeri, (3) Membiayai kedutaan / konsultan di luar negeri (4) Membayar hutang luar negeri, (5) Membayar bunga atas pinjaman luar negeri, (6) Membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri dan (7) Membiayai pengiriman misi kebudayaan / kesenian / kontingen olah raga ke luar negeri. Seandainya terjadi perjalanan ke luar negeri untuk tujuan kenegaraan maka perjalanannya dibiayai dari devisa, duta dan konsultan yang bekerja di luar negeri juga digaji dari penerimaan devisa, hutang luar negeri juga dibiayai devisa. Dimana hutang luar negeri misalnya dipakai untuk mendirikan sekolah, gedung pemerintahan, membangun jembatan ddan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang dapat terpenuhi tersebut tanpa disadari salah satunya berkat jasa para TKI. Seharusnya jika terjadi ketidak adilan atau kekerasan oleh para TKI kita harus membantu semaksimal mungkin. Sebagai seorang muslim jika salah satu saudaranya terkena musibah sebaiknya menolong, melindungi atau mengeluarkannya dari persoalan yang menghimpitnya. Apalagi kita merasakan jerih keringatnya. Pihak Negara sebaiknya memberikan jaminan keamanan sebagai realisasi undangundang yang telah dibuat. Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan (jasa) yang pokok mudah dipahami, sebab tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib, seperti kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalah secara Islami, termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam, tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ini semua, maka negara haruslah memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw.:

“Barang siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memilliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (Al-Hadis). Adapun dalil bahwa yang menjamin terpenuhinya adanya keamanan tersebut adalah tindakan Rasulullah saw. yang bertindak sebagai kepala negara yang memberikan keamanan kepada setiap warga negara (muslim dan kafir dzimmi) sebagaimana sabdanya :

“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah melakukannya (masuk Islam atau tunduk pada aturan Islam), maka terpelihara olehku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan jalan yang hak. Adapun hisabnya terserah kepada Allah” (HR Bukhari, Muslim, dan pemilik sunan yang empat).

9

66

Soedijono R, Prof, Dr, M.B.A, Ekonomika Keuangan Internasional, UPP AMP YKPN, 2004, hal 54.


Heny Yuningrum Sedangkan menurut Wisnu mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan jalan menerapkan aturan yang tegas kepada siapa saja yang akan mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta orang lain. Sebagai gambaran, siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa orang lain, yakni dengan jalan membunuh orang lain, maka orang tersebut menurut hukum Islam harus dikenakan sanksi berupa qishash, yakni hukum balasan yang setimpal kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Termasuk di dalamnya keamanan harta milik pekerja dari upah yang seharusnya mereka miliki, serta keamanan harta milik pengusaha dari perusahaan dan aset yang mereka miliki.10 Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa pangan, sandang, dan papan. Demikian pula Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban negara, serta bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkannya berdasarkan syariat Islam. Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengangguran diharapkan akan berkurang karena ketersediaan lapangan kerja dapat di atasi; masalah buruh wanita dan pekerja di bawah umur tidak akan muncul karena mereka tidak perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula permasalahan tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan pekerja. Termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang menjadi hak pekerja dapat diberikan bahkan kekerasan dalam bekerja tidak akan terjadi. Kasus-kasus yang terjadi pada para TKI tidak akan terjadi jika semua manusia mengetahui syariat islam. Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku:11 1. Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT: “Dan orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali.” (Qs. an-Nûr [24]: 4-5). 2. Membunuh, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Qs. al-Baqarah [2]: 179). 3. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi. 4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 10

Ibid Farid Ma’ruf, dalam Asri Supatmiati, Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Februari 2, 2007 baitijannati.wordpress.com 11


67

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. 5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal. 6. Penghinaan. Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun. Seandainya direnungkan kasus kekerasan TKI dapat terjadi juga ada latar belakang masalahnya. Menurut AnneAhira12 dalam blogspot-nya mengungkapkan bahwa kekerasan para TKI terjadi bersumber dari: Pertama, Tingkat kemampuan komunikasi yang kurang. Dalam hal ini yang kita maksdukan adalah tingkat kemampuan berbahasa bagi TKI. Seringkali kita mendapati kenyataan bahwa TKI belum menguasai betul bahasa ibu, dimana dia akan bekerja. Mereka tidak memahami bahasa majikannya. Akibat kondisi ini, maka seringkali terjadi kesalahan komunikasi dan persepsi untuk hal yang harus dikerjakan di rumah majikan. Akibatnya, hal tersebut menumbuhkan rasa kecewa dan akhirnya dapat menyebabkan kasus kekerasan TKI tersebut. Kedua, Tingkat kemampuan kerja yang kurang. Ada juga, kasus kekerasan yang diawali karena ketidakmampuan TKI untuk mengerjakan bidang kerjanya. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah kerjanya secara baik. Kriteria tenaga kerja yang disampaikan oleh pengadaan tenaga kerja dengan kenyataan tidak sama. Hal ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.Oleh karena itulah, maka ke depannya untuk proses pengiriman tenaga kerja harus dilakukan dengan memberikan keterampilan yang aplikatif bagi TKI, dan selanjutnya memberikan pelatihan yang memadai bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tingkat kemampuan teknis seharusnya diberikan kepada TKI yang hendak dikirimkan dan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya tersebut. Ketiga, Bidang garapan yang tidak sama dengan kemampuan. Ini juga seringkali menjadi penyebab kasus kekerasan TKI, bahwa mereka diberi pekerjaan yang sama sekali tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jika mereka sebelum berangkat diberi bekal keterampilan, ternyata keterampilan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus ditanganinya. Tentunya jika hal ini dilakukan, maka pekerjaan yang dikerjakan tidak dapat dikerjakan sesuai dengan target pencapaian. Bahkan, mungkin kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan terjadilah kasus kekerasan TKI.

12

68

Anneahira.Com, Menangani Kasus Kekerasan Tki Dan Penanganannya Harus Tuntas


Heny Yuningrum KESIMPULAN Kekerasan tidak akan terjadi jika semua pihak mengetahui sebab dan akibat, dampak kejadian dan hukuman pelaku. Tujuan tulisan ini adalah supaya pembaca khususnya masyarakat, pemerintah maupun pihak lain yang terkait persoalan TKI dapat mengetahui sumber devisa Negara, kegunaan / manfaat devisa, hukuman atas pelaku kekerasan bagi seorang pekerja khususnya TKI. Agama telah menelaah semua urusan di dunia baik itu langkah menghormati diri sendiri maupun orang lain.


69

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam DAFTAR PUSTAKA Anneahira.Com, Menangani Kasus Kekerasan Tki Dan Penanganannya Harus Tuntas Farid Ma’ruf, Dalam Asri Supatmiati, Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Februari 2, 200,7 Baitijannati.Wordpress.Com Laporan Badan Pusat Statistik Laporan BP2TKI Tahun 2009, Tabel Pengiriman Tki Ke Luar Negeri. Laporan BP2TKI Tahun 2010 Laporan Bank Indonesia, Penerimaan Devisa Indonesia Tahun2008 Dan 2009. Laporan Kemenbudpar UU Ketenagakerjaan (UU No.3/1992) Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Serta Pp Bank Indonesia No : Nomor : 1 / 9 /Pbi/1999 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank. Shapiro, 1996, Dalam M. Faisal, Smi, Msm, Manajemen Keuangan Internasional, Penerbit Salemba Empat, 2001 Soedijono R, Prof, Dr, M.B.A, Ekonomika Keuangan Internasional, Upp Amp Ykpn, 2004 Wisnu Sudibyo, Wisnusudibjo.Wordpress.Com/. Syariat Islam Dalam Pemikiran Umat Qs Al-Anfal : 41 Qs. An-Nisa’: 173

70


POLEMIK TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI SUMBER DEVISA NEGARA (Problematika Tenaga Kerja Indonesia Dari Segi Islami)

Recommend Documents