POLA BARU PEMBUKAAN PROGRAM STUDI Menindak
lanjtuti
surat
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Islam
Nomor
1707/DJ.I/Dt.I.IV. pp. 009/5/2016, tanggal 25 Mei 2016, dan berkenaan pula dengan masih tingginya animo masyarakat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Keagamaan dan mengembangkan atau menambah program studi di Wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten, maka Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten menginisiasi untuk hal itu, kepada masyarakat/lembaga yang berkepetingan untuk itu, sebelum adanya keputusan baru tentang proses
da
mekanisme
dikeluarkan
oleh
Kemeneterian
Agama,
bahwa
bagi
masyarakat/lembaga, yang berminat untuk mendidrian PTKIS, atau pengembangan program Studi, yaitu: 1. Acuan dasar proses dan mekanisme administrasi pendirian, PTKIS/pengembangan program sudi tetap megacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, nomor DJ. I/441/420/2010, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam; 2. Untuk memenuhi standar minimum
akerditasi megacu pada Surat BAN PT, nomor
176/LL/2016., tanggal 26 Januari 2016; perihal persyaratan minimum Akreditasi.
Dengan Memerhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi - Pasal 33 ayat (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- Pasal 60 ayat (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
PANDUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, nomor DJ. I/441/420/2010) I. TUJUAN: 1. Memudahkan pengajuan pembukaan program studi dilingkungan Kementrian Agama. 2. Memudahkan proses penilaian proposal pembukaan Program Studi 3. Meningkatkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pembukaan Program Studi 4. Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. II. Ruang Lingkup 1. Lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Agama Islam 2. Badan penyelenggara pendidikan tinggi Swasta 3. Badan hukum penyelenggara penyelenggara pendidikan lainnya. III. Acuan: 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Th. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 TAHUN 1999 tentang perguruan tinggi 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi 6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 7. Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tentang pembukaan Program Studi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 234/U/2000 tentang pedoman Pendirian Perguruan Tinggi IV. Sarana: 1 Pembukaan program studi yang telah ditetapkan 2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia 3 Prospek pekerjaan bagi lulusan 4 Sumber pendanaan 5 Lokasi Perguruan Tinggi 6 Lingkungan Perguruan Tinggi V. Prosedur 1. Pengajuan Proposal Pembukaan program Pengusul menyampaikan proposal pembukaan program studi kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Menteri Agama Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2003 Pengajuan proposal pembukaan program studi harus dilampiri a. Studi kelayakan b. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta c. Akte notaries pendirian BP- PTAI (Badan Penyelenggara PTAI ) d. Statuta/AD-ART PTAI e. Surat keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP- PTAI f. Sertifikat tanah dan sarana pisik lainnya g. Sertifikat akreditasi program studi yang sudah ada h. Sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT 2. Dasar Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Direktorat jenderal Pendidkan Islam memberikan pertimbangan kepada pengusul tentang kemungkinan prsetujuan dan penolakan pembukaan program studi baru.Pertimbangan dimaksud didasarkan pada hasil penelaahan akademik, pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan yang meliputi: a. Pemenuhan persyaratan pembukaan program studi dengan perhatian khusus pada ketersediaan tenaga, dana dan sarana diatas standar minimal b. Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu c. Pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan jenis program studi yang diselenggarakan serta daya dukung stakeholder di wilayah yang bersangkutan d. Pengembamgan bidang ilmu yang strategis dengan tidak membuka program studi yang telah dianggap mencukupi kebutuhan. e. Akreditasi Oleh BAN PT berdasar UU No12 tahun 20112 (pasal 55 ayat 4) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Menteri Agama, memberikan izin penyelenggaraan program studi Baru setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan lampiran-lampiran pendukungnya. 3. Penyerahan SK. Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyerahkan surat keputusan penyelenggaraan program studi baru dengan cara mengundang pengusul . Penyerahan surat keputusan itu disertai dengan penandatanganan komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi agama islam yang bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Flow Chart (Diagram Alir Prosedur) Pengajuan Pendirian PTKAI Pengusul Mengajukan Minat Pendirian PTKAI ke Ditjen Pendis Jawaban Ditjen Ya
Tid ak
Berhenti
Untuk dilanjutkan dengan usul pendirian dilengkapi dengan lampiran sesuai ketentuan
Jawaban Ditjen
Tidak Lengkap Dikembalikan (dapat mengajukan pada tahun berikutnya)
Tid ak
Ya DESK Evaluasi dan Visitasi untuk Rekomendasi Persetujuan Pendirian
Penetapan Pendirian Penandatanganan komitmen taat asas dan taat aturan serta penyerahan SK Izin Operasional
Tidak Lolos Dikembalikan (dapat mengajukan pada tahun berikutnya)
Tid ak Akreditasi Oleh BAN PT berdasar UU No12 tahun 20112 (pasal 55 ayat 4)
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan PTAI oleh Ditjen Pendis dan KOPERTAIS
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1707/DJ.I/Dt.I.IV. pp. 009/5/2016, tanggal 25 Mei 2016, - Surat BAN PT, nomor 176/LL/2016., tanggal 26 Januari 2016; (dapat digunakan sebagai alternatif dalam rangka menunggu sampai ada ketetuan baru)
