KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK. 696/Menhut-II/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2013; b. bahwa berdasarkan laporan hasil kesepakatan Panja A pada pembahasan RUU APBN TA.2013 tanggal 27 September 2012 antara Pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) disepakati target PNBP sektor kehutanan Tahun 2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2013; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 7.Peraturan...
-27. 8.
9. 10. 11.
12.
13.
14.
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
Memperhatikan : Berita Acara Nomor 900/1179/Keuda tanggal 8 Oktober 2012 tentang Rapat Konsultasi Menteri Teknis dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Penghasil Tahun 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2013. KESATU
:
Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan ditetapkan berdasarkan rencana produksi hasil hutan di daerah yang bersangkutan dengan perhitungan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) tahun 2013. KETIGA...
-3KETIGA
:
Penghitungan Penerimaan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagai berikut: a. perkiraan Penerimaan PSDH, dihitung dari target produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu dikalikan tarif PSDH yang berlaku dikalikan Harga Patokan; b. perkiraan Penerimaan DR, dihitung dari target produksi hasil hutan kayu dikalikan tarif DR yang berlaku; c. perkiraan Penerimaan IIUPH untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan tarif IIUPH; d. perkiraan penerimaan IIUPH untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-Restorasi Ekosistem) dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan besarnya tarif IIUPH dikalikan dengan jangka waktu pemanfaatan.
KEEMPAT :
Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan berdasarkan realisasi setoran penerimaan PSDH, DR dan IIUPH tahun anggaran berjalan.
KELIMA :
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.266/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2012 Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. KRISNA RYA
ttd. ZULKIFLI HASAN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; 4. Gubernur yang bersangkutan; 5. Bupati/Walikota yang bersangkutan; 6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan. SK-DAERAH PENGHASIL/E/PERMENHUT-TARI
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK. 696/MENHUT-II/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2013 NO
KABUPATEN PENGHASIL
1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
Provinsi NAD Kab. Aceh Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Singkil Kota Langsa Kab. Aceh Barat Daya Kab. Nagam Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah
45,191,594.95 57,595,868.62 135,159,630.33 126,305,382.82 21,315,826.52 36,738,510.51 112,047,570.20 1,990,410.25 8,067,026.33 42,552,906.57 177,234,897.89
93,844,410.59 115,391,211.08 564,872,995.78 231,672,044.91 54,555,496.31 44,814,882.28 35,229,670.07 2,958,001.34 18,370,436.83 61,130,453.62 411,260,397.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH I
764,199,625.00
1,634,100,000.00
0.00
II
Provinsi Sumatera Utara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Simalungun Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Padang Lawas Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Labuhanbatu Selatan
7,352,760,904.00 4,255,433,538.00 518,757,220.00 4,257,433,538.08 397,329,404.00 4,039,328,754.72 4,528,946,080.00 2,472,241,112.00 5,505,847,562.00 12,159,104,762.00 90,561,734.00 1,633,692,754.30
5,859,926,083.84 0.00 0.00 5,122,881,319.34 0.00 3,999,563,008.73 6,136,518,256.64 9,163,235,453.26 0.00 16,089,790,561.36 0.00 34,353,861.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH II Provinsi Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Lima Puluh Kota Kab. Solok Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kota Sawahlunto Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat
47,211,437,363.10
46,406,268,544.39
0.00
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120,235,680.00 41,515,200.00 2,520,000.00 41,074,590.00 583,560,000.00 59,880,000.00 1,982,900,000.00 6,990,780,000.00 51,408,000.00 1,191,291,000.00 5,055,636,240.00 772,800,000.00
147,713,940.00 41,266,500.00 3,843,000.00 42,822,000.00 594,750.00 58,560,000.00 2,518,080,000.00 7,338,300,000.00 0.00 1,520,318,250.00 6,587,643,699.00 862,845,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH III
16,893,600,710.00
19,121,987,139.00
0.00
NO
KABUPATEN PENGHASIL PSDH 3
PNBP DR 4
1 IV
2 Provinsi Jambi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Bungo Kab. Merangin Kab. Sarolangun Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Kota Jambi
4,177,969,840.00 3,610,145,000.00 3,691,552,578.88 648,905,250.00 1,638,924,350.00 43,316,453,521.25 3,121,300,000.00 2,953,448,115.63 15,960,000.00
873,580,512.00 0.00 5,274,286,188.00 924,150,000.00 2,525,400,000.00 64,137,000,396.00 3,550,200,000.00 117,089,805.00 23,424,000.00
JUMLAH IV
63,174,658,655.75
77,425,130,901.00
691,600.00
IIUPH 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691,600.00 0.00 0.00
V
Provinsi Sumatera Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2,762,418,750.00 381,599,500.00 2,760,473,000.00 847,073,000.00 1,571,901,500.00 10,097,383,480.00 24,477,887,472.50 234,000,000.00
1,979,145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,474,508,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH V
43,132,736,702.50
25,453,653,000.00
0.00
Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Dumai Kab. Kepulauan Meranti
5,339,016,955.00 110,405,095,525.38 8,751,086,973.75 7,451,835,000.00 25,583,498,750.00 5,896,938,015.25 4,009,776,440.00 22,376,956,125.00 4,619,491,782.50 39,933,296,535.00 27,421,129,952.12
0.00 115,172,698,438.34 9,528,979,381.58 144,188,918,074.39 1,148,947,200.00 7,114,604,414.00 4,503,279,536.65 5,948,909,100.00 3,504,463,606.04 48,128,487,984.00 3,504,463,606.04
0.00 286,000,000.00 273,000,000.00 0.00 221,000,000.00 0.00 0.00 285,308,400.00 234,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH VI
261,788,122,054.00
342,743,751,341.04
1,299,308,400.00
74,175,700.63 929,927,026.45 66,306,201.46 462,039,351.58 116,876,719.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,649,325,000.00
0.00
0.00
VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VII 1 2 3 4 5
Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Kaur Kab. Seluma JUMLAH VII
VIII
Provinsi Lampung
1 2 3
Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Mesuji
799,460,025.00 520,990,000.00 3,562,343,200.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
JUMLAH VIII
4,882,793,225.00
0.00
0.00
NO
KABUPATEN PENGHASIL PSDH 3
1 IX
2 Provinsi Bangka Belitung
1 2 3 4
Kab Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat
44,944,546.30 241,850,017.06 78,126,188.70 82,491,835.94
JUMLAH IX
447,412,588.00
X
Provinsi Jawa Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kab. Ciamis Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kota. Indramayu Kab. Majalengka Kota Banjar Kab. Bandung Barat JUMLAH X
PNBP DR 4
IIUPH 5
31,160,745.33 253,067,531.97 177,226,254.78 209,675,407.92 671,129,940.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,723,896,940.00 173,518,240.00 2,984,470,872.00 7,003,192,788.00 25,177,328.00 460,480,496.00 174,830,512.00 31,219,760.00 590,873,200.00 94,080,000.00 650,693,360.00 45,315,328.00 220,724,682.00 752,610,000.00 242,224,104.00 760,100,000.00 40,479,064.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,973,886,674.00
0.00
0.00
XI
Provinsi Banten
1 2
Kab. Pandeglang Kab. Lebak
3,528,482,981.97 304,216,395.53
0.00 0.00
0.00 0.00
JUMLAH XI
3,832,699,377.50
0.00
0.00
53,168,703.00 2,638,476,022.00 12,768,307.20 6,416,991,462.00 197,776,364.40 4,527,912,348.00 3,522,701,975.40 3,082,971,387.60 1,917,122,227.20 32,405,065.20 3,542,937,350.40 565,816,669.20 7,791,314,621.40 32,011,283,661.00 238,283,987.40 899,119,076.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XII
Provinsi Jawa Tengah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap
NO 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
KABUPATEN PENGHASIL 2 Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Semarang
PSDH 3 29,769,276.60 221,556,979.80 193,925,500.20 446,355,547.20 106,086,427.20 116,517,166.20 139,661,310.60 3,691,242.00 1,083,953,775.60 26,386,898.40 5,610,124.80 240,435,588.60 25,494,555.60
JUMLAH XII
PNBP DR 4
IIUPH 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70,090,493,620.60
0.00
0.00
XIII
Provinsi Jawa Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kab. Gresik Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Sumenep Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kota Batu
2,244,375.00 198,765,866.25 1,013,957,955.00 1,003,016,227.50 282,881,686.50 453,748,434.75 22,206,028,657.69 8,194,148,688.00 1,439,199,906.75 47,276,223.75 1,788,426,391.50 1,630,563,149.25 1,293,067,125.00 1,063,280,094.75 2,861,521,311.00 228,497,314.50 815,572,818.00 7,349,673,183.75 4,831,780,286.25 48,767,105.25 458,623,572.75 4,744,026.00 5,532,275,256.75 5,003,820,832.50 3,286,993,263.75 4,562,186.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XIII
71,043,435,939.09
0.00
5,376,773,500.00 97,733,983,245.00 9,891,695,975.00 5,562,832,892.50 35,859,224,745.00 5,426,023,880.00 19,328,761,815.00 53,020,745,632.50 384,290,000.00 232,584,331,685.00
2,438,511,600.00 18,782,310,134.00 9,075,021,057.00 6,027,422,231.00 51,812,793,660.00 9,561,075,096.00 18,959,665,499.00 75,784,309,805.00 0.00 192,441,109,082.00
XIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provinsi Kalimantan Barat Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Kubu Raya Kab. Sekadau JUMLAH XIV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO 1 XV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KABUPATEN PENGHASIL PSDH 3
PNBP DR 4
13,175,139,695.00 42,077,493,750.00 2,367,150,000.00 23,839,121,315.00 6,712,606,950.00 33,147,368,125.00 41,340,701,895.00 29,172,847,380.00 15,372,000,000.00 38,289,896,310.00
13,522,158,499.50 36,254,045,362.50 2,766,960,000.00 24,606,314,244.75 7,155,006,925.50 34,257,462,750.00 43,767,093,069.00 24,433,204,868.10 16,400,002,500.00 39,411,774,381.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245,494,325,420.00
242,574,022,600.35
0.00
655,215,000.00 4,366,515,951.60 2,212,378,181.20 7,808,036,280.00 7,815,500.00
0.00 4,096,080,008.00 1,178,774,391.25 8,462,785,500.00 357,878,125.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,049,960,912.80
14,095,518,024.25
0.00
10,114,950,000.00 5,851,472,742.50 34,038,820,650.00 71,823,325,000.00 53,885,607,302.00 20,709,743,750.00 84,154,416,000.00 36,732,880,260.00 5,834,375,000.00 31,858,500,000.00
13,076,498,308.43 7,178,117,908.17 40,062,437,573.70 88,948,980,000.00 25,003,473,351.00 24,932,011,500.00 105,992,114,040.00 41,827,942,083.65 4,018,680,000.00 47,530,431,000.00
4,750,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
355,004,090,704.50
398,570,685,764.95
11,250,000,000.00
Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan
163,275,000.00 2,957,477,449.50 287,175,000.00 163,275,000.00
141,825,000.00 3,034,529,973.00 283,650,000.00 141,825,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XVIII
3,571,202,449.50
3,601,829,973.00
0.00
Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara
82,800,000.00 720,000,000.00 99,000,000.00 81,000,000.00
105,682,500.00 832,650,000.00 173,850,000.00 139,995,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XIX
982,800,000.00
1,252,177,500.00
0.00
2 Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Murung Raya JUMLAH XV
XVI 1 2 3 4 5
Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut Kab. Tabalong Kab. Kota Baru Kab. Tanah Bumbu Ka. Batola JUMLAH XVI
XVII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IIUPH 5
Provinsi Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Paser Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung JUMLAH XVII
XVIII Provinsi Sulawesi Utara 1 2 3 4
XIX 1 2 3 4
NO 1 XX 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KABUPATEN PENGHASIL 2 Provinsi Sulawesi Tengah
1,028,982,500.00 825,095,250.00 710,468,500.00 2,087,463,472.50 1,557,717,000.00 329,311,955.00 1,367,758,516.25 421,646,750.00 109,191,600.00
826,800,000.00 708,727,500.00 696,735,000.00 2,820,343,500.00 1,826,662,500.00 262,119,000.00 1,071,806,775.00 374,010,000.00 31,200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XX
8,437,635,543.75
8,618,404,275.00
0.00
178,576,854.75 44,886,765.00 433,582,121.00 267,961,375.50 6,088,122.25 8,994,721.75 99,758,207.50 33,587,480.85 30,145,137.75 38,548,284.95 291,132,729.13
133,095,280.87 1,519,150.08 676,241,644.72 281,656,016.15 8,510,320.00 88,724,459.61 0.00 45,124,451.90 88,494,941.08 606,852,658.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,433,261,800.43
1,930,218,923.21
0.00
Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Kab. Sidrap Kab. Enrekang Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur
16,107,163.50 4,275,000.00 11,250,000.00 7,076,250.00 1,303,875.00 4,403,997.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XXII
44,416,285.50
Provinsi Sulawesi Tenggara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kab. Konawe Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kota Kendari Kab. Baubau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara JUMLAH XXI
1 2 3 4 5 6
XXIII 1 2 3 4
IIUPH 5
Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Toli Toli Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Kab. Tojounauna Kab. Sigi
XXI
XXII
PSDH 3
PNBP DR 4
Provinsi Sulawesi Selatan
0.00
0.00
Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat
0.00 174,372,326.00 14,215,326.00 579,955,088.00
443,912.82 3,494,724.98 3,191,149.79 211,438,595.41
0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XXIII
768,542,740.00
218,568,383.00
0.00
Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Buru Selatan
1,854,553,697.50 12,577,948,005.00 10,772,010,347.00 29,841,000.00 2,437,301,961.50 13,699,152,740.00
2,875,901,181.00 17,270,881,840.50 11,209,468,183.50 0.00 3,882,966,102.00 18,461,614,345.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XXIV
41,370,807,751.00
53,700,831,652.50
0.00
XXIV Provinsi Maluku 1 2 3 4 5 6
NO
KABUPATEN PENGHASIL
1 XXV
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PSDH 3
PNBP DR 4
19,047,600.00 12,730,857,976.65 16,356,329,676.23 17,973,134,989.26 29,302,218,000.00 18,788,535,051.00 28,235,858,008.05 315,193,230.00 6,941,484,000.00 21,120,203,159.55 3,465,000.00 10,395,000.00
0.00 30,345,137,592.00 11,127,481,438.50 14,132,864,361.00 17,812,305,000.00 18,432,067,714.50 45,663,598,288.50 0.00 0.00 24,138,729,283.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151,796,721,690.74
161,652,183,678.00
0.00
99,562,593.00 97,266,150.00 107,756,872.50 304,585,615.50
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kab. Pulau Morotai
524,504,085.00 1,544,400.00 1,250,780,004.00 437,499,000.00 1,141,200,000.00 208,620,000.00
4,491,311,813.00 0.00 11,879,667,345.00 3,930,190,808.00 10,339,500,000.00 1,947,211,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH XXVII
3,564,147,489.00
32,587,881,466.00
0.00
4,848,680 43,687,742 52,869,060
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
101,405,481.00
0.00
0.00
15,698,802,555.35 37,565,873,280.00 2,616,075,234.00 6,067,737,907.50 5,623,200,000.00 50,802,813,000.00 79,832,607,856.50 22,064,825,920.50 4,017,422,097.00 5,553,779,886.00
12,012,351,769.50 29,668,450,531.50 1,759,476,832.50 5,178,404,070.00 4,469,775,000.00 26,857,753,806.00 47,424,043,740.00 13,494,336,918.00 3,176,069,859.00 3,542,727,652.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229,843,137,736.85
147,583,390,179.00
0.00
IIUPH 5
Provinsi Papua Kab. Jayapura Kab. Merauke Kab. Nabire Kab. Mimika Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Membramo Raya Kab. Waropen Kab. Biak JUMLAH XXV
XXVI Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 2 3
Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Ende JUMLAH XXVI
XXVII Provinsi Maluku Utara
1 2 3 4 5 6
XXVIII Provinsi Kepulauan Riau 1 2 3
Kab. Karimun Kota Batam Kab. Lingga JUMLAH XXVIII
XXIX Provinsi Papua Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Fak Fak Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Kaimana Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wandama Kab. Tambarauw Kab. Maybrat JUMLAH XXIX
NO
KABUPATEN PENGHASIL
1
2
XXX 1 2 3 4
PNBP DR 4
PSDH 3
IIUPH 5
Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Kab. Mamasa Kab. Polewali Mandar JUMLAH XXX JUMLAH I S/D XXX
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
36,638,616.00 919,838,755.50 34,171,121.41 26,075,700.00 1,016,724,192.91 1,897,252,899,033.00
7,570,916.84 1,195,252,903.47 0.00 0.00 1,202,823,820.31 1,773,485,666,187.00 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Ttd.
Ttd. ZULKIFLI HASAN KRISNA RYA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,550,000,000.00
