PN

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN A. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

No.13/Pid.B/2011/PN.

Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan secara umum, dinyatakan yaitu: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.1 Menurut Lilik Mulyadi dengan berdasarkan pada visi teoretik dan praktik peradilan maka “putusan hakim” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.2 Salah satu putusan akhir adalah putusan pemidanaan,3 pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat 1 2

3

Pasal 1 angka 11 KUHAP Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta, Djambatan, 2004: Hal. 121. Pasal 193 ayat (1) KUHAP

41

memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika cukup alasan.4 Kedua, sedangkan terhadap lamanya pidana (“sentencing” atau “straftoemeting”) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim, penjatuhan pidana tersebut harus mempunyai dasar pertimbangan bagi hakim. Dalam skripsi ini Penulis mengambil analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin, Di Dalam Putusan Perkara No. 13/Pid.B/2011/PN. Marisa. Dari hasil penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Marisa mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan Putusan Atas Terdakwa Guslan Adam dengan Nomor 13/Pid.B/2011/PN , Sebagai pembanding maka penulis mengambil satu contoh Putusan dalam perkara yang sama dengan Putusan 25/Pid.B/2011/PN.Marisa, Terdakwa ARMAN MAKMUD. Hasil penelitian ditemukan fakta berbeda dengan posisi kasus yang sama dalam 2 putusan Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2011 dalam persidangan

4

Pasal 193 ayat (2) KUHAP

42

terdakwa GUSLAN ADAM dengan Nomor Putusan 13/Pid.B/2011/PN.MARISA dan Putusan Pengadilan Terdakwa ARMAN MAHMUD dengan Nomor Putusan 25/Pid.B/2011/PN.MARISA. Dalam Putusan Nomor : 13/Pid.B/2011/PN. Marisa, Hakim menjatuhkan Putusan Bersalah terhadap terdakwa GUSLAM ADAM, dengan Isi Putusan yg di putus Majelis Hakim sebagai berikut: Bahwa pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang di jelaskan dalam; Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan dalam Putusan Nomor : 13/Pid.B/2011/PN. Marisa; 1. Menyatakan Terdakwa Guslan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penutut Umum; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Guslan adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus di duga belum berumur 15 tahun atau belum waktunya dikawin 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 6. Menetapkan agar tetap ditahan Membebakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) - Hal-hal yang meringankan a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan c) Terdakwa menyesali perbuataannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; d) Terdakwa belum pernah dihukum 43

-

e) Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dan berperilaku dimasa yang akan datang. Hal-hal yang memberatkan a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama kesusilaan dan meresahkan masyarakat b) PerbuatanTerdakwa telah merusak masa depan saksi korban5

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa Pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di pandang telah adil dan patut, dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) tersebut bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin. dan ayat (2) KUHP, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 KUHP, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undangundang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Sedangkan dalam Posisi Kasus yang sama yang di persidangkan di Pengadilan Negeri Marisa dengan Putusan Nomor: 25/Pid.B/2011/PN.Marisa, Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Aayat (1) KUHP.

5

Isi Putusa pada Putusan Nomor: 13/Pid.B/2011/PN.MARISA

44

Demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan sekaligus untuk mengembangkan amanat yang terkandung dalam jiwa Undangundang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menayatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh,serasi,selaras, dan seimbang maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam kewenagannya secara ex officio terlepas dari atau tidaknya Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini dipersidangan akan membeikan pertimbangan mengenai perkara tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini: bahwa dalam tingkat Penyedikan, terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana persetubuhan/pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) dan atau Pasal 82 Undang-undang RI Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

(vide

Sp.Sidik/16/II/2010/RESKRIM

Surat Tertnggal

Perintah 18

Penyidikan

Februari

2011

Nomor dan

:

Surat

Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/26/II/2011/Sek-lmt tertanggal 28 Februari 2011); Dalam Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai rumusan yang berbunyi sebagai berikut: 1.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan adanya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling 45

2.

bayak Rp 300.000.000.00 (Tiga juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (Enam Puluh juta Rupiah); Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dan pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai rumusan yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun paling singkat 3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (Enam puluh juta Rupiah). Sedangkan Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak telah mengatur secara tersendiri mngenai Pidana Penjara dan Pidana Denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal terutama dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut; Pasal 26 Pidana penjara yang dapat dilakukan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; Pasal 28 1.

2. 3.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak Nakal paling banyak ½ (sati perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa; Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja; Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lam 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 9empat0 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;

Dengan demikian maka dalam perkara ini yang merupakan Perkara anak, ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disangkakan kepada tersangka tersebut dengan

46

memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang pengadilan anak harus dibaca dan memakai dengan pengertian sebagai berikut: Pasal 81: 1.

2.

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan 6 (enam) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah); Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan dengannya atau dengan orang lain;

Pasal 82 Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membjuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah dan paling sedikit Rp.30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); Setelah mempelajari secara cermat berkas perkara atas nama Terdakwa maka dapat diketahui bahwa pada pemeriksaan Tingkat Penyidikan, tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini dapat diketahui dari adanya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum serta Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum keduanya di cap jempol oleh tersangka. Dengan adanya Surat Pertanyaan tidak bersedia didampingi penasehat hukum serta Berita Acara penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum yang keduanya di cap jempol oleh tersangka tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi penolakan untuk damping Penasehat Hukum oleh tersangka maka seharusnya yang menandatangani atau menumbuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi penasehat hukum serta berita acara penolakan untuk di dampingi penasehat

47

hukum tersebut adalah orang tua atau wali yang sah dari tersangka dan bukan tersangka sendiri karena tersangka masih dibawah umur yang secara hukum dianggap tidak mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau wilayahnya yang sah sehingga dengan demikian maka surat pernyataan Tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum serta berita acara penolakan didampingi penasehat hukum yang keduanya di cap jempol oleh tersangka tersebut harus dinyatakan tidak sah karena mengadung cacat hukum. Seperti dijelaskan dalamPasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menetukan sebagai berikut : 1 Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini; 2 Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut diatas ikut dijadikan sebagai Legal reasoning bagi majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 Undag-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa: “Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentuan dalam Undang-undang ini” Ancaman pidana terhadap perbuatan yang disangkakan/ didakwakan kepada kepada tersangka/Terdakwa yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 51 Aayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal 56 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (tingkat pemeriksaan Penyidikan, penututan dan pemeriksaan persidangan), bagi tersangka/terdakwa wajib ditunjuk penasehat hukum, penunjukan mana harus dilakukan diawal Penyidikan terhadap Tersangka/terdakwa tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993); sifat imperative yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 48

merupakan penghargaan terhadap hak asasi Tersangka/Terdakwa dalam rangka menerapkan asas hukum Acara Pidana yaitu Asas Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, asas mana tidak bisa dikesampaikan dengan alasan bahwa Tersangka/Terdakwa tidak mau atau menolak untuk didampingi Penasehat Hukum; Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena telah terbukti bahwa pada pemeriksaan Tingkat Penyidikan ternyata tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka dalam Perkara ini harus dinyatakan tidak sah. Seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat karena penyidikan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak sah maka surat dakwaan dari penutut kejaksaan negeri marisa yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut juga harus dinyatakan Tidak dapat diterima Terdakwa ARMAN MAKMUD Alias LULU dinyatakan bebas dan tidak bersalah serta dibebaskan dari segala tuntutan tanpa ada alasan yang bisa di jabarkan di muka persidangan. Menurut Majelis Hakim Menyatakan Penuntutan dari penutut umum kejaksaan negeri Marisa terhadap Terdakwa Arman Makmud Alias lulu Tidak dapat di terima dan Memerintahkan kepada Penutut Umum Kejaksaan Negeri Marisa untuk memebebaaskan Terdakwa dari dalam tahanan di lembaga Pemasyarakatan Boalemo segera setelah putusan ini di ucapakan dan juga Membebankan biaya perkara kepada Negara6.

Dari uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara anak adalah fakta-fakta dan asas-asas dalam persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap

6

Isi Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2011/PN.MARISA

49

identitas terdakwa,pemeriksaan terhadap terdakwa, dan pertimbangan subyektif atau keyakinan hakim tersebutlah yang menjadi dasar dalam melakukan putusan7 B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2011/ PN.MARISA.

1.

Pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan fakta yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul seperti keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan. 2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis Pertimbangan yang bersifat non yuridis berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal terdiri dari beberapa faktor yaitu : 1. Filosofis Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan oreantasi yang di dasarkan atas tujuan yang telah digariskan UU No. 3 tahun 1997. 2. Sosiologis Berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal di peroleh dari data individu anak, keluarga, pendidikan kehidupan sosial serta kesimpulan pembimbing kemasyarakatan. Pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah di atur dalam pasal 56 sehingga laporan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. 7

Isi Putusan pada perkara pidana Putusan Nomor: 25/Pid.B/2011/PN.MARISA

50

3.

4.

Psikologis Faktor psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan sesuatu tindak pidana, dri aspek ini anak di kategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurnah selayaknya orang dewasa.untuk itu pertimbangan psikologi dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kriminologis Rendahnya penahanan masalah anak dikalangan hakim sebagaimana disyaratkan undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang meliputi pola asuh, perkembangan kejiwaan anak-anak. Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana..8

C. KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN Putusan

Pengadilan

Negeri

Marisa

Terhadap

Putusan

No.13/PID.B/2011/PN.MRS kasus yang penulis kemukakan bahwa putusan yang di ambil hakim adalah penjatuhan sanksi pidana karena terpenuhinya syarat-syarat penerapan dan seluruh unsur-unsur dari pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka Majelis Hakim berksimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan sesorang perempuan yang patut harus di duga belum berumur 15 tahun atau sebelum waktunya dikawin, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

8

Amar Putusan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2011/PN.

51

maupun sebagai alasan pemaaf, selain fakta bahwa terdakwa adalah seorang ANAK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya. Perbuatan terdakwa berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan yang memberikan dampak negative bagi masa depan saksi korban yang tidak dapat dikembalikan dalam keadaan seperti semula, serta timbulnya rasa malu bagi keluarga bagi saksi korban, maka demikian rasa keadilan, dan penulis pun berpendapat bahwa bentuk pemidanaan yang tepat adalah pidana pokok berupa Pidana Penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang-undang No. 3 Tahun 1997 mengenai penerapan pidana penjara bagi orang dewasa ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Sedangkan Putusan No.25/PID.B/2011/PN.MRS Mestinya Majelis Hakim menjatuhkan Saksi Pidana sebagai efek jerah terhadap terdakwa sebagaimana

penjatuhan

sanski

pidana

terhadap

Putusan

No.13/PID.B/2011/PN.MRS karena bagi masyarakat ini adalah ketidak adilan karena masa depan saksi korban yang tidak dapat dikembalikan dalam keadaan seperti semula, serta timbulnya rasa malu bagi keluarga bagi saksi korban dan perbuatan ini adalah pelanggaran kesusilaan.

52