PN

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, NOMOR: 03/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, DAN NOMOR: 21/PID.TIPIKOR/2012/PN.KDI )

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH : ATIKA WIRASTAMI NIM : 10340142 PEMBIMBING : 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum. 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014

ABSTRAK Hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu perkara mempunyai kebebasan konstitusional, sehingga antara hakim satu dengan yang lainnya memberikan putusan yang berbeda-beda walaupun menangani tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah perundang-undangan yang hanya menentukan maksimum dan minimumnya. Perbedaan penjatuhan sanksi inilah yang mengakibatkan timbulnya disparitas. Hal seperti ini juga terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kendari. Dari semua putusan mulai tahun 2010 hingga 2014, terdapat 3 putusan kasus yang tindak pidananya sama namun putusan yang berbeda, yaitu kasus dengan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., dan Nomor 21/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Yang menarik dari persoalan ini adalah ketiga putusan tersebut dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang sama, sehingga perlu untuk mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan dari terjadinya disparitas putusan pada ketiga perkara tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan berupa wawancara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor dan kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik yang dimana isi dibuat dan disusun secara sistematik dan menyeluruh. Analisis deskripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, motif, dan status sosial terdakwa. Kemudian setelah fakta-fakta persidangan disimpulkan kemudian diikuti dengan keyakinan Majelis Hakim hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kasus Tipikor ini. Terhadap ketiga kasus yang diteliti ini hakim dalam memutuskan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda sehingga muncul disparitas di dalam putusannya, ada beberapa alasan dalam hal ini yaitu, pertama, jarak antara minimal dan maksimal hukuman penjara terlampau jauh yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sehingga hakim bebas menetukan rentang waktu tersebut; Kedua, jumlah kerugian negara berbeda antara putusan nomor 01 dengan putusan nomor 03 dan 21; Ketiga, motif dan niat yang dilakukan diantara ketiga terdakwa berbeda-beda; Keempat, perbedaan usia; Kelima, sikap para terdakwa di dalam persidangan apakah mempermudah atau mempersulit; dan Keenam adanya perbedaan pendapat dari Majelis Hakim perihal pertanggungjawaban kerugian negara. Sehingga dengan ini kurang memberikan kriteria, ukuran dan landasan yang sama di antara para pelaku dalam perkara yang sama. Apalagi dalam ketiga kasus ini diserahkan kepada Majelis Hakim yang sama. Sehingga perbedaan putusan yang cukup berbeda terutama dilihat dari segi kerugian negara dan perihal uang pengganti ini sangat terlihat.

ii

ffi"ffi

13i{3 Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06/RO

ST]RAT PIRSETUJUAN SKRIPSY TUGAS

AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsr

Kepacla:

Yth. Dekan Fakultac Syeri'ah dan Hukum Universitas Islam Ncgeri Sunan Kalijaga Yoryakarta di Yogyakarta alaikum l{r. Wb Setelah membac4 meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudmi: Nama : Atika Wirastami NIM :10340142 Judul : Dispuitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasls Dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi dan Nomor: 2 I /Pid.Tipikor 12012 lPN.Kdi. Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Ifulftrm Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kmi mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Was s ol amu' al aikum Vr- Wb

As s al amu'

Yogyakarta, 04 November 2014

I\[IP. 19790105 200s01 2 003

lv

ffi nffi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PEBSETUJUAI\I SKRIPSU TUGAS

AKIIIR

Hal: Persetujuan Skdpsi Kepada:

Yth. Dekan X'akultas Sylri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoryakarta

Di Yogyakarta Assalamu' alaikum Wr. Wb Setelah membac4 meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Atika Wirastami

NIM Judul

:10340142 : Disparitas Putusan Hakiryr Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikotl20l3/PN-Kdi, Nomor: 03/Pid.Tipikor/20131PN-Kdi dan Nomor:

2/PN.Kdi. Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Huhm Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu 2

1

/Pid.Tipikori20

1

Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Was salamu' qlaikum Wr. Vb

Yogyakarta, 05 November 2014 Pernbimbing II

NIP:19750615

l': i':,, 1:'.

:,t,,,-::;

Aif]

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-O6IRO

PENGf,SAHAN SKBIPSUTUGAS AKHIR Nomor: UIN-02IK.IH-SKR/PP -009 1 17 61201 4 SkripsirTugas akhir dengan judul:

"Disparitas Putusan Haklm Dalam Tindak Pldana Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 0llPid.Tipikorl20l3lPN.Kdi., Nomor: 03/?id.Tipikor/2013/PN.Kdi., dan Nomo r: 2l lPid.Tipikor/2012lPN.Kdi.' Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama NIM

AtikaWirastami :1034AU2 Telah dimunaqasyahkan pada: 25 November 2Ol4 Nilai Munaqasyah :ADan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kahlaga Yogyakarta. :

TIM MUNAQASYAH:

NrP. 19790105 200s01 2 003

19800626

2009fi I

Drs. lWakhlus Munaiat" S.f[.. M.Hum mP. 19680202 199303 1003

002

Yogyakarta, 25 Novemb er 2A1 4 Kaliiaga Yogyakarfa Syd'ah dan Hukurn

f'EffiT

LH:ftI VI

“Man Shobaro Zhofiro” -barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia“Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukkan hati sendiri” (La Fontaine) “Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya- karena tak semuanya mudah dinikmati” (Charles Lamb) “Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan” (Hitopadesa)

vii

KATA PENGANTAR

‫بسن اهلل الرّحون الرّ حين‬ ‫صالة وا لسّال م على أشرف األنبياء والور سلين و على اله و‬ ّ ‫الحود هلل ربّ العا لوين وا ل‬ ‫صحبه أجوعين أهّا بعد‬ Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayahNya, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagaian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan selesainya skripsi ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Musa Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 6. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Penguji I yang telah ikhlas dan sepenuh hati memberikan waktu dan arahan dalam menyempurnakan skripsi ini.

viii

7. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah tulus ikhlas memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun. 9. Terima kasih kepada bapak Yon Efri, S.H., MH selaku Hakim Anggota AD HOC Tindak Pidana Korupsi, yang telah memberikan waktunya untuk di wawancarai dan atas segala bimbingan dan masukan yang membangun menyangkut penelitian untuk skripsi ini atau pun yang lainnya. 10. Kepada seluruh staff Pengadilan Negeri Klas IA Kendari Sulawesi Tenggara yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi ijin dan membantu dalam penelitian skripsi ini, 11. Untuk kedua orangtuaku tersayang, Ir. Sulaiman Ardian Suntoro, MP. dan Asmah Landu, S.H, yang tidak pernah hentinya mendoakan dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan studi ataupun yang lain. 12. Untuk kedua kakak ku Fidyah Ayu Saputri dan Arsyi Rezky Ramadhan, S.IP yang mendukung dan saling menasehati, serta adik-adik ku Addiniyah Nuzul Ramadhani dan Rozzy Rahmat Sulaiman yang menjadi penghiburku, dan juga keponakan ku yang pintar Rasya Fidra Maestro dan Faiz Kiswah Ahsan Hanif. 13. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan AVICENA 84 yang saling mendoakan dan mendukung dalam segala hal. Teruntuk kawan se kampung halaman Uchay, anak-anak kontrakan Putri, Vaya, Nida, Nina dan juga buat calon dokter Anti, Mumun, Ulay, bebh Ririn, Maya, Geng Seturan Atid, Ntie Moncud dan seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa di sebut satu persatu. 14. Teman-teman IH C (Hinda, Arda, Bang Umar, Bang Gilang, Ita, Ardy, dll) terima kasih atas bantuan kalian. Teman-teman se-angkatan IH 2010, terima kasih buat kalian semua.

ix

15. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 06 November 2014 Penyusun

Atika Wirastami

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

ABSTRAK ......................................................................................................

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................

iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

vi

MOTTO ..........................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................

8

D. Telaah Pustaka .........................................................................

9

E. Kerangka Teoretik ....................................................................

13

F. Metode Penelitian.....................................................................

23

G. Sistematika Penulisan...............................................................

26

BAB II

BAB III

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....................................................................

28

A. Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsurnya ...........................

28

B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi .....................................

42

C. Pemberian Pidana, Teori dan Tujuan Pemidanaan ..................

48

D. Disparitas Dalam Putusan Pidana ............................................

58

PUTUSAN

PERKARA

TINDAK

PIDANA

KORUPSI

YANG MENGANDUNG DISAPRITAS DI PENGADILAN TINDAK

PIDANA

KORUPSI

PADA

PENGADILAN

NEGERI KLAS IA KENDARI ...................................................

64

A. Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI ........................

64

B. Putusan Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI ........................

67

xi

C. Putusan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/PN.KDI ........................ BAB IV

DISPARITAS

DALAM

PUTUSAN

01/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI., 03/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI., 21/PID.TIPIKOR/2012/PN.KDI. TINDAK

PIDANA

KORUPSI

72

NOMOR: NOMOR:

DAN DI PADA

NOMOR: PENGADILAN PENGADILAN

NEGERI KLAS IA KENDARI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ....................................................................

78

A. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan .................................

78

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Yang Menimbulkan Disparitas Putusan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi .............................................................

83

C. Analisis Terhadap Munculnya Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ..................................................

92

PENUTUP .....................................................................................

101

A. Kesimpulan ..............................................................................

101

B. Saran .........................................................................................

104

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

106

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.1 Khususnya dalam sistem peradilan yang tidak pandang bulu apakah yang bersangkutan mempunyai kedudukan dalam masyarakat apa tidak. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (persumption of innocence). Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.2 Dalam KUHAP butir ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.3 Dalam UU Kehakiman diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan

1

Eni Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

2

http://m.hukumonline.com, “asas praduga tak bersalah”, diakses pada tanggal 23 April 2014 pada pukul 22:30 WIB. 3

Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 19.

1

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.4 Putusan pengadilan juga menganut pada asas persamaan di mata hukum (equality before the law), karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak Hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewewenang dalam memutus suatu perkara.5 Hal-hal yang disebutkan diatas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara kasus korupsi. Salah satu tindak pidana yang juga masuk dalam kategori tindak pidana luar biasa atau istimewa (extra ordinary crime)6. Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, menghambat perkembangan struktur pasar yang sehat, menghalangi kemampuan negara-negara berkembang untuk menarik investasi asing yang terbatas jumlahnya tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.7 Korupsi masih menjadi persoalan serius setiap Negara di seluruh dunia tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan Negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri

4

http://m.hukumonline.com, “asas praduga tak bersalah”, diakses pada tanggal 23 April 2014 pada pukul 22:30 WIB. 5

http://m.hukumonline.com, “Prof Ramly Dan Iequalty Before The Law”, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014 pada pukul 17:13 WIB. 6

A Dodri Azizy, Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Bandung: Teorgu, 2004), hlm. 149. 7

http://www.transparency-usa.org, “Standar Transparansi APEC Untuk Pengadaan di Indonesia : Dalam Tahap Pengerjaan”, diakses pada tanggal 16 Desember 2014 pada pukul 19:37 WIB.

2

ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan dilakukan, salah satunya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau mencegah korupsi, serta untuk menguatkan integritas di berbagai kegiatan pemerintah. Dengan ini juga maka korupsi secara resmi diakui sebagai kejahatan global yang serius, yang membutuhkan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasannya.8 Transparency International Indonesia yang merupakan bagian dari upaya global untuk memberantas korupsi, mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi 2014. Tahun ini Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan Indeks 34. Pada tahun 2013, posisi Indonesia ada di peringkat 114 dengan Indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia dari 175 negara adalah 43, sedangkan ASEAN 39.9 Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2014 terdapat 308 kasus. Sebagian besar tersangka adalah pejabat,

atau

pegawai

pemerintah

daerah dan kementerian.

Dibandingkan pada tahun 2013, peningkatan jumlah tersangka yang terbesar melibatkan jabatan kepala daerah.10

8

http://www.transparency-usa.org, “Standar Transparansi APEC Untuk Pengadaan di Indonesia : Dalam Tahap Pengerjaan”, diakses pada tanggal 16 Desember 2014 pada pukul 19:37 WIB. 9

Di ASEAN Indonesia menduduki posisi kelima setelah Singapura, Malysia, Thailand, dan Filipina dalam peringkat korupsi. Lihat di nasional.kompas.com, “Menanti Efek Jera Bagi Koruptor”, di akses pada tanggal 18 desember 2014 pada pukul 23:00 WIB. 10

Kepala Divisi Investigasi ICW, Tama S. Langkun, menyebutkan bahwa pada tahun 2013, jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 11 orang. Namun pada tahun 2014 jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 25 orang. Lihat di

3

Sangat memperihatinkan mengetahui bahwa korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pegawai pemerintahan daerah, karena uang anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang seharusnya untuk membangun daerah malah di korupsi. Seperti pada kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan

Negeri

Kendari

pada

Putusan

Nomor:

01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi,11 yang melibatkan Sekretaris sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPUD Kabupaten Konawe Selatan yang dimana menimbulkan kerugian Negara sebesar sekitar Rp. 2,3 Milyar, dan Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi12 sekretariat

DPRD

yang

Konawe

melibatkan Selatan

Bendahara dan

pengeluaran

juga

Nomor:

21/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi13 kasus korupsi yang melibatkan Sekwan DPRD Kabupaten Konawe Selatan ini merugikan Negara sekitar Rp. 518 juta. Putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang dikenai putusan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada

ketentuan

perundang-undangan

(ius

constitutum),

juga

mempertimbangkan nilai-nlai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas

www.swaranews.com, “Indeks Korupsi Indonesia Berada Di Peringkat 107 Dari 175 Negara”, di akses pada tanggal 18 desember 2014 pada pukul 23:00 WIB. 11

Untuk selanjutnya disebut Putusan I.

12

Untuk selanjunya disebut Putusan II.

13

Untuk selanjutnya disebut Putusan III.

4

dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan, sehingga kadang terjadi perbedaan didalam putusan hakim. Hal tersebut banyak terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan Tipikor, yang mana dikenal dengan istilah disparitas putusan (disparity of sentence).14 Disparitas pidana bisa diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan.15 Disparitas pidana juga bisa dianggap sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas.16 Pada hakekatnya, hakim dalam memutus perkara pasti akan ditemukan disparitas. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, dan juga hakim dapat memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapat pidana yang tepat.17 Berat atau ringan suatu putusan hakim juga diikuti oleh tuntutan dari Penuntut Umum, namun tidak kecil kemungkinan kalau nantinya hakim

14

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2, (Semarang: Alumni, 1992), hlm. 119.

15

Ibid, hlm. 199.

16

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 54. 17

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. Ke-5, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 118.

5

memberikan putusan lebih berat dari yang di tuntut oleh Jaksa, atau memutus hal-hal yang tidak dimohon, hal ini biasa disebut dengan ultra petita.18 Tapi dalam kenyataannya dewasa ini sudah jarang ditemukan kasus serupa khususnya mengenai kasus tindak pidana korupsi yang dimana seharusnya dikenai tuntutan yang seberat-beratnya karena telah merugikan seluruh aspek negara. Hal seperti ini yang nantinya bisa menimbulkan kecurigaan tentang adanya mafia peradilan didalamnya. Tersebarnya kasus korupsi diberbagai sektor pemerintahan tak terkecuali lembaga yudikatif yang dimana menyerang semua unsur penegakan hukum baik itu hakim, jaksa, polisi, advokat, panitera, pegawai peradilan, makelar perkara, para ahli hukum dari perguruan tinggi ataupun para pihak yang berperkara sekalipun tidak terlepas dari yang namanya korupsi, hal ini yang membuat pesimis tentang tegaknya peradilan, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Seperti dalam putusan kasus tindak pidana korupsi ini, ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum diikuti dengan putusan hakim yang lebih ringan. Di dalam putusan I Penuntut Umum menuntut pidana penjara 3 (tiga) tahun dari minimum penjara selama 1 (satu) tahun, yang kemudian putusannya menjadi 2 (dua) tahun penjara. Putusan II juga Penuntut Umum hanya menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dari minimum 1 tahun penjara yang kemudian putusan nya menjadi yang paling ringan yaitu penjara selama 1 (satu) tahun. Dan putusan III yang Penuntut Umum nya

18

http://www.kompas.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014 pada pukul 18:48 WIB.

6

menuntut 2 (dua) tahun penjara yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan di atas terdapat disparitas di dalam putusannya, meskipun tidak terlalu berbanding jauh dalam hal putusan pidana penjara, namun hal ini berbanding jauh apabila dilihat dari aspek kerugian negara. Dengan putusan sedemikian rendah tersebut juga bisa menimbulkan indikasi tentang adanya mafia peradilan terhadap ketiga kasus tersebut. Hingga nanti kedepannya, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Hal ini sangat mengganggu pula bagi Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) dan mengundang perhatian pembuat undang-undang (lembaga legislatif) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul Disparitas Putusan Dalam Tindak

Pidana

Korupsi

(Studi

Kasus

Dalam

Putusan

Nomor:

01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi

Dan

Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi. B. Rumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

7

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi, Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi? 2. Bagaimana analisis terhadap munculnya disparitas pemidanaan dalam kasus

tindak

pidana

korupsi

pada

putusan

Nomor:

01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi Dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan

rumusan

masalah

tersebut,

maka

penelitian

ini

mempunyai tujuan yaitu : 1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi. Dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga munculnya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi Dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi. Sedangkan manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah : 1. Segi Teoritis

8

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana saat ini khususnya terhadap kajian hukum yang berhubungan dengan hal-hal disparitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim khususnya untuk tindak pidana korupsi. 2. Segi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya, dikhususkan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan amar putusan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas.

D. Telaah Pustaka Setelah dilakukannya penelusuran terkait skripsi dengan judul Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Studi

Putusan

Nomor:

03/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi

01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi.,

dan

Nomor:

Nomor:

21/Pid.Tipikor/2012/P.Kdi),

penyusun belum menemukan hal tersebut dalam bentuk karya tulis, namun ada beberapa skripsi yang mengangkat tentang disparitas tetapi ditinjau dari segi yang berbeda. Adapun skripsi yang terlebih dahulu mengangkat tentang disparitas antara lain berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2001

9

Pengadilan Negeri Semarang) karya Wahyu Nugroho, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.19 Skripsi ini membahas mengenai bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dan melihat disparitas putusan hakim dari perspektif hukum Islam tersebut dan juga meminta pendapat dari pandangan para kalangan akademisi. Persamaan penelitiannya yaitu samasama meneliti suatu putusan apakah terdapat disparitas di dalamnya dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan juga bersifat yuridis dan non yuridis. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah pertama mengenai kasus yang diteliti penyusun adalah tentang korupsi, sedangkan skripsi karya Wahyu Nugroho tentang pencurian dengan pemberatan. Perspektif penelitian ditinjau dari hukum islam dan pendapat para kalangan akademisi, sedangkan penyusun hanya sebatas pertimbangan putusan majelis hakim. Karya tulis selanjutnya adalah berjudul “Permasalahan-Permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang” karya dari Marlya Retta Bangun, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.20 Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya disparitas

19

Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2001 Pengadilan Negeri Semarang)”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009. 20

Marlya Retta Bangun, “Permasalahan-Permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang”, skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2008.

10

dalam perkara tersebut dan dampak yang terjadi apabila ada disparitas didalamnya. Persamaan dengan skripsi yang diteliti penyusun adalah pertama; sama-sama mencari faktor hingga timbulnya disparitas dalam putusan majelis hakim, kedua; faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim seperti faktor tuntutan JPU, faktor yang melekat pada pelaku sendiri dan faktor yang bersumber dari hakim sendiri. Perbedaannya adalah pertama; pada skripsi Marlya Retta Bangun meneliti terhadap dampak yang diakibatkan oleh adanya disparitas dalam putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, sedangkan

penyusun

meneliti

tentang

pertimbangan

hakim

dalam

memutuskan suatu perkara, kedua; penyusun lebih mengkhususkan bahasan pada beberapa putusan Tipikor, sedangkan pada skripsi Marlya lebih umum kepada tindak pidana pembunuhan saja tanpa putusan yang lebih rinci, ketiga; skripsi Marlya dibatasi dengan dasar Pasal 338 KUHP, sedangkan batasan penelitian penyusun adalah pertimbangan hakim. Skripsi Agustina Reza Merdekwati yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo” ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan putusan Nomor 80.Pid.B/2008/PN.Wnsb tersebut apakah sudah sesuai dengan pengaturan Tindak Pidana Korupsi

11

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.21 Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah skripsi Agustina tidak meneliti tentang disapritas dalam putusannya dan hanya meneliti satu putusan majelis hakim dan tidak ada unsur perbandingan dengan putusan yang lain, sedangkan penyusun meneliti hal tersebut. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang kasus tindak pidana korupsi dan juga sama-sama menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Wonosobo dan diputuskan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Skripsi Hendra Setianto yang berjudul “Analisis Putusan Percobaan (Voorwaardelijke) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” ini membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan percobaan dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Semarang

dalam

menjatuhkan putusan percobaan.22 Persamaan pada skripsi ini dengan yang diteliti oleh penyusun adalah sama-sama membahas perihal pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. Perbedaannya yaitu pertama; Hendra Setianto

21

Agustina Reza Merdekawati, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. 22

Hendra Setianto, “Analisis Putusan Percobaan (Voorwaardelijke) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008.

12

hanya meneliti 1 putusan perkara sedangkan penyusun meneliti 3 putusan perkara, kedua; skripsi Hendra Setianto membahas perihal putusan percobaan sedangkan peneliti membahas tentang disparitas dalam putusan Majelis Hakim

E. Kerangka Teoretik Kasus korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh aparatur negara, kasus yang dimana hampir setiap negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Suatu tindak pidana yang menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan sangat merugikan kepentingan masyarakat.23 Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Tipikor adalah sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Tindak

Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dari Tindak Pidana Korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

23

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2. 24

Konsiderans Menimbang Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

13

yang diatur di dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan 24. Dalam proses penegakan hukum pidana yang apabila menyangkut penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku baik sebelum perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan dengan jalan mempengaruhi orang lain sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan pidana, atau dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud maka akan terkait dengan Pasal 15 dan 16 UU Tipikor dan juga Pasal 55 KUHP. Pasal tersebut secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan).25 Dalam kasus ini, deelneming berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.26 Dalam Pasal 15 UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Mengenai ancaman pidana orang yang turut serta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut

25

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Yogayakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 141. 26

Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hlm. 59.

14

orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.27 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur TIPIKOR adalah : 1. Setiap orang; 2. Secara melawan hukum; 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan Negara; Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur TIPIKOR adalah : 1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 27

http://m.hukumonline.com, “Tindak Pidana Korupsi”, diakses pada tanggal 30 Mei 2014 pada pukul 09:23 WIB.

15

5. Unsur dilakukan secara bersama-sama Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau turut melakukan dalam arti bersama-sama. Berdasarkan pasal ini orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu terbukti maka terbuktilah pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap unsur ini, yang dapat dihukum adalah mereka yang merupakan beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak seperti tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara dan pidana denda (pidana pokok). Selain memuat tentang pidana pokok bagi para pelaku tindak pidana korupsi, juga

16

terdapat pidana tambahan yaitu salah satunya pembayaran uang pengganti.28 Pemberian hukuman tambahan baru bisa diberikan apabila hukuman pokok sudah terlebih dahulu dijatuhkan.29 Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda tergantung bobot dan kualifikasi Tipikor yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan aturan KUHP yang hanya memberikan hukuman salah satu saja dalam suatu tindak pidana, penjara atau denda.30 Di dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Jadi untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu, dan pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, namun bukan hanya mengenai crime ataupun delictum, tapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.31 Pemberian pidana menurut Prof. Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana itulah

28

Perihal pembayaran uang pengganti terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 29 30

K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 44. Ibid, hlm. 45.

31

Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15.

17

yang dikenai pemidanaan atau sinonim dengan perkataan penghukuman, penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim.32 Perihal

dasar-dasar

dalam

penjatuhan

putusan,

hakim

dalam

pengambilan putusan dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila hal ini juga tidak diperoleh maka putusan yang dipilih adalah yang menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Dalam

hal

penjatuhan

putusan,

sebelumnya

harus

dilakukan

pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana diantaranya, Sistem Keyakinan Belaka (Conviction In Time)33, Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)34, Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk).35

32

PAF Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: CV Armico, 1984), hlm. 49.

33

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 252. 34

Ibid, hlm. 251.

35

Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 28

18

Dalam penelitian ini

lebih menggunakan

sistem pembuktian

berdasarkan Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijk). Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah berupa putusan pemidanaan (veroordeling). Dalam hal pemberian pidana dikenal 3 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana atau lebih dikenal dengan istilah teori pemidanaan, yaitu : a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Quia Peccatum/Rettributive/ Vergeldings Theorieen)36; b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utillitarian/Doel Theorieen/Ne Peccetur)37; c. Teori Gabungan atau Teori Integratif (Verenigings Theorieen)38. 36

Eni Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 57-58.

37

Ibid.

19

Selain itu, pada Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP 2005 telah menetapkan tujuan pemidaan, yaitu : 1. Pemidanaan bertujuan a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan; d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga pidana yang dijatuhkan akan membawa efek pencegahan baik bagi pelaku tindak pidana (prevecy special) maupun masyarakat pada umumnya (prevenncy general). Dalam menetapkan peraturan pidana dalam situasi konkret tersebut, hakim mempunyai kebebasan:39 1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan; 38

Ibid, hlm. 44.

39

Ibid. Hlm, 92

20

2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan; 3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti tersebut pada butir 1 dan 2, hakim dapat memilih apakah hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan tambahan atau hakim menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala hakim memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja. Hal ini akan lebih nyata jika Rancangan KUHP nasional telah menjelma dengan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Pada hakekatnya, hakim dalam memutuskan perkara pidana pasti akan ditemukan disparitas, hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan unutk memilih jenis pidana yang dikehendaki, dan juga hakim dapat memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanya sebatas maksimum dan minimumnya.40 Namun tetap, berat ringannya putusan hakim dalam suatu perkara pidana juga dipengaruhi oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan juga terhadap bukti dan saksi dalam perkara tersebut, keterangan terdakwa pun ikut berpengaruh didalamnya.

40

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 118.

21

Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai kategori, yakni disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan juga disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.41 Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas diantara lain : a. Bersumber dari hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial; b. Hal

yang

memberatkan

dan

meringankan

terdakwa

juga

merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim; c. Adanya batasan minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai jarak yang terlampau besar

menjadikan

problem

disparitas

pemidanaan

menjadi

mengemuka. Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan misalnya pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana penjara 41

http://www.metrosiantar.com, “Urgensi Pedoman Pemidanaan”, diakses pada tanggal 10 September 2014 pada pukul 16:11 WIB.

22

serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup” hal tersebut menunjukkan diperbolehkannya disparitas dalam penjatuhan pidana. Hal tersebut diperbolehkan sejauh berlandaskan yang beralasan (reasonable), yaitu dilandasi dengan filosofi atau tujuan yang sama, kriteria yang sama, penilaian atau ukuran yang sama dan pertimbangan hakim yang sama pula.42

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan berupa wawancara dengan Majelis Hakim khususnya yang memutuskan ketiga perkara yang akan diteliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kendari, dan didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam bentuk dan jenis berdasrkan peraturan yang berlaku. 2. Sifat Penelitian Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/menyeluruh dan sistematik. Data yang diperoleh berupa kata-kata dan adapun angka-angka disini sifatnya hanya sebagai penunjang. Analisis deskripsi ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek peneliti berdasarkan data dari variabel yang diperoleh

42

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52

23

dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.43 Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. 3. Jenis dan Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu dengan hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu diperoleh dari dokumen yang berupa majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundangundangan, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen atau berkasberkas yang diperoleh dari instansi setempat. 4. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

43

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.

126.

24

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara (Interview), yaitu mengadakan penggalian data dengan wawancara yang mendalam terhadap majelis hakim yang bersangkutan dengan masalah ini di Pengadilan Negeri Kendari. Penulis dalam hal ini menggunakan jenis wawancara bebas dan terpimpin. Peneliti mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa saja yang ditanyakan secara garis besar. 2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi

yang

mendukung

terhadap

penelitian

ini

(melakukan studi perpustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan). 5. Metode Analisi Data Terlebih dulu penyusun membandingkan 3 (tiga) putusan yang terdapat disparitas di dalamnya. Kemudian meneliti apa yang menjadi dasar sehingga terjadi disparitas dalam putusan tersebut yang dimana didukung dengan adanya berbagai macam data yang diperoleh penyusun baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian setelah data-data diperoleh dalam penelitian tersebut lalu digambarkan dan ditata

25

secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan yang berisi sub bab: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab kedua merupakan Bab perihal teori-teori disparitas pidana dalam putusan tindak pidana korupsi yang membahas mengenai: pengertian tindak pidana korupsi beserta unsur-unsurnya, sanksi pidana tindak pidana korupsi, pemberian pidana, teori dan tujuan pemidanaan, dan disparitas dalam putusan pidana. Bab ketiga merupakan Bab yang menjabarkan tentang ketiga putusan perkara tindak pidana korupsi yang mengandung disparitas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kendari. Bab keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan perihal Disparitas Dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.

Dan

Nomor:

21/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi.

Tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu terdiri atas penyebab terjadinya

26

disparitas, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disapritas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi, dan analisi terhadap munculnya disapritas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Bab kelima merupakan Bab Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran atas permasalahan yang ada yang penulis berikan.

27

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Dalam hal pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait, dan non yuridis yaitu alasan pemberat dan peringan, dan status sosial terdakwa. Kemudian, setelah fakta-fakta tersebut disimpulkan diikuti pula dengan keyakinan para Majelis Hakim. 2. Dari analisis yang dilakukan terhadap ketiga putusan ini merupakan korupsi yang “dilakukan secara bersama-sama” dengan tuntutan Pasal dari Jaksa Penuntut Umum yang sama yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan Majelis Hakim yang sama pula, meskipun menimbulkan kerugian Negara dengan nominal yang berbeda, namun tetap memiliki tingkat keseriusan yang sama, tetapi memiliki putusan yang cukup jauh berbeda dari masing-masing ketiga kasus ini. Putusan I, ringannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dicantumkan namun tidak diterapkannya Pasal 18 UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20

101

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan ini, menurut penulis hal tersebut agak mengesampingkan perihal fakta-fakta persidangan yang ada, banyaknya hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa lebih berat dan para majelis hakim untuk memberikan putusan yang tidak ringan kepada terdakwa. Berdasarakan fakta persidangan seharusnya menjadi acuan lebih majelis hakim untuk membuat putusan yang lebih pantas terhadap terdakwa. Terlebih untuk keterangan saksi ahli Audit BPK RI yang memberikan tanggapan bahwa yang mustinya bertanggungjawab perihal pengembalian uang kerugian negara adalah kedua belah pihak yaitu terdakwa dan bendahara. Faktanya hakim tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa karena dibebankan sepenuhnya perihal uang pengganti kepada rekannya Juan Kusuma Silondae (berkas yang terpisah), seharusnya unsur “dilakukan secara bersama-sama” ini juga berlaku pada pertanggungjawabanya juga harus bersama-sama. Putusan II, dari fakta-fakta persidangan yang ada, meskipun pada pengajuan pledoi terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun dalam keterangannya terdakwa telah mengakui kelalaiannya karena tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di DPRD Kab. Konsel. Selain itu juga, dengan perbuatan terdakwa sangat dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap anggota-anggota DPRD yang lain. Dalam hal-hal yang meringankan yang disebutkan, tidak

102

terdapat hal-hal peringan yang menyangkut usia terdakwa relatif muda, yaitu 49 (empat puluh sembilan tahun) padahal terhadap terdakwa Putusan I yang pada waktu putusan dikeluarkan berumur 53 (lima puluh tiga tahun) umur yang tidak bisa dikatakan muda lagi justru mendapatkan hal-hal peringan berupa usia relatif muda. Dari keterangan salah satu majelis hakim yang bersangkutan mengatakan peran dan fungsi tandatangan terdakwa disini sangat menentukan, dengan jabatan yang dimiliki terdakwa ini seharusnya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat, dikarenakan jabatannya yang menetukan apakah uang tersebut bisa cair apa tidak. Namun dari fakta hukum dan keterangan hakim di atas tidak didukung dengan putusan hakim yang memberatkan hukuman terdakwa justru sebaliknya. Putusan III, berbeda dengan dua putusan sebelumnya, putusan ini lah yang lebih berat. Hal ini dikarenakan dalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatan dan agak berbelit dalam memberikan keterangan. Terhadap kasus ini khususnya perihal uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota II. Menurut Hakim Anggota I mengenai uang pengganti dalam perkara korupsi sesuai dengan fakta umum aliran dana yang terungkap di persidangan, dan bukan berazaskan Tanggung Renteng (tanggung menanggung) bagi pelaku korupsi. Dan juga tidak satupun alat bukti yang membuktikan uang

103

tersebut mengalir sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selain dari pada terdakwa. Namun dalam musyawarah Majelis Hakim, dikarenakan Hakim Anggota I kalah suara dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota II maka uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

B. Saran 1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam hal pembuatan tuntutan agar lebih diawasi lagi, dan membuat tuntutan yang sesuai dan sepadan dengan yang diperbuat oleh para terdakwa dengan melihat berbagai macam aspek. sehingga hakim dalam memberikan putusan mempunyai acuan yang sesuai dengan perbuatan si terdakwa nantinya. 2. Bagi para Majelis Hakim dalam memberikan putusannya agar lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek dan sudut pandang, agar sesuai hukuman yang dijatuhkan dengan perbuatan para terdakwa, terutama pada kasus tindak pidana korupsi, serta pemidanaan tersebut memenuhi ras keadilan baik bagi terpidana, maupun masyarakat. 3. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa disparitas dalam putusan majelis hakim itu sesuatu hal yang wajar, asalkan mempunyai landasan dan beralasan yang jelas, sehingga para masyarakat yang awam terhadap diparitas masih mempercayakan keadilan terhadap Majelis Hakim dengan memberikan

104

putusan yang tidak terlalu mencolok dalam kasus tindak pidana yang sama khususnya korupsi.

105

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang – Undang Nomor 31 Ttahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003. B. Buku-buku Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2012. Azizy, Dodri A, Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Bandung: Teorgu, 2004.

Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Chazawi, Adam, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni, 2008. Chazawi, Adam, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia Malang: Bayu Media Publishing, 2003. Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Djaja, Ermansjah, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

106

Hamzah, Andi, Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Hamzah, Andi, Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993. Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991. Hartati, Eni, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Indrayana, Denny, Negeri Para Mafioso : Hukum di Sarang Koruptor, Jakarta: Buku Kompas, 2008. Indarayan, Denny, Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan, Jakarta: Buku Kompas, 2008.

Lamintang, PAF, Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : CV Armico, 1984. Loqman, Loebby, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana. Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 2. Semarang: Alumni, 1992. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet. 5. Bandung: Alumni, 2008. Nawawi Barda, Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010.

Prakoso, Djoko, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan ke-3. Jakarta-Bandung: Eresco, 1981. Sakidjo, Aruan, Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Yogayakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Saleh, Wantjik K, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977. Saleh, Wantjik K, Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983. Sudarto, Hukum dan Huukum Pidana. Bandung: Alumni, 1977. Suryono, Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid 1, Cet. 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2003.

107

Syamsudin, Aziz, Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Garfika, 2004. Wijaya, Firman, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik. Jakarta: PENAKU, 2008. Zulfa, Achjani Eva, Pergesaran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2011. C. Lain-lain Ayudo, Priyo Bagus, “Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Bangun, Retta Marlya, “Permasalahan-Permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang”. Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2008. http://hukumonline.com, “Disparitas Putusan Dan Pemidanaan Yang Tidak Proporsional”, diakses pada tanggal 1 Maret 2014 pada pukul 15:30 WIB. http://m.hukumonline.com, “Tindak Pidana Korupsi”, diakses pada tanggal 30 Mei 2014 pada pukul 09:23 WIB. http://m.hukumonline.com, “asas praduga tak bersalah”, diakses pada tanggal 23 April 2014 pada pukul 22:30 WIB. http://m.hukumonline.com, “Prof Ramly Dan Iequalty Before The Law”, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014 pada pukul 17:13 WIB http://www.antikorupsi.info, “Menyoal Soal Korupsi” diakses pada tanggal 19 Desemeber 2014 pada pukul 15:45 WIB. http://www.antikorupsi.info, “Menyoal Vonis Koruptor” diakses pada tanggal 19 Desember 2014 pada pukul 15:45 WIB.

http//www.jurnallegitimasi.com, “Implementasi Hukum Pidana Internasional Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia” diakses pada tanggal 20 Desember 2014 pada pukul 20:00 WIB. http://www.kompas.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014 pada pukul 18:48 WIB. http://www.Nasional.kompas.com, “ICW: Rata-rata Vonis untuk Koruptor Masih Ringan”, di akses pada tanggal 22 Desember 2014 pada pukul 08:13 WIB.

108

http://www.nasional.kompas.com, “Menanti Efek Jera Bagi Koruptor”, di akses pada tanggal 18 desember 2014 pada pukul 23:00 WIB. http://www.metrosiantar.com, “Urgensi Pedoman Pemidanaan”, diakses pada tanggal 10 September 2014 pada pukul 16:11 WIB. http://www.transparency-usa.org, “Standar Transparansi APEC Untuk Pengadaan di Indonesia : Dalam Tahap Pengerjaan”, diakses pada tanggal 16 Desember 2014 pada pukul 19:37 WIB. http://www.kompas.com “ICW: Rata-rata Vonis untuk Koruptor Masih Ringan”, di akses pada tanggal 22 Desember 2014 pada pukul 08:13 WIB.

http://www.swaranews.com, “Indeks Korupsi Indonesia Berada Di Peringkat 107 Dari 175 Negara”, di akses pada tanggal 18 desember 2014 pada pukul 23:00 WIB. Merdekawati, Reza Agustina, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. Nugroho, Wahyu, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2001 Pengadilan Negeri Semarang)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009. Setianto, Hendra, Analisis Putusan Persobaan (Voorwaardelijke) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”. Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008. Wawancara dengan Yon Efri, SH.MH. (Hakim AD HOC Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota,) pada hari Kamis, di Ruang kerja Hakim, Pengadilan Tipikor Kendari, Sulawesi Tenggara. tanggal 10 April 2014.

109

ffi rlio No. Hal

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN MLIJAGA

FAKULTAS SYAR!'AH DAN HUKUM Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (02741 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 5S281

u rN.02/DS,

:

:

1

/PP.00,9/658 I 201 4

ffi

rovnhihiiiiiii&

CERT? lso

9001

Yogyakarta, 14 lilaret 2014

Permohonan izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kendari Di Kendari

Assalamu' alaikum wr.wh.

lengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bali mahasiswa kami :

Nama

No

Atika Wirastami

1

untuk mengadakan penelitian

di lnstansi

NIM

JURUSAN / PRODI

10340142

llmu Hukum (lH)

yang Bapak/ lbu pimpin guna

mendapatkan

pengetahuan dan informaqi dglam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah ( S[ripsi) yang beryudul

" DISPARITAS PUTUSAN DALAM TINDAK PDANA kOnUpSt ( Studi iuirr.n

03/PlD. TtptKoR/2013/pN.KD! dan Nomor : 01/ptD.TtptKoR/2013/0i 11/pN.KDt )"

Demikian kamisampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu' alaikum wr.wb.

ffi Tembusan

:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nomor:

PENGADILAI\ NEGERI KENI}ARI Kfldad-

f

0401) 32l5ll -321714 SdauresiTmggam

JI. Mayjen SutoyoNo. 37

Kendari, 14 April2014

: \rr8.U1( 6 fi{tt{\t120t4

Nomor Lampiran

:

I{al

Surat Keteranean Telah M€neliti

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

Nip.

:

Pangkat

: Pembina Tk.I.

Jabatan

: Panitera PengadilanNegeri Kendari

1961 I I 10987032003

fv/b

Menyatakau bahwa yang tercantum firmanya berikut ini :

Nama

ATIKA WARISTAMI

NIM

10340142

Fakultas / Junrsan

Syri'atr

Program Studi

IImu Hukum

Universitas

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

adalah benar telah

dan Hukrml

melakukan

pengumpulan datadata

di

Pengadilan Negeri Kendari benrpa

/

informasi dalam rangka penyusunail Slaipsi Program Sarjana (S1), sesuai dengan judut Skripsi : $DISPARITAS PAruS/4N DAI-AM TINDAX

PIDANA KORAPfl (Studi Putwan Nomor

:

03/PID.TIPIKOR/2011/PN.KDI dan

Nomor : 01/Pfi).TIPIKORfr20 BPN.KDI ". Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NEGERI KENDARI

I

11

r01987032003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETLIHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjafuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: Nama Tempat lahir Umur / Tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan

ADIL TAWULO,SE Puday 52 Tahun/ 10 Agustus .1960 Laki - Laki. Indonesia. Jl.Prof.lVIuh.Yamin No.46/ A Kec.Puuw,a tu

Islam PNS

Telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik tidak ditahan 2. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal21

Nopember 2012 sampai dengan tanggal

10 Desember 201,2

3. 4. 5. Pen

Majelis Hakim pengadilan Tipikor Kendari sejak tanggal 26 November 2A12 sampai dengan 25 Desember 2012 , Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Kendari sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal23 Februari2}l3, di Rutan; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2A13 s/ d tanggal 25 Maret 2013, di Rutan;

gadilan Tipikor Tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut. Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum cli persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi bukti yang cliajukan di persidangan.

-

saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang

Mengingat Unclang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan - Peraturarn lain yang bersangkutan terutama Pasal 2 ayat (1) Jo pasal lS UU Rl N0.31Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tetrtang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subs.pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1/)9 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MENGADILI 1.

Menyatakan terdakwa ADIL TAWULq SE. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

KORUPSI sebagaimana yal1g didakra,akan dalam clakwaan primair. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tercebut; y'

Menyatakan terdakwa ADIL TAWULO, SE, teiah terbukti secara sah c{an meyakrnkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair; \./ 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.00O- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka ctiganti (fioal J.

5. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp' 259'100'000.- (dua ratus-lima puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang

pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini Lerkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pexgganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda y*g *"oiukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara t"L*u 6 (enam) bulan; / 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diiatuhkan; / 7. Menetapkan Terdakwa tetap clitahan dalam tahanan RUTAN; / 8. Memerintahkan agar barang bukti berupa : j.. Spp-GU No 012/SpP-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal20 Desember 2010. Z. Spp-GU No 013/SPP-GU/SETW AN/XIl/2010 tanggal23 Desember 20L0. 3. SPM-GU No 012IXII/2010 tanggal20 Desember 201"0' 4. SPM-GU No 013/XII|2O10 tanggal23 Desember 2010' 5. Sp2D No 012/SETWAN/SP2D-GU/XIl/2010 tanggal2l Desember 2010. 6. sp2D N0 013/ SETWAN/SP2D-GU/XII/2010 tanggal2l Desember 2010. Kab. Konsel Z. Sp] Rp. 5g9.900.000,- tentang perjalanan clinas konsultasi anggota DPRD ke Jakarta.

g. Spl Rp. 353.170.000,- tentang perjalanan dinas konsultasi

g.

anggota DPRD Kab. Konsel

ke Jakarta.

Buku kas Umum SKPD sekertariat DPRD Kab. Konsel TA 2010.

Dipergunakan clalam perkara lain atas nama terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos. r' 9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

t

Demikian ctiputuskan ctalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana oleh Korupsi pada pengiditrn Negeri Kendari pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2013, YON kami AMINUDDIN SH.MH., iebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, SH, dan Hakim EFRI, SH.MH., masing-masing Hakim Acl Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai terbuka Anggota, putusan *ana diucapkln pada hari .itu juga dalam sidang yang dinyatakan untuk urnum oleh Majelis Hatim Tipikor/N"g"ri t".tubut, ciengan dibantu S]AHRUL, SH panitera pengganti pada Pengadiian 'fipikor/ Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SUCIATNO fraibaNfo, SH., penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadiri Terdakwa dengan didampingr Penasihat Hukumnya H.Moh' Adnan, SH'MH'

HAKIM

YAMSUL BAHRI, SH. PANITERA PENGGANTI,

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa

do

A gu

dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang terbuka untuk umum pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim

:

Kewarganegaraan Tempat tinggal Agama

49 Tahun/ 05 Juli 1963

:

Laki-Laki

:

Indonesia

:

Kel. Punggaluku, Kec. Laeya, Kab. Konsel

:

I s l a m.

:

Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil;

:

S-1 Administrasi Negara.

ne

si

R

Pendidikan

ng

ah

ka

m

Jenis kelamin

:

lik

Umur/tgl lahir

ub

ah

Tempat lahir

DJUSSACHRI, S.Sos Ujung Pandang

:

ep

Nama

In

Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

: Tidak Dilakukan Penahanan.

2. Penuntut Umum

: Tidak Dilakukan Penahanan.

In

1. Penyidikan

3. Pengadilan Negeri :

• Hakim Pengadilan Negeri

lik

• Perpanjangan oleh Ketua PN

ub

: Sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d

tanggal 21 Mei 2013, Rutan;

• Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua PT

• Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua PT

ep

: Sejak tanggal 22 Mei s/d tanggal 20

Juni 2013, Rutan;

:

Sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai

ne

s

R

do

1

In

A

gu

ng

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

: Sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d

tanggal 22 Maret 2013, Rutan;

sekarang ?

do

A gu

PENAHANAN DAN JENIS PENAHANAN :

Halaman 1

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama MASRI SAID, S.H.

Advokad pada AFIRUDDIN MATHARA Law Firm, berkantor di Jl. S. Parman No. 84 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteran

do

A gu

II/2013/PN.Kdi.

ng

Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Februari 2013 di bawah Leg. Nomor : 04/Tipikor/

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tipikor tersebut;

ini;

In

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

lik

ah

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan pembacaan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;

ub

Hukum terdakwa ;

Telah mendengar keterangan para saksi , ahli dan Terdakwa;

ep

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum; Telah mendengar pembacaan dan menerima Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal

R

28 Mei 2013, No.Reg. Perkara : Pds-02/RP-9/Ft.1/02/2013, yang pada pokoknya memohon Menyatakan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud

do

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

ne

1.

si

kepada Majelis Hakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :

ng

ah

ka

m

Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat

A gu

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

In

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari

lik

Menyatakan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan

ub

2.

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

ep

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

do In

A

gu

ng

ne

kami;

s

R

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

dakwaan tersebut;

Halaman 2

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos dengan :

•

Pidana Penjara selama: 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

Pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan

•

A gu

kurungan.

do

•

ng

berada dalam tahanan sementara.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membayar uang pengganti sejumlah Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan

In

juta seratus ribu rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

lik

ah

disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara

ub

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 012/

ep

4.

SP2D-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.

ah

ka

m

selama : 3 (tiga) bulan penjara.

si

R

2. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara

ng

No: 012/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 20 Desember 2010.

3. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-

do

Desember 2010.

4. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) No : 012/ SPP-GU/ SETWAN/ XII/ 2010.

In

A gu

GU) No : 012/SPM-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 20

ne

pengeluaran No: 012/ SPJ SAH/SETWAN/2010 atas SPJ

5. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 013/

lik

ka m ah

SP2D-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010. 6. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara

ub

pengeluaran No: 013/ SPJ SAH/SETWAN/2010 atas SPJ No: 013/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010.

ep

7. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPMGU) No : 013/SPM-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 23

ah

Desember 2010.

R

8. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan

s ne do

3

In

A

gu

ng

M

(SPP-GU) No : 013/ SPP-GU/ SETWAN/ XII/ 2010.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id 9. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran

ganti uang biaya perjalanan dinas luar daerah (konsultasi)

sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 353.170.000,-

ng

(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). ganti uang biaya perjalanan dinas luar daerah (konsultasi)

In

sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 589.900.000,-

(lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

11. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) belanja langsung /

lik

ah

tidak langsung kantor sekretariat DPRD Kab. Konawe Selatan periode Januari s/d Desember 2010.

ub

m

do

A gu

10. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dilampirkan dalam berkas perkara.

ep

ka

12. Uang tunai sejumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

R

ah

Dirampas untuk negara, sebagai pembayaran atas kewajiban membayar uang

Membebani terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos membayar biaya perkara sebesar Rp.

do

A gu

5.000,- (lima ribu rupiah);

ne

ng

5.

si

pengganti, denda dan biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah

In

mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya

1. Bahwa tidak terdapat bukti sah dan meyakinkan,

lik

ka m ah

sebagsai berikut :

baik langsung maupun tidak langsung telah

ub

membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kesimpulam

ep

Jaksa Penuntut Umum di dalam Pembuktian unsur-

ah

unsur Dakwaan Subsidair sebagaimana diuraikan di

R

dalam surat tuntutannya adalah kesimpulan yang Majelis

Hakim

kiranya

berkenan

do In

A

gu

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan

ne

ng

M

2. Mohon

s

keliru;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

R ep ub

hk am

Tuntutan Hukum serta memulihkan hak-hak harkat dan martabat Terdakwa;

ng

sependirian

dengan

kami

tentang

kesalahan

Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dihukum,

do

A gu

mohon Yang Mulia Majelis Hakim kiranya

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak

berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-

In

ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada tanggal 12 Juni 2013 yang Menimbang, bahwa atas replik lisan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum

ub

m

Terdakwa juga pada tanggal 12 Juni 2013 juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan (pledoinya); Menimbang,

bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke depan

ep

ka

persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDS- 02/RP-9/Ft.1/02 /2013,

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos baik bertindak sendiri-sendiri maupun

A gu

do

secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan ADIL

ne

DAKWAAN :

si

R

tertanggal 11 Pebruari 2013, yakni sebagai berikut :

ng

ah

lik

ah

pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

TAWULO, SE (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat

In

DPRD Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, secara

lik

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

ka m ah

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

•

ub

negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Tahun Anggaran 2010, SKPD Sekretariat DPRD Kab. Konsel,

ep

menganggarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/DPA dan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran/DPPA SKPD Sekretariat

R

DPRD Kab. Konsel TA 2010 sesuai Kode Rekening 5.2.2.15.02 sebesar Rp.

ne

ng

rupiah) dan tersebar dalam 8 jenis kegiatan sebagai berikut :

do

5

In

gu

1. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah Rp. 2.326.530.000,-

A

s

7.724.075.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5

R ep ub

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id 2. Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 1.837.400.000,-

3. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Rp. 1.133.500.000,-

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp.1.047.950.000,-

ng

5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp.566.615.000,6. Study Banding/ kajian antar perundang-undangan daerah Rp.524.700.000,-

A gu

do

7. Reses Rp. 261.675.000,-

8. Hearing/ Koordinasi dengan penjabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Rp. •

In

76.905.000,-

Bahwa dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh miliar tujuh

ah

ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar

lik

Rp 7.453.110.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang diantaranya adalah realisasi biaya perjalanan dinas konsultasi ke Jakarta

ub

Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp 518.200.000,- (lima ratus

Bahwa

untuk

merealisasikan

anggaran

kegiatan

perjalanan

dinas

sebesar

Rp 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana

R

•

ep

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

si

tersebut diatas, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kab.

2010 menerbitkan SP2D Nomor 12 dan SP2D Nomor 13, dengan rincian sebagai berikut:

A gu

do

Proses Pencairan SP2D GU 12:

ne

Konsel dalam jabatannya selaku Sekretaris DPRD Kab. Konsel memerintahkan Adil

ng

ah

ka

m

untuk 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan selama bulan

Tawulo, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kab. Konsel TA

1) Tanggal 20 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten

In

Konawe Selatan Adil Tawulo, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU Nomor 12 yang dilampiri ringkasan belanja, rincian rencana penggunaan dan

register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) kepada

lik

ka m ah

terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ub

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 759.496.500,(tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

ep

2) Tanggal 20 Desember 2010, terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan

R

menandatangani surat pengantar pengajuan SPP GU Nomor 12 dan SPM GU 12

do In

A

gu

empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

ne

ng

Konawe Selatan sebesar Rp 759.496.500,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta

s

yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD cq. Kuasa BUD Setda Kabupaten

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 6

R ep ub

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU 12 sebesar Rp 759.496.500,-

ng

ratus rupiah);

4) Tanggal 22 Desember 2010, Adil Tawulo, SE selaku Bendahara mengajukan SP2D

A gu

do

GU 12 tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diregistrasi dan

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id 3) Tanggal 21 Desember 2010, PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima

diterbitkan cek giro;

In

5) Tanggal 22 Desember 2010, Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama

Sekwan Kab. Konsel bertambah Rp 759.496.500,- (tujuh ratus lima puluh sembilan

ub

puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

lik

menjadi Rp 833.483.485,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan

Proses Pencairan SP2D GU 13:

ep

1) Tanggal 23 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan Adil Tawulo, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

R

GU Nomor 13 yang dilampiri ringkasan belanja, rincian rencana penggunaan dan

si

register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) kepada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 496.335.000,(empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

A gu

do

2) Tanggal 23 Desember 2010, terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

ne

terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ng

ah

ka

m

ah

juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga saldonya

Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan menandatangani

In

surat pengantar pengajuan SPP GU Nomor 13 dan SPM GU 13 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD cq. Kuasa BUD Setda Kabupaten Konawe Selatan

sebesar Rp 496.335.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh

lik

ka m ah

lima ribu rupiah);

ub

3) Tanggal 23 Desember 2010, PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU 13 sebesar Rp 496.335.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

ep

4) Tanggal 23 Desember 2010, Adil Tawulo, SE selaku Bendahara mengajukan SP2D diterbitkan cek giro;

R

GU 13 tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diregistrasi dan

ne

do

7

In

A

gu

ng

Sekwan Kab. Konsel bertambah Rp 496.335.000,00 sehingga saldonya menjadi

s

5) Tanggal 29 Desember 2010, Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan

belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). •

Selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 2010, Adil Tawulo, SE menarik dana dari

ng

Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama Sekwan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus

A gu

do

delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan cek Nomor 322521

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta) dan cek Nomor 322522 sebesar

In

Rp 515.418.485,- (lima ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa bersama-sama dengan

•

Bahwa

dari

saldo

uang

yang

ada

di

kas

bendahara

pengeluaran

lik

ah

Adil Tawulo, SE.

sebesar

Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas

ub

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya perjalanan •

ep

dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi.

ah

ka

m

ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sejumlah Rp 518.200.000,-(lima ratus

Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU)

dan bukti pertanggung jawaban yang

si

R

diserahkan kepada PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah, pengeluaran biaya

ng

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dipertanggungjawabkan oleh Adil Tawulo, SE selaku bendahara pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa Djussachri, S.Sos,

do

dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp 12.100.000,-(dua belas juta seratus ribu rupiah)

ne

perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi sebesar Rp 518.200.000,- (lima ratus

A gu

yang terdiri dari 1 (satu) TBK merupakan bagian dari SPJ biaya perjalanan dinas bulan

Desember senilai Rp 353.170.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh

In

ribu rupiah), dan sebesar Rp 506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) TBK merupakan bagian dari SPJ biaya perjalanan

lik

ka m ah

dinas bulan Desember senilai Rp 589.900.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

ub

Akhirnya setelah dilakukan proses penyidikan diketahui bahwa :

1) 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyatakan tidak melakukan perjalanan, tidak menandatangani TBK dan

ep

tidak menerima uang perjalanan sebagaimana SPJ senilai Rp 353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh

ah

•

R

puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp 589.900.000,- (lima

ng

do In

A

gu

yang bertindak sebagai Agen Penjualan Tiket menyatakan

s

2) Direktur CV. Anawai Senorita Pratama, Aksan Jaya Putra

ne

M

ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melakukan penjualan tiket kepada 20 Anggota

DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana lampiran SPJ senilai Rp 353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta

ng

seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp 589.900.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta

Maskapai Penerbangan Lion Air dan Batavia Air sebagaimana lampiran tiket pada SPJ senilai Rp 353.170.000,- (tiga ratus

lik

ah

lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp 589.900.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan

ub

juta sembilan ratus ribu rupiah);.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Adil Tawulo, SE dalam membuat Surat pertanggung jawaban fiktif atas dana sejumlah Rp. 518.200.000,- (lima ratus

ep

ka

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pertanggung jawaban biaya perjalanan

ah

dinas 20 Anggota DPRD Kab. Konsel dalam rangka konsultasi ke Jakarta, telah

R

m

•

do

sebagai penumpang pada manifest yang telah dikeluarkan oleh

A gu

2)

do

secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

ne

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004:

ng

1)

si

melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut : • Pasal 21 ayat 5 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah:

In

• Pasal 61 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh

3)

lik

menagih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13

ub

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: • Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

• Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ep

ka m ah

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

s

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos sebagaimana diuraikan diatas

do

9

In

A

gu

ng

telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. SKPD Sekretariat DPRD Kab.

ne

•

R

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

3) 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan tidak terdaftar

In

A gu

sembilan ratus ribu rupiah);

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9

R ep ub

hk am

rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

ng

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

A gu

do

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Konawe Selatan sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu

Perbuatan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana

KUHPidana.

In

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos selaku Kuasa / Pengguna Anggaran dalam

lik

ah

jabatannya selaku Sekretaris DPRD Kab. Konsel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1152 tanggal 26 Agustus 2010 baik bertindak sendiri-

ub

ADIL TAWULO, SE (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana

ep

diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

•

Berawal pada Tahun Anggaran 2010, SKPD Sekretariat DPRD Kab. Konsel,

A gu

do

Menganggarkan Biaya Perjalanan Dinas Sebagaimana Tercantum dalam Daftar

ne

sebagai berikut :

si

R

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain

ng

ah

ka

m

sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan

Pelaksanaan Anggaran/DPA dan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran/DPPA SKPD

In

Sekretariat DPRD Kab. Konsel TA 2010 sesuai Kode Rekening 5.2.2.15.02 sebesar Rp.

7.724.075.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tersebar dalam 8 jenis kegiatan sebagai berikut :

lik

ka m ah

1. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah Rp. 2.326.530.000,-

ub

2. Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 1.837.400.000,-

3. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Rp. 1.133.500.000,-

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp.1.047.950.000,-

ep

5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp.566.615.000,7. Reses Rp. 261.675.000,-

R

6. Study Banding/ kajian antar perundang-undangan daerah Rp.524.700.000,-

s

8. Hearing/ Koordinasi dengan penjabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh

do In

A

gu

ng

ne

agama Rp. 76.905.000,-

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa terdakwa selaku Kuasa / Pengguna Anggaran dalam jabatannya selaku Sekretaris

DPRD Kab. Konsel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1152 tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

ng

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10, mempunyai tugas :

A gu

b. menyusun DPA SKPD,

In

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja,

ah

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

lik

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, anggaran yang telah ditetapkan,

ub

m

g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas

ep

ka

h. menadatangani SPM (surat perintah membayar),

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

R

ah

dipimpinnya,

si

j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung

do

A gu

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

ne

ng

jawab SKPD yang dipimpinnya, k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah,

In

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya

Bahwa dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh miliar tujuh

ub

•

sekretaris daerah.

lik

ka m ah

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui

ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dapat direalisasikan oleh terdakwa bersama-sama dengan Adil Tawulo, SE sebesar Rp 7.453.110.000,- (tujuh

ep

miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang diantaranya adalah realisasi biaya perjalanan dinas konsultasi ke Jakarta untuk 20 Anggota DPRD

R

Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan selama bulan Oktober 2010 sampai

ne

ng

do

11

In

A

gu

dua ratus ribu rupiah)

s

dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

do

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD,

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11

R ep ub kegiatan

perjalanan

dinas

sebesar

Rp 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana

ng

Kab. Konsel TA 2010 atas sepengetahuan terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Konsel dalam jabatannya selaku Sekretaris

A gu

do

DPRD Kab. Konsel menerbitkan SP2D Nomor 12 dan SP2D Nomor 13, dengan rincian

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa untuk merealisasikan anggaran

tersebut diatas, Adil Tawulo, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD

In

sebagai berikut:

Proses Pencairan SP2D GU 12:

lik

Konawe Selatan Adil Tawulo, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU Nomor 12 yang dilampiri ringkasan belanja, rincian rencana penggunaan dan

ub

register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) kepada terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ep

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 759.496.500,(tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima

si

R

ratus rupiah);

Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan menandatangani surat pengantar pengajuan SPP GU Nomor 12 dan SPM GU 12

do

yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD cq. Kuasa BUD Setda Kabupaten

ne

2) Tanggal 20 Desember 2010, terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/

ng

ah

ka

m

ah

1) Tanggal 20 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten

A gu

Konawe Selatan sebesar Rp 759.496.500,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

In

3) Tanggal 21 Desember 2010, PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU 12 sebesar Rp 759.496.500,-

(tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima

lik

ka m ah

ratus rupiah);

ub

4) Tanggal 22 Desember 2010, Adil Tawulo, SE selaku Bendahara mengajukan SP2D GU 12 tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diregistrasi dan diterbitkan cek giro;

ep

5) Tanggal 22 Desember 2010, Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama Sekwan Kab. Konsel bertambah Rp 759.496.500,- (tujuh ratus lima puluh sembilan

R

juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga saldonya

do In

A

gu

ng

ne

puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

s

menjadi Rp 833.483.485,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Proses Pencairan SP2D GU 13:

1) Tanggal 23 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan Adil Tawulo, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

ng

GU Nomor 13 yang dilampiri ringkasan belanja, rincian rencana penggunaan dan register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) kepada

A gu

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 496.335.000,-

In

(empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

2) Tanggal 23 Desember 2010, terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

lik

surat pengantar pengajuan SPP GU Nomor 13 dan SPM GU 13 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD cq. Kuasa BUD Setda Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 496.335.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh

ub

m

ah

Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan menandatangani

ka

lima ribu rupiah);

ep

3) Tanggal 23 Desember 2010, PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU 13 sebesar Rp 496.335.000,-

R

ah

(empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

si

4) Tanggal 23 Desember 2010, Adil Tawulo, SE selaku Bendahara mengajukan SP2D

5) Tanggal 29 Desember 2010, Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama

A gu

do

Sekwan Kab. Konsel bertambah Rp 496.335.000,00 sehingga saldonya menjadi

ne

ng

GU 13 tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diregistrasi dan diterbitkan cek giro;

Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan

Selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 2010, Adil Tawulo, SE menarik dana dari

lik

ka m ah

•

In

belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Rekening Koran Nomor 107 01.05.000194-5 atas nama Sekwan Kabupaten Konawe

ub

Selatan sebesar Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan cek Nomor 322521 sebesar Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta) dan cek Nomor 322522 sebesar

ep

Rp 515.418.485,- (lima ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus

dari

saldo

uang

yang

ada

di

kas

bendahara

pengeluaran

sebesar

ng

Rp 1.165.418.485,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas

do

13

In

A

gu

ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sejumlah Rp 518.200.000,-(lima ratus

s

Bahwa

ne

•

R

delapan puluh lima rupiah).

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

do

terdakwa Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya perjalanan

dinas 20 Anggota DPRD Kab. Konsel dalam rangka konsultasi ke Jakarta.

Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU)

ng

•

dan bukti pertanggung jawaban yang

diserahkan kepada PPKAD cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah, pengeluaran biaya

A gu

do

perjalanan dinas 20 Anggota DPRD Kab. Konsel dalam rangka konsultasi ke Jakarta

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) telah

In

dipertanggungjawabkan oleh Adil Tawulo, SE selaku bendahara pengeluaran bersamasama dengan terdakwa Djussachri, S.Sos, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp

ah

12.100.000,-(dua belas juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) TBK merupakan

lik

bagian dari SPJ biaya perjalanan dinas bulan Desember senilai Rp 353.170.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp 506.100.000,-

ub

merupakan bagian dari SPJ biaya perjalanan dinas bulan Desember senilai Rp

Akhirnya setelah dilakukan proses penyidikan diketahui bahwa : 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyatakan

si

1)

R

•

ep

589.900.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

tidak menerima uang perjalanan sebagaimana SPJ senilai Rp

do

2)

puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp 589.900.000,-(lima ratus

delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Direktur CV. Anawai Senorita Pratama, Aksan Jaya Putra

In

A gu

353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh

ne

tidak melakukan perjalanan, tidak menandatangani TBK dan

ng

yang bertindak sebagai Agen Penjualan Tiket menyatakan

lik

ka m ah

tidak pernah melakukan penjualan tiket kepada 20 Anggota

DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana lampiran SPJ

ub

senilai Rp 353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp 589.900.000,-(lima

ratus

delapan

puluh

sembilan

juta

ep

sembilan ratus ribu rupiah);

ah

3) 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan tidak terdaftar

R

sebagai penumpang pada manifest yang telah dikeluarkan oleh

ng

lampiran tiket pada SPJ senilai Rp 353.170.000,- (tiga ratus

do In

A

gu

lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPJ

s

M

Maskapai Penerbangan Lion Air dan Batavia Air sebagaimana

ne

ah

ka

m

(lima ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) TBK

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id senilai Rp 589.900.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan

juta sembilan ratus ribu rupiah);.

Bahwa perbuatan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos yang menyalahgunakan kewenangan,

ng

•

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

A gu

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bersama-sama dengan Adil Tawulo, SE

In

membuat Surat pertanggung jawaban fiktif atas dana sejumlah Rp. 518.200.000,-(lima

ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pertanggung jawaban biaya

ah

telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004:

ub

m

1)

lik

perjalanan dinas 20 Anggota DPRD Kab. Konsel dalam rangka konsultasi ke Jakarta,

ka

• Pasal 21 ayat 5 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab

ep

secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang

R

ah

Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13

do

A gu

3)

ne

ng

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

si

• Pasal 61 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh menagih.

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

• Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus

In

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

lik

mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

ub

ka m ah

• Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJUSSCAHRI, S.Sos sebagaimana diuraikan

ep

diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. SKPD Sekretariat DPRD Kab. Konawe Selatan sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua

s

R

ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

sebagaimana

do

15

In

A

gu

dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

ne

ng

Perbuatan terdakwa DJUSSCAHRI, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

do

sebagaimana amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 15

R ep ub

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ng

Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi ) terhadap Dakwaan Penuntut

A gu

do

Umum, yang pda pokoknya sebagai berikut : 1. Mengabulkan Eksepsi terdakwa;

In

2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, atau 3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di

lik

ah

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui

ub

berikut :

1. Menolak semua keberatan/eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Djussachri,

ep

S.Sos;

2. Menyatakan Pengadilan Tipikor Kendari berwenang mengadili perkara atas nama

R

Terdakwa Djussachri, S.Sos.;

si

3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tawnggal 21 Pebruari 2013 adalah sah 4. Melanjutkan memeriksa perkara atas nama Terdakwa Djussachri, S.Sos. dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan disidang tanggal 21` Pebruari 2013

A gu

do

sebagai dasar pemeriksaan perkara;

ne

dan memenuhi syarat seperti di atur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP;

ng

ah

ka

m

atas, Penuntutn Umum telah pula memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagaoi

Menimbang, bahwa atas Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum

In

Terdakwa dan atas Pendapat Penuntut Umum , Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : •

Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

•

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan / persidangan perkara

lik

ka m ah

ub

Terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos. berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR.

Reg Perk : PDS-02/RP-9/FT.1/02/2013 tertanggal 11 februari 2013

•

Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa berikut saksi-saksi

Menetapkan biaya putusan sela ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir;

s

R

•

ep

serta barang bukti pada hari persidangan berikutnya;

do In

A

gu

ng

dipersidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan ahli, sedangkan Terdakwa tidak

ne

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (adechard), dimana masing-masing saksi dan

ahli tersebut telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut :

berikut : •

ng

1. Saksi H. PATTA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai

Bahwa pada tahun 2009 saksi bertugas sebagai Anggota DPRD Kab. Konsel

A gu

do

sampai dengan sekarang dan saksi dilantik sebagai Anggota DPRD Kab. Konsel

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 03 September 2009 dan dasar pengangkatan saksi yaitu SK Gubernur

In

Sulawesi Tenggara Nomor 469 tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan saksi

berasal dari partai PAN dan duduk dikomisi I (satu)I (dua) yang membidangi

lik

•

Bahwa setahu saksi perjalanan dinas anggota DPRD Konsel pada tahun 2010 sebanyak 12 (dua belas) kali perjalanan dan setiap kali perjalanan biaya perjalanan

•

ub

dinas sejumlah Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setahu saksi terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai sekwan DPRD

•

ep

Konsel dan selaku pengguna anggaran;

•

si

DPRD Kab. Konsel;

R

Bahwa setahu saksi tugas terdakwa adalah mengurusi keuangan disekretariat

perjalanan dinas / perjalana dinas Fiktif; •

Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi antara tanggal 11 s/d tanggal 14 Oktober 2010

A gu

do

apakah pernah melakukan perjalanan dinas ke jakarta; •

ne

Bahwa setahu saksi terdakwa pernah dilaporkan terkait masalah pembayaran

ng

ah

ka

m

ah

Kehutanan, perikanan dan pertanian;

Bahwa setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas tertanggal 31 Desember 2010

In

sebesar Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. PATTA

dalam rangka melakukan konsultasi DPRD di Jakarta selama 4 hari (11 Oktober s/

lik

PATTA, SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos), dengan nomor 581.53/2010 1. Saksi

Tidak

ub

tanggal 11 oktober 2010 Foto Copy tiket dan Boarding pass saksi dapat jelaskan : melakukan

perjalanan

Dinas

ep

sebagaimana tersebut diatas dalam rangka konsultasi di Jakarta selama 4 (empat) hari mulai tanggal 11 Oktober s/d 14 oktober 2010;

ah

ka m ah

d 14 oktober 2010) yang ditandatangani oleh yang menerima atas nama H.

s

R

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,-

ne

ng

M

(dua belas juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya

do

17

In

A

gu

perjalanan dinas sesuai TBK tersebut;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas

tersebut bukan tanda tangan saksi;

ng

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD saksi;

•

do

A gu

5. Dan pada tanggal 11 Oktober s/d 14 oktober 2010 saksi sudah lupa bahwa saksi berada dimana;

In

Bahwa setahu saksi normalnya untuk suatu perjalanan dinas pasda DPRD Konsel harus menandatangani SPT, SPPD, TBK;

Bahwa setahu saksi terdakwa mengetahui adanya perjalanan fiktif namun saksi

lik

tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai perjalanan dinas fiktif tersebut; •

Bahwa sepengetahua saksi pada tanggal 10 oktober tahun 2010 saksi melakukan

ub

m

ah

•

ka

hearing di PLN Konsel; •

ep

Bahwa menurut saksi setiap kali melakukan perjalanan dinas saksi terlebih dahulu

•

R

Bahwa dari keterangan saksi dipersidangan terdakwa mengomentari keterangan

si

ah

menerima dana perjalanan sebelum melakukan perjalanan dinas;

ng

(tiga belas) kali perjalanan yang mana 12 (dua belas) kali perjalanan dinas biasa

A gu

do

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2.

ne

saksi bahwa terdakwa menyatakan perjalanan dinas pada tahun 2010 sebanyak 13 dan 1 (satu) kali study banding ke sumatera utara;

Saksi E. KURIAATMADJA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan •

Bahwa pada Tahun 2009 saksi sebagai Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan

lik

Selatan pada tanggal 3 September 2009 dan saksi berasal dari partai Demokrat

ub

yang membidangi perekonomian, keuangan dll;

Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 perjalanan dinas anggota DPRD Konsel sebanyak 13 (tiga belas) kali yang mana 12 (dua belas kali) perjalanan dinas biasa

ep

•

sampai dengan sekarang dan saksi dilantik sebagai anggota DPRD kab. Konawe

dan 1 (satu) kali study banding ke sumatera utara (simalungun); Bahwa menurut saksi besaran biaya perjalanan dinas anggota DPRD Konsel untuk

R

ka m ah •

In

sebegai berikut :

ne

Bahwa menurut saksi terdakwa dipermasalahkan menyangkut perjalanan dinas

In

A

gu

fiktif;

do

ng

•

s

ke jakarta sejumlah Rp.12.100.000,-(dua belas juta seratus ribu rupiah);

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada

ne si a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18

R ep ub

adalah saksi sebagai anggota pada komisi B yang membidangi Perekonomian, •

ng

Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Tanda Bukti Kas tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

A gu

do

An. E. KURIAATMADJA dalam rangka melakukan konsultasi DPRD di Badan

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa tugas Pokok saksi sebagai sebagai Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan

Pertanian, kehutanan, koperasi, Perdagangan dan Keuangan;

Pertahanan Nasional Jakarta selama 4 hari (11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010)

In

yang ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. E. KURIAATMADJA,

SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab.

lik

Oktober 2010, surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan (EDY, S.Sos) dan Foto Copy tiket dan Boarding pass

ub

1. Saksi tidak melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas dalam rangka konsultasi dijakarta selama 4 (empat) hari mulai tgl 11 Oktober 2010 s/d

ep

14 Oktober 2010);

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu

R

rupiah) sebagai biaya perjalanan sesuai TBK tersebut diatas;

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada saksi; •

do

A gu

5. Pada tanggal 11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 saksi berada di Andoolo;

Bahwa menurut saksi Pengguna Anggaran pada DPRD Konsel adalah terdakwa

•

Bahwa menurut saksi yang bertandatangan didalam TBK adalah Sekwan selaku

lik

dinas tersebut;

ub

Bahwa menurut saksi setiap kali melakukan perjalanan dinas saksi terlebih dahulu menerima dana perjalanan sebelum melakukan perjalanan dinas; Bahwa benar menurut saksi apabilan TBK tidak ditandatangani oleh sekwan selaku Pengguna Anggaran dan bendahara maka dana tersebut tidak bisa dikeluarkan;

Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana keuangan

s

R

•

Pengguna Anggaran dan Bendahara Sekwan pihak yang menerima uang perjalanan

ep

ka m ah •

In

selaku Sekwan dan Bendaharanya adalah saudara ADIL TAWULO, SE;

•

ne

saksi;

si

3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas tersebut bukan tanda tangan

ng

ah

ka

m

ah

Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos) dengan Nomor 581.52/2010 tanggal 11

do

19

In

A

gu

ng

ne

disekretariat DPRD adalah Sekwan selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa setahu saksi setelah administrasi lengkap yaitu SPT, SPPD maka saksi

disodorkan TBK untuk ditandatangani kemudian setelah itu baru bisa berangkat untuk melakukan perjalanan dinas; •

Sekwan; •

ng

Bahwa benar menurut saksi SPPD ditandatangani, dikeluarkan dan diketahui oleh

A gu

do

Bahwa menurut saksi pernah berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Oktober;

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebuty Terdakwa mengatakan

In

tidak berkeberatan;

3. Saksi I GUSTI PUTU WIBAWA, SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada

lik

•

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan

Selatan pada tanggal 3 September 2009; •

ub

sampai dengan sekarang dan saksi dilantik sebagai anggota DPRD kab. Konawe Bahwa tugas Pokok saksi sebagai sebagai Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan

ep

adalah sebagai anggota pada komisi C yang membidangi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan, Perizinan, Pertambangan dan Energi dan Kelautan dan Perikanan;

selaku Anggota DPRD Kab. Konawe Selatan pada tahun 2010 saksi

ng

melaksanakan perjalanan dinas diluar daerah sebanyak 13 (tiga belas) kali, dan dalam daerah tidak menentu sesuai dengan kebutuhan yang mana 12 (dua belas)

do

A gu

kali perjalanan dinas ke Jakarta dan 1 (satu) kali Study banding; •

si

Bahwa

ne

•

R

ah

ka

m

ah

pokonya sebagai berikut :

Bahwa menurut saksi biaya untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas sejimlah

•

In

Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Tanda Bukti Kas tertanggal 31

lik

An. I GUSTI PUTU WIBAWA, SE dalam rangka melakukan konsultasi DPRD di Kementerian kehutanan di Jakarta selama 4 hari (11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober

ub

2010) yang ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. I GUSTI PUTU WIBAWA, SE, SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan

ep

Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos) dengan Nomor 581.47/2010 tanggal 11 Oktober 2010, surat perintah tugas Nomor : 090/

R

108.1/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab.

do In

A

gu

ng

ne

s

Konawe Selatan (EDY, S.Sos) dan Foto Copy tiket dan Boarding pass.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

Desember 2010 sebesar Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 20

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Saksi tidak melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas dalam

rangka konsultasi di Kementerian kehutanan di Jakarta selama 4 (empat) hari mulai tgl 11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010);

ng

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan sesuai TBK tersebut diatas;

A gu

do

3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas tersebut bukan tanda tangan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi;

In

4. saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada saksi;

lik

Konawe Selatan; •

Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke BKN dan kehutanan;

•

Bahwa

keuangan

pada

Sekretariat

DPRD

ub

pengeloalaan

Konsel

yang

bertanggungjawab adalah Sekwan selaku Pengguna Anggaran dan bendahara; •

ep

Bahwa menurut saksi sebelum ada TBK terlebih dahulu dobuat SPToleh ketua DPRD setelah itu SPT diserahkan ke sekwan untuk dibuatkan SPPD; Bahwa menurut saksi SPT, SPPD dan TBK diketahui oleh sekwan;

•

Bahwa menurut pengetahuan saksi jika perjalanan dinas tidak dilaksanakan maka

•

Bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah mengikuti rapat/musyawarah setelah dewan;

•

In

Bahwa menurut saksi SPP dan SPM yang bertandatangan adalah Sekwan;

do

A gu

mengetahui adanya perjalanan dinas fiktif bersama dengan beberapa anggota

ne

dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah;

si

R

•

ng

ah

ka

m

ah

5. pada tanggal 11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 saksi berada di Kab.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan

tidak berkeberatan;

di bawah sumpah menerangkan yang pada

lik

ka m ah

3. Saksi IRHAM KALENGGO, S.Sos, pokoknya sebegai berikut :

ub

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu terdakwa pada tahun 2010 •

ep

sebagai bendahara di sekretariat DPRD Kab. Konawe selatan;

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai anggota DPRD Kab. Konawe Selatan sampai dengan sekarang dan

R

ah

•

s

saksi dilantik sebagai anggota DPRD Kab. Konawe

ne

ng

M

Selatan pada tanggal 3 September 2009 dari partai

do

21

In

A

gu

Golkar;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

R ep ub

dinas pada tanggal 11 s/d tanggal 14 oktober 2011;

A gu

•

Bahwa menurut saksi tanggal 06 Juli 2011 saksi

mengklarifikasi TBK ke BPK atas perjalanan dinas; Bahwa menurut saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke dinas perikanan dan kelautan

do

ng

•

karena itu bukan mitra saksi;

Bahwa menurut saksi pada tanggal 11 s/d tanggal 14 oktober 2011 saksi berada di konsel;

Bahwa menurut saksi pada saat temuan BPK

lik

ah

•

In

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan

diadakan rapat mengenai perjalanan dinas tersebut

ub

m

dan dari pertemuan tersebut diputuskan oleh anggota dewan

bahwasanya

yang

tidak

mengikuti

/

ka

mengambil uang perjalanan dinas tersebut di kembalikan ke kas negara;

ah

•

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut saksi setiap 1 (satu) kali melakukan

si

R

perjalanan dinas dananya sebesar Rp. 12.100.000,Bahwa benar menurut saksi tugas sekwan adalah

ng

•

memfasilitasi tugas – tugas/kegiatan anggota dewan;

ka m ah

do

Bahwa menurut saksi dalam hal keuangan tugas sekwan adalah memfasilitasi anggota dewan apabilah

terdapat perintah tugas untuk melakukan perjalanan

In

A gu

•

ne

(dua belas juta seratus ribu rupiah);

dinas; •

Bahwa menurut saksi sekwan bertanggungjawab atas

lik

segala administrasi jabatannya sebagai pengguna anggaran untuk pengelola anggaran;

Bahwa menurut saksi untuk perjalanan dians ketua

ub

•

dewan membuat SPT selanjutnya dari SPT tersebut

ah

•

ep

sekwan membuat dan menandatangani SPPD; Bahwa menurut saksi yang membuat TBK adalah

ng

M

TBK adalah sekwan, bendahara dan penerima dana

do In

A

gu

tersebut;

s

Bahwa menurut saksi yang beratndatangan dalam

ne

•

R

bendahara;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Tanda

Bukti Kas tertanggal 31 Desember 2010 sebesar guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IRHAM

KALENGGO,

S.Sos

dalam

rangka

melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (11 Oktober

2010

s/d

14

Oktober

do

A gu

ng

Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah)

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010)

yang

IRHAM

KALENGGO,

S.Sos,

In

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. SPPD

yang

Rakyat

Daerah

Kab.

Konawe

Selatan

lik

ah

ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan (DJUSSACHRI, S.Sos) dengan Nomor 581.48/2010

ub

m

tanggal 11 Oktober 2010, Foto Copy tiket dan Boarding pass. Saksi menjawab sebagai berikut :

ep

ka

1. Saksi tidak melakukan perjalanan dinas sebagaimana tersebut diatas dalam rangka konsultasi dijakarta selama 4 (empat) hari mulai tgl 11 Oktober 2010

R

ah

s/d 14 Oktober 2010);

si

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus 3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas tersebut bukan tanda tangan saksi;

do

A gu

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada saksi;

Pada tanggal 11 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 saksi berada di Andoolo

In

5.

ne

ng

ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan sesuai TBK tersebut diatas;

•

Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Tanda

lik

ka m ah

tepatnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe Selatan;

Bukti Kas tertanggal 31 Desember 2010 sebesar

ub

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IRHAM KALENGGO, S.Sos dalam rangka melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari

ep

(2 November 2010 s/d 5 November 2010) yang

ah

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. KALENGGO,

R

IRHAM

S.Sos,

SPPD

yang

ng

Daerah

Kab.

Konawe

Selatan

do

23

In

A

gu

(DJUSSACHRI, S.Sos) dengan Kode Nomor 094

s

Rakyat

ne

M

ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nomor 589.7/2010 tanggal 1 November 2010,

Surat

Perintah

Tugas

Nomor

090/126.25/2010

ng

tanggal 1 November 2010 yang ditandatangani oleh EDY, S.Sos, Foto Copy tiket dan Boarding pass. Saksi menjawab sebagai berikut :

A gu

do

1. Saksi tidak melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas dalam

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rangka konsultasi di Jakarta selama 4 (empat) hari mulai tgl 2 November 2010

In

s/d 4 November 2010;

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan dinas sesuai TBK tersebut diatas;

lik

ah

3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas tersebut bukan tanda tangan saksi;

ub

m

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada saksi;

ep

ka

5. Saksi pada tanggal 2 November 2010 s/d 5 November 2010 saksi berada di Andoolo tapatnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe

ah

Selatan;

R

•

do

rangka melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (2 November 2010 s/d 5 November 2010) yang IRHAM

KALENGGO,

S.Sos,

In

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. SPPD

yang

ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

kab. S.Sos)

Konawe

dengan

Kode

Selatan Nomor

ub

(DJUSSACHRI,

lik

ka m ah

A gu

Dinas An. IRHAM KALENGGO, S.Sos dalam

ne

ng

Bukti Kas tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan

094/716/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Perintah Tugas Nomor 090/133.2/2010 tanggal 1

ep

Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY, S.Sos, Foto Copy tiket dan Boarding pass. Saksi

R

menjawab sebagai berikut:

ng

do In

A

gu

s/d 4 Desember 2010) sebab pada tanggal 1 Desember 2010 saksi baru tiba dari

ne

rangka konsultasi dijakarta selama 4 (empat) hari mulai tgl 1 Desember 2010

s

1. Saksi tidak melakukan perjalanan dinas sebagaimana tersebut diatas dalam

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Tanda

Halaman 24

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta dalam rangka Konsultasi di Fraksi Golkar DPR RI dan kami tidak

dibayar dengan alasan tidak ada dana;

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu

ng

rupiah) sebagai biaya perjalanan dinas sesuai TBK tersebut diatas;

A gu

saksi;

do

3. Tanda tangan yang tertera dalam tanda bukti kas tersebut bukan tanda tangan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk

In

pemberian tugas kepada saksi;

5. Pada tanggal 1 Desember 2010 saksi berada di Kendari;

ah

•

Bahwa menurut saksi pernah bertemu secara pribadi

lik

dengan terdakwa untuk membahas mengenai temuan BPK tersebut, kemudian terdakwa menyatakan/

ub

m

menyampaikan akan merubah perjalanan dinas pada perubahan anggaran dan saksi menyatakan hal •

ep

ka

tersebut tidak mudah/susah;

Bahwa menurut saksi sekwan pada saat itu adalah

R

ah

terdakwa dan bendahara adalah Adil Tawulo, SE.;

•

Sejak September 2009 sampai sekarang Tahun 2010 membidangi bidang pemerintahan;

In

dan Saksi sebagai anggota komisi I (satu) (satu) yang •

ka m ah

Bahwa saksi jadi anggota DPRD Konawe Selatan

Bahwa saksi selaku sebagai Anggota DPRD Kab.

lik

A gu

sebagai berikut :

do

3. Saksi ARIS YANTO, di bawah sumpah menerangkan yaqng pada pokoknya sebagai

ne

ng

tidak berkeberatan;

si

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan

Konawe Selatan sudah beberapa kali melakukan

ub

Perjalanan Dinas dan saksi laksanakan sesuai dengan Surat perintah tugas yang diberikan oleh salah satu Unsur Pimpinan DPRD dan semua dibiayai dengan

ep

biaya perjalanan Dinas yang ada sesuai dengan pagu

Bahwa untuk tahun 2010 saksi melakukan 12

s

•

R

ah

APBD;

M

(duabelas) kali perjalanan dinas dari keseluruhan 14

do

25

In

A

gu

ng

ne

(empat belas) kali target;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

pelaksanaan perjalanan Dinas pada

DPRD Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

Perintah Tugas dikeluarkan oleh salah satu unsur

piminan

ng

DPRD dimana nama nama tersebut yang termuat dalam SPT diserahkan ke Sekwan DPRD Kab.Konsel ; pengajuan selesai maka akan dikeluarkan biaya

do

proses

A gu

2. Setelah

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id • Adapun cara

1. Surat

perjalanan Dinas dari Sekwan DPRD Kab.Konsel sesuai dengan

In

anggaran yang ada, untuk biaya perjalanan Dinas peranggota DPRD sebesar Rp. 12.100.000. (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk

ah

perjalanan Dinas konsultasi ke Jakarta ;

lik

3. Bukti penerimaan tersebut dituangkan dalam tanda bukti kas (TBK) yang ditandatangani oleh anggota dewan yang akan berangkat serta

ub

m

Bendahara dan Sekwan.

4. setelah perjalanan Dinas selesai dilaksanakan maka Anggota Dewan

ep

ka

yang melakukan perjalanan Dinas membuat Laporan hasil perjalanan (LHP), dimana Laporan tersebut sesuai dengan dilaksanakan sesuai

R

Bahwa Setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas 31

Desember

2010

sebesar

ng

tertanggal

do

konsultasi di Jakarta selama 4 hari (1 Desember

2010 s/d 4 Desember 2010) yang ditandatangani oleh yang

ditandatangani

oleh

In

yang menerima atas nama Sdr. Aris yanto SPPD Sekretaris

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos),

lik

A gu

Dinas An. Aris Yanto dalam rangka melakukan

Foto Copy tiket dan

Boarding pass saksi dapat jelaskan sebagai berikut :

ub

ka m ah

si

•

ne

ah

dengan mitra kerja anggota dewan yang berangkat.

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan

1. saksi Tidak melakukan perjalanan Dinas ada tanggal sesuai SPPD sebagaimana tersebut diatas dalam rangka konsultasi ke kementerian dalam negeri

ep

2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut.

R

3. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada kejanggalan

do In

A

gu

sedangkan TBK ditandatangani tanggal 31 Desember 2010 yang merupakan akhir

ne

perjalanan dari tanggal 1 Desember 2010 s.d. 4 Desember 2010

ng

tanggal

s

dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan lampiran TBK tertulis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 26

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id tahun, sedangkan ada akhir tahun sudah tidak ada lagi pembayaran kegiatan

perjalanan dinas sedangkan yang sering kami lakukan kami menerima uang perjalanan

lebih

dahulu

baru

kami

berangkat

bersamaan

dengan

ng

penandatanganan TBK ;

4. saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian perjalanan konsultasi

kementerian dalam

do

A gu

tugas kepada saksi dalam rangka

negeri sesuai bukti TBK dan SPPD yang di perlihatkan kepada saksi

tertanggal

31

Desember

2010

sebesar

ah

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan

lik

Dinas An. Aris yanto dalam rangka melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (2 November

ub

m

2010 s/d 5 November 2010) yang ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr. Aris yanto SPPD yang

ditandatangani

ep

ka

oleh

Sekretaris

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan Foto Copy tiket dan

R

(DJUSSACHRI, S.Sos),

si

Boarding pass saksi dapat jelaskan sebagai berikut :

rangka konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ; 2. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu

A gu

do

rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut.

ne

1. Saksi Tidak melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas dalam

ng

ah

Setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas

In

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada kejanggalan

perjalanan dari tanggal 2 November 2010 s.d. 5 November 2010

lik

sedangkan TBK ditandatangani tanggal 31 Desember 2010 yang berarti saksi

menerima uang perjalanan tersebut sebulan kemudian setelah saksi melakukan perjalanan sedangkan yang sering kami lakukan kami menerima uang perjalanan

ub

ka m ah

tanggal

In

dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan lampiran TBK tertulis

lebih dahulu baru kami berangkat bersamaan dengan penandatanganan TBK;

4. Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD dalam rangka perjalanan dinas

ah

•

ep

dimaksud.

Bahwa setiap saksi melaksanakan perjalanan dinas tahun

anggaran

walaupun

menggunakan

do

27

In

A

gu

ng

penerbangan yang berbeda-beda peranggota DPRD,

s

M

satu

ne

R

besaran biaya untuk tujuan yang selalu sama dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

R ep ub

ditentukan

anggarannya

dalam

•

Bahwa benar Bendahara yang membayarkan biaya

ng

pembahasan anggaran APBD Kabuaten Konsel;

perjalanan dinas, dan selalu memberitahukan kepada saksi nilai besaran yang akan saksi terima setiap

•

Bahwa terhadap perjalanan Dinas yang telah saksi

do

melakukan perjalanan dinas;

In

lakukan tersebut telah dibayarkan serta ada surat

tugas berupa SPT dan SPPD dan Yang saksi

ah

tandatangani setelah menerima biaya perjalanan •

lik

dinas yang saksi lakukan yaitu tanda bukti kas; Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pengguna

ub

m

pengelolaan anggaran yaitu sekretaris dewan selaku

ka

anggaran

dalam

hal

ini

saudara

ep

DJUSSACHRI, S.Sos dan bendahara yaitu ADIL TAWULO, SE sebagai pengelola keuangan;

Bahwa saksi pada Tahun 2009 s.d. sekarang masih

do

A gu

•

sebagai anggota DPRD Kab. Konsel, saksi berasal

dari Partai PKS ditempatkan di Komisi I (satu)II yang membidangi masalah pembangunan •

In

sebegai berikut :

si

3. Saksi RASYID, S.Sos,M.Si, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

ne

tidak berkeberatan;

R

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

ng

Bahwa Untuk TA 2010 saksi melakukan perjalanan

lik

ka m ah

dinas luar daerah sebanyak tiga belas kali, adapun tanggal keberangkatan dan tujuan keberangkatan

ub

datanya akan kami berikan pada kesempatan berikutnya yaitu tanggal 28 Pebruari 2012 •

Bahwa Saksi benar-benar tidak pernah menerima

ep

sejumlah uang seperti yang tertera pada Tanda Bukti

ah

Kas

Nomor

236/pg

dengan

nomor

rekening

s

R

1.20.04.15.01.5.2.2.15.02 senilai Rp. 12.100.000,-

do In

A

gu

ng

Desember 2010 untuk perjalanan dinas Anggota

ne

M

(dua belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

sudah

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id karena

A gu

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 28

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id DPRD dalam rangka melakukan konsultasi dijakarta

yang

ditandatangani

oleh

saksi

sendiri

an.

DJUSSACHRI,

S.Sos

dan

bendahara

TAWULO, SE. dan tanda tangan diatas TBK yang bertuliskan nama saksi tersebut adalah PALSU sebab bukanlah tanda tangan saksi;

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan

In

•

ADIL

do

A gu

ng

RASYID,S.Sos, DJUSSACHRI, S.Sos, Terdakwa

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas luar daerah seperti yang tercantum dalam Surat

ah

perintah Perjalanan Dinas Nomor : 581.46/2010 •

lik

Tertanggal 11 Oktober 2010 an. RASYID,S.Sos; Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian tiket

ub

m

Tiket Pesawat LION AIR kode booking : JEMUHH

ka

untuk penerbangan Kendari-Jakarta tertanggal 11

ep

Oktober 2010 yang melalui CV. Anawai Senorita Pratama sehingga saksi sama sekali tidak pernah penerbangan

kejakarta

sebagaimana

R

ah

melakukan

si

tercantum dalam tiket, airport tax dan boarding pass bahwa Tiket, airport tax dan boardingpass tersebut

do

•

Bahwa benar tidak pernah melakukan pembelian Tiket Pesawat LION AIR JT 0728 Kode Booking HIELLU

untuk

penerbangan

Jakarta-Kendari

In

A gu

adalah palsu;

ne

ng

tersebut. Oleh karena itu saksi menduga dengan keras

tertanggal 14 Oktober 2010 yang dicetak melalui CV.

lik

ka m ah

Anawai Senorita Pratama sehingga saksi sama sekali

tidak pernah melakukan penerbangan dari Jakarta

ub

menuju kendari sebagaimana tercantum dalam tiket dan boarding pass tersebut; •

Bahwa benar Saksi pernah melakukan perjalanan

ep

dinas pada bulan Oktober 2010 dan bulan Desember

ah

2010 namun tidak ada kaitannya dengan perjalanan sebelumnya,

penjelasan

terhadap

do

29

In

A

gu

ng

perjalanan dinas saksi pada bulan oktober dan

s

M

kesempatan

ne

R

dinas sesuai dengan SPPD yang ditunjukan pada

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

R ep ub •

Bahwa benar Prosesnya dimulai dari rapat ditingkat

ng

kesempatan berikutnya;

komisi kemudian rapat pimpinan lalu dibuat SPT,

ah

do

Bahwa benar yang

bertanggung jawab dalam

anggaran

In

pengguna

dalam

hal

ini

saudara

DJUSSACHRI, S.Sos dan bendahara yaitu ADIL

lik

TAWULO, SE sebagai pengelola keuangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

ub

tidak berkeberatan;

3. Saksi TRI HARYONO, SH., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : •

ep

m

setelah menandatangani TBK;

pengelolaan anggaran yaitu sekretaris dewan selaku

ah

ka

•

sekwan mengeluarkan SPPD lalu menerima dana

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id desember akan kami berikan keterangan pada

A gu

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menjadi angota DPRD Konawe Selatan

si

R

Sejak September 2009 sampai sekarang dan Saya

ng

yang membidangi bidang keuangan dan pertanian Pemda Kabupaten Konawe Selatan;

do

Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas stiap tahunnya dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas kali)

•

Diperlihatkan oleh hakim kepada saksi Tanda Bukti Kas

tertanggal

31

Desember

In

A gu

•

ne

sekarang sebagai sekretaris komisi I (satu)I (dua)

2010

sebesar

Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah), HARYONO,

SH.

lik

ka m ah

guna pembayaran perjalanan dinas atas nama TRI Dalam

rangka

melakukan

ub

konsultasi di Jakarta selama 4 (empat) hari (tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober nama

ep

2010) yang ditanda tangani oleh yang menerima atas TRI

HARYONO,

SH.,

SPPD

yang

ah

ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Konsel

s

R

(DJUSSACHRI, S.Sos), foto copy tiket dan Boarding

ne do In

A

gu

ng

M

Pass, saksi menyatakan :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id a. saksi tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas

dalam rangka konsultasi ke Badan Keegawaian Negara di Jakarta, karena seingat saksi ada tanggal 10 Oktober 2010 kami melaksanakan hearing dengan PLN

ng

Ranting Konsel ;

b. saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu

A gu

do

rupiah) sebagai biaya perjalanan saya tersebut.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda saksi dan ada kejanggalan dalam

In

TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan lamiran TBK tertulis tanggal perjalanan dari tanggal 11 Oktober 2010 s.d. 14 Oktober 2010 sedangkan TBK

ditandatangani tanggal 31 Desember 2010 yang berarti saya menerima uang

lik

ah

perjalanan dinas tersebut dua bulan kemudian setelah perjalanan dilaksanakan sedangkan pada tahun 2010 biaya perjalanan dinas yang kami terima langsung

ub

kemudian dan begitu kami menerima uang perjalanan tersebut hari itu juga kami

ep

menandatangani TBK;

d. saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk pemberian tugas kepada saksi dalam rangka perjalanan konsultasi ke Badan Kepegawaian

ah

ka

m

setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas tidak pernah dibayarkan dua bulan

si

R

Negara di Jakarta tersebut disamping itu saksi tidak membeli tiket pesawat •

Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran yaitu sekretaris dewan selaku pengguna

do

A gu

anggaran dalam hal ini saudara DJUSSACHRI, S.Sos

ne

ng

melalui travel Anawai Senorita pratama.

dan bendahara yaitu ADIL TAWULO, SE sebagai

In

pengelola keuangan.

tidak berkeberatan;

lik

ka m ah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

3. Saksi DRS. ABDUL HALIK, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya •

ub

sebagai berikut :

Bahwa saksi menjabat sebagai angoota DPRD Konawe Selatan Sejak September 2009 sampai

ep

sekarang, dan saksi sebagai anggota komisi I (satu)II

ah

(tiga) yang membidangi bidang Pertambangan,

ng

perjalanan Dinas secara keseluruhan dan saksi perintah tugas

do

31

In

A

gu

melaksanakan sesuai dengan Surat

s

Bahwa setiap perjalanan Dinas saksi menerima biaya

ne

M

•

R

Pendidikan, Kesehatan PU dan Lingkungan Hidup;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan oleh salah satu unsur

pimpinan

DPRD dan semua dibiayai dengan biaya perjalanan Dinas yang ada sesuai dengan pagu APBD;

1. Surat

Bahwa menurut saksi mekanisme

pelaksanaan

perjalanan Dinas pada DPRD Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

do

A gu

ng

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Tugas dikeluarkan oleh salah satu unsur

Piminan

In

DPRD dimana nama nama tersebut yang termuat dalam SPT diserahkan ke Sekwan DPRD Kab.Konsel ;

ah

2. Setelah

itu Sekwan memroses

pengajuan dan menerbitkan Surat

lik

Perintah Perjalanan Dinas setelah selesai maka akan dikeluarkan biaya Perjalanan Dinas dari Sekwan DPRD Kab.Konsel sesuai dengan

ub

m

anggaran yang ada, untuk biaya perjalanan Dinas peranggota DPRD sebesar Rp.12.100.000. (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk

ep

ka

perjaLanan Dinas konsultasi ke Jakarta

3. Bukti penerimaan tersebut dituangkan dalam tanda bukti kas (TBK)

R

ah

yang ditandatangani oleh anggota dewan yang akan berangkat serta

si

Bendahara dan Sekwan.

yang melakukan perjalanan Dinas membuat Laporan hasil perjalanan (LHP), dimana Laporan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mitra Bahwa

do

•

Pada tahun 2010 saksi tidak pernah

In

melakukan perjalanan dinas pada BPN (badan

Pertanahan Negara) dan kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar bulan karena sesuai dengan agenda

lik

ka m ah

A gu

kerja anggota dewan yang berangkat.

ne

ng

4. setelah perjalanan Dinas selesai dilaksanakan maka Anggota Dewan

saksi pada 14 Oktober 2010 saksi berada di Kantor Kolono

dalam

ub

DPRD Kab. Konsel dan saksi pergi ke Kecamatan rangka

persiapan

pemekaran

Kecamatan Kolono Kab.Konsel dan pada tanggal 5

Bahwa benar Setelah saksi diperlihatkan Tanda Bukti tertanggal

31

Desember

2010

sebesar

ng

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan

do In

A

gu

Dinas An. DRS. ABDUL HALIK dalam rangka

s

M

Kas

ne

•

R

ah

PLN

ep

November kami sedang melakukan hearing dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (11

Oktober

2010 s/d 14

Oktober 2010) yang

DRS. ABDUL HALIK SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos), Foto

do

A gu

ng

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Copy tiket dan Boarding pass saksi dapat jelaskan

In

sebagai berikut :

1. saksi Tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas dalam rangka konsultasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta,

lik

ah

karena seingat saksi ada tanggal 14 Oktober 2010 saksi ke Kecamatan Kolono dalam rangka rapat Pemekaran Kecamatan Kolono ;

ub

m

2. saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut.

ep

ka

3. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada kejanggalan dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan

ah

lampiran TBK tertulis tanggal perjalanan dari tanggal 11 Oktober 2010 s.d.

si

R

14 Oktober 2010 sedangkan TBK ditandatangani tanggal 31 Desember 2010 kemudian setelah perjalanan dilaksanakan sedangkan ada tahun 2010 biaya perjalanan dinas yang kami terima langsung setelah selesai melaksanakan

A gu

do

perjalanan dinas tidak pernah dibayarkan dua bulan kemudian dan begitu

ne

ng

yang berarti saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut dua bulan

kami menerima uang perjalanan tersebut hari itu juga kami menandatangani

4.

In

TBK;

Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk

lik

Pertanahan Nasional di Jakarta tersebut

Bahwa setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas tertanggal

ub

•

31

Desember

2010

sebesar

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan

ep

Dinas An. DRS. ABDUL HALIK dalam rangka melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (2

ah

ka m ah

pemberian tugas kepada saksi dalam rangka perjalanan konsultasi ke Badan

R

November 2010 s/d 5 November 2010) yang

do

33

In

A

gu

oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ne

ng

M

DRS. ABDUL HALIK SPPD yang ditandatangani

s

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos), Foto

Copy tiket dan Boarding pass saksi dapat jelaskan sebagai berikut :

saksi Tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas

ng

1.

dalam rangka konsultasi ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Jakarta,

do

A gu

2. saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut.

In

3. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada kejanggalan dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan lamiran TBK tertulis tanggal

perjalanan dari tanggal 2 November

2010 s.d. 5

lik

ah

November 2010 sedangkan pada tanggal 5 November saksi bersama anggota DPRD yang lain sedang melakukan hearing dengan PLN;

saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk

ub

m

4.

pemberian tugas kepada saksi dalam rangka

perjalanan konsultasi ke

•

ep

ka

kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta tersebut Bahwa benar Setiap saksi melaksanakan perjalanan

R

ah

dinas besaran biaya untuk tujuan yang selalu sama

si

dalam satu tahun anggaran walaupun menggunakan karena

sudah

ditentukan

anggarannya

dalam

Bahwa

bendahara

yang

membayarkan

biaya

do

•

perjalanan dinas, dan selalu memberitahukan kepada

In

saksi nilai besaran yang akan saksi terima setiap melakukan perjalanan dinas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

lik

ka m ah

A gu

pembahasan anggaran APBD Kabupaten Konsel;

ne

ng

penerbangan yang berbeda-beda peranggota DPRD,

tidak berkeberatan;

ub

3. Saksi HAERUDDIN, S.Pd, di bawaqh sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikuit : •

Bahwa saksi menajabat angoota DPRD Konawe

ep

Selatan Sejak September 2009 sampai sekarang dan

ah

Saksi sebagai anggota

komisi I (satu) yang

R

membidangi bidang Pemerintahan dan Hukum,

A

pernah melakukan Perjalanan Dinas

s

do

gu

Selatan saksi

ne

Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Kab. Konawe

ng

•

In

M

Badan Legislasi dan Badan Anggaran;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id dan setiap perjalanan dainas yang saksi laksanakan

sesuai dengan Surat perintah tugas yang diberikan

1. Surat

perjalanan Dinas yang ada

sesuai dengan pagu APBD; Bahwa saksi membuat laporan tentang perjalanan

dinas dan mekanisme pelaksanaan perjalanan Dinas ada DPRD Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

In

A gu

•

dibiayai dengan biaya

do

ng

oleh salah satu unsur pimpinan DPRD dan semua

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Tugas dikeluarkan oleh salah satu unsur

Piminan

ah

DPRD dimana nama nama tersebut yang termuat dalam SPT dise

2. Setelah itu Sekwan memproses

lik

rahkan ke Sekwan DPRD Kab.Konsel ;

pengajuan dan menerbitkan Surat

ub

m

Perintah Perjalanan Dinas setelah selesai maka akan dikeluarkan biaya Perjalanan Dinas dari Sekwan DPRD Kab.Konsel sesuai dengan

ep

ka

anggaran yang ada, untuk biaya perjalanan Dinas peranggota DPRD sebesar Rp.12.100.000. (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk

R

ah

perjaLanan Dinas konsultasi ke Jakarta

si

3. Bukti penerimaan tersebut dituangkan dalam tanda bukti kas (TBK) Bendahara dan Sekwan. 4. setelah perjalanan Dinas selesai dilaksanakan maka Anggota Dewan

do

A gu

yang melakukan perjalanan Dinas membuat Laporan hasil perjalanan

ne

ng

yang ditandatangani oleh anggota dewan yang akan berangkat serta

(LHP), dimana Laporan tersebut sesuai dengan dilaksanakan sesuai

In

•

Setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas tertanggal

31

Desember

2010

sebesar

lik

ka m ah

dengan mitra kerja anggota dewan yang berangkat.

Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) HAERUDIN,

ub

guna pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Spd

dalam

rangka

melakukan

konsultasi di Jakarta selama 4 hari (11 Oktober 2010

ep

s/d 14 Oktober 2010) yang ditandatangani oleh yang

ah

menerima atas nama Sdr. HAERUDIN, Spd SPPD ditandatangani

R

yang

oleh

Sekretaris

Dewan

ng

Foto Copy tiket dan

do

35

In

A

gu

Boarding pass saksi dapat jelaskan sebagai berikut :

s

(DJUSSACHRI, S.Sos),

ne

M

Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Saksi Tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut

diatas dalam rangka konsultasi ke Badan Keegawaian Negara di Jakarta, karena seingat saksi ada tanggal 14 Oktober 2010 Saksi ke Kecamatan 2.

Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus

A gu

do

ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut. 3.

Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada

In

kejanggalan dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan

lampiran TBK tertulis tanggal perjalanan dari tanggal 11 Oktober 2010 s.d.

14 Oktober 2010 sedangkan TBK ditandatangani tanggal 31 Desember 2010

lik

ah

yang berarti saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut dua bulan kemudian setelah perjalanan dilaksanakan sedangkan ada tahun 2010 biaya

ub

m

perjalanan dinas yang kami terima langsung setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas tidak pernah dibayarkan dua bulan kemudian dan begitu

ep

ka

kami menerima uang perjalanan tersebut hari itu juga kami menandatangani TBK;

ah

4.

Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk

si

R

pemberian tugas kepada saksi dalam rangka perjalanan konsultasi ke Badan

Setelah saksi Diperlihatkan Tanda Bukti Kas 31

Desember

2010

sebesar

do

tertanggal

Rp.12.100.000,- guna pembayaran Biaya Perjalanan An.

HAERUDIN,

Spd

dalam

rangka

In

Dinas

melakukan konsultasi di Jakarta selama 4 hari (2 November

2010 s/d 5 November 2010) yang

lik

ka m ah

A gu

•

ne

ng

Pertanahan Nasional dan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta tersebut

ditandatangani oleh yang menerima atas nama Sdr.

ub

HAERUDIN, Spd SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Konawe Selatan (DJUSSACHRI, S.Sos), Foto Copy

ep

tiket dan Boarding pass saksi dapat jelaskan sebagai berikut :

R

1. Saksi Tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sebagaimana tersebut diatas

do In

A

gu

ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi tersebut.

ne

Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus

ng

2.

s

dalam rangka konsultasi ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Jakarta,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ng

Kolono dalam rangka Pemekaran Kecamatan Kolono Kabupaten Konsel ;

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 36

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi dan ada

kejanggalan dalam TBK tersebut karena antara SPPD yang dijadikan lamiran TBK tertulis tanggal

perjalanan dari tanggal 2 November

2010 s.d. 5

ng

November 2010 sedangkan pada tanggal 5 November saksi bersama anggota DPRD yang lain sedang melakukan hearing dengan PLN; pemberian tugas kepada saksi dalam rangka

do

Saksi tidak pernah menerima SPT, dan SPPD tersebut sebagai bentuk

A gu

4.

perjalanan konsultasi ke

In

kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta tersebut •

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Setiap saksi melaksanakan perjalanan dinas satu

tahun

anggaran

walaupun

menggunakan

lik

ah

besaran biaya untuk tujuan yang selalu sama dalam penerbangan yang berbeda-beda peranggota DPRD, sudah

ditentukan

ub

m

karena

anggarannya

dalam

pembahasan anggaran APBD Kabupaten Konsel; Bahwa

bendahara

yang

ep

ka

•

membayarkan

biaya

perjalanan dinas, dan selalu memberitahukan kepada

R

ah

saksi nilai besaran yang akan saksi terima setiap

perjalanan Dinas yang saksi

lakukan tersebut telah dibayarkan serta ada surat

do

tandatangani setelah menerima biaya perjalanan dinas adalah tanda bukti kas;

Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah mengikuti rapat

In

•

bersama beberapa anggota dewan, sekwan dan juga

lik

terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai temuan BPK terhadap perjalanan dinas fiktif yang terjadi di

ub

DPRD Kab. Konsel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengtatakan

ep

tidak keberatan;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga

do

37

In

A

gu

ng

dengan terdakwa, tetapi saksi mempunyai hubungan

s

•

ne

sebagai berikut :

R

3. Saksi DR. SAHLUL, SE,M.Si, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

A gu

tugas berupa SPT dan SPPD dan Yang saksi

ne

Bahwa Terhadap

ng

•

si

melakukan perjalanan dinas;

Halaman 37

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan dengan terdakwa yaitu terdakwa pada

tahun 2010 sebagai bendahara di sekretariat DPRD mengelola keuangan di sekretariat DPRD kab. Konawe selatan diantaranya mengajukan permintaan GU di dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset

do

A gu

ng

Kab. Konawe selatan yang mempunyai tugas untuk

daerah Kab. Konawe Selatan;

Bahwa saksi sebagai kepala dinas pendapatan

In

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelola keuangan dan aset daerah Kab. Konawe

ah

Selatan yang bertanggung jawab dalam tata kelola

lik

keuangan daerah, utamanya dalam memfasilitasi penggunaan APBD dan mengelola administrasi

ub

m

siklus keuangan daerah seperti pencairan dan pengendalian keuangan (kas daerah); Bahwa menurut saksi dalam pengajuan permintaan

ep

ka

•

GU mekanismenya yaitu pencairan GU dapat

R

ah

dilakukan apabila memenuhi syarat kelengkapan

si

administrasi sebagai berikut :

ng

ne

1. Surat pengantar kepala SKPD; 2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari bendahara pengeluaran; 3. Surat perintah membayar (SPM) dari kepala SKPD;

do

A gu

4. Tanda Bukti Kas (TBK) atas penggunaan dana GU sebelumnya;

5. Lampiran lain yang berkaitan bukti – bukti belanja sesuai jenis belanja.

GU 11 dipertanggungjawabkan;

Diperlihatkan TBK tanggal 31 Desember 2010

lik

•

ka m ah

Bahwa setahu saksi GU 12 dapat dicairkan setelah

In

•

kepada saksi, saksi menyatakan pernah melihatnya Bahwa menurut saksi sebelum terbit SP2D terlebih dahulu

ub

•

dilakukan

verivikasi

kelengkapan

administrasi untuk memastikan seluruh dokumen dibutuhkan

telah

ep

yang

lengkap.

Kemudian

ah

dilanjutkan dengan verivikasi administrasi fungsional

R

dengan menggunakan perangkat komputer SIMDA

ng

do In

A

gu

jenis belanja tidak mempengaruhi target sesuai dalam

s

untuk memastikan bahwa biaya masing – masing

ne

M

(Sistem informasi manajemen keuangan daerah)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

R ep ub •

Bahwa menurut saksi stelah meneliti kembali proses

ng

baru dilakukan penerbitan SP2D.

pembayaran GU pada Sekwan DPRD Kab. Konsel khusus yang berkaitan dengan SPM-GU perjalanan

do

dinas secara administrasi telah sesuai prosedur

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id APBD, apabila memenuhi kedua aspek dimaksud

A gu

karena telah memiliki dokumen SPP, SPM, TBK dan •

In

pendukung lainnya;

Bahwa setahu saksi pada saat pengajuan SPM-GU

ah

oleh sekwan DPRD Kab. Konsel tahun anggaran

lik

2010 yang menandatangani adalah sekretaris Dewan (SEKWAN) a.n DJUSSACHRI, S.Sos Bahwa

setahu

saksi

pada

ub

m

•

DPPKAD sebelum

ka

diterbitkan SP2D ada verivikasi yang dilakukan oleh GUNIATIN MASRIANI dan SUMARLIN RIVAI;

ah

•

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setahu saksi SPM-GU dapat diajukan kembali

si

R

untuk mendapat GU selanjutnya apabila telah

ng

dibuktikan dengan SPJ;

•

Bahwa setahu saksi pengajuan SPM-GU oleh

ambang batas serta didukung kelayakan dokumen;

Bahwa saksi menyatakan dinas PPKAD hanya melakukan verivikasi administrasi; Bahwa

In

• •

ka m ah

do

persyaratan penggunaan dana telah mempunyai

setahu saksi setelah uang cair dimasukan

lik

A gu

Sekwan DPRD Kab. Konsel sudah sesuai karena

ne

mempertanggungjawabkan paling kurang 90 persen

kedalam rekening sekretariat dewan;

Bahwa setahu saksi dalam pengajuan SPM-GU yang

ub

•

bertanggungjawab adalah kepala SKPD selaku •

ep

pengguna anggaran (KPA);

Bahwa setahu saksi pada tanggal 21-23 Desember

R

ah

2010 yang membawa atau mengajukan GU 13 ke

s ne do

39

In

A

gu

ng

M

dinas PPKAD adalah Saula;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa

setahu saksi

selain bendahara yang

membawa GU dapat juga orang lain akan tetapi harus mempunyai kuasa atau dikuasakan; Bahwa setahu saksi yang mengajukan GU adalah Saula dikarenakan Saula merupakan pembantu bendahara dalam hal ini Saula adalah bendahara

do

A gu

ng

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang pada secretariat DPRD Kab. Konawe selatan;

Bahwa setahu saksi KPA ataupun bendahara dapat

In

•

menunjuk kuasa untuk membawa GU;

Bahwa setahu saksi proses proses penggunaan

lik

ah

•

anggaran setelah uang masuk ke rekening bendahara sampai diterbitkannya SPM adalah :

ub

m

1. Setelah dana masuk ke rekening SKPD maka kepala

ka

SKPD

selaku

pengguna

Anggaran

mengelola

ep

kegiatan bersama Kuasa pengguna anggaran (KPA);

ah

2. Bendahara mengeluarkan dana sesuai kebutuhan dan

Bahwa setahu saksi pada SPP (GU 11, 12 dan 13)

ng

terdapat tanda tangan terdakwa;

•

Bahwa setahu saksi secara administrasi semua GU

do

jawabkan oleh sekwan dan terdakwa; Bahwa

setahu saksi atas TBK yang bertanggung

In

•

jawab adalah sekwan dan bendahara sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006;

lik

Meninbang, bawa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan tentang GU 12 bukan tanggal 31 desember 2010 akan tetapi tanggal 29 desember 2010, keterangan yang lain dibenarkan terdakwa;

pokoknya sebagai berikut :

menerangkan yang pada

Bahwa saksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe

R

ah

•

di bawah sumpah

ep

3. Saksi ASHABUL ANAOPA, S.Si,

ub

ka m ah

A gu

memenuhi syarat dan kesemuanya dipertanggung

ne

•

si

R

mendokumentasi pertanggungjawaban.

s

Selatan Nomor 552 Tahun 2011 diangkat dalam

ne

ng

M

jabatan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada

do In

A

gu

Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa Tugas dan fungsi

saksi sebagai Kuasa

Bendahara Umum Daerah berdasarkan Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan

kekayaan

do

A gu

ng

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah,

memantau

In

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang

ah

ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang

lik

diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah

ub

m

dan mengelola/ menata usahakan investasi daerah, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

ep

ka

pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, melaksanakan pemberian pinjaman nama

pemerintah

daerah,

melakukan

R

ah

atas

si

pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan

•

Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tahun 2010 yang

perkara

terdakwa

tentang

do

perjalanan dinas fiktif disekretariat DPRD Kab.

A gu

Konawe selatan dikarenakan saksi baru bertugas

In

sebagai kuasa bendahara umum daerah kab. Konawe selatan sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa me3ngatakan tidaka

lik

ka m ah

menyangkut

ne

ng

penagihan piutang daerah;

ub

keberatan;

3. Saksi Ir. SUHRI BADAWI, M.Si, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan

ep

•

ah

Kab. Konawe Selatan Sejak tanggal 26 Juni 2012,

R

menggantikan Pak Rahman, diamana sebelum Pak

do

41

In

A

gu

ng

ne

dijabat oleh terdakwa;

s

M

Rahman Menjabat sebagai Sekwan Kab. Konsel

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa menurut saksi yang mengkoordinir Proses

keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Konsel

adalah Sekwan selaku Pengguna Anggaran;

•

Bahwa menurut saksi untuk setiap pencairan dana pada sekretariat DPRD Kab. Konsel sekwan ikut bertandatangan;

do

A gu

ng

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut saksi untuk setiap kali pengeluaran

In

keuangan pada sekretariat DPRD Kab. Konsel harus selalu diketahui oleh sekwan selaku Pengguna •

lik

ah

Anggaran;

Bahwa menurut saksi pada sekretariat DPRD Kab. Konsel ada biaya perjalanan Dinas;

Bahwa menurut saksi dalam proses pencaira dana

ub

m

•

ka

yaitu sekretariat Dewan mengajukan SPP yang

ah

•

ep

ditandatangani oleh Sekwan dan bendahara; Bahwa menurut saksi di Bank yang mencairkan dana

si

R

ada spesimen tandatangan sekwa dan spesimen Bahwa benar menurut saksi sekwan yang menyetujui

ng

•

pengeluaran dan penggunaan uang; menurut

saksi

TBK

adalah

untuk

do

Bahwa

pertanggungjawaban bukti pengeluaran uang yang sekwan

dan

bendahara

serta

In

ditandatangani

ditandatangani pula oleh yang menerima uang; •

Bahwa

menurut

ditandatangani

saksi

bilamana

sekwan

dan

TBK

telah

bendahara

serta

lik

ka m ah

A gu

•

ne

tandatangan bendahara;

ditandatangani pula oleh yang menerima uang berarti

Bahwa benar menurut saksi pada sekretariat DPRD Kab.

Konsel

ada

ep

•

ub

uang kas telah dikeluarkan;

temuan

BPK

senilai

Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua

menurut

saksi

pemeriksaan

buku

kas

ng

M

diperiksa oleh kuasa pengguna anggaran setiap 3

do In

A

gu

(tiga) bulan;

s

Bahwa

ne

•

R

ah

ratus ribu rupiah);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa menurut saksi yang bertandatangan pada cek

untuk pengeluaran uang adalah bendahara dan kuasa pengguna anggaran;

dahulu bertandatangan adalah kuasa pengguna

do

anggaran kemudian bendahara lalu penerima, yang

mana dalam TBK sudah tertulis nilai nominal dana •

In

yang dikeluarkan;

Bahwa menurut saksi apabila ada penyimpangan dalam

pengeluaran

dana,

maka

yang

harus

bertanggungjawab adalah Penggunan Anggaran, bendahara dan orang lain yang terlibat didalamnya;

ub

m

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan

ep

tidak keberatan;

3. Saksi SAULA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ah

ka

Bahwa menurut saksi dalam TBK yang terlebih

lik

ah

A gu

ng

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga

si

R

•

ng

pekerjaan dengan terdakwa yaitu terdakwa pada tahun 2010 sebagai bendahara di sekretariat DPRD mengelola

disekretariat

DPRD

kab.

Konawe selatan diantaranya mengajukan permintaan

In

GU di dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah Kab. Konawe Selatan;

Bahwa saksi pada tahun 2004 sebagai staf keuangan

lik

•

ka m ah

keuangan

do

A gu

Kab. Konawe selatan yang mempunyai tugas untuk

ne

dengan terdakwa, tetapi saksi mempunyai hubungan

dan tahun 2006-2012 sebagai bendahara barang selatan;

Bahwa tugas saksi sebagai bendahara barang yaitu

ep

•

ub

dibagian umum secretariat DPRD kab. Konawe

untuk membukukan pengadaan barang-barang yang Bahwa benar saksi pernah diberikan kuasa sebagai

s

•

R

ah

masuk;

do

43

In

A

gu

DPRD kab. Konsel oleh terdakwa pada tanggal 27

ne

ng

M

bendahara pengeluaran dibagian keuangan secretariat

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

R ep ub akan berobat;

A gu

•

Bahwa menurut saksi yang menandatangani SPP pencairan adalah bendahara dan terdakwa; Bahwa sebagai kuasa bendahara yang dilakukan saksi yaitu : mengantar/membawa SPP di Keuangan,

do

ng

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id September 2010 dengan alasan terdakwa sakit dan

mencairkan uang SPPD dan gaji sebanyak 2 (dua) (sepuluh) yakni GU 10 dan GU 11;

Bahwa menurut saksi yang menerima uang GU 11

lik

ah

•

In

kali yaitu pada bulan 9 (Sembilan) dan bulan 10

adalah saksi sendiri dan diketahui oleh terdakwa; •

Bahwa saksi untuk GU 12 dan GU 13 yang

ub

m

mencairkan adalah ADIL TAWULO, SE sendiri

ka

untuk keperluan perjalanan anggota DPRD kab. Konsel dan diketahui oleh terdakwa;

ah

•

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi

pada

tahun

2010

BPK pernah

si

R

melakukan pemeriksaan di Sekretariat DPRD Kab. Bahwa setahu saksi uang yang tidak diterima oleh

ng

•

anggota DPRD Kab. Konsel adalah pencairan uang

do

•

Bahwa setahu saksi Sekwan sebagai pengguna anggaran yang bertanggungjawab atas pengelolaan

In

A gu

yang terakhir;

ne

Konsel;

keuangan pada sekretariat DPRD Kab. Konsel; •

Bahwa setahu saksi cek yang dipakai saksi untuk

lik

ka m ah

mencairkan dana di Bank BPD sultra ditandatangani oleh Adil Tawulo dan terdakwa;

Bahwa benar menurut pengakuan saksi tidak pernah

ub

•

menandatangani TBK;

Bahwa setahu saksi Adil Tawulo sering menyuruh

ep

•

saksi untuk mencairkan uang di bank walaupun Adil

ng

M

kepada terdakwa untuk ditandatangani adalah saksi

do In

A

gu

sendiri dan setelah cek ditandatangani oleh terdakwa

s

Bahwa setahu saksi saksi yang menyerahkan cek

ne

•

R

ah

Tawulo berada dikantor;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44

R ep ub

terdakwa selaku pengguna anggaran dan membawa

A gu

• •

tersebut

dihadapan

terdakwa

sebelum

melakukan pembayaran; Bahwa benar menurut saksi tidak pernah membuat spesimen tandatangan di bank BPD sultra;

do

ng

uang

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dicairkan dan uang tersebut dilaporkan ke

Bahwa setahu saksi setiap kali melakukan pencairan terlebih

dahulu

saksi

membawa

cek

untuk

In

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh terdakwa selaku pengguna •

lik

ah

anggaran;

Bahwa setahu saksi tidak pernah mencairkan uang pada bulan desember tahun 2010;

Bahwa setahu saksi tidak pernah menandatangani

ub

m

• •

Bahwa setahu saksi yang menandatangani cek untuk

ep

ka

LPJ dan TBK;

ah

pencairan adalah sekwan dan terdakwa walaupun

si

R

telah dikuasakan kepada saksi sebagai kuasa

keberatan;

ng

Menimbang, bahwa atas katarengan saksi tersebut saksi mengatakan

tidak

do

A gu

3. Saksi SUHAIDA, SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok menerangkan

ka m ah

sebagai berikut :

Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaannya :

In

•

ne

bendahara;

1. Sejak Tahun 2004 sebagai CPNS disekretariat DPRD Kab. Konsel sebagai pembantu bendahara; sebagai staf keuangan.

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai pembantu

ub

•

lik

2. Tahun 2011 masih disekretariat DPRD Kab. Konsel

bendahara pada sekretariat DPRD Kab. Konsel

ep

berdasarkan surat keputusan dari Sekwan Kab. Konawe Selatan; Bahwa

tugas

pokok

saksi

sebagai

pembantu

R

ah

•

s

bendahara disekretariat DPRD Kab. Konsel adalah

ne do

45

In

A

gu

ng

M

membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

R ep ub •

Bahwa setahu saksi yang menjadi bagian dari Surat

ng

staf keuangan lainnya;

pertanggungjawaban (SPJ) keuangan untuk belanja perjalanan khususnya pada sekretarian DPRD Kab.

do

Konsel adalah :

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id SPPD, TBK dan juga hal lainnya yang dibantu oleh

A gu

1. Surat Perintah Tugas (SPT) dari ketua DPRD Kab.

In

Konsel; 2. Tanda Bukti Kas (Bukti Penerimaan Uang);

ah

3. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang

lik

dikeluarkan oleh Sekwan DPRD Kab. Konsel; 4. Tiket Pesawat Pulang pergi;

ub

m

5. Laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat oleh yang melakukan perjalanan dinas.

ka

•

Bahwa

setahu saksi yang menandatangani SPPD

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah terdakwa untuk tahun 2010; Bahwa setahu saksi lampiran untuk pembayaran

R

ah

•

Bahwa setelah saksi mengetik tanda bukti kas (TBK) TBK

tersebut

diserahkan

kepada

bendahara;

•

Dperlihatkan tanda bukti kas (TBK) kepada saksi, saksi menyatakan benar saksi yang membuatnya dan

In

A gu

selanjutnya

do

•

ne

ng

Tiket dan Boardingpass;

si

perjalanan dinas adalah SPT, SPPD, TBK, LHP,

ketika TBK tersebut diketik belum terdapat tanda

lik

ka m ah

tangan di TBK tersebut, nanti setelah TBK tersebut dbuat selanjutnya diserahkan kepada terdakwa; Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh saksi IRHAM

ub

•

KALENGGO mengenai SPPD fiktif tahun 2010,

ep

kemudian saksi menyatakan bahwa saksi cuman mengetik TBK tersebut yang selanjutnya diserahkan

ah

kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa saksi

tanda bukti kas

(TBK)

do In

gu

ng

ditandatangani sebelum berangkat perjalanan dinas

A

s

Bahwa setahu

ne

M

•

R

yang bertandatangan dalam TBK tersebut;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

R ep ub •

Bahwa menurut saksi yang bertandatangan di TBK

ng

dicairkan;

adalah Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima

•

Bahwa menurut saksi setiap pengeluaran atau

dimana pada tahun 2010 PA adalah terdakwa an

do

bendahara adalah Adil Tawulo;

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah uang perjalanan dinas tersebut telah

A gu

In

pencairan keuangan terdakwa harus bertandatangan dan mengetahui karena terdakwa selaku PA yang •

lik

ah

bertanggungjawab;

Bahwa menurut saksi yang bertandatangan di TBK tahun 2010 mengenai perjalanan dinas fiktif tersebur

ub

m

adalah Pengguna Anggaran yaitu Djussachri, S.Sos

ka

dan bendahara saudara Adil Tawulo, SE dan penerima;

ah

•

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar menurut saksi yang menyusun LPJ

si

R

keuangan DPRD kab. Konsel adalah saksi dan teman Bahwa saksi diperintahkan oleh Adil Tawulo, Se

ng

•

untuk mengetik TBK dan SPPD serta menyusun LPJ saksi

dikeuangan

Yaitu

do

teman-teman

INDAHYANI, SUSILOWATI, INDRASETIAWAN Dll; Bahwa

menurut

saksi

ketika

menyusun

LPJ

In

•

perjalanan dians TBK dan SPPD telah ditandatangani

lik

oleh Bendahara dan terdakwa selaku PA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak kebertan;

ub

ka m ah

A gu

bersama

ne

saksi;

3. Saksi INDAHYANI, M.SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya •

ep

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai staf keuangan

Bahwa

saksi

sebagai

staf

pernah

membuat

s

•

R

ah

pada sekretariat DPRD Kabupaten Konawe selatan

do

47

In

A

gu

Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat DPRD Kab.

ne

ng

M

pertanggung jawaban keuangan tentang Belanja

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47

R ep ub (TBK), dan SPPD;

A gu

•

Bahwa

setahu saksi yang menandatangani tanda

bukti kas (TBK) adalah terdakwa, dan bendahara dan penerima dana SPPD; Bahwa

menurut

saksi

tugas

sekwan

adalah

do

ng

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Konawe Selatan pada tahun 2010, tanda bukti kas

mengetahui pencairan dan pengeluaran dana;

Bahwa menurut saksi yang menyuruh saksi mengetik

In

•

pertanggungjawaban adalah Adil Tawulo, SE;

Bahwa menurut saksi yang menandatangani SPPD

lik

ah

•

adalah terdakwa;

Bahwa menurut saksi pada tahun 2010 ada masalah

ub

m

•

perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Konsel yaitu

ka

perjalanan dinas Fiktif; •

Bahwa benar menurut saksi yang bertanggungjawab

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ah

terhadap pengeluaran keuangan adalah sekwan Bahwa menurut saksi yang menyuruh saksi mengetik

ng

TBK, SPPD adalah Bendahara;

•

Bahwa menurut saksi yang membukukan LPJ adalah

do

•

Bahwa menurut saksi pada tanggal 31 desember 2010 saksi tidak masuk kantor.

In

A gu

staf keuangan yaitu Muhtar Sabara;

ne

•

si

R

(terdakwa) dan Bendahara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

ka m ah

tidak berkeberatan;

lik

3. Saksi SUSILOWATI. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai oprator

ub

•

komputer dikomisi tetapi saya diperbantukan sebagai

ep

staf keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten

ah

Konawe selatan;

Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah mengetik

R

•

ne do In

A

gu

ng

M

lainnya;

s

TBK dan SPPD bersama dengan staf keuangan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

R ep ub adalah terdakwa;

A gu

•

•

Bahwa benar menurut saksi yang bertandatangan di TBK adalah terdakwa, Bendahara dan penerima; Bahwa menurut saksi dalam proses pencairan yang bertandatangan adalah terdakwa dan bendahara;

do

ng

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa menurut saksi yang bertandatangan di SPPD

Bahwa menurut saksi pernah diperiksa menyangkut

In

masalah perjalanan fiktif anggota DPRD kab. Konsel tahun 2010;

Bahwa menurut saksi pada tanggal 31 desember 2010

lik

ah

•

saksi tidak masuk kantor dan terakhir masuk kantor •

ub

m

pada tanggal 29 Desember 2010;

Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk

ka

membuat SPPD dan TBK adalah bendahara; •

Bahwa menurut saksi pada tahun 2010 yang

ep

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ah

menjabat selaku Sekwan adalah terdakwa dan Bahwa menurut saksi yang membuat SPP dan

ng

membukukan pengeluaran keuangan dalam BKU adalah Muhtar Sabara; Bahwa benar saksi pernah membuat TBK/SPPD ke

do

A gu

•

ne

•

si

R

bendahara adalah Adil Tawulo;

sekwan (terdakwa) untuk ditandatangani pada tahun

In

2010.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan

3. Saksi MUHTAR SABARA,

lik

ka m ah

tidak berkeberatan;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

•

ub

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai staf keuangan

ep

pada sekretariat DPRD Kabupaten Konawe selatan

ah

bagian pembukuan dan pembuatan SPP (surat

Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah pembukuan

ne do

49

In

A

gu

ng

M

keuangan dan juga membuat rincian SPP;

s

•

R

permintaan pembayaran);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa saksi pada tanggal 31 desember 2010 pernah

membukukan keuangan dan yang dibukukan adalah pengeluaran pembayaran SPPD; Bahwa 1 (satu) hari sebelum tanggal 31 desember

•

Diperlihatkan tanda bukti kas (TBK) kepada saksi,

2010 ADIL TAWULO, SE memerintahkan saksi untuk membukukan pengeluaran keuangan;

do

A gu

ng

•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In

saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan yang

terdapat dalam TBK tersebut adalah tanda tangan •

lik

ah

bendahara dan terdakwa;

Bahwa setahu saksiuntuk GU 10 s/d GU 13 saksi yang membuat rincian SPP nya;

Bahwa setahu saksi untuk tanggal 31 oktober 2010

ub

m

• •

Bahwa setahu saksi rincian SPP yang tertulis

ep

ka

tidak ada pembayaran di sekwan DPRD kab. Konsel;

ah

namanya yang termuat dihalaman bawah atas nama

si

R

Adil Tawulo, SE, tetapi saksi tidak melihat siapa Bahwa saksi tahu jumlah besaran perjalanan dinas

ng

•

setiap anggota DPRD Kab. Konsel tergantung dari

do

setiap anggota DPRD sebesar Rp.12.100.000,- (dua

In

belas juta seratus ribu rupiah) dan untuk ketua dan

wakil ketua DPRD sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak

lik

ka m ah

A gu

jabatan dan daerah tujuan, untuk biaya konsultasi

ne

yang menanda tanganinya;

keberetan;

ub

3. Saksi ADIL TAWULO, SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa

saksi

menjabat

sebagai

Bendahara

ep

•

pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Konsel sejak

A

gu

menyiapkan

administrasi

dokumen

keuangan

keuangan pada

dan SKPD

ne

mengurus

do

ng

M

adalah

s

Bahwa yang menjadi tupoksi saksi selaku bendahara

In

•

R

ah

Tahun 2007 sampai dengan Bulan Desember 2010;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

R ep ub

undang tugas utama saya sebagai bendahara adalah

A gu

•

menyimpan,

mengeluarkan,

dan

mempertanggung jawabkan pengeluaran keuangan tersebut; Bahwa

saksi

tahu

berdasarkan

DIPA

SKPD

do

ng

menerima,

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Sekretariat DPRD Kab. Konsel dan menurut undang-

Sekretariat DPRD Kab. Konsel TA 2010, biaya perjalanan dinas adalah sebesar Rp. 7.724.075.000,-

In

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh •

Bahwa saksi tahu yang membuat dokumen pencairan

lik

ah

puluh lima ribu rupiah);

berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

ub

m

Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggung

ka

Jawaban (SPJ) adalah saudara MUHTAR SABARA

ep

di bantu oleh staf pada bagian keuangan yaitu SUHAIDA, SE, INDAHYANI MUHJIDIN, SE, dan

R

ah

CANDRA, ST, berdasarkan persetujuan saya selaku

si

bendahara Pengeluaran dan diketahui dan disetujui S.Sos.; Bahwa yang melakukan penyerahan dana perjalanan

do

•

ne

ng

oleh Sekretaris DPRD Kab. Konsel DJUSSACHRI,

A gu

dinas kepada pelaksana SPPD adalah saksi sendiri

melalui staf bagian keuangan dan dicatat dalam buku

In

kas umum yang kami serahkan untuk disita pada hari

ini dimana buku kas umum tersebut dibuat/ diketik

lik

ka m ah

oleh saudara MUHTAR SABARA berdasarkan persetujuan saksi selaku Bendahara Pengeluaran; Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pembuatan atau

ub

•

penerbitan barang bukti berupa 1 (SATU) bundel berisi: Asli surat perintah pencairan dana (SP2D)

ep

Nomor: 012/ SP2D-GU/ SETWAN/ XII/ 2010

ah

tanggal 21 Desember 2010, Asli surat pengesahan

R

pertanggung jawaban bendahara pengeluaran No:

ng

do

51

In

A

gu

surat perintah membayar ganti uang persediaan

s

SPJ/SETWAN/2010 tanggal 20 Desember 2010, Asli

ne

M

012/ SPJ SAH/SETWAN/2010 atas SPJ No: 012/

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id (SPM-GU) No : 012/SPM-GU/SETWAN/XII/2010

tanggal 20 Desember 2010 dan Asli surat permintaan

012/

SPP-GU/

SETWAN/

XII/

2010.

Saya

mengetahui mengenai surat tersebut setelah saya masuk bekerja pada tanggal 29 Desember 2010

do

A gu

ng

pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) No :

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui saudara SAULA yaitu kuasa bendahara •

In

pengeluaran;

Bahwa saksi tidak pernah membuat Asli Surat

ah

Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran ganti sekretariat

DPRD

lik

uang biaya perjalanan dinas luar daerah (konsultasi) Kab.

Konsel

sebesar

Rp.

ub

m

353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Saya mengetahui mengenai

ep

ka

surat tersebut setelah saya masuk bekerja pada tanggal 29 Desember 2010 melalui saudara SAULA

R

ah

yaitu kuasa bendahara pengeluaran dan tandatangan

si

saya pada kolom-kolom yang ada pada surat tersebut

•

Bahwa benar barang bukti berupa Asli Buku Kas Umum ( Belanja langsung/ Tidak Langsung) Periode

do

Kab. Konsel pada kolom tertanggal 31 Desember

In

2010 saya yang bertanda tangan namun dapat saya

jelaskan bahwa Buku Kas Umum tersebut dibuat oleh

saudara MUHTAR berdasarkan persetujuan saya

lik

ka m ah

A gu

Januari s.d. Desember 2010 SKPD Sekretariat DPRD

ne

ng

adalah benar bukan saya yang bertanda tangan;

selaku Bendahara Pengeluaran;

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 saksi dipanggil

ub

•

oleh Tersangka DJUSSACHRI, S.Sos (sekwan baru) diruangannya

tepat

pukul

13.15

WITA,

dia

ep

mengatakan “pak adil sekwan dan bendaharawan

ah

adalah suami isteri” lalu saksi jawab “ya pak”.

R

Kemudian dia menyatakan “tolong usahakan dana

ng

do In

A

gu

DPRD pak” dia menjawab “bukan, untuk yang

s

untuk orang diatas” dan saksi jawab “apa untuk ketua

ne

M

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52

R ep ub

ini”, dan saksi jawab “disini hanya dana SPPD yang

ng

ada,

A gu

•

saksi tidak bisa berbuat apa-apa”. Dia

menjawab lagi “tolong usahakan akhir tahun kita harus stor keatas”; Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 tersangka

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id mengangkat kita sehingga kita bisa duduk ditempat

do

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DJUSSACHRI, S.Sos memanggil

saksi dan dia

In

mengatakan “tolong potong honor staf ahli fraksi

sebanyak 6 (enam) orang masing-masing 1 (satu)

ah

bulan, saksi katakan “saksi tidak berani pak” dia

lik

menjawab “bilang saja sekwan yang suruh”, kan mereka bekerja hanya 2 (dua) bulan saja, sedangkan

ka

•

ub

m

saya sk kan tiga bulan (satu tri wulan).

Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas dan tanggung

ep

jawab terdakwa adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan

dan

mempertanggung

jawabkan

R

ah

keuangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kab.

13 yang mencairkan adalah SAULA dan Terdakwa;

terhadap

GU

13

adalah

diperuntukan

menggantikan pengeluaran GU 11 dan 12; •

do

Bahwa setahu saksi terdakwa pernah menyatakan untuk

Bahwa saksi tahu terdakwa menyatakan terhadap

In

A gu

•

ne

Bahwa saksi tahu untuk Ganti uang (GU) 11, 12 dan

ng

•

si

Konsel;

Tanda Bukti Kas (TBK) yang bertanggung jawab

lik

ka m ah

adalah terdakwa(Pengguna anggaran), bendahara dan pihak yang menerima uang sesuai TBK tersebut; Bahwa saksi menyatakan setelah SP2D dicairkan

ub

•

selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum dan

ep

sesuai Undang-undang bahwa yang bertanda tangan dalam buku kas umum tersebut adalah bendahara

ah

(terdakwa) dan Pengguna anggaran serta yang

s

R

mempertanggung jawabkan hal tersebut adalah juga

M

bendahara (terdakwa) dan Pengguna anggaran selaku

do

53

In

A

gu

ng

ne

pengelola anggaran;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Manimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan

tidak berkeberatan;

ng

KETERANGAN AHLI :

Ahli SHOLAHUDDIN, SE,

di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

do

Bahwa Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 1986;

•

Bahwa Diklat yang pernah diikuti ahli yaitu :

•

Audit internal;

•

Audit umum;

•

Audit investigasi;

•

Diklat ahli.

•

Bahwa Ahli pernah membuat LHP dan melakukan

ka

audit

lik

In

•

ub

m

ah

A gu

menerangkan sebagai berikut :

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKKN

(Perhitungan

kerugian

keuangan

ep

Negara) atas dugaan SPPD fiktif disekretariat DPRD

ah

Konsel TA. 2010;

Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan

si

R

•

ng

dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Belanja Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat

do

A gu

DPRD Kab. Konawe Selatan TA. 2010. sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

In

Tenggara Nomor ST-3719/PW20/5/2012 tanggal 11 September 2012 dengan susunan Tim Audit yaitu :

2. La Ode Saliki, SE ( Pengendali Teknis ) 4. Mochamad Mabruri ( anggota Tim); •

ub

3. Sholahuddin, SE ( Ketua Tim)

lik

1. Purwo Utomo, Ak ( Kepala Bidang Investigasi )

Bahwa audit dilakukan oleh ahli selama 15 (lima

ep

belas) hari dimulai sejak tanggal 17 September 2012 s/d 5 Oktober 2012;

R

Bahwa mekanisme audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan

ahli adalah

ne do In

A

gu

ng

M

sebagai berikut:

s

•

ah

ka m ah

ne

kerugian keuangan Negara sehubungan adanya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 1) Menghitung / menetapkan jumlah anggaran perjalanan dinas dalam rangka konsultasi

ke Jakarta yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Konawe Selatan.

ng

2) Menghitung / menetapkan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. •

do

A gu

3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian

In

Keuangan Negara yang lakukan atas Pengelolaan

belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD

ah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2010,

lik

diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Rp 518.200.000,00 (lima ratus

negara sebesar

ka

•

ub

m

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian

ep

Keuangan Negara atas Belanja Perjalanan Dinas pada

ah

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Bukti-bukti yang diterima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Andoolo;

•

Resume yang dibuat Penyidik Kejaksaan Negeri Andoolo;

•

Analisis dan evaluasi atas bukti-bukti; dan

•

Klarifikasi kepada pihak terkait;

do

A gu

ng

ne

•

si

R

TA 2010 terhadap:

In

terungkap bahwa:

1) 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyatakan

tidak melakukan perjalanan, tidak menandatangani TBK dan

lik

ka m ah

tidak menerima uang perjalanan tersebut;

2) Direktur CV. Anawai Senorita Pratama Saudara AJP yang

ub

bertindak sebagai Agen Penjualan Tiket menyatakan tidak pernah melakukan penjualan tiket kepada 20 Anggota DPRD

ep

Kabupaten Konawe Selatan;

3) 20 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan tidak terdaftar

ah

sebagai penumpang pada manifest yang telah dikeluarkan oleh

s

do

55

In

A

gu

bertandatangan adalah yang menerima dana tersebut,

ne

Bahwa menurut Ahli dalam TBK seharusnya yang

ng

M

•

R

Maskapai Penerbangan Lion Air dan Batavia Air

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55

R ep ub •

Bahwa menurut Ahli dalam Undang – undang nomor

ng

oleh SKPD/Pengguna Anggaran;

17 mengatakan apabila pengguna anggaran tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

do

anggaran SKPD yang dipimpinnya maka pengguna

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id bendahara ( yang menyerahkan dana) dan diketahui

A gu

anggaran tersebut dikenakan sanksi pidana maupun •

Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa terdakwa selaku

ah

In

denda sesuai dengan kerugian SKPDnya;

pengguna

anggaran

tidak

melakukan

lik

pengawasan terhadap pengeluaran keuangan di SKPD yang dipimpinnya;

m

•

Bahwa setalah diperlihatkan kepada Ahli TBK dan

ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ka

SP2D kemudian menurut ahli yang bertandatangan yang

menerima

ep

adalah

dana,

bendahara

dan

pengguna anggaran dan kemudian setelah Ahli

R

ah

melakukan klarifikasi kepada penerima TBK tersebut

menerima uang tersebut; Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab dalam

A gu

pengelolaan

keuangan

adalah

bendahara

Pengguna Anggaran;

do

•

ne

ng

tersebut tidak melakukan perjalanan dinas serta tidak

si

anggaran dana sebagaimana yang tertera dalam TBK

dan

In

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak

lik

ka m ah

berkeberatan;

KETERANGAN TERDAKWA :

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai

ub

DJUSSACHRI, S.Sos ,

berikut:

•

ep

Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui bahwa: Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Sekwan

ah

DPRD Kab. Konsel berdasarkan Surat Keputusan

s

R

Bupati Konawe Selatan Nomor : 1152 Tanggal 26

ne do In

A

gu

ng

M

Agustus 2010 pada tahun 2010;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab

terdakwa adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran yang

mengakibatkan

pengeluaran

atas

beban

anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan

pembayaran,

do

A gu

ng

SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan

In

pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain

ah

dalam

batas

anggaran

yang

telah

ditetapkan,

lik

menadatangani SPM (surat perintah membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

ub

m

jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi

ep

ka

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

R

ah

dipimpinnya,

mengawasi

pelaksanaan

anggaran

pengguna

barang

lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala

•

do

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Bahwa terdakwa menerangkan terhadap DIPA kurang lebih 7 (tujuh) Milyar rupiah;

•

In

Sekretariat DPRD Konsel TA 2010 adalah sebesar

Bahwa terdakwa menyatakan untuk SPP GU 11, 12

lik

ka m ah

A gu

daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

ne

anggaran/

ng

pengguna

si

SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas

dan 13 yang mencairkan adalah ADIL TAWULO, •

ub

SE;

Bahwa menurut terdakwa pada saat menjabat sebagai sekwan yang menjabat bendahara adalah Adil

ah

•

ep

Tawulo, SE;

Bahwa menurut terdakwa pernah menandatangani

do

57

In

gu

ng

adalah pengawasan anggaran dan bertanggungjawab

A

s

Bahwa menurut terdakwa tupoksi pengguna anggaran

ne

M

•

R

SPP GU nomor 12 dan SPP GU nomor 13;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id atas pelaksanaan anggaran dan secara organisasi

terdakwa

bertanggungjawab

atas

pengeluaran

anggaran;

•

ng

Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa terdakwa tidak melakukan pengawasan

do

A gu

terhadap pengelolaan keuangan di DPRD Kab. Konsel;

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah diperdengarkan didepan

In

persidangan dengan cara dibacakan dan dipertunjukan kepada para saksi, ahli dan terdakwa dan saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu berupa :

ah

1. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 012/

lik

SP2D-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010. 2. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara

ub

m

pengeluaran No: 012/ SPJ SAH/SETWAN/2010 atas SPJ No: 012/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 20 Desember 2010.

ep

ka

3. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPMGU) No : 012/SPM-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 20

R

ah

Desember 2010.

si

4. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan 5. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 013/

do

6. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran No: 013/ SPJ SAH/SETWAN/2010 atas SPJ

In

No: 013/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010.

7. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-

GU) No : 013/SPM-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 23

lik

ka m ah

A gu

SP2D-GU/SETWAN/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

ne

ng

(SPP-GU) No : 012/ SPP-GU/ SETWAN/ XII/ 2010.

Desember 2010.

ub

8. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) No : 013/ SPP-GU/ SETWAN/ XII/ 2010. 9. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran

ep

ganti uang biaya perjalanan dinas luar daerah (konsultasi)

ah

sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 353.170.000,-

R

(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu

do In

A

gu

ganti uang biaya perjalanan dinas luar daerah (konsultasi)

ne

ng

M

10. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran

s

rupiah).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

R ep ub

(lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus

ng

11. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) belanja langsung / tidak langsung kantor sekretariat DPRD Kab. Konawe

do

A gu

Selatan periode Januari s/d Desember 2010.

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 589.900.000,-

ribu rupiah).

12. Uang tunai sejumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam

In

puluh juta rupiah), sebesar Rp. 259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

lik

ah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, ahli dan bukti surat serta

ub

dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : •

Bahwa benar Terdakwa adalah selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe

ep

Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1152 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010; •

R

Bahwa benar terdakwa karena jabatan selaku Sekwan DPRD Kab.Konsel adalah

•

si

juga Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Konsel.;

Sekretaris DPRD Kab. Konsel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

do

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10,

ne

Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam jabatannya selaku

ng

ah

ka

m

keterangan Terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian

A gu

mempunyai tugas : menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD, menyusun DPA

SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

melaksanakan

lik

pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menadatangani

ub

SPM (surat perintah membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,

ep

ka m ah

pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,

In

anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-

R

tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang

do

59

In

A

gu

ng

ne

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

s

dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 59

R ep ub

Konawe

Selatan

mempunyai

perjalanan

dinas

dalam

DPA

sebesar

ng

lima ribu rupiah); •

Bahwa benar anggaran perjalan dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh milyar

do

A gu

tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk penunjang 8 (delapan) jenis kegiatan yaitu :

In

• Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah Rp. 2.326.530.000,• Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 1.837.400.000,-

lik

• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp.1.047.950.000,-

ub

• Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp.566.615.000,• Study Banding/ kajian antar perundang-undangan daerah Rp.524.700.000,• Reses Rp. 261.675.000,-

• Hearing/ Koordinasi dengan penjabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh

ep

agama Rp. 76.905.000,•

R

Bahwa benar dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh

si

ka

m

ah

• Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Rp. 1.133.500.000,-

milyar tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah

ng

terealisasi sebesar Rp.7.453.110.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah); •

A gu

do

Bahwa benar dari jumlah perjalanan dinas yang telah teralisasi sebesar

ne

ah

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2010 SKPD Seretariat DPRD Kabupaten

Rp.7.724.075.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh

Rp.7.453.110.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh

In

ribu rupiah) tersebut diantaranya dalam Surat Pertanggung Jawaban Keuangan

Perjalanan Dinas SKPD Sekretariat DPRD. Kab. Konawe Selatan diantaranya

lik

(dua) puluh Anggota DPRD Kabupaten konawe Selatan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010;

ub

•

di gunakan untuk Perjallanan Dinas Luar Daerah / konsultasi ke jakarta oleh 20

Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus

delapan belas

ep

ka m ah

sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)

juta dua ratus ribu rupiah)

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Adil Tawulo, SE selaku Bendahara Adil

ng

Tawulo, S.E. kepda PPKAD Kab. Konsel untuk menerbitkan Surat Perintah

do In

A

gu

Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12 dan SP2D Nomor 13;

s

mengajukan SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan

ne

R

Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 60

R ep ub

selaku Pengguna Anggaran,

Adil Tawulo, SE., selaku Bendaharawan pada

ng

telah menarik dana dari rekening koran Nomor : 107 01.05.000194-5 atas nama Sekwan Kabupaten konawe Selatan sebesar Rp.1.165.418.485,-(satu milyar

A gu

do

seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010 dengan sepengetahuan Terdakwa

Sekretariat DPRD Kab. Konawe Selatan yang ditanda tangani oleh keduanya,

puluh lima ribu rupiah) masing-masing dengan cek nomor 322521 sebesar

In

Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluih juta rupiah) dan cek nomor 322522 sebesar 515.418.485,-(lima ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu

•

lik

Bahwa benar dari penarikan uang oleh Adil Tawulo, SE. Selaku Bendahara yang dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 29 Desember 2010 tersebut, sebesar Rp.518.200.000.- (lima ratus delapan belas juta

ub

dua ratus ribu rupiah) di gunakan oleh Adil Tawulo, SE. untuk membayar

ep

perjalanan dinas luar daerah untuk 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Kab. Konsel ke Jakarta dalam rangka konsultasi ; •

benar

berdasarkan

Buku

Kas

Umum

(BKU)

dan

bukti

R

Bahwa

luar daerah sebesar Rp.518.2000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu

do

rupiah) telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran

A gu

dan Adil Tawulo selaku Bendahara Pengeluaran;

•

ne

Umum Daerah Kabupaten konawe Selatan, pengeluaran biaya perjalanan dinas

si

pertanggungjawaban yang dfiserahkan kepada PPKAD Cq. Kuasa Bendahara

ng

ah

ka

m

ah

empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa benar dari jumlah Rp.518.2000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus

In

ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah)

lik

tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.506.100.000,- (lima ratus enam

ub

juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) TBK merupakan bagian dari SPJ. Biaya perjalanan dinas bulan Desember senilai Rp.589.900.000,(lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang Surat pertanggungjawannnya (SPJ) nya ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Adil Tawulo, SE., selaku Nbendahara; Bahwa benar untuk keseluruhan pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke- 20

R

•

bulan Desember 2010 senilai Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus

ep

ka m ah

yang terdiri dari 1 (TBK) merupakan bagian dari SPJ biaya perjalanan dinas

do

61

In

A

gu

ng

ne

yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) TBK.;

s

(duapuluh) anggota Kanawe Selatan tersebut melalui Tanda Bukti Kas (TBK),

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 61

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar ke 20 (dua puluh) anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang

namanya ada dalam 42 (empat puluh dua) TBK tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi sebagaimana yang

ng

disebutkan dalam TBK dan SPPDnya; •

Bahwa benar Agen Penjualan Ticket penerbangan CV Anawai Senorita Pratama

A gu

do

tidak pernah menjual ticket kepada 20 (dua puluh) Anggota DPRD Kabupaten

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe Selatan sebagaimana yang terdapta dalam lampiran SPJ senilai

In

Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan

SPJ senilai Rp.506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu rupiah), yang

•

lik

Bahwa benar ke 20 (dua puluh) anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Oktober sampai Desember tidak pernah namanya terdaftar pada manifes Maskapai Penerbangan Lion Air dan Batavia Air sesuai dengan ticket

ub

m

ah

semuanya terdiri dari 42 (empat puluh dua) tersebut;

ep

SPJ senilai Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan SPJ senilai Rp.506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu •

si

R

rupiah), yang semuanya terdiri dari 42 (empat puluh dua) tersebut;

Selatan yang namanya termuat dalam 42 (empat puluh dua) TBK, tertanggal 31 Desember 2010 tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan tidak

do

pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam TBK, karena tidak pernah

ne

Bahwa benar 20 (dua puluh) orang dari anggota DPRD Kabupaten Konawe

ng

ah

ka

penerbangan dan broading faast yang terlampir pada masing-masing TBK dalam

A gu

menerima SPT, SPPD dan Ticket Pesawat Penerbangan serta broading faastnya

sebagaimana terdapat dalam lampiran TBK tersebut, serta tanda tangan pada

•

lik

membahas mengenai perjalanan dinas 20 anggota DPRD Konawe Selatan pada 42 (empat puluh dua) TBK yang terlamp pada SPJ senilai Rp.353.170.000,-

ub

(tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan SPJ senilai Rp.506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu rupiah), yang ternyata fiktif; Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2010 saksi Muhtar Sabara pernah

ep

ka m ah

Bahwa benar telah di adakan pertemuan antara BPK dan Anggota Dewan yang

membukukan pengeluaran pembayaran SPPD dengan TBK bertanggal 31 Desember 2010 pada Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten

do In

A

gu

ng

ne

sebelumnya;

s

R

Konawe Selatan, atas perintah Adil Tawulo, SE. Selaku Bandahara 1 (satu) hari

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

•

In

TBK bukanlah tanda tangan anggota DPRD tersebut;

Halaman 62

Bendahhara

dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan yang menerima

•

ng

Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang melalui TBK adalah Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran dan yang menerima uang;

•

A gu

do

Bahwa benar ke 42 (empat puluh dua) TBK fiktif tersebut ditanda tangani oleh

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar yang bertanda tangan pada TBK adalah Adil Tawulo, SE.

uang;

Terdakwa selaku Bendahara dan Terdakwa sebagai pengguna anggaran;

•

In

Bahwa benar tanda tangan 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang terdapat pada 42 (empat puluh dua) TBK tersebut adalah bukan tanda tangan

lik

•

Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada

ub

Sekretariat DPRD Kab. Konsel adalah Sekwan selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran; •

Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak

memeriksa dan

ep

meneliti dengan seksama dan sebagaimana mestinya atas bukti pendukung SPJ. Keuangan DPRD. Kab.Konsel sebesar Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima puluh

ah

ka

m

ah

dari ke 20(dua puluh) anggota Dewan tersebut;

si

R

tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bukti pendukung SPJ Keuangan

ng

sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebelun Terdakwa menanda tangani •

do

A gu

Bahwa benar dari laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian

ne

DPRD. Kab. Konsel sebesar Rp.589.900.000,- (lima ratus delapan puluh kedua SPJ tersebut bersama Bendahara;

Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Belanja Tahun

In

Perjalanan Dinas pada Sekratarian DPRD Kab. Konawe Selatan

Anggaran 2010, Nomor SR-4860/PW20/5/2012, tanggal 7 Nopember 2012, oleh

lik

dua ratus ribu rupiah)

Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan telah mengembalikan uang atas

ub

•

kerugian keuangan negara sebesar Rp.518.200.000,-(lima ratus delapan belas juta

perbuatannya tersebut sebesar Rp.260.000.000,- yang sekarang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

ep

ka m ah

BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil penghitungan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang teruangkap

dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan,

s

R

apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan

do

63

In

A

gu

ng

ne

Penuntut Umum sudah terbukti ataukah tidak;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 63

R ep ub

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan

ng

dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan

A gu

do

dakwaan Subsidaritas yaitu : PRIMAIR

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala

perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut

: Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31

In

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

lik

ah

Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- KUHP.;

SUBSIDAIR

: Melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun1999

ub

m

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

ep

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsdiair;

A gu

do

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis terlebih dahulu akan

ne

dakwaan Primair, jika dakwaan Primair

si

R

adalah berupa dakwaan subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan

ng

ah

ka

Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan Primair tidak terbukti maka

berikut :

In

mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana dakwaan Primair unsur-unsurnnya adalah sebagai 1. Setiap orang; 3.

lik

ka m ah

2. Secara Melawan Hukum;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

ub

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja

ep

yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subjek hukum, dalam hal

ini telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan

R

pidana yang ia lakukan;

do In

A

gu

Ketua Majelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan

ne

ng

Tipikor adalah DJUSSACHRI, S.Sos. sebagai Terdakwa dan berdasarkan pertanyaan Hakim

s

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 64

R ep ub

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1152 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010;

ng

yang ditanyakan Majelis Hakim itu dan yang diterangkan oleh saksi-saksi, ahli serta yang disebutkan dalam surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tersebut adalah identitasnya dan ia

A gu

do

sendiri adalah orang yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini;

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat bukti berupa diangkat berdasarkan

, dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam hal ini Terdakwa membenarkan bahwa benar

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis

In

Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos., yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah

memenuhi unsur Setiap orang, dengan demikian unsur ini telah terbukti, namun apakah

lik

ah

Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dibuktikan

ub

Ad.2. Unsur Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan

ep

pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam

R

arti formil maupun materil;

Undang-undang yang tertulis, yaitu Undang-undang yang

dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki unsur delik; Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah petrbuatan yang oleh

A gu

do

Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun

ne

bertentangan dengan rumusan

si

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut

ng

ah

ka

m

dengan unsur-unsur yang lainnya dari dakwaan Primair ini;

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dinyatakan tidak mmepunyai kekuatan hukum mengikat,

dengan

demikian

In

redaksi putusan tersebut berbunyi “ Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) berdasarkan

putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum

lik

ka m ah

dalam arti formil; melalui keterangan saksi,

Adil Tawulo, SE.

ub

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Keterangan Ahli Sholahuddin, SE dan

keterangan Terdakwa sendiri, pada Tahun Anggaran 2010 SKPD Seretariat DPRD Kabupaten

ep

Konawe Selatan mempunyai perjalanan dinas dalam DPA sebesar Rp.7.724.075.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), demana anggaran perjalan

R

dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 1.837.400.000,-

do

65

In

A

gu

•

ne

Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah Rp. 2.326.530.000,-

ng

-

s

lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk penunjang 8 (delapan) jenis kegiatan yaitu :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 65

R ep ub

•

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp.566.615.000,-

•

Study Banding/ kajian antar perundang-undangan daerah Rp.524.700.000,-

•

Reses Rp. 261.675.000,-

•

Hearing/ Koordinasi dengan penjabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh

do

ne si a

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp.1.047.950.000,-

ng

•

A gu

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id • Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Rp. 1.133.500.000,-

agama Rp. 76.905.000,-

In

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Sahlul, SE.M.Si, Adil

Tawulo, Saula, keterangan Ahli Sholahuddin, SE. dan keterangan Terdakwa sendiri,

lik

ah

tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD. Kab. Konawe Selatan adalah : Menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD,

ub

beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan

ep

penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menadatangani SPM (surat perintah

si

R

membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

A gu

do

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan

ne

dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung

ng

ah

ka

m

menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; Ahli /Sholahuddin, SE., dan Keterangan Terdakwa sendiri

In

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adil Tawulo, SE., Saula,

untuk merealisasikan

anggaran perjalanan dinas pada SKPD Sekretariat DPRD. Kabupaten Konawe Selatan,

lik

ka m ah

Adil Tawulo, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan atas persetujuan Terdakwa

ub

selaku Sekretaris DPRD swekaligus Pengguguna Anggaran terlebih dahulu mengurus penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BUD Kab. Konawe Selatan

ep

yang didukung dengan SPP yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, Surat Pengantar dan SPM yang ditanda tanganii oleh Terdakwa selaku Pengguna anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

s

R

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sholahuddin, SE., keterangan

do In

A

gu

ng

dimana dari keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DPRD Kabupaten

ne

saksi Adil Tawulo, SE., dan Keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 66

R ep ub

Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari

ng

pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama 20 (dua puluh) anggota DPRD Kab. Konawe Selatan pada bulan Oktober sampai Desember 2010;

A gu

do

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang diperkuat

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Konawe Selatan pada Tahun Anggaran 2010, ternyata yang bermasalah adalah senilai

42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010, untuk

oleh keterangan saksi Adil Tawulo. dan keterangan Ahli Sholahuddin, SE. telah

In

terungkap fakta hukum, dimana Terdakwa selaku selaku Pengguna Anggaran pada SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan

Bendahara,

dalam merealisasikan anggaran perjalanan dinas luar daerah senilai Rp.518.200.000,-

lik

ah

(lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), telah mengajukan permintaan

ub

dengan menanda tangani GU 12 dan GU 13 bersama dengan Bendahara pada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang masing-masingnya tertanggal 21 Desember 2010 dan

ep

tertanggal 23 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan melalui surat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dalam mengajukan permintaan penerbitkan Surat

si

R

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12 dan Nomor 13 dengan GU 12 dan GU 13 Pengguna Anggaran Kabupaten Konawe Selatan. yang masing-masingnya tertanggal 20 Desember 2010, No.175/012/SPP-GU/XII/2010 dan tanggal 23 Desember 2010, No.

A gu

do

175/013/SPP-GU/XII/2010, juga dilengkapi dengan masing-masing SPP yang ditanda tangani oleh

ne

tersebut adalah dengan dasar Surat Pengantar dari Terdakwa selakum Sekwan dan

ng

ah

ka

m

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12 dan SP2D Nomor 13

Adil Tawulo, SE., selaku Bendahara dan masing-masing SPM yang

In

ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Sekwan dan sekaligus Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap

lik

ka m ah

dipersidangan untuk mencairkan atau merealisasikan SP2D No. 12 dan SP2D No. 13 tersebut Bendahara Adil Tawulo, SE. dengan persetujuan Terdakwa telah melakukan

penarikan sejumlah dana dari Rekening Sekwan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang

ub

masing-masingnya dengan cek nomor 322521 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluih juta rupiah) dan cek nomor 322522 sebesar Rp.515.418.485,- (lima ratus

ep

lima belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.1.165.418.485,- (satu milyar seratus enam puluh lima

R

juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) keluar

do

67

In

A

gu

enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima

ne

ng

Konawe Selatan, sehingga uang berjumlah Rp.1.165.418.485,- (satu milyar seratus

s

dari Rekening Koran Nomor : 107 01.05.000194-5 atas nama Sekwan Kabupaten

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 67

R ep ub

DPRD. Kab. Konsel adalah faktanya disebabkan perbuatan Terdakwa dan Bendahara

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Ternyata Bendahara Adil Tawulu, SE., dengan persetujuan Terdakwa dalam mencairkan uang sejumlah

A gu

do

Rp.1.165.418.485,-(satu milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id ribu rupiah) tersebut pada tanggal 29 Desember 2010 keluar dari KAS Sekretariat

Adil Tawulo, SE.;

ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah yang didalamnya termasuk uang

In

senilai Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas Bendahara Adil Tawulo, SE., juta dua ratus ribu rupiah), telah melalui ketentuan mekanisme pencairan dana pada Kuasa Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yaitu dengan adanya SPP yang ditanda

lik

ah

tangai oleh Adil Tawulo, SE. selaku Bendahara, dan, SPM dan Surat Pengantar yang

ub

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan, sehingga terbitlah SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan akhirnya sampai uang DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

ep

tersebut cair di Bank dan diterima oleh Adil Tawulo, SE., selaku Bendara Pengeluaran Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim

si

R

berpendapat Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama Bendahara Pengeluaran Kas Sekretariat DPRD Kab. Konsel uang sejumlah Rp.1.165.418.485,-(satu milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh delapan belas juta dua ratus ribu rupiah),

do

A gu

lima ribu rupiah yang didalamnya termasuk uang senilai Rp.518.200.000,- (lima ratus

ne

DPRD Kabupaten Konawe Selatan adalah orang yang berhak mencairkan uang dari

ng

ah

ka

m

ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran pada SKPD

dari Rekening Koran Sekwan DPRD

In

Kabupaten Konawe Selatan, apa lagi dalam pencairan dana tersebut mulai dengan permintaan sampai dana diterima oleh Bendahara mekanismenya telah sesuai dengan

lik

ka m ah

ketentuan yang berlaku, yaitu adanya SPP, SPM, Surat Pengantar dan SP2D. Oleh pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa dalam mencairkan uang tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

ub

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim

berpendapat unsur melawan hukum dalam unsur ke-2 dakwaan primair

Penuntut

ep

Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair yaitu

R

unsur melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa

ne

do In

A

gu

ng

Hakim Tipikor sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan pledooi Penasehat

s

haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 68

R ep ub

Terdakwa;

ng

mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana

do

A gu

Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Primair ini tidak terbukti dilakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan

Tentang Perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana

In

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Unsur setiap orang;

2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

lik

padanya karena jabatan atau kedudukan;

ub

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5. Unsur secara bersama-sama;

ep

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini adalah sama dengan unsur setiap

R

orang dalam dakwaan Primair yang telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim Tipikor

si

dengan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair

ne

dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, maka unsur setiap orang dalam

ng

ah

ka

m

ah

3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

A gu

Ad.2.Unsur ke 2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

do

dakwaan Subsidair juga telah terbukti adanya;

In

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menambah kekayaan/harta benda miliknya sendiri atau menambah kekayaan/harta benda orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini bersifat alternatif

lik

ka m ah

yang maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak

ub

harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut

R. Wiyono (dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

ep

Korupsi), di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu

pendapatan yang diperolehnya;

R

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut

do

69

In

A

gu

dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu kehendak yang ada didalam pikiran

ne

ng

Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Media Publising, Malang 2005, halaman 54) yang

s

Menimbang bahwa menurut Adam Chazawi (dalam buku Hukum Pidana Materiil dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 69

R ep ub untuk

memperoleh

suatu

keuntungan

(menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, memperoleh suatu

ng

ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

A gu

do

melalui keterangan saksi Adil Tawulo, SE., Keterangan Ahli Sholahuddin, SE dan keterangan

ne si a

hk am

atau

putusan.mahkamahagung.go.id alam batin sipembuat yang ditujukan

keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah

Tterdakwa sendiri, pada Tahun Anggaran 2010 SKPD Seretariat DPRD Kabupaten Konawe

In

Selatan mempunyai perjalanan dinas dalam DPA sebesar Rp.7.724.075.000,- (tujuh milyar

tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), deimana anggaran perjalan dinas sebesar Rp. 7.724.075.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua pulah empat juta tujuh puluh lima ribu

lik

Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah Rp. 2.326.530.000,Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 1.837.400.000,-

•

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Rp. 1.133.500.000,-

•

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp.1.047.950.000,-

•

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp.566.615.000,-

•

Study Banding/ kajian antar perundang-undangan daerah Rp.524.700.000,-

•

Reses Rp. 261.675.000,-

•

Hearing/ Koordinasi dengan penjabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh

ep

ub

•

agama Rp. 76.905.000,-

A gu

do

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Sahlul, SE.M.Si, Adil

ne

si

R

ah

ka

m

-

ng

ah

rupiah) tersebut adalah untuk penunjang 8 (delapan) kjenis kegiatan yaitu :

Tawulo, SE, Saula, keterangan Ahli Sholahuddin, SE. dan keterangan Terdakwa

In

sendiri, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Konawe Selatan adalah : Menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

lik

ka m ah

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan

ub

pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menadatangani SPM

ep

(surat perintah membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan

s

R

laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD

do In

A

gu

ng

ne

yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 70

R ep ub

atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

ng

Sholahuddin, SE., dan Keterangan Terdakwa sendiri untuk merealisasikan anggaran perjalanan dinas pada SKPD Sekretariat DPRD. Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa selaku Sekwan

A gu

do

dan Pengguna Anggaran bersama dengan Bendahara Adil Tawulo, SE., terlebih dahulu

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adil Tawulo, SE., Saula, Ahli

mengajukan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BUD Kab.

In

Konawe Selatan yang didukung dengan SPP yang ditanda tangani oleh Adil Tawuo, SE., selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Pengantar dan SPM yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Sekwan dan Pengguna anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe

lik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sholahuddin, SE., keterangan saksi

ub

Adil Tawulo, SE., dan Keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum, dimana dari

keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada

ep

Tahun Anggaran 2010, ternyata yang bermasalah adalah senilai Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010, untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang diperkuat oleh keterangan saksi Adil Tawulo, SE., dan keterangan Ahli Sholahuddin, SE. Telah terungkap

A gu

do

fakta hukum, dimana Terdakwa selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran bersama Adil

ne

Desember 2010;

si

R

nama 20 (dua puluh) anggota DPRD Kab. Konawe Selatan pada bulan Oktober sampai

ng

ah

ka

m

ah

Selatan;

Tawulo, SE., selaku Bendahara pada SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan,

In

dalam merealisasikan anggaran perjalanan dinas luar daerah senilai Rp.518.200.000,- (lima

ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), telah mengajukan permintaan menerbitkan Surat

lik

ka m ah

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12 dan SP2 Nomor 13 maisng-masing de3ngaqn GU.12

dan GU.13 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang masing-masingnya tertanggal 21 Desember 2010 dan tertanggal 23 Desember 2010;

ub

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap

dipersidangan untuk mencairkan atau merealisasikan SP2D No. 12 dan SP2D No. 13 tersebut

ep

Terdaakwa bersama dengan Bendahara Adil Tawulo, SE., telah melakukan penarikan sejumlah dana dari Rekening Sekwan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang masing-masingnya dengan cek

R

nomor 322521 sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluih juta rupiah) dan cek nomor

do

71

In

A

gu

milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh

ne

ng

empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.1.165.418.485,-(satu

s

322522 sebesar Rp.515.418.485,-(lima ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 71

R ep ub

Sekretariat DPRD. Kabupaten Konawe Selatan, sehingga uang berjumlah Rp.1.165.418.485,-

ng

puluh lima ribu rupiah) tersebut pada tanggal 29 Desember 2010 berada dalam penguasaan Adil Tawulo selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kabupaten Konawe Selatan; berdasarkan fakta hukum yang terungkap

do

bahwa selanjutnya

A gu

Menimbang,

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id lima ribu rupiah) keluar dari Rekening Koran Nomor : 107 01.05.000194-5 atas nama

(satu milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan

dipersidangan melalui keterangan saksi Muhtar Sabara yang diperkuat dengan barang bukti surat Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan,

In

berupa Buku Kas Umum (Belanja Langsung/Tidak Langsung) Januari – Desember 2010

Adil Tawulo, SE., selaku Bendahara

Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan

pada tanggal 30

lik

ah

Desember 2010 memerintahkan saksi membukukan pada buku kas umum atas pengeluaran per

ub

Perjalan Dinas Luar daerah 20 (dua puluh) anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan masing-

masing bertanggal 31 Desember 2010;

ep

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sosilowati, Suhaida dan diperkuat dengan Bukti Surat berupa 42 (empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Desember 2010 yang bernilai Rp.518.2000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp.

si

R

12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (TBK) merupakan bagian puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) TBK merupakan bagian

A gu

do

dari SPJ. Biaya perjalanan dinas bulan Desember senilai Rp.589.900.000,- (lima ratus delapan

ne

dari SPJ biaya perjalanan dinas bulan Desember 2010 senilai Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima

ng

ah

ka

m

31 Desember 2010 antara lain berisikan pembukuan pengeluaran atas TBK-TBK Pembayaran

puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), pada TBK-TBK tersebut atas nama Sekwan/

In

Pengguna Anggaran ditanda tangani oleh Terdakwa sedangkan atas nama Bendaharawan/ Pemegang Kas ditanda tangani oleh Adil Tawulo, SE.;

lik

ka m ah

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Suhaida, dan Indahyani terungkap fakta hukum pada tanggal 29 Desember 2010 Adil Tawulo, S.H masuk kantor dan menyuruh saksi

dan dibantu oleh staf keuangan lainnya untuk membuat Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31

ub

Desember 2010, dan setelah itu TBK-TBK yang belum ditanda tangani tersebut diserahkan kepada Bendahara;

ep

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui

keterangan saksi Irham Kalenggo, S.Sos, H. Patta, Tri Haryono, SH., Aris Yanto, I Gusti Putu dan semuanya tidak pernah

ng

melakukan perjalnan dinas luar daerah, tidak pernah menerima SPPD, tidak pernah menerima

do In

A

gu

SPT, tidak pernah membeli ticket penerbangan pada bulan Oktober-Desember 2010 serta tidak

s

semuanya anggota DPRD Konawe Selatan pada tahun 2010,

ne

R

Wibawa, SE. Rasyid, S.Sos, M.Si., E. Kuriaatmadja, Drs. Abdul Halik dan Haeruddin, S.Pd.,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 72

R ep ub

(TBK) bertanggal 31 Desember 2010 yang masing-masing atas nama meraka, yang menjadi

ng

tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta-fakta hukum -

do

pada bulan oktober

A gu

berdasarkan keterangan saksi Fitri dan Aksan Jaya Putra B. Bus,

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana yang tersebut dalam Tanda Bukti Kas

barang bukti dalam perkara ini, dan mereka juga tidak pernah menanda tangani TBK-TBK

Desember 2010 perusahaan saksi CV Anaway Senorita Pratama tidak pernah menjual tiket

In

berombongan kepada Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, dan tiket atas nama anggota DPRD Konawe Selatan yang terdapat dalam lampiran TBK-TBK barang bukti tidak pernah dikeluarkan oleh perusahan saksi, dan tiket-tiket tersebut tidak terdaftar dimanifest penerbangan,

lik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sholahuddin, S.E. yang di kuatkan

ub

oleh surat-surat bukti berupa Tanda Bukti Kas, Buku Kas Umum, dan SPJ. Pertanggungjawan

Perjalanan Dinas Anggota DPRD. Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2010, telah

ep

terungkap fakta-fakta bahwa uang perjalanan dinas luar daerah pada SKPD Sekretariat DPRD Konawe Selatan senilai Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dibayarkan atau dikeluarkan dari Kas DPRD Kabupaten Konawe Selatan oleh Adil Tawulo

si

R

selaku Bendahara yang disetujui oleh Terdakwa selaku pengguna Anggaran yang iktu bertanda orang anggota DPRD Kab. Konawe Selatan yang namnya ada pada TBK-TBK bertanggal 31 Desember 2010 yang jadi Barang Bukti Dalam Perkara ini yaitu atas nama H. PATTA

do

A gu

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas maka

ne

tangan pada TBK-TBK tersebut, akan tetapi uang tidak diserahkan oleh Bendahar kepada 20

ng

ah

ka

m

ah

sehingga yang punya tiket tersebut tidak bisa naik pesawat untuk penerbangan;

Majelis Hakim berpendapat telah terdapat petunjuk yang kuat Terdakwa selaku Pengguna DPRD. Kabupaten Konawe Selatan telah menyetuji

In

Anggaran pada SKPD Sekretariat

Bendaharawan mengeluarkan uang dari Kas DPRD Kabupaten Konawe Selatan uang untuk

lik

ka m ah

pembayaran perjalanan dinas luar daerah 20 (dua puluh) anggota DPRD Konawe Selatan dengan 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010( yang faktanya perjalanan tersebut tidak pernah dilakukan), akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan

ub

oleh Bendahara kepada 20 (dua puluh) anggota DPRD tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas juga Majelis

ep

Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai niat untuk mengeluarkan dar Kas DPRD Kabupaten

Konawe Selatan uang senilai Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu berdasarkan keterangan saksi Susilowati, Indah Yani,

Suhaida dan staf

R

rupiah), diman

do

73

In

A

gu

2010 untuk Perjalanan Dinas luar daerah 20 (dua puluh) anggota DPRD Kab. Konsel, tanpa

ne

ng

SPM dan kemudian menanda tangani 42 (empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Deswember

s

keuangan lainnya Terdakwa menanda tangani GU No. 12 dan GU No. 13, Surat Penggantranya,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 73

R ep ub

penggunaan uang tersebut oleh

Bendahara, sebagaimana tanggung jawab wewenang yang ada pada Pengguna Anggaran

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikeluarkannya uang dari Kas DPRD Kabupaten Konawe Selatan oleh

A gu

do

Bendahara atas persetujuan Terdakwa sebesar Rp.518.200.000,- ( lima ratus delapan belas juta

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id mengawasi, memeriksa dan meneliti bukti pendukung

Sekretariat DPRD Kab. Konsel.;

dua ratus ribu rupiah) sesuai SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan ditanda tangani oleh Terdakwa

In

selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara, akan tetapi uang tersebut tidak diterima atau tidak dibayarkan/tidak diserahkan oleh Bendahara kepada 20 (dua puluh) orang anggota DPRD yang

namanya tersebut pada 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember

lik

ah

2010, maka Terdakwa atau orang lain/Bendahara telah beruntung atau mendapat keuntungan

ub

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di

atas menurut Majelis Hakim unsur ke-2 dalam dakwaan Subsdair ini telah terbukti menurut

ep

hukum dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

R

ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tiga Departemen

A gu

Penegertian : “Menyalah

gunakan”

adalah

melakukan

sesuatu

tidak

sebaggaimana

mestinya,

In

menyelewengkan (hal 983);

do

Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa

ne

maksud dari unsur di atas;

si

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang

ng

ah

ka

m

sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

ka m ah

1272);

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal 1030);

lik

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal

ub

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal 999);

melakukan pekerjaan atau jabatan (hal 278);

ep

“Kedudukan” adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut pendapat R. Wiyono, yaitu

R

menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan

do In

A

gu

ng

ne

diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

s

yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 74

R ep ub

keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat bukti berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan

ng

menyatakan Terdakwa adalah selaku Sekwan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang mempunyai tugas dan wewenang :

A gu

do

Menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melaluli

Nomor : 2010 Tanggal 26 Agustus 2010, dan keterangan Terdakwa sendiri yang semuanya

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang

In

dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menadatangani SPM (surat perintah

lik

ah

membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

ub

SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-

ep

tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

si

R

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Jabatan Terdakwa selaku Pengguna Majelis Hakim, Terdakwa yang pada pokoknya telah mempunyai kedudukan, wewenang dan

A gu

DPRD tersebut;

do

sarana dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan pada SKPD Sekretariat

ne

Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan tersebut, maka menurut

ng

ah

ka

m

dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam kedudukan, wewenang dan sarana yang ada pada

Pengguna Anggaran dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap

In

Terdakwa sebagai

dipersidangan dengan persetujuan Terdakwa, Bendahara Adil Tawulo, SE telah mencairkan SP2D No. 12 dan SP2D No. 13 dengan cara Terdakwa

melakukan

lik

ka m ah

atau merealisasikan

penarikan uang dari Rekening Sekwan DPRD Kab. Konawe Selatan ( Rekening Koran Nomor :

107 01.05.000194-5) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang masing-masingnya dengan cek nomor

ub

322521 sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluih juta rupiah) dan cek nomor 322522 sebesar Rp.515.418.485,-(lima ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus

ep

delapan puluh lima rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.1.165.418.485,-(satu milyar seratus

enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

R

yang didalamnya senilai Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)

do

75

In

A

gu

ng

ne

Konawe Selatan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

s

untuk pembayaran 42 (empat puluh dua) TBK atas nama 20 orang Anggota DPRD Kabupaten

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 75

R ep ub

melalui keterangan saksi-saksi tanda tangan Pengguna Anggaran/Sekwan DPRD Kab. Konawe

ng

yang kemudian pengeluaran uang perjalanan dinas anggota dewan pada 42 (empat puluh dua) TBK tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa baik dalam 2 (dua) bundel SPJ, maka menurut

do

A gu

maupun dalam Buku Kas Umum Sekretariat Kabupaten Konawe Selatan,

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Selatan pada TBK-TBK bertanggal 31 Desember 2010 tersebut adalah tanda tangan Terdakwa,

Majelis Hakim, Terdakwa bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Konsel secara yuridis telah

In

telah menyetujui pembayaran atau pengeluaran uang kas Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe

Selatan sejumlah Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010, pada

lik

ah

tanggal 31 Desember 2010 yang dilakukan oleh Adil Tawulo, SE. Bendahara Pengeluaran pada

ub

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

melalui keterangan saksi 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Konsel, Keterangan Ahli dan

ep

keterangan saksi dari perusahaan penjualan ticket penerbangan udara, ternyata ke-20 (dua puluh) anggota DPRD Konsel yang namanya termuat dalam 42 (empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Desember 2010 (barang bukti dalam perkara ini) tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar tersebut tidak terdaftar dimanifest penerbangan bandara, sebagaimana yang

termuat dalam 42 (empat puluh dua) TBK dan lampirannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menuyetujui pencairan/pembayaran uang perjalanan dinas luar tersebut oleh Bendahara

2010

do

A gu

daerah sebagaimana termuat dalam 42 (empat puluh dua) bertanggal 31 Desember

ne

penerbangan

si

R

daerah, tidak menerima uang perjalanan dinas, tidak ada membeli tiket penerbangan dan tiket

ng

ah

ka

m

Sekretariat DPRD. Kab. Konsel.;

adalah merupakan perbuatan menyalahgunaan kewenangan,

In

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sekiranya Terdakwa tidak mempunyai

barang tentu Terdakwa

lik

ka m ah

jabatan Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan, sudah tidak mempunyai kedudukan dan sarana yang berwenang untuk

menyetujui Bendahara menarik, mencairkan, menerima, menyimpan , menata usahkan serta

ub

mempertangjawabkan keuangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan tersebut, termasuk pengeluaran uang perjalanan dinas luar daerah 20 (dua puluh) anggota DPRD

ep

yang termuat dalam 42 (empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Desember 2010; Menimbanng, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa sebagai Pengguna

R

Anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan Keuangan termasuk mempertanggung

do In

A

gu

Konawe Selatan sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)

ne

ng

memeriksa dan meneliti dokumen kelengkapan pengeluaran uang kas Sekretarian DPRD Kab.

s

jawabkan bersama dengan Bendahara pada Sekreyariat DPRD. Kabupaten Konawe Selatan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 76

R ep ub

pada tanggal 31 Desember 2010 yang dilakukan oleh Adil Tawulo, SE. Bendahara Pengeluaran

ng

tangani begitu saja 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010, pada tanggal 31 Desember 2010 dan kemudiannya menanda tangani pula pertanggung

A gu

do

jawaban pengeluaran tersebut bersama Bendahara Adil Tawulo, SE., sehingga Terdakwa telah

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) Tanda Bukti Kas (TBK) bertanggal 31 Desember 2010,

pada Sekretariat DPRD. Kab. Konsel, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan menanda

In

membenarkan pengeluaran uang tersebut;

Mernimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut

penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur ke-3 dalam dakwaan subsidair ini secara hukum telah

lik

ub

Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

ep

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat

si

R

merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengujian materiil unsur ini, Mahkamah

do

Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 berpendapat bahwa kategori tindak

ne

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-

ng

ah

ka

m

ah

terbukti atau terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

A gu

pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah

dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian

In

yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang

mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam

lik

ka m ah

keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang

ub

terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi

dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

ep

disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam

bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya

segala

R

bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

do

77

In

A

gu

ng

ne

baik di tingkat Pusat maupun Daerah;

s

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 77

R ep ub

hk am

Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan

ng

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun

A gu

do

usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang

In

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan Keuangan

Negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban,

lik

ah

sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang

ub

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan

ep

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Vide: Adami Chazawi, hal. 45-46);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan merugikan keuangan

si

R

negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (Vide: R. Wiyono, hal. 41);

A gu

do

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan

ne

dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama

ng

ah

ka

m

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

melalui keterangan saksi, ahli dan surat-surat bukti, pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa

In

bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan selaku Pengguna Anggaran

pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah menanda tangani Tanda Bukti

lik

ka m ah

Kas pengeluatran uang anggaran perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2010 anggota DPRD Konsel sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)

untuk membayar perjalanan dinas luar daerah 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Kabupaten

ub

Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam 42 TBK bertanggal 31 Desember 2010 (barang Bukti);

ep

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui

keterangan saksi-saksi dan ahli ternyata 20 (dua puluh) orang anggota

DPRD Kabupaten

R

konawe Selatan tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, membeli ticket maka

do In

A

gu

pengeluaran / pembayaran uang sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua

ne

ng

(empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Desember 2010 berikut lampirannya,

s

penerbangan, dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam 42

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 78

R ep ub

peruntukannya;

ng

perwakilan Provinsi Sultra No. SR-4860/PW/20/5/2012, tanggal 04 Oktober 2012, yang pada pokoknya atas dibayarkannya/dikembalikannya uang kas sekretariat DPRD Kabupaten Konsel

A gu

do

oleh Bendahara atas persetujuan terdakwa selaku pemegang anggaran sebesar Rp. 518.200.000,-

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id ratus ribu rupiah) oleh Bendahara atas persetujuan Terdakwa adalah telah tidak sesuai dengan

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli Solahuddin, SE dan LHPKKN BPKP

(lima ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas luar daerah 20 (dua

In

puluh) anggota DPRD Kabupaten Konsel, padahal ke-20 (dua puluh) anggota DPRD Konsel

tersebut tidak melakukan perjalanan dinas dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tersebut pada 42 (empat puluh dua) TBK, sesuai namanya masing-masing,

lik

ah

maka Negara telah dirugikan sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus bahwa uang yang dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara atas persetujuan

ub

Menimbang,

Terdakwa untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang

ep

faktanya adalah uang anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang sumber dananya adalah berasal dari APBD Pemda Kabupaten Konawe Selatan atau termasuk pada keuangan Negara, sedangkan ke-20 (dua puluh) orang Anggota DPRD Kab.

si

R

Konsel tersebut tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana termuat dalam 42 Bendahara tersebut,

maka menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa tersebut

keuangan negara telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 518.200.000,- (lima ratus delapan

A gu

do

jelas juta dua ratus ribu rupiah);

ne

(empat puluh dua) TBK bertanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan

ng

ah

ka

m

ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari seluruh urai pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim

In

Tipikor berpendapat unsur ke-4 dalam dakwaan subsidair ini secara hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

lik

ka m ah

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya ini

berpendapat pada pokoknya Terdakwa waktu menanda tangani SPPD tidak mengetahui 20 Anggota DPRD. Kabupaten Konawe Selatan tidak akan melakukan perjalanan dinas, begitu

ub

juga pada saat menanda tangani Tanda Bukti Kas Terdakwa tidak mengetahui 20 Anggota DPRD. Kabupaten Konawe Selatan tidak melakukan perjalanan dinas, maka dengan demikian

ep

pada saat Terdakwa Djussachri, S.Sos menanda tangani dokumen-dokumen tersebut tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena

R

Terdakwa Djussahcri, S.Sos., semata-mata hanya bertujuan untuk merampungkan dokumen

do

79

In

A

gu

perundang-undangan, dan oleh karena itu tidak terdapat fakta yuridis yang membuktikan

ne

ng

tanggung jawabnya selaku kuasa pengguna anggaran yang telah ditentukan dalam peraturan

s

perjalanan dinas dan dokumen pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 79

R ep ub

dinas dan dokumen pencairan biaya perjanalan dinas bertujuan untuk menguntungkan diri

ng

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalan nota pembelannya menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

do

A gu

karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan Terdakwa Djussachri, S.Sos menanda tangani dokumen perjalanan

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka mutatis mutandis

In

Dakwaan Subsidair tersebut telah Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penasehat

lik

ah

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ub

terbukti tidak ada fakta persidangan yang mendukungnya, oleh karena sesuai dengan fakta hukum persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, ahli dan Terdakwa sendiri maupun

ep

berdasarkan surat-surat bukti semua unsur pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

si

R

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya menjuntokan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara pada dakwaan subsidair telah terbukti, maka sesuai dengan pasal 18 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Terdakwa

do

A gu

harus membayar kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

ne

dengan pasal 18 Undang-uang No. 31 Tahun 1999, maka menurut Majelis Hakim oleh karena

ng

ah

ka

m

Hukum tersebut yang pada initinya menyatakan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak

Menimbang bahwa pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah

In

merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti.

b mengatakan bahwa “pembayaran uang

lik

ka m ah

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf

pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

ub

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

ternyata kerugian keuangan Negara sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus delapan belas juta dua

ep

ratus ribu rupiah) adalah disebabkan pengeluaran/pembayaran pada 42 (empat puluh dua) TBK fiktif perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, bertanggal 31 selaku

R

Desember 2010, dimana pada TBK-TBK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa

ne

do In

A

gu

ng

serta anggota serta nama penerima uang, akan tetapi penerima uang yang tercantum dalam TBK-

s

Sekwan dan Pengguna Anggaran dan Adil Tawulo, SE., sebagai Pemegang Kas/Bendahara

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 80

R ep ub

sebagaimana yang termuat dalam ke-42 TBK bertanggal 31 Desember tersebut;

ng

keterangan Ahli Sholahuddin, SE., yang bertanggung jawab atas ada pembayaran terhadap TBKTBK bertanggal 31 Desember 2010 sebanyak 42 (empat puluh dua) TBK atas pembayaran

A gu

do

perjalanan dinas luar daerah fiktif 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Kab. Konsel. Adalah

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id TBK tersebut tidak pernah menanda tangani TBKnya dan tidak pernah menerima uang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Sahlul, SE., M.Si. dan

Bendahara dan Sekwan sebagai Pengguna anggaran;

In

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas Menurut Majelis Hakim

sudah tepat dan adil dalam perkara ini Terdakwa dan Bendahara dibebankan untuk membayar uang Pengganti/masing-masing sebesar Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta

lik

Mrenimbang, bahwa terhadap uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa

ub

bersama dengan Bendahara masing-masing yaitu sebesar Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh

sembilan juta seratus ribu rupiah), dimana Bendahra Adil Tawulo, SE. dalam perkara terpisah

ep

telah dihukum untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta

si

R

seratus ribu rupiah);

mengembalikan uang kerugian negara atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang sekarang menjadi barang bukti dalam

A gu

do

perkara ini, maka menurut Majelis Hakim tersebut barang bukti yaitu berupa uang tunai sebesar

ne

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah

ng

ah

ka

m

ah

seratus ribu rupiah);

Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang disita dari uang pengembalian

In

Terdakwa, sebesar sebesar Rp.259.100.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) diperhitungkan untuk atau sebagai uang Pengganti yang harus di bayar oleh Terdakwa

lik

ka m ah

sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

ub

Ad. Ke-5 : Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

ep

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama (delneming) dalam hukum pidana adalah

ajaran mengenai pertanggung jawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut

R

rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi

do

81

In

A

gu

ng

ne

terpadu baik secara psikis (intelektual) maun secara materil;

s

dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 81

R ep ub

sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau turut

ng

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuktilah pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, Dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah

A gu

do

tidak lain dari pada mereka yaitu terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mengatur tentang dihukum

melakukan dalam arti bersama-sama melakukan;

pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan Korupsi sebagaimana telah

In

dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa

Djussachri, S.Sos selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe

lik

ah

Selatan baik bertindak sendiri-maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab

ub

2010 telah menanda tangani pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebagaimana termuat

pada Tanda Bukti Kas (TBK) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar bertanggal 31 Desember faktanya

ep

2010 atas nama 10 (sepuluh) anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang

perjalanan dinas tersebut tidak ada atau fiktif, kemudian Terdakwa dengan Adil Tawulo, SH., juga telah menanda tangani SPJ senilai Rp.353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus

si

R

tujuh puluh ribu rupiah) dan SPJ senilai Rp.589.900.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan dinas luar daerah anggota DPRD Kab. Konawe Selatan yang dimuat pada 42 TBK bertanggal 31 Desember 2010 tersebut, dengan demikian Terdakwa sebaga Pengguna Anggaran dan Adil

A gu

do

Tawulo, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Konawe Selatan

ne

juta sembilan ratus ribu rupiah), yang didalamnya termasuk dana anggaran belanja perjalanan

ng

ah

ka

m

masing-masing dengan Adil Tawulo, SE. (dalam perkara terpioah) pada bulan Desember tahun

telah mensahkan pembayaran/pengeluaran uang kas DPRD sebesar Rp.518.200.000,- (lima ratus

In

delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 42 TBK tersebut adalah fiktif, sehingga menyebabkan kerugian Negara;

lik

ka m ah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat

unsur dilakukan bersama-sama terbukti dan terpenuhi pada Terdakwa sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ub

Menimbang, bawa dari semua uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua

unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Sunbsidair Penuntut Umum telah terbukti secara hukum

ep

dilakukan oleh Terdakwa dan juga Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam

R

dakwaan Subsidair Penunut Umum;

do In

A

gu

Undang-undang RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 31

ne

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan

ng

Tentang

s

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 82

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian Keuang

negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

ng

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa

A gu

Subsidair;

do

harus dinyatakan bersalah atas tinda pidana yang didakwakan Penuntut umum pada dakwaan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan

In

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringanlkan hal-hal yang meringankan baik yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa : Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

•

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

•

Terdakwa adalah sebagai Sekwan sekaligus sebagai pengguna anggaran pada SKPD

lik

ub

Sekretariat DPRD Kabupaten Konsel yang seharusnya menjadi panutan bagi staf

ep

secretariat DPRD Kabupaten Konsel khususnya dalam Pengelolaan keuangan Negara / kas secretariat DPRD;

R

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;

•

Terdakwa sopan dipersidangan;

•

Terdakwa telah telah mengabdi pada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga

Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;

•

Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya;

•

Terdakwa mempunyai tangguang keluarga 1 (satu) orang isteri dan beberapa orang anak

In

•

•

Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga Terdakwa;

lik

ka m ah

yang yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi

seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

ub

hukuman, dan Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya

ep

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut

di atas, maka Majelis sampai pada suatu kesimpulan pidana yang akan dijatuhkan atas diri

do

83

In

A

gu

ng

ne

masyarakat;

s

R

Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilann

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

do

A gu

jasa-jasa Terdakwa selama bertugas harus dihargai;

ne

si

•

ng

ah

ka

m

ah

•

Halaman 83

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat

perintah /penetapan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya darai pidana yang dijatuhkan;

ng

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan apabila Terdakwa berada diluar tahanan, dikkhawatirkan akan melarikan diri untuk menghindari pemidanaan yang

do

A gu

dijatuhkan kepadanya, maka berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b KUHAP, maka Majelis Hakim Tipikor menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

In

Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: Desember 2010.

pengesahan

pertanggung

ub

surat

21

jawaban

bendahara pengeluaran No: 012/

SPJ SAH/

SETWAN/2010

012/

atas

SPJ

No:

SPJ/

ep

ka

m

2. Asli

tanggal

lik

ah

012/SP2D-GU/SETWAN/XII/2010

SETWAN/2010 tanggal 20 Desember 2010.

ah

3. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan

si

R

(SPM-GU) No : 012/SPM-GU/SETWAN/XII/2010

(SPP-GU)

No

:

012/

SPP-GU/

SETWAN/ XII/ 2010.

do

persediaan

5. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: tanggal

Desember 2010. 6. Asli

surat

pengesahan

23

In

013/SP2D-GU/SETWAN/XII/2010

pertanggung

jawaban

lik

ka m ah

A gu

4. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang

ne

ng

tanggal 20 Desember 2010.

bendahara pengeluaran No: 013/

SPJ SAH/

SETWAN/2010

013/

atas

SPJ

No:

SPJ/

ub

SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010. 7. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan

ep

(SPM-GU) No : 013/SPM-GU/SETWAN/XII/2010

ah

tanggal 23 Desember 2010. persediaan

(SPP-GU)

No

:

013/

SPP-GU/

ne do In

A

gu

ng

M

SETWAN/ XII/ 2010.

s

R

8. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id 9. Asli

Pertanggung

jawaban

bendahara

pengeluaran ganti uang biaya perjalanan dinas luar sebesar Rp. 353.170.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). jawaban

bendahara

In

daerah (konsultasi) sekretariat DPRD Kab. Konsel

sebesar Rp. 589.900.000,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

11. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) belanja

lik

ah

langsung / tidak langsung kantor sekretariat DPRD

ub

Kab. Konawe Selatan periode Januari s/d Desember 2010.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

ep

m

Pertanggung

pengeluaran ganti uang biaya perjalanan dinas luar

12. Uang tunai sejumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sebesar Rp. 259.100.000,-

R

ah

ka

Surat

do

10. Asli

A gu

ng

daerah (konsultasi) sekretariat DPRD Kab. Konsel

pembayaran

atas

untuk

negara,

kewajiban

sebagai

membayar

uang

do

pengganti, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000,-

ne

Dirampas

(sembilan ratus ribu rupiah ) dikembalikan kepada Terdakwa;

In

A gu

ng

rupiah)

si

(dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu

Menimbang, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan Menimbang,

lik

kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili keadilan;

ka m ah

bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum tidak hanya

ub

bertolak dari Legas Yustice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga

ep

putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam

R

maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk

do

85

In

A

gu

kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili keadilan karena setelah

ne

ng

Menimbang, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan

s

memperbaiki sesorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Surat

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 85

R ep ub

pertimbangan Majelis Hakim berbeda adalah wajar dalam proses penyelesaian dalam perkara

ng

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A gu

do

Menimbang, bahwa disinilah peranan Pengadilan / Majelis Hakim, dimana Majelis

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim meneliti tuntutan pidana dan pledooi para Penasehat Hukum Terdakwa dan juga

pidana;

Hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara baik pidana maupun perdata dalam

In

persidangan adalah bebas dan mandiri/indenpenden yang harus berdiri tegak diantara Penuntut

Umum dan Terdakwa / Penasehat hukumnya serta kepada pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang akan dijatuhkan Putusan dan Putusan Majelis Hakim /

ub

Menimbang, bahwa nantinya apabila penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang telah

mempertimbangkan segala sesuatunya baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, ada pihak-

ep

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, merasa tidak puas dan mengatakan itu tidak adil, hal semacam itu adalah suatu hal wajar dan sangat manusiawi, karena Majelis Hakim sangat menyadari seutuhnya sebagai manusia biasa sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasa 3 jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan di tambah dengan

do

A gu

UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999

ne

si

R

keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Allah SWT / Tuhan yang maha esa ;

ng

ah

ka

m

terdakwa dalam kasus yang serupa serta juga keadilan masyarakat ;

lik

ah

Pengadilan tersebut didasarkan kepada Hukum dan Keadilan bagi Terdakwa maupun sesama

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

In

M E N G A D I L I

lik

ka m ah

undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos., Yang identitasnya sebagaimana tersebut di tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

ub

atas,

KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

ep

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa DJUSSACHRI, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

ng

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

do In

A

gu

(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

ne

dalam dakwaan subsidiair;

s

R

bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 86

R ep ub

selama 3 (tiga) bulan;

ng

lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini

untuk

do

dilelang

A gu

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

berkekuatan

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

5. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 259.100.000,- (dua ratus

menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

In

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

ah

pidana yang dijatuhkan;

ub

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 012/SP2D-GU/SETWAN/XII/2010

ep

tanggal 21 Desember 2010.

b. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran No: 012/ SPJ SAH/ SETWAN/2010 atas SPJ No: 012/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 20 Desember 2010.

si

R

c. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU) No : 012/SPM-GU/ d. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) No : 012/ SPP-GU/ SETWAN/ XII/ 2010.

A gu

do

e. Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 013/SP2D-GU/SETWAN/XII/2010

ne

SETWAN/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

ng

ah

ka

m

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;

lik

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

tanggal 23 Desember 2010.

In

f. Asli surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran No: 013/ SPJ SAH/ SETWAN/2010 atas SPJ No: 013/ SPJ/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010.

lik

ka m ah

g. Asli surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU) No : 013/SPM-GU/ SETWAN/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

h. Asli surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) No : 013/ SPP-GU/

ub

SETWAN/ XII/ 2010.

i. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran ganti uang biaya perjalanan

ep

dinas luar daerah (konsultasi) sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 353.170.000,-

(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

R

j. Asli Surat Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran ganti uang biaya perjalanan

do

87

In

A

gu

ng

ne

(lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

s

dinas luar daerah (konsultasi) sekretariat DPRD Kab. Konsel sebesar Rp. 589.900.000,-

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 87

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id k. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) belanja langsung / tidak langsung kantor

sekretariat DPRD Kab. Konawe Selatan periode Januari s/d Desember 2010. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

ng

sedangkan Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana dari uang itu sejumlah Rp. 259.100.000,- (dua ratus lima

A gu

do

puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara, sebagai pembayaran

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas kewajiban membayar uang pengganti terdakwa, dan sisanya sebesar Rp.900.000,-

In

(sembilan ratus ribu rupiah ) dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu

lik

ah

rupiah)

ub

Korupsi pada Pengadilan Tipikor/Negeri Kendari pada hari ini Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh kami AMINUDDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, SH, dan YON

ep

EFRI, SH.MH., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka

R

untuk umum oleh Majelis Hakim Tipikor/Negeri Kendari tersebut, dengan dibantu ABDUL

ne

ENJANG SLAMET, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dihadiri

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA

KETUA MAJELIS,

lik

ka m ah

In

KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,

AMINUDDIN, SH. MH.

ub

SYAMSUL BAHRI, SH.

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA

R

s

M

ep

KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA II,

YON EFRI, SH.MH.

do

A gu

Terdakwa dengan didampingi MASRI SAID, SH Penasihat Hukumnya.

do In

A

gu

ng

ne

PANITERA PENGGANTI,

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

KADIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor/Negeri tersebut, dan dihadiri oleh

ng

ah

ka

m

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana

Halaman 88

R ep ub

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR, S.H.

s ne do

89

In

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ub

lik

ka m ah

In

A gu

do

ng

ne

si

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

In

A gu

do

ng

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

Curriculum Vitae A. IDENTITAS Nama

: Atika Wirastami

Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 18 Februari 1992 Jenis Kelamin

: Perempuan

Status

: Belum Menikah

Agama

: Islam

Alamat Asal

:BTN Kendari Permain Blok H1 No.17, Kendari Sulawesi Tenggara

Alamat Jogja

: Jl. Kauman GM I/172 Wisma Nugraha, Alun-alun Utara Yogyakarta

Domisili

: Kendari, Sulawesi Tenggara

Kampus

: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail

: [email protected]

HP

:081343862304

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Tahun 1998 – 2004

: SDN 11 Mandonga, Kendari

2. Tahun 2004 – 2007

: Madrasah Tsanawiyah Mu’allimaat Muhammadiyah

3. Tahun 2007– 2010

: Madrasah Aliyah Mu’allimaat Muhammadiyah

4. Tahun 2010 – 2015

: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

1