PN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh: Fajrul Falah Nim: 106043201332

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO: 1905/PID.B/2009/PN. TANGERANG)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

Fajrul Falah NIM: 106043201332

Di Bawah Bimbingan, Pembimbing I,

Dr. H.A.Juaini Syukri, Lc.,MA

Pembimbing II,

Drs.H.Asep Syarifuddin Hidayat, SH.,MH

KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No: 1905/PID.B/2009/PN.TNG” telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu, yaitu Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum dengan Konsentrasi Perbandingan Hukum. Jakarta, 23 Maret 2011 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H.Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM NIP. 19550505 198203 1 012

PANITIA UJIAN Ketua

: Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag NIP. 19651119 199803 1 002

: (……………………….)

Sekertaris

: Fahmi M. Ahmadi, S.Ag., M.SI NIP. 197412132003121002

: (……………………….)

Pembimbing I :Dr. H.A. Juaini Syukri, Lcs., MA NIP. 195507061992031001

: (……………………….)

Pembimbing II : Drs. H. Asep Syarifuddin H, SH., MH NIP. 196911211994031001

: (……………………….)

Penguji I

: Dr. Asmawi, M.Ag NIP. 197210101997031008

: (……………………….)

Penguji II

: Dedy Nursamsi, SH., M.Hum NIP. 196111011993031002

: (……………………….)

‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan atas insan pilihan Tuhan khātamul anbiyā’i walmursalīn Muhammad SAW. Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan . Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak: 1.

Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

iii

2.

Bapak Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag Selaku Ketua

Program Studi

Perbandingan Mazhab dan Hukum dan bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, S.Ag, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum 3.

Bapak Dr. H. A. Juaini Syukri, Lcs., MA dan Bapak Drs . H. Asep Syaripuddin Hidayat, SH, MH yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran

4.

Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

5.

Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

6.

Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahku Bpk H. Farhan dan Ibuku Sulastri yang senantiasa mendidik, membantu, mendukung dan melimpahkan kasih sayang serta do’a yang tiada henti.

7.

Seluruh kakak dan keponakan tersayang, Mbak Fitri Fatimah dan Mas Fandi Ahmad SE, yang selalu memberikan semangat serta dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8.

Sahabat seperjuangan, yaitu Ahmad Laily, Syamsul Rizal, Kahfi dan Ahmad Rosadi yang telah memberikan perhatian dan semangat yang luar biasa, serta teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

angkatan 2006 ( PH Community ) yang selalu memberikan

semangat dan mengisi hari-hari penulis dalam suka maupun duka. 9.

Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. iv

Akhirnya, atas jasa bantuan semua pihak baik berupa moril dan materiil, sampai detik ini penulis panjatkan do’a semoga Allah memberikan balasan yang berlipat dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir hingga yaum al-akhir Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani hari esok, amin.

Jakarta, 23 Maret 2011

Fajrul Falah

v

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... PENGESAHAN TIM PENGUJI ........................................................................... KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................

9

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ......................................................

9

D. Metode Penelitian ..........................................................................

10

E. Tinjauan Pustaka ...........................................................................

15

F. Teknik Penulisan ...........................................................................

16

G. Sistematika Penulisan ....................................................................

17

BAB II : PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG A. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum ..............................

19

B. Pemicu Praktek Perdagangan Orang ..............................................

21

C. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang ...............................................

24

D. Modus Kejahatan Perdagangan Orang ...........................................

29

E. Akibat-akibat Perdagangan Orang .................................................

31

BAB III : TINJAUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan, Anak serta Kerangka Normatif Perlindungan Perempuan dan Anak ...............

33

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif .........

50

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam ..........

55

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PN TANGERANG NO. 1905/PID.B/2009/PN.TNG TERHADAP PERKARA PERDAGANGAN ORANG A. Deskripsi Kasus ...................................................................................

60

B. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan ....................................................

62

C. Analisa Putusan Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam ...........................................................................

65

BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................

74

B. Saran-saran ....................................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga di atur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.1 Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat

mengkhawatirkan generasi

penerus adalah meningkatnya

praktik

perdagangan orang. Perdagangan orang korban utamanya yaitu perempuan dan anak-anak ini merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari kejahatan antar bangsa yang terorganisasi (transnational organized crime) di samping tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti penyelundupan imigran, penyelundupan senjata api, korupsi, pencucian uang (money loundring) dan sebagainya. Isu tentang perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885, pada 1

Chaidir Ali, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972), hal. 5

1

2

konvensi ini belum ada konstitusi mengenai perdagangan orang dalam peraturan negara-negara peserta maupun dari konvensi yang sudah ada. Selain itu juga belum terdapat pula tindakan-tindakan preventif apalagi perlindungan bagi korbankorban trafficking in women.2 Hal ini dapat dilihat pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ( Convention for the Elemination of Diskrimination Againts Women/ CEDAW ). Kemudian isi CEDAW tersebut diratifikasikan oleh indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 6 yang berbunyi : “ Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan eksploitasi pelacuran .” Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children), seperti yang di amandemen dengan protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Oktober 1947.3 Banyak kejadian sehari-hari yang membuat banyak orang peduli masalah hakhak asasi manusia adalah semakin meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran hak anak didepan mata, dapat disaksikan bagaimana anak-anak kecil yang seharusnya

2

Benniger Carin et. All, Violence Againts Women, ( A Report, Swistzerland: OMCT, 1999),

hal. 185 3

LBH Apik, Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), h. 4

3

duduk manis dibangku sekolah terpaksa mengemis dan remaja-remaja yang putus sekolah terpaksa menjadi pedagang asongan untuk bisa bertahan hidup dan semakin banyak anak-anak remaja putri yang dilacurkan.4 Secara umum, pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak seperti yang digambarkan pada konvensi PBB tentang hak-hak anak, pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan.5 Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tantang hak Asasi Manusia pada pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.6 Salah satu yang menjadi isu Nasional dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai masalah perdagangan manusia (human trafficking) terutama pada perempuan dan anak-anak. Kriminalisasi perdagangan manusia bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara (kongkrit). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan manusia, yang pada dasarnya keterbatasan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang pada akhirnya menghambat

4

Mansoer Fakih, Bebas dari Neoliberalisme, (Jakarta: Insist Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 87 Ibid., h. 89 6 Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 5

21

4

upaya penindakan hukum bagi para pelaku perdagangan manusia dan upaya pencegahannya. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia diantaranya adalah kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, kurang kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kultur yang menempatkan wanita pada tingkat yang lebih rendah, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam penjagaan daerah perbatasan serta minimnya perhatian pemerintah. Selain itu, kurangnya pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang terutama meliputi pendidikan pengetahuan,

pendidikan

moral,

pendidikan

agama,

dan

dalam ilmu pendidikan

kewarganegaraan. Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dalam berbagai bentuk telah terjadi. Bahkan, semenjak manusia mengenal tulisan, telah dikenal bentuk-bentuk perdagangan manusia atau dengan kata lain, perdagangan manusia sama tua atau bahkan lebih tua dari sejarah. Sebagai buktinya, hukum yang mengenai

5

perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) telah diatur dalam hukum tertulis pertama, Codex Hammurabi, yang diperkirakan berasal abad ke 18 SM. Hal ini menandakan telah ada sebelum hukum tersebut dibentuk.7 Berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah perdagangan manusia sudah barang tentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya yaitu: 1. Alqur’an dan As-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaanya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal. 2. Fiqh sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (Ijtihad) para ulama. Kebenarannya bersifat relative atau nisbi, sementara keberlakuanya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal. Tujuan utamanya adalah mengatur manusia mencapai kesejahteraan hidup (mashlahah) dengan indicator utamanya yaitu mendatangkan

manfaat dan

menghindarkan mudharat. Ada beberapa hal yang utama dalam menegakkan ketertiban dan kesejahteraan hidup manusia yang diatur dan dilindungi oleh syariat Islam diantaranya:8 a. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam Surah An-Nahl pada ayat 97, yang berbunyi:

7

http://www.suara merdeka.com/harian/0503/17/nas04.htm, diakses pada 13 Maret 2010 H. Hasanudin AF, Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, ( Jakarta: Jurnal Ahkam 2003), h. 129 8

6

             )٧٩ : ‫ (النحل‬      Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” . ( QS. An-Nahl: 97) b. Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 178.

                                       )٨٩١ : ‫ (البقرة‬  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)

7

c. Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupan bila akalnya waras. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

          ) ٧٩: ‫ (المائدة‬     Artinya:. “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah Ayat: 90)

d. Perlindungan Terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32.

)٢٣: ‫ (ا ِالسرٲ‬         Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. ( QS. Al-Isra Ayat: 32)

Baik di dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam, masalah perdagangan manusia terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dalam permasalahan ini merupakan pelanggaran yang paling hakiki terhadap hak asasi manusia. Padahal dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya

8

Satu hal yang ironis jika kita melihat data yang ada tak tampak terlalu mengkhawatirkan, tetapi harus disadari bahwa data yang muncul hanyalah data yang terlihat secara kasat mata saja. Sementara yang tak terlihat justru jauh lebih banyak. Seperti contoh kasus yang terjadi di daerah Tangerang, tepatnya di Kota modernland yang di lakukan oleh terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als. Sumi als Ati binti Makmur Tuhar yang menjual saudari Wirdaningsih Sugara kepada Mr. Lee Jung Sam untuk bersetubuh dengannya atau untuk di pekerjakan sebagai pekerja Seks komersial dengan di beri upah sebesar Rp. 300.000 kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang yang langsung menangkap terdakwa, sehingga terdakwa di tahan dan di proses di Pengadilan Negeri Tangerang dan di jatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Kemudian terdakwa secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran hukum tentang Tindak Pidana perdagangan orang sehingga terdakwa di tahan atau di penjara selama 8 (delapan) tahun dan di keluarkannya surat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NOMOR : 1905/PID.B/2009/PN.TNG. Dari permasalahan di atas, maka penulis melihat adanya alasan sehingga permasalahan ini menarik untuk dijadikan sebuah tulisan dengan mengambil tema dan judul skripsi sebagai berikut: “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG)”.

9

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berawal dari banyaknya permasalahan yang ada dalam pembahasan tentang perkara perdagangan manusia, maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini hanya pada beberapa pokok masalah yang terpenting saja baik dari segi normatif: yaitu hanya membahas Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta beberapa aturan lain yang dianggap relevan, maupun dari segi aplikatifnya atau penerapan dari undang-undang tersebut dalam tatanan Hukum Pidana Indonesia saat ini. Untuk mencapai hasil maksimal, perlu adanya rumusan-rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum positif dan hukum islam? 2. Bagaimanakah pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan

PN

Tangerang

No.1905/PID.B/2009/PN.TNG

tentang

Perdagangan orang? 3. Bagaimana Putusan PN Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG mengenai Perdagangan orang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

10

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum positif dan hukum Islam. 2. Untuk mengetahui Putusan yang di keluarkan oleh PN Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG mengenai Perdagangan Orang. 3. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai Putusan PN. Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang perdagangan orang. Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Segi Teoritis Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang perdagangan orang, Putusan PN. Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam tindakan ini. 2. Mengetahui bagaimana penerapan undang-undang No. 21 tahun 2007 dan pasal-pasal dalam Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai perdagangan orang.

D. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

11

1.

Jenis Penelitian Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.9 Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku masyarakatnya.10 Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari; penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum. Oleh karena itu penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam hal ini penulis akan meneliti tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini saya lakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa

9

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), h.23. 10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.III, (Jakarta: UI Press, 1986), h.51.

12

penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana. 2.

Sumber Data Data-data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif bukan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat di ukur sehingga data dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya.11 Dalam pengumpulan data kualitatif, ada data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. 12 adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu : - Al-Qur’an - Al-Hadits - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Undang-Undang HAM - Undang-Undang Perlindungan Anak

11

Ronny Kountur, Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis), cet.II, (Jakarta: PPM, 2004), h.16. 12 Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. V, (Jakarta: INDHILL-CO, 2001), h.13.

13

- Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan buku-buku. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur. c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.13 Bahan hukum tersier yang digunakan adalah : - Kamus bahasa Indonesia - Kamus hukum - Kamus ilmiah populer 3.

Teknik Pengumpulan Data Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data,

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.14 Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan

13 14

Ibid Soekanto, pengantar penelitian hukum, h. 21.

14

melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini. 4.

Penyajian dan Teknik Analisis Data Data hasil penelitian dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu

penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang tindak pidana perdagangan manusia dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak lain adalah agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.

Content Analysis, yaitu melakukan analisis isi dokumen secara terperinci dengan mengambil sari dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen yang berisi tentang hukum positif atau hukum islam yang sesuai dengan kajian skripsi ini.

b.

Comparative Analysis, yaitu melakukan analisis perbandingan dalam dua hal yang berbicara pada substansi yang sama. Dalam penelitian ini adalah hukum pidana positif dan hukum Islam yang sama-sama berbicara tentang tindak pidana perdagangan manusia. Maka dari itu penulis melakukan analisis perbandingan mengenai tindak pidana perdagangan manusia mngenai hukum tersebut.

15

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Dalam skripsi yang ditulis oleh Marya Ulfa Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif

Hidayatullah

Tahun 2006

dengan judul

“Fenomena

Trafficking

(Perdagangan Perempuan dan Anak) di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, memuat persoalan: pemicu praktek trafficking, bentuk-bentuk trafficking dan akibat dari trafficking. Perbedaan muatan skripsi sangat jelas, Kemudian skripsi yang berjudul perdagangan anak dalam perspektif hukum islam, yang ditulis oleh tasmiati jurusan perbandingan madzhab dan hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2004. Penulis membahas mengenai kedudukan anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, fenomena social terhadap perdagangan anak, pandangan masyarakat terhadap

perdagangan anak,

perdagangan anak dalam hukum islam dan hukum positif dan penanggulangannya, serta analisis perbandingan mengenai perdagangan anak dalam hukum islam dan positif. Dalam skripsi yang berjudul “PTSD (POST-Traumatic Stress Disorder) Pada Perempuan Korban trafficking Buruh Migran yang Mengalami kekerasan” yang ditulis oleh Evi Nurfaryanti Jurusan Psikologi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007. Penulis membahas dampak-dampak psikologi bagi korban perdagangan perempuan buruh migrant, penulis melakukan penelitian di CTU-IOM (International Organization for migration).

16

Dari sebuah judul yang baru dapat penulis temukan diatas, melihat bahwa skripsi ini hanya melihat dari hal tersebut saja tanpa melihat dari aspek kerangka normatif perlindungan korban trafficking, serta pendampingan terhadap korban trafficking dalam hal ini tanggung jawab Negara. Maka perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa penulis akan melakukan penerapan terhadap Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, sebab Undang-undang ini disahkan pada bulan April 2007. Sebagai sebuah landasan bagi para penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku trafficking dengan menerapkan undangundang tersebut. Selain itu penulis tidak hanya meneliti Undang-Undang tersebut akan tetapi penulis akan membahas bagaimana kerangka normatif perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

F. Tehnik Penulisan Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

17

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut : BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan. BAB II, Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang Bab ini menguraikan beberapa masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perdagangan manusia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, pemicu terjadinya praktek perdagangan orang, akibat-akibat perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang dan modus kejahatan perdagangan orang. BAB III, Pandangan dan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam bab ini penulis membahas tentang pandangan dan perlindungan perdagangan orang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, perlindungan hukum terhadap hak perempuan, perlindungan hukum terhadap hak anak dan kerangka normatif perlindungan perempuan dan anak.

18

BAB IV, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan PN Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang Perdagangan orang. Bab ini membahas tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan PN Tangerang

No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang

Perdagangan orang. BAB V, Penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh serangkaian pembahasan atau permasalahan yang dipaparkan sebelumnya. Disamping itu dikemukakan saran-saran yang diperlukan penulis.

BAB II PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum Definisi trafficking: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk

pemaksaan

lain,

penculikan,

penipuan,

kecurangan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.1 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan tarafficking sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan = menjual belikan secara niaga.2 Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahterimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan1

Sari Dian Kartika,” Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum” ( makalah di sampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2008) 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1988), Cet Ke -1, h. 180

19

20

pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut.3 Misalnya : a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hokum dan jaminan perlakuan manusiawi. c. Diambil organ tubuh. Perdagangan anak adalah kegiatan sebagaimana diatas terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun, klasifikasi ini merujuk pada konvensi hak anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 1990 telah di ratifikasi melalui kepres No. 36 tahun 1990.4 Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan bahwa: Seorang anak berarti setiap orang laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan menurut protokol PBB, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak adalah : “Segala tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindah tangan, pemberangkatan, atau penerimaan perempuan dan anak dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan,

3

Koalisi Perempuan Indonesia, Makalah Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, (Jakarta:t.t.), h.1 4 LBH Apik, Waspadai Sindikat Perdagangan Anak Perempuan, (Jakarta : 2000), lembar info, seri 19, h.1

21

penculikan, penipuan, tipu muslihat, bujukan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi kerentanan (termasuk situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan bebas), atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungankeuntungan guna mencapai keinginan untuk menguasai orang lain”.5

B. Pemicu Praktek Perdagangan Orang Ada 2 (dua) factor yang menjadi pemicu perdagangan perempuan dan anak : yaitu faktor pendorong dan penarik. 1. Faktor Pendorong.6 a. Meningkatnya jumlah keluarga miskin Arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah trafficking. Jika dilihat dari posisi perempuan yang selalu terpinggirkan, tersubordinat dari lakilaki dan nilai ptriarki yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban trafficking adalah perempuan dan anak. Saat ini 37 juta jiwa dari 225 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga perdesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000,-/ hari.

5 6

LBH Apik, Suara Apik, (Jakarta), Edisi 20, h. 10 Apik, Suara Apik, (Jakarta), Edisi 20, h. 3

22

b. Keterbatasan Lapangan Kerja Faktor keterbatasan lapangan kerja bagi para perempuan, ditunjang dengan minimnya kesempatan untuk bekerja, juga telah menciptakan kemiskinan

yang

semakin

kemiskinan)

sehingga

meluas

mendorong

bagi

perempuan

perempuan

untuk

(feminisme berimigrasi

(feminisme migrasi). c. Lemahnya Negara dalam Menegakkan Hukum Faktor lain yang menjadi pemicu trafficking adalah lemahnya Negara dalam penegakkan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar (asasi) warga negara seperti hak untuk hidup bebas, bebas dari rasa takut dan hak atas pekerjaan yang layak. Lemahnya penegakkan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan perempuan dan anak meningkat. Sehingga tidak heran bila Komisi Hak Asasi PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapus perbudakan dan perdagangan manusia. d. Meningkatnya angka putus sekolah diberbagai tingkat pendidikan e. Maraknya konflik sosial diberbagai daerah f. Keluarga tidak harmonis g. Perceraian akibat pernikahan dini 7

7

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep Naskah Ademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking), (Jakarta : November, 2002), h. 8

23

2. Faktor Penarik 8 a. Glamornya kehidupan di kota-kota besar b. Mudahnya mendapatkan uang di kota-kota besar dan luar negeri c. Adanya janji-janji yang menggiurkan dari para calo tentang mudahnya mencari uang di kota d. Kecanduan narkoba e. Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi Selain 2 (dua) faktor di atas, ada juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya kepercayaan para konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak dapat sebagai obat kuat, obat awet muda, mendatangkan hoki tertentu. Ada juga yang memandang bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit kelamin karena belum banyak yang “ memakainya” sehingga lebih menambah selera konsumen. Orang

tua

kadangkala

memandang

anak-anak

sebagai

asset

yang

mendatangkan keuntungan besar, karena tingginya tingkat harga keperawanan.9 Permintaan pasar yang cukup tinggi, telah membuat sebagian orang tua tergiur untuk menjual anaknya kepada calo pelacuran. Di sisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat indikasi bahwa anak sendiri

8

Ibid, h. 10 Suryanto, bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan, (Jakarta : Child Trafficking News, 2002), edisi 11, h. 28 9

24

yang menawarkan kepada calo pelacuran dengan harapan uang yang diperolehnya dapat digunakan untuk membiayai hidupnya.

C. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang Mempelajari kasus-kasus yang terungkap di media massa, bahwa fenomena perdagangan manusia tampaknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. 1. Perdagangan anak untuk dipekerjakan di jermal (lepas pantai) Jumlah pekerja anak dibidang ini tidak dapat diketahui pasti. Dinas perikanan tingkat I menyatakan bahwa jumlah jermal telah berkurang dari 344 ditahun 1988 menjadi hanya 144 pada tahun 1997. Sedangkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa jumlah jermal yang aktif lebih banyak. Dengan perkiraan 603 sampai 1804 anak bekerja didalamnya. Ini tidak termasuk jermal kecil yang disebut tangkul sebagian besar dari anak yang dipekerjakan berjenis kelamin laki-laki.10 2. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga). Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik, seringkali sebelumnya mereka

10

Publikasi Komnas Perempuan, Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta : Mei 2001), h.122

25

dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan dan dipekerjakan ditempat lain, atau memperoleh gaji yang besar. Perempuan diimingi-imingi janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga adalah fenomena yang telah lama berlangsung. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban penyelundupan ini anak dan orang dewasa, umumnya berjenis kelamin perempuan. Dari kasus yang terungkap, usia korban yang termuda adalah 11 (sebelas) tahun. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan anak untuk kerja domestik adalah untuk memenuhi permintaan lokal dan Internasional. Tujuan lokal pada umumnya adalah kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, sementara itu tujuan Internasional beragam, antara lai Brunei, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Emirat Arab, dan Saudi Arabia.11 3. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis Kita mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar dijalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis. Penelitian di Batam dan Bali mengindikasi adanya praktek-paraktek pemaksaan untuk mengambil anak-anak dari desa miskin untuk kemudian dipekerjakan dijalanan. Di Medan ditemukan kasus penyewaan anak dan bayi untuk mengemis. Kasus di Bali menunjukkan bahwa yang menjadi korban 11

Ibid, h. 123

26

jenis perdagangan imi umumnya anak-anak berusia sangat muda antara 5 (lima) tahun hingga 9 (Sembilan) tahun, dan ditemukan pula beberapa bayi berusia di bawah 1 tahun. 12 4. Perdagangan perempuan dan anak untuk narkoba Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan perempuan dan anak dalam berbagai bentuknya untuk peredaran napza. Fakta ini telah ditemukan kembali, anak yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia sangat dini mulai dari usia 1 (satu) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Belum ada kejelasan mengenai tujuan perdagangan anak. Meski demikian terungkap adanya kasus bayi yang diadopsi, dan ternyata kemudian bayi ini dibedah tubuhnya untuk dimasuki narkoba dan kemudian sang bayi dikirim. Dan ditemukan pula kasus dimana anak asuh diobjektivikasi sedemikian rupa dengan cara tubuhnya dimasuki narkoba melalui dubur, dan sang anak kemudian dikirim keluar negeri. Ada indikasi bahwa posisi bali sebagai daerah transit.13 5. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan 12

Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia,( Jakarta : SGIFFCDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002). Cet. ke-1, h.139 13 Ibid., h. 148

27

tampaknya menjadi suatu yang lumrah/ terbuka. Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat kesemuanya ikut terlibat. Yayasan Kusuma Buana menemukan banyak usia 13-16 tahun yang dipekerjakan dilokasari Mangga Besar, Jakarta, sementara itu kompleks pleacuran yang sering disebut “ terbesar di Asia Tenggara”, yakni kompleks pelacuran Dolly, Surabaya, diduga menampung sekitar 600-700 pekerja seks, dan 10% diantaranya di bawah umur. Sebagain dari mereka masuk dalam dunia pelacuran karena “dijual oleh orang tuanya sendiri”. 14 6. Perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil Eksploitasi anak oleh fedofil dapat terjadi dimanapun. Kadangkala media membiarkan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa, tetangganya, guru atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil melibatkan jaringan tersendiri, sangat rapi terorganisir, bersifat Internasional dan melibatkan orang-orang asing. 15 Korban fedofil pada umumnya anak laki-laki yang berusia 9-12 tahun. Penderita fedofil umumnya memiliki sikap santun yang merupakan upaya tipuan, terutama pada anak-anak, banyak orang tua korban yang terkecoh tanpa curiga sedikitpun.

14

Ibid., h. 142 Publikasi Komnas Perempuan, Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta : Mei 2001), h.135 15

28

Indonesia menjadi target alternative untuk turisme seks anak (Child Sexs Tourism) dan jaringan feodfil internasional. Jaringan Fedofil Internasional telah menyusup diberbagai Negara. Dari hasil penelitian Universitas UdayanaBali, diketahui bahwa jaringan tersebut telah menyusup pula di Indonesia, diantaranya diidentifikasi di daerah Karang Asem-Bali. 7. Perdagangan perempuan dalam bentuk “perkawinan trans-nasional” Suatu fenomena yaag mulai terungkap adalah bentuk perkawinan trans nasional yang tampaknya bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak didalamnya. Sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hongkong. Menurut data dari Taiwan Econome Trade Organization (TETO), perwakilan pemerintah Taiwan yang berwenang memberi visa, sejak tahun 1992 setiap tahunnya lebih dari 2.000 perempuan Indonesia menikah dengan lelaki Taiwan dan memperoleh izin utnuk pergi ke Taiwan karena alasan perkawinan, penelitian berhasil memperlihatkan bahwa perkawinan yang dimasuki bukanlah bentuk perkawinan romantis-emosional, melainkan bentuk pertukaran. Yang ditukarkan adalah pemenuhan ekonomi pihak-pihak yang „menyerahkan‟ atau menggaet sang perempuan, khususnya orang-orang yang terlibat dengan bisnis ini, dengan tubuh dan keseluruhan diri perempuan.16

16

Andy Yentriyani, Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional: Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sitem Dunia, Skripsi Sarjana Hukum, (Depok: Perpuatakaan UI, 2000), H. 20

29

Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia ternyata tidak hanya untuk eksploitasi seks semata tetapi masih banyak lagi bentuk lain seperti perdagangan perempuan dan anak untuk pengemis, narkoba, adopsi palsu, phedophilia, pekerja jermal, dan terakhir yang kita ketahui untuk perkawinan trans-nasional. Pada kita tahu bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sacral dan suci, jadi ironis sekali jika perkawinan dijadikan sebagai ladang bisnis dan hanya untuk memperoleh keuntungan semata. Disisi lain trafficking perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual mendatangkan keuntungan terbear ke tiga setelah perdagangan senjata dan obat. Sesuai dengan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia serta penegasan HAM, trafficking perempuan dan anak harus menjadi isu utama yang harus diatasi.

D. Modus Kejahatan Perdagangan Orang Umumnya pelaku yang biasanya sudah berupa jaringan atau sindikat mencari korbannya ditempat-tempat ramai, seperti pusat pertokaan, mall, café-café ada pula disekolah-sekolah dan tempat kursus. Banyak pula yang mencari didaerah pinggiran kota atau desa-desa miskin. 17

17

LBH Apik, Lembar Info, seri 19, h. 1

30

Dan pola-pola perdagangan perempuan dan anak perempuan sebagai berikut:18 1. Perdgangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dipersiapkan oleh orang tua dibantu oleh masyarakat pada saat perekrutan. 2. Untuk pembantu rumah tangga dengan merekrut anak-anak perempuan dari desa untuk menjadi pembantu rumah tangga di kota, dengan penipuan, janjijanji untuk diberi pelatihan dan gaji besar. 3. Sebagai pengedar narkoba, anak-anak yang sudah ketergantungan narkoba ternyata tidak ditolong untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi justru dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan besar untuk mengedarkan dan menjual narkoba. 4. Penyalahgunaan kekuasaan yaitu, orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, menyuruh perempuan dan anak-anak untuk mengikuti seseoranguntuk bekerja ke suatu tempat yang ternyata perempuan dan anak tersebut dijual.19 Penyebab maraknya tindak pidana trafficking di Indonesia disebabkan karena „cantiknya‟ tehnik yang dilakukan para trafficker dalam merekrut dan membujuk para korban, agar masuk dalam perangkap mereka apalagi dengan kekuasaan

18

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep Naskah Ademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking), (Jakarta : November, 2002), h. 10 19 Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, (Jakarta), h. 3

31

yang dimiliki oleh seseorang. Tentu saja itu semua tidak terlepas dari lemahnya perempuan dalam menolak dan menghindari bujukan trafficker.

E. Akibat-akibat Perdagangan Orang 1. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang, misalnya pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun-tahun.  Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan dengan keluarga, teman maupun lawan jenis. Mendapatkan makian yang merendahkan martabat kemanusiaannya.  Kekerasan fisik sudah terjadi ketika seseorang harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, dijambak selain bentuk yang lebih jelas seperti perkosaan. 2. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat makin terpinggirkan sebagai korban perdagangan, karena tidak adanya penghornatan terhadap hak-hak asai nasyarakat khususnya hak asasi perempuan. 3. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan. 4. Mengakibatkan perempuan dan anak-anak perempuan terjebak dalam bisnis pelacuran.

32

5. Stigmasiasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.20 Akibat yang ditimbulkan oleh trafficking sangat besar dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, perempuan dan anak merasa dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia telah dirampas. Merekapun harus menerima berbagai macam stigma yang buruk dari masyarakat, dan karena stigma itu pula bisa menghambat perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya.

20

Ibid., h. 4-5

33

BAB III TINJAUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan, Anak serta Kerangka Normatif Perlindungan Perempuan dan Anak Setiap manusia berhak atas hak asasinya sebagai manusia dan perlindungan perlindungan terhadap hak itu dari undang-undang Negara kediamannya. Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa pandang bulu, jenis kelamin dan ras terlepas dari partikularitas (Kekhususan, keistimewaan) budaya tertentu, ajaran-ajaran agama dan levellevel pembangunan. Paling tidak, ada tiga alas an mengapa kita harus memperhatikan hak-hak perempuan.1 1. Untuk menginformasi kepada perempuan bahwa mereka mempunyai hak-hak fundamental dan mereka berhak menikmatinya. 2. Untuk membongkar dan menghapuskan pelanggaran hak-hak perempuan berbasis jenis kelamin (sex) atau gender.

1

Moh. Yasir Alimi,et. all, Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan, ( Jakarta : LKIS, 1999), h. 2

34

3. Untuk membentuk praktek HAM baru yang sepenuhnya memperdulikan hakhak perempuan.2 Hak-hak Perempuan a. Hak-hak perempuan dalam bidang politik Hak-hak politik adalah hak-hak individu menjadi efektif dalam keuntungan politik, sosial dan ekonominya. Perempuan juga dapat menentukan peraturan pemerintah, organisasi dan tatakaramanya serta mengambil bagian secara langsung dalam arus pelaksanaan hukum dan perundang-undangan, hukum dan abolisinya.3 Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 71: 4

                     )١٧: ‫ (التوبة‬        Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71) 2

Ibid., h. 3

3

S.M. Khamaeni, Risalah Hak Asasi Wanita, (Jakarta: Al-Huda, 2004), cet. Ke-1, h. 77 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 1993), cet ke-IV, H. 275

4

35

Hak-hak politik ini meliputi 5 1). Baiat atau Hak memberikan suara Firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 :

                                       )٧١:‫ (الممتحنة‬ Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adaadakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Mumtahanah :12)

2). Hak berserikat Hak menghadiri perkumpulan politik dan keagamaan juga merupakan bukti lain dari kemerdekaan politik wanita. Islam memandang wanita sama dengan pria

dan

memperbolehkan

untuk

berpartisipasi

dalam

perkumpulan-

perkumpulan dan dalam shalat berjamaah, kecuali bila ia sedang haid. Hal ini sampai batas-batas tertentu, dapat berkhotbah, mengajar, dan bahkan sebagai imam bagi wanita. 5

S.M Khamaeni, op.cit, h. 78-79

36

3). Hak berperang dan mempertahankan diri Berperang merupakan salah satu jenis mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan individu. Wanita dapat ikut serta dalam mempertahankan dan menyerang demi mempertahankan wilayah, idiologi dan diri mereka. Partisipasi aktif wanita dibelakang medan perang adalah salah satu inovasi Islam. 4). Hak obligasi Setiap muslim memiliki hak dibawah syarat-syarat yang diperlukan untuk menawarkan suaka politik atas nama syariah Islam, dan pemerintah diwajibkan untuk menerima penawaran tanggung jawabnya. Hak yang besar dan sesnsitif ini, yang menjadikan orang yang menawarkan suaka sebagai semacam wakil dari pemerintah, telah diberikan kepada wanita sejak datangnya Islam. Dan dunia Internasional pun telah mengadakan suatu konvensi internasional tentang hak politik dan sipil yang sama dan termasuk kebebasan, kesetaraan dan integritas fisik yang berfokus pada hak-hak kebangsaan, kebebasan berorganisasi, partisipasi politik dan sipil.6 b. Hak-hak Ekonomi 1). Hak Kepemilikan Disepanjang sejarah perempuan tidak menikmati hak untuk memiliki, malah perempuan dianggap sebagai barang milik orang lain. Dalam kasus-kasus ketika perempuan dianggap sebagai pemilik, ia pun tidak dapat menikmatinya. 7

6 7

Moh. Yasir Alimi, op.ci., h. 44 S.M. Khaimaeni, op.ci., h. 75

37

Islam mengakui kemerdekaan wanita dalam kepemilikan, memiliki dan menikmati kekayaannya sebagaimana pria. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 32:

)٢١: ‫ (النساء‬           Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. AnNisa: 32). Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa apa yang perempuan usahakan adalah hak miliknya. Suami tidak bisa menganggap dirinya sebagai pemilik. 2). Hak Warisan Hak warisan juga bagian dari hak milik perempuan dan dalam kebanyakan peradaban, khususnya selama datangnya Islam, hak ini dirampas dari wanita. Tidak seorangpun yang berani menyebutkan persoalan ini, adat istiadat ini terus berlanjut bahkan sampai berabad-abad setelah itu. Islam menggulingkan kebiasaan ini dan menuntut hak-hak untuk perempuan menerima warisan separuh dari hak laki-laki dalam banyak kasus. Selain hak-hak umum diatas ada hak-hak khusus bagi perempuan yaitu: a). Hak-hak finansial 1. Bagian pernikahan 2. Tunjangan (nafaqoh)

38

b). Hak-hak spiritual 1. perilaku yang baik 2. Hak untuk kesejahteraan dan pelayanan 3. Hak untuk hidup bersama Berbicara masalah hak perempuan tentu masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu kedudukan dan hak-haknya hampir dikatakan sama dengan laki-laki, kalaupun ada tetapi berbeda maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan tuhan kepada perempuan dan laki-laki. - Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya terletak harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Sebelum membahas mengenai hukum perlindungan anak, ada baiknya diketahui secara pintas mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan anak. Perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi

39

anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.8 Tentang aspek hukum perlindungan anak, 2 sarjana memberi batasanbatasan seperti terurai di bawah ini: Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.9 Binary Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.10 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang menyeluruh, utuh, dan komprehensip, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan sebagai berikut:11 1. Non diskriminasi 2. Kepentingan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 3. Penghargaan terhadap anak

8

Arif Gosita, Masalah Pekerja Anak di Indonesia, sebagian bagian dari Sistem Kesejahteraan Anak ( suatu makalah workshop pekerja anak, Jakarta , 15-16 Juli 1988), h. 110 9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1989), cet. Ke-1 h.53 10 Mulyono W. Kusumah (ed) Hukum dan Hak-hak Anak (Jakarta:CV. Rajawali, 1986), h.3 11 Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta:Pustaka Widyatama, 2004) cet. Ke1, h.58

40

Adapun macam-macam bentuk kegiatan perlindungan anak antara lain sebagai berikut:12 a. Mengusahakan perlakuan adil terhadap anak, mencegah pengambilan tindakan yang diskriminatif. b. Mengusahakan kesejahteraan anak di dalam dan di luar lingkungan keluarga. c. Mengusahakan penyuluhan dan pembinaan mengenai perlindungan anak. d. Pengasuhan (asah, asih, asuh) anak yang terutama menyandang permasalahan mental, fisik, sosial. e. Mengembangkan pendidikan formal yang bertujuan mendukung perlindungan anak. f. Mengembangkan komunikasi antar keluarga untuk mencegah pertentangan yang dapat menimbulkan korban antar anggota keluarga. g. Permasyarakatan, partisipasi sosial. h. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak. i. Pengawasan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik (intern dan ekstern). j. Pembinaan anak mempersiapkan kedewasaannya menghadapi tantangan hidup. k. Pengembangan, pernyataan dan pendampingan dalam melindungi diri sendiri. l. Pengadaan pengaturan dan jaminan hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak secara tuntas. 12

Arif Gosita, Masalah Pekerja Anak di Indonesia, sebagian bagian dari Sistem Kesejahteraan Anak, op.cit, h. 114

41

m. Perlindungan dari bentuk eksploitasi Di Indonesia kegiatan perlindungan anak tersebut meliputi sektor-sektor sebagai berikut: 13 1). Perlindungan anak disektor kesehatan 2). Perlindungan anak disektor pendidikan 3). Perlindungan anak disektor agama 4). Perlindungan anak disektor kesejahteraan sosial Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan anak adalah agar dapat tercipta suatu kesejahteraan anak. Dalam upaya pencapaian kesejahteraan anak tersebut, di Indonesia telah dibentuk Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, suatu Yayasan yang memantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha pewujudan kesejahteraan anak. 1. Hak Anak dalam Hukum Islam a. Hak nasab Yaitu hubungan darah antara seorang anak dengan ayahnya, karena menurut syara, jika anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam masa kandungan tertentu yang oleh syara diakui keabsahannya. Setiap anak yang lahir, langsung dinasabkan kepada ayahnya, baik dalam keadaan orang tua bercerai atau meninggal dunia.

13

Ibid, h. 116-120

42

Nasab berakibat timbulnya hubungan hukum antara anak dengan ayahnya dan menimbulkan adanya hak bagi anaknya seperti waris, nafkah, wali dan sebagainya. b. Hak Radha‟ah Yaitu hak atas susuan pada periode pertama dan merupakan fitrah bagi anak atau bagi bayi. Untuk menambahkan air susu ibunya karena mengandung unsur-unsur penting dan vital bagi bayi, serta dapat memberikan kekebalan bagi bayi terhadap berbagai macam penyakit. c. Hak Hadhanah (pemeliharaan) Yaitu hak mendapat pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan anak. Menurut ahli fiqh, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, lai-laki atau perempuan baik yang sudah besar ataupun yang belum tamyiz, dari segi macam hal yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup memikul tanggung jawab. 14 d. Hak mendapat perwalian Perwalian ini menyangkut masalah pemeliharaan, perawatan dan perhatian tehadap benda si anak.

e. Hak mendapat nafkah 14

Sayid Sbiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), Jilid ke-2, h 134 dan 228

43

Yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan dan papan untuk

melangsungkan

hidup

dan

memlihara

kesejahteraan.

Anak

mendapatkan hak ini disebabkan adanya nasab dengan ayahnya. 15 2. Hak anak dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang memuat hak-hak seorang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: a) TAP MPR No. II/MPR/1998 Bab IV. F bagian anak dan remaja b) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dimana didalamnya memuat mengenai hak-hak anak.  Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang (pasal 2 ayat (1)).  Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (pasal 2 ayat (2)).  Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (pasal 1 ayat (3)).  Hak

atas

perlindungan

terhadap

lingkungan

hidup

yang

dapat

membahayakan/ menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (pasal 1 ayat(4)).  Hak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan pertama-tama dalam keadaan yang membahayakan (pasal 3).

15

Ibid, h.134

44

 Hak memperoleh bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraannya tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, politik dan kedudukan social (pasal 8). c. Selain hak-hak diatas, ada juga Deklarasi dan konvensi yang berkaitan dengan hak-hak anak.  Di Jenewa (Swiss) pada tahun 1924, dikeluarkan Gebeve Declaration one the Rights of the Child, dimana didalamnya dinyatakan lebih mengenai hak-haknya sebagai seorang manusia yang lemah. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam deklarasi hak-hak anak (Declaration one the Rights of the Child,) yang memuat hak-hak anak, dikeluarkan Perserikatan BangsaBangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini merupakan langkah lanjut dari deklarasi hak-hak anak. Ketika berbicara masalah perlindungan hukum terhadap anak, paling tidak ada beberapa peraturan perundanmg-undangan dalam berbagai bidang hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. 1. Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Di dalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat pasal-pasal yang dapat kita jadikan dasar hukum untuk perlindungan anak, misalnya: a. Bagian pembuka Undang-undang Dasar 1945 yang memuat pancasila. b. Paal 27 ayat (3): tiap=tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 31 ayat (1): tiap-tiap warga Negara berhak memperoleh pengajaran.

45

d. Pasal 34 : fakir miskin dan anak-anak jalanan dipelihara oleh Negara. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perlindungan anak diantaranya adalah: a. Pasal 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300 ayat (1) sub 2 merupakan pasal yang melindungi anak terhadap viktimasi oleh orang dewasa. b. Pasal 301, 305, 307, 308, 330, 331, 341, 342, 346, 347, 348, 356 dan 481 ayat (2) adalah pasal-pasal yang melindungi kepentingan dan nyawa anak dari perbuatan orang dewasa untuk menjadikan anak sebagai korban tindak pidana mereka. - Kerangka Normatif Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G Ayat (2) :

setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

5. Undang-Undang No. 7 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO 138/1997. Tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dimana konvensi ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan

yang

membahayakan

keselamatan

dan

kesehatan

anak,

46

mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 : Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 65 :

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

8. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 83 :

setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 59: pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

47

anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 9. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan,

pemalsuan,

penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

48

10. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam pasal 6 Menyatakan : “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”. 11. Undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO no. 182 tentang pelarangan dan tindakan segala untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, dan Kepres No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak-hak anak. Keduanya mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan dan penjualan anak untuk tujuan dan dengan bentuk apapun. 12. Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Dalam lampiran Undang-undang kejahatan trafficking yang pelakunya dapat diekstradisi diantaranya dalam poin: a. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman, kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur. b. Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa c. Penculikan dan penahanan melawan hukum d. Perbudakan

49

13. Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dapat digunakan sebagai isntrumen untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang menjadi korban trafficking di luar negeri, pasal yang digunakan adalah pasal 19 dan pasal 21: a. Pasal 19: “Perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional”. b. Pasal 21: “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka diwilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara”. 14. Hukum kesejahteraan sosial Ketentuan mengenai perlindungan anak di bidang kesejahteraan sosial terdapat pada: a. Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dimana pada pasal 2, 3, 4, dan 8 dijelaskan tentang hak-hak anak. b. Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial

50

15. Hukum kesehatan Di bidang kesehatan juga terdapat ketentuan yang menyangkut perlindungan anak dan perempuan walaupun dikeluarkan untuk tujuan secara umum, misalnya: a. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan b. Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang wabah c. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang hygine d. Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa e. Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif Kata delik berasal dari bahasa latin yakni delictum, dalam bahasa jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut. “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.16 Menurut Prof. Mr. van der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

16

2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

51

Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”. Para pakar hukum pidana menyetujui istilah strafbaar feit, sedang penulis menggunakan kata “delik” untuk istilah strafbaar feit. Keberatan Prof. Mr. van der Hoeven tersebut sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Dalam hal ini, tepat yang dilakukan van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana masingmasing member definisi sebagai berikut: 1. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan

undang-

undang. 2. Van Hamel: Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

52

3. Prof. Simons: Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut hemat penulis perdagangan orang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan orang dimana korban utamanya yaitu perempuan dan anak-anak ini merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari kejahatan antar bangsa yang terorganisasi (transnational organized crime) di samping tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti penyelundupan imigran. Sehingga penulis akan memberikan pengertian serta penjelasan tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: Menurut UU No. 21 tahun 2007 pasal 1 pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah: (1)

Perdagangan

Orang

adalah

tindakan

perekrutan,

pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

53

- Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. - Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. - Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. - Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. - Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. - Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. - Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. - Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

54

- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. - Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. - Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. - Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. - Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. - Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Hukuman yang akan diberikan bagi pelaku kejahatan perdagangan orang yaitu yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1:

55

Pasal 2 ayat (1) : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman,

pemindahan,

atau

penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam Raqabah: berasal dari kosakata : raqaba – yarqubu – raqaabah, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. Raqabah, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan atau perdagang orang adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.

56

Budak atau hamba sahaya disebut ”raqabah” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Al-Qur‟an kata ”raqabah” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat. Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

            Artinya: ”Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak dari perbudakan”. (QS. Al-Balad: 11-13).

Pembebasan manusia dari perbudakan telah dirintis sejak permulaan masa Rasulullah Saw pembebasan manusia dari perbudakan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada ayat tersebut di atas, disebut ”al-Aqabah” (mendaki dan sukar). Sebab tantangannya sangat berat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, para sahabat berhasil membebaskan beberapa budak, antara lain: Bilal bin Rabah, budak Umayyah bin Khalaf, dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli seharga 100 unta. Abu Bakar telah membebaskan pula sejumlah budak lainnya, seperti: Hamamah Ibn Bilal, ‟Amir bin Fuheir, Abu Fakihah, budak abu

57

shofwan, Zunairah, Ummu ‟Unais, budak Bani Zahrah, ‟Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya, dan saudaranya.17 Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “fikih” dan “jinayah”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

ُ ْ‫ْال َج َرا ِئ ُم َمح‬ ٌ ‫ظ ْو َر‬ ‫ات َشرْ عِ ي ٌَّة َز َج َرهللاُ َت َعا َلى َع ْن َها ِب َح ٍّد أَ ْو َتعْ ِزي ٍْر‬ “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.18

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut:

‫ك‬ َ ِ‫ال أَ ْو َغي ِْر َذل‬ ٍ ‫س أَ ْو َم‬ ٍ ‫ َس َوا ٌء َو َق َع ْالفِعْ ُل َع َلى َن ْف‬,‫ََ ْل ِج َنا َي ُة اِسْ ٌم لِفِعْ ٍل َم َحرَّ ٍم َشرْ عًا‬ “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.19 17

http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1128-pandangan-islam-terhadap-perbudakandan-perdagangan-manusia.html 18 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975, hlm. 219 19 Abd. Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Islamiy, Juz 1, Dar Al-Kitab Al-„Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67

58

Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

َ ِ ‫لى عِ صْ َي‬ ‫ار ِع‬ َ ‫اع ِة َع‬ َ ‫ِي ْال َج َزا ُء ْال ُم َقرَّ رُ لِ َمصْ َل َح ِة ْال َج َم‬ َ ‫اَ ْل ُعقُ ْو َب ُة ه‬ ِ ‫ان أم ِْرال َّش‬ “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelangaran atas ketentuan-ketentuan syara”.20

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam hukum Islam adalah. Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman ta’zir, sedangkan Ta’zir menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had (khusus) atau kejahatankejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Sedangkan sangsi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah ta’zir, Fungsi ta’zir, itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman ta’zir itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Apabila hukuman ta’zir itu dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat diberantas, ditanggulangi dan dicegah, agar

20

Abd. Al-Qadir Audah, I, op.cit. hlm. 609

59

kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan masyarakatnya lebih disiplin hukum.

60

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.1905/PID.B/2009/PN.TNG TERHADAP PERKARA PERDAGANGAN ORANG

A. Deskripsi Kasus Kronologis kasus yang penulis sebutkan berikut ini adalah salinan dari Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-679/08/2009, penulis salin sesuai dengan apa adanya, dengan maksud agar kronologis tersebut tidak ada penambahan maupun pengurangan. Kutipan kasus tersebut adalah sebagai berikut: Sebelum menganalisa kasus dari tindak pidana ini, perlu di jabarkan secara kronologis tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als. Sumi als Ati binti Makmur Tuhar pada hari senin tanggal 20 April 2009 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam waktu tahun 2009 di lobby Bungalow Perumahan Modernland Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan

Negeri

Tangerang,

telah

melakukan

perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

61

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 April 2009 sekitar jam 17.30 Wib ketika saksi Wirdaningsih Sugara sedang berada di Stasiun Kereta Api Tanjung Barat, telah bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa menawarkan pekerjaan menemani tamu untuk berkaroake di Café Batavia Jakarta Barat dengan uang insentif sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wiradaningsih Sugara; bahwa saksi Wirdaningsih tertarik akan pekerjaan dan uang insentifnya tersebut karena dapat membantu biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari saksi Wirdaningsih; selanjutnya pada hari Senin tanggal 20April 2009 sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Wirdaningsih untuk bertemu di Stasiun Kota; dari situ terdakwa mengajak saksi Wirdaningsih ke Café Batavia dengan alasan saksi Wirdaningsih akan menemani tamu namun ternyata tamu yang dimaksud terdakwa tidak ada; selanjutnya terdakwa membawa saksi Wirdaningsih kearah Tangerang dengan mengendarai taxi; didalam kendaraan taxi, terdakwa memberitahukan kepada saksi Wirdaningsih bahwa saksi Wirdaningsih akan menemani tamu yaitu saksi Mr. Lee Jung Sam yang akan membayar saksi Wirdaningsih apabila mau diajak untuk bersetubuh; bahwa saksi Wirdaningsih berusaha menolak untuk

62

melakukan persetubuhan namun tidak berdaya karena didalam kendaraan taxi yang sedang melaju sehingga saksi Wirdaningsih tidak bisa berbuat apa-apa; bahwa terdakwa menyarankan agar begitu terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Wirdaningsih disarankan untuk melarikan diri saja; selanjutnya terdakwa dan saksi Wirdaningsih bertemu dengan saksi Mr. Lee Jung Sam di Lobby Bugalow Modernland Tangerang dimana terdakwa menerima uang

sejumlah Rp.

500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Mr. Lee Jung Sam sebagai uang muka transaksi tersebut dan sisanya akan diberikan kemudian; kemudian saksi Wirdaningsih dibawa ke kamar tidur saksi Mr. Lee Jung Sam dan saksi Mr. Lee Jung Sam menyuruh saksi Wirdaningsih untuk membuka pakaiannya dengan alasan saksi Mr. Lee Jung Sam akan memeriksa kondisi saksi Wirdaningsih apakah masih perawan atau tidak perawan; namun tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang yang langsung menangkap terdakwa.

B. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim 1. Dakwaan Dalam kasus yang terjadi pada tindak kriminal ini, surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) adalah sebagai berikut : Nama Lengkap

: Sumijati Makmur Tuhar

Tempat Lahir

: Palembang

63

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/02 Februari 1956 Jenis Kelamin

: Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Jl. Bogor Baru Rt.06/07 Kel.Warung Jambu Bogor Jawa Barat

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Pendidikan

: Tidak sekolah

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als. Sumi als. Ati binti Makmur Tuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU NO. 21 tahun 2007. 2. Tuntutan Dalam Surat Tuntuntannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als.Sumi als.Ati binti Makmur Tuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO. 21 tahun 2007. Dalam dakwaan pertama.

64

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als.sumi als Ati binti Makmur Tuhar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah membayar denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disita untuk Negara. 4. Menetapkan supaya terdakwa di bebeani biaya perkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah). 3. Putusan Hakim Dalam perkara Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG. Hakim Yuningtyas Upik, SH.,MH Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Tangerang, selaku ketua sidang, Viktor Pakpahan, SH.,MH. Dan Dahmiwirda, SH.,MH. Masing-masing selaku hakim anggota, dan didampingi Panitera Pengganti oleh A. Didin Junaedi SH. Memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU NO 21 tahun 2007, mengadili dengan menyatakan bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als.sumi als Ati binti Makmur Tuhar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila tidak di bayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3(tiga)bulan. Menetapkan masa

65

penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

C. Analisis Putusan Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Setelah melihat deskripsi kasus tindak pidana pencurian, tentang dakwaan, tuntutan serta putusan Hakim diatas. Untuk mengetahui bagaimana persoalan yang sebenarnya, selanjutnya sangatlah penting untuk menganalisa secara hokum, terutama yang akan di pakai dalam menganalisa adalah dari perspektif hukum Islam terlebih yang kemudian dilanjutkan dalam perspektif hukum positif. 1. Analisis Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada kasus tersebut jelas sekali bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar alias Sumi alias. Ati binti Makmur Tuhar telah melakukan suatu jarimah, yaitu bahwa terdakwa Sumijati menawarkan pekerjaan menemani tamu untuk berkaroake di Café Batavia Jakarta Barat dengan uang insentif sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wiradaningsih Sugara; bahwa saksi Wirdaningsih tertarik akan pekerjaan dan uang insentifnya tersebut karena dapat membantu biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari saksi Wirdaningsih; selanjutnya pada hari Senin tanggal 20April

66

2009 sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Wirdaningsih untuk bertemu di Stasiun Kota; dari situ terdakwa mengajak saksi Wirdaningsih ke Café Batavia dengan alasan saksi Wirdaningsih akan menemani tamu namun ternyata tamu yang dimaksud terdakwa tidak ada; selanjutnya terdakwa membawa saksi Wirdaningsih kearah Tangerang dengan mengendarai taxi; di dalam kendaraan taxi, terdakwa memberitahukan kepada saksi Wirdaningsih bahwa saksi Wirdaningsih akan menemani tamu yaitu saksi Mr. Lee Jung Sam yang akan membayar saksi Wirdaningsih apabila mau diajak untuk bersetubuh; bahwa saksi Wirdaningsih berusaha menolak untuk melakukan persetubuhan namun tidak berdaya karena di dalam kendaraan taxi yang sedang melaju sehingga saksi Wirdaningsih tidak bisa berbuat apa-apa; bahwa terdakwa menyarankan agar begitu terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Wirdaningsih diasarankan untuk melarikan diri saja; selanjutnya terdakwa dan saksi Wirdaningsih bertemu dengan saksi Mr. Lee Jung Sam di Lobby Bugalow Modernland Tangerang dimana terdakwa menerima uang

sejumlah Rp.

500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Mr. Lee Jung Sam sebagai uang muka tarnsaksi tersebut dan sisanya akan diberikan kemudian; kemudian saksi Wirdaningsih dibawa ke kamar tidur saksi Mr. Lee Jung Sam dan saksi Mr. Lee Jung Sam menyuruh saksi Wirdaningsih untuk membuka pakaiannya dengan alasan saksi Mr. Lee Jung Sam akan memeriksa kondisi saksi Wirdaningsih apakah masih perawan atau tidak perawan.

67

Adapun perbuatan yang kedua adalah bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar alias. sumi alias Ati binti Makmur Tuhar telah melakukan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan terhadap akhlak serta percobaan zina sehingga terdakwa Sumijati Makmur Tuhar alias Sumi alias Ati binti Makmur di jatuhi hukuman jilid dalam jarimah hudud. Pelaksanaan ta’zir diserahkan kepada imam atau penguasa (hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan ta’zir kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nas (Al-qur’an dan Hadits). Karena itu ta’zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan (kegunaan). Pemberian hak penentuan ta’zir kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba. Firman Allah SWT

              ...

)٣٣: ‫ (النور‬... Artinya:“....Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...”(QS. An-Nur: 33).

68

2. Analisis Putusan Dalam Tinjauan Hukum Positif Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh JPU menggunakan bentuk dakwaan tunggal, yaitu menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007. Terdakwa Sumijati Makmur Tuhar alias Sumi alias Ati binti Makmur Tuhar didakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 dengan unsur-unsur sebagai berikut: - Barang siapa Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa terkecuali dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan orang tersebut adalah mampu bertanggungjawab. Berdasarkan keterangan saksi Wirdaningsih Sugara, saksi Mr. Lee Jung Sam, saksi Herman Zen bin Zaenudin dan saksi Anang Endrasvian serta keterangan terdakwa yang membenarkan kalau terdakwa adalah orang yang sesuai dengan identitas tersebut diatas sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

69

- Telah melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan seeorang Berdasarkan keterangan saksi Wirdaningsih Sugara, saksi Mr. Lee Jung Sam, saksi Herman Zen bin Zaenudin dan saksi Anang Endrasvian yang menyatakan kalau saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan dan gaji yang menarik sehingga saksi Wirdaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Widaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi lee Jung Sam. Berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan kalau saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan dan gaji yang menarik sehingga saksi Wirdaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Widaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi lee Jung Sam. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain Berdasarkan keterangan saksi Wirdaningsih Sugara, saksi Mr. Lee Jung Sam, saksi Herman Zen bin Zaenudin dan saksi Anang Endrasvian yang menyatakan kalau saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan menemani

70

tamu untuk berkaraoke dengan gaji yang menarik dimana kebetulan saksi Wirdaningsih sedang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolahnya maka saksi Widaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Wirdaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi Lee Jung Sam dimana taxi tersebut

barulah

terdakwa

mengatakan

kalau

saksi

Wirdaningsih

diharuskan menemani tamunya untuk tidur sehingga saksi Wirdaningsih tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan kalau saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan menemani tamu untuk berkaraoke dengan gaji yang menarik dimana kebetulan saksi Wirdaningsih sedang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolahnya maka saksi Widaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Wirdaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi Lee Jung Sam dimana taxi tersebut barulah terdakwa mengatakan kalau saksi Wirdaningsih diharuskan menemani tamunya untuk tidur sehingga saksi Wirdaningsih tidak dapat berbuat apa-apa lagi.

- Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan keterangan saksi Wirdaningsih Sugara, saksi Mr. Lee Jung Sam, saksi Herman Zen bin Zaenudin dan saksi Anang Endrasvian yang

71

menyatakan kalau saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan dan gaji yang menarik sehingga saksi Wirdaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Wirdaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi Lee Jung Sam dimana terdakwa telah meminta bayaran sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperawanan saksi Wirdaningsih dan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang mukadan sisanya akan dibayarkan apabila telah dilakukan persetubuhan. Berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan kalau saksi saksi Wirdaningsih telah ditawari pekerjaan dan gaji yang menarik sehingga saksi Wirdaningsih mau dan kemudian terdakwa membawa saksi Wirdaningsih dari Jakarta ke Tangerang dengan mengendarai sebuah taxi untuk menemui saksi Lee Jung Sam dimana terdakwa telah meminta bayaran sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperawanan saksi Wirdaningsih dan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan apabila telah dilakukan persetubuhan. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, kami berpendapat bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als. Sumi als. Ati Bin Makmur Tuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

72

Pertama perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah

kami

mengemukakan

hal-hal

yang

kami

jadikan

pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: Hal-hal yang memberatkan: - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan - Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum Pertama pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang atau kedua pasal 297 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: - Barang siapa - Telah

melakukan

perekrutan,

pengangkutan,

pemindahan

atau

penerimaan seeorang - Dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

73

- Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia Atau : kedua pasal 297 KUHP: - Barang siapa - Telah memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa Majelis hakim menjatuhkan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als. Sumi als. Ati Binti Makmur Jaya, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurngan selama 3 (tiga) bulan. Menurut analisis penulis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prosedur UU No. 21 tahun 2007 karena hukumnannya lebih ringan dari hukuman pokok. Selain itu hakim juga dalam menjatuhkan vonis harus memperhatikan keadaan tedakwa yang sudah tua dan sering sakit-sakitan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan skripsi diatas, yang berkaitan tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.Tangerang), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Definisi trafficking: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Dampak negatif dari Trafficking arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah trafficking. Jika dilihat dari posisi perempuan yang selalu terpinggirkan, tersubordinat dari laki-laki dan nilai ptriarki yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban trafficking adalah perempuan dan anak.

74

75

2. Perlindungan hukum bagi korban trafficking Menurut hukum positif dan Hukum Islam: a. Dalam Hukum Positif Mengenai perlindungan hukum bagi korban Trafficking dalam hukum positif bahwa diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman

kekerasan,

penggunaan

kekerasan,

penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memeberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

b. Perlindungan hukum bagi korban trafficking Menurut hukum Islam: Perlindungan bagi korban trafficking menurut hukum islam adalah terdiri dari dua : 1). Hak finansial

76

- bagian pernikahan - tunjangan (nafaqoh) 2). Hak-hak spiritual - perilaku pernikahan - hak untuk kesejahteraan dan pelayanan - hak untuk hidup bersama 3. Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan manusia (trafficking). Pandangan hukum positif tentang tindak pidana perdagangan manusia (trafficking). Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak Asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sementara itu, perdagangan perempuan dan anak-anak telah dianggap sebagai kenikmatan bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak dibidang industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan bisnis waktu luang lainnya. m positif Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan manusia (trafficking). Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman ta’zir, sedangkan Ta’zir menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak

77

diancam hukuman had (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Sedangkan sangsi yang ditentukan dalam tindak pidana trafficking adalah ta’zir, Fungsi ta’zir, itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman ta’zir itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Apabila hukuman ta’zir itu dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana trafficking di Indonesia dapat diberantas, ditanggulangi dan dicegah, agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan masyarakatnya lebih disiplin hukum. B. Saran-saran Saran-saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Menegakkan Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu: 1. Bagi Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar membuka dan membuat lapangan kerja yang baru dan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

78

2. bagi para aparat penegak hukum agar menegakkan hukum yang seadiladilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku kejahatan perdagangan manusia/ trrafiker, sehingga angka kejahatan terhadap perdagangan manusia ini dapat ditekan angka kejahatannya dan agar para aparat khususnya Polri dan TNI meningkatkan pengawasan di sekitar perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga untuk mencegah aksi perdagangan manusia. 3. memberi bantuan hukum bagi para korban trafficking dari awal kejadian hingga ke pengadilan dan pendampingan hukum ke persidangan. 4. memberi perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban utama dalam tindak pidana perdagangan manusia melalui Kemensos dan Komnas HAM dan KPAI.

79

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Andy Yentriyani, Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional: IndonesiaTaiwan dalam Kerangka Sitem Dunia, Skripsi Sarjana Hukum, (Depok: Perpuatakaan UI, 2000). Arif Gosita, Masalah Pekerja Anak di Indonesia, sebagian bagian dari Sistem Kesejahteraan Anak ( suatu makalah workshop pekerja anak, Jakarta, 1516 Juli 1988). ----------------, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1989), cet. Ke-1. A. Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-3. Aminah Abdullah Dahlan, Tarjamah Hadis Arba’in Annawawiah, (Bandung: Al Maa’arif, 1994), cet. Ke-35. Abi Isa Bin Muhammad Bin Isa Bin Saurah, Al Jami Al Shahih Sunnah at Tirmidzi, (Beirut: Dar Al Fikr), Jilid 5. Abu Husain Muslim bi Hajaji Kusairi Nasyabun, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikr, 1993, Jilid ke-1. Benniger Carin et. All, Violence Againts Women, ( A Report, Swistzerland: OMCT, 1999). Benyamin Y, Bria, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya, (Jakarta: Yayasan Pustaka Nuastama, 2003), cet ke-1. Badriyah Fayumi, Islam dan Masalah Kekerasan Perempuan, (Jakarta: Rahima, 2002), cet . ke-1. Chaidir Ali, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1988), Cet Ke -1.

80

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 1994), cet . ke-3. http://www.suara merdeka.com/harian/0503/17/nas04.htm, diakses pada 13 Maret 2010 H. Hasanuddin AF, Perdagangan Perermpuan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ahkam, V, 12, (Jakarta: 2003). Ibnu Kasir, Tafsir Al-Qur’an Al-azhim, (Cairo: Darul Manar, 2002), Jilid ke- 3. Koalisi Perempuan Indonesia, Makalah Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, (Jakarta:t.t.). Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep Naskah Ademik Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking), (Jakarta : November, 2002). Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia,( Jakarta : SGIFF-CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002). Cet. ke-1. LBH Apik, Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999). --------------, Waspadai Sindikat Perdagangan Anak Perempuan, (Jakarta : 2000), lembar info, seri 19. Mulyono W. Kusumah (ed) Hukum dan Hak-hak Anak (Jakarta:CV. Rajawali, 1986). Mansoer Fakih, Bebas dari Neoliberalisme, (Jakarta: Insist Press, 2003). Moh. Yasir Alimi,et. all, Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan, ( Jakarta : LKIS, 1999). Nursyahbani Kartasungkana dan Mumtahanah, Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: Galang Printika, 2002), cet. ke-1. Publikasi Komnas Perempuan, Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta : Mei 2001). Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 1993), cet ke-IV.

81

Ronny Kountur, Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis), cet.II, (Jakarta: PPM, 2004). R. Soesilo, KUHP : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor :Politea, 1996). Ratna Batara Munti, Beberapa Kebijakan tentang Trafficking di Indonesia : Peluang dan Keterbatasan, Suara Apik, (Jakarta: 2002), edisi 20. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995). Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.III, (Jakarta: UI Press, 1986). Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. V, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2001). Sari Dian Kartika,” Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum” ( makalah di sampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2008). Suryanto, bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan, (Jakarta : Child Trafficking News, 2002), edisi 11. S.M. Khamaeni, Risalah Hak Asasi Wanita, (Jakarta: Al-Huda, 2004), cet. Ke-1. Sayid Sbiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), Jilid ke-2. Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta:Pustaka Widyatama, 2004) cet. Ke1.