PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt)
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
SAMPURNA PRAJA E1A007253
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013 i
ii
SURAT PERNYATAAN
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : SAMPURNA PRAJA NIM
: E1A007253
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
MODUS
OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt). Yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya sendiri, tidak menjiplak hasil karya orang lain, maupun dibuatkan orang lain dan semua sumber data maupun informasi telah dinyatakan secara jelas serta dapat diperiksa kebenarannya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas, termasuk pencabutan gelar Sarjana Hukum (SH.) yang telah saya peroleh.
Purwokerto, 4 November 2013
SAMPURNA PRAJA E1A007253
iii
ABSTRAK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt) Oleh : SAMPURNA PRAJA E1A007253 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti dalam tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing pada Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. Selain itu ditujukan pula untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Alat bukti yang digunakan hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt antara lain keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam hal ini mengutamakan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun hakim menilai kedua alat bukti ini memiliki relevansi yang erat dalam membuktikan perbuatan terdakwa. Pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Kemudian alat bukti keterangan terdakwa membuktikan terpenuhnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana selama 1 tahun 2 bulan. . Kata Kunci: Penipuan, Modus Operandi , dan Multi Level Marketing
iv
ABSTRACT CRIME EVIDENCE WITH FRAUD THROUGH MULTI LEVEL MARKETING MODE (Judicial Review of the Decision Number: 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt) By: SAMPURNA PRAJA E1A007253 This study was conducted to determine the judge's assessment of the strength of evidence in criminal fraud through Multi Level Marketing mode on Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt . In addition it also aimed to find out evidence of criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt . To achieve these aims the intensive search was conducted using the normative juridical approach. Secondary data were collected and processed , presented , and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data. The study states that, Tool judge the evidence used to prove criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt include witness statements , instructions and testimony of the defendant . The judge in this case put two items of evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code which witness testimony and testimony of the defendant. Although witnesses and evidence testimony of the defendant does not have the power of proof perfect , but both judges this evidence has relevance to the defendant to prove. Proof of criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt done one by one to reveal any evidence either evidence and witness testimony that defendant produced testimony to prove the fulfillment of instructions and fraud . Later evidence proves the defendant testimony Unfulfilled elements with the intent to benefit themselves or others and unlawfully and judges believe will mistake the defendant was sentenced to a penalty of 1 year 2 months. Keywords: Fraud, Mode and Multy Level Marketing.
v
KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt) dengan melalui proses yang panjang, serta suka dan duka telah penulis lewati. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materiil, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Dr. Angkasa, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2.
Dr. Agus Raharjo, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
3.
Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I
juga selaku pembimbing akademik atas segala wawasan, saran, nasihat, dan dan dukungan dalam akademis; 4.
Pranoto SH.M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah sudi meluangkan waktu untuk konsultasi dan berdiskusi dengan penulis, sehingga penulis selalu terpacu untuk bangkit dan berfikir
vi
lebih baik serta segala wawasan, saran, nasihat, dan perhatian yang telah
diberikan
kepada
penulis
selama
ini
sehingga
dapat
menyelesaikan skripsi ini; 5.
Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji atas segala masukan yang diberikan kepada penulis;
6.
Kedua orang tua beserta keluarga besar yang teah memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun spiritual hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua orang tua dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tak henti mengucap syukur dan penuh rasa bangga.
7.
Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman angkatan 2007 atas bantuan, dukungan dan kerjasama.
8.
Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya, dukungan serta doa restu hingga terselesaikannya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saan dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto,
4 November 2013
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..........................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN...............................................................................
iii
KATA PENGANTAR......................................................................….............. iv ABSTRAK.........................................................................................................
vi
ABSTRACT……………………………………………………………….........
vii
DAFTAR ISI......................................................................................................
viii
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah .............................................................
1
B.
Perumusan Masalah ....................................................................
5
C.
Tujuan Penelitian ........................................................................
5
D.
Kegunaan Penelitiaan .................................................................
6
E.
Penelitian Terdahulu.................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.
Multi Level Marketing................................................................. 1.
Pengertian Multi Level Marketing........................................ 7
2.
Legalitas dan Pengaturan Multi Level Marketing di Indonesia..............................................................................
B.
7
9
Tindak Pidana Penipuan.............................................................. 14
viii
C.
1.
Pengertian Tindak Pidana Penipuan..................................... 14
2.
Unsur Tindak Pidana Penipuan............................................
16
Pembuktian dan Sistem Pembuktian...........................................
18
1.
Pengertian Pembuktian......................................................... 18
2.
Sistem Pembuktian............................................................... 20
3.
Alat Bukti Menurut KUHAP...............................................
25
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan……………………………………………… 34 B. Spesifikasi Penelitian……………………………………………. 34 C. Sumber data........... ….…………………………………………..
35
D. Metode Pengumpulan data………………………………………
36
E. Metode Penyajian data…………................................................... 36 F. Metode Analisis data…………………………………………….
36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian………………………………………………….. 38 B. Pembahasan………………………………………………….......
78
BAB V PENUTUP A. Simpulan ....................................................................................
110
B. Saran ...........................................................................................
111
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 112
ix
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Secara Etimologi Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa
lnggris, Multi berarti banyak sedangkan Level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat difahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak.1 Disebut sebagai multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. MLM ini bisa juga disebut sebagai network marketing. Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (network) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara langsung oleh wiraniaga kepada konsumen. Tidak melalui perantara lagi atau melalui toko swalayan, kedai dan warung tetapi langsung kepada pembeli. Di Indonesia saat ini penjualan langsung atau direct selling baik yang single level maupun multi level bergabung dalam suatu asosiasi yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan 1
Andreas Harefa, 1994, Multi Level Marketing, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4
2
anggota KADIN, bagian dari world Federation Direct selling Association (WFDSA).2 Ada perbedaan dan persamaan antara Direct selling dan MLM mulai dari penggunaan bahasa sampai ke substansi sistemnya. Istilah direct selling memang lebih dulu muncul dibanding MLM. Istilah ini merujuk pada aktifitas penjualan barang-barang atau produk langsung kepada konsumen, dimana aktifitas penjualan tersebut dilakukan oleh seorang penjual langsung (direct seller) dengan disertai kejelasan, presentasi dan demo produk. Esensinya adalah adanya tenaga penjual independen yang menjualkan produk atau barang dari produsen tertentu kepada konsumen. Strategi pemasaran dengan menggunakan sistem MLM dapat meningkatkan pendapatan seseorang hal ini sesuai dengan pendapat dari Kiyosaki dalam Faisol, yaitu dengan bergabungnya seseorang dalam bisnis MLM berarti ia adalah seorang “investor” yang mengendalikan sepenuhnya investasi yang dimilikinya.3 Investasinya adalah ia sendiri dan orang-orang yang berada di bawah jaringannya. Dengan keberadaannya dengan orang-orang yang berada di bawah jaringannya, orang tersebut akan memperoleh bonus yang akan semakin bertambah sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan begitulah seterusnya yang berlaku juga bagi orang-orang yang berada di bawah jaringan orang tersebut. Hal inilah yang biasanya disebut investasi jangka pendek, dengan bekerja keras sekian bulan, nantinya akan diperoleh sistem penjualan yang sistematis dan
2
Gemala Dewi, et al, 2003, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta,
hal. 144 3
Muhammad Faisol, MLM Ideal Antara Konsep dan Strategi, Bahana Mandiri Sentosa, Jakarta, 2003 hal. 29.
3
mempengaruhi pertambahan penjualan yang menghasilkan laba atau disebut pasif income. Tetapi ada hal yang buruk juga banyak dirasakan agen atau orang yang direkrut dari perusahaan Multi Level Marketing. Masyarakat banyak belum memahami aspek hukum Multi Level Marketing sebagai suatu perusahaan yang menjanjikan investasi jangka pendek.Untuk hal tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai aspek hukum Multi Level Marketing sebagai bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Keawaman masyarakat terhadap strategi pemasaran tersebut menimbulkan modus baru dalam suatu tindak pidana penipuan. Masalah penipuan banyak terjadi di berbagai peristiwa hukum. Di Tangerang misalnya kasus penggelapan dana bermotif Multi Level Marketing (MLM) kembali mencuat. Kali ini, Koperasi Langit Biru pelakunya dengan modusnya berupa investasi daging dalam berbagai paket, mulai Rp 385 ribu hingga Rp 14 juta dengan bonus hingga 259 persen per bulan.4 Di Purwokerto sekitar 40 korban penipuan PT Puri Moro Arto Kencana mendatangai Polisi Resor Banyumas untuk meminta kejelasan nasibnya. Mereka adalah korban penipuan usaha Multi Level Marketing keuangan yang rata-rata mengaku kehilangan Rp 50 juta.5
4
Jaya Supriadin, Penipuan Berkedok MLM Kembali Makan Korban, http://www.tempo.co/read/news/2012/02/21/089385410/Penipuan-Berkedok-MLM-KembaliMakan-Korban, diakses pada tanggal 10 Maret 2013. 5 Aris Andrianto, Korban Multi Level Marketing Datangi Polisi, http://www.tempo.co/read/news/2009/01/07/058154219/Korban-Multi-Level-Marketing-DatangiPolisi, diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
4
Penipuan dengan modus Multi Level Marketing kembali terjadi, berawal pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi Indra Ari Tafiatun, terdakwa mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang yang bergerak
dibidang obat herbal, terdakwa juga mengaku
akan
mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi Indra Ari Tafiatun orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. Setelah beberapa bulan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi Indra Ari Tafiatun. Saksi
pernah
menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi Indra Ari Tafiatun dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati. Hal inipun terjadi pada korban Tarsikin dengan modus yang sama. Multi Level Marketing saat ini tengah marak di masyarakat, korbannya cukup banyak, tetapi terkadang enggan melaporkan kejahatan tersebut. Banyak masyarakat memandang kejahatan Multi Level Marketing hanya sebagai kegagalan investasi, yang sebenarnya pandangan itu adalah keliru. Walaupun terkadang sulit melakukan pembuktian terhadap Multi Level Marketing, tetapi tindak pidana ini dapat dibuktikan.
5
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt.”.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu
sebagai berikut : 1.
Bagaimana hakim menilai kekuatan alat bukti dalam tindak pidana penipuan melalui
modus operandi Multi Level Marketing pada
Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt ? 2.
Bagaimana pembuktian tindak pidana penipuan melalui
modus
operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt ?
C.
Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti dalam tindak pidana penipuan melalui
modus operandi Multi Level
Marketing pada Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. 2.
Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt.
6
D.
Kegunaan Penelitian 1.
Kegunaan teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan guna memberikan penambahan pustaka hukum yang berkaitan tindak pidana penipuan.
2.
Kegunaan Praktis a.
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan
dan
tingkat
pemahaman
serta
kesadaran
masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus operandi Multi Level Marketing. b.
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi aparatur penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana
penipuan
Marketing.
dengan
modus
operandi
Multi
Level
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Multi Level Marketing 1.
Pengertian Multi Level Marketing Perjanjian Multi level marketing dikenal juga dengan nama Network
Marketing, dimana artinya adalah suatu sistem pemasaran yang dilakukan oleh seseorang dan grup/jalurnya, dimana pelaku akan mendapatkan keuntungan dari hasil aktivitas pribadi dan grup/jalurnya tersebut. Perjanjian Multi level marketing adalah perjanjian yang terjadi antara perusahaan, pabrik, atau produsen untuk memasarkan, mendistribusikan, atau menjual produk kepada pelanggan eceran dengan memperdayakan distributor, dan biasanya klausul baku yang disepakati dalam bentuk formulir pendaftaran anggota. Kemudian distributor tersebut akan mencari downline-downline baru agar pemasarannya menjadi luas, selanjutnya downline tersebut akan diberikan pelatihan-pelatihan oleh upline masing-masing agar berhasil, berkembang, dan sukses6 Konsep MLM adalah berusaha memperpendek jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan ataupun meminimalkan jalur distribusi yang panjang untuk memasarkan produkproduk. MLM membawa mereka ke pasar tanpa melalui media periklanan 6
Andrias Harefa, 2007, Menapaki Jalan DS–MLM: Praktik, Pesona, dan Kiat Berbisnis Direct Selling dan Multi Level Marketing, Gradien Books, Yogyakarta , hal. 1.
8
yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga sistem MLM menghindarkan persaingan dari produk-produk lain di toko-toko pengecer. Hal ini dilakukan dengan pemikiran jika sistem ini berhasil maka dapat menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produkproduk kepada masyarakat.7 Sistem perjanjian atau pemasaran MLM rawan akan penipuan.8 Baik permasaran obat, haji maupun pemasaran lainnya, selain itu melihat judul yang diajukan penulis, maka penulis juga menjelaskan mengenai definisi penipuan. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt, maka terlebih dahulu harus ddibuktikan unsurunsur yang memenuhi tindak pidana penipuan dan memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.
7
Benny Santoso, 2003, All About MLM (Memahami Lebih Jauh MLM dan PernakPerniknya), Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 28. 8 NN, MLM Haji Rawan Penipuan, http://www.iphi.web.id/2013/01/23/mlm-haji-rawanpenipuan/, diakses pada tanggal 24 April 2013.
9
2.
Legalitas dan Pengaturan Multi Level Marketing di Indonesia Bisnis Multi Level Marketing adalah bisnis dengan modal seadanya.
Bisnis MLM hanya membutuhkan dana awal yang minimal sangat kecil. Untuk bergabung dengan usaha MLM, pada umumnya modal awal yang harus dikeluarkan berupa pembelian Formulir Pendaftaran berikut informasi awal (disebut dengan Starter Kit, Business Pack), yang nilainya berkisar Rp. 35.000,- sampai dengan kurang dari Rp. 300.000,-.9 Menurut Andrias Harefa, seorang pengamat yang concern terhadap perkembangan Multi Level Marketing di Indonesia, pada dasranya perusahaan yang berbasis MLM, memberikan nuansa berbeda dalam dunia pemasaran. Jika kita merujuk pada sistem penjualan konvensional dimana sang penjual hanya mendapatkan keuntungan pada saat barang terjual, sistem MLM memberikan value added bagi sang member. Selain mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan barang, mereka juga jika mampu membentuk jaringan kerja untuk memasarkan produk atau jasa perusahaan, maka setiap bulannya perusahaan yang bersangkutan akan memperhitungkan bonus atau komisi dari hasil usahanya.10 Itulah enaknya sistem penjualan ala Multi Level Marketing (MLM). Tanpa harus mengaji tenaga pemasaran, karena mereka merupakan individu independen yang tidak terikat kontrak kerja dengan perusahaan pengelola bisnisnya, dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan ternyata mampu
9
Andrias Harefa, Multi Level Marketing “Alternatif Karier dan Usaha menyongsong millenium Ketiga”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.117 10 Ibid., hal. 118.
10
menembus pasaran di masyarakat luas. Istilahnya, kedua belah pihak samasama mendapatkan keuntungan.11 Maka wajar rasanya, ketegaran mereka untuk terus meyakinkan masyarakat, pada akhirnya membuahkan hasil. Ironisnya, Multi Level Marketing bisa dikatakan tumbuh dan berkembang pada saat negara kita dilanda krisis, ataupun dapat dikatakan pada saat kondisi ekonomi masyarakat
kurang
menguntungkan,
PHK
dimana-mana,
kejahatan
merajarela, pedagang-pedagang sepi pelanggan. Sistem MLM percaya nggak percaya malah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan modal awal yang relatif kecil tanpa harus memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, mereka akan dituntun melalui pendidikan dan pelatihan perusahaan untuk menjadi seorang “enterpreneur”. Maka jika memang ingin ditekuni dengan baik , bisnis MLM diharapkan mampu mengubah banyak orang yang pada awalnya “biasa-biasa saja” menjadi pribadi yang “luar biasa”, yang penuh percaya diri, berwawasan luas, dan berpikiran positif. Dan secara otomatis mereka akan menjadi pribadi yang mandiri. Untuk itu, disaat krisis moneter yang tidak kunjung bertepi, perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing terus menuai keuntungan. Terbukti dengan semakin gemarnya masyarakat untuk menjadi salah satu “member” mereka. Perusahaan-perusahaan yang berbasis MLM pun terus bertambah dan menjamur akhir-akhir ini, dan ikut meramaikan belantika
11
Ibid., hal. 119
11
bisnis Multi Level Marketing. Bahkan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, perusahaan-perusahaan MLM yang pada awalnya terkenla dengan penjualan produk-produk kesehatan, sekarang berinisiatifuntuk terus mendiversifikasikan produknya. Sistem pemasaran MLM yang terus mendapatkan tempat dihati masyarakat ini, ternyata juga mampu menarik hati perusahaan-perusahaan konvensional untuk berubah menjadi perusahaan yang memasarkan produknya melalui sistem Multi Level Marketing. Multi Level Marketing disebut juga Network Marketing, Multi Generation Marketing, dan Unit Level Marketing. Namun dari semua istilah itu yang paling sering dipakai dan populer adalah istilah Multi Level Marketing. Sistem Multi Level Marketing (selanjutnya disingkat MLM), merupakan salah satu dari beragam cara yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan (produsen) untuk memasarkan atau mendistribusikan atau menjual produknya kepada konsumen (pemakai) melalui distributor independen, tanpa adanya campur tangan langsung dari perusahaan produsen. Imbal jasa yang diperoleh distributor independen adalah melalui potongan harga, komisi, atau insentif yang diterapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan (biasanya disebut dengan Volume Point atau Business Point). Untuk menjadi perusahaan yang dapat melakukan sistem penjualan langsung atau multi level marketing suatu perusahaan memeunihi persyaratan yang diamanatkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor :
12
13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, perusahaan wajib memenuhi ketentuan Pasal 2. Suatu perusahaan multi level marketing haruslah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Artinya kepemilikan atau kekayaan perusahaan harus terpisah dari kekayaan pribadi pemilik / pimpinan perusahaan. Untuk itu perusahaan multi level marketing harus memiliki modal yang sepenuhnya dimiliki Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dengan jumlah modal disetor sekurangkurangnya sebesar Rp. 500.000,000.,- (lima ratus juta rupiah). Persyaratan lainnya adalah, suatu perusahaan multi level marketing harus mmemiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku di Indonesia. Sebagai perusahaan yang selalu menawarkan investasi jangka pendek, perusahaan multi level marketing harus memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga dari awal pola rekruitmen agen/ downline perusahaan multi level marketing harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
13
Dalam pola rekruitmen, seorang calon apline harus memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon Mitra Usaha untuk memutuskan menjadi Mitra Usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula. Kemudian selama 7 (tujuh) hari kerja diberikan waktu kepada Mitra Usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang dan/atau jasa apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Program pemasaran multi level marketing harus memiliki alur distribusi barang dan/atau jasa yang jelas dari Perusahaan sampai dengan kepada konsumen akhir. Jumlah komisi dan/atau bonus atas penjualan yang dibagi kepada seluruh Mitra Usaha dan jaringan pemasaran di bawahnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah penjualan barang dan/atau jasa Perusahaan kepada Mitra Usaha. Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Mitra Usaha. Perusahaan
multi
level
marketing
dalam
Peraturan
Menteri
Perdagangan R.I. Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung khususnya dalam Pasal 13 dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai berikut : a.
b.
Kegiatan yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; Kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
14
c.
d.
e.
f. g.
h. i. j.
B.
Kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen; Kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Kegiatan dengan menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar; Kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; Kegiatan yang mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual; Kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; Kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun; Kegiatan usaha perdagangan di luar surat izin usaha penjualan Langsung yang diberikan;
Tindak Pidana Penipuan 1.
Pengertian Tindak Pidana Penipuan Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan”
atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.12 Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh
12
P.A.F.. Lamintang dan C. Djasman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981, hal.262.
15
banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni : a.
Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .
b.
Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan oplichting.
Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan Pasal 378 KUHP disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a KUHP yang disebut dalam praktik dikenal dengan
16
sebutan/kualifikasi sebagai flessentrekerij (penarikan botol-botol) yang oleh disebutnya dengan ngemplang.13 Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.
2.
Unsur Tindak Pidana Penipuan Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal
378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : a.
b.
c.
13
Unsur subjektif : 1) Dengan maksud atau met het oogmerk 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 3) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk Unsur-unsur objektif : Barangsiapa Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut : Menyerahkan suatu benda Mengadakan suatu perikatan utang Meniadakan suatu piutang Dengan memakai : 1) Sebuah nama palsu 2) Kedudukan palsu 3) Tipu muslihat 4) Rangkaian kata-kata bohong. 14
Wirjono Prodjodikoro, Tndak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 36. 14 PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Bandung : Sinar Baru, 2009, hal. 142
17
Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut. Unsur objektif kedua ialah iemand bewegen atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut : a.
Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
b.
Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. 15
Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakantindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya : a. Memakai nama palsu b. Memakai kedudukan palsu c. Dengan memakai tipu muslihat, atau d. Memakai serangkaian kebohongan
15
Ibid., hal 149
18
C.
Pembuktian dan Sistem Pembuktian 1.
Pengertian Pembuktian Kebutuhan pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan
pergaulan hidup bermasyarakat, ragamnya meliputi pembuktian dari hal-hal yang bernilai sederhana sampai yang bernilai tinggi. Ketentuan tentang kaidah dan cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan senantiasa mempedomani aturan atau kaidah pembuktian yang terjelma dalam Hukum Pembuktian. Jimly Asshidiqie16 menyatakan bahwa: Pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian penting hukum acara di pengadlan, karena di dalamnya terkait persoalan hak-hak hukum bahkan hak-hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan peanggaran hukum. Hendar Soetarna17 menyatakan bahwa: Singkatnya aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur permasalahan pembuktian yaitu, agar dalam penerapan aturan pembuktian, penegak hukum tidak terbelenggu. Aturan yang terperinci justru dapat menimbulkan ketakpastian penerapan aturan itu sendiri dan kekisruhan cara pembuktian, karena terperincinya aturan pembuktian dapat memberi peluang penafsiran yang bertolak dari kehendak dan kepentingan masing-masing yang terkait.
16
Jimly Asshidiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 139. 17 Hendar Soetarna, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Alumni, Bandung, hal. 3.
19
Menurut Andi Hamzah18 Pembuktian dalam hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) adalah: Suatu upaya mendapatkan keterangan-ketarangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut R. Soesilo19, peraturan pembuktian di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengenai : a.
b.
c.
Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa). Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lainlain). Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt dapat diketahui bahwa Jaksa mengajukan beberapa alat bukti yaitu keterangan Saksi Tarsikin, Tuti Winarti, Saksi Sofin Faiz Bin Ridlo Takdir, Saksi Indra Ari Tafiatun, dan Ridlo Takdir merupakan alat bukti keterangan saksi. Keterangan Bimo Suyono Prayogo merupakan alat bukti keterangan 18
Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77. 19 R.Soesilo, 2002, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, hal. 111.
20
terdakwa. Selain alat bukti, diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bimo Suyono Prayugo dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bimo Suyono Prayugo.
2.
Sistem Pembuktian Hukum acara pidana mengenal beberapa sistem atau teori pembuktian
dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, yaitu : a.
Conviction Intime Sistem pembuktian conviction intime merupakan sistem
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinannya yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhi putusan. Keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakina hakim tersebut. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada
21
keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.20 Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu. Andi Hamzah21 menyatakan bahwa : Sistem yang demikian memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga di dalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. b. Conviction Rasionnee Sistem
pembuktian
conviction
rasionnee
adalah
sistem
pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Berbeda dengan sistem conviction intime, dalam sistem ini hakim
tidak
lagi
memiliki
kebebasan
untuk
menentukan
keyakinannya, keyakinannya itu harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya itu dan alasan-alasan itupun harus “reasonable “ yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal
20 21
Andi Hamzah, Op.Cit, hal.248. Ibid., hal. 248.
22
pikiran. Sistem conviction rasionnee masih menggunakan dan mengutamakan keyakinan hakim di dalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian conviction intime yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Jika dalam sistem conviction intime keyakinan hakim bebas tidak dibatasi oleh alasan-alasan apapun sementara dalam pembuktian conviction rasionnee kebebasan itu tidak ada tetapi terikat oeh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat.22 Andi Hamzah23 menyatakan bahwa : Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, 22 23
M.Yahya Harahap, Op cit., hal. 256. Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 250.
23
sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.
c. Positief Wettelijk Bewijstheorie Sistem ini adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut sistem ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti.24
d. Negatief Wettelijk Bewisjtheorie Negatief
wettelijk
bewisjtheorie
ataupun
pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang- undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (doubelen grondslag). Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau
24
Rusli Muhammad, Op cit., hal.189.
24
conviction intime, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.25 Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya perbuatan kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas. Di Indonesia sistem pembuktian terhadap tindak pidana menggunakan sistem
Negatief
berdasarkan
Wettelijk
Bewisjtheorie,
undang-undang
secara
yaitu
negatief
sistem
adalah
pembuktian sistem
yang
menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
25
M Yahya Harahap, Op cit., hal. 257
25
Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem convictionin time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.26
3.
Alat Bukti Menurut KUHAP Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam
membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi multi level marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt maka harus melihat jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri dari : a. b. c. d. e.
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. 26
Keterangan saksi
Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.
26
Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri". Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Hakim sebisa mungkin mendengarkan keterangan saksi yang di dengar dari orang lain. Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt dapat diketahui bahwa Jaksa mengajukan beberapa Saksi antara lain Tarsikin, Tuti Winarti, Saksi Sofin Faiz Bin Ridlo Takdir, Saksi Indra Ari Tafiatun, Ridlo Takdir.
b.
Keterangan ahli Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah : "Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Pemeriksaan"
27
Berdasarkan Pasal 186 KUHAP ialah dari seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan : "Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim". Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli : 1)
2)
Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (Vrij Bewijs Kracht) Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hukum. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak Cukup dan tidak memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, seorang saksi saja
28
tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai oleh alat bukti lain.27 c.
Surat Berdasarkan Pasal 187 KUHAP memberikan pengertian alat bukti
surat sebagai berikut : Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah; 1)
2)
3)
4)
Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal keadaan; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang secara resmi daripadanya; Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".
Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian surat. 1)
27
Ditinjau dari segi fomil Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a,b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan.
Ibid., hal. 283-284
29
2)
d.
Dengan dipenuhinya ketentuan formil dalam pembuatannya dan dibuat berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang serta keterangan yang terkandung dalam surat tadi dibuat atas sumpah jabatan, maka jika dari segi formil alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formil yang sempurna". Ditinjau dari segi materiil Ditinjau dari segi materiil, semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat inipun sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formil alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, sifat kesempurnaan formil tersebut tidak dengan sendirinya mengadung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat saja menggunakan atau menyingkirkannya.28
Petunjuk Berdasarkan Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3).
Dalam ayat (1) yang diartikan dengan petunjuk adalah : "Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah : 1)
28
Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
M Yahya Harahap, Op cit., hal.. 288-289.
30
2) 3)
Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu lama lain dengan kejahatan yang terjadi; Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.29
Ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni : 1)
2)
e.
Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak Bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.30
Keterangan terdakwa Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti
yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam HIR, alat bukti ini disebut dengan istilah pengakuan terdakwa, dalam KUHAP disebut dengan istilah keterangan terdakwa.
29
Andi Hamzah, 2002, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 263. 30 M. Yahya Harahap, Op cit., hal. 296
31
Andi Hamzah31 berpendapat bahwa, keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat : 1) 2)
Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan; Mengaku ia bersalah.32
Pada pengakuan terasa mengandung suatu pernyataan tentang sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan pengertiannya lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan diperlukan beberapa alat sebagai landasan berpijak, antara lain : 1) 2)
3)
4)
31 32
Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sebagai asas kedua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang : a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa; b) Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa; c) Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan :"keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Pasal 189 ayat (40) KUHP berbunyi : "keterangan
Andi Hamzah, Op cit., hal. 273. Ibid., hal. 273.
32
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.33
H.P Panggabean menyatakan bahwa : Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan Hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut Hakim dapat menerima pengajuan alat bukti dari pihak berperkara di dalam hal Hakim berpendapat tidak ada relevansi alat bukti tersebut, Hakim berhak menolak pengajuan bukti tersebut.34 Hakim dalam hal ini harus memilah dan memilih alat-alat bukti mana yang harus dipergunakan dan bagaimana korelasi alat bukti tersebut dengan pembuktian yang sedang dilakukan. Terkait dengan judul yang diajukan penulis, yaitu mengenai Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Operandi Multi level marketing (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt., maka penulis juga mengacu apa yang dimaksud dengan Multi level marketing. Untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana penipuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim harus yakin bahwa alat bukti 33
M.Yahya Harahap, Op cit., hal. 299-300. H.P. Panggabean, 2012, Hukum Pembuktian (Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia), Alumni, Bandung, hal. 100. 34
33
yang digunakan dapat mendukung atau membuktikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP). Berdasar
pertimbangan
Putusan
Pengadilan
Nomor
:
38/
Pid.B/2012/PN.Pwt alat bukti yang digunakan dalam persidangan maka Putusan hakim menyatakan bahwa Terdakwa : Bimo Suyono Prayugo Bin Dulsamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Oleh karena itu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
34
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,
yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas anatara sistem hukum dengan sistem lainya. 35 Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji alat bukti apa yang digunakan hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt secara normatif. Selain itu melalui pendekatan yuridis normatif penulis juga mengkaji pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt.
B.
Spesifikasi Penelitian Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan
hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskripsi. Spesifikasi
35
Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Cetakan Ketiga, Banyumedia Publishing.
35
penelitian ini adalah Preskripsi, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.36
C.
Sumber Data Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer.37 Data sekunder merupakan data pokok dalam penelitian ini yang bersumber dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi: 1.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta dokumendokumen resmi lain yang sesuai dengan pokok masalah penelitian yang diajukan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian di bidang hukum, artikel-arikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
36
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 91. 37 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.13.
36
3.
Bahan hukum Tersier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.
D.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan
dengan menginventarisir peraturan Per-Undang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.
E.
Metode Penyajian Data Data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan
disajikan dalam bentuk teks naratif , uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.
F.
Analisis Data Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif
kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian
37
hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana.
38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Hasil Penelitian 1.
Duduk Perkara Pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa
berkenalan dengan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5
Malang yang bergerak
dibidang obat herbal,
terdakwa juga mengaku akan mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN produksinya diantaranya adalah : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH
untuk menjaga kesehatan bagian dalam
kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh serta terdakwa menjelaskan dengan menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya memuat :
39
a. Syarat –syarat menjadi agen 1) Pembelian stok agena. 2) Menyiapkan sales minimal 10 orang 3) Stock barang untuk sales : 60 pcs 4) Harga jual Rp. 150.000-/pcsd.Harga agen Rp. 140.000,-/ pcs b. Sehingga laba agen adalah sebesar Rp. 10.000,-/pcs c. Pembelian stock agen Rp. 140.000,- x 60 pcs yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- 4.Keuntungan agenuntuk 1 sales : - Rp.10.000 x 60 pcs = Rp 600.000,-a.5 % omset sales = 5 % x 60 x Rp. 140.000,-1 sales = Rp. 420.000,-Jumlahnya Rp. 600.000,- + Rp. 420.000,- = Rp 1.020.000,-Untuk 10 sales dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.200.000,-Setelah saksi INDRA ARI TAFIATUN mendengar penjelasan terdakwa yang menjanjikan keuntungan besar maka saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik dan merasa yakin dengan penawaran terdakwa, lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN
tergerak hatinya masuk menjadi Stokist
atau agen SCI, namun saksi tidak diberikan kartu member atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist atau. Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri,
40
yang pada saat itu disaksikan oleh RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta SOFIN FAIZ
(anak saksi INDRA ARI
TAFIATUN). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang kerumah saksi INDRA ARI TAFIATUN berpura-pura membawa 60 (enam puluh) produk SCI berupa Lotion PATI HALIA, tetapi selang waktu satu minggu kemudian terdakwa mengambil produk tersebut kembali dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran. Kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN pernah menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lainlain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati. Sekitar tanggal 7 Nopember 2012 terdakwa juga mengaku sebagai distributor obat herbal kepada saksi TARSIKIN dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak
41
dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar
kalau menjadi agen, terdakwa
menjelaskan sambil menunjukkan foto copy surat Champion International
Distributor Smart
No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya
memuat : a. Syarat –syarat menjadi agen b. Pembelian stok agen 1) menyiapkan sales minimal 10 orang 2) stock barang untuk sales : 60 pcs 3) harga jual Rp. 150.000-/pcs 4) Harga agen Rp. 140.000,-/ pcs 5) Sehingga laba agen adalah sebesar Rp. 10.000,-/pcs c. Pembelian stock agen Rp. 140.000,- x 60 pcs yaitu sebesar Rp. 8.400.000,d. keuntungan agenuntuk 1 sales : - Rp.10.000x 60 pcs = Rp 600.000,-
42
e. 5 % omset sales = 5 % x 60 x Rp. 140.000,-1sales = Rp. 420.000,Jumlahnya Rp. 600.000,- + Rp. 420.000,- = Rp 1.020.000,-Untuk 10 sales dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.200.000, Mendengar penawaran terdakwa tersebut membuat saksi TARSIKIN tertarik dan menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal, lalu saksi TARSIKIN langsung membuka toko obat herbal dirumahnya dengan nama “RUMAH HERBAL SEGER WARAS”. Pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi TARSIKIN diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan peruntukkan pembelian produk Pati Halia 30 (tiga puluh) dus, lalu saksi TARSIKIN menyerahkan uang yang dimaksud dan dua hari berikutnya terdakwa menyerahkan produk tersebut. Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian produk Pati halia, TGM Smart, susu kambing dan kacip fatimah masing-masing 5 (lima) dus jadi jumlahnya 20 (dua puluh) dus, untuk meyakinkan saksi TARSIKIN selang waktu satu hari kemudian terdakwa menyerahkan produk yang dimaksud. Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,-
(empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011
43
dengan peruntukkan pembelian produk herbal lagi dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan menjanjikan barang akan datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. Ternyata pihak (PT.SCI) beralamat
PT. SMART CHAMPION INTERNATIONAL Ruko Griya Asri Blok B1 N0.17-18 Jalan Tole
Iskandar Depok bukan beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang seperti yang akui terdakwa dan PT SCI
memberikan surat keterangan bahwa
terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau distributor PT. SCI serta tidak ada hubungan kerjasama atau perjanjian apapun dengan terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama secara berlanjut, pertama kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan kedua kepada saksi TARSIKIN dan akibat perbuatan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN dirugikan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi TARSIKIN dirugikan sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
2.
Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
Dakwaan alternatif sebagai berikut : a. Pertama
44
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau b. Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
3. Pembuktian a. Keterangan Saksi 1) Saksi TARSIKIN Saksi kenal dengan terdakwa sekitar
bulan September 2011
dikenalkan oleh saudari TUTI ditempat kos saksi. Kemudian sekitar tanggal 7 Nopember 2011 terdakwa mengaku sebagai distributor obat herbal kepada saksi
TARSIKIN dan terdakwa meyakinkan saksi
TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar kalau menjadi agen, terdakwa menjelaskan sambil menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion International.
45
Mendengar TARSIKIN
penawaran
terdakwa
tersebut
membuat
saksi
tertarik dan menyanggupi untuk menjadi agen obat
herbal, lalu saksi TARSIKIN langsung membuka toko obat herbal dirumahnya dengan nama “RUMAH HERBAL SEGER WARAS”. Pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi TARSIKIN diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan peruntukkan pembelian produk Pati Halia 30 (tiga puluh) dus, lalu saksi TARSIKIN menyerahkan uang yang dimaksud dan dua hari berikutnya terdakwa menyerahkan produk tersebut. Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian produk Pati halia, TGM Smart, susu kambing dan kacip fatimah masing-masing 5 (lima) dus jadi jumlahnya 20 (dua puluh) dus, untuk meyakinkan saksi TARSIKIN selang waktu satu hari kemudian terdakwa menyerahkan produk yang dimaksud. Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011 dengan peruntukkan pembelian produk herbal lagi dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan menjanjikan barang
akan
datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa
46
tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. Saksi berusaha menghubungi saudara tersangka dan pada tanggal 2 Januari tersangka datang kerumah saksi lalu mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memberikan produk namun sampai sekarang produk yang dimaksud tidak pernah ada. Akibat perbuatan terdakwa, saksi dirugikan sebesar Rp. 4.600.000,Kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah tanda terima uang dari saksi kepada terdakwa dan foto copy surat
Distributor
Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar membujuk saksi dan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk mengikuti penawaran terdakwa. Saksi juga membenarkan Berita Acara pemeriksaan Saksi yang di penyidikan.
2) Saksi TUTI WINARTI Saksi
mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kasus
penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO dan yang menjadi korbannya adalah saudara TARSIKIN. Kerugian yang dialami saudara TARSIKIN sebesar Rp. 4.600.000,- benar awalnya pada tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 WIB kenalan dengan saudara terdakwa, dan akhirnya menjalin hubungan bisnis dengan terdakwa
47
dalam penjualan obat herbal dan suatu saat terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau mempunyai maksud untuk bekerjasama dengan saudara TARSIKIN dan mau menjadi agen obat herbal. Akhirnya pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar 13.30 WIB dirumah
TARSIKIN
saksi
mengenalkan
terdakwa
kepada
TARSIKIN, setelah pembicaraan mereka berdua pada akhirnya saudara TARSIKIN menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal dan membuka took obat herbal dirumahnya dengan nama RUMAH HERBAL SEGER WARAS, pada saat itu terjadi transaksi penjualan obat herbal produk Pati Halia sebanyak 30 Box dengan harga Rp. 4.200.000,- selanjutnya barang dipasarkan oleh saksi sebanyak 25 Box dan terdakwa 5 Box. Pada tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB tepatnya dirumah TARSIKIN saksi menyaksikan transaksi jual beli antara terdakwa dengan TARSIKIN
dengan berbagai
produk herbal
diantaranya : BARLEY sebanyak 4 Box, Auxstea sebanyak 2 box, TGM sebanyak 5 box, Kacip Fatimah sebanyak 3 box, susu kambing sebanyak 6 box, dengan harga Rp.2.800.000,-, kemudian semua barang tersebut dipasarkan oleh terdakwa. Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 13.30 saudara TARSIKIN
menyerahkan uang
sebesar Rp.4.600.000,- kepada terdakwa dengan tujuan membeli produk herbal lagi, namun saat itu saksi tidak melihat tersangka membawa produk barangnya, dan menurut terdakwa kalau barang
48
akan datang tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang ini barang belum juga diserahkan oleh terdakwa. Setiap pembelian barang ada kwitansinya termasuk pembelian terakhir kwitansinya ditandatangani oleh terdakwa
tertanggal 13
Desember 2011 disaksikan oleh istri TARSIKIN dan saksi sendiri. benar terdakwa memang menjanjikan bonus yang besar kepada TARSIKIN, bahkan suatu saat bisa berangkat umrah. Setahu saksi tersangka membeli barang dari depok Jawa Barat. Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi (TARSIKIN). Kerugian yang dialami saudara TARSIKIN sebesar Rp. 4.600.000,- . Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar 13.30 WIB dirumah TARSIKIN saksi mengenalkan tersangka kepada TARSIKIN, setelah pembicaraan mereka berdua pada akhirnya saudara TARSIKIN menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal dan membuka took obat herbal dirumahnya dengan nama RUMAH HERBAL SEGER WARAS, pada saat itu terjadi transaksi penjualan obat herbal produk Pati Halia sebanyak 30 Box dengan harga Rp. 4.200.000,- selanjutnya barang dipasarkan oleh saksi TUTI sebanyak 25 Box dan terdakwa 5 Box. Pada tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB tepatnya dirumah TARSIKIN saksi menyaksikan transaksi jual beli antara terdakwa dengan TARSIKIN
dengan berbagai
produk herbal
49
diantaranya : BARLEY sebanyak 4 Box, Auxstea sebanyak 2 box, TGM sebanyak 5 box, Kacip Fatimah sebanyak 3 box, susu kambing sebanyak 6 box, dengan harga Rp.2.800.000,-, kemudian semua barang tersebut dipasarkan oleh terdakwa. Benar pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 13.30 saudara TARSIKIN
menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,- kepada
terdakwa dengan tujuan membeli produk herbal lagi, namun saat itu saksi tidak melihat terdakwa
membawa produk
barangnya, dan
menurut terdakwa kalau barang akan datang tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang ini barang belum juga diserahkan oleh terdakwa. Setiap pembelian barang ada kwitansinya termasuk pembelian terakhir kwitansinya ditandatangani oleh terdakwa
tertanggal 13
Desember 2011 disaksikan oleh saksi TUTI, TARSIKIN dan saksi sendiri. Setahu saksi setelah barang berupa produk herbal tersebut keluar dari pabrik, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada TARSIKIN akan tetapi dipasarkan sendiri dan setelah barang laku terjual, uangnya tidak diserahkan kepada suami saksi akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa
untuk kepentingan pribadinya. Terdakwa memang
menjanjikan bonus yang besar kepada TARSIKIN, bahkan suatu saat bisa berangkat umrah. Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kwitansi tanda terima uang dari saksi TARSIKIN kepada terdakwa dan foto copy surat Distributor Smart Champion International No.
50
007/001456/SCI/0709/2011 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar membujuk saksi TARSIKIN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk mengikuti penawaran terdakwa.
3) Saksi SOFIN FAIZ Bin RIDLO TAKDIR Benar saksi membenarkan Berita acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan. Benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO dan yang menjadi korbannya adalah ibu kandung saya (saksi
INDRA ARI
TAFIATUN). Kerugian yang dialami saudara saksi
INDRA ARI
TAFIATUN sebesar Rp. 8.400.000, benar berawal pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09. 00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi
INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa
mengaku
sebagai
distributor PT. Smart Champion International beralamat di Jalan Satriyan No.4-5
Malang yang bergerak
tersangka juga mengaku
distributor obat herbal,
akan mengembangkan
distributor obat
herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI saksi orang yang pertama menjadi stokist SCI di Purwokerto. Terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN akan mendapat keuntungan yang besar baik perhari, perminggu maupun perbulan kalau menjadi agen/stokist atau distributor SCI, terdakwa berusaha meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN agar mau menjadi agen/distributor. Kemudian pada tanggal 24 Oktober
51
2011 terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk menjadi agen/stokist atau distributor SCI syaratnya terlebih dahulu harus menyetorkan uang sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa memberikan
foto copy surat
Distributor
Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011. Setelah saksi INDRA ARI TAFIATUN yakin dengan penawaran terdakwa lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN
tergerak hatinya
masuk menjadi Stokist SCI namun saksi tidak berikan kartu member atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist, Setelah itu saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk smart champion internasional 60 pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan disaksikan oleh saksi sendiri dan RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang berpura-pura membawa 60 produk SCI berupa Losyen PATI HALIA, tetapi
selang waktu satu minggu
kemudian terdakwa mengambil produk tersebut dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran.
52
Kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN pernah menanyakan tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain, lalu sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu), namun
setelah itu sampai sekarang apa yang
terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati. Setahu saksi setelah barang berupa produk obat herbal tersebut dipasarkan
oleh terdakwa dan laku terjual, selanjutnya tidak
disetorkan ke ibu saksi melainkan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Ibu saksi sampai percaya kepada terdakwa karena dijanjikan kalau menjadi agen akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ibu saya adalah agen yang pertama kali dipurwokerto.
benar
saksi
membenarkan
barang
bukti
yang
diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi tanda terima uang dari ibu saksi kepada terdakwa dan foto copy surat Champion International
Distributor Smart
No. 007/001456/SCI/0709/2011
yang
dijadikan terdakwa sebagai dasar membujuk saksi TARSIKIN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk mengikuti penawaran terdakwa.
53
4) Saksi INDRA ARI TAFIATUN Benar saksi
mengerti diminta keterangan sehubungan dengan
kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri. -
benar kerugian yang
dialami saudara saksi sebesar Rp. 8.400.000,-. Berawal pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09. 00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi , terdakwa mengaku
sebagai distributor PT. Smart
Champion International beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang yang bergerak distributor obat herbal, terdakwa juga mengaku akan mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi saksi orang yang pertama menjadi stokist SCI di Purwokerto. Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mendapat keuntungan yang besar baik perhari, perminggu maupun perbulan kalau menjadi agen/stokist atau distributor SCI, terdakwa berusaha meyakinkan saksi agar mau menjadi agen/distributor. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2011 terdakwa mengatakan kepada saksi
untuk
menjadi agen/stokist atau distributor
SCI
syaratnya terlebih dahulu harus menyetorkan uang sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu untuk meyakinkan saksi, terdakwa memberikan Distributor
Smart
Champion
foto copy
International
surat No.
007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya memuat syarat –syarat menjadi agen, Pembelian stok agen, keuntungan agen, kewajiban
54
saleskewajiban distributor.-
benar setelah saksi yakin dengan
penawaran terdakwa lalu saksi tergerak hatinya masuk menjadi Stokist SCI namun saksi tidak berikan kartu member atau surat yang menerangkan saksi setelah menjadi Stokist, Setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk smart champion internasional 60 pcs yang ditandatangani oleh tersangka sendiri dan disaksikan oleh saksi sendiri SOFIN FAIZ dan RIDLO TAKDIR (suami saksi) Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi, terdakwa datang berpura-pura membawa 60 produk SCI berupa Losyen PATI HALIA,
tetapi
selang waktu satu minggu kemudian terdakwa mengambil produk tersebut dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran.-
benar kemudian terdakwa tidak pernah
menyetorkan kepada saksi dan saksi pernah menanyakan tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain, lalu sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati.
55
Setahu saksi setelah barang berupa produk obat herbal tersebut dipasarkan
oleh terdakwa dan laku terjual, selanjutnya tidak
disetorkan ke saksi melainkan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Saksi sampai percaya kepada terdakwa karena dijanjikan kalau menjadi agen akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ibu saya adalah agen yang pertama kali di Purwokerto.- benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs
yang
ditandatangani oleh terdakwa sendiri, yang pada saat itu disaksikan oleh RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta SOFIN FAIZ (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN) dan foto copy surat
Distributor Smart Champion International
No.
007/001456/SCI/0709/2011 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar membujuk saksi TARSIKIN dan saksi untuk mengikuti penawaran terdakwa.
5) Saksi RIDLO TAKDIR Saksi
mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kasus
penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi (saksi INDRA ARI TAFIATUN). Benar kerugian yang dialami saudara INDRA sebesar Rp. 8.400.000,-. Benar berawal pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09. 00 WIB
56
terdakwa berkenalan dengan saksi terdakwa mengaku
INDRA ARI TAFIATUN,
sebagai distributor PT. Smart Champion
International beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 bergerak
Malang yang
distributor obat herbal, terdakwa juga mengaku
akan
mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi saksi orang yang pertama menjadi stokist SCI di Purwokerto. Terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN akan mendapat keuntungan yang besar baik perhari, perminggu maupun perbulan kalau menjadi agen/stokist atau distributor SCI, terdakwa berusaha meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN agar mau menjadi agen/distributor. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2011 terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk menjadi agen/stokist atau distributor SCI syaratnya terlebih dahulu harus menyetorkan uang sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu untuk meyakinkan saksi terdakwa memberikan International
foto copy
surat
Distributor Smart Champion
No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya memuat
syarat-syarat menjadi agen, Pembelian stok agen, keuntungan agen, kewajiban sales kewajiban distributor. Setelah saksi INDRA ARI TAFIATUN yakin dengan penawaran terdakwa lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN
tergerak hatinya
masuk menjadi Stokist SCI namun saksi tidak berikan kartu member
57
atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist, Setelah itu saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk smart champion internasional 60 pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan disaksikan oleh saksi sendiri dan SOFIN (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN)- benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang berpura-pura membawa 60 produk SCI berupa Losyen PATI HALIA, tetapi
selang waktu satu minggu
kemudian terdakwa mengambil produk tersebut dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran.-
benar
kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN
pernah
menanyakan tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain, lalu sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu), namun
setelah itu sampai sekarang apa yang
terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati.-
benar setahu
saksi setelah barang berupa produk obat herbal tersebut dipasarkan
58
oleh terdakwa dan laku terjual, selanjutnya tidak disetorkan ke ibu saksi melainkan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Istri saksi sampai percaya kepada terdakwa karena dijanjikan kalau menjadi agen akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena istri saya adalah agen yang pertama kali di Purwokerto. Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi tanda terima uang dari istri saksi kepada terdakwa dan foto copy surat Distributor Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar membujuk saksiTARSIKIN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk mengikuti penawaran terdakwa.
b. Keterangan Terdakwa Terdakwa
mengaku bekerja sebagai distributor obat herbal dengan
macam produk : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang menjadi agen obat herbal melalui terdakwa adalah saudara TARSIKIN dan saudara INDRA ARI TAFIATUN. Kedua orang tersebut tertarik menjadi agen bermula pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul
59
09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi INDRA ARI TAFIATUN dirumahnya yang beralamat di kelurahan Berkoh RT 05 RW 01
Kec.
Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah berkenalan terdakwa menawarkan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk menjadi agen produk herbal, akhirnya saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik . Selanjutnya pada tanggal 24 - 25 - Oktober sekitar pukul 10.00 WIB saksi INDRA ARI TAFIATUN
menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.
8.400.000,- untuk pembelian obat herbal. Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar 13.30 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi TARSIKIN,
lalu terdakwa menawarkan saksi TARSIKIN
untuk menjadi agen obat herbal akhirnya saksi TARSIKIN mau dan menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal, lalu membuka toko obat dirumahnya dengan nama RUMAH HERBAL SEGER WARAS, saat itu terjadi transaksi penjualan obat herbal produk PATI HALIA sebanyak 30 box dengan harga Rp.4.200.000.selanjutnya
barang dipasarkan saudara
TUTI sebanyak 25 box dan terdakwa 5 box. Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian produk Pati halia, TGM Smart, susu kambing dan kacip fatimah masing-masing 5 dus jadi jumlahnya 20, untuk meyakinkan saksi TARSIKIN selang waktu satu hari kemudian terdakwa menyerahkan produk yang dimaksud.
60
Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,- dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011 dengan tujuan membeli produk herbal lagi dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN barang akan datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. Tidak mempunyai kartu atau surat atau sejenisnya yang mnenyatakan terdakwa adalah sebagai distributor, karena terdakwa adalah distributor lepas yang sifatnya hanya membeli produk. Menjanjikan
adanya
keuntungan yang besar kepada saksi TARSIKIN adan saksi INDRA yaitu sebesar Rp. 10.200.000,- apabila produk laku terjual, 26 namun kenyataannya yang menjalankan pemasaran atau menjual produk tersebut adalah terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap terdakwa menerima uang dari saksi TARSIKIN dan saksi INDRA selalu dilengkapi dengan kwitansi yang terdakwa tanda tangan sendiri. Pihak PT. SMART CHAMPION INTERNATIONAL (PT.SCI) beralamat Ruko Griya Asri Blok B1 N0.17-18 Jalan Tole Iskandar Depok bukan beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang seperti yang akui terdakwa dan terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau distributor PT. SCI
61
serta tidak ada hubungan kerjasama atau perjanjian apapun dengan terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama secara berlanjut, pertama kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan kedua kepada saksi TARSIKIN dan akibat perbuatan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN dirugikan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi TARSIKIN dirugikan sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani terdakwa dan foto copy surat Distributor Smart Champion International.
c. Barang Bukti Selain bukti saksi,
dan alat bukti lainnya Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO; - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO;
62
4. Tuntutan Penuntut Umum Berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta hukuk yang terungkap di dalam persidangan maka Jaksa Penuntut umum berdasarkan Tuntutan Pidana tanggal 29 Maret 2012 Nomor Register Perkara ; PDM -27/EPP.2/.03/2012 dan dibacakan di persidangan pada tanggal tersebut diatas yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1) Menyatakan terdakwa BIMO SUYONO PRAYOGO bin DUL SAMIN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana di atur dalam dakwaan pertama Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMO SUYONO PRAYOGO bin DUL SAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO; -
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.400.000,(delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
63
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000, (seribu rupiah); 5. Putusan a. Pertimbangan Hakim Terdakwa diajukan dipersidangan oleh
Penuntut Umum dengan
Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan ke Satu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) yang mengandung unsur unsur sebagai berikut : a) Barang Siapa ; b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum c) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; d) Sebagai Perbuatan berlanjut
64
Ad. a. Unsur “Barang Siapa” : Rumusan “ BARANG SIAPA” dalam Undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “Barang Siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah siapa saja, setiap orang sebagai pelaku tindak pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatanperbuatan yang dilakukan (yang didakwakan kepadanya). Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama BIMO SUYONO PRAYUGO Bin DUL SAMIN dengan identitas lengkap sebagaimaa tersebut dalam surat dakwaan yang saat ditanyakan oleh Ketua sidang, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa
dan
berdasarkan
keterangan
saksi-saksi
dipersidangan
terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang mampu
bertanggung
jawab
atas
perbuatan
yang
dilakukanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa BIMO SUYONO PRAYUGO Bin DUL SAMIN, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.
Ad. b. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;, Arti “melawan hukum” menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM ialah peruatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam
65
pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan, bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan menurut pendapat HOGE RAAD, cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu
telah
melaksanakan
perbuatan
menyerahkan
suatu
benda,
mengadakan perikatan uatang atau meniadakan suatu piutang seperti dikehendaki oleh pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. Di dalam doktrin menguntungkan itu telah diartikan sebagai “ setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dapat dicapai orang dibidang ekonomi dan di dalam yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan. Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa terungkap : 1) Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,(delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, yang pada saat itu disaksikan oleh
RIDLO
TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta SOFIN FAIZ (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN).
66
2) Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang kerumah saksi INDRA ARI TAFIATUN berpura-pura membawa 60 (enam puluh) produk SCI berupa Lotion PATI HALIA, tetapi
selang waktu satu minggu kemudian terdakwa
mengambil produk tersebut kembali dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran. 3) Kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN pernah menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), namun
setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa
janjikan tersebut tidak pernah ditepati dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. 4) Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011 dengan peruntukkan pembelian produk herbal lagi dan terdakwa
67
meyakinkan saksi TARSIKIN dengan menjanjikan barang akan datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; “ terpenuhi.
Ad. c. Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu
muslihat,
ataupun
rangkaian
kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ Menurut almarhum Profesor SATAUCHID KARTANEGARA yang dimaksud tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada
orang
yang
digerakkan,
seolah-olah
keadaannya
sesuai
kebenarannya. HOGERAAD telah memutuskan “ tipu daya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan menurut HOGE RAAD “ dapat dikatakan terdapat suatau susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya
68
adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian. Yang dimaksud penyerahan sebagaimana dalam unsur Pasal 378 KUHP itu disyaratkan bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain terdapat persesuaian dan keterangan terdakwa terungkap fakta : 1) Pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi
INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa
mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 bergerak
Malang yang
dibidang obat herbal, terdakwa juga mengaku
mengembangkan
akan
distributor obat herbal di Purwokerto dan
terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. 2) Terdakwa TAFIATUN
juga
menjelaskan
kepada
saksi
INDRA
ARI
produksinya diantaranya adalah : obat herbal PATI
HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi
69
sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan -
Bahwa setelah saksi INDRA ARI TAFIATUN mendengar
penjelasan terdakwa yang menjanjikan keuntungan besar maka saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik dan merasa yakin dengan penawaran terdakwa, lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN tergerak hatinya masuk menjadi Stokist atau agen SCI, namun saksi tidak diberikan kartu member atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist atau. Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, yang pada saat itu disaksikan oleh RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta SOFIN FAIZ (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN). 3) Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang kerumah saksi INDRA
70
ARI TAFIATUN berpura-pura membawa 60 (enam puluh) produk SCI berupa Lotion PATI HALIA,
tetapi
selang waktu satu
minggu kemudian terdakwa mengambil produk tersebut kembali dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran.•Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN
pernah
menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus
riburupiah), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati. 4) Kemudian sekitar tanggal 7 Nopember 2012 terdakwa juga mengaku sebagai distributor obat herbal kepada saksi TARSIKIN dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH
untuk menjaga kesehatan bagian
dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan
71
ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar. 5) Mendengar
penawaran
terdakwa
tersebut
membuat
saksi
TARSIKIN tertarik dan menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal, lalu saksi TARSIKIN langsung membuka toko obat herbal dirumahnya dengan nama “RUMAH HERBAL SEGER WARAS”. 6) Pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi TARSIKIN diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan peruntukkan
pembelian
produk Pati Halia 30 (tiga puluh) dus, lalu saksi TARSIKIN menyerahkan uang yang dimaksud dan dua hari berikutnya terdakwa menyerahkan produk tersebut. 7) Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian produk Pati halia, TGM Smart, susu kambing dan kacip fatimah masing-masing 5 (lima) dus jadi jumlahnya 20 (dua puluh) dus, untuk meyakinkan saksi TARSIKIN selang waktu satu hari kemudian terdakwa menyerahkan produk yang dimaksud. 8) Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar
72
Rp.4.600.000,-
(empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada
terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011 dengan peruntukkan pembelian produk herbal lagi dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan menjanjikan barang akan datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. 9) Pihak PT. SMART CHAMPION INTERNATIONAL (PT.SCI) beralamat Ruko Griya Asri Blok B1 N0.17-18 Jalan Tole Iskandar Depok bukan beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang seperti yang akui terdakwa dan PT SCI memberikan surat keterangan bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau distributor PT. SCI serta tidak ada hubungan kerjasama atau perjanjian apapun dengan terdakwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.
73
Ad. d. Unsur “ Perbuatan Berlanjut “ Perbuatan berlanjut sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Baik Ilmu Pengetahuan maupun Praktek telah mengajarkan bahwa dalam menentukan adanya “ Perbuatan Berlanjut” adalah sebagai berikut :•Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lainnya tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menrus berjalan bertahun-tahun.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap fakta: 1) Pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi
INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa
mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 bergerak
Malang yang
dibidang obat herbal, terdakwa juga mengaku
mengembangkan
akan
distributor obat herbal di Purwokerto dan
terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto.
74
2) Terdakwa TAFIATUN
juga
menjelaskan
kepada
saksi
INDRA
ARI
produksinya diantaranya adalah : obat herbal PATI
HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh serta terdakwa menjelaskan dengan menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion Bahwa kemudian sekitar tanggal 7 Nopember 2012 terdakwa juga mengaku sebagai distributor obat herbal kepada saksi TARSIKIN dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan penyakit, KACIP FATIMAH
sebagai penyembuh segala
untuk menjaga kesehatan bagian
dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar
kalau menjadi agen, terdakwa menjelaskan
75
sambil menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya memuat : a) Syarat –syarat menjadi agen, Pembelian stok agen, a. menyiapkan sales minimal 10 orang, stock barang untuk sales : 60 pcs, harga jual Rp. 150.000-/pcs, Harga agen Rp. 140.000,-/ pcs, Sehingga laba agen adalah sebesar Rp. 10.000,-/pcs, 3.Pembelian stock agen Rp. 140.000,- x 60 pcs yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- , 4.keuntungan agen, untuk 1 sales : Rp.10.000x 60 pcs = Rp 600.000,-, 5 % omset sales = 5 % x 60 x Rp. 140.000,-, 1sales
= Rp. 420.000,- Jumlahnya
Rp.
600.000,- + Rp. 420.000,- = Rp 1.020.000,b) Untuk 10 sales dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.200.000,3) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama secara berlanjut, pertama kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan kedua kepada saksi TARSIKIN yang waktunya berdekatan dan akibat perbuatan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN dirugikan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi TARSIKIN dirugikan sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan
rangkaian
perbuatan
yang
melawan
hukum
untuk
76
kepentingan terdakwa. berdasarkan fakta-fakta diatas unsur sebagai unsur“ Perbuatan berlanjut” telah terpenuhi; Menurut ilmu hukum pidana tujuan pemidanaan itu bukan sematamata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP. Agar
putusan
pemidaan
memenuhi
rasa
keadilan
sebelum
menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP.
77
Hal-hal yang memberatkan 1) Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi TARSIKIN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN. 2) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya Hal-hal yang meringankan : 1) Terdakwa Belum pernah dihukum. 2) Terdakwa terus terang dan tidak mempersulit dalam persidangan. 3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban
b. Amar Putusan 1) Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan 5) Memerintahkan barang bukti : - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO;
78
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh BIMO SUYONO PRAYOGO yang dirampas untuk dimusnahkan ; 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000 (Seribu rupiah); B.
Pembahasan 1.
Penilaian Hakim Terhadap Kekuatan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Marketing
pada
Putusan
Modus Operandi Multi Level Pengadilan
Nomor
:
38/
Pid.B/2012/PN.Pwt. Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, demikian yang sering dikatakan orang, oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan "sistem negatif" (negatief wettelijk bewijsleer), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil. Sistem negatif merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harusiah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: a.
Alat bukti yang cukup dan
b.
Keyakinan hakim.
Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim
79
sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (materiele waarheid). Terdapat berbagai kelemahan suatu pembuktian di dalam persidangan al ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
Faktor sistem adversarial, yang memberikan hak seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan, saling rnembantah, dan saling mengajukan argumennya masingmasing. Karena menggunakan sistem adversarial, fungsi hakim pasif saja dalam acara perdata, hakim tidak bolek aktif seperti dalam sistem inkuisitorial. Pada prinsipnya, hakim perdata tidak boleh memutuskan melebihi dari hanya yang dikemukakan dan diminta oleh para pihak yang berperkara, dan harus memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada sekalipun hakim menyangsikan kebenaran dari pembuktian tersebut. Sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan sistem pencarian keadilan Melalui pemakaian metode ilmiah dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. Bahkan, di mana-mana masih banyak hambatan untuk secara langsung menerima alat bukti sainstifik di pengadilan. Hal ini terjadi dalam sistem pembuktian pidana, teriebih lagi dalam sistem pembuktian perdata.38
Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syaratsyarat sebagai berikut: a.
38
Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 496.
80
b.
c. d.
Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu). Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.39
Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi multi level marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt maka harus melihat jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri dari : a. b. c. d. e.
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa
Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah : "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri". Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 39
Ibid.
81
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Berdasarkan keterangan para saksi dapat diketahui bahwa, terdakwa mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 Malang yang bergerak dibidang obat herbal, terdakwa juga mengaku akan mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. Saksi INDRA ARI TAFIATUN
menyatakan bahwa, terdakwa
menerangkan kepada saksi mengenai produksinya diantaranya adalah : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH
untuk
menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh serta terdakwa menjelaskan dengan menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011. Berdasarkan keterangan sanksi Sofin Faiz Bin Ridlo Takdir bahwa: Saksi INDRA ARI TAFIATUN mendengar penjelasan terdakwa yang menjanjikan keuntungan besar maka saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik dan merasa yakin dengan penawaran terdakwa, lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN tergerak hatinya masuk menjadi Stokist atau agen SCI, namun saksi tidak diberikan kartu member atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist atau. Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa
82
saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
Pernyataan tersebut terlihat bahwa, memang pada saat proses penawaran korban yaitu INDRA ARI TAFIATUN yang juga sebagai saksi, juga disaksikan oleh Sofin Faiz Bin Ridlo Takdir yang merupakan ibu kandung korban. Hal ini memberian keuntungan pada korban karena adanya saksi yang melihat dan mendengar langsung. Selain itu Ridlo Takdir menyatakan pula bahwa: Terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN akan mendapat keuntungan yang besar baik perhari, perminggu maupun perbulan kalau menjadi agen/stokist atau distributor SCI, terdakwa berusaha meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN agar mau menjadi agen/distributor. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2011 terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk menjadi agen/stokist atau distributor SCI syaratnya terlebih dahulu harus menyetorkan uang sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu untuk meyakinkan saksi terdakwa memberikan foto copy surat Distributor Smart Champion International No. 007/001456/SCI/0709/2011 yang isinya memuat syarat–syarat menjadi agen, Pembelian stok agen, keuntungan agen, kewajiban sales kewajiban distributor.
Ridlo Takdir yang merupakan suami korban juga menyaksikan adanya penawaran serta pembayaran tersebut. Berdasarkan kedua saksi maka unsur keharusan alat buksti saksi terlihat jelas disana dimana para saksi mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu perbuaatan pidana tersebut. Pada kasus tersebut, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge, berdasarkan pernyataan-pernyataan saksi,
83
terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan. Pada alat bukti lainnya yaitu keterangan terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa: Setelah berkenalan terdakwa menawarkan saksi INDRA ARI TAFIATUN untuk menjadi agen produk herbal, akhirnya saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik. Selanjutnya pada tanggal 24 - 25 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.400.000,- untuk pembelian obat herbal. Terdakwa juga mengakui bahwa, terdakwa tidak mempunyai kartu atau surat atau sejenisnya yang menyatakan terdakwa adalah sebagai distributor, karena terdakwa adalah distributor lepas yang sifatnya hanya membeli produk. Menjanjikan adanya keuntungan yang besar kepada saksi TARSIKIN adan saksi INDRA
yaitu sebesar Rp. 10.200.000,- apabila
produk laku terjual, 26 namun kenyataannya yang menjalankan pemasaran atau menjual produk tersebut adalah terdakwa sendiri dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kebutuhan hidup seharihari. Setiap terdakwa menerima uang dari saksi TARSIKIN dan saksi INDRA selalu dilengkapi dengan kwitansi yang terdakwa tandatngan sendiri. Pihak PT. SMART CHAMPION INTERNATIONAL (PT.SCI) beralamat Ruko Griya Asri Blok B1 N0.17-18 Jalan Tole Iskandar Depok bukan beralamat di Jalan Satriyan No.4-5
Malang seperti yang akui
terdakwa dan terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau distributor PT. SCI serta tidak ada hubungan kerjasama atau perjanjian apapun dengan terdakwa.
84
Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan diperlukan beberapa alat sebagai landasan berpijak, antara lain : 1) 2)
3)
4)
Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sebagai asas kedua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang : a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa; b) Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa; c) Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan :"keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Pasal 189 ayat (40) KUHP berbunyi : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.40
Terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatan yang dilakukan terdkwa yaitu, terdakwa tidak mempunyai kartu atau surat atau sejenisnya yang menyatakan terdakwa adalah sebagai distributor, selain itu terhadap kedua korbannya. Terdakwa tanpa kewenangan me menawarkan saksi INDRA ARI TAFIATUN 40
untuk menjadi
M.Yahya Harahap, Op cit., hal. 299-300.
agen produk herbal, akhirnya saksi
85
INDRA ARI TAFIATUN tertarik. Selanjutnya pada tanggal 24 - 25 Oktober
sekitar pukul 10.00 WIB saksi INDRA ARI TAFIATUN
menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.400.000,- untuk pembelian obat herbal. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, dapat diketahui pula tindakan terdakwa dilakukan secara berlanjut. Hal ini dilihat dari adanya dua korban dari perbuatan terdakwa. Korban selanjutnya selain INDRA ARI TAFIATUN ialah Tarsikin. Tarsikin menyatakan bahwa: Penawaran terdakwa tersebut membuat saksi TARSIKIN tertarik dan menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal, lalu saksi TARSIKIN langsung membuka toko obat herbal dirumahnya dengan nama “RUMAH HERBAL SEGER WARAS”. Pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi TARSIKIN diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan peruntukkan pembelian produk Pati Halia 30 (tiga puluh) dus, lalu saksi TARSIKIN menyerahkan uang yang dimaksud dan dua hari berikutnya terdakwa menyerahkan produk tersebut. Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian produk Pati halia, TGM Smart, susu kambing dan kacip fatimah masing-masing 5 (lima) dus jadi jumlahnya 20 (dua puluh) dus, untuk meyakinkan saksi TARSIKIN selang waktu satu hari kemudian terdakwa menyerahkan produk yang dimaksud. Saksi Tuti Winarti juga menyatakan bahwa: Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar 13.30 WIB dirumah TARSIKIN saksi mengenalkan terdakwa kepada TARSIKIN, setelah pembicaraan mereka berdua pada akhirnya saudara TARSIKIN menyanggupi untuk menjadi agen obat herbal dan membuka took obat herbal dirumahnya dengan nama RUMAH HERBAL SEGER WARAS, pada saat itu terjadi transaksi penjualan obat herbal produk Pati Halia sebanyak 30 Box dengan harga Rp. 4.200.000,- selanjutnya barang dipasarkan oleh saksi sebanyak 25 Box dan terdakwa 5 Box. Setiap pembelian barang ada kwitansinya termasuk pembelian terakhir kwitansinya ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 13 Desember 2011 disaksikan oleh saksi TUTI.
86
Berdasarkan kedua kesaksian tersebut, terlihat adanya gambaran fakta hukum bahwa, terdakwa melakukan penawaran terhadap saksi Tarsikin diketahui oleh Saksi Tuti. Selain itu Saksi Tuti pula lah yang mengenalkan pada terdakwa. H.P Panggabean menyatakan bahwa : Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan Hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut Hakim dapat menerima pengajuan alat bukti dari pihak berperkara di dalam hal Hakim berpendapat tidak ada relevansi alat bukti tersebut, Hakim berhak menolak pengajuan bukti tersebut.41 Hakim dalam hal ini harus memilah dan memilih alat-alat bukti mana yang harus dipergunakan dan bagaimana korelasi alat bukti tersebut dengan pembuktian yang sedang dilakukan. Berdasarkan sinkronisasi dan relevansi pernyataan saksi dan pengakuan terdakwa maka petunjuk bagi hakim untuk berpraduga, mengapa terdakwaa tidak memiliki kewenangan, tidak bekerja di PT. SMART CHAMPION INTERNATIONAL (PT.SCI), menawarkan suatu kerjasama berformat multi level marketing. Dalam hal ni terlihat jelas adanya niatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Dalam ayat (1) yang diartikan dengan petunjuk adalah : "Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". 41
H.P. Panggabean, 2012, Hukum Pembuktian (Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia), Alumni, Bandung, hal. 100.
87
Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah : 1) 2) 3)
Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi; Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu lama lain dengan kejahatan yang terjadi; Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.42
Ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa, terdapat beberapa alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt yaitu keterangan saksi sebanyak 5 orang saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.
42
Andi Hamzah, 2002, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 263.
88
2.
Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Operandi Multi Level Marketing Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. Modus penipuan skema piramida berkedok bisnis penjualan langsung
atau multi level marketing (MLM) kembali marak belakangan ini dan meminta korban yang tidak sedikit.Saat ini model modus dan polanya telah diubah dengan konsep terbaru yang sangat mirip sekali dengan bisnis MLM. Skema piramida sendiri merupakan praktik perputaran uang yang dikumpulkan dari hasil partisipasi orang-orang yang bergabung, untuk dibayarkan kembali kepada orang yang merekrutnya.Menurut Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Helmy Attamimi kegiatan ini seringkali dikamuflasekan sebagai kegiatan MLM dengan janji untung besar dalam waktu singkat.43 Terdakwa diajukan dipersidangan oleh
Penuntut Umum dengan
Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua perbuatan pidana ini merupakan dua perbuatan yang saling berdekatan, namun cukup berbeda. Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan ke Satu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1). 43
NN, Waspadai Penipuan Berkedok MLM Kembali Marak, http://www.apli.or.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=146:waspadaipe..
89
Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) yang mengandung unsur unsur sebagai berikut : a)
Barang Siapa ;
b)
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
c)
Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
d)
Sebagai Perbuatan berlanjut
Pada unsur barang siapa merujuk pada setiap orang selaku subyek hukum yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang mengacu pada manusia sebagai subjek hukum. Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak dan kewajiban (subyek) di dalam hukum. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikan sebagai manusia (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Manusia (naturlijkpersoon) sebagai subyek hukum. Pada kategori orang, maka harus memenuhi unsur mampu Bertanggung jawab. Dalam tindak pidana pornografi yang dapat dikualifikasikan sebagai orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
90
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu apabila subjek hukum tersebut adalah orang maka ia harus dapat bertanggung jawab dalam arti tidak cacat, atau alasan lainnya tidak ada alasan pemaaf. Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama BIMO SUYONO PRAYUGO Bin DUL SAMIN dengan identitas lengkap sebagaimaa tersebut dalam surat dakwaan yang saat ditanyakan oleh Ketua sidang, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa BIMO SUYONO PRAYUGO Bin DUL SAMIN, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) memiliki unsur subjektif yaitu : a. b. c.
Dengan maksud atau met het oogmerk Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum atau wederrechtelijk
Pada Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt, ketiga unsur tersebut dijadikan satu kesatuan unsur yaitu, unsur “ Dengan maksud
91
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Salah satu unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno44 adalah : Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari: a. b. c.
44
Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan
Moeljatno, Op cit., hal. 70
92
d. e.
f.
dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang. Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263). Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.45
Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas.
45
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 31-32.
93
Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Di dalam doktrin menguntungkan itu telah diartikan sebagai “ setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dapat dicapai orang dibidang ekonomi dan di dalam yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan. Berdasarkan fakta dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa terungkap Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, yang pada saat itu disaksikan oleh
RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta
SOFIN FAIZ (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN). Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang kerumah saksi INDRA ARI TAFIATUN berpura-pura membawa 60 (enam puluh) produk SCI berupa Lotion PATI HALIA, tetapi selang waktu satu minggu kemudian terdakwa mengambil
94
produk tersebut kembali dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran. Kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN pernah menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lainlain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. Pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, atas permintaan terdakwa saksi TARSIKIN menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,-
(empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tertanggal 13-12-2011 dengan peruntukkan pembelian produk herbal lagi dan terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan menjanjikan barang akan datang pada tanggal 2 Januari 2012, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan produk yang dimaksud kepada saksi TARSIKIN melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terlihat bahwa ada upaya terdakwa dalam menguntungkan diri dengan cara memperoleh uang, dengan cara melanggar hukum yaitu berkata bohong dengan menawarkan
95
keuntungan kepada korban-korbannya. Perbuatan terdakwa ialah berbohong, dan ingkar terhadap apa yang dikatakan, sehingga dapat dikatakan melawan hukum dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dilarang undang-undang dan merugikan korban. Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat. Berdasarkan hal
96
tersebut maka jelas bahwa, unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; “ terpenuhi dengan alat bukti saksi dan juga pengakuan terdakwa. Unsur lainnya yang harus dibuktikan oleh hakim ialah unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian
kebohongan,
menggerakkan
orang
lain
untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang . Moeljatno menyatakan bahwa : Unsur memakai nama palsu yaitu pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan berupa perbuatan bersifat menipu. Unsur menyerahkan suatu benda juga harus dibuktikan dalam tindak pidana penipuan. Menyerahkan benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keprcayaan terhadap orang lain.46 Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain terdapat persesuaian dan keterangan terdakwa terungkap fakta pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa
mengaku
sebagai distributor PT.
Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5 46
Ibid, hal. 71
97
Malang yang bergerak dibidang obat herbal, terdakwa juga mengaku akan mengembangkan
distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa
mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. Berdasarkan keterangan saksi juga pengakuan terdakwa didapatkan bahwa, Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN produksinya diantaranya adalah : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH
untuk menjaga kesehatan bagian dalam
kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan -
Bahwa setelah saksi INDRA ARI TAFIATUN
mendengar penjelasan terdakwa yang menjanjikan keuntungan besar maka saksi INDRA ARI TAFIATUN tertarik dan merasa yakin dengan penawaran terdakwa, lalu saksi INDRA ARI TAFIATUN tergerak hatinya masuk menjadi Stokist atau agen
SCI, namun saksi tidak diberikan kartu
member atau surat yang menerangkan saksi INDRA ARI TAFIATUN telah menjadi Stokist atau. Pada tanggal 24 Oktober 2011 atas permintaan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi tertanggal 24-10-2011 untuk pembayaran Stok Produk Smart Champion Internasional (SCI) sebanyak 60 (enam puluh) pcs yang
98
ditandatangani oleh terdakwa sendiri, yang pada saat itu disaksikan oleh RIDLO TAKDIR (suami saksi INDRA ARI TAFIATUN) serta SOFIN FAIZ (anak saksi INDRA ARI TAFIATUN). Dalam hal ini terjadi apa yang disebut sebagai perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata bewegen dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan
apapun
tentang
istilah
bewegen.
Menggerakkan
dapat
didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat
bentuknya
secara
konkrit
bila
dihubungkan
dengan
cara
melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Hal ini juga terlihat dari adanya fakta bahwa terdakwa bukan karyawan atau agen di Smart Champion Internasional (SCI). Dalam unsur menggerakan dengan tipu muslihat juga terlihat pada fakta tanggal 7 Nopember 2012 terdakwa juga mengaku sebagai distributor obat herbal kepada saksi
TARSIKIN dan terdakwa meyakinkan saksi
TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak
99
dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH untuk menjaga kesehatan bagian dalam kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA ARI TAFIATUN, lalu pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa datang kerumah saksi INDRA ARI TAFIATUN berpura-pura membawa 60 (enam puluh) produk SCI berupa Lotion PATI HALIA, tetapi selang waktu satu minggu kemudian terdakwa mengambil produk tersebut kembali dengan alasan agar dapat diuangkan maksimal tiga minggu dari pembayaran. Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan produk tersebut kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan saksi INDRA ARI TAFIATUN pernah menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab “ belum ada yang laku”, ada kendala sales mogok dan lain-lain. Kemudian sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa meyakinkan saksi INDRA ARI TAFIATUN dengan membayar sejumlah 4 (empat) pcs Pati halia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), namun setelah itu sampai sekarang apa yang terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ditepati.
100
Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan. Menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Oleh karena itu berdasarkan perbuatan terdakwa dan fakta hukum di dalam persidangan, maka memenuhi unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian
kebohongan,
menggerakkan
orang
lain
untuk
101
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, ada niat awal terdakwa dalam melakukan penipuan yaitu menggunakan identitas palsu guna mengelabuhi para korbannya. Dalam hal ini jelas terlihat ada upaya tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dari terdakwa bukan melarikan barang korban. Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan, dikatakan bahwa : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” . Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,- “. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa di dalam penipuan, adanya unsur melawan Hukum yang dilakukan oleh si pelaku untuk memiliki suatu Benda yang bukan merupakan Hak nya. misalnya dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, adanya bujukan / rayuan atau rangkaian kebohongan. sehingga menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya.
102
Dalam penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum / bukan karena perbuatan yang tidak sah, melainkan karena suatu perbuatan yang sah. Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut dan didukung oleh fakta-fakta persidangan, maka hakim mengenyampingkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim memilih Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini bukan hanya penipuan
dalam Pasal 378
KUHP yang harus dibuktikan, tetapi juga pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan
berlanjut
merupakan
gabungan
daripada
beberapa
perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku
103
dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang dari C. Djisman Samosir, mengemukakan : "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan mi dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dun sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".47 Jadi, ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, oleh penulis diatas bahwa hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.
47
P.A.F. Lamintang Jan C. Djisman Samosir., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2002, hal. 48- 49.
104
Menurut
rumusan
Pasal
64
ayat
I
KUHP
karena
adanya
keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Jadi beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, ada beberapa komentar : "... Berkatalah Profesor Simons, antara lain sebagai berikut : Menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain".48 Berdasarkan pandangan Prof. Simons terhadap rumusan Pasal 64 ayat I KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa Pasal 64 ayat I KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan. Pendapat serupa dengan diatas, yaitu yang oleh Prof. van Hattum, katakan : “Bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dan hal mana mempunyai 48
hal. 697.
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinai Baru, Bandung, 2006,
105
arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga locus delicti, kadaluarsa dan keturutsertaan". Berdasarkan hal tersebut, bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan itu hanya diancam satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagai satu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undang-undang. Ini merupakan kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut dalam KUHP, sehingga nampaknya
pembuat
undang-undang
cenderung
menyerahkan
pemecahannya pada praktek. Sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau MvT, dikemukakan di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan. Selain itu juga untuk membuat keputusankeputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda". Demikianlah
gambaran
dalam
memorie
penjelasan
mengenai
perbuatan berlanjut. Apakah gambaran dalam memorie penjelasan tersebut sudah dapat memberikan penegasan mengenai ukuran-ukuran dari perbuatan
106
berlanjut yaitu beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan dan karena itu hanya diancam satu hukuman. Dalam menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, dalam bukunya mengatakan bahwa, ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah : a. b. c.
Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention); Delik-delik yang terjadi itu sejenis; Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."49
Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang berbedabeda, maka dikenakan adalah ketentuan yang termuat ancaman pidana pokok yang terberat. Pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berkenalan dengan saksi INDRA ARI TAFIATUN, terdakwa mengaku sebagai distributor PT. Smart Champion International (PT.SCI) beralamat di Jalan Satriyan No.4-5
Malang yang bergerak
dibidang obat herbal,
terdakwa juga mengaku akan mengembangkan distributor obat herbal di Purwokerto dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi INDRA ARI TAFIATUN orang yang pertama menjadi stokist SCI atau agen di Purwokerto. Berdasarkan keterangan saksi Tarsikin, saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan September 2011 dikenalkan oleh saudari TUTI ditempat kos 49
E.Y. Kanter dan S R Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2002, hal. 396.
107
saksi.
Kemudian sekitar tanggal 7 Nopember 2011 terdakwa mengaku
sebagai distributor obat herbal kepada saksi
TARSIKIN dan terdakwa
meyakinkan saksi TARSIKIN untuk menjadi agen yang bertugas memasarkan / menjual produk antara lain : obat herbal PATI HALIA, (obat untuk membakar lemak dan melangsingkan perut /lotion pelangsing), TGM SMART untuk meningkatkan regenerasi sel dan sebagai penyembuh segala penyakit, KACIP FATIMAH
untuk menjaga kesehatan bagian dalam
kewanitaan, BARLEY untuk menjaga dan membersihkan ginjal, SUSU KAMBING untuk menetralkan asam lambung dan AOX TEA SENCHA anti oksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh, terdakwa meyakinkan saksi TARSIKIN dengan keuntungan yang sangat besar kalau menjadi agen, terdakwa menjelaskan sambil menunjukkan foto copy surat Distributor Smart Champion International. Pada tanggal 14 Nopember 2011 saksi TARSIKIN diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan peruntukkan pembelian produk Pati Halia 30 (tiga puluh) dus, lalu saksi TARSIKIN menyerahkan uang yang dimaksud dan dua hari berikutnya terdakwa menyerahkan produk tersebut. Pada tanggal 28 Nopember 2011 atas permintaan terdakwa,saksi TARSIKIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama secara berlanjut, pertama kepada saksi INDRA ARI TAFIATUN dan kedua kepada
108
saksi TARSIKIN yang waktunya berdekatan dan akibat perbuatan terdakwa saksi INDRA ARI TAFIATUN dirugikan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi TARSIKIN dirugikan sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa dalam hal ini ialah perbuatan yang sama atau sama macamnya. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lainnya tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun. Perbuatan pertama terdakwa lakukan pada bulan Oktober, sedangkan perbuatan kedua dilakukan pada bulan Nopember dengan modus operandi yang sama yaitu menawarkan keagenan Multi Level Marketing produk kesehatan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk kepentingan terdakwa. berdasarkan fakta –fakta diatas unsur sebagai unsur“ Perbuatan berlanjut”telah terpenuhi. Berdasar uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa, pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt mendasarkan pada dakwaan ke Satu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) dengan dibuktikan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterkaitan alat bukti keterangan saksi membuktikan adanya unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian
kebohongan,
menggerakkan
orang
lain
untuk
109
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
Kemudian alat bukti keterangan terdakwa
membuktikan terpenuhnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian maka unsur Pasal 183 KUHAP mengenai minimal alat bukti telah terpenuhi.
110
BAB V PENUTUP
A.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1.
Alat bukti yang digunakan hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui
modus operandi Multi Level Marketing dalam
Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt antara lain keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam hal ini mengutamakan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun hakim menilai kedua alat bukti ini memiliki relevansi yang erat dalam membuktikan perbuatan terdakwa. 2.
Pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level
Marketing
dalam
Putusan
Pengadilan
Nomor
:
38/
Pid.B/2012/PN.Pwt dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
111
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Kemudian alat bukti keterangan terdakwa membuktikan terpenuhnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. B.
Saran Sebaiknya Pasal 64 ayat (1) KUHP dijadikan hakim dalam memperberat
hukuman terdakwa.
112
DAFTAR PUSTAKA
Literatur Asshidiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika. Jakarta. Dewi, Gemala. et al. 2003. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Prenada Media. Jakarta. Faisol, Muhammad. 2003. MLM Ideal Antara Konsep dan Strategi. Bahana Mandiri Sentosa. Jakarta. Fuady, Munir. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Citra Adtya Bakti. Bandung. Hamzah, Andi. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika. Jakarta. Harefa, Andreas. 1994. Multi level marketing. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. ------------------------. 2007. Menapaki Jalan DS–MLM: Praktik. Pesona. dan Kiat Berbisnis Direct selling dan Multi level marketing. Gradien Books. Yogyakarta Ibrahim, Jhonny. 2007. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Cetakan Ketiga. Banyumedia Publishing. Lamintang, P.A.F. dan C. Djasman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Tarsito. Bandung. Lamintang, PAF. 2009. Delik-Delik Khusus. Bandung : Sinar Baru. Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Sinar Grafika. Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Panggabean, H.P. 2012. Hukum Pembuktian (Teori Praktek dan Yurisprudensi Indonesia). Alumni. Bandung.
113
Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Santoso, Benny. 2003. All About MLM (Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya). Penerbit Andi. Yogyakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soesilo, R. 2002. Hukum Acara Pidana. Politeia. Bogor. Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia. Pustaka Setia. Jakarta. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana -------------,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana --------------,Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 13/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Sumber Lainnya Andrianto, Aris. Korban Multi level marketing Datangi Polisi. http://www.tempo.co/read/news/2009/01/07/058154219/KorbanMulti-Level-Marketing-Datangi-Polisi diakses pada tanggal 10 Maret 2013. NN. MLM Haji Rawan Penipuan. http://www.iphi.web.id/2013/01/23/mlmhaji-rawan-penipuan/. diakses pada tanggal 24 April 2013. Supriadin, Jaya. Penipuan Berkedok MLM Kembali Makan Korban. http://www.tempo.co/read/news/2012/02/21/089385410/PenipuanBerkedok-MLM-Kembali-Makan-Korban diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
