PN

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

LEGAL ACTIONS VERZET AGAINTS EXECUTION CONFISCATION IN CIVIL CASE AT DISTRICT COURT SEMARANG (CASE STUDY COURT DECISION NO. 152/Pdt.Plw/2006/PN.SMG)

Ahmad Nurhuda, R. Benny Riyanto*), Marjo

ABSTRACT

Plaintiff fears that the defendant would transfer the objects that result in execution cases can not be implemented because the object does not exist to make plaintiffs laying sequestration, but the problem is what if the object that is placed arresting turns of a third party. The purpose of this research is to find out how a third-party opposition procedure (Derden verzet) in the examination of civil cases in the District Court of Semarang and submission of the third party against Sita execution in Relation to Delay Execution. Method of approach used in this research, according to the type of research that studies the normative legal (juridical normative), it can be used more than one approach. Based on this research, that the data provided by the plaintiff must be able to be verified, but in this case the judge error in relying only on data provided by the plaintiff. The existence of a third party Resistance (Derden verzet) does not delay the execution, but it is possible to delay the execution during there are reason legally allowed to delay the execution. The decision which legally binding, the judge issued a Letter Withdrawal of Sita execution and ordered court clerks and the bailiff to immediately revoke the object of placing confiscated from verdict of execution confiscation. Keywords: resistance, third party, derden verzet, execution confiscation *)Supervisor Insurers Journal


baik

Pendahuluan Sengketa

dalam

hukum

terhadap

disengketakan

harta

maupun

terhadap

perdata yang diajukan ke pengadilan,

harta

biasanya terdapat 2 pihak yang

bergerak maupun tidak bergerak atas

berkepentingan,

pihak

ganti rugi atau hutang piutang,

tergugat.

dengan maksud agar harta atau

penggugat

yaitu

dan

pihak

kekayaan

yang

tergugat

yang

Sengketa dalam hukum perdata yang

barang

yang disengketakan atau

diajukan ke pengadilan, biasanya

barang milik tergugat tetap utuh, dan

terdapat

2

pihak

yang

tidak disalahgunakan oleh tergugat

berkepentingan,

yaitu

pihak

yang mempunyai itikad tidak baik,

penggugat dan pihak tergugat. Putusan

yang

hal ini untuk menjamin apabila sudah

penggugat

memenangkan

berkekuatan eksekutorial tersebut,

gugatannya agar nantinya gugatan

belum

dapat

tentu

pihak

tergugat

melakukan sesuai dengan putusan.

direalisasikan

atau

tidak

hampa.1

Pihak tergugat biasanya mengalihkan

Akibat dari sita yang telah

objek yang disengketakan ke pihak

dinyatakan sah

dan

lain sebelum putusan pengadilan

hukum

barang

diputuskan.

tetap,

berkekuatan sengketa

Objek

yang

tersebut dilarang diasingkan sebelum

tersebut,

akhirnya

barang tersebut diserahkan kembali.

tidak dapat dieksekusi karena objek

Pernyataan sah dan berharga tadi

yang disengketakan tersebut telah

diperlukan, untuk memperoleh titel

berpindah tangan dari tangan pihak

eksekutorial,

tergugat ke pihak ketiga. Tidak

dilaksanakan

disengketakan

adanya objek yang disengketakan

sehingga dengan

atau penjualan tersebut.

dapat

penyerahan 2

Terhadap

dapat dipastikan merugikan pihak penggugat. 1

Hukum mengenal

adanya

Acara

Perdata

Lembaga

Sita

Jaminan ialah sita yang diletakkan

Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi: Praktek kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 21. 2 Krisno Harahap, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase dan


penyitaan dan penjualan, yang disita

Seperti

dapat

menyebutkan

mengajukan

perlawanan

pada

Pasal bahwa

378

Rv

pihak-pihak

apabila ada alasan-alasan tertentu,

ketiga berhak melakukan perlawanan

seperti misalnya ia telah membayar

terhadap

atau memenuhi keputusan hakim.3

merugikan hak-hak mereka yang sah

Pasal

1917

suatu

putusan

yang

KUHPerdata

menurut hukum, ataupun pihak yang

menjelaskan bahwa pada dasarnya

mereka wakili tidak dipanggil di

suatu putusan itu hanyalah mengikat

sidang

para pihak yang berperkara dan tidak

penggabungan perkara atau campur

mengikat pihak ketiga. Bagaimana

tangan dalam perkara pernah menjadi

jika ternyata barang perkara ternyata

pihak.5

bukan milik tergugat ataupun milik

dikabulkan, sesuai Pasal 382 Rv

penggugat

maka

dan

ternyata

barang

pengadilan,

Jika

atau

karena

perlawanan

putusan

tersebut

itu

harus

tersebut milik pihak ketiga yang

diperbaiki selama hak-hak pihak

sama sekali tidak ada kaitannya

ketiga dirugikan.

dengan perkara tersebut. Pihak ketiga

Metode

dapat

mengajukan

perlawanan

Metode pendekatan yang

terhadap putusan (Pasal 379 Rv)

digunakan

apabila

sesuai dengan jenis penelitiannya

pihak

ketiga

merasa

dirugikan haknya.

dalam

penelitian

ini,

yakni penelitian hukum normatif

Pemeriksaan dan memutus

(yuridis normative), maka dapat

perkara perlawanan ini dilakukan

digunakan

menurut acara biasa, sedang dasar

pendekatan.6 Dalam penelitian ini

pengajuannya

dengan

digunakan pendekatan perundang-

berpedoman pada pasal-pasal Rv.

undangan (Statue Approach) dan

dilakukan

lebih

dari

satu

yang mengatur persoalan tersebut.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000), hal. 35. 3 R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasannya, (Bogor: Politea, 1995), hal. 143. 4 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op Cit, hal. 175.

5

Ropuan Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 82. 6 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 300.


pendekatan approach).

konsep

(conceptual

7

pihak ketiga dan pihak ketiga dapat membuktikan hak milik atas barang

Pendekatan yuridis normatif

yang disita. Perlawanan pihak ketiga

dalam penelitian ini adalah penelitian

tersebut diajukan untuk melawan

yang

data

eksekusi putusan pengadilan yang

sekunder untuk melihat bagaimana

telah berkekuatan hukum tetap dan

kaidah-kaidah

diperbolehkan

hanya

dalam

menggunakan

hukum

peraturan

yang

ada

perundangan-

selama

eksekusi

belum selesai dilaksanakan. Upaya

undangan yang berlaku (yuridis).

perlawanan pihak ketiga yang dapat

Hasil dan pembahasan

ditempuh setelah dilaksanakannya

Derden

yaitu

eksekusi putusan pengadilan tersebut

perlawanan pihak ketiga terhadap

bukan lagi dalam bentuk perlawanan

sita

tetapi

jaminan

Verzet

dan/atau

eksekusi

harus

berbentuk

upaya

sebagai pihak diluar perkara perdata

gugatan. Perlawanan terhadap sita ini

yang merugikan pihak ketiga. Posisi

pada dasarnya tidak menangguhkan

pihak ketiga ini merupakan diluar

eksekusi putusan hakim (penyitaan

dari pihak-pihak yang bersangkutan.

terhadap

Perlawanan

timbul

apabila Ketua Pengadilan Negeri

karena adanya suatu penetapan sita

yang bersangkutan memerintahkan

jaminan atau eksekusi yang menurut

agar menangguhkan eksekusi sampai

pihak ketiga telah merasa dirugikan

dijatuhkan

atas penetapan sita jaminan atau

perlawanan tersebut (Pasal 196 ayat

eksekusi

(6), Pasal

pihak

ketiga

tersebut.

Atas

dasar

barang

sitaan),

putusan

kecuali

terhadap

207 dan Pasal

208

tersebut, pihak ketiga melakukan

HIR/Pasal 206 ayat (3), Pasal 225

untuk mendapatkan kepastian hukum

sampai dengan 228 Rbg).

atas hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak melakukan

ketiga

dapat

perlawanan

apabila

Derden

verzet

atau

perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 208 jo

barang yang disita ternyata milik

Pasal 307 HIR, Pasal 228 jo 227 Rbg

7

dan Pasal 379 Rv. Pasal 195 ayat (6)

Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hal. 113.


HIR

dijelaskan

“Jika

bergerak maupun penyitaan barang

pelaksanaan keputusan itu dilawan,

tetap, diajukan oleh pelawan kepada

juga perlawanan itu dilakukan oleh

ketua

orang lain yang mengakui barang

tersebut dalam pasal 195 (6) HIR,

yang disita itu sebagai miliknya,

baik dengan lisan maupun dengan

maka hal itu serta segala perselisihan

tertulis. Dalam hal dengan lisan

tentang

yang

maka ketua mencatat atau menyuruh

diperintahkan itu, diajukan kepada

mencatat hal itu”, yang kemudian

dan

pengadilan

bertalian dengan Pasal 208 HIR

negeri yang dalam daerah hukumnya

bahwa perlawanan tersebut juga

harus dilaksanakan keputusan itu. itu,

berlaku terhadap perlawanan dari

tiap dua kali dua puluh”. Penjelasan

pihak ketiga atas dasar hak milik

tersebut membenarkan perlawanan

terhadap eksekusi itu.

upaya

diputuskan

bahwa

paksa

oleh

pengadilan

negeri

yang

pihak ketiga atas sita selama barang

Pasal 228 Rbg menegaskan

yang disita tersebut merupakan hak

bahwa Ketentuan dalam Pasal 228

miliknya.

perlawanan

Rbg berhubungan dengan pasal-pasal

pihak ketiga atas barangnya yang

sebelumnya (Pasal 225 Rbg yang

disita dapat diajukan ke pengadilan

menyatakan bahwa perlawanan pihak

negeri.

debitur terhadap pelaksanaan, baik

Pengajuan

Peraturan dalam Pasal 207

mengenai penyitaan barang-barang

HIR yang berbunyi “Perlawanan dari

bergerak

debitor terhadap pelaksanaan baik

tetap, dilakukan secara tertulis atau

dalam hal – hal penyitaan barang

lisan

maupun

kepada

barang-barang

pejabat

yang


memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan,

dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan (Pasal

maka pejabat itu membuat catatan

382 Rv).

atau menyuruh membuat catatan) berlaku juga dalam hal pihak ketiga

Alasan pihak ketiga dalam melakukan

Derden

Verzet

(Perlawanan Pihak Ketiga) yaitu melawan pelaksanaan berdasarkan pernyataan sebagai pemilik barang-

dikarenakan pihak ketiga sebagai pelawan

melakukan

merasa mempunyai kepentingan atas

barang yang disita.

perkara Ketentuan-ketentuan

dalam

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga menjelaskan mengenai

tersebut diatur dalam Pasal 378 Rv yang berbunyi “Pihak-pihak ketiga

terhadap

melakukan suatu

perlawanan

putusan

yang

merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pemah

menjadi

pihak.”

Bila

perdata

barang/objek diletakkan

tersebut sengketa

sita

oleh

atas yang

Pengadilan

Negeri.

perlawanan pihak ketiga. Ketentuan

berhak

perlawanan

Sebagaimana

yang

diatur

dalam Pasal 382 Rv bahwa pihak ketiga

dalam

mengajukan

perlawanan terhadap suatu putusan tidak hanya karena telah dirugikan kepentingannya telah

dirugikan

dan

hak-haknya

karena

putusan

tersebut, tetapi apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka putusan yang

dilawan

diperbaiki

selama

merugikan pihak ketiga. Tahap pengajuan gugatan Derden Verzet:

perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang

1. Pelawan mengajukan gugatan atas barang/objek miliknya baik itu diajukan sendiri dan/atau melalui kuasa hukumnya untuk melawan


penetapan atau putusan yang telah

para pihak, yaitu pihak ketiga

merugikan

menjadi pelawan melawan Terlawan

pelawan

atas

penetapan atau putusan tersebut. 2. Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. 3. Pengajuan kemudian

I (sebelumnya bertindak sebagai Penggugat) dan Terlawan II (sebelumnya bertindak sebagai

gugatan

tersebut

Tergugat). Pemeriksaan tersebut

didaftarkan

pelawan

kemudian dilanjutkan dengan Tanya-

dan/atau kuasa hukumnya kepada

jinawab dan kewajiban untuk

Pengadilan Negeri sesuai dengan

membuktikan alat bukti masing-

wilayah

masing pihak.

hukumnya

yang

bersangkutan. 4. Pelawan

Pertimbangan

diwajibkan

untuk

membayar biaya ongkos perkara. 5. Gugatan tersebut nantinya dicatat ke buku register perkara dengan nomor perkara baru. 6. Ketua

Pengadilan

Negeri

berkas

perkara,

memeriksa kemudian

pelawan

diwajibkan

untuk membuktikan dalil-dalilnya

Hakim

pertimbangan mengeluarkan

melalui hukumnya

penetapan

atau

untuk eksekusi

Hakim dan Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun untuk kemudian menjadi pertimbangan

dalam

memutus

perkara Derden Verzet. Hakim dan Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti

dan

mendengarkan

dengan perundingan

terlawan

melakukan

untuk

menentukan

putusan pengadilan. Pertimbangan yang paling utama menurut Hakim

putusan. 8. Majelis

dari

jawab-jinawab antara pihak pelawan

sebagai pelawan yang sah. 7. Majelis

hukum

Hakim

memerintahkan

melakukan putusan

dan Majelis Hakim yaitu bukti-bukti-

pelaksanaan

bukti yang diajukan pihak pelawan

yang

maupun terlawan. Apabila bukti-

telah

berkekuatan hukum tetap.

bukti yang diajukan oleh pihak

Proses pemeriksaan Derden Verzet di

pelawan dapat dibuktikan, maka

dalam persidangan yaitu diawali

pelawan dianggap sebagai pelawan

dengan berubahnya kedudukan dari

yang sah dan berhak untuk meminta


pengangkatan

sita

jaminan.

Data yang diberikan oleh pihak

Sebaliknya jika bukti dari pihak

penggugat harus dapat dibuktikan

terlawan dapat dibuktikan, maka

kebenarannya, namun dalam hal ini

eksekusi dapat tetap dilaksanakan.

kesalahan

1.

mengandalkan

Kekeliruan

hakim

dalam

meletakkan sita jaminan biasanya

hakim

dalam

data-data

yang

diberikan oleh pihak penggugat saja. Data yang diberikan oleh pihak

baru diketahui saat sita jaminan akan

dilaksanakan.

penggugat

harusnya

dibuktikan

Kekeliruan

dahulu kebenarannya yang ternyata

dalam peletakkan sita jaminan

bukan hak milik tergugat, melainkan

yang biasanya terjadi dikarenakan:

milik pihak ketiga. Atas penetapan sita jaminan tersebut, pihak ketiga

a. Hak milik barang/objek yang

tentunya merasa dirugikan. Salah satu alasan yang

akan disita ternyata bukan milik

dari

pihak

tergugat,

dapat menunda eksekusi yaitu mengajukan perlawanan sebelum

namun milik pihak ketiga.

eksekusi dijalankan. Penjelasan lebih

b. Jenis barang/objek yang akan

lanjut ditegaskan dalam putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain:

disita yang keliru. c. Ukuran

barang/objek

yang

akan disita yang keliru. d. Letak atau lokasi barang/objek yang akan disita yang keliru.

1. Pengajuan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dengan alasan bahwa pelawan merupakan pemilik yang

dibenarkan

selama

eksekusi belum dijalankan. 2. Adanya

Tentang

sah

perlawanan

tersebut,

kekeliruan

Pengadilan Negeri diperintahkan

peletakkan sita jaminan umumnya

untuk melakukan pengangkatan

biasa terjadi berasal dari pihak

sita.

penggugat.

Pihak

penggugat

Penundaan eksekusi

memberikan data-data barang/objek

dimungkinkan apabila gugatan

yang akan diletakkan sita jaminan.

perlawanan pihak ketiga (Derden


Verzet) telah dibaca dan diperiksa

Pengadilan Negeri dapat

oleh Majelis Hakim. Eksekusi dapat

memerintahkan untuk menunda

ditunda apabila dalam pemeriksaan

eksekusi. Menurut aturan yang


berlaku:8

Verzet) dinyatakan sebagai pelawan

1. Pada setiap putusan pengadilan

yang sah dan telah terbukti benar.

yang telah berkekuatan hukum

Penundaan eksekusi tersebut sampai

tetap

mendapatkan putusan berkekuatan

melekat

kekuatan

eksekutorial.

hukum tetap. Tujuan dari penundaan

2. Eksekusi atas putusan pengadilan

eksekusi yaitu supaya tidak ada yang

yang telah memperoleh kekuatan

bertetangan antara eksekusi dengan

hukum tetap tidak boleh ditunda


pelaksanaannya.

Verzet). Selama masih diproses, lebih

3. Yang dapat menunda eksekusi

baik menunda eksekusi sampai

hanya perdamaian.

mendapatkan putusan yang

Hakim apabila telah

berkekuatan hukum tetap.

memutuskan perkara perlawanan

Alasan pihak ketiga dalam

terhadap sita jaminan, putusan

melakukan perlawanan tidak semua

perlawanan menyatakan barang

dianggap relevan. Alasan-alasan

yang disita adalah milik pelawan

yang dapat dianggap relevan yaitu:

(pihak ketiga), maka tindak lanjut dari putusan perlawanan yang

1. Putusan yang dieksekusi ”telah

demikian, maka hakim harus

dipenuhi seluruhnya”

mengeluarkan:9

2. Grosse akta (pengakuan utang, hipotek, hak tanggungan, atau

1. Penetapan

Jaminan Fidusia telah ”dilunasi

berdasar

putusan

perlawanan.

seluruhnya”.

2. Berisi

Keputusan penangguhan

mengenai

perintah

pencabutan sita.

eksekusi seluruhnya tergantung 8

pada yang memimpin eksekusi, yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Hal-hal yang sangat mendesak maka Ketua

M. Yahya Harahap, Op Cit, hal. 310. M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 129. 9


Eksekusi

tetap

berjalan

meskipun ada Perlawanan pihak ketiga

(Derden

dimungkinkan

Verzet) untuk

menunda

(sudah berkekuatan hukum tetap) alasan

untuk

untuk

menunda

eksekusi. Apabila secara faktual terdapat

terdapat

Pengadilan

Negeri

dapat

mengabulkan penundaan eksekusi sampai

putusan

tetapi

dimungkin untuk menunda eksekusi meskipun sudah in kracht (sudah berkekuatan hukum tetap) selama alasan

untuk

sesuai

menunda

eksekusi

yang

berlaku

hukum

memungkinkan

untuk

menunda

eksekusi. Hakim apabila melihat ada alasan-alasan perlawanan yang dapat memungkinkan adanya penundaan

perlawanan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi

tetap

dilaksanakan

Verzet)

alasan-alasan

perlawanan yang sangat mendasar, Ketua

(Derden

menunda

eksekusi sesuai hukum yang berlaku memungkinkan

ketiga

tetapi

eksekusi meskipun sudah in kracht

selama

meskipun ada Perlawanan pihak

dapat

meskipun

ada

eksekusi

maka

memutuskan ketiga

hakim

dapat

perlawanan

pihak

(Derden

Verzet)

terlebih

perlawanan dari pihak ketiga, namun apabila hakim melihat ada alasanalasan

perlawanan

yang

dapat

memungkinkan adanya penundaan eksekusi

maka

memutuskan ketiga

hakim

dapat

perlawanan

pihak

(Derden

Verzet)

terlebih

dahulu untuk menunda eksekusi dari

dahulu untuk menunda eksekusi dari pokok

perkara.

menjelaskan

Pasal bahwa

382

Rv

adanya

perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dapat memperbaiki putusan yang

dilawan

tersebut

apabila

pokok perkara. Pengajuan Verzet dalam hal untuk

melawan

penetapan

sita

jaminan, eksekusi tetap berjalan

perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dikabulkan. Adanya perkara perlawanan pihak ketiga (Derden


Verzet) terhadap sita jaminan dapat

tersengketa dari peletakkan sita dari

diputus

penetapan

terlebih

dahulu

untuk

pengangkatan sita jaminan tanpa

dilawan.

menunggu

Simpulan

putusan

akhir

dari

eksekusi

Berdasarkan

perkara. Studi Akibat keluarnya putusan atas perlawanan pihak ketiga tersebut hakim menetapkan untuk menunda

Kasus

sita

eksekusi

sampai

yang

analisis

Putusan

atas No.

152/Pdt.Plw/2006/ PN.SMG. dengan menggunakan teori, kasus posisi, hingga analisis pembahasan rumusan masalah,

eksekusi

sita

maka

dapat

ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

keluarnya putusan yang berkekuatan

1. Tentang kekeliruan peletakkan

hukum tetap. Penundaan tersebut

sita jaminan umumnya biasa terjadi

diberikan untuk memberikan waktu untuk

tergugat

yang

berasal

penggugat.

dari

Pihak

mungkin

memberikan

keberatan atas keluarnya putusan

barang/objek

pihak

penggugat data-data

yang

akan

diletakkan sita jaminan. Data tersebut. Apabila upaya hukum telah

yang

diberikan

digunakan semuanya, maka putusan

penggugat

tersebut

dibuktikan

menjadi

berharga

dan

oleh

harus

pihak dapat

kebenarannya,

namun dalam hal ini kesalahan berkekuatan hukum tetap. Keluarnya

hakim

dalam

mengandalkan

putusan yang berkekuatan hukum

data-data yang diberikan oleh

tetap tersebut, hakim menerbitkan

pihak penggugat saja. Data yang diberikan oleh pihak penggugat

Surat Pencabutan Sita Eksekusi dan

harusnya

dibuktikan

memerintahkan panitera dan jurusita

kebenarannya

untuk

bukan

segera

mencabut

obyek

hak

dahulu

yang

ternyata

milik

tergugat,

melainkan milik pihak ketiga.


Atas penetapan sita jaminan

sita

tersebut, pihak ketiga tentunya

Pasal

merasa dirugikan.

bahwa adanya perlawanan pihak

2. Pengajuan Verzet dalam hal

eksekusi 382

yang Rv

dilawan.

menjelaskan

ketiga (Derden Verzet) dapat

untuk melawan penetapan sita

memperbaiki

jaminan, eksekusi tetap berjalan

dilawan

meskipun ada Perlawanan pihak

perlawanan

ketiga (Derden Verzet) tetapi

(Derden Verzet) dikabulkan.

dimungkin

untuk

putusan

tersebut

yang apabila

pihak

ketiga

menunda

eksekusi meskipun sudah in kracht

(sudah

berkekuatan

Daftar Pustaka

hukum tetap) selama alasan

Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi:

untuk menunda eksekusi sesuai

Praktek

hukum

(Jakarta: Tatanusa, 2004).

yang

berlaku

kejurusitaan

Pengadilan,

memungkinkan untuk menunda eksekusi.

Pasal

382

Rv

menjelaskan

bahwa

adanya

perlawanan

pihak

ketiga

Verzet)

dapat

(Derden memperbaiki dilawan

putusan

tersebut

perlawanan

pihak

yang apabila

berkekuatan tersebut,

Harahap,

Acara

Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase

dan

Alternatif

Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000).

R. Soesilo, RIB / HIR dengan

putusan

yang

Penjelasannya,

hukum

tetap

1995).

hakim

Hukum

ketiga

(Derden Verzet) dikabulkan. 3. Keluarnya

Krisno

(Bogor:

Politea,

menerbitkan

Surat Pencabutan Sita Eksekusi

Ropuan

dan memerintahkan panitera dan

Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar

jurusita untuk segera mencabut

Grafika, 2000).

obyek

tersengketa

dari

peletakkan sita dari penetapan

Rambe,

Hukum

Acara


Ronny

Hanitijo,

Metodologi

Dadan

Muttaqin,

Dasar-Dasar

Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta:

GhaliaIndonesia, Jakarta 1990.

Insania Citra Pres, 2006).

Pedoman Teknis Administrasi dan

M. Nur Said, Hukum Acara Perdata,

Teknis Peradilan Perdata Umum dan

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Perdata Khusus, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

Ropuan

Rambe,

Hukum

Acara

Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar M. Yahya Harahap, Perlawanan

Grafika, 2000).

Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase

Jhonny

dan

Metodologi

Standar

Hukum

Eksekusi,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Normatif,

Ibrahim,

Teori

Penelitian (Malang:

Publishing, 2006).

dan Hukum

Bayumedia

PN

Recommend Documents