PN

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 847/PID.B/2013/PN.MDN) SKRIPSI

Oleh

ROYANTI 110200290

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 847/PID.B/2013/PN.MDN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh: ROYANTI 110200290 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. H. M. Hamdan, SH. MH NIP. 19570326198601001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nurmalawaty, S.H.,M.Hum NIP. 196209071988112001

Rafiqoh Lubis, S.H.,M.Hum NIP. 197407252002122002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015


KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi adalah “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847/Pid.B/2013/PN.MDN). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis E. Tampubolon dan N br Situmorang, yang dengan sepenuh hati memberikan dukungan yang begitu besar bagi Penulis baik itu dukungan Materil maupun moril yang begitu berharga bagi Penulis. Selain itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH. M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH. MH. DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK Saidin SH. M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Dr. M. Hamdan, SH. MH., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Nurmalawaty, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan dan mengarahkan Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 7. Ibu Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dengan begitu sabar hingga terselesaikannya skripsi ini. 8. Bapak Hemat Tarigan, SH. M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 9. Abang-abang, Kakak dan Eda-edaku yang sangat kusayangi dan selalu memberikan dukungannya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 10. Susanti Nababan, SH selaku PKK ku di kelompok kecil, terima kasih telah menjadi kakak terbaik ku selama di medan, terima kasih juga atas seluruh dukungannya dan untuk segala nasehat selama ini yang begitu berharga bagi Penulis. 11. Elora dan Janet, terima kasih untuk teman-teman kelompok kecilku Roulinta Y Sinaga, Sri Nita Tarigan, Sabrina A Gultom, Gracia W Manurung dan Aprini R Tarigan, Holy A Kembaren, Kristina Simbolon, Sarah N Siagian terima kasih selama ini telah menjadi teman berbagi suka dan duka baik dalam kelompok kecil maupun diluar kelompok kecil. Universitas Sumatera Utara

12. Sisca Siregar dan Nadia Siregar, terima kasih untuk segala dukungannya bagi Penulis dan terima kasih juga selama ini telah menjadi teman terbaik bagi Penulis baik dalam suka dan duka. 13. UKM KMK USU, terima kasih telah menjadi sarana bagi Penulis untuk semakin bertumbuh lagi dalam hal Rohani serta membantu Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. 14. PERMAHI, terima kasih buat seluruh rekan-rekan permahi yang telah mendukung penulis selama penyelesaian skripsi ini dan terima kasih juga karena telah menjadi wadah pembelajaran bagi Penulis baik pembelajaran dalam bidang hukum, pembentukan karakter serta memberikan sebuah keluarga baru bagi Penulis melalui organisasi ini. 15. Teman-teman stambuk 2011 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Juli 2015 Penulis

Royanti


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................i DAFTAR ISI…………………………………………………………………..…iv ABSTRAKSI……………………………………………………………………vi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang………...……………………………………....1 B. Perumusan Masalah…………………………………...…........5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………...……...5 D. Keaslian Penulisan…….……………………..………..……....6 E. Tinjauan Kepustakaan..……………………………………....7 1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana….….….7 2. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia………..……..................................................12 3. Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika..………………..26 F. Metode Penelitian…………………..………...…………..…..33 G. Sistematika Penulisan………………………………...……....35

BAB II

KETENTUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA UNTUK UPAYA MENGURANGI PELAKU TINDAK PIDANA.

A. Modus Dalam Pencucian Uang …...…………..……………..37 B. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Ketentuan Pencucian Uang Sebagai Upaya Menjerat Pelaku Tindak


Pidana…………………………………………………............44

BAB III

C. Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Untuk Upaya Mengurangi Pelaku Tindak Pidana …..................................…48 KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang .......................55 B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak …………………………………………………57 C. Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana…………………………………………………….…. 59

BAB IV

PENERAPAN

HUKUM

PIDANA

PIDANA PENCUCIAN UANG NARKOTIKA

(STUDI

TERHADAP

TINDAK

HASIL TINDAK PIDANA PUTUSAN

NOMOR.

847/PID.B/2013/PN.MDN). A. Kasus .........…………………………………………………..66 1. Kronologis Kasus66 2. Dakwaan………………………………………………….69 3. Fakta Hukum……………………………………………..70 4. Tuntutan………………………………………………….85 5. Putusan…………………………………………………...88 B. Analisa Kasus………………………………………………...91 BAB V

PENUTUP Universitas Sumatera Utara

A. Kesimpulan…………………..…………………………..…..98 B. Saran……………………………………………………...…101 DAFTAR PUSTAKA


Abstraksi Royanti 1 Nurmalawaty, SH., M.Hum ** Rafiqoh Lubis, SH., M.Hum ***

Secara umum Pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga menjadi uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau halal dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang dilakukan melalui tahap Placement (Penempatan Uang), Layering (Pelapisan Uang), Integration (Penyatuan Uang). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai tindak pidana asalnya, hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan sebagai jalan penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang atas hasil Tindak Pidana Narkotika tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Pemerintah Republik Indonesia mengkriminalisasikan pencucian uang (Money laundering) ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang atas dasar UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, meskipun sudah menunjukkan arah yang positif, tetapi dirasa masih belum optimal, hal inilah yang kemudian memicu dibentuknya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (predicate crime), atau dengan istilah kejahatan asal. Tindak Pidana Narkotika sendiri adalah salah satu dari kejahatan asal yang terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 2 angka (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan analisis penulis penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diamati melalui kasus yang masuk ke PN Medan yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- sudahlah tepat, hanya saja perintah pidana penjara tidak usah dijalani tersebut yang menurut penulis kurang tepat karena alasan untuk tidak menjalani pidana penjara tersebut tidaklah logis. 1

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **


PN

Recommend Documents