PN

0

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd) Oleh: Ririn Wijayanti NPM: 12102099 ABSTRAKSI SKRIPSI Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd). Latar belakang dari penelitian ini adalah Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case aprroach) yaitu dengan mengutamakan pemahaman mengenai ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif-kuantitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (library research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan sanksi pidana dengan pelaku anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi mengacu pada Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan konsep diversi maka anak pelaku tindak pidana dapat dikenai tindakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dengan mengembalikan pelaku kepada orangtua masing-masing untuk di didik dan di bina agar tidak mengulangi tindak pidana lagi dan menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat.

1

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan 1. Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 2. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan UndangUndang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan.

1

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Halaman 1. 2 Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Halaman 9.

2

Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus

dapat

memberikan

putusan

yang seadil-adilnya,

yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat.

Dalam

menjatuhkan

putusan

sanksi,

hakim

harus

mempertimbangkan tujuan dari pemberian sanksi itu sendiri, yaitu untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mampu membuat pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta dapat memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan maupun penyelesaian perkara di luar persidangan.

B. Pembatasan Masalah Dalam penelitian skripsi ini agar tidak melebar dalam pembahasannya maka akan dibatasi peneliti pada seputar dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kasus pidana dengan Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd.

C. Perumusan Masalah 1.

Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian

dengan

pemberatan

(Studi

Kasus

Putusan

Nomor:

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd)? 2.

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

(Studi

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd)?

Kasus

Putusan

Nomor:

3

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a. Mengkaji penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian

dengan

pemberatan

(Studi

Kasus

Putusan

Nomor:

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd). b. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd).

2. Tujuan Subyektif a. Memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun

skripsi,

sebagai

persyaratan

untuk

mencapai

gelar

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. b. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah. c. Menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. d. Memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Anak.

E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Menambah pengetahuan tentang penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd). b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di Indonesia. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam menangani masalah perlindungan anak.

4

b. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak.

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 1.

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana adalah berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia-Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni: Straf, baar, Feit dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan. Dalam strafbaar feit itu, ternyata straf

diterjemahkan

dengan

pidana

dan

hukum.Perkataan

baar

diterjemahkan dengan dapat dan boleh.Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan 3. 2.

Unsur-unsur Tindak Pidana Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsurunsur, sebagai berikut 4: a.

Harus ada perbuatan manusia;

b.

Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

c.

Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);

d.

Dapat dipertanggungjawabkan

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 1.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian

3

Wirdjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco. Halaman 11. 4 Lamintang, 1984, Delik Delik Khusus.Bandung : Bina Cipta. Halaman 184.

5

dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-. Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut : a. Unsur-Unsur Objektif berupa : 1). Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) 2). Unsur benda 3). Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain b. Unsur-Unsur Subjektif berupa : 1). Maksud untuk memiliki 2). Melawan hukum

2.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pencurian

dalam

diterjemahkan

sebagai

keadaan pencurian

memberatkan khusus,

yaitu

mungkin

dapat

sebagai

suatu

pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

3.

Unsur dalam Keadaan Memberatkan Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah : a. Pasal 363 KUHP Unsur dalam Pasal 363 adalah: 1). Pencurian Ternak

6

2). Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,

gunung

meletus,

kapal

karam,

kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). 3). Pencurian

di

waktu

malam

dalam

sebuah

rumah

atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). 4). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). 5). Pencurian

dengan

jalan

membongkar,

merusak,

dan

sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). b. Pasal 365 KUHP Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah : 1). Pencurian; 2). Didahului atau disertai atau diikuti; 3). Kekerasan atau ancaman kekerasan; 4). Terhadap orang; 5). Dilakukan dengan maksud : a). Mempersiapkan atau; b). Memudahkan atau; c). Dalam hal tertangkap tangan; d). Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; e). Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah : 1). Waktu malam; 2). Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

7

3). Di jalan umum; 4). Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah : 1). Dua orang atau lebih; 2). Bersama-sama. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah : 1). Didahului, disertai, atau diikuti; 2). Kekerasan atau ancaman kekerasan; 3). Dengan maksud mempersiapkan; 4). Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau; 5). Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu : 1). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut. 2). Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya. 3). Kehilangan salah satu panca indera. 4). Mendapat cacat berat. 5). Menderita sakit lumpuh. 6). Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 7). Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah : 1). Didahului, disertai atau diikuti; 2). Kekerasan atau ancaman kekerasan; 3). Mengakibatkan kematian.

8

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah : 1). Mengakibatkan luka berat atau; 2). Kematian; 3). Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 4). Dengan bersekutu; 5). Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.

C. Tinjauan Umum tentang Anak 1.

Pengertian Anak Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

2.

Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu : a. Pidana Penjara b. Pidana Kurungan c. Pidana Denda d. Pidana Pengawasan Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut :

9

a.

Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

b.

Menyerahkan

kepada

Negara

untuk

mengikuti

pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja c.

Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja Sedangkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak

sebagai pelaku delik menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak , yakni : a.

Sanksi Pidana Pokok 1). pidana peringatan; 2). pidana dengan syarat: a). pembinaan di luar lembaga; b). pelayanan masyarakat; atau c). pengawasan. 3). pelatihan kerja; 4). pembinaan dalam lembaga; dan 5). penjara.

b. Pidana Tambahan 1). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2). pemenuhan kewajiban adat. Untuk melindungi hak – hak anak dan demi psikis seorang anak, maka diusahakan untuk upaya damai terlebih dahulu. Sebagai contoh adanya konsep diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang terbaru. Dalam Pasal 1 angka t Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 5 Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana 5

Pasal 1 angka 7 Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

10

dimaksud pada pada Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 6: a.

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b.

bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan dan Teori Pemidanaan 1.

Tujuan Pemidanaan Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

2.

Teori Pemidanaan Teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: a.

Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) c.

Vereningings theorieen (teori gabungan)

E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 1.

Pengertian Putusan Hakim Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. 7, merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata

6

menyebutkan

putusan

pengadilan

adalah suatu putusan

Pasal 7 Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 7 Fence Wantu, 2011, Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 108.

11

oleh

hakim,

sebagai pejabat

negara

yang

diberi

wewenang

menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.

2.

Macam-Macam Bentuk Putusan Hakim Setiap

keputusan

hakim

merupakan

salah

satu

dari

tiga

kemungkinan: a. Putusan bebas (vrijpraak/acquittal) b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van Alle Rechtsvervolging) c. Putusan pemidanaan (veroordeling)

3.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pertimbangan “gebonden

hakim

vrijheld”

dalam

menjatuhkan

pidana

adalah

yaitu kebebasan terikat /terbatas karena diberi

batas oleh Undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (starsoort) ukuran pidana berat atau ringanya pidana (strafmaat), cara pelaksanaan

pidana

(straf

modus) dan

kebebasan

untuk

menentukan hukum (rechtvinding). Faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak 8: a. Latar belakang pidana dan pemidanaan 1). Pengadilan anak dan Perlindungan anak 2). Terdakwa dan Tersangka 3). Penyidik Anak 4). Penuntut Umum Anak 5). Hakim Anak 6). Penasihat Hukum 7). Petugas Kemasyarakatan 8

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika .

12

Undang-undang merinci petugas kemasyarakatan menjadi 3 sesuai bunyi pasal 33 UU. No. 3 tahun 1997, yaitu : a). Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman b). Pekerja sosial dari Departemen Sosial c). Pekerja

sosial

sukarela

dari

organisasi

sosial

kemasyarakatan.

b. Faktor yang menyebabkan terjadinya pidana 1). Faktor keluarga 2). Faktor kemiskinan 3). Faktor lingkungan

METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang lengkap dan konkrit penyusun mengadakan penelitian pada instansi tertentu yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Negeri Purwodadi. B. Metode Pendekatan Pendekatan menggunakan

penelitian pendekatan

yang kasus

dilakukan (case

penulis

adalah

dengan

aprroach)

yaitu

dengan

mengutamakan pemahaman mengenai ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya 9. C. Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data yang ada dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah peranan hakim dalam menangani dan memutuskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak.

9

Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Halaman 119.

13

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data-data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan : 1.

Wawancara Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak.

2.

Studi Kepustakaan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: a.

Data Primer Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber seperti Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purwodadi, yang menangani tindak pidana dengan pelaku anak.

b.

Data Sekunder Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan hukum primer dapat berupa : 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2). UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4). UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 5). UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 6). Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd

c.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 10, terdiri dari : 1). Kamus hukum 2). Ensiklopedia

10

Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 114.

14

3). Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 4). Menjelajah Internet

E. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif-kuantitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Paparan Kasus dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015 Reg.Perk.No.: PDM-01, 02/P.dadi/Epp.2/01/2015 yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 1. Kasus Posisi a. Identitas Terdakwa: 1). Nama Lengkap

: JBP

Tempat lahir

: Grobogan

Umur/tanggal lahir

: 14 tahun 7 bulan/06 April 2000

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

15

Tempat tinggal

: Dusun Dukuh Kidul Rt.01 Rw.03, Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pelajar

Pendidikan

: SMPN 2 kelas III

2). Nama Lengkap

: BATA

Tempat lahir

: Grobogan

Umur/tanggal lahir

: 12 tahun 5 bulan/12 Juni 2002

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun Dukuh Kidul Rt.01 Rw.03, Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pelajar

Pendidikan

: SMPN 2 kelas I

b. Dakwaan Bahwa Terdakwa I. JBP bersama dengan terdakwa II. BATA pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di tepi jalan raya Penawangan-Truko tepatnya di Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

16

pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa JBP bersama dengan terdakwa BATA berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol. K4316-DZ secara berboncengan, setelah keduanya sampai di SMPN 2 Penawangan ternyata tidak ada jam pelajaran, sehingga terdakwa JBP dan terdakwa BATA hanya berputar-putar di lokasi sekolahan lalu keduanya pulang lagi, sesampainya di rumah kemudian terdakwa JBPdan terdakwa BATA ganti pakaian, terdakwa JBPmemakai jaket jamper warna biru, sedangkan terdakwa BATA memakai jaket warna merah seret hitam. - Bahwa selanjutnya terdakwa JBP dan terdakwa BATA dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol. K4316-DZ secara berboncengan mulai melanjutkan perjalanan lagi melalui Desa Bologarang terus menuju ke pasar Karangrayung dan hendak menuju ke Godong, namun sebelum ke Godong menuju ke arah Penawangan, sesampainya terdakwa JBPdan terdakwa BATA di Desa Wolo, terdakwa JBP melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2015 BF warna biru yang di parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel ditempatnya, selanjutnya terdakwa JBP memberhentikan sepeda motornya lalu turun mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2015 BF tersebut, kemudian terdakwa JBP mengkontak kuncinya dan mencoba menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z dapat dihidupkan, kemudian terdakwa JBP mematikan kembali mesinnya, selanjutnya terdakwa JBP mendorong sepeda motor tersebut sampai

17

jalan beton yang berjarak ± 1 meter, setelah sampai dijalanan beton, selanjutnya terdakwa JBP menghidupkan kembali kunci kontaknya dan terdakwa BATA membawa sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ke arah timur, sedangkan terdakwa JBP langsung berjalan ke rumahnya. Selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2015 BF tersebut sering digunakan oleh terdakwa JBP dan terdakwa BATA secara bergantian. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa JBP dan F bertukar sepeda motor, dimana terdakwa JBP memakai sepeda motor Yamaha Vega R milik F, sedangkan F memakai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa JBP, dan sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa JBP sedang menaiki sepeda motor Yamaha Vega R, ternyata sepeda motor milik F telah rusak mesinnya, akhirnya terdakwa JBP membawa sepeda motor tersebut ke rumah, dan pada malam harinya terdakwa JBP membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, dan biayanya sebesar Rp.850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu terdakwa JBP tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa JBP mulai berusaha menjual sepeda motor Jupiter Z No.Pol. K-2015-BF tersebut namun juga belum laku. - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wib datang petugas polisi ke rumah terdakwa JBP, dan menanyakan tentang sepeda ontel merk Polygon yang berada dirumahnya terdakwa JBP, selanjutnya terdakwa JBP diajak petugas polisi ke tempatnya saksi H (Ketua RW), sesampainya di rumah saksi H, lalu saksi H menanyakan pada terdakwa JBP tentang asal usul sepeda ontel Polygon dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2015-BF yang berada di rumah terdakwa JBP, selanjutnya terdakwa JBP menjawab kalau sepeda ontel Polygon dari hasil mengambil di Desa Wolo, serta terdakwa JBP juga menjelaskan kalau sepeda motor Jupiter Z yang lainnya dari hasil mengambil di

18

wilayah Toroh serta sepeda motor Satria R dari hasil mengambil di GOR Purwodadi. - Bahwa selanjutnya saksi S melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penawangan. - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa: 1). 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2003 No.Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin STP-532035. 2). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol. K-4316-DZ Noka MH1JBE110BK191164 Nosin JBE-1E11929464. 3). 1 (satu) buah jaket jamper warna biru, bertuliskan nomor 22 pada dada serta pada lengan kanan kiri terdapt seret warna putih. 4). 1 (satu) buah jaket warna merah seret hitam. -

Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut saksi S mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa BATA sedang berada di rumah, tiba-tiba datang terdakwa JBP dan mengajak terdakwa BATA pergi menonton pertunjukkan pasar malam di wilayah Toroh, selanjutnya keduanya naik sepeda motor Honda Revo No.Pol. K-4316-DZ warna hitam milik terdakwa JBP, sewaktu keduanya naik sepeda motor yang berada di posisi depan adalah terdakwa JBP, sedangkan terdakwa BATA berada di belakang, sesampainya keduanya di Kecamatan Toroh, lalu terdakwa JBP

mengajak terdakwa BATA untuk

menonton pertunjukkan pasar malam, setelah sampai di tempat pertunjukkan

pasar

malam,

keduanya

tidak

jadi

menonton

pertunjukkan pasar malam, namun terdakwa JBP malah terus mengendarai sepeda motornya menuju ke arah selatan, sesampainya didepan warnet SI ikut Dusun Kedungmulyo Rt.07 Rw.04 Desa

19

Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, terdakwa JBPtelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2337-KP warna merah hitam yang diparkir di depan warnet SI tersebut, kemudian terdakwa JBP menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JBP turun dari sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado dibawah jok

sepeda

motor

miliknya,

sedangkan

terdakwa

BATA

menungguinya diatas sepeda motor Honda Revo, sambil mengawasi keadaan sekitar. - Selanjutnya terdakwa JBP mulai menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado, setelah terdakwa JBP berhasil menghidupkan mesinnya lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa JBP, dan terdakwa BATA menyusulnya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. - Bahwa atas kejadian tersebut diatas, saksi HS melapor ke Polsek Toroh. - Bahwa selanjutnya petugas kepolsian dapat menyita barang bukti berupa: a.

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. K-2337-KP Noka MH330C0028J264437 Nosin. 30C-264445 warna merah hitam, tahun 2008 a.n Suwarti alamat Plenjetan Rt.03 Rw.14 Kel. Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan.

b.

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk mencuri.

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, saksi HS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). - Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

20

B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan

Pemberatan

(Studi

Kasus

Putusan

Nomor:

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim pada tanggal 04 Pebruari 2015 menjatuhkan vonis kepada terdakwa I dan terdakwa II bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali” dengan menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orangtua masing-masing. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali tersebut diatas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pwd. dengan menjatuhkan tindakan dikembalikan kepada orangtua masing-masing dan bukan dijatuhkan pidana, dimana dalam perlu dilihat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut: ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barang siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum. Bahwa dalam hal ini subyek hukum adalah JBP dan BATA. 2. Mengambil barang sesuatu Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sesorang.

21

Dalam hal ini pelaku telah mengambil 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru tahun 2003 No.Pol. K-2015-BF dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol. K-2337-KP. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Pengertian seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu apa yang sudah diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian bukan milik pelaku, melainkan milik orang lain. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbutaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa benar-benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila melihat lamanya hukuman penjara maksimal pada pasal tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa dikembalikan kepada orangtua masingmasing. Peraturan peradilan untuk anak di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman sehingga undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak sekarang telah diatur dalam Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan undang-undang ini telah menganut asas diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

22

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd) 1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengnai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu: a. Hal-hal yang memberatkan: 1). Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 2). Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya b. Hal-hal yang meringankan: 1). Terdakwa anak diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat 2). Terdakwa anak masing-masing masih bersekolah dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya 3). Terdakwa menyesali segala perbuatannya 4). Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

2. Amar Putusan a. Menyatakan terdakwa anak JBP bin Darmain dan terdakwa anak BATA bin Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI”; b. Menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut diatas oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orangtua masing-masing; c. Memerintahkan barang bukti berupa: 1). 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2003 No.Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin.532035, dikembalikan kepada saksi Saryono bin Soyo; 2). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011

No.Pol.

K-4316-DZ

Noka

MH1JBE110BK191164

23

Nosin.JBE-1E11929464, dan 1 (satu) buah jamper warna biru, bertuliskan 22 pada dada serta lengan kanan kiri terdapat seret warna merah putih, dikembalikan kepada terdakwa anak JBP; 3). 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol. K-2337KP Noka MH330C0028J264437 Nosin.30C-264445 warna merah hitam tahun 2008 a.n Suwarti alamat Plenjetan RT.03 RW14 Kel. Depok kec. Toroh, Kab. Grobogan, dikembalikan kepada saksi Heri setiawan bin Darto; 4). 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk mencuri, dirampas untuk dimusnahkan; 5). Membebankan kepada para terdakwa anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Analisis Sesuai dengan pertimbangan Hakim serta berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka para terdakwa dikenai tindakan dengan mengembalikan kepada orangtua masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan hakim mengadili

yang

memeriksa

dan

kasus tersebut yaitu Santonius Tambunan,SH,MH 11

yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut,beliau menyatakan bahwa: Hakim

dalam

membuktikan terungkap

memeriksa kebenaran

dalam

perkara pidana

berusaha

materiil berdasarkan

persidangan,

mencari

fakta-fakta

dan yang

serta berpegang pada apa yang

dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

11

Wawancara dengan Santonius Tambunan, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 8 Juni 2015.

24

Beliau juga berpendapat bahwa “dalam menjatuhkan pidana terhadap anak patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap anak tersebut”. Selain patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan juga harus diperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat menjalankan hukuman.

PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

(Studi

Kasus

Putusan

Nomor:

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd) Dalam persidangan telah terbukti secara sah bahwa terdakwa benarbenar melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali, yang di dukung dengan mendengar pengakuan dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tuntutan dan putusan hakimnya sama yaitu menjatuhkan tindakan para terdakwa untuk dikembalikan kepada orangtua masing-masing.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd). Dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh

Jaksa

Penuntut Umum.

mempertimbangkan

hal-hal

Setelah

yang memperberat

Majelis dan

Hakim

meringankan

pidana serta berdasarkan peraturan peradilan pidana anak UU No11 tahun 2012, akhirnya majelis hakim menjatuhkan tindakan dengan mengembalikan para terdakwa kepada orangtua masing-masing.

25

Saran-saran Dari kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana untuk lebih memperhatikan berbagai faktor baik secara aturan hukum maupun di luar hukum supaya sanksi yang dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang telah diperbuat tanpa mengesampingkan rasa dan nilai keadilan baik bagi pelaku, korban tindak pidana dan masyarakat sekitar. 2. Diharapkan kepada hakim yang memeriksa perkara tindak pidana dengan pelaku anak mampu mempertimbangkan dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan aspek non legal seperti kondisi psikologis serta budaya masyarakat tempat tinggal si anak pelaku tindak pidana, supaya putusan yang dijatuhkan mampu memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku : Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. .2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

26

Burhan Ashofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Dewi dkk. 2011 Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak diIndonesia. Depok: Indie Publishing. Djoko Prakoso.1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta: Liberty. Fence Wantu. 2011. Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gatot Supramono. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Leden Marpaung. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya. Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Mukti Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nazir Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. P.A.F Lamintang. 1984. Delik Delik Khusus. Bandung: Bina Cipta. Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Romli Atmasasmita. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Ronny Hannitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Galia Indonesia. Rusli Effendy. 1989. Asas Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Leppen UMI.

27

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Soetikno. 2008. Filsafat Hukum Bagian I. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Sudarto. 2009. Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D). 1974. The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Tarsito. Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press. Wawancara dengan Santonius Tambunan, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 8 Juni 2015. Wirdjono Prodjodikoro. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco. . 2008. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT.Refika Aditama.

Peraturan Perundang– undangan atau peraturan lain yang berkaitan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Putusan Nomor: : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwd

28

Website : Fachrizal Afandi. 2010. Pencurian. Diakses dari http://fachrizalafandi.files.wordpress.com/2010/08/pencurian2.pdf, tanggal 5 April 2015. Jurnal Mahupiki. 2012. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Diakses dari http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/5885, tanggal 5 April 2015. Munnawara. 2012. Penegakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak.(http://hukum.kompasiana.com/2012/05/01/penegakankeadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak459017.html), diakses tanggal 15 Desember 2013, pukul 16.08 WIB.