PN

JURNAL PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2015/PN.MTR)

Oleh :

FARID MAULANA D1A 012 130

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2016

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2015/PN.MTR)

Oleh : FARID MAULANA D1A 012 130

Menyetujui, Pembimbing Pertama

( Prof. Dr . Hj. Rodliyah, S.H., M.H. ) NIP. 19560705 198403 2 001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2016

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2015/PN.MTR) Farid Maulana D1A012130 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan PerundangUndangan, Konseptual, dan Kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. cara pengumpulan bahan hukum dengan penelaahan kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan penafsiran sistematis, logis dan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerapan Sanksi Pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR, melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) Kedua, Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana menggunakan pertimbangan Yuridis, Fakta dan terhadap Kondisi terdakwa. Kata Kunci :Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN UNISON OF THEFT CRIME WITH VIOLENCE (STUDY OF DECISION NO. 53/Pid.B/2015/PN.MTR) ABSTRACT This study aims to assess the adoption and considerations Unison judge in criminal acts of theft with violence against Decision No. 53 / Pid.B / 2015 / PN.MTR. The method used is a normative legal research methods, with the Statute Approach, Conceptual and Case.the material in this research have as source of documents. The kind of material is used primary and secondary material. How to accumulate of material with study document. The material analysis is used systematische, logische,authentic interprataties. The results showed that: First, Application of Criminal Sanctions in Unison of theft Crime with violence Decision No. 53 / Pid.B / 2015 / PN.MTR, in violation of Article 365 paragraph (1), (2) the 1st, 2nd, 3rd Jo Criminal Code Article 65 paragraph (1) Second, the basic consideration Judge criminal sanctions use juridical considerations, facts and of the the condition of the accused considerations. Keywords: Unison Crime of Theft with Violence

i

I. PENDAHULUAN Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.1 Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terangterangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Tidak hanya itu saja bahkan pencurian dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang dalam hal ini menggunakan senjata tajam berupa pisau, pedang, parang dan senjata api. Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut samenloop yang dalam bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus. Rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah : 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR ? 2.Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR?. Manfaat yang diharapkan dalam

1

Topo Santoso, Kriminologi, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001. hlm.1

ii

Penelitian ini yaitu Secara Akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada Falkultas Hukum Universitas Mataram, Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana dan secara Praktik Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa putusan hakim dalam kasus perbarengan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan. jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu :Pendekatan PerundangUndangan (Statute Aprroach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Aprroach), Pendekatan kasus (Case Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan :Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan “Study Document” dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (library research), menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan Perundang-Undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat, berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

penafsiran-penafsiran

hukum

yaitu:

Penafsiran

sistematis

(systematische interpratatie), Penafsiran logis (logische interpretatie) dan Penafsiran autentik. Dengan menggunakan berbagai penafsiran di atas, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik suatu kesimpulan yang disusun secara deduktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

iii

II. PEMBAHASAN Penerapan Sanksi Pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR Tindak Pidana Merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat hukum. Apabila seseorang atau beberapa orang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi yaitu prevensi general (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan prevensi special bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya.2 Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mempunyai kesamaan pandangan serta sikap bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri terpidana sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya. Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Studi Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

2

Andi hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta, 2010. Hlm. 27

iv

1. Kasus posisi a. Kasus I; Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita Miasa Als. Amaq Kace bersama-sama dengan Disah Als. Amaq Lisam, Aerudin sebagai daftar pencarian orang (DPO), Adi (DPO) dan Tuan Gabah (DPO) bersama-sama berangkat menuju ke Dusun Telaga Ngembeng di rumah saksi Rakhmad Wahyuningsih, mengancam saksi Rakhmad Wahyu Ningsih serta saksi Zorana Aprilia dengan ancaman akan membunuh, memperkosa sambil menodongkan senjata tajam dan pistol kepada saksi Rakhmad Wahyu Ningsih serta saksi Zorana Aprilia hingga saksi Rakhmad Wahyu Ningsih serta saksi Zorana Aprilia merasa ketakutan. Selanjutnya Haerudin Als. Aer, Adi, Tuan Gabah mengambil barang-barang berupa laptop, kamera, perhiasan, handphone, dan 3 unit sepeda motor beserta BPKB dan juga mengambil uang tunai sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), saat itu terdakwa Miase Als. Kace Als Amaq Kake berada di berugak halaman untuk melihat situasi sekitar rumah kalau ada orang datang membantu. b. Kasus II; Senin tangal 24 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita di rumahnya, terdakwa Miase Als. Amaq Kake merencanakan untuk melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa Disah Als. Amaq Lisam, Aerudin, Adi, Tuan Gabah di Rumah Makan tanak Maik, sambil menodongkan senjata tajam kemudian mengambil satu persatu barang milik pegawai lesehan Tanak maik uang tunai yang disimpan di dalam kamar lobi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

v

merupakan uang milik lesehan, uang milik saksi Musmuliadi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan di bawah kasur, 1 (satu) buah Hp milik saksi Pandri, 1 (satu) pasang anting emas milik saksi Sanisah als. Sani, 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi 1 (satu) buah dompet milik saksi M. Rosur Rofli, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp milik saksi Rohaniah als. Inaq Dian, 1 (satu) pasang anting emas bermata putih yang pada saat itu saksi Peliani sedang mengenakan jilbab. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di Sidang pengadilan. Hal itu membawa Konsekuensi pemeriksaan, Tuntutan Pidana, dan putusan hakim harus berdasar kepada yang termaktub dalam surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan, meliputi pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, dan pembuktian.3 Para terdakwa dituduhkan telah melakukan perbuatan pidana yaitu beberapa kali melakukan tindak pidana Pencurian dengan Ancaman kekerasan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rakhmad Wahyu Ningsih mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan para saksi korban Lesehan tanak maik mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

3

Bambang Waluyo,Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta,2008.hlm 68

vi

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Penuntututan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.4 Dalam surat tuntutannya Penuntut Umum yang dibacakan pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Miase Als. Kace Als. Amak Kake dan terdakwa Disah Als. Amaq Lisam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembarengan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang di dahului atau disertai dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Miase Als. Kace Als. Amaq Kake dan terdawka Disah Als. Amaq Lisam dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4. Putusan Hakim; Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.5 Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis hakim mengadili :1. 4

Indonesia,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,pasal 1 butir 7 5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 374

vii

Menyatakan Terdakwa I Miase Als. Kace Als. Amak Kake dan Terdakwa Ii Disah Als. Amaq Lisam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan”.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Miase Als. Kace Als. Amak Kake selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa 2 Disah Als. Amaq Lisam selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 5. Hasil Analisis; Adapun dalam dakwaannnya jaksa penuntut umum para terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana diketahui bahwa pasal 365 mengatur tentang Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.6 Berdasarkan Dakwaan jaksa penuntut dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali oleh terdakwa berdasarkan analisis penyusun bahwa penerapan pasal 365 ayat (1), (2) ke1 ke-2 ke-3 KUHP yang menggunakan dakwaan tunggal sudah tepat, Tetapi Analisis Penyusun terhadap Kurang sependapatnya tuntutan jaksa penuntut umum didasarkan oleh Para Terdakwa berdasarkan 2 (dua) kasus 6

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.hlm.58

viii

Posisi Telah melakukan beberapa kali tindak Pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik di dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum, telah menerapkan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang Perbarengan perbuatan atau Concurcus Realis yang merupakan pasal khusus dalam hal pemberatan Pidana, seharusnya jaksa penuntut umum dapat menuntut para terdakwa lebih dari 3 (Tiga) tahun berdasarkan Perbarengan tindak pidana yang dilakukan, Berdasarkan analisis penyusun pada putusan hakim No. 53/Pid.B/201/PN.MTR yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, penyusun tidak sependapat dengan hakim, dalam pemberian hukuman seharusnya hakim menjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera sekaligus Keadilan bagi korban yang dirugikan dalam tindak, penyusun tidak memperhatikan adanya putusan hakim yang mengedepankan tujuan hukum tersebut dalam kasus ini, dalam putusan ini kepada Para Terdakwa hakim hanya menjatuhkan pidana Penjara yaitu masing-masing Terdakwa I Miase Als. Kace Als. Amak Kake selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa 2 Disah Als. Amaq Lisam selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena jika dibandingkan dengan kerugian Para Korban yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.200.000,00 (Seratus enam juta dua ratus ribu rupiah)

serta

perbuatan

terdakwa

dapat

menimbulkan

trauma

berkepanjangan bagi para korban. jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat.

ix

Dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor Perkara : 53/Pid.B/2015/PN.MTR, bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut memperhatikan hal-hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dalam

persidangan

baik

pertimbangan

Yuridis

maupun

pertimbangan fakta dan juga pertimbangan mengenai Kondisi terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diuraikan oleh penyusun sebagai berikut: 1. Pertimbangan hakim di dalam Persidangan a. Pertimbangan Yuridis; Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.7 Pertimbangan Yuridis berdasarkan Persidangan antara lain :1.Surat Dakwaan, 2. Keterangan Saksi, 3. Keterangan Terdakwa dan, 4. Barang Bukti. b. Pertimbangan Fakta; Pertimbangan Fakta adalah pertimbangan mengenai Unsur-unsur perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaankeadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana yang dihubungkan berdasarkan fakta di Persidangan. Di dalam persidangan ada beberapa pertimbangan Fakta yang dilakukan oleh

7

 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm 146 dan 147 

x

hakim antara lain : 1. Pencurian dengan ancaman kekerasan dan, 2. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan. c. Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa; Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. hal ini berkaitan dengan kondisi diri terdakwa. Adapun pertimbangan ini terdiri dari: 1. Hal-hal yang memberatkan: a. Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat; b. Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan para korban trauma; c. Khusus terhadap Terdakwa I pernah dihukum. 2. Hal-hal yang meringankan : a. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; c. Terdakwa II belum pernah dihukum. 2. Hasil Analisis; Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wettelijke Stelsel). Pada pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.8 Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus, dan tempos delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana itu 8

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.hlm. 19

xi

dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa terhadap korban maupun kehidupan bermasyarakat, apakah terdakwa melakukan pemberatan dalam

tindak

pidananya

seperti

Perbarengan

(Concurcus)

dan

pengulangan (Residive) serta penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Apakah Terdakwa merasa bersalah atau menyesal dan sebagainya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penyusun merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis berdasarkan urain diatas, kita dapat melihat berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidana dengan kekerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan nomor perkara:

53/PID.B/2015/PN.MTR

disyaratkan oleh undang-undang.

tersebut

sesuai

dengan

yang

xii

III. PENUTUP Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana dalam perbarengan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR adalah sebagai berikut : 1. Perbarengan tindak pidana Berdasarkan Surat dakwaan, Tuntutan dan putusan Hakim merupakan Perbarengan Perbuatan Jamak atau Concurcus realis, Penerapan pidana dalam perbarengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari putusan ini hakim terlalu terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki agar para terdakwa dihukum masing-masing 3 (tiga) tahun penjara 2. Dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan nomor: 53/Pid.B/2015/PN.MTR yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis, pertimbangan Fakta dan pertimbangan terhadap Kondisi terdakwa. Akhir penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyampaikan Saran Yaitu, Penuntut umum maupun hakim dalam menerapkan sanksi pidana hendaknya didalam menuntut atau mengadili harus lebih Mengedepankan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfatan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

dalam

xiii

DAFTAR PUSTAKA Buku Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Harahap, M. Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011. Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Santoso,Topo. Kriminologi, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001 Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta,2008. Peraturan-peraturan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.