PN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2001/PN.Pwt)

SOEDIRO Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto ABSTRACT One of chapter in The Penal Code Book (KUHP) which regulate about death punishment is chapter 340 which the content is: any body, intentionally, and planned before to take some one else life was threaten because murder with plan (moord), with death punishment or jail in a whole life or certain time which the longest is 20 years. Author interested to conducting research about planned murder criminal as well as regulated in chapter 340 of Penal Code Book toward the case number: 63/Pid.B/2001/PN.Pwt with the aim to know about law consideration basis of judge in making death punishment. Beside that, this research was aimed to know application of chapter 197 verse (1) letter d. of Penal Code Jurisdiction Book (KUHAP), toward sentence number : 63/Pid.B/2001/PN.Pwt, that is about consideration which arranged simplicity about the fact and condition and also proved tools which gathered from investigation in the court which being basis in determination of convict guiltiness. Approaching method which used in this research is legal normative or doctrinal research which has source from secondary data which general that is Court Sentence Number : 63/Pid.B/2001/PN.Pwt. From the research that was conducted, obtained result as follows, the fulfilled of all element from chapter 340 of Penal Code Book that is : any body, intentionally, and planned before, taking some one else life. Judge decides death punishment toward convict because of the fulfilled of all elements in chapter 340 of Penal Code Book, and judge considers the things which ad de charge without the things which releive. Beside that, obtained result that in the sentence number : 63/Pid.B/2001/PN.Pwt was fulfilled with chapter 197 verse (1) letter d. of Penal Code Jurisdiction Book (KUHAP). Keywords: death punishment, murder with plan PENDAHULUAN Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, dalam arti bahwa hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa kecuali, baik oleh warga masyarakat pada umumnya, maupun oleh para penguasa negara. Segala perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Dalam rangka menegakkan hukum itu, negara memiliki

Dinamika Kontemporer Hukuman Mati di Indonesia -------ISBN 978-602-73912-0-8

Soediro, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan....

aparat penegak hukum yang bertugas mempertahankan hukum itu sendiri. Salah satu aparat yang melaksanakan tugas tersebut adalah hakim. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan: "Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of' his rights and obligation and of any criminal charge against him”. (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya). Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi: "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law". (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim national yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang,-undang dasar negara atau undang-undang. (Andi Hamzah, 1996: 98) Dalam hal penjatuhan pidana atau pemidanaan khususnya di Indonesia, hakim mempunyai kewenangan yang besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk rnenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

85


disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan yang dijatuhkannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selain yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menetapkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Demikian pula telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

86


ada di dalam masyarakat. Jika nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat tidak diperhatikan, maka putusan yang dijatuhkan hakim bukanlah putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini berarti bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan apakah terdapat sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, dan ini berarti juga menyangkut keadaan pribadi seorang terdakwa. Data tentang keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh berdasarkan keterangan dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan Rukun Tetangga (RT), teman bekerja, teman-teman dekat, dokter ahli jiwa, dan sebagainya. Untuk melengkapi faktor-faktor pertimbangan hakim kiranya dapat dipertimbangkan ketentuan Pasal 48 konsep rancangan KUHP yang mengatur tentang pedoman pemberian pidana. Dalam pemberian pidana hakim hendaknya mempertimbangkan: 1 . kesalahan pembuat; 2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; 3. cara melakukan tindak pidana; 4. sikap batin pembuat; 5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; 6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; 9. pengaruh perbuatan terhadap korban atau keluarga korban; 10. tindak pidana yang dilakukan dengan berencana (Gregorius Aryadi, -- :7). METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

87


pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep yang otonom dari kehidupan, tanpa mengabaikan norma-norma lain di luar norma hukum. Artinya bahwa norma-norma di dalam masyarakat selain norma hukum pun dijadikan acuan sebagai pendukung penelitian ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN A.1. Duduknya Perkara Dari hasil penelitian ini diperoleh data sebagai berikut: Pada Hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2000 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pinggir Sungai Banjaran, Kelurahan Kober RT 01/RW 04 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, diduga telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irt alias Rt bin Skt, terhadap seorang anak perempuan berumur 5 tahun dan bernama : ALS dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu itu korban ALS sedang bermain-main dengan teman sebayanya yaitu saksi YS bin Sdt dan saksi. PDS bin Sd di pekarangan kosong di daerah RT. 01/RW. 04 Kelurahan Kober, dan mereka melihat orang sedang membunyikan mercon. Irt alias Rt mendatangi mereka dan selanjutnya Irt menyuruh YS dan PDS untuk membeli mercon dengan memberi mereka uang sebanyak Rp.1.100,- sehingga Irt dengan mudah bisa membawa korban ALS. Setelah YS dan PDS pergi, Irt menggendong korban ALS ke arah timur menuju Sungai Banjaran. Sebelum la melaksanakan niatnya untuk membunuh korban, sesampai di pinggir Sungai Banjaran korban ALS diturunkan dari gendongan Irt, diciumi, kemudian pakaian yang dipakai oleh korban dilepas semua sehingga telanjang dan Irt juga melepas pakaian yang dipakainya. Karena korban masih berdiri maka korban didorong sekuatnya oleh Irt sehingga jatuh terlentang dan Irt berusaha akan menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang ke dalam kemaluan korban tetapi tidak bisa

88


karena korban masih anak kecil dan kemaluannya masih kecil pula. Namun demikian Irt masih berusaha terus supaya alat kelaminnya bisa masuk, dengan cara menyeret korban supaya posisinya berubah tetapi tetap tidak bisa. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka Irt dengan menggunakan jari tangannya memasukkan ke dalam alat kelamin korban dan diputar-putarkan, sehingga alat kelamin korban lecet dan robek tidak beraturan, selanjutnya secara bertubi-tubi dan sekuat tenaga dengan tangan kosong Irt memukul korban ke arah perut, karena korban masih merasa kesakitan selanjutnya korban diinjak-injak (jawa: digejuk) dengan kaki sekuat tenaganya ke arah muka beberapa kali. Di samping itu Irt juga menjepit korban dengan jempol kaki kanan ke leher korban dan menekan sekuat tenaga. Karena Irt belum yakin korban telah mati maka dengan menggunakan batu dipukulkan ke arah kepala atau muka korban sebanyak 3 kali atau setidaknya lebih dari satu kali sampai korban mengalami pecah kepala dan mengeluarkan otak. Irt

yakin

kalau

korban

ALS

sudah

mati,

dan

untuk

menghilangkan jejak maka kemudian korban diseret dan dilempar ke sungai Banjaran supaya hanyut terbawa arus sungai. Setelah mandi dan berpakaian, Irt pulang ke rumah untuk tidur. A.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 1. Dakwaan Primair ancaman pidananya didasarkan pada ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (moord). Bahwa ia terdakwa Irt alias Rt bin Skt pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2000 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu lain di dalam Bulan Desember 2000 bertempat di pinggir Sungai Banjaran, Kelurahan Kober RT.0l/RW.04 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain atau di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sengaja dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu seorang anak perempuan berumur 5 tahun dan bernama ALS perbuatan mana dilakukan

89


dengan cara-cara sebagai berikut -

Bahwa kira-kira pada tahun 1999 atau setidak-tidaknya sebelum tanggal 31 Desember 2000 pada Hari Minggu ia terdakwa telah mempunyai permasalahan di Kelurahan Kober tepatnya di daerah RT.01/RW.04 Kecamatan Purwokerto Barat, selanjutnya oleh saksi EJW selaku Ketua RT.01/RW.04 Kelurahan Kober sekaligus sebagai orang tua dari korban ALS, memanggil terdakwa karena selaku warganya untuk diselesaikan tentang permasalahan yang menimpa terdakwa, dengan adanya hal tersebut di atas saksi EJW kemudian memberi nasihat atau pembinaan terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menerima nasihat maupun pembinaan dari saksi EJW, malah sebaliknya terdakwa merasa dipermalukan di lingkungan sehingga menaruh dendam terhadap saksi EJW.

-

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 3l Desember 2000 sekira jam 18.00 WIB ada kesempatan baik bagi terdakwa untuk melampiaskan dendamnya terhadap saksi EJW yang akan dilampiaskan kepada keluarganya, pada waktu itu korban ALS sedang bermain-main dengan teman sebayanya yaitu saksi YS bin Sdt dan saksi PDS bin Sd di pekarangan kosong di daerah RT 01/RW.04 Kelurahan Kober dan mereka melihat orang sedang membunyikan mercon, adalah merupakan sasaran terdakwa

untuk

melampiaskan

dendam

tersebut

akan

menghilangkan nyawa korban ALS, kemudian terdakwa mendatangi langsung menggendong korban ALS selanjutnya terdakwa menyuruh teman korban saksi YS dan saksi PDS untuk membeli mercon dengan diberi uang sebanyak Rp.1.100,hal ini dilakukan untuk mengelabui teman-temannya supaya terdakwa dengan mudah bisa membawa korban ALS. -

Bahwa selanjutnya setelah saksi YS dan saksi PDS pergi, terdakwa dengan menggendong korban ALS pergi ke arah timur menuju Sungai Banjaran, sebelum terdakwa melaksanakan

90


niatnya yang sudah direncanakan untuk menghilangkan nyawa terlebih dahulu menciumi korban, sesampai di pinggir Sungai Banjaran korban ALS diturunkan dari gendongan terdakwa, kemudian pakaian yang dipakai oleh korban ALS dilepas semua sehingga korban telanjang dan terdakwa juga melepas pakaian yang dipakainya, karena korban ALS masih berdiri kemudian korban didorong sekuatnya oleh terdakwa sehingga sampai jatuh terlentang dan terdakwa berusaha akan menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kelamin terdakwa yang sudah berdiri tegang ke dalam kemaluan korban ALS tetapi tidak bisa karena korban masih anak kecil dan kemaluannya masih kecil pula, namun demikian masih berusaha terus supaya alat kelaminnya bisa masuk dengan cara menyeret korban supaya posisinya berubah tetapi tetap tidak bisa. -

Bahwa selanjutnya karena hal tersebut tidak dapat dilakukan maka

terdakwa

dengan

menggunakan

jari

tangannya

memasukkan ke dalam alat kelamin korban ALS dan diputar-putarkan, sehingga alat kelamin korban lecet dan robek tidak

beraturan,

selanjutnya

secara

bertubi-tubi

atau

setidak-tidaknya beberapa kali lebih dari satu kali dan sekuat tenaga dengan tangan kosong terdakwa memukul korban ke arah perut, karena korban masih merasa kesakitan selanjutnya korban diinjak-injak (Jawa : digejuk) dengan kaki sekuat tenaganya ke arah muka beberapa kali di samping itu terdakwa juga menjepit korban dengan jempol kaki kanan ke leher korban dan menekan sekuat tenaga, karena terdakwa belum yakin korban telah mati maka dengan menggunakan batu dipukulkan ke arah kepala atau muka korban sebanyak 3 kali atau setidaknya lebih dari satu kali sampai korban mengalami pecah kepala dan mengeluarkan otak. -

Kemudian terdakwa yakin kalau korban ALS sudah mati dan untuk menghilangkan jejak maka kemudian korban diseret dan dilempar ke sungai Banjaran supaya hanyut terbawa arus

91


sungai. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas korban ALS mati sesuai dengan Visum et Repertum dokter Puskesmas Purwokerto Barat Nomor: 443.004.1/2001 tanggal 3 Januari 2001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan luar: Di kamar mayat RSUD Banyumas tanggal 1-1-2001 jam 12.30 WIB. 1. Jenazah seorang perempuan umur 5 tahun, gizi cukup, kulit kuning langsat. 2. Kepala

: Rambut hitam lurus Dahi terdapat luka terbuka panjang + 15 cm, lebar + 3 cm dalam + 1 cm, tulang tengkorak (Os Frentalis) pecah terlihat jaringan otak. - Luka lecet pada pipi kanan dan kiri - Terdapat genangan darah pada kedua lubang telinga - Tulang tengkorak bagian belakang (Os Occipatalis) pecah.

3. Leher

: Terdapat lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan.

4. Dada

: Tidak ada kelainan

5. Perut


6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan 7. Punggung

: terdapat lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan

8. Alat kelamin

: Terdapat

luka

lecet

pada

kedua

bibir

kemaluan bagian dalam selaput dasar robek tidak beraturan. 9. Dubur


Kesimpulan : -

Korban perempuan umur 5 tahun, gizi cukup dengan pecahnya tulang tengkorak bagian dahi (Os Frentalis) dan tulang

92


tengkorak bagian belakang (Os Occipatalis) akibat pukulan benda tumpul dan keras. -

Selaput dara robek tidak beraturan dan lecet pada bibir kemaluan akibat masuknya benda tumpul.

-

Korban meninggal dunia karena luka berat (pecahnya tulang tengkorak bagian Frentalis dan Occipatalis). Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

SIMPULAN A. Kesimpulan A.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2001/PN.Pwt Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irt alias Rt bin Skt, secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena, pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: 1. barangsiapa; 2. dengan sengaja; 3. dengan rencana lebih dahulu; 4. merampas nyawa orang lain. Ad.l. Barangsiapa Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana Nomor: 63/Pid.B/2001/PN.Pwt, maka yang dimaksud barangsiapa di sini

93


adalah Irt alias Rt bin Skt. Ad.2. Dengan sengaja Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Irt alias Rt, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia memang menghendaki terjadinya pembunuhan tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya terhadap korban ALS adalah merupakan perbuatan balas dendam terhadap, saksi EJW yang juga orang tua korban. Ad.3. Dengan rencana lebih dahulu. Dari fakta-fakta di persidangan terungkap, bahwa terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap korban ALS. Jika ia memang berkehendak membatalkan niatnya untuk membalas dendam kepada EJW (ayah korban), maka ia memiliki "tempo" atau waktu yang cukup lama. Ia dapat berfikir secara matang selama 6 bulan sebelum ia benar-benar melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya tersebut. Ad. 4. Merampas nyawa orang lain. Merampas nyawa orang lain artinya sama dengan membunuh orang lain. Jika perampasan nyawa tersebut direncanakan lebih dahulu maka perbuatan tersebut disebut

tindak pidana

pembunuhan yang direncanakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP. Karena perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, oleh karena itu tepat jika penerapan pidana mati dalam perkara Nomor: 63/Pid.B/2001/PN.Pwt. dijatuhkan terhadap terdakwa Irt alias Rt bin Skt. A.2. Penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP dalam Kasus Tindak Pidana

Pembunuhan

Berencana

dalam

Perkara

Nomor:

63/Pid.B/2001/PN.Pwt. Dari apa yang telah diuraikan maka dalam memeriksa dan

94


mengadili perkara Nomor: 63/Pid.B/2001/PN.Pwt yaitu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Irt alias Rt bin Skt Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto; khususnya dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan, telah memenuhi aturan dalam KUHAP, khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." B. Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanapun juga pidana mati adalah pidana terberat dibandingkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, hakim harus benar-benar adil dan bijaksana dalam menjatuhkan pidana yang tepat. 2. Untuk kasus-kasus tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan mati terutama yang dilakukan tanpa rencana terlebih dahulu lebih tepat jika dijatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam hal ini hendaklah diingat bahwa salah satu fungsi pemidanaan adalah untuk memperbaiki terpidana. Jika tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana tanpa direncanakan terlebih dahulu, maka patut diharapkan bahwa suatu hari nanti terpidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik, apalagi jika umur terpidana masih muda. 3. Sedangkan untuk kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan kategori pembunuhan dengan banyak korban; modus operandi yang tidak seimbang dengan jumlah korban; dan pembunuhan keji, sadis, dan tidak berperikemanusiaan dengan korban anak-anak yang sudah dikenal baik oleh terdakwa, adalah jenis tindak pidana yang pantas untuk dijatuhi pidana mati. Disini terlihat perbedaan yang menyolok antara pelaku tindak pidana yang tidak direncanakan dengan yang direncanakan, apalagi jika perbuatan tersebut sudah melewati batas-batas kemanusiaan.

95


4. Baik ketentuan di dalam KUHP, konsep KUHP baru, UU tentang Narkotika, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PERPU Tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam perundang-undangan yang lain serta ajaran berbagai agama, pidana mati adalah hal yang diperbolehkan untuk diterapkan. Oleh karenanya dalam keadaan yang mengharuskan, maka hakim tak perlu ragu-ragu menjatuhkannya. 5. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini secara jelas merupakan rambu bagi hakim agar dalam menjatuhkan putusan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat, sekaligus tidak boleh melukai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jika putusan pidana mati dijatuhkan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan – memang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Aryadi, Gregorius, nontahun, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, Atmajaya. Bachroen, H.M., 1990, Qur’an Suci Terjemah dan Tafsir, Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah. Bahreisy, Hussein, 1992, Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari, Surabaya, Al Ikhlas. Hamzah, Andi, A.Sumangelipu, 1983, Pidana Mati di Indonesia di Masa Kini, Masa Lalu dan Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hamzah, Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya. Harahap, M. Yahya, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika. Loedoe, John Z, 1984, Fakta dan Norma dalam Hukum Acara, Jakarta, Bina Aksara. 96


Moeljatno, 1999, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara. Muladi & Arief, Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni. Poernomo, Bambang, 1982, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan KUHAP, Yogyakarta, Liberty. Prakoso, Djoko, Nurwachid, nontahun, Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta, Ghalia Indonesia. Sahetapy, J.E, 1979, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung. Saleh, Roeslan, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Bandung, Alumni. Soesilo, R, 1995, RIB HIR dengan Penjelasan, Bogor, Politea. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP. Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Jakarta, Grafika. Zainal, Moehadi, 1984, Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan, Yogyakarta, PT. Hanindita. --------------, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. -------------, 1992, Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Liberty. Peraturan perundang-undangan UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

97

PN

Recommend Documents