BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 595/ Pdt/ P,/ 1990/ PN, SMG. TENTANG STATUS GENDER BAGI ORANG YANG TELAH OPERASI KELAMIN
A. Putusan Dan Ketetapan Hukum Tentang Status Gender Bagi Orang Yang Telah Operasi Kelamin Pengadilan Negeri adalah salah satu badan peradilan yang berada di Indonesia. Yang merupakan sarana pengaduan hukum bagi rakyat, dimana dalam pengadilan tersebut mengatur dan menyelesaikan fenomena yang ada di masyarakat. Karena tanpa adanya suatu pengadilan, kemana pula rakyat itu sendiri mengadu (menegenai masalah hukum). Oleh karena itu seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, ada satu kasus tentang permohonan penggantian kelamin. Yang terjadi pada sekitar tahun 1990-an di Pengadilan Negeri Semarang No. 595/Pdt/P,/1990/PN, Smg. Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan. Oleh karena itu akan dijelaskan dibawah ini mengenai ketetapan tersebut : PENETAPAN No. 595/pdt,/P,/1990/PN, SMG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sehubungan dengan permohonan dari : A.V. Rudi Priyanto BA, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di jalan Sri Widodo utara No. 21 Semarang, selanjutnya disebut PEMOHON : Pengadilan Negeri Semarang tersebut : Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
32
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٣٣
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal Semarang, 24 September 1990 yang didaftarkan dikantor kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 1990 dibawah register
perkara
No.
595/Pdt/P./1990/PN.
Smg.
Telah
mengajukan
permohonan sebagai berikut : -
Bahwa pemohon lahir di Semarang pada tanggal 7 April 1962 anak lakilaki dari saudara Soediman, ternyata pada surat kelahiran No. 22/1962 tertanggal 12 April 1962 yang dibuat oleh lurah Cisidrono Semarang.
-
Bahwa semula pemohon dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tetapi sifat dan tingkah laku pemohon sejak kecil seperti layaknya seorang anak perempuan.
-
Bahwa untuk menyesuaikan sifat keberadaan pemohon sebagai layaknya seorang perempuan, maka pemohon telah mengambil keputusan untuk melakukan operasi perubahan kelamin di Rumah Sakit Kariyadi Semarang, ternyata pada surat keterangan No. 0910/1627/II 190 tertanggal 18 Agustus 1990 yang dibuat oleh Dr. Anityo Iskandar Mochtar, dokter Rumah Sakit DR. Kariyadi Semarang.
-
Bahwa atas dasar operasi secara medis tersebut, maka dokter telah menyatakan pemohon berhak memiliki segala hak dan kewajiban hukum dari kedudukannya (status) seorang perempuan.
-
Bahwa pemohon selain merubah statusnya dari laki-laki menjadi seorang perempuan, maka pemohon juga bermaksud pula dengan mengganti namanya yang semula tertulis dan terbaca : A.V. Rudy Priyanto, BA diganti nama sedemikian rupa sehingga nama pemohon tersebut menjadi tertulis dan terbaca : Ruth Riki Marsellia. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala
kerendahan hati mohon kehadapan Bapak ketua pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk :
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٣٤
I.
Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
II.
Menetapkan seorang laki-laki bernama : A.V. Rudy Priyanto, BA lahir di Semarang tanggal 7 April 1962, telah berubah staus kedudukannya dari laki-laki menjadi seorang perempuan, dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan.
III. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca : A.V. Rudy Priyanto, BA diganti sedemikian rupa sehingga nama pemohon tersebut menjadi tertulis dan terbaca : Ruth Riki Marsellia IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon pemohon menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, telah datang menghadap pemohon dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama : Achmad Busro, S.H. Staf. Badan Konsultasi Hukum, Fakultas hukum Undip berkantor di jl. Imam Barjo S.H. No. 1 Semarang, berdasarkan surat khusus tertanggal Semarang 20 Oktober 1990. Menimbang bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas dan selanjutnya kuasa pemohon mengajukan penjelasan tambahan atas permohonan tersebut secara tertulis tertanggal semarang 23 Oktober 1990, yang isinya sebagai berikut : -
Bahwa bila kita berpijak pada dasar pilisofis, sebenarnya tujuan dari hukum tidak lain untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga rasa tentram bagi masyarakat, serta untuk memberikan kepastian pada masyarakat.
-
Bahwa bila melihat kenyataan yang di alami oleh pemohon, menurut dasar ilmu kedokteran, maka dapat di katagorikan bahwa pemohon telah menderita penyakit yang dinamakan transseksual.
-
Bahwa penderita transseksual seperti yang di alami oleh pemohon secara medis pengobatannya tidak ada jalan lain dengan menyesuaikan kedaan kejiwaan yang bersangkutan.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
-
٣٥
Bahwa penyesuaian keadaan kejiwaan ini dengan melalui operasi penyesuain kelamin dari penderita
-
Bahwa memang tidak mudah untuk dapat dilakukan operasi penyesuain kelamin, juga seperti yang dialami oleh pemohon karena harus memenuhi beberapa peryaratannya.
-
Bahwa persyaratan untuk dapat dilakukannya operasi penyesuaian kelamin hanya dibatasi pada orang-orang yang jelas-jelas menderita transseksual, berdasarkan diagnostik yang disusun oleh American psychistric Association meliputi : 1. Adanya perasaan tak senang dan tak cocok terhadap jenis alat kelamin yang dimilikinya. 2. Ingin alat kelaminnya dihilangkan dan ingin hidup sebagai manusia dengan jenis kelamin lain. 3. Perasaan tersebut terus-menerus berlangsung untuk paling tidak selama 2 tahun. 4. Tidak ada physical intersex atau genetic abnormality 5. Tidak
disebabkan
oleh
adanya
kelainan
mental
semacam
schizoprenis. -
Bahwa ternyata semua persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, karena sebelum dilakukannya operasi penyesuaian kelamin, telah cukup diamati oleh beberapa ahli yang terbentuk dalam satu team diantaranya ahli kejiwaan, dan juga ahli hukumnya.
-
Bahwa apabila keadaan ini dibiarkan dengan status tidak menentu maka tujuan dari hukum untuk adanya rasa aman, dan dapat memberikan kesejahteraan serta kepastiannya akan tidak terwujud.
-
Bahwa disamping itu kenyataannya permohonan yang diajukan pemohon bukanlah hal baru lagi, karena permohonan serupa pernah dan telah ada pada beberapa Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bahkan di luar negeri sebenarnya sudah sejak lama, seperti di Amerika seorang remaja bernama George Jorgensan yang menjalani operasi penyesuaian
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٣٦
kelamin pada tahun 1952 dan pada tahun 1953 atas dasar penetapan/ keputusan Pengadilan Negeri telah berubah status dan ganti nama Cristine Jorgensen. -
Bahwa dengan perkembangan dunia kedoteran, maka dengan sendirinya dunia hukum pun untuk dapat mengikutinya, dan kami kira disinilah hakim menggali dengan penemuan hukum (rechtvinding).
-
Bahwa atas dasar tambahan penjelasan tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum dari pemohon, memohon kepada hakim demi kemanusiaan serta untuk adanya kepastian hukum sudilah kiranya berkenan untuk : I.
Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
II.
Menetapkan seorang laki-laki bernama : A.V. Rudi Priyanto B.A lahir di Semarang tanggal 7 April 1962, telah berubah status
kedudukannya
dari
laki-laki
menjadi
seorang
PEREMPUAN, dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang PEREMPUAN. III. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon tertulis dan terbaca : A.V. Rudi Priyanto B.A diganti nama sedemikian rupa sehingga nama pemohon tersebut menjadi tertulis dan terbaca : " Ruth Riki Marsellia ". IV. membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa : I.
BUKTI SURAT a.
Poto Copy surat keputusan kepala kantor wilayah koordinator urusan administrasi kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 1989 No. 117 46/103.d.2/c.3.189 (diberi tanda P-1).
b.
Foto Copy surat keterangan dari Direktur rumah sakit Kariadi semarang tanggal 18 agustus 1990 No. 09. IC/1627/P/1990 (diberi tanda P-2).
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
c.
٣٧
Foto Copy surat kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisikdrono tanggal 12 April 1962 No. 22/1962 (diberi tanda P – 3) Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat tersebut di atas telah di sesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah di bubuhi Materai secukupnya.
II. Keterangan Saksi-Saksi Yang Keterangannya Didengar Di Bawah Sumpah Masing-Masing : Saksi I : Yang Bernama Marselianus Sudiman. Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut : -
Bahwa saksi adalah ayah pemohon.
-
Bahwa waktu pemohon dilahirkan jenis kelamin pemohon adalah jenis kelamin laki-laki.
-
Bahwa setelah pemohon sekolah SMP kelihatan ada tanda-tanda kelainan pada pemohon misalnya ia sering pakai bedak merias mukanya dan bermain boneka plastik yang berbentuk anak.
-
Bahwa stelah pemohon masuk SMA, menurut keterangan dari temantemannya pemohon suka pakai pakaian wanita, dan lebih senang bergaul dengan teman-teman wanitanya.
-
Bahwa kira-kira tahun 1987 pemohon memberitahukan maksudnya untuk menjalani operasi pergantian kelamin dari dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. Memang pada mulanya saksi belum dapat menyetujuinya akan tetapi setelah ada hasil konsultasi dari team rumah sakit bahwa pemohon dapat menjalani operasi, dari pada pemohon menderita dalam hidupnya, akhirnya saksi dapat menyetujui operasi pergantian kelamin tersebut.
Saksi II : (saksi ahli) yang bernama : Prof. Purwahid Patrik, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah guru besar hukum perdata tertulis pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
-
٣٨
Bahwa sepanjang pengetahuan saksi tidak ada suatu ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang penggantian kelamin dari seseorang.
-
Bahwa menurut pendapat saksi meskipun tidak ada ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai pergantian kelamin tersebut akan tetapi kalau dilihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah untuk membahagiakan
manusia,
maka
hukum
dapat
membenarkan
pergantian hukum tersebut. Saksi III : (Saksi Ahli) yang bernama : Dr. Fransiscus Sutoko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah ahli bedah plastik yang menangani pengoprasian/ pembedahan penyesuaian jenis kelamin pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan.
-
Bahwa sebelum operasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan observasi oleh suatu team yang terdiri dari dokter ahli kejiwaan, dokter ahli genetika, dokter ahli bedah dan kerohanian.
-
Bahwa menurut pengetahuan saksi berdasarkan disiplin ilmu yang saksi miliki, bahwa masalah penentuan jenis kelamin seseorang, telah tejadi mulai seseorang dalam kandungan.
-
Bahwa apabila kromosom janin yang dikandung lebih kuat krimosom XX nya, maka akan lahir bayi dengan jenis perempuan.
-
Bahwa sepanjang yang saksi lihat bahwa gen dari pemohon adalah gen laki-laki da pemohon juga mempunyai penis yang mempunyai ukuran normal ;
-
Bahwa dari organ seksual pemohon yang berupa organ seksual lakilaki tersebutlah oleh saksi melalui teknik pembedahan dibentuk organ kelamin perempuan pemohon.
Saksi IV : (Saksi Ahli) yang bernama : Dr. Sumitto Wiryotenoto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
-
٣٩
Bahwa saksi bertugas sebagai staf. Pengajar pada bagian psikiatri fakultas Kedoteran UNDIP dan juga bertugas di Rumah Sakit Karyadi Semarang.
-
Bahwa saksi juga termasuk salah seorang diantara team yang mengadakan observasi mengenai perubahan jenis kelamin.
-
Bahwa menurut ilmu psykhiatre ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan khususnya didalam bidang psyoko sexual ada tiga hal yang mnentukan jenis kelamin seseorang yaitu : 1. Indentitas Jenis 2. Identitas Jenis Kelamin 3. Identitas Peran Jenis Identitas kelamin adalah faktor biologis, pemohon adalah seorang
laki-laki, akan tetapi secara identitas jenis kelamin (psyiko seksual) tersebut akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon. Sebab operasi yang dijalani pemohon hanyalah perubahan atas fungsi seksual dari organ kelamin pemohon, sedang mengenai fungsi reproduksi organ kelamin tidak dapat di rubah menjadi fungsi reproduksi yang dimiliki oleh seorang wanita alamiah. Bahkan fungsi organ seksual dari organ kelamin tersebut pun tidak sama 100% dengan fungsi organ seksual pada wanita alamiah. Saksi V : (Saksi Ahli) yang bernama : Dokter Susilo Wibowo, M.S Med di bawah ini bersumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Saksi adalah staf. Pengajar pada Fakultas kedokteran UNDIP dalam bidang genetika
-
Bahwa saksi juga termasuk dalam team yang menangani observasi/ konsultasi terhadap pemohon sebelum operasi perubahan jenis kelamin pemohon dilakukan.
-
Bahwa menurut ilmu genetika/ biologi perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kromosom yang ada pada tubuh seseorang.
-
Bahwa laki-laki mempunyai kromosom XY sedang perempuan mempunyai kromosom XX.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
-
٤٠
Bahwa saksi menghadakan pemeriksaan kromosom pemohon dan hasilnya pemohon mempunyai kromosom 1 X.
-
Bahwa yang saksi periksa hanya 1 X saja, sedang kromosom lainnya saksi tidak periksa, akan tetapi kromosom 1 X tersebut berarti pemohon secara biologis tidak mungkin seorang perempuan normal, akan tetapi mungkin laki-laki.
-
Bahwa pemohon mempunyai organ kelamin laki-laki, dimana pemohon mempunyai penis yang mempunyai ukuran normal, sedang mengenai sperma pemohon tidak dilakukan pemeriksaan.
-
Bahwa operasi yang dijalani pemohon hanyalah perubahan atas fungsi seksual dari organ kelamin pemohon, sedang mengenai fungsi reproduksi organ kelamin tidak dapat dirubah menjadi mempunyai fungsi reproduksi yang dimiliki oleh seorang wanita alamiah bahkan fungsi organ seksual dari organ kelamin tersebut pun tidak dapat sama 100 % dengan fungsi organ seksual pada wanita alamiah. Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon telah menyatakan tidak
akan mengajukan apa-apa lagi dan telah memohon keputusan. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut diatas : Menimbang, dari keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti terlampir dalam berkas perkara telah terbukti benar : 1. Bahwa pemohon dilahirkan di Semarang pada tanggal 7 April 1962 2. Bahwa waktu pemohon di lahirkan mempunyai jenis kelamin lakilaki 3. Bahwa pemohon dilahirkan dari perkawinan yang sah dari ayah bernama Soediman dan ibu bernama Silvia Moersiyam 4. Bahwa kelahiran pemohon tersebut sampai sekarang belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil Semarang
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤١
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1990, pemohon telah mengalami/ menjalani pembedahan (operasi) penyesuaian kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan di rumah sakit Kariadi Semarang. Menimbang, bahwa sekarang pemohon dengan surat permohonan tersebut di atas memohon agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan ; 1.
Pemohonan yang tadinya berjenis kelamin laki-laki ditetapkan berubah statusnya menjadi seorang perempuan
2.
Agar kepada pemohon diberikan izin mengganti pemohon semula A.V Rudy Priyanto, BA, menjadi bernama ; Ruth Riki Marsellia ; Menimbang, mengenai permohonan pemohon pada angka 1 diatas
Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -
Bahwa pertama-tama Pengadilan akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur
wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah jurisdectio Voluntair diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman). Menimbang, bahwa perubahan jenis kelamin seseoang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Pengadilan Negeri sudah seyogyanyalah pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Menimbang bahwa menurut pendapat Pengadilan, perubahan jenis kelamin seseorang tidaklah kalah pentingnya dari pada perubahan nama keluarga/ nama besar seseorang atau daripada dinyatakannya seseorang pailit, oleh karena semua perubahan tersebut, baik perubahan nama baik atau kepailitan seseorang maupun perubahan jenis kelamin seseorang mempunyai akibat hukum yang dapat menyangkut pihak ketiga.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤٢
Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama pemohon tersebut maka kelahiran pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Semarang. Setelah kelahiran pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat : Nama kecil dan jenis kelamin semula dari pemohon barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon yang lama menjadi nama pemohon yang baru ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon sendiri ; Mengingat pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari undangundang dan hukum yang bersangkutan. MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan pemohon A.V. Rudy Priyanto, BA tersebut untuk sebahagaian. 2. Menyatakan, bahwa pemohon tersebut berubah jenis kelaminnya dari jenis kelamin semula yaitu jenia kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. 3. Menetapkan, bahwa menurut hukum pemohon tersebut harus dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya seorang perempuan alami. 4. Menyatakan permohonan selain dan selebihnya tidak diterima (Niet Onvankelije Ver Klaard). 5. Menetapkan/ memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri semarang agar 1 exemplar salinan resmi penetapan ini dikirimkan ke sekretariat Negara Republik Indonesia untuk diumumkan dalam berita Negara R.I yang sedangberjalan.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤٣
6. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah). Demikianlah penetapan ini diputus dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis Tanggal 6 Desember 1990, oleh kami Sitompul, Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan penetapan pada hari itu juga diucapkan dihadapan umum oleh kami, dengan didampingi oleh Marsiyo, panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang sebagai penitera dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukum pemohon. Panitera Pengganti (MARSIYO)
Hakim (SIHOL SITOMPUL S.H.)
Perincian biaya-biaya Materai Penetapan
Rp. 1.000
Redaksi
Rp. 1.000
Panggilan Sidang
Rp. 7.500
Jumlah
Rp. 9.500
B. Dasar Hukum Yang Digunakan Pengadilan Negeri Dalam Keputusan Penetapan Hukum Dalam masalah di atas, memang mengenai masalah/ peraturan tentang perubahan jenis kelamin (transseksual) belum terdapat ketentuan yang mengatur masalah tersebut, begitu pula ketentuan yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memeriksa perkara permohonan pergantian jenis kelamin; masalah-masalah yang diatur dalam catatan sipil tersbut hanyalah mengenai; Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kemtian dan Perubahan nama. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dalam hukum adat ada norma yang hidup dalam masyarakat mengenai perubahan jenis kelamin seseorang yang dapat dipakai sebagai alasan untuk membenarkan
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤٤
perubahan jenis kelamin dan memberikan wewenang kepada hakim untuk memeriksa perkara permohonan jenis kelamin tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pengadilan akan membahas tentang pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut : Ayat 1: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memehami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.1 Bahwa dalam pasal tersebut jelas disebut bahwa adalah merupakan kewajiban dari hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya. Disamping hakim menjawab mengenai permasalahan diatas dengan melihat pasal 27 UU No. 14 tahun 1970, hakim juga memjawab permasalah tersebut dengan merujuk lewat hukum adat. Bahwa dalam masyarakat adat, bahkan dalam masyarakat yang paling tradisional sekalipun dikenal adanya anggota masyarakat (individu) yang menyandang masalah transseksual. Bahkan hakim serndiri pernah menyaksikan/ melihat sendiri adanya individu-individu yang dilahirkan sebagai laki-laki, akan tetapi dalam pertumbuhannya dan dalam tingkah lakunya sehari-hari menunjukan sifat-sifat dan pembawaan sebagaimana halnya seoang perempuan; Hal mana terlihat dari caranya bicara, caranya berbusana, bersolek dan lingkungan bergaulnya yang jelas menurut pandangan masyarakat setempat hanyalah dimiliki seorang individu berjenis kelamin perempuan. Dalam menghadapi individu yang demikian, masyarakat dapat menerimanya, bahkan oleh masyarakat ia diperlakukan sama halnya dengan memperlakukan seoang peempuan, baik dalam hal pergaulan sehari-hari,
1
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cet. Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 31
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤٥
maupun dalam hal pemberian hak dan kewajiban sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Bahwa dari pandangan dan perlakuan masyarakat tersebut atas keberadaan individu transseksual sebagaimana diuraikan diatas dapat ditarik suatu konstruksi hukum "bahwa dalam hukum adat dikenal lembaga proahan jenis kelamin seseorang" hany saja karena masyarakat tradisional tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi kedoktean yang dapat merobah organ seks secara physio, maka perobahan tersebut tidak dapt dilaksanakan Menimbang, bahwa sehubungan dengan berkembang pesatnya ilmu kedokteran dan teknologi kedokteran, maka pada saat sekarang ini dapat dilakukan operasi untuk menyesuaikan organ sex dari seseorang sesuai dengan keadaan physico seksual dari seseorang tersebut. Dengan demikian ilmu kedokteran serta teknologi kedokteran tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan sarana penyempurnaan atas "norma yang terdapat pada masyarakat mengenai perubahan jenis kelamin seseorang" dengan cara melakukan operasi untuk menyesuaikan organ, seksual dari merekamereka yang mengalami transsekual sesuai dengan physico seksual dari yang bersangkutan. Menimbang, lebih lanjut bahwa akibat semakin majunya serta semakin terbukanya masyrakat dewasa ini terlihat bahwa masalah transseksual tersebut semakin nampak di permukaan dan jumlahnya pun semakin besar, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan semakin majunya ilmu kedokteran, serta semakin canggihnya teknologi kedokteran, maka sudah dapat diperkirakan masalah perubahan kelamin tersebut, akan semakin dibutuhkan dan volumenya semakin besar. Oleh karena itu dengan penafsiran untuk masa yang akan datang (future interpretation) dari norma perubahan jenis kelamin yang dikenal dalam hukum adat seperti telah diuraikan diatas maka adalah suatu hal yang tidak dapt dipungkiri tentang dibutuhkannya lembaga perubahan jenis kelamain tersebut.
No. 595/Pdt/P./1990/PN. SMG.
٤٦
Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam catatan sipil yang ada sampai saat ini belum ada register perubahan jenis kelamin seseorang, sehingga kiranya untuk keperluan tersebut pada undangundang catatan sipil yang akan dibentik seyognyalah ditambahkan satu register lagi mengenai perubahan jenis kelamin. Dengan demikian bahwa dalam memutuskan perkara tersebut diatas, pihak Pengadilan mengambil suatu jawaban dengan melihat rujukan dari pasal (pasal 27 UU No. 14 tahun 1970) serta hukum adat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai hukum adat tersebut.
