PN. SMG TENTANG SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK BERIZIN

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 162/Pid. B/2011/PN. SMG TENTANG SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK BERIZIN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang Dalam menjalankan kewenangannya Pengadilan Negeri Semarang merupakan lingkup dari Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum menurut UU. No. 2 Tahun 1986, Lembaga Negara N0. 20 tahun 1986 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada MA (Mahkamah Agung) sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh UU. No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali UU menentukan lain. Selain itu Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata yang bukan termasuk dalam perdata Islam. Sedangkan Pengadilan Tinggi Merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan prisip diferensi yang tercantum dalam UU. 4 tahun 2004 pasal 10 maka pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas, dan perkara-perkara lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

44

45

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Yang menjadi landasan atau dasar hukum keberadaan Pengadilan Negeri Semarang yaitu: 1. UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 bahwa kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi 3. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 4. Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Surabaya. 5. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/PANSEK/013/SK/VI/TAHUN 2002 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia

46

6. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 7. UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Semarang adalah: 1. Perlakuan yang sama atas diri seseorang dihadapan hukum, asas ini sering disebut dengan Equality Before The Law. 2. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (Presumption of Innocence). 3. Penangkapan, penahanan, penggledehan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam Undang-undang (Principle of Legality). 4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi. 5. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai Contate Justice/speedy trial/fair trial. 6. Setiap orang wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum.

47

7. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan). Asas-asas dalam hukum acara perdata yang dikenakan di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut : a. Hakim bersikap menunggu (Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970) b. Hakim bersifat pasif (Pasal 118 ayat 1 HIR pasal 142 ayat 1 RBG ). Ruang sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan pada hakim. c. Para pihak bisa langsung menghadap kepada hakim tanpa di dampingi Pengacara d. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan e. Beracara dikenakan biaya f. Mendengarkan kedua belah pihak serta diperlakukan secara sama g. Putusan harus disertai alasan h. Persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali dengan alasan lain maka sidang tertutup untuk umum. Kekuasaan Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut: •

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat Pertama.

•

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris didaerah hukumnya. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang termaktub dalam

UU No. 35/ 1999 adalah Peradilan Umum yaitu Badan Peradilan yang

48

berwenang mengadili perkara pidana maupun perdata bagi semua orang pada umumnya. Undang-undang No. 14 tahun 1970 telah membedakan antara 4 lingkungan pengadilan yangt masing-masing mampunyai lingkungan, wewenang, mengadili perkara-perkara tertentu dan meliputi badan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan Negeri diperuntukkan untuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, karena Pengadilan Negeri atau umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Karena masalahnya sangat komplek, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan sebagainya. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah

49

Istimewa Yogyakarta, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin 1. Proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg yang memutus perkara No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg denagan terdakwa Fahrudin bin Samsi yang beralamatkan di Jl. Pedurungan Tengah VI No. 50 Kel. Pedurungan Tengah Semarang. Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana yang telan diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam proses pengambilan putusan tersebut, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a) Kronologis Kasus Bahwa semula petugas dari Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional berupa jamu yang tidak ada izin edarnya yang dijual secara bebas oleh terdakwa di pasar Karangawen dan pasar Mranggen Demak. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan bersama petugas yang lain melakukan penyelidikan

50

di Pasar Mranggen Demak. Bahwa pada saat itu saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan melihat terdkwa sedang menawarkan jamu dengan bungkus warna hijau dikios-kios Pasar Mranggen Demak. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 saksi Edi Purwanto dan saksi Tufan bersama petugas yang lain masih melakukan penyelidikan di Pasar Karangawen Demak, saat itu saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan tidak melihat terdakwa dan saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan mendapat informasi bahwa rumah terdakwa di daerah Pedurungan Semarang. Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 14.45 Wib, saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan bersama petugas yang lain mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Edi Purwanto dan saksi Taufan bersama petugas yang lain langsung menuju ke rumah terdakwa di Pedurungan Tengah VI No. 50 Kelurahan Pedurungan Tengah Semarang. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) karung beras isi 500 Hanger Kapsul Jamu Tapak Liman @ 20 bungkus; - 10 (sepuluh) Hanger Kapsul Jamu Anti PJ. Serbuk manjur @ 20 bungkus; - 5 1/2 (lima setengah) Kaleng Rheumakap bubuk; - 7 (tujuh) Kaleng Rheumakap Kapsul;

51

- 1 1/2 (satu setengah) Gulung Bungkus Jamu kosong, Merk Daun Tapak Liman; - 2 (dua) bendel kertas hanger Jamu Daun Tapak Liman; - 2 (dua) bendel kertas hanger Jamu Antik. Bahwa pada jamu daun tapak liman dan jamu antik yang diproduksi oleh terdakwa pada kemasannya tercantum nomor yang dikarang sendiri oleh terdakwa dengan maksud agar dapat dijual kepada masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b) Tahap Penuntutan Jaksa Terdakwa memang benar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan telah terbukti secara sah dn menykinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, maka terdakwa haruskah dijatuhi hukuman. Menyatakan bahwa terdakwa Fahrudin bin Samsi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar: ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan”. Menjatuhka pidana terhadap terdakwa Fahrudin bin Samsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi salama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

52

ditahan; denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Juga selain itu menyertakan pula sejumlah barang bukti untuk memperkuatkan tindak pidananya, barang bukti itu berupa: - 1 (satu) karung beras isi 500 Hanger Kapsul Jamu Daun Tapak liman @ 20 bungkus; - 10 (sepuluh) Hanger Kapsul Jamu Antik PJ. Serbuk manjur @ 20 bungkus; - 5 1/2 (lima setengah) Kaleng Rheumakap bubuk; - 7 (tujuh) Kaleng Rheumakap Kapsul; - 13 (tiga belas) Kaleng Paracetamol bubuk; - 1 ½ (satu setengah) gulung bungkus jamu kosong merk daun tapak liman; - 2 (dua) bendel kertas Hanger jamu daun tapak liman; - 2 (dua) bendel kertas Hanger Jamu antik; semuanya dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah). Selain itu juga jaksa mendengarkan beberapa keterangan saksi di dalam persidangan. Ada tiga saksi yaitu: Saksi 1 Edi Purwanto, SH: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

53

- Bahwa semula petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional berupa jamu yang tidak ada ijin edarnya yang dijual secara bebas oleh tersangka Fahrudin bin Samsi dipasar Karangawen dan pasar Demak; - Setelah mendapat informasi bersama-sama dengan Taufan Ario Widakso pada tanggal 31 Mei 2011 melakukan penyelidikan dipasar Mranggen Demak, dan saat itu saksi melihat tersangka Fahrudin bin Samsi, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2011, saksi bersama petugas melakukan penggeledahan dirumah milik Fahrudin, dan ditemukan jamu berbagai merk; - Pada waktu ditemukan jamu berupa: 1 (atu) karung beras berisa 500 hanger kapsul jamu, 10 hanger kapsu jamu Antik PJ, 5 1/2 kaleng Rheumakap bubuk, 7 kaleng Rheumakap kapsul, 13 kaleng paracetamol, 1 1/2 Gulung Bungkus jamu kosong, 2 bendel kertas hanger daun tapak liman , 2 bendel kertas hanger jamu antik; - Jamu ditemukan dikamar belakang rumah; - Benar itu barang buktinya; - Tidak ada izinya; - Waktu ditemukan barang ada dikamar rumah belakang; - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Saksi 2 Taufan Ario Widakso: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

54

- Yang saya ketahui bersma-sama dengan saksi, Edi Purwanto, SH, semula petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional berupa jamu yang tidak ada ijin edarnya yang dijual secara bebas oleh tersangkaa Fahrudin bin Samsi dipasar Karngawen dan Demak; - Saudara saksi setelah mendapat informasi terus apa yang dilakukan oleh saksi? - Setelah mendapat informasi bersama-sama dengan Taufan Ario Widakso pada tanggal 31 Mei 2011 melakukan penyelidikan dipasar Mranggen Demak, dan saat itu saksi melihat tersangka Fahrudin bin Samsi, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2011, saksi bersam petugas melakukan penggeledahan dirumah milik tersanka Fahrudin dan ditemukan jamu berbagai merk; - Pada waktu ditemukan jamu berupa: 1 (atu) karung beras berisa 500 hanger kapsul jamu, 10 hanger kapsu jamu Antik PJ, 5 1/2 kaleng Rheumakap bubuk, 7 kaleng Rheumkap kapsul, 13 kaleng paracetamol, 1,5 Gulung Bungkus jamu kosong, 2 bendel kertas hanger daun tapak liman, 2 bendel kertas hanger jamu antik; - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya. Saksi 3 Drs. Agus Tri Cahyono, Apt. MSi: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Jabatan kepala seksi farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan Kesehatan Farmamin dan Perbekas?

55

- Syaratnya memiliki izin usaha industri obat tradisional, dapat berupa izin IKOT atau ijin IOT; - Mempunyai izin edar (antara lain berupa No. Pendaftaran Registrasi); - Permohonan, secara tertulis, yang disertai dengan data sediaan farmasi yang dimohonkan ijin; - Sediaan farmasi yang dimohonkan izin uji dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan; - Pengujian melalui laboratorium; - Bahwa terdakwa telah menjual obat tradisional melanggar ketentuan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; - Pemakai obat tersebut dapat mengakibatkan over dosis yang psada akhirnya meningkatkan resiko terjadinya efek samping dapat membahayakan kesehatan. Selain itu juga Jaksa mendengarkan beberapa keterangan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa memberikan keterangan berupa: - Bahwa Terdakwa telah menjual Daun Tapak Liman dan jamu Antik; - Bahwa yang memproduksi jamunya saudara Fahruzi; - Bahwa awalnya bulan Januari 2001, tanggalmya lupa Fahruzi datang ke rumah orang tua saya Ibu Suripah di Jl. Pedurungan

56

Tengah VI No. 50 Pedurungan Tengah bilang; kepada ibunya mau kost dirumahnya mulai pada bulan Februari Fahruzi mulai membuat jamu; - Bahwa terdakwa aranya dengan memasukan kapsul jamu kedalam bungkus jamu; - Bahwa Terdakwa menjual jamu mulai bulan Februari 2011 ditawari oleh Fahruzi ikut menjual jamu; - Bahwa Terdakwa jual dipasar Mranggen dan pasar Karangawen Demak; - Bahwa Terdakwa beli Rp. 10.000,- dan saya jual Rp. 12.000,- Bahwa keuntungansebulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikkan farmasi; - Bahwa benar barang bukti yang disita berupa; - 1 (satu) karung besar isi 500 hanger Kapsul Jamu Daun Tapak Liman @ 20 bungkus; - 10 (sepuluh) hanger Jamu Antik PJ. Serbuk Manjur @ 20 bungkus; - 5 ½ (lima setengah) Kaleng Rheumakap Kapsul; - 13 (tiga belas) Kaleng Paracetamol bubuk; - 1 ½ (satu setengah) gulung bungkus jamu kosong merk Daun Tapak Liman; - 2 (dua) bendel kertas hanger jamu Daun Tapak Liman; - 2 (dua) bendel kertas hanger jamu Antik;

57

- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak punya izin. Maka didapatkan kesimpulan dan fakta-fakta hukum, serta barang bukti dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan dengan pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini mengandung dua unsur yaitu: a. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. Dalam berkas perkara ini yang dijadikkan subjek hukum adalah Fahrudin bin Samsi, hal yang dapat dibuktikan dari saksi-saksi DRS. Agus Tri Cahyono, Apt. Msi, Edi Purwanto, dan Taufan Ario Widakso, dan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasam pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian undur ini menurut kami telah dapat dipenuhi.

b. Unsur dengan sngaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar Berdasarkan hasil persidangan dari keterangan-keterangan saksi DRS. Agus Tri Cahyono, Apt. Msi, Edi Purwanto, Taufan Ario Widakso dan barang bukti yang telah disita serta keterangan terdakwa yang menytakan bahwa pada hari Jumattanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 14. 45 Wib. Petugas dari Polda Jateng mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional dipasar Karangawen dan pasar Mranggen Demak, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 ditemukan obat tradisional tanpa izin edar dan setelag diselidiki ternyata pada tanggal 1 Juni 2011 saksi Edi Purwanto dan petugas yang lain mendapat informasi kalau dirumah terdakwa di Pedurungan Tengah VI No. 50 Kelurahan Pedurungan Tengah Semarang.

58

Berdasarkan

keterangan

saksi

ahli

DRS.

AGUS

TRI

CAHYONO, Apt. Msi yang menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Men. Kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Bab I Pasal 1 angka 6: memproduksi adalah membuat, mencampur, mengubah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus, dan serta memberi penandaan obat tradisional untuk diedarkan

terdakwa

dengan

sengaja

memproduksi

obat

tradisional/jamu yang mengandung bahan kimia obat produksi dari Eka Jaya Cilacap dengan menambahkan serbuk Paracetamol, CTM, Desamithason, Pronicy yang kemudian jamu-jamu tersebut dijual ke pasar. Maka dengan demikian “Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standart. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN bin SAMSI secara terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksut Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 c) Tahap Putusan Hakim Sebelum hakim menjatuhkan hukuman terdakwa, maka hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

59

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. - Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan kosumen. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: - Terdakwa bersikap sopan di persidangan. - Terdakwa mngakui terus terang perbuatannya. - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. - Terdakwa belum pernah dihukum. Pasal-pasal yang digunakan yang dikenakan adalah pasal 30 Ayat (2) KUHP yang dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya yang telah ditentukan dalam pasal 30 Ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya enam bulan. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa terdakwa harus pula dikenai biaya perkara. Mengingat terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Alasan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

60

dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, terutama yang menyangkut lama pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena menurut Majelis masih terlalu berat, menurut Majelis dengan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagimana amar putusan dibawah ini, sudah cukup memberikan rasa jera bagi Terdakwa sehingga dapat dipandang sebagai patut dan adil sebagai suatu hukuman. Selanjutnya

hakim

juga

harus

melihat

unsur-unsur

yang

memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa juga. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: Unsur-unsur yang memberatkan terdakwa adalah: - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. - Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen. Unsur-unsur yang meringankan terdakwa adalah: - Terdakwa bersikap sopan di persidangan. - Terdakwa mngakui terus terang perbuatannya. - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi.

61

- Terdakwa belum pernah dihukum.

C. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 162/ Pid. B/ 2011/ PN. Smg Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin

MENGADILI 1. Menyatakan bahwa FAHRUDIN bin SAMSI telah terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

mengedarkan farmasi yang tidak memiliki izin edar”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu (satu) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentun apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 1(satu) bulan. 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: o 1 (satu) karung beras isi 500 Hanger Kapsul Jamu Daun Tapak liman @ 20 bungkus; o 10 (sepuluh) Hanger Kapsul Jamu Antik PJ. Serbuk manjur @ 20 bungkus; o 5 1/2 (lima setengah) Kaleng Rheumakap bubuk; o 7 (tujuh) Kaleng Rheumakap Kapsul; o 13 (tiga belas) Kaleng Paracetamol bubuk;

62

o 1 ½ (satu setengah) gulung bungkus jamu kosong merk daun tapak liman; o 2 (dua) bendel kertas Hanger jamu daun tapak liman; o 2 (dua) bendel kertas Hanger Jamu antik; Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).1

1

Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg