PN. Sbg

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id

P U T U S A N No. 120 / Pid.B / 2014 / PN. Sbg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sibolga, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari Terdakwa : Nama

: NUR HATTA

Tempat Lahir

: Pinangsori

Umur/ Tgl lahir

: 36 Tahun / 31 Desember 1977

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl. Bandara Kelurahan Pinangsori II Hulu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Pendidikan

: SMP

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum; Terdakwa ditahan sejak : 1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; selanjutnya ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 06 Maret 2014; 2. Penuntut Umum, tahanan Rumah, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 13 April 2014; 3. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, tidak dilakukan penahanan; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga,

No.

120/Pid.B/2014/PN. Sbg, tanggal 14 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

No.

120/Pid.B/2014/PN.Sbg. Tanggal 14 April 2014, tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkarapidana yang bersangkutan; Telah membaca Berkas Perkara Pidana No: 485/Pid.B/2011/PN.Sbg, atas nama Terdakwa NUR HATTA; Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah di persidangan juga keterangan terdakwa;

1

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Telah mendengarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa NUR HATTA bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Yang Menyuruh melakukan Perbuatan Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur

dan

diancam pidana pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR HATTA selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan agar terdakwa NUR HATTA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Telah mendengarkan Pledoi dari terdakwa tertanggal 15 Juli 2014 yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa ke persidangan, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan untuk itu terdakwa menolak semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan mohon agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut; Telah mendengarkan Tanggapan secara lisan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : KESATU : Bahwa ia terdakwa NUR HATTA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tepatnya di tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang melakukan,

yang

menyuruh

melakukan

atau

turut

melakukan

perbuatan,

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi H. HIMSAR NASUTION bersama dengan saksi M.I ASVANDRA (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) mendapat informasi bahwa ada yang sedang mengangkut BBM jenis Solar Bersubsidi di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tepatnya di tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga, selanjutnya saksi H. HIMSAR NASUTION dan saksi M.I ASVANDRA melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat MAHMUD HARAHAP (diajukan dalam berkas terpisah) sedang mengangkut BBM solar bersubsidi sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi

2

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id BK 8209 CF. Dimana BBM solar bersubsidi tersebut dibawa MAHMUD HARAHAP dari APMS KSU Mega Mandiri untuk diserahkan kepada ALEXANDER TIANDA, SE. MM yang tidak memiliki surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi dari SKPD/DKP atas perintah dari terdakwa NUR HATTA berdasarkan surat jalan yang dibuatkan terdakwa NUR HATTA dan BBM tersebut dibeli ALEXANDER TIANDA SE,MM dari terdakwa NUR HATTA dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan BBM tersebut dipergunakan ALEXANDER TIANDA, SE.MM untuk kapal penangkap ikan miliknya dan yang menerima uang hasil penjualan BBM tersebut adalah terdakwa NUR HATTA yang kemudian seluruh hasil penjualan BBM tersebut tersebut diserahkan terdakwa NUR HATTA ke rekening Bank BNI atas nama RUSDIANTO selaku pemilik APMS KSU Mega Mandiri. Oleh karena terdakwa NUR HATTA tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah baik dalam hal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga BBM tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sibolga guna proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ATAU KEDUA : Bahwa ia terdakwa NUR HATTA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tepatnya di tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang melakukan,

yang

menyuruh

melakukan

atau

turut

melakukan

perbuatan,

menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dan Niaga, ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas izin usaha pengangkutan dan izin usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi H. HIMSAR NASUTION bersama dengan saksi M.I ASVANDRA (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) mendapat informasi bahwa ada yang sedang mengangkut BBM jenis Solar Bersubsidi di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tepatnya di tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga, selanjutnya saksi H. HIMSAR NASUTION dan saksi M.I ASVANDRA melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat MAHMUD HARAHAP (diajukan dalam berkas terpisah) sedang mengangkut BBM solar bersubsidi sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8209 CF. Dimana BBM solar bersubsidi tersebut dibawa MAHMUD HARAHAP dari APMS KSU Mega Mandiri untuk diserahkan kepada ALEXANDER TIANDA, SE. MM yang tidak memiliki surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi dari SKPD/DKP atas perintah dari terdakwa NUR HATTA berdasarkan surat jalan yang dibuatkan terdakwa NUR HATTA 3

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id dan BBM tersebut dibeli ALEXANDER TIANDA SE,MM dari terdakwa NUR HATTA dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan BBM tersebut dipergunakan ALEXANDER TIANDA, SE.MM untuk kapal penangkap ikan miliknya dan yang menerima uang hasil penjualan BBM tersebut adalah terdakwa NUR HATTA yang kemudian seluruh hasil penjualan BBM tersebut tersebut diserahkan terdakwa NUR HATTA ke rekening Bank BNI atas nama RUSDIANTO selaku pemilik APMS KSU Mega Mandiri. Oleh karena terdakwa NUR HATTA tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah baik dalam hal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga BBM tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sibolga guna proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan hrf d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut: Saksi I: H. HIMSAR NASUTION, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bernama JULIUS B. NAPITUPULU, dan M.I. ASVANDRA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga karena terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahwa bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah. - Bahwa Jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan pengangkutan dan atau Niaganya oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap (berkas terpisah) adalah jenis minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah. - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap bekerja di terminal Galon APMS Muara Nibung. - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang telah disalah gunakan adalah dengan cara melayani, menjual, menyalurkan serta mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi solar tersebut kepada pembeli (pemilik kapal) bernama Alexander Tianda, SE, MM yang berada di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga yang tidak memiliki perizinan perihal pembelian BBM Solar subsidi ke Galon Terminal APMS (Agen Penyalur minyak Solar) dan tidak adanya perizinan pengangkutan BBM Solar subsidi resmi yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Nur Hatta. - Bahwa perizinan pembelian yang harus dimiliki oleh Pembeli adalah adanya surat Rekomendasi pengambilan / pembelian BBM Solar Subsidi dari pembeli yang 4

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id dikeluarkan oleh SKPD/ DKP setempat dalam hal ini yang berada di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (bukan SKPD/ DKP Kota Sibolga). - Bahwa Perizinan Pengangkutan BBM Solar Subsidi yang harus dimiliki oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap adanya Surat izin pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM. - Bahwa peranan terdakwa Nur Hatta adalah sebagai yang menyalurkan BBM solar Subsidi yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat Rekomendasi dari SKPD/ DKP (SKPD/DKP yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk mengambil atau membeli minyak solar subsidi dari terminal Galon APMS yang kemudian memerintahkan terdakwa Nur Hatta untuk mengantarkan BBM Solar Subsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM ketangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga. - Bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut terdakwa Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. - Bahwa harga jua BBM Solar Subsidi dari APMS Muara Nibung tersebut dijual oleh terdakwa Nur Hatta kepada pembeli dengan harga Rp.5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah) namun pembeli dikenakan biaya angkutan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per drumnya oleh Pihak APMS; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan mengenai Surat Rekomendasi bahwa terdakwa memiliki Surat Rekomendasi namun tidak dibawa pada saat ditangkap; Saksi II: M.I. ASVANDRA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahwa bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah. - Bahwa benar Jenis bahan bakar minyak yang disalah gunakan dalam hal pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap (berkas terpisah) adalah jenis minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah. - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan saksi Mahmud Harahap bekerja di terminal Galon APMS Muara Nibung.

5

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang telah disalah gunakan adalah dengan cara melayani, menjual, menyalurkan serta mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi solar tersebut kepada pembeli (pemilik kapal) bernama Alexander Tianda, SE, MM yang berada di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga yang tidak memiliki perizinan perihal pembelian BBM Solar subsidi ke Galon Terminal APMS (Agen Penyalur minyak Solar) dan tidak adanya perizinan pengangkutan BBM Solar subsidi resmi yang dimiliki oleh terdakwa Nur Hatta dan saksi Mahmud Harahap. - Bahwa perizinan pembelian yang harus dimiliki oleh Pembeli adalah adanya surat Rekomendasi pengambilan / pembelian BBM Solar Subsidi dari pembeli yang dikeluarkan oleh SKPD/ DKP setempat dalam hal ini yang berada di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (bukan SKPD/ DKP Kota Sibolga). - Bahwa Perizinan Pengangkutan BBM Solar Subsidi yang harus dimiliki oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap adanya Surat izin pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM. - Bahwa peranan terdakwa Nur Hatta adalah sebagai oleh yang menyalurkan BBM solar Subsidi yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat Rekomendasi dari SKPD/ DKP (SKPD/DKP yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk mengambil atau membeli minyak solar subsidi dari terminal Galon APMS yang kemudian memerintahkan terdakwa Nur Hatta untuk mengantarkan BBM Solar Subsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM ketangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga. - Bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut saksi Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. - Bahwa harga jua BBM Solar Subsidi dari APMS Muara Nibung tersebut dijual oleh terdakwa Nur Hatta kepada pembeli dengan harga Rp.5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah) namun pembeli dikenakan biaya angkutan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per drumnya oleh Pihak APMS; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan mengenai Surat Rekomendasi bahwa terdakwa memiliki Surat Rekomendasi namun tidak dibawa pada saat ditangkap; Saksi III: ALEXANDER TIANDA, SE. MM Alias ALEX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

6

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id - Bahwa saksi pernah membeli ataupun memperoleh BBM Solar dari APMS Mega Mandiri Jalan Padang Sidempuan Km 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan saksi membeli Solar dari APMS KSU Mega Mandiri sebanyak 2.725 (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima liter) dalam 1 (satu) kali pembelian. - Bahwa BBM Solar bersubsidi yang saksi peroleh dari APMS KSU Mega Mandiri saksi gunakan adalah untuk keperluan kapal penangkap ikan milik saksi. - Bahwa sebabnya saksi membeli BBM Solar bersubsidi dari APMS KSU Mega Mandiri pada awalnya adalah karena saksi Rusdianto menawarkan kepada saksi supaya saksi membeli ataupun memperoleh BBM Solar dari APMS KSU Mega Mandiri milik Rusdianto dan ianya juga mengatakan APMS KSU Mega Mandiri siap mengantarkan BBM Solar bersubsidi ke Tangkahan saksi yang berada di Wilayah Kota Sibolga sehingga saksi merasa bahwa segala izin penyaluran maupun izin pengangkutan telah dimiliki oleh Rusdianto selaku pemilik APMS KSU Mega Mandiri dan saksi juga merasa tidak ada mendapatkan resiko karena pembayaran saksi lakukan setelah BBM Solar sampai ditempat saksi dan telah saksi terima langsung. - Bahwa selama saksi memperoleh BBM Solar dari APMS KSU Mega saksi belum pernah memiliki Rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ataupun pihak yang berwenang selama saksi memperoleh BBM Solar dari APMS KSU Mega Mandiri. - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi ada memesan BBM Solar kepada terdakwa Nur Hatta sebanyak 2.725 (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter kemudian terdakwa Nur Hatta datang kekantor saksi untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai panjar. - Bahwa harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli saksi dari APMS KSU Mega Mandiri adalah seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya ditambah biaya ongkos angkut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per drumnya dan sesuai pesanan saksi sebanyak 2.725 liter maka biaya pembelian BBM solar total seluruhnya berjumlah Rp.15.207.500,- (lima belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga bersisa Rp.9.207.500,- (sembilan juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan saksi bayarkan setelah BBM Solar tersebut dipompakan ke kapal milik saksi. - Bahwa saksi dikenakan biaya angkutan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per drumnya karena BBM solar Subsidi yang saksi beli dari APMS KSU Mega Mandiri diantar langsung ketempat saksi menggunakan angkutan dari pihak APMS KSU Mega Mandiri berupa mobil Pick Up Mitsubishi L 300. - Bahwa saksi tidak mengangkut sendiri dengan kenderaan / mobil saksi karena tidak diperbolehkan Rusdianto untuk mengangkut sendiri dengan alasan yang disiapkan oleh APMS KSU Mega Mandiri ada memiliki izin angkutan ketempat saksi;

7

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan mengenai biaya ongkos angkut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Drum tersebut bahwa terdakwa tidak ada membebankan biaya angkut tersebut kepada saksi; Saksi IV: SRI PERMATA Alias SRI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa terdakwa Nur Hatta ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Tangkahan CV Garuda Mas Jalan KH Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Aek habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengangkut / membawa BBM Solar bersubsidi sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) liter dengan menggunakan angkutan mobil Pick Up L 300 warna hitam No Pol BK 8209 CF. - Bahwa terdakwa Nur Hatta membawa / mengangkut BBM Solar Bersubsidi dari APMS KSU Mega Mandiri Jalan Padang Sidempuan KM 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang pemilik BBM Solar dan Mobil Pick Up L 300 warna hitam Nomor Polisi BK 8209 CF adalah saksi Rusdianto. - Bahwa terdakwa mengangkut BBM Solar bersubsidi ke Tangkahan CV Garuda Mas adalah atas suruhan saksi Nur Hatta dan BBM Solar bersubsidi tersebut akan dibawa ke Tangkahan CV Garuda Mas. - Bahwa pekerjaan saksi di APMS KSU Mega Mandiri adalah sebagai tukang masak untuk karyawan APMS KSU Mega Mandiri bukan sebagai karyawan Rusdianto. - Bahwa kasir di APMS KSU Mega Mandiri adalah terdakwa Nur Hatta yang juga bertugas menerima serta menyetorkan uang hasil penjualan BBM Solar bersubsidi di APMS KSU Mega Mandiri dan juga mencatat segala pemasukan ataupun pengeluran BBM Solar bersubsidi di APMS KSU Mega Mandiri yang dicatat dalam pembukuan. - Bahwa yang menulis Bon Faktur dan Surat Permohonan pembelian BBM Solar dari CV Garuda Mas yang dibawa oleh saksi Nur Hatta adalah terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan itu tidak benar dan merasa keberatan; Saksi V: DIMAS MULYO WIDYO SAPUTRO, ST, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina sebagai SER Wilayah V (Sales Executive Retail) yang bertugas memonitoring penyaluran BBM PSO dan meningkatkan penjualan Comersial Fuel dan kewenangan saksi adalah mengajukan/ menyarankan sanksi kepada lembaga penyalur (SPBU, APMS dan SPDN) apabila ada indikasi penyelewengan dalam penyaluran BBM PSO (subsidi). - Bahwa saksi kenal dengan RUSDIANTO yang merupakan pemilik APMS KSU Mega Mandiri dan juga sebagai Mitra PT. Pertamina.

8

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id - Bahwa benar APMS KSU Mega Mandiri Jalan Padang Sidempuan Km 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah terdaftar di PT Pertamina sebagai penyalur BBM Bersubsidi. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri dapat menyalurkan BBM Solar Bersubsidi yang diberikan izin penyaluran oleh PT Pertamina kewilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya apabila telah mendapatkan surat penghunjukan tertulis tentang konsumen akhir dari PT Pertamina dan Surat Rekomendasi dari SKPD setempat (SKPD/DKP Kabupaten Tapanuli Tengah). - Bahwa prosedur yang diberikan oleh PT Pertamina kepada APMS KSU Mega Mandiri untuk melayani konsumen khusus kapal nelayan sesuai dengan surat rekomendasi dari SKPS/ DKP setempat. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri tidak dibenarkan menyalurkan BBM Subsidi ke Pengusaha perikanan / nelayan yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang berada di Wilayah Kota Sibolga tanpa ada surat Rekomendasi dan SKPD/DKP setempat sesuai dengan Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwasanya lembaga penyalur (APMS) dalam menyalurkan BBM Subsidi (PSO) kekapal nelayan harus memiliki Rekomendasi dari SKPD/ DKP setempat. - Bahwa pihak PT Pertamina tidak pernah memberikan izin angkutan langsir BBM Solar kepada APMS KSU Mega Mandiri ataupun RUsdianto untuk menggunakan angkutan mobil Pick Up untuk menyalurkan BBM ke wilayah Kota SIbolga. - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi RUSDIANTO ada mengusahakan pengelolaan APMS Mega Mandiri kepada pihak lain dan juga Rusdianto tidak pernah memberitahukan kepada PT Pertamina bahwa Rusdianto menguasakan APMS kepada pihak lain serta pihak PT Pertamina tidak pernah memberikan persetujuan kepada Rusdianto untuk menguasakan pengelolaan ataupun pengurusan APMS KSU Mega Mandiri kepada pihak lain; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan itu tidak benar dan merasa keberatan; Saksi VI: HENDRA DARMALIUS, A.Pi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa saksi menandatangani surat Rekomendasi DKP Kota Sibolga Nomor 523/80/II/2014 atas nama penerima Rekomendasi Alexander Tianda tertanggal 14 Februari 2014 pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib. - Bahwa Kapal KM Horizon X tidak pernah didaftar di DKP Kota Sibolga namun KM Horizon X di Data oleh Petuas DKP Kota Sibolga di DKP Kota Sibolga. - Bahwa Surat Rekomendasi DKP Kota Sibolga Nomor 523/80/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014 untuk keperluan Kapal Horizon X ditanda tangani saksi pada tanggal 15 Februari 2014 dan saksi tidak mengetahui bahwa kapal KM Horizon X sedang dalam perkara tindak pidana sejak tanggal 14 Februari 2014.

9

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id - Bahwa apabila pada tanggal 15 Februari 2014 saksi mengetahui bahwa kapal KM Horizon X sedang dalam perkara Tindak Pidana saksi tidak akan mengeluarkan Surat Rekomendasi memperoleh BBM bersubsidi untuk keperluan Kapal KM Horizon X dan Surat Rekomendasi tersebut yang telah saksi

keluarkan maka dengan sendirinya

Surat Rekomendasi DKP Kota Sibolga Nomor : 523/80/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. - Bahwa Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan Kota Sibolga tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi perolehan BBM bersubsidi untuk kapal penangkap ikan merk KM Rezeki Laut, KM Rejeki Inti Karya, KM Hasil Karya dan KM Bintang Rezeki; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan mengenai Surat Rekomendasi yang dikatakan saksi telah dicabut kemudian, terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada pemberitahuan dari pihak saksi; Saksi VII: MAHMUD HARAHAP, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Tangkahan CV Garuuda Mas Jalan KH Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan yang mana saat itu terdakwa sedang membawa BBM Solar bersubsidi sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh liter) dengan menggunakan angkutan mobil Pick Up L 300 warna hitam nomor Polisi BK 8209 CF. - Bahwa BBM Solar bersubsidi yang ditangkap ditangkahan CV Garuda Mas tersebut adalah akan digunakan untuk kapal penangkap ikan KM Horizon X milik saksi Alexander Tianda, SE, MM dan BBM Solar tersebut diangkut untuk diserahkan kepada Alexander Tianda, SE, MM. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM adalah sejak tahun 2008 dan banyaknya BBM Solar bersubsidi yang telah disalurkan kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan sekira 44 (empat puluh empat) drum dalam 1 (Satu) bulan. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM digunakannya adalah untuk keperluan kapal penangkap ikan miliknya antara lain KM Horizon X, KM Rejeki Laut, KM Rejeki Inti Karya dan KM Rejeki Hasil Karya. - Bahwa orang yang menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM adalah terdakwa Nur Hatta sebagai penanggung jawab APMS KASU Mega Mandiri dan yang menerima uang hasil pembayaran BBM Solar bersubsidi tersebut adalah saksi. - Bahwa adapun cara pembayarannya adalah dibayarkan sebelum BBM Solar tersebut diantar dan dibayarka di kantor APMS KSU Mega Mandiri ataupun terdakwa jemput 10

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id dari saksi Alexander Tianda, SE, MM setelah uang diterima kemudian langsung diantarkan BBM Solar kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM. - Bahwa yang memerintahkan dan mengeluarkan Surat Jalan kepada terdakwa dari KSU Mega Mandiri untuk mengangkut BBM Solar adalah saksi Nur Hatta sendiri sebagai penanggung Jawab APMS KSU Mega Mandiri. - Bahwa saksi menyalurkan BBM Solar bersubsidi tersebut kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM tidak pernah memiliki rekomendasi dari SKPD maupun dari pihak yang berwenang membeli BBM bersubsidi. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri menyalurkan BBM Solar bersubsidi adalah untuk Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan saksi tidak mengetahui apakah ada izin untuk menyalurkan ke Wilayah lain ataupun wilayah Kota Sibolga. - Bahwa saksi selain kepada saksi Alexander Tianda, SE, MM, APMS KSU Mega Mandiri juga menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada Tangkahan Pisi, Tangkahan Horizon di Pondok Batu kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Tangkahan Lautan Mas, Tangkahan PTS, Tangkahan Maslia di Kota Sibolga. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri tidak ada memiliki izin penyaluran BBM Bersubsidi ke Wilayah Kota Sibolga dan APMS KSU Mega Mandiri juga tidak ada memiliki izin pengangkutan BBM bersubsidi dengan menggunakan kenderaan Pick Up Mitsubishi Nomor Polisi BK 8209 CF; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan itu tidak benar dan merasa keberatan; Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Keterangan Ahli yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:Saksi Ahli : ASREZA, S.Si. MT; - Bahwa ahli bekerja di PT Pertamina adalah sebagai SER wilayah V (sales Executive Retail) yang bertugas memonitoring penyaluran BBM PSO dan meningkatkan penjualan commersial fuel dan adapun kewenangan saksi selaku SER adalah dapat mengajukan/ menyarankan sanksi kepada lembaga penyalur (SPBU, APMS dan SPDN) apabila ada indikasi penyelewengan dalam penyaluran BBM PSO (Subsidi). - Bahwa sudah pernah dan sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam penyalahgunaan Migas bersubsidi sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. - Bahwa pengertian Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan Bakar Minyak tertentu (BBM Subsidi), bahan Bakar Minyak tidak bersubsidi (Non Subsidi) yaitu :  Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.  Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan Pembelian, penjualan, eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

11

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id  Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (sepesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu.  Bahan Bakar Minyak tidak bersubsidi (Non Subsidi) adalah bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), volume, konsumennya telah ditentukan dengan harga yang sesuai dengan pasaran dunia (tanpa dibantu oleh pemerintah). - Bahwa penggunaan Bahan Bakar minyak bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi yaitu :  pengguna Bahan bakar minyak bersubsidi adalah untuk konsumen pengguna yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.  Pengguna bahan bakar minyak tidak bersubsidi adalah untuk semua konsumen industri (komersial). - Bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak Solar yang bersubsidi dengan bahan Bakar Minyak Solar yang tidak bersubsidi adalah :  Harga yang ditetapkan pemerintah untuk Bakan Bakar Minyak Solar bersubsidi perliternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.  Harga yang ditetapkan Pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar yang Non Subsidi perliternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. - Bahwa mekanisme atau tata cara pengambilan BBM jenis minyak Solar yang disubsidi pemerintah adalah mulai dari depot milik Pertamina sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan PSO (public Service Obligation) dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi diseluruh wilayah NKRI, kemudian diangkut oleh Agen Minyak Solar (AMT) kepangkalan dengan berdasarkan perjanjian kerjasama, kemudian dari pangkalan didistribusikan ke konsumen pengguna yang berhak menerima minyak solar bersubsidi. Penyalur BBM bersubsidi / yang didistribusikan kepada masyarakat yang menggunakan kenderaan bermotor sesuai dengan kapasitas tengki, dan diluar hal tersebut tidak diperbolehkan adapun hal tersebut tidak diperbolehkan dimana SPBU adalah untuk melayani transfor didarat bukan dilaut dan jika kuota minyak kurang hal tersebut dilakukan dengan cara Walikota ataupun Bupati meminta atau membuat surat kepada BPH Migas untuk penambahan minyak tersebut. - Bahwa persyaratan atau prosedur yang diperlukan oleh seseorang atau kelompok atau badan usaha untuk mengangkut dan melakukan Niaga BBM jenis Solar Subsidi mengacu pada pasal 69 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas bahwa wajib memiliki kontrak kerja sama dengan badan usaha hilir migas bahwa wajib 12

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id memiliki kontrak kerja sama dengan badan Usaha Niaga Umum selaku pemegang PSO untuk menjadi penyalur dan jika ingin menjadi transfortir badan usaha Niaga umum wajib memilki kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal 48 PP Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas. - Bahwa alat angkut minyak solar Subsidi adalah truk tangki warna merah putih transportir yang sudah terdaftar di PT Pertamina berdasarkan perjanjian kersa sama antara PT Pertamina dengan transportir tersebut. - Bahwa APMS KSU Mega Mandiri tidak diperbolehkan menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada pembeli/ konsumen akhir yang tidak memiliki Rekomendasi dari SKPD/ DKP yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2013 tentang SKPD. - Bahwa Surat Perizinan yang dimiliki oleh APMS KSU Mega Mandiri yaitu Surat PT Pertamina (persero) Nomor : 1629/E21100/2004-L8 tanggal 20 Oktober 2004 tidak sesuai peruntukannya untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi ke Kota Sibolga; Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa : NUR HATTA; - bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Tangkahan CV Garuda Mas Jalan KH Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Aek habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga pada saat mengangkut / membawa BBM Solar bersubsidi sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) liter dengan menggunakan angkutan mobil Pick Up L 300 warna hitam No Pol BK 8209 CF. - Bahwa Mahmud Harahap membawa / mengangkut BBM Solar bersubsidi dari APMS KSU Mega Mandiri Jalan Padang Sidempuan KM 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang pemiliknya adalah Koperasi Serba Usaha Mega Mandiri yang diketuai oleh Rusdianto. - Bahwa Mahmud Harahap mengangkut BBM solar bersubdisi untuk saksi Alexander Tianda, SE, MM sebanyak 44 (empat puluh empat) drum yang diangkut saksi sebanyak 4 (empat) kali selama satu bulan. - Bahwa Mahmud Harahap bekerja di KSU Mega Mandiri sebagai supir yang bertugas mengangkut BBM Solar dan juga mengantarkan BBM tersebut kepada Alexander Tianda SE, MM berdasarkan surat jalan dari KSU Mega Mandiri yang dikeluarkan oleh terdakwa Nur Hatta sebagai penanggung jawab APMS KSU Mega Mandiri. - Bahwa yang menerima uang hasil penjualan BBM bersubsidi tersebut adalah terdakwa dan cara pembayarannya dibayarkan sebelum BBM Solar tersebut diantar yang dibayarkan di Kantor APMS KSU Mega Mandiri ataupun dijemput oleh terdakwa Nur

13

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Hatta setelah uang dibayarkan kemudian langsung diantarkan BBM Solar kepada konsumen atau pembeli. - Bahwa harga solar bersubsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM dari APMS KSU Mega Mandiri adalah seharga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per satu liternya tanpa biaya ongkos angkutan. - Bahwa upah yang terdakwa terima dari APMS KSU Mega Mandiri adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per 1 (satu) bulan dan juga upah jemput dari Depot Pertamina Sibolga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam 1 (satu) bulan. - Bahwa saksi Rusdinato selaku Ketua APMS KSU Mega Mandiri mengetahui bahwa saksi membawa / mengangkut BBM Solar bersubsidi dari APMS KASU Mega Mandiri dengan menggunakan mobil Pick Up ke Tangkahan CV Garuda Mas yang berada di wilayah Kota Sibolga karena terdakwa Nur Hatta selalu melaporkan pengeluaran BBM kepada Rusdianto dan Rusdianto juga datang sekali 2 (dua) bulan memeriksa pekerjaan dan pembukuan keuangan APMS KSU Mega Mandiri; Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan surat bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Mitsubishi Pick Up Colt L300 PUFB (4x2) M/T an. Pemilik CV Pertama Mandiri; - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan / faktur dari KSU Mega Mandiri untuk Tangkahan Garuda Mas di Sibolga tertanggal 1 Februari 2014 ; - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan / faktur dari KSU Mega Mandiri untuk Tangkahan Garuda Mas di Sibolga tertanggal 3 Februari 2014 ; - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan / faktur dari KSU Mega Mandiri untuk Tangkahan Garuda Mas di Sibolga tertanggal 5 Februari 2014; - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Rusdianto kepada Nur Hatta; - 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran mobil Mitsubishi Pick Up Colt L300 dengan No. Pol. BK 8209 CE tertanggal 27 Nopember 2013; - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan dari Kapolres Kota tertanggal 01 September 2006; - 1 (satu) lembar Fotocopy pemberitahuan Angkutan Langsir BBM (Minyak Solar) dari PT. Pertamina; - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 523/80/II/2014 dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga tertanggal 14 Februari 2014; - 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan dari Kapolres Kota tertanggal 06 Juni 2008; - 1 (satu) lembar fotocopy e-mail tanggal 6 Februari 2014 dari Nurdin Bate’e sehubungan dengan pemberitahuan adanya surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi di APMS oleh kapal penangkap ikan di atas 30 GT berikut dengan contoh surat rekomendasi; - 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran pembayaran produk Pertamina tanggal 14 Februari 2014 ; 14

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina; - 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dari KSU Mega Mandiri kepada Kapolres Tapteng tertanggal Desember 2007 untuk mengangkut, melangsir BBM Solar ke Tangkahan Sibolga – Tapteng ; - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Pertamina tertanggal 17 Oktober 2005 mengenai Penyaluran BBM kepada Usaha Kecil sehubungan dengan adanya Perpres RI No. 55 tahun 2005 ; - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keppres RI No. 127 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang bidang/jenis usaha mikro ; - 1 (satu) set fotocopy Daftar Verifikasi kapal yang berhak mendapatkan subsidi BBM di Kabupaten Tapanuli Tengah ; - 1 (satu) set fotocopy Fuel Retail Marketing Lembaga Penyalur APMS, SPDN, SPBN dari PT. Pertamina tertanggal 24 Februari 2011; - 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi dari Walikota Sibolga No. 540/1806/2011 tanggal 6 Desember 2011 kepada KSU Mega Mandiri ; - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sibolga kepada KSU Mega Mandiri perihal Permintaan Data Kapal Perikanan tertanggal 5 Januari 2007 ; - 1 (satu) set Rekapitulasi Kapal Perikanan Kota Sibolga ; Menimbang, bahwa dari keterangan saki-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapatlah fakta hukum sebagai berikut : - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu H. HIMSAR NASUTION bersama dengan JULIUS B. NAPITUPULU, dan M.I. ASVANDRA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga karena terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahwa bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah. - Bahwa Jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan pengangkutan dan atau Niaganya oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap (berkas terpisah) adalah jenis minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah. - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap bekerja di terminal Galon APMS Muara Nibung. - Bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang telah disalah gunakan adalah dengan cara melayani, menjual, menyalurkan serta mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi solar tersebut kepada pembeli (pemilik kapal) bernama Alexander Tianda, SE, MM yang berada di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga yang tidak memiliki perizinan perihal pembelian BBM Solar subsidi ke Galon Terminal APMS (Agen

15

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Penyalur minyak Solar) dan tidak adanya perizinan pengangkutan BBM Solar subsidi resmi yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Nur Hatta. - Bahwa perizinan pembelian yang harus dimiliki oleh Pembeli adalah adanya surat Rekomendasi pengambilan / pembelian BBM Solar Subsidi dari pembeli yang dikeluarkan oleh SKPD/ DKP setempat dalam hal ini yang berada di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (bukan SKPD/ DKP Kota Sibolga). - Bahwa Perizinan Pengangkutan BBM Solar Subsidi yang harus dimiliki oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap adanya Surat izin pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM. - Bahwa peranan terdakwa Nur Hatta adalah sebagai yang menyalurkan BBM solar Subsidi yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat Rekomendasi dari SKPD/ DKP (SKPD/DKP yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk mengambil atau membeli minyak solar subsidi dari terminal Galon APMS yang kemudian memerintahkan terdakwa Nur Hatta untuk mengantarkan BBM Solar Subsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM ketangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga. - Bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut terdakwa Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. -

Bahwa harga jua BBM Solar Subsidi dari APMS Muara Nibung tersebut dijual oleh terdakwa Nur Hatta kepada pembeli dengan harga Rp.5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah) namun pembeli dikenakan biaya angkutan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per drumnya oleh Pihak APMS; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis

apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ; 16

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, terdakwa dalam pekara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama mengangkut minyak tanah bersubsidi tanpa ijin dari yang berwenang yang diancam pidana dalam pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana; Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi majelis untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut; Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum adalah berbentuk alternatif oleh karena itu majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang paling memenuhi untuk terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di prsidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu lah yang paling sesuai untuk terdakwa yaitu pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang ; 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah; 3. Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ; Ad.1. Unsur Setiap Orang ; dibuktikan sebagai berikut: Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ; Menimbang, bahwa terdakwa yang beridentitas bernama NUR HATTA dihadapkan di

muka

persidangan

dalam

keadaan

sehat

jasmani

dan

rohani

serta

dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ; Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah; dibuktikan sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan di dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tansmisi dan distribusi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa; 17

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan Pembelian, penjualan, eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Sibolga Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga karena terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahwa bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah; Menimbang, bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut terdakwa Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Menimbang, bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap bekerja di terminal Galon APMS Muara Nibung; Menimbang, bahwa terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang telah disalah gunakan adalah dengan cara melayani, menjual, menyalurkan serta mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi solar tersebut kepada pembeli (pemilik kapal) bernama Alexander Tianda, SE, MM yang berada di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga yang tidak memiliki perizinan perihal pembelian BBM Solar subsidi ke Galon Terminal APMS (Agen Penyalur minyak Solar) dan tidak adanya perizinan pengangkutan BBM Solar subsidi resmi yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Nur Hatta; Menimbang, bahwa Bahwa peranan terdakwa Nur Hatta adalah sebagai yang menyalurkan BBM solar Subsidi yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat Rekomendasi dari SKPD/ DKP (SKPD/DKP yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk mengambil atau membeli minyak solar subsidi dari terminal Galon APMS yang kemudian memerintahkan terdakwa Nur Hatta untuk mengantarkan BBM Solar Subsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM ketangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga; Menimbang, bahwa Bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut terdakwa Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

18

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa APMS adalah lembaga penyalur BBM yang berada di daerah remote yang mendistribusikan BBM kepada konsumen akhir dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. ; Menimbang, bahwa persyaratan atau prosedur yang diperlukan oleh seseorang atau kelompok atau badan usaha untuk mengangkut dan melakukan Niaga BBM jenis Solar Subsidi mengacu pada pasal 69 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas bahwa wajib memiliki kontrak kerja sama dengan badan usaha hilir migas bahwa wajib memiliki kontrak kerja sama dengan badan Usaha Niaga Umum selaku pemegang PSO untuk menjadi penyalur dan jika ingin menjadi transfortir badan usaha Niaga umum wajib memilki kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal 48 PP Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas ; Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha swasta (pasal 9 UU No.22); Menimbang, bahwa KSU Mega Mandiri memiliki Perjanjian pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) antara PT.Pertamina (Persero) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mega Mandiri dimana KSU Mega Mandiri sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut memiliki, mengusahakan dan mengoperasikan APMS No.16.226.306 yang terletak di Desa Kalangan, Kec. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Prop. Sumatera Utara dikenal dengan nama APMS No. 16.226.306; Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut, KSU Mega Mandiri sebagai pihak kedua

hanya

terbatas

untuk

menyalurkan

premium

dan

minyak

solar

yang

diproduksi/disediakan oleh pihak pertama kepada konsumen akhir di lokasi APMS dan tidak diperkenankan menggunakan APMS dimaksud untuk menyalurkan produk lain selain yang diproduksi/disediakan oleh pihak pertama (Pertamina); Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KSU Mega Mandiri menyalurkan minyak dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha hilir yakni kegiatan mengangkut dan meniagakan bahan bakar minyak solar dan untuk dapat melayani usaha kecil masyarakat APMS KSU Mega Mandiri harus memiliki surat rekomendasi dari pihak yang berwenang (Deperindagkop/Distamben) ; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak ada menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan akte pendirian KSU Mandiri dari Departemen Hukum dan HAM ; Menimbang, bahwa APMS diperbolehkan untuk melayani penjualan BBM bersubsidi kepada nelayan dengan alokasi maksimum 25 kl/kapal/bulan, untuk alokasi UKM maksimal 8 kl/bulan untuk total produk dan juga untuk kenderaan bermotor ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang harga dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Presiden RI No.9 tahun 2006 Jo peraturan presiden No.55 tahun 2005 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Harga yang ditetapkan pemerintah untuk Bakan Bakar Minyak Solar bersubsidi perliternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Dan Harga yang ditetapkan Pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar 19

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id yang Non Subsidi perliternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu ; Menimbang, bahwa Jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan pengangkutan dan atau Niaganya oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap (berkas terpisah) adalah jenis minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 11 (sebelas) drum atau 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8209 CF; Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan dan / atau niaga BBM subsidi, Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2013 tentang SKPD, mengatur bahwa APMS tidak diperbolehkan menyalurkan BBM Solar bersubsidi kepada pembeli/ konsumen akhir yang tidak memiliki Rekomendasi dari SKPD/ DKP yang berwenang ; Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa mengajukan surat bukti berupa surat rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga No : 523/80/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, yang isinya menyatakan bahwa ALEXANDER TIANDA telah memiliki rekomendasi dari DKP Sibolga untuk memperoleh minyak solar dari APMS KSU Mega Mandiri, akan tetapi saksi HENDRA DARMALIUS, A.Pi, yang merupakan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, membantah hal tersebut dan menyatakan di persidangan bahwa sebenarnya pada saat terdakwa mengantarkan minyak kepada ALEXANDER TIANDA di Tangkahan Garuda Mas, ALEXANDER TIANDA tidak ada memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sibolga, surat rekomendasi No : 523/80/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang diajukan oleh terdakwa di persidangan sebenarnya dibuat oleh saksi setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas permintaan terdakwa ; Menimbang, bahwa kemudian saksi HENDRA DARMALIUS, A.Pi, menyatakan di persidangan bahwa ia mencabut surat rekomendasi No : 523/80/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 ; Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa dalam hal mengangkut minyak dari APMS KSU Mega Mandiri tidak ada memiliki izin penyaluran BBM Bersubsidi ke Wilayah Kota Sibolga dan APMS KSU Mega Mandiri juga tidak ada memiliki izin pengangkutan BBM bersubsidi dengan menggunakan kenderaan Pick Up Mitsubishi Nomor Polisi BK 8209 CF Menimbang, bahwa Perizinan Pengangkutan BBM Solar Subsidi yang harus dimiliki oleh terdakwa Nur Hatta dan Mahmud Harahap adanya Surat izin pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah telah terpenuhi;

20

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dibuktikan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur menganai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; Menimbang, bahwa pasal 55 dikenal sebagai penyertan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa Nur Hatta telah terbukti sebagai orang yang menyuruh melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah kepada pembeli (pemilik kapal) bernama Alexander Tianda, SE, MM yang berada di Tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga yang tidak memiliki perizinan perihal pembelian BBM Solar subsidi ke Galon Terminal APMS (Agen Penyalur minyak Solar) dan tidak adanya perizinan pengangkutan BBM Solar subsidi resmi yang dimiliki oleh terdakwa untuk menyuruh saksi Mahmud Harahap untuk mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut ke tangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga; Menimbang, bahwa Bahwa peranan terdakwa Nur Hatta adalah sebagai yang menyalurkan BBM solar Subsidi yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat Rekomendasi dari SKPD/ DKP (SKPD/DKP yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk mengambil atau membeli minyak solar subsidi dari terminal Galon APMS yang kemudian menyuruh / memerintahkan terdakwa Mahmud Harahap untuk mengantarkan BBM Solar Subsidi yang dibeli oleh Alexander Tianda, SE, MM ketangkahan CV Garuda Mas Kota Sibolga; Menimbang, bahwa Bahwa peranan saksi Mahmud Harahap adalah sebagai yang membawa / mengangkut BBM Solar bersubdisi dari galon terminal APMS (Agen Premium Minyak Solar) Muara Nibung yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kota Sibolga tepatnya ke Tangkahan Garda Mas untuk diserahkan kepada pembeli Alexander Tianda, SE, MM, yang mana pada saat membawa / mengangkut BBM tersebut terdakwa Nur Hatta tidak dilengkapi dengan Surat izin pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak

Pidana “Sebagai Yang Menyuruh menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf UURI No.22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

21

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terhadap diri terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan yang dilakukan oleh terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dihukum ; Menimbang, bahwa pemidanaan adalah bukan semata-mata bermakna sebagai langkah pengaman dan penertiban bagi masyarakat, akan tetapi yang terutama adalah sebagai langkah pembinaan atau pendidikan bathin / mental bagi terdakwa untuk kembali bermasyarakat, dengan maksud agar terdakwa dapat hidup bermasyarakat dengan lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ; Hal-hal yang memberatkan :  Perbuatan terdakwa merugikan pemerintah pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya ; Hal-hal yang meringankan : 

Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya ;



Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan terdakwa dan setelah dipertimbangkan pula makna / tujuan pemidanaan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini, adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda bagi terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan oleh majelis Hakim dalam amar putusan sebagai yang tersebut di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sama jumlahnya dengan pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa dibebaskan dari tahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini;

22

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Mengingat ketentuan Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa NUR HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Yang Menyuruh menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HATTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari

dan denda sebesar

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari RABU, tanggal 23 JULI 2014 oleh kami M. PANDIANGAN, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, DESSY D.E. GINTING, SH. MHum, dan ARIEF WIBOWO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh L. HUTABARAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NAZAR MAKMUR HARAHAP, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DESSY D.E. GINTING, SH. MHum

MARPER PANDIANGAN, SH. MH

ARIEF WIBOWO, SH. MH Panitera Pengganti,

L. HUTABARAT, SH 23