PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP JAMINAN KREDIT (Studi Perkara No. 345/Pid-B/2014/PN-PDG)
ARTIKEL
Oleh: GUFRONNY AGUNG PRATAMA 1110012111027
BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg: 26/PID-B/VI-2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL No. Reg: 26/PID-B/VI-2015
Nama
: GUFRONNY AGUNG PRATAMA
Nomor
: 1110012111027
Program Kekhususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan Terhadap Jaminan Kredit (Studi Perkara No.345/Pid-B/2014/PN-PDG)
Telah dikonsultasikan dan disetujui pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas untuk di upload di website
1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Yetisma Saini, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
1
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP JAMINAN KREDIT (Studi Perkara No. 345/Pid.B/2014/PN.PDG) Gufronny Agung Pratama1, Fitriati2, Yetisma Saini1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa E-mail:
[email protected] 1
ABSTRACT The crime of fraud on credit guarantees it happens between people who are appointed from an institution or of the lender as an intermediary with the debtor by providing loans that are not in accordance with the assurances given to the lender which has been fraudulently between intermediaries and borrowers with the institution of or the lender. In the criminal justice process then the perpetrator of a criminal offence of fraud will be sentenced to imprisonment, namely in accordance with the judge's reasoning and its application in the courts. Formulation of the problem: (1) Whether the basis of consideration for judges in meting out punishment against the collateral of credit fraud is a criminal offence in the lawsuit number 345/Pid. B/2014/PN. PDG? (2) How is the application of a criminal who was dropped by the judge against the criminal acts of fraud against the credit guarantee in the matter number 345/Pid. B/2014/PN. PDG?. The research approach used is a normative approach. The data source used secondary data sources that include primary legal materials, secondary and tertiary. Techniques of data collection, namely the study of the document. Data analysis in the form of qualitative analysis. A summary of research: (1) the consideration of judges in meting out punishment that is in accordance with the information of the defendant, witnesses and evidence in the docket number 345/Pid. B/2014/PN. PDG (2) application of the criminal who dropped by the judge were in accordance with the provisions in Article 378 of the Criminal Code and the considerations that relieve against the defendants. Keywords: judge, ruling, scams, credit dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
Pendahuluan Pembangunan ekonomi sebagai
dinyatakan
bahwa
perekonomian
bagian dari pembangunan nasional
nasional didasarkan diselenggarakan
merupakan salah satu upaya untuk
berdasarkan atas demokrasi ekonomi
mewujudkan
nasional.
kesejahteraan
rakyat
yang adil dan makmur berdasarkan
Dalam rangka meningkatnya
Pancasila dan Undang-undang Dasar
pembangunan nasional yang betitik
Negara Republik Indonesia Tahun
berat pada bidang ekonomi maka
1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
keperluan akan tersedianya dana yang
1
sebagian
besar
diperoleh
dari
Di dalam Pasal 1 angka 11
perkreditan menjadi meningkat juga.
Undang-undang Nomor 10 Tahun
Istilah simpan atau meminjam uang
1998 perubahan atas Undang-Undang
yang lebih dikenal dengan istilah
Nomor
kredit telah dikenal di kehidupan
Perkreditan
sehari-hari masyarakat sehingga hal ini
dengan UU Perkreditan) dijelaskan
tidak menjadi asing lagi.
bahwa “kredit adalah penyediaan uang
7
Tahun
1992
tentang
(selanjutnya
disebut
Dalam memutuskan pemberian
atau tagihan yang dapat dipersamakan
kredit atau pencairan dana melalui
dengan itu berdasarkan persetujuan
kredit maka ada beberapa hal yang
atau
harus dipikirkan baik oleh pemberi
meminjam antara satu pihak dengan
pinjaman (kreditur) dengan penerima
pihak lainnya yang mewajibkan pihak
pinjaman (debitur) secara umum dan
peminjam melunasi utangnya setelah
itu sudah menjadi penilaian umum,
jangka
penilaian umum tersebut antara lain:
pemberian bunga”.
1. Karakteristik (character);
kesepakatan
waktu
Pemberian
simpan
atau
tertentu
dengan
kredit
kepada
2. Kemampuan (capacity);
debitur tentunya bedasarkan jaminan
3. Modal (capital);
(secure)
4. Jaminan (collateral); dan
sehingga perjanjian antara kedua pihak
5. Kondisi perekonomian (condition
dapat
of economy)
dari
debitur
dijalankan
itu
tanpa
sendiri,
adanya
kerugian, akan tetapi kredit dengan
Jadi, berdasarkan dari penilaian
jaminan
ini
terkadang
umum tersebut jika penilaian tersebut
perbuatan
dapat terpenuhi maka kreditur dapat
pelaksanaannya seperti tindak pidana
memberikan pinjaman kredit kepada
penipuan yang melanggar Pasal 378
debitur, Di dalam penggalihan jaminan
KUHP
ini telah diatur di dalam Pasal 27 ayat
“Barangsiapa dengan maksud untuk
(2)
yang
menguntungkan diri sendiri atau orang
menjelaskan bahwa: “Hak penerima
lain secara melawan hukum, dengan
untuk mengambil pelunasan piutang
memakai nama palsu atau martabat
atas hasil eksekusi benda yang menjadi
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
obyek jaminan”.
rangkaian kebohongan, menggerakkan
UU
Jaminan
Fidusia
tindak
terjadinya
yang
pidana
menyatakan
dalam
bahwa
2
orang lain untuk menyerahkan barang
melakukan
sesuatu
supaya
membayar angsuran ke AMF tbk
maupun
cabang Padang sehingga dilakukan
diancam
penarikan terhadap mobil tersebut dan
pidana
disaat proses penarikan, ditemukannya
kepadanya,
memberi
hutang
menghapuskan karena
atau
piutang,
penipuan
dengan
penjara paling lama 4 tahun”.
kewajibannya
untuk
mobil tersebut dalam kondisi rusak
Tindak pidana penipuan ini
parah dan tidak layak pakai dan
terjadi antara orang yang ditunjuk dari
dengan cara menderek mobil tersebut
suatu
atau
serta dibawa ke gudang AMF tbk
kreditur sebagai perantara dengan
cabang Padang. AMF tbk Cabang
debitur dengan memberikan pinjaman
Padang merasa dirugikan dan kerugian
yang tidak sesuai dengan jaminan yang
tersebut mencapai Rp. 97.991.991.
lembaga
perkreditan
diberikan kepada kreditur yang artinya telah
terjadinya
penipuan
antara
Berdasarkan dari uraian diatas maka
penulis
menemukan
perantara dan debitur dengan lembaga
rumusan
pekreditan
dengan penelitian ini yaitu:
atau
kreditur,
seperti
putusan Pengadilan Negeri Padang
masalah
yang
suatu
berkaitan
1. Apakah dasar petimbangan hakim
yang berkaitan dengan penipuan ini
dalam
sebagai berikut:
terhadap tindak pidana penipuan
Tindak
pidana
penipuan
terhadap jaminan kredit berupa mobil yang dilakukan terdakwa Iksan pgl. Iksan
(terdakwa
1)
bersama-sama
dengan terdakwa Isrianto pgl. Anton (terdakwa 2) terhadap PT. Adira Multi Finance (AMF) tbk cabang Padang. Terdakwa 1 mengalihkan pengajuan kredit kepada Rayati Suad (saksi) selaku mertua dari terdakwa 1, tetapi terdakwa 2 memotret mobil lain yang serupa dengan mobil terdakwa 1 dan akan
tetapi
terdakwa
1
tidak
jaminan
menjatuhkan
kredit
hukuman
dalam
perkara
No.345/Pid.B/2014/PN.PDG? 2. Bagaimanakah penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penipuan terhadap jaminan kredit dalam perkara No.345/Pid.B/2014/PN.PDG? Metodologi Penelitian ini bersifat yuridis normatif
yaitu
penelitian
yang
menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.
Metode
penelitian
3
normatif
dalam
Dalam pengumpulan data pada
penelitian ini merupakan prosedur
penelitian dan penulisan ini, maka
penelitian
bertujuan
teknik pengumpulan yang dilakukan
menemukan kebenaran berdasarkan
oleh penulis yaitu Studi dokumen.
logika keilmuan hukum dari sisi
Studi dokumen adalah studi yang
normatifnya. Logika keilmuan yang
bertujuan dan kegunaannya adalah
dibangun
ilmu
menunjukkan
hukum normatif yaitu ilmu hukum
permasalahan
penelitian.
yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.
menggunakan
teknik
Di
yang
digunakan
ilmiah
yang
berdasarkan
dalam
kerja
pemecahan Penulis
ini
untuk
yang
mengumpulkan data putusan pidana
penulis lakukan, penulis mendapatkan
No. 345/Pid.B/2014/PN. PDG yang
sumber data
bahan hukum
berkaitan dengan pertimbangan hakim
primer, sekunder dan tersier. Bahan
dalam tindak pidana penipuan yang
hukum primer yaitu bahan hukum
berkaitan dengan jaminan.
yaitu
penelitian
jalan
yang mempunyai otoritas (autoritatif).
Penulis melakukan analisa data
Otoritas (autoritatif) yaitu dokumen
dengan
menggunakan
yang mengikat dan ditetapkan oleh
kualitatif. Analisis
pihak yang berwenang, bahan hukum
analisis
sekunder yaitu informasi atau kajian
pemikiran,
yang berasal dari buku-buku seperti
manusia mengenai gejala-gejala yang
jurnal, kamus-kamus hukum. Penulis
menjadi fokus penelitian.
menggunakan buku-buku dan jurnal
Hasil Penelitian dan Pembahasan
yang
kualitatif
mengkaji
makna,
analisis
cara
yaitu sebuah
pandang
yang berkaitan dengan pertimbangan
Berdasarkan hasil wawancara
hakim dalam menjatuhkan putusan
penulis dengan Bapak Reno Listowo,
tindak pidana penipuan. Sedangkan
selaku ketua Pengadilan Negeri Kelas
Bahan hukum tersier yaitu bahan-
I A Padang, yang mana beliau
bahan yang memberikan petunjuk
menyatakan bahwa
maupun penjelasan mengenai bahan
begitu sulit dalam melakukan tindak
hukum primer dan sekunder, seperti
pidana peniuan tersebut. Penipuan
kamus hukum, ensiklopedia dan indeks
bisa
kumulatif.
kemampuan berkomunikasi yang baik
terlaksana
pelaku tidaklah
cukup
dengan
sehingga dapat meyakinkan seseorang
4
lain, baik melalui serangkaian kata
menghapuskan
bohong ataupun fiktif. Sekarang ini
terdakwa, baik alasan pemaaf maupun
banyak sekali terjadi tindak pidana
alasan pembenar. Namun, Majelis
penipuan, bahkan telah berevolusi
Hakim tidak menemukan dasar untuk
secara apik dengan berbagai macam
menghapuskan
bentuk.
terdakwa. Pada perkara ini putusan
Perkembangan
menunjukkan tingkat
semakin
ini tingginya
yang
pidana
atas
pidana
dijatuhkan
atas
Majelis
diri
diri
Hakim
intelektualitas dari pelaku
kepada terdakwa lebih rendah dari
kejahatan penipuan yang semakin
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal
kompleks.
ini disebabkan karena hal-hal yang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sendiri
Pasal
dan
meringankan
378
terdakwa yang menjadi pertimbangan
menegaskan bahwa seseorang yang
majelis hakim dalam menjatuhkan
melakukan
penipuan
putusan. Menimbang bahwa terdakwa
pidana.
telah didakwa oleh penutut umum
diancam
pada
memberatka
kejahatan dengan
sanksi
Walaupun demikian masih dirasa
dengan
kurang
alternatif, sehingga Majelis Hakim
efektif
terhadap
dalam
penegakan
yang
berbentuk
karena
dengan
meperhatikan
dalam penegakan hukum pidana tidak
hukum
tersebut
hanya cukup dengan diaturnya suatu
langsung dakwaan alternatif kesatu
perbuatan di dalam suatu undang-
sebagaimana diatur di dalam Pasal
undang,
juga
378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)
aparat hukum sebagai pelaksana atas
KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai
ketentuan
berikut:
lembaga
pelanggarannya,
dakwaan
namun
dibutuhkan
undang-undang yang
berwenang
serta untuk
menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bedasarkan
diatas
memilih
1. Barang siapa; 2. Dengan
maksud
untuk
menguntungkan diri sendiri atau
dari
orang lain secara melawan hukum
perkara
No.
dengan memakai nama palsu atau
345/Pid.B/2014/PN.PDG,
bahwa
martabat
Majelis Hakim mempunyai alasan
muslihat,
yang dapat menjadi dasar untuk
kebohongan menggerakan orang
putusan
uraian
fakta-fakta
palsu,
dengan
ataupun
tipu
rangkaian
5
lain untuk menyerahkan barang
alasan
sesuatu kepadanya, atau suapaya
perkara ini Majelis Hakim tidak
memberi
menemukan
hutang
maupun
pembenar.
Namun,
dalam
dasar
untuk
menghapus piutang mereka yang
menghapuskan
melakukan,
terdakwa. Oleh karena itu terdakwa
yang
menyuruh
pidana
atas
melakukan, dan yang turut serta
dinyatakan
melakukan perbuatan;
mempertanggungjawabkan
3. Mereka yang melakukan, yang
harus
diri
dapat
perbuatannya.
Pada
menyuruh melakukan, dan yang
putusan
dijatuhkan
turut serta melakukan perbuatan.
Hakim kepada terdakwa lebih rendah
Menimbang
bahwa
yang
perkara
ini
Majelis
dalam
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
persidangan, Majelis Hakim tidak
hal ini disebabkan karena hal-hal yang
menemukan
memberatka
hal-hal
menghapuskan
yang
dapat
dan
meringankan
pertanggungjawaban
terdakwa yang menjadi pertimbangan
pidana, baik sebagai alasan pembenar
majelis hakim dalam menjatuhkan
dan/atau alasan pemaaf.
putusan.
Menimbang
bahwa
oleh
Adapun
hal-hal
yang
terdakwa
yaitu
karena terdakwa mampu bertanggung
memberatkan
jawab,
dinyatakan
perbuatan terdakwa telah merugikan
pidana,
pihak PT. Multi Adira Finance Tbk
oleh
karena
Cabang Padang dikarenakan terdakwa
maka
bersalah menimbang
harus
dan
dijatuhi
bahwa
terdakwa
dijatuhi
pidana,
maka
I tidak membayar angsuran atas kredit
haruslah
dibebani
pula
untuk
kepada PT. Multi Adira Finance Tbk
membayar perkara, memperhatikan
dan turut serta memalsukan dokumen
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)
peminjaman
ke-1 KUHP, serta peraturan hukum
terdakwa II memalsukan dokumen
yang berhubungan dengan perkara ini.
atas jaminan yang dipergunakan untuk
Bedasarkan
uraian
sedangkan
atas
peminjaman kredit kepada PT. Multi
bahwa Majelis Hakim apakah ada
Adira Finance Tbk, dan akibat dari
alasan yang dapat menjadi dasar untuk
perbuatan terdakwa I dan terdakwa II
menghapuskan
maka PT. Multi Adira Finance telah
pidana
di
kredit
atas
diri
terdakwa, baik alasan pemaaf maupun
dirugikan
dan
kerugian
tersebut
6
sebesar Rp.97.991.991,00 (Sembilan
e. Pasal-pasal Peraturan Pidana.
puluh
2. Pertimbangan hakim yang bersifat
tujuh
juta
sembilan
ratus
Sembilan puluh satu ribu Sembilan
non yuridis
ratus Sembilan puluh satu rupiah). Adapun
hal-hal
Keadaan-keadaan
yang
digolongkan
sebagai
yang pertimbanga
meringankan terdakwa dalam putusan
hakim yang bersifa sosiologis, sebagai
ini, antara lain:
berikut:
1. Terdakwa
berlaku
sopan
di
persidangan;
a. Latar
Belakang
Perbuatan
Terdakwa;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
b. Akibat Perbuatan Terdakwa;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan
c. Kondisi Diri Terdakwa.
anak dan isteri. Dalam pertimbangan hakim terdapatnya teori pembagian dalam pertimbangan hakim, antara lain: 1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis; Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan
oleh
undang-undang
telah
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang
digolongkan
sebagai
pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut: a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: b. Keterangan terdakwa; c. Keterangan Saksi; d. Barang bukti; dan
Penerapan Dijatuhkan
oleh
Pidana Hakim
yang terhadap
Tindak Pidana Penipuan terhadap Jaminan Kredit di Pengadilan Negeri Padang yang berdasarkan dari putusan perkara No. 345/Pid.B/2014/PN.PDG, dapat dijelaskan bahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat
melawan
hukum
materiil
(materiel wederrechtelijkeheid) dan sifat melawan hukum formil (formale wederechtelijkeheid). Sifat melawan hukum
materiil
merupakan
sifat
melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum walaupun
pada
umumnya).
undang-undang
Jadi tidak
7
menyebutkannya
maka
melawan
Setelah
penulis
menganalisis
hukum adalah tetap merupakan unsur
penerapan hakim dalam kasus tersebut
dari tiap tindak pidana. Sedangkan
di atas, maka secara formil telah
sifat melawan hukum formal adalah
memenuhi persyaratan sesuai dengan
merupakan unsur dari hukum positif
Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam
yang tertulis saja
sehingga ia baru
penjatuhan hukuman bagi terdakwa
merupakan unsur dari tindak pidana
tidak sesuai dengan tuntutan dari
apabila
disebutkan
penuntut umum kepada terdakwa dan
dalam rumusan tindak pidana. Sifat
Pasal 378 KUHP yang dimana hakim
melawan hukum materiil terdiri dari
hanya memberikan hukuman penjara
sifat melawan hukum materiil dalam
selama 7 bulan untuk terdakwa I dan 6
fungsi positif dan sifat melawan
bulan untuk terdakwa II, padahal PT.
hukum
dengan
tegas
dalam
fungsi
negatif.
Multi Adira Finance Tbk. Cabang
melawan
hukum
Padang telah dirugikan secara materill
secara materiil dalam arti positif akan
dari tindak penipuan jaminan kredit
merupakan pelanggaran asas legalitas
tersebut sehingga tidak sesuai antara
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1
perbuatan pidana yang dilakukan oleh
KUHP artinya ajaran sifat melawan
terdakwa dan kerugian korban dari
hukum dalam fungsi pisitif yaitu
tindak
meskipun
suatu
secara
dengan penjatuhan hukuman dari
materiil
merupakan
perbuatan
hakim di pengadilan dan dengan
Pengertian
sifat
perbuatan
pidana
penipuan
melawan hukum apabila tidak ada
memperhatikan
aturan
peraturan hukum yang berhubungan
tertulis
dalam
perundang-
378,
dengan
tidak dapat dipidana.
hukuman oleh hakim ini jauh lebih
materiil
hanya
diterima
dalam
fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.
ini.
serta
undangan pidana, perbuatan tersebut
Ajaran sifat melawan hukum
perkara
Pasal
tersebut
Penjatuhan
rendah dari dakwaan jaksa yaitu 1 tahun. Disini terdakwa hanya dijerat Pasal 378 KUHP sehingga terjadinya pengurangan hukuman bagi terdakwa jauh lebh ringan dari dakwaan yang dituntut
di
persidangan.
Menurut
penulis masih kurangnya unsur-unsur
8
pemalsuan
yang
dilakukan
oleh
atau dikarenakan oleh undang-undang
terdakwa I dan terdakwa II, yang
tetapi juga berdasarkan pemikiran-
memalsukan
serta
pemikiran, analisa, fakta-fakta dan
pemalsuan dokumen terhadap jaminan
keyakinan haim dalam mengambil
kredit.
keputusan terhadap penjatuhan pidana
identitas
Secara
diri
umum
penulis
mengamati bahwa putusan hakim pada
Perkara
Nomor
345/Pid.B/2014/PN.PDG terlalu
ringan,
dakwaan
masih
karena
penuntut
jauh
umum
dari dan
penerapan putusan ini menurut penulis tidak
menimbulkan
efek
jera,
sehingga tujuan dari memidanakan agar terdakwa jera tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim lebih
memperhatikan
penyebab
terjadinya tindak pidana penipuan tersebut,
yaitu
karena
desakan
ekonomi terdakwa sehingga terpaksa melakukan
penipuan,
pertimbangan
yang
kemudian
dalam
selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
pidana
penipuan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Reno Listowo selaku ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, faktor-faktor
penyebab
terjadinya
pemikiran-pemikiran, analisa, faktafakta, dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan pada tindak pidana penipuan yaitu: 1. Kemandirian
dan
keyakinan
hakim; 2. Tingkat kualitas tindak pidana yang dilakukan; 3. Tingkah laku terdakwa dalam proses peradilan.
meringankan
lainya ialah terdakwa belaku sopan
tindak
Bagi
seorang
hakim
memberikan suatu putusan akan suatu tidak pidana harus sesuai dengan keyakinan hakim dan dalam kasus yang
penulis
bahas
ini
jaksa
mempergunakan dakwaan alternatif
Dari penelitian yang penulis
dari dakwaan penutut umum, sebab
lakukan di Pengadilan Negeri Kelas
dalam perbuatan pelaku ada beberapa
1A Padang, terlihat putusan hakim
pasal yang dipersangkakan dan guna
tidaklah
menjerat pelaku agar tidak ada celah
semata-mata
berdasarkan
9
untuk
lolos
dari
perbuatannya.
mempertimbangkan bahwa terdakwa
Penerapan Pasal 268 KUHP, Pasal
telah
372 KUHAP, dan Pasal 378 KUHP,
meyakinkan
dimana
mempertimbangkan
tindak pidana penipuan ( Pasal 378
terdakwa telah terbukti secara sah dan
KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal
meyakinkan
melakukan
378 KUHP telah sesuai semua unsur-
tindak pidana pemalsuan surat, tindak
unsur dalam ketentuan pasal tersebut
pidana penggelapan dan tindak pidana
dimana terdakwa dengan maksud
penipuan,
hakim
untuk menguntungkan dirinya sendiri
menerapkan hukuman untuk terdakwa
atau orang lain secara melawan
bahwa terdakwa telah melakukan
hukum, dengan memakai nama palsu,
tindak pidana penipuan yang sesuai
identitas palsu, dengan tipu muslihat,
dengan Pasal 378 KUHP. Semua
ataupun rangkaian perkataan bohong,
unsur-unsur dalam ketentuan pasal
menggerakkan
tersebut dimana terdakwa dengan
memberikan suatu barang atau supaya
maksud untuk menguntungkan dirinya
membuat utang atau menghapuskan
sendiri
secara
piutang dan berdasarkan keterangan
melawan hukum, dengan memakai
korban, keterangan saksi dan bukti-
nama palsu, identitas palsu, dengan
bukti yang terungkap. Jadi dapat
tipu
rangkaian
dijelaskan bahwa Penerapan Pasal 268
menggerakkan
KUHP, Pasal 372 KUHAP, dan Pasal
orang lain supaya memberikan suatu
378 KUHP, dimana hakim telah
barang atau supaya membuat utang
mempertimbangkan terdakwa telah
atau menghapuskan piutang. Dengan
terbukti secara sah dan meyakinkan
demikian, pada kasus ini penerapan
bersalah melakukan tindak pidana
Pasal 378 KUHP telah sesuai dan
pemalsuan
terhadap
penggelapan
hakim
bersalah
akan
atau
muslihat,
perkataan
orang
tetapi
lain
ataupun
bohong,
terdakwa
telah
terbukti
terbukti
secara
bersalah
orang
sah
dan
melakukan
lain
supaya
surat,
tindak
pidana
dan
tindak
pidana
tetapi
hakim
melakukan tindak pidana penipuan
penipuan,
karena penerapan Pasal 378 KUHP
menerapkan hukuman untuk terdakwa
sendiri
dibandingkan
bahwa terdakwa telah melakukan
dengan Pasal 268 KUHP dan 372
tindak pidana penipuan yang sesuai
KUHP,
dengan Pasal 378 KUHP. penulis
telah
tepat
dimana
hakim
telah
akan
10
menganalisis penerapan hakim dalam
Simpulan
kasus tersebut di atas, maka secara
1. Berdasarkan uraian penulis diatas,
formil telah memenuhi persyaratan
maka penulis dapat berkesimpulan
sesuai dengan Pasal 378 KUHP, akan
bahwa pertimbangan hakim dalam
tetapi dalam penjatuhan hukuman bagi
menerapkan
terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan
terhadap pelaku dalam perkara ini
dari penuntut umum kepada terdakwa
telah sesuai, dimana hakim telah
dan Pasal 378 KUHP yang dimana
mempertimbangkan
baik
hakim hanya memberikan hukuman
fakta-fakta
persidangan,
penjara
dari
untuk
keterangan saksi-saksi, alat bukti
bulan
untuk
yang ada, keyakinan hakim serta
terdakwa II, padahal PT. Multi Adira
hal-hal yang mendukung, akan
Finance Tbk. Cabang Padang telah
tetapi
dirugikan secara materill dari tindak
terhadap
penipuan
masih
I
7
di
pidana
bulan
terdakwa
selama
ketentuan
dan
6
jaminan
kredit
tersebut
pertimbangan penjatuhan terlalu
ringan
hakim hukuman berbeda
sehingga tidak sesuai antara perbuatan
dengan penjatuhan hukuman oleh
pidana yang dilakukan oleh terdakwa
penuntut umum yang menjatuhkan
dan kerugian korban dari tindak
hukuman selama 1 tahun penjara
pidana
sementara
penipuan
tersebut
dengan
hakim
menjatuhkan
penjatuhan hukuman dari hakim di
hukuman selama 7 bulan untuk
pengadilan dan memperhatikan Pasal
terdakwa I dan 6 bulan untuk
378, serta peraturan hukum yang
terdakwa II.
berhubungan
dengan
perkara
ini.
2. Penerapan
hakim dalam nomor
Penjatuhan hukuman oleh hakim ini
perkara
jauh lebih rendah dari dakwaan jaksa
No.345/Pid.B/2014/PN.PDG
yaitu 1 tahun. Disini terdakwa hanya
hukum pidana oleh hakim bahwa
dijerat Pasal 378 KUHP sehingga
terdakwa I, Ikhsan Septiadi Pgl.
terjadinya pengurangan hukuman bagi
Iksan dan terdakwa II, Ifrianton
terdakwa
Pgl.
jauh
lebh
ringan
dari
dakwaan yang dituntut di persidangan.
Anton
didakwakan
telah
melanggar Pasal 378 KUHP yang kepadanya
diputuskan
hukum
pidana penjara 7 bulan (terdakwa I)
11
dan
6
bulan
(terdakwa
II).
Penerapan oleh hakim ini sesuai
Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang.
dengan unsur-unsur dalam Pasal Moh. Hata,2010. Kebijakan Politik Kriminal,Pustaka Pelajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
378 KUHP. Daftar pustaka A. Buku-buku:
Munir
Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rusli
Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Negeri, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmad
Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”, Sinar Grafika. Jakarta.
Andi
Hamzah, 2008, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. , 2010, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Burhan
Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Kencana, Jakarta. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. B. Perundang-undangan
Metode Rineka
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Fence Wantu. 201, Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Pidana). Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Irham
Ashofa, 2010, Penelitian Hukum, Cipta, Jakarta.
Soejono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,
Fahmi, 2010, Pengantar Manajemen Pekreditan, Alfabeta, Bandung.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkreditan.
12
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia.
13
