PLB

PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Jurnal)

Oleh: Caca Yudha Prawira 1312011068

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Caca Yudha Prawira, Elman Eddy Patra, SH., M.H., Ati Yuniati, S.H., M.H Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 HP: 082182657630 e-mail: [email protected] ABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pengurangan sampah yaitu meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah kantong plastik merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup, salah satu upaya dalam mengurangi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia. Namun, faktanya dalam beberapa bulan ini masih terdapat beberapa gerai pasar ritel modern yang belum menggunakan program kantong plastik berbayar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Analis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran program kantong plastik berbayar, berdasarkan azaz kemanfaatan dan azaz kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar belum berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri. Sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam halpengurangan sampah kantong plastik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terhadap program kantong plastik berbayar dan tidak ada laporan hasil penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan dari pihak perusahaan pasar gerai ritel modern kepada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup serta tidak ada

sanksi yang mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak mengikuti program kantong plastik berbayar. Kata Kunci: Pelaksanaan, Sampah, Kantong Plastik

IMPLEMENTATION OF LIVING ENVIRONMENT AND FORESTRY MINISTRY FORM LETTER NO: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 ABOUT PLASTIC TRASH REDUCTION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PAID DISPOSABLE PLASTIC SHOPPING BAG IN BANDAR LAMPUNG CITY ABSTRACT Indonesian Act 2008 No.18 about Garbage Management rules garbage reduction including an activity of garbage producing limitation, garbage recyclement, and garbage re-usal. Plastic bag trash is one of the reason in living environment pollution. One of the effort to reduce trash production especially plastic bag trash is through Living Environment and Forestry Ministry No.SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 about plastic trash reduction through the implementation of paid disposable plastic shopping bag in all of Indonesian modern retail market outlets. But in the fact in this several months, there was still several outlets did not use paid plastic bag program. This research issues formulate that, 1. How is the implementation of Living Environment and Forestry Ministry form letter about plastic trash reduction through the implementation of paid disposable plastic shopping bag? 2. What is the obstacle factor of those Environment and Forestry Ministry form letter implementation? This research are using normative and empirical approaches with primary, secondary and tertiary data as the data resource. Data analysis is using qualitative descriptive method. Research Results shows that Living Environment and Forestry Ministry was issuing the paid plastic bag program form letter based on expediency and public interest principles. But in the implementation of the plastic bag reduction through the paid plastic bag program have not work optimally. So, there is no significant enhancement on plastic bag trash reduction. There are some Obstacle factor of this program implementation which are lack of paid plastic bag program socialization, there was no final report of plastic bag sell usal from the modern market retail outlet companies to the management and living environment control agency, and there is no sanction which ruled the modern market retail outlets, if they are not following the paid plastic bag program. Keywords: Implementation, Garbage, Plastic Bag

I. PENDAHULUAN Hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni: (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.1 Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.2 Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara- negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Pasal 1 angka 5 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan pada kawasan perkotaan ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan 1

Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1. 2 Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, 2014, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi), Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

yang cukup kompleks. Permasalahanpermasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat (human behavior) yang masih rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal). Mempertimbangkan permasalahpermasalahan yang ada, diperlukan pengaturan kembali tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ada nya suatu pengaturan kebijakan. Segala kebijakan para penyelenggara tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala kebijakan tersebut harus memenuhi kebutuhan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia agar dapat mencapai tujuan Negara yaitu masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka menindak lanjuti UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengurangan sampah dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Salah satu contohnya adalah pengurangan sampah kantong plastik sehubungan dengan pembatasan timbulan sampah. Dalam penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan yang di maksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah dengan cara upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain : 1. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; 2. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 3. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Sampah dikota Bandar Lampung setiap hari nya menerima kiriman 600 – 700 ton sampah di TPA sampah di bakung, Teluk Betung Barat3. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini masih didominasi dengan sampah kantong plastik sehingga dapat menimbulkan terjadi nya timbulan sampah yang dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya. Salah satu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisasi timbulan sampah khusus nya sampah kantong plastik adalah dengan uji coba penerapan kantong plastik berbayar terhitung sejak 21 Februari 2016. Berdasarkan hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO) Dalam Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor: S.1230/PSLB3PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia. Kantong plastik berbayar adalah salah satu kebijakan guna menekan laju timbulan sampah di Indonesia terutama sampah kantong plastik. Kondisi di masyarakat mengenai berbelanja di gerai pasar ritel modern selalu di sediakan kantong plastik secara cuma-cuma. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah kantong plastik yang beredar di masyarakat, hal ini juga menimbulkan kemungkinan terjadinya penumpukan jumlah kantong plastik. Sejak di berlakukannya surat edaran tersebut saat ini pengusaha ritel modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan 3

http://lampost.co/berita/negeri-sampah-plastikDiakses pada Tanggal 28 Juli 2016 Pukul 20:06 WIB

kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai pasar ritel modern. Terkait harga kantong plastik, pemerintah menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.

Mengingat dan mempertimbangkan pada masa uji coba tahap pertama memberikan dampak positif baik dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Salah satu pengusaha gerai pasar ritel modern yang menggunakan kebijakan ini di kota Bandar Lampung ialah di Alfamart cabang Makam Pahlawan dan Indomaret cabang Makam Pahlawan. Namun faktanya dalam beberapa bulan ini masih terdapat beberapa gerai pasar ritel modern yang belum menggunakan kebijakan ini salah satu contohnya yaitu Chandra Super Store. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan kantong plastik berbayar dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrindoktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. 4

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis?

Apakah faktor penghambat pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis? II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung serta PT. Indomarco Pristama Bandar Lampung, PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK Bandar Lampung dan Chandra Super Store Bandar Lampung untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 2.1 Sumber Data Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. 4

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara kepada kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung serta Perusahaan Alfamart, Perusahaan Indomaret, Perusahaan Chandra Super Store dan Konsumen yang berbelanja di gerai pasar ritel modern. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumendokumen dan peraturan perundangundangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 5 2.2 Prosedur Pengumpulan Data Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 1. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip literatureliteratur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumendokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Wawancara Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth Interview). Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan 5

Satjipto, Rahardjo, Bandung, 1996, hlm. 4.

Ilmu Hukum, Alumni:

pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian. 2.3 Prosedur Pengolahan Data Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari telah diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya. c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut. 2.4 Analisis Data Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Institusi ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional, regional dan sektoral. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di pimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak tanggal 27 Oktober 2014 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar. 3.2 Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung Dalam pelaksanaan kantong plastik berbayar, segala sesuatu dilaksanakan sesuai aturan yang sudah di atur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Arwan Arifin,MM sebagai Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitra Lingkungan Hidup pada Badan

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung pada hari Rabu Tanggal 2 November 2016, beliau mengatakan bahwa program kantong plastik berbayar dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/ PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis diseluruh gerai pasar ritel modern yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan diseluruh Indonesia pada tanggal 31 Mei 2016. Pelaksanaan program kantong plastik berbayar pada seluruh gerai ritel modern yang ada di Bandar Lampung ia mengatakan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa program kantong plastik berbayar efektif dalam mengurangi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik, namun kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak serta belum ada peraturan daerah yang mengatur secara jelas maka program kantong plastik berbayar ini tidak berjalan dengan baik. Kantong plastik berbayar pada gerai pasar ritel modern Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada masa uji coba tahap pertama terhitung sejak 21 Februari 2016 hingga 31 Mei 2016. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25 hingga 30 persen selama masa uji coba tiga bulan pertama maka pemerintah memutuskan melanjutkan uji coba nasional dengan mengeluarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/ PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis, uji coba nasional dilaksanakan dalam tahun 2016 sampai dengan terbitnya regulasi yang mengatur secara teknis dan rinci tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai.

Namun, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai kebijakan kantong plastik berbayar dikarenakan pemerintah Kota Bandar Lampung masih mengevaluasi kebijakan kantong plastik berbayar.6 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Valen selaku Pimpinan Marketing Promotion dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK Alfamart kota Bandar Lampung yang melaksanakan program kantong plastik berbayar pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2016, Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan program kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern alfamart berdasarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama enam bulan terakhir pihak alfamart mengikuti program kantong plastik berbayar dengan tujuan mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi timbulan sampah khususnya kantong plastik. Hasil dari penjualan kantong plastik tersebut ia mengatakan bahwa dipergunakan untuk membuat kantong plastik yang ramah lingkungan guna mendukung program pemerintah. Namun pada 1 Oktober 2016 PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK alfamart Kota Bandar Lampung tidak lagi melaksanakan program kantong plastik berbayar diseluruh gerai pasar ritel modern alfamart kota Bandar Lampung dikarenakan timbulnya pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat dan banyak nya keluhan dari konsumen sehingga mulai 1 Oktober 2016 seluruh gerai pasar ritel modern alfamart tidak lagi memperjualbelikan kantong plastik hingga diterbitkannya peraturan yang mengatur secara jelas tentang kantong plastik berbayar. Dalam program kantong plastik berbayar, terdapat beberapa gerai pasar ritel modern 6

http://www.lenteraswaralampung.com/berita1170-bandarlampung-tidak-ikut-kebijakankantong-plastik-berbayar.html Diakses pada Tanggal 11 November 2016 Pukul 16.20 WIB

yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar salah satunya Chandra Super Store Tanjung Karang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari selaku Manager Chandra Super Store Tanjung Karang kota Bandar Lampung pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2016, Beliau mengatakan bahwa belum mengikuti program kantong plastik berbayar dikarenakan belum mengetahui surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat pihak Chandra Super Store belum mengetahui ada nya kebijakan kantong plastik berbayar tersebut. Pihak Chandra Super Store Tanjung Karang akan mengikuti program kantong plastik berbayar apabila sudah adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur secara jelas tentang program kantong plastik berbayar. Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kantong plastik berbayar ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik, setiap akhir bulan selama masa uji coba kantong plastik berbayar perusahaan gerai pasar ritel modern tidak melaporkan hasil penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung untuk di laporkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan Kantong plastik berbayar pada gerai pasar ritel modern Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada masa uji coba tahap pertama terhitung sejak 21 Februari 2016 hingga 31 Mei 2016 dan uji coba nasional terhitung sejak 1 juni hingga akhir tahun 2016 atau sampai dengan terbitnya regulasi yang mengatur secara teknis dan rinci tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Namun, selama pelaksanaan program kantong plastik berbayar sejak uji coba tahap pertama hingga uji coba nasional belum ada pengawasan dari pihak Badan

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap gerai pasar ritel modern Kota Bandar Lampung, dikarenakan setiap akhir bulan selama masa uji coba kantong plastik berbayar perusahaan gerai pasar ritel modern tidak melaporkan hasil penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga program kantong plastik berbayar belum berjalan secara optimal. Program kantong plastik berbayar ini masih sangat kurang sosialisasi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program kantong plastik berbayar ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi melalui kunjungan kerja ke beberapa sekolah-sekolah yang menjelaskan adanya program kantong plastik berbayar dibeberapa gerai pasar ritel modern kota Bandar Lampung. A. Dasar Pertimbangan Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kememterian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah serta dalam rangka mendorong perilaku masyarakat agar lebih

bijak dalam penggunaan kantong plastik dan kesadaran dalam upaya menekan laju timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran tentang kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia. Pembentukan peraturan kebijakan diperlukan kesesuaian tindakan administrasi agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menghindari kemungkinan adminstrasi negara mempergunakan freies ermessen yang jauh menyimpang dari ketentuan UndangUndang. Kesesuaian ini diperlukan suatu pengujian agar penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Pengujian terhadap kebijakan tersebut diserahkan kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia sudah dapat dikatakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini terlihat bahwa dalam mengeluarkan kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan beberapa asas, diantaranya adalah : 1. Asas kemanfaatan Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar diseluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia memiliki manfaat untuk mendorong perilaku kesadaran masyarakat terhadap

2.

sampah khususnya sampah kantong plastik. Asas kepentingan umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar diseluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia, dengan mengutamakan kepentingan kehidupan orang banyak, agar terciptanya lingkungan hidup yang bersih dari sampah dan mengurangi timbulan sampah di sumber penghasil sampah serta penggunaan kantong belanja plastik.

Program kantong plastik berbayar diseluruh gerai pasar ritel modern tentunya menjadi sorotan tersendiri karena didalam pelaksanaan kantong plastik berbayar pemerintah menyetujui harga jual kantong plastik sebesar minimal Rp. 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diseluruh gerai pasar ritel modern, namun ada beberapa gerai pasar ritel modern yang mengikuti dan ada juga yang tidak mengikuti kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Toko Chandra Minimarket yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar ini dikarenakan mereka tidak mengetahui ada nya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak mengetahui pelaksanaan kantong plastik berbayar, sedangkan berdasarkan wawancara dengan Kepala Toko Indomaret cabang makam pahlawan dan Kepala Toko Alfamart Cabang makam pahlawan yang mengikuti program kantong plastik berbayar mereka menerapkan program kantong plastik berbayar sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan mereka mendukung program pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik dalam upaya mengurangi timbulan sampah dan menghimbau kepada konsumen untuk membawa kantong belanjanya sendiri,

namun pada saat ditanya mengenai hasil dari penjualan kantong plastik berbayar dipergunakan untuk apa mereka tidak mengetahui mengenai hal itu dikarenakan hasil dari penjualan kantong plastik di kembalikan lagi ke kantor perusahaan gerai pasar ritel modern yaitu PT. Indomarco Pristama Kota Bandar Lampung dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK alfamart Kota Bandar Lampung. B.

Dampak Pelaksanaan Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar Terhadap Masyarakat

Dampak pelaksanaan surat edaran kantong plastik berbayar belum dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyrakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi sebagai masyrakat yang kurang mendukung program kantong plastik berbayar, Beilau mengatakan bahwa adanya program kantong plastik berbayar ini kurang efektif jika tujuannya untuk mengurangi sampah khususnya sampah kantong plastik, ia menilai jika hanya membayar Rp. 200,- per kantong plastiknya masyarakat sama sekali tidak merasa keberatan untuk membeli kantong plastik, lebih baik mengeluarkan uang Rp. 200,- daripada susah payah membawa kantong plastik belanja sendiri dari rumah. Beliau mengatakan bahwa program kantong plastik berbayar tersebut dinilai kurang baik untuk mengurangi sampah dikarenakan harga jual kantong plastik tersebut masih sangat terjangkau untuk diperjualbelikan di pasar-pasar gerai ritel modern dan tidak ada kejelasan terkait uang Rp. 200,- yang diperjualbelikan di pasar-pasar gerai ritel modern. Selain itu Bapak Yusuf mengatakan bahwa ia menilai kurang mendukung program kantong plastik berbayar ini dikarenakan masih banyak pasar gerai ritel modern yang tidak memberitahukan dahulu program kantong plastik ini akan tetapi langsung di masukkan ke dalam struk perbelanjaannya, maka ia menilai sangat kurang efektif jika tujuannya untuk mengurangi sampah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Selviana sebagai masyarakat yang mendukung program kantong plastik berbayar ini, Beliau mengatakan bahwa sangat bagus dengan ada nya program kantong plastik berbayar ini dikarenakan cukup membantu untuk mengurangi sampah kantong plastik yang sering terbengkalai di jalanan maupun di halaman-halaman tertentu seperti di halaman rumah, pertokoan, dan di beberapa parkiran pasar swalayan. Beliau yang bekerja sebagai ibu rumah tangga ini tidak merasa keberatan untuk membawa kantong plastik belanja nya sendiri, ia mengatakan bahwa dengan membawa kantong plastik belanja sendiri itu dapat membantu program pemerintah yang ia ketahui selama ini bahwa Indonesia sebagai negara berkembang harus mulai berkembang untuk menjadi negara maju seperti Negara-negara lain yang sudah menerapkan membawa kantong plastik sendiri seperti hal nya di negara-negara maju yang ada di Eropa dan dengan membawa kantong plastik belanja sendiri itu dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah. Selain itu, Ibu Wirdatun sebagai masyarakat yang mendukung program kantong plastik berbayar ini juga mengatakan bahwa jika bukan dari kita sendiri yang sadar terhadap pencemaran lingkungan dan sadar untuk mengurangi sampah sekaligus ingin melakukan perubahan maka program kantong plastik berbayar ini tidak akan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu ia sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitar sangat mendukung program kantong plastik berbayar yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, berdasarkan pantauan Peneliti, dalam beberapa bulan terakhir belum ada dampak yang terasa secara maksimal dalam hal mengurangi sampah kantong plastik. Dalam beberapa bulan terakhir program kantong plastik berbayar belum ada perubahan yang signifikan. Hanya ada

beberapa konsumen yang membawa kantong plastik belanjanya sendiri. Kebanyakan masyarakat masih cenderung membeli kantong plastik di gerai pasar ritel modern daripada membawa kantong plastik belanja sendiri. Selain itu masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui adanya program kantong plastik berbayar ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sehingga program tersebut belum berjalan secara optimal. Selain itu azaz kemanfaatan dan azaz kepentingan umum belum tercapai secara keseluruhan. 3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung Pelaksanaan surat edaran kantong plastik berbayar tidak sepenuhnya berjalan begitu saja, seringkali ditemukan beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Menurut Bapak Ir. Arwan Arifin,MM sebagai Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitra Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dalam pelaksanaan program kantong plastik berbayar terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat dari pelaksanaan program kantong plastik berbayar diantaranya adalah: 1. Kurangnya sosialisasi terhadap surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran seseorang untuk mempelajari pola hidup sesuai nilai, norma, dan kebiasaan yang ada dijalankannya dalam masyarakat atau kelompok dimana dia berada. Sosialisasi ini sangat penting, karena dengan adanya sosialisasi masyarakat

menjadi lebih tau dan berpengetahuan lebih luas. Sosialisasi juga bermanfaat dalam menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mengurangi timbulan sampah khusus nya sampah kantong plastik dengan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar. Namun, kurangnya sosialisasi terhadap kebijakankebijakan tersebut menyebabkan masyarakat kurang paham dari maksut dan tujuan kebijakan itu sendiri. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui berbagai kebijakan pengurangan sampah yang ada. Masyarakat cenderung tidak mengetahui program kantong plastik berbayar yang ada pada gerai pasar ritel modern. Akibatnya, masih sangat sedikit masyarakat yang membawa kantong plastik belanja sendiri. 2. Kurangnya dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait Dalam pelaksanaan program kantong plastik berbayar tentu harus didukung oleh pihak-pihak yang melaksanakan program kantong plastik berbayar. Progam kantong plastik berbayar dilaksanakan oleh beberapa gerai pasar ritel modern salah satunya gerai pasar ritel modern Alfamart. Namun kenyataannya, perusahaan gerai pasar ritel modern alfamart tidak melaporkan penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan, program kantong plastik berbayar tidak berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 3. Tidak adanya sanksi untuk pihak-pihak yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar Dalam pelaksanaan program kantong plastik berbayar tidak ada sanksi atau aturan yang mengatur untuk pihak-

pihak yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar. Sehingga masih ada beberapa gerai pasar ritel modern yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya di kemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program kantong plastik berbayar adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program kantong plastik berbayar dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/ 2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis diseluruh gerai pasar ritel modern, berdasarkan azaz kemanfaatan, dan azaz kepentingan umum. Kantong plastik berbayar dilaksanakan pada seluruh gerai pasar ritel modern yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri. Sehingga, belum ada peningkatan yang terjadi secara signifikan. 2.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Faktor penghambat dari pelaksanaan program kantong plastik berbayar diantaranya adalah: a. Kurangnya sosialisasi terhadap surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Kurangnya dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait

c. Tidak adanya sanksi untuk pihakpihak yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar 4.2 Saran Berdasarkan penulisan skripsi yang telah disampaikan, ada beberapa yang ingin di sampaikan penulis setelah melihat pembahasan dan kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Sebaiknya Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan perusahaan pasar gerai ritel modern mengadakan sosialisasi lebih gencar berkenaan dengan kebijakan kantong plastik berbayar agar masyarakat kota Bandar Lampung lebih memahami dan mengetahui lebih lanjut sehingga program kantong plastik berbayar dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik. Selain itu juga diperlukan dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait untuk melaporkan penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan. Serta memberikan sanksi untuk pihak-pihak yang tidak mengikuti program kantong plastik berbayar dan diperlukan juga pengawasan oleh pihak Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung agar program kantong plastik berbayar dapat berjalan secara optimal. 2. Sebaiknya penjualan kantong plastik dibebankan kepada pihak perusahaan pasar gerai ritel modern agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat. 3. Sebaiknya masyarakat kota Bandar Lampung lebih turut serta berpartisipasi aktif dan meningkatkan kesadaran untuk ikut serta mendukung program kantong plastik berbayar dengan cara membawa kantong belanja sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Akib,

Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi). Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi.2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta:Sinar Grafika. HR, Ridwan.2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat.2014.Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung:Nuansa Cendikia. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Surat Ederan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. http://www.lenteraswaralampung.com/beri ta-1170-bandarlampung-tidak-ikutkebijakan-kantong-plastikberbayar.html Diakses pada Tanggal 11 November 2016 Pukul 16.20 WIB http://lampost.co/berita/negeri-sampahplastik- Diakses pada Tanggal 28 Juli 2016 Pukul 20:06 WIB