Pilkada Demokratis Olch
Prof.Dr.Yohanes Usfunan.Drs.,SH.,MH I) l.Masalah. Dalam
setiap penyelenggaraan piJkada selalu mUDeu) pennasalahan yang herkaitan
dengan pelanggaran hul...-um oleh tim sukses atau dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah. Permasalahan lain yang sering muneul datam setiap proses pilkada juga seperti keluhanan biaya yang mahaL mulai dad proses pencalonan sampai pemiliban. Masalah politik uang yang sangat merisaukan, tetapi jarang terungkap juga menjadi salah satu masalah dalam pilkada. Selain itu masih ada masyarakat atau kalangan tel1entu (mengutamakan imbalan uang) dalam
yang cenderung pragmatis
memilih pasangan ealon pemilihan kepala daerah
(pilkada) masi sering terdengar. Masalah masih muneulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk,
kerusuhan-kerusuhan, masih lemahnya pengawasan dalam pilkada
aeap kali menjadi penyebab timbulnya pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pasangan calon maupun oknum penyelenggara pilkada.
Demikian
juga
dengan
masalah
munculnya ealon pemilih yang sudah meninggal dalam daftar pemilih, kartu ganda merupakan pelmasalahan yang seringjuga terjadi dalam proses pilkada. Tindak kriminal berupa kerusuhan, pembakaran gedung, perkelahian aniar pendukung, penyerangan terhadap penyelenggara pilkada tak jarang mewarnai proses pilkada. Akan tetapi masalah lain yaitu, wan prestasi / ingkar janji aleh pasangan calon sering juga tCljadi karena janji kampanye yang disampaikan para kandidat acap kali tidak dipenuhi dan
cenderung
mengecewakan masyarakat. Persoalan lain yang masih "digugat" adalah calon tunggal dalam pilkada yang dirasakan tidak adil dan persaingan yang obyektif. Sejumlab pennasalahan iui, yang melatarbelakangi perlunya pembahasan, terkait pilkada yang demokratis ( ideal ).
2.Hakckat. '.Mokalah, Disampaikan Dalam Seminar Sellarr tentang Wacana Pemilukada Gubernur 8all, Diselengarakan DPRD Provinsi Bali - Progr
Dalam ungkapan yang sederhana demokrasi dideskripsi sebagai sesuatu yang berasal " dari rakyat.oleh rakyat dan untuk rakyat." Hal ini berarti rakyat yang menggunakan haknya untuk memilih seorang pemimpin.
Dengan demikian, pemimpin itu
dipilih
dari rakyat,
untuk
kemudian mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat. Demokrasi sebagaimana dikemukakan, JJ Rousseau dalam buku "Du Contract Sociar adalah suatu gambaran terkait
demokrasi langsung "direct democracy" bahwa, pemerintahan
diselenggarakan berdasarkan kehendak umum (volunle generate) atau sebagian besar dari warga negara? Atas dasar itu, pemerintahan model ini merupakan peme[lntahan pelwakilan karella memperoJeh kekuasaan dan kewenangan dari rakyat, yang diperoleb melalui suatu mekanisme pemilihan secara bebas dan bertanggungjawab. Syarat demokrasi meJ)urut Rohel1 A Dhal: 3 1. Responsibility! tanggung jawab 2. Kontrol atas kebijakan pemerintah secara konstitusional. 3. Kebcbasan memilih dan dipilih melalui pemilu yang bebas,jujur dan adil. 4. Kehehasan menyatakan pendapat. 5. Kehebasan herserikat. 6. Kebebasan memperoleb infonnasi. 7. Pengadilan-pengadilan yang independen dan tidak memihak. 8. Adanya pendidikan kewarganegaraan (civics). Persyaratan demohasi tersehut pada hakekatnya berkaitan erat dengan prinsip negara hukulU menurut versi negara hukum
Eropah Kontinental maujJun negara hukum versi Anglo Saxon!
common law. Isu yang sangat urgen dan mengemuka daJam seminar ini yaitu, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) demokratis. Pilkada yang demokratis, secara esensiaJ merupakao suatu pengejawantawan prinsip hak asasi manusia (ham) yaitu ham politk yang dikategori sebagai generasi ham pertama. Ham adaJah seperaogkat hak yang me1ekat pada hakikat dan keheradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mempakan anugerah-Nya yang wajib dihonnati, dijunjung
2 HAM Politik (Kebebasan Berpendapat Dllndonesia},Udayana University Press,2014,haI.201 " Ibid.lll
tinggi dan dilindungi oleh negara, bukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindllngan barkat dan martabat manusia." Ham politik adalah hak/kebebasan setiap warga Negara yang memenllhi syarat sesuai pcraturan pemndang-undangan untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, berpm1isipasi dalam proses pengambilan kuputusan, kebebasan memilih dan dipilih. Oleh sebab itu, pilkada yang demokratis memerlukan pengkajian mendalam oleh pelbagai pibak terutama dari kalangan kampus. Tujuannya, untuk merumuskan
pemikiran-
pemikiran baru dalam merumuskan pilkada yang demokratis. Pasca .reformasi 1999, konstruksi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih melalui lembaga perwakilam DPRD (indirect democracy), kemudian bergeser menjadi pemilihan lansung (direct democracy) oleh rakyat. Pergeseran tersebut, sesuai pemikiran J] Rousseau yang kemndian secara konstitusional Indonesia mengadopsinya dalam U1JD 1945. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menentukan :"Gubernur. Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten. dan kota dipilih secara demokratis" Dengan demikian,
Kepala daerab dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia. jujur, dan adil. Untuk memilib calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka partai polik sebagai sarana demokrasi perlu menyiapkan kader dan simpatisan yang berkualitas untuk mengisi jabatan politik dalam pilkada. Hal ini berarti merupakan kesempatan yang baik, bagi partai politik sebagai pembentuk demokrasi tokal, menyiapkan calon
pemimpin untuk
tampil sebagai peserta pilkada.
2.Hal-Hal Mendasar Dalam PiI'kada. Pilkada yang demokratis menurut hemat saya hams didukung oleh hal-hal mendasar sbb: I. Independensi dan netralitas KPUD dan Banwaslu. 2. Netralitas pemerintah.
3. Regulasi jelas yang menjamin kepastian llUkum. 4. Calon pilkada yang kompeten. 5. Pemilih yang cerdas. Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus
demokratis dan
berintegritas. Integritas
penyelenggaraan pada semua tabapan Pilkada menjadi hal salah satu tolok ukur yang harus menjadi perhatian KPU dan Bawas. Penyelengara pilkada memiliki peran dan tanggungjawab strategis karena menjadi harapan
rakyat
untuk
menghasilkan pemimpin bangsa yang
berintegritas. Penyelenggara pilkada harus netral, independen, dan tidak boleh berpihak scrta berani mcnjatubkan
sanksi sesuai peraturan penmdang-undangan yang berlaku bagi
mereka yang
melanggar. Demikian juga sikap indepellden dari pengawas pilkada sangat diharapkan dan berani melaporkan adannya pelanggaran. Calon Kepala daerah incumben memenangkan dirinya.Dalam syarat
untuk tidak "menggoda"
ml,
(KPU dan Banwas) guna
penyelcllggara Pilkada dan pengawas diwajibkan
menjaga netralitas. Menurut UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tclab memberikan kewenangan kepada pengawas pilkada untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar aruran. Banwas pilkada harus berani menindak praktik "money politic"
dalam Pilkada. Kalau perlu
mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
3,Pilkada JurdiL Presiden Joko Widodo bcrharap, pilkada yang akan berlangsung
serentak tahun 2017
berjalan demokratis ....... netral, be·rdiri di atas semua pasangan calon .... Jujur dan adil " ujar jubir laban Budi Jakarta (Kompas, 27/9 2016). UU No.lO/2016 Tentang Pemilihan Gubemur,Bupati dan Wali Kota. Pasal 10 menentukan, KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: a.memperlakukan semua calon seem"a adil dan setm·a.
b.menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat; c.melaksanakan rekomeodasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan, Ketentuan ini, bersifat responsif karcna memberikan jaminan sbb.:
Pertama piJkada yang diselenggarakan harus menjamin prinsip equality before the law sebagaimana disyaratkan menurut versi negara hukum anglo saxon .Hal tersebut dipahami dari kewajiban KPU memperlakukan semua calon secara adil dan setal·a. Kedua, ketentuan tersebut juga sesuai dengan syarat transparansi sebagaimana dikehendakj dalam sistim "clean
governance", Hal ini sesuaJ dengan rumusan kewajiban bagi KPUD, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pcmilihan kepada masyarakat;
Ketiga,
untuk meniugkatkan law enforcement dalam rangka menciptakan jaminan
kepastian hukum dalam pilkada, maka pengawasan perlu terus ditingkatkan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan di atas. Hal tersebut dapat dipabami dari kewajiban bagi Bawas untuk, melaksanakan
rekomendasi dan/atau purusan Bawas mengenal sanksi administrasi
pemilihan. Bagi sebagiao peselia pilkada, kemenangan dimaknai sebagai tujuan akhir dari scbuah kontestasi Pilkada. Itulah sebabnya, upaya memenangi dilakukan dengan segala cara, untuk melenggang dengan tenang sebagai calon runggal agar tampi! sebagai pemenang dalam pilkada. Namun demikian, setuju atau tidak setuju kehadiran pasangan caloll tunggal merupakan konsekuensi dari putusan MK No.1 OO/PUU-XIlI20 15). Putusan MK tersebut,
melegitimasi
pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Tujuaunya,
untuk
mewujudkan
eksistensi
demokrasi
sehingga
pilkada
tetap
dilangsungkan meskipun hanya dengan calon tunggal. Dalam kartu suara calon tunggal hanya ada pilihan setuju atau tidak terhadap calon tersebut seperti halnya dalam sebuah referendum. Pemilihan pasangan calon runggal barn dapat dilaksanakan apabila setclah dilakukan penundaan
pendaftaran calon, dan setelah melakukan perpanjangan waktu pendaftaran, temyata pasangan calon yang mendaCtar banya letap satu pasallgan.
4.Peuutup. Bertitik tolak dari paparun argumentasi yang telah dideskripsi, dapal disimpulkan hal-haJ sebagai berikut : l.Pilkada demokratis yaitu, pilkada yang mencenninkan prinsip-prinsip nomlative, seperti, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Iuber - jurdil). Sedangkan dalam tataran empirik pilkada yang demokratis yaitu pilkada yang penyelenggaraannya lnenerapkan prillsip lletralitas,independensi,transpaI'ansi dan supremasi hukum. 2.Pemilihan pasangan calon tunggal seem"a ontologis, untuk mempertahankan eksistensi dan kontinyutas demokrasi. Peoetapan calon tunggal baru dapat dilaksanakan apabila setclah dilakukan penundaan pendaftarao dan pel])anjangan waktu pendafiaran,temyata tetap tidak ada pasaogan
calon lain yang mendaftar.
3.Untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, maka KPUD, Baowas, Pemerintah, Masyarakat dan pasangan calon wajib mentaati prinsip-prinsip pilkada demokratis yang bersifat normatif dan yang bersifat empirik. ***
