PHPU

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PHPU.D-X/2012 PERKARA NOMOR 99/PHPU.D-X/2012

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2012

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN KPU, BAWASLU, KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH, PANWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH, DAN PANWASLU KABUPATEN MOROWALI (VI)

JAKARTA RABU, 10 APRIL 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PHPU.D-X/2012 PERKARA NOMOR 99/PHPU.D-X/2012 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHPU.D-X/2012: 1. Ahmad M. Ali dan Jakin Tumakaka PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.D-X/2012: 1. Chaeruddin Zen dan Delis J. Hehi TERMOHON KPU Kabupaten Morowali ACARA Mendengarkan Keterangan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panwaslu Kabupaten Morowali (VI) Rabu, 10 April 2013, Pukul 11.20 – 11.50 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Achmad Sodiki 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Harjono Fadzlun Budi S.N. Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012: 1. 2. 3. 4.

Unoto Abdul Fakhridz Jimmy Yansen Iwan Gunawan

B. Termohon: 1. KPU Pusat RI 2. KPU Provinsi Sulawesi Tengah 3. KPU Kabupaten Morowali

: Juri Ardiantoro : M. Yasin Mangun

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Andi Muhammad Asrun Yasser S. Wahab Johnson Panjaitan Luciana Lovinda Andie H. Makkasau Faizal Huzain Indra Priyadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB 1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 99/PHPU.DX/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, saya persilakan siapa yang hadir dari Perkara Nomor 98, Pemohon?

2.

KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Unoto. Sebelah kanan saya Iwan Gunawan, S.H., sebelahnya lagi Abdul Fakhridz, dan Jimmy Yansen. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon 98 menggantikan Prof. Yusril Ihza Mahendra, Yang Mulia. 3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Yang dari Pemohon 99 hadir? Enggak hadir. Baik, dari KPU? Termohon silakan.

4.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Izin, Yang Mulia. Kami dari KPU, saya sendiri dari Komisi Pemilihan Umum RI, kemudian juga ada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan ada juga dari KPU Kabupaten Morowali.

5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, Bawaslu ada, Bawaslu? Enggak ada? Enggak ada. Baik, dari Terkait ada?

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait ada di ujung paling kanan ada Pak Muhammad Asrun dan di sebelah kanan saya ini ada Pak Andie Makkasau. Di sebelah kiri saya, ada Pak Yasser S. Wahab dan saya sendiri Johnson Panjaitan. Dan di belakang kami ini ada Pak Faizal Huzain, ada Ibu Luciana Lovinda, dan Bapak Indra Priyadi. Terima kasih, Yang Mulia. 1

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Hari ini acaranya adalah mendengarkan laporan dari Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Pusat, Panwas Kabupaten Morowali, serta Bawaslu sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas). Saya persilakan dari KPU Kabupaten dulu ya, Morowali. Silakan. Sudah menyerahkan fotokopi, sudah?

8.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Sudah, Yang Mulia.

9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, ini amarnya kepada KPU Provinsi, ya?

10.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, Yang Mulia.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan dulu.

12.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, terima kasih, Hakim Yang Mulia yang saya muliakan bahwa untuk informasi awal bahwa untuk KPU Kabupaten kemarin di-take over oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, laporan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, dasar hukumnya ya ... gambaran umum dalam Perkara 32/DKPP-PKE-1/2012 serta Putusan DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap Ketua Kabupaten ... KPU Kabupaten Morowali dan tiga Anggota KPU Kabupaten Morowali.

13.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, lewat saja itu.

2

14.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, kemudian (...)

15.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Lewat. Yang ... cari yang relevannya, mulai dari amar itu.

16.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, dalam eksepsi pokok perkara, memerintahkan ... yang ketiga kami ambil. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali, yang diikuti seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M., dan Saiman Pombala, S.Sos. Ya, kemudian, untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan PKPU dan seterusnya, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan kepada ... oleh KPU dan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut pada poin dua, tahapan kegiatan dan teknis penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu persiapan (...)

17.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu kan normal, kan? Biasa saja.

18.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, biasa. Kemudian, selanjutnya kita masuk pada poin b, penetapan tahapan program dan jadwal.

19.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, itu ya.

3

20.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Kita melaksanakan Pleno berdasarkan Berita Acara di atas, yaitu menetapkan tahapannya, yaitu dengan nomor 01/KPTS-PSU/II/2013 tanggal 9 Februari tentang tahapan program dalam pelaksanaan PSU yang menjadi pedoman pelaksanaan.

21.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI C, lalu?

22.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya. C (...)

23.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Intinya apa, intinya saja, Pak.

24.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, evaluasi dan pengangkatan penyelenggara ad hoc itu ya. Bahwa penyelenggara ad hoc yang dipakai itu adalah penyelenggara ad hoc pada Pemilu 27 November 2012 yang sebelumnya. Tetapi sebelumnya itu, kita melakukan evaluasi dan melakukan klarifikasi beberapa anggota penyelenggara ad hoc yang masih bersedia dan masih memenuhi syarat dalam proses penyelenggaraan di PSU dengan melahirkan surat keputusan, baik PPK dan PPS yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan pelantikan. Ya, kemudian, daftar pemilih tetap karena di dalam Amar Putusan MK juga tidak ada perintah untuk mengubah pemutakhiran (…)

25.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Jadi tetap ya?

26.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Dan kami tetap mempergunakan daftar pemilih tetap yang ada di … eh, Pemilu 27 November 2012 sebelumnya.

4

27.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Itu (…)

28.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Kemudian, penetapan pasangan calon. Karena diperintahkan oleh MK mengeluarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat, maka kami juga mengeluarkan satu keputusan tentang penetapan pasangan calon yang ikut di dalam PSU dangan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04/KPTS-PSU/2/2013. Yaitu, mengeluarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian, sosialisasi PSU. Ya, sebagaimana mestinya sosialisasi, kami laksanakan juga. Kemudian, untuk pengadaan logistik. Pengadaan logistik itu sebelumnya itu kami mohon petunjuk kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP ya, di Jakarta dengan memohon payung hukum dan kami mendapat surat balasan dengan Nomor B-491/LKPP/DIV.2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang menyatakan pengadaan logistik pemilukada ulang Kabupaten Morowali dapat dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan di atas. Dan ini juga sudah juga kami konsultasikan dengan BKPM.

29.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Urusan administrasi ya ini, ya?

30.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya.

31.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, lanjutkan.

32.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Kemudian, pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan tahapan, dapat kita laksanakan sebagaimana tahapan yang sudah kita tetapkan, yaitu pada tanggal 13 Maret 2013 secara serentak di 457 TPS se-Kabupaten Morowali.

5

33.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

34.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Kemudian, penghitungan suara juga dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu penghitungan suara di TPS dimulai pada pukul 13.00 dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas pemilu lapangan. Kemudian, diteruskan dari TPS ke PPS dan dilakukan juga rekapitulasi di … pada tingkat PPS dan PPK sesuai dengan tahapan 01. Kemudian, dilakukan juga penyusunan Berita Acara dan rekapitulasi hasil di tingkat PPK dan kemudian disampaikan di KPU kabupaten.

35.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

36.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Untuk diketahui pada rekapitulasi dan penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon di tingkat kabupaten, kami Provinsi Sulawesi Tengah, itu tidak dapat lagi menggelar pleno dikarenakan salah seorang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami sebutkan Saudara Yahdi Basma, S.H. mengundurkan diri. Sehingga, status kami itu tinggal 3 orang dan tidak dapat menyelenggarakan (…)

37.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pleno.

38.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Rapat Pleno.

39.


6

40.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Sehingga pada kejadian itu (…)

41.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu … itu menurut ketentuan tidak memenuhi kuorum, begitu ya?

42.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, tidak kuorum.

43.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya.

44.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Berdasarkan itu, KPU setingkat di atas KPU Provinsi, yaitu KPU RI. Kemudian mengambil alih kewenangan daripada KPU Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon.

45.


46.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya. Yang … yang laporannya lebih jelas, disampaikan oleh KPU RI.

47.


48.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya. Kemudian, berdasarkan hasil rekapitulasi ya, yang tertuang di dalam formulir DB-KWK.KPU, kami bacakan. 7

Untuk Nomor Urut 1 Pasangan Ir. H. Burhan H. Hamading, M.H. dan Drs. Huragas Talingkau, suara sah yang diperoleh adalah 2.012 atau 1,9%. Kemudian, Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum., suara sah yang diperoleh itu adalah 59.787 atau 56,6%. Kemudian, Pasangan Nomor Urut 4 H. Ahmad M. Ali, S.E. dan Drs. Jakin Tumakaka, M.M., suara sah yang diperoleh adalah 26.162, persentase suara sah 24,8%. Dan Nomor Urut 5, Drs. Chaeruddin Zen, M.M. dan dr. Delis J. Hehi, suara sah yang diperoleh adalah 17.676 atau 16,7%. Dari pelaksanaan ini, ya kemudian KPU RI melakukan Pleno penetapan dan pengumuman hasil pemungutan suara ulang dengan menetapkan atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 dengan perolehan suara sebesar 59.787 atau 56,6% sesuai dengan Berita Acara KPU RI Nomor 75/BA/3/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/KPTS/KPU/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Sulawesi Tengah Periode Tahun 2013-2018. Acara yang dimaksud adalah baik rekapitulasi penghitungan ataupun penetapan, itu dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Morowali, Forkompinda Kabupaten Morowali, PPK se-Kabupaten Morowali, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, beserta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 49.


50.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Ya, kemudian, pada tanggal 28 Maret 2013, KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2013 ke Mahkamah Konstitusi RI guna kepentingan kelanjutan sidang gugatan PHPU Pemilukada Tahun 2012. Demikian laporan ini kami sampaikan ke hadapan Mahkamah dan akhirnya, kami mohon perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dan menyatakan sah Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/KPTS/KPU/2013, tanggal 27 Maret 8

2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018. Terima kasih, Yang Mulia. 51.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang lain, yang diperintahkan laporan kan ada beberapa. KPU dulu, KPU ada laporan tambahan? Silakan.

52.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saya ingin menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahwa pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Sulawesi Tengah karena tadi sudah diceritakan, disampaikan bahwa mereka tidak lagi bisa mengambil … melakukan Rapat Pleno karena tidak kuorum, hanya tiga orang karena mestinya sekurang-kurangnya 4 orang dari 5 orang Anggota KPU Provinsi. Oleh karena itu, kami KPU RI mengambil alih dan menugaskan lima orang Anggota KPU untuk ke Morowali. Kenapa lima? Karena minimal juga lima harus … kourumnya harus lima orang Anggota KPU. Dan sebagaimana laporan tadi, kami telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara dan penetapan calon terpilih. Yang kedua, kami juga dalam penetapan calon terpilih, memang ada undangan KPU Morowali untuk mengundang berbagai pihak dalam melakukan penetapan calon terpilih satu hari setelah Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara, tapi kemudian di dalam Pleno pada tanggal 22 Maret yang lalu, kami mengambil keputusan untuk mempercepat penetapan calon terpilih yang semestinya kami undang tanggal 23, kami tetapkan tanggal 22.

53.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Semua yang diundang diberitahu?

54.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Diberitahu.

55.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nah, itu yang penting buktinya nanti.

56.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Diberitahu dan diminta persetujuan forum pada saat itu. 9

57.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, jadi ada rencana yang semula 23 menjadi 20, sudah diundang, diberitahu lagi, dan di … apa namanya … disepakati sebagai suatu kesepakatan yang baru?

58.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Ya, betul.

59.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, forumnya apa nanti saya akan cek.

60.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Ya.

61.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup. Apa lagi?

62.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Kemudian kami ingin melaporkan bahwa tingkat partisipasinya juga tinggi karena di sana ada 72% pemilih terdaftar menggunakan hak pilih. Terima kasih, Yang Mulia.

63.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Ini berikutnya lagi kalau begitu Badan Pengawas ada? Enggak ada. Kalau Bagan Pengawas enggak ada, berikutnya lagi Komisi … ulangi, Panitia Pengawas Provinsi ada? Tidak ada juga. Penitia Pengawas Provinsi tidak ada, tapi datang ya Panitia Pengawas Provinsi ya ketika itu ya, KPU? Saudara KPU? Panitia Pengawas Provinsi ketika itu ada partisipasi?

64.

TERMOHON (KPU PUSAT): JURI ARDIANTORO Pada saat rekapitulasi dan penetapan calon terpilih, Ketua Bawaslu Provinsi hadir, kemudian Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pemilukada juga hadir.

10

65.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Termasuk … anu … apa namanya … daftar hadirnya, nanti penting untuk disampaikan sebagai bukti juga. Daftar hadirnya, terus partisipasi dia sejak mula sampai terakhir itu seperti apa, gitu ya. Supaya … termasuk pertemuan-pertemuan yang dia katakan dihadiri oleh panwas dan seterusnya. Ini panwasnya hadir apa enggak? Ada? Tidak ada. Jadi Bawas, Panwas … sebenarnya kan Provinsi itu Bawas juga namanya ya Bawasprov, ya ini ditulisnya Panwasprov, ini soalnya nomenklatur yang lama. Lalu Panwas Kabupaten enggak hadir juga ya? Oke, kalau begitu, sudah cukup dari dua hal ini. Sekarang (…)

66.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Mohon izin, Yang Mulia.

67.


68.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Mau sampaikan bahwa informasi untuk partisipasi panwas dalam hal pengawasan, itu sebelumnya kami KPU Provinsi, juga sudah memasukkan laporan dua kali pemasukan di Mahkamah Konstitusi, sudah terdaftar. Laporan pertama itu adalah laporan keseluruhan sampai pada batas voting day (pemungutan suara) di … sebagai pemenuhan syarat memasukkan laporan batas 60 hari, pemasukkannya itu pada tanggal 14 Maret, jatuhnya itu 59 hari. Kemudian laporan kedua, laporan keseluruhan, sudah termasuk di dalamnya adalah laporan yang dihasilkan oleh KPU RI.

69.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, nanti saya cek itu.

70.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Bisa dilihat.

11

71.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kami akan cek. Oke, ada pertanyaan dari (…)

72.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO KPU tidak menerima catatan-catatan keberatan dari Panwaslu dalam pelaksanaannya? Menerima enggak KPU?

73.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada rekomendasi, atau catatan, atau laporan pelanggaran?

74.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Hasil laporan dari Panwas yang terakhir yang kami terima itu adalah setelah penetapan secara keseluruhan.

75.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa isinya?

76.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Tetapi … isinya itu adalah ada beberapa di dalam hasil rekapitulasi pada tingkat PPK yang keliru peng-input-an.

77.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, keliru.

78.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Tetapi sudah selesai di dalam proses rekapitulasi.

79.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Artinya, sudah diubah sesuai dengan rekomendasi Panwas?

12

80.

TERMOHON (KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH): M. YASIN MANGUN Sudah, bersama-sama antara Kecamatan, dan PPK, dan KPU RI.

81.

Panwas

Kabupaten,

Panwas

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, kalau itu sudah, lalu sekarang tanggapan Pemohon yang hadir. Pokok-pokoknya saja, kami sudah terima dari Saudara, judulnya ini, perbaikan. Silakan, apa keberatan?

82.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, kami langsung ke pokok-pokok keberatan berkaitan dengan ketidakjelasan atau legal standing (...) 83.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada berapa poin Saudara?

84.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ada sekitar (...) 85.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kan Saudara menulis mulai dari huruf (…)

86.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Sembilan, Yang Mulia. 87.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI A itu, lalu dielaborasi menjadi angka arab, begitu kan?

88.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya. 13

89.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Intinya apa? Coba silakan Saudara jelaskan.

90.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Berkaitan dengan legal standing Termohon, Yang Mulia. Bahwa pengambilalihan oleh KPU Provinsi itu karena 4 Anggota KPU Morowali diberhentikan. Nah, pengambilalihan oleh KPU RI ini, padahal masih ada 3. Seharusnya menurut kami, itu dilakukan dengan mekanisme penggantian antarwaktu, Yang Mulia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b yang menyatakan bahwa Anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ... atau KPU Provinsi digantikan oleh calon Anggota KPU dari peringkat berikutnya. 91.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, oke. Artinya, seharusnya antarwaktu tidak take over?

92.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, betul, Yang Mulia. Karena masih ada 3 (...) 93.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan ditanggapi nanti ya, nanti di dalam kesimpulan saja. Kemudian apa lagi?

94.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa Termohon telah salah dalam atau telah keliru dalam menafsirkan keputusan Mahkamah berkaitan dengan laporan yang diperintahkan Mahkamah adalah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang. Artinya yang dilaporkan hasil, sedangkan hasil yang dilaporkan oleh Termohon itu sudah melebihi jangka waktu 60 hari, Yang Mulia. Artinya, secara normatif (…) 95.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Artinya ini ada veryaring gitu, ya?

14

96.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, Yang Mulia. 97.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Apa lagi?

98.


PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Mohon untuk diabaikan laporan dari Termohon. Yang selanjutnya, berkaitan bahwa pemerintah daerah Morowali ini tidak memiliki anggaran atau dana untuk melaksanakan PSU. Tetapi karena salah dalam menafsirkan, artinya keputusan MK itu harus mungkin harus dilaksanakan, sehingga dengan serta-merta melanggar ketentuanketentuan, yaitu mencabut setiap anggaran di setiap SKPD dan kecamatan sebesar 3% dan 1%. 99.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Artinya, KPU “membajak anggaran” ya, “membajak anggaran” SKPD yang ada di Morowali?

100. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Betul, Yang Mulia, termasuk juga anggaran untuk hibah kepolisian, panwaslu, dan sebagainya. 101. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya, ya, oke. Terus? 102. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Termasuk, itu ada dana BOS yang diambil juga, Yang Mulia, nanti akan kita buktikan. 103. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, terus?

15

104. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Selanjutnya bahwa kami berdasarkan bukti-bukti mensinyalir ada aliran-aliran dana yang tidak sesuai (…) 105. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kok kayak koran, mensinyalir? 106. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, Yang Mulia. Karena nanti akan kita buktikan. 107. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Seharusnya di sidang itu tidak mensinyalir lho, firm-nya apa, gitu. 108. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Bahwa ada bukti-bukti, Yang Mulia, berkaitan dengan anggarananggaran untuk Panwaslu, termasuk juga pihak pengamanan, kepolisian, dimana anggaran-anggaran itu untuk PSU yang seharusnya lebih sedikit dengan asumsi tidak adanya tahapan kampanye, justru anggarannya meningkat lebih besar, Yang Mulia, jauh lebih besar. 109. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Lebih besar. Ya, oke. 110. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Semua ada dalam laporan ini. 111. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, terus apa lagi? 112. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

16

Terus juga berkaitan dengan tidak jelasnya mekanisme aliran dana berkaitan dengan kami sudah buktikan. 113. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, tadi masih sekitar dana. Soal dana, itu soal yang Anda ceritakan itu masih dana. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, yang kedua ini soal dana, yang ketiga soal mekanisme take over, kemudian yang ketiga apa lagi? 114. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Di dana ini juga, Yang Mulia, ada dana yang masuk ke KPU Morowali, ada yang ke Provinsi. 115. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada yang ke KPU Pusat, begitu? 116. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ke KPU Pusat kita belum punya buktinya, Yang Mulia. 117. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, enggak ada? Oke. Ya boleh aja, wong (…) 118. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, artinya tidak jelas alokasinya. 119. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, artinya dana-dana itu tidak sesuai peruntukannya, gitu barangkali Anda mau bilang begitu? 120. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, Yang Mulia.

17

121. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 122. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Begitu juga ke pihak kepolisian, berdasarkan rekening-rekening yang kita punya, itu tidak ada. Sehingga dana-dana itu digunakan tidak sesuai dengan pos anggarannya, Yang Mulia. 123. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Isu dana sudah saya kira. Pendeknya dengan satu kata, tidak sesuai peruntukannya itu selesailah, nanti rinciannya akan kami cari. Lalu apa lagi? 124. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Berkaitan dengan kuorum, Yang Mulia, masalah kuorum yang tadi disa ... sudah disampaikan dari laporan Termohon bahwa ada anggota KPU yang mengundurkan diri. Ternyata, berdasarkan keputusankeputusan yang kami dapatkan dari Keputusan Nomor 1 sampai dengan Nomor 7, minus Keputusan Nomor 4 dan Nomor 5 bahwa semuanya merujuk pada Berita Acara tanggal 9 Februari, berkaitan dengan penetapan tahapan dan program. Nah, berdasarkan fakta dan informasi yang kami dapatkan dari saksi-saksi bahwa pada tanggal 9 Februari itu hanya membicarakan mengenai tahapan dan program, tidak berkaitan dengan Rapat Pleno untuk penentuan atau penetapan pasangan calon atau penetapan pemilihan kecamatan, sebagaimana dikeluarkan dalam Keputusan Nomor 4, 5, 6, 7, dan lain sebagainya, semua merujuk pada (...) 125. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu artinya poin konsiderans yang Anda soal itu? 126. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, sehingga kita me ... apa ... sehingga kita berkesimpulan bahwa KPU ini tidak ... dalam mengeluarkan kepu ... keputusannya, khususnya KPU Provinsi, tidak melakukan rapat-rapat Pleno, sebagaimana (...)

18

127. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Mestinya? 128. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Diperintahkan oleh peraturan yang berlaku, Yang Mulia. 129. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup? Petitum supaya diabaikan laporannya. Tadi sudah di awal itu. 130. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Ya, Yang Mulia. Nah, dipertegas kami bacakan petitumnya, Yang Mulia. 131. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 132. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Berdasarkan rangkaian di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah. 1. Untuk menetapkan batal demi hukum Keputusan Termohon Sulawesi Tengah seluruhnya. 2. Menyatakan batal Keputusan Termohon atau KPU RI tentang Rekapitulasi sua ... suara pemungu ... Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali beserta Berita Acaranya. 3. Memerintahkan kepada Pejabat Bupati Morowali untuk menganggarkan dana pemungutan suara ulang sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyatakan Pasangan Calon Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. didiskualifikasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali. 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali tanpa menyertakan pasangan calon tersebut dalam poin 5.

19

6. Memerintahkan kepada Mendagri bahwa hasil Panwaslu Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU dan laporan kepada Mahkamah Konstitusi. Atau (...) 133. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini malah Mendagri, ya? 134. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Kementerian maksudnya, Yang Mulia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 135. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 136. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak. 137. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kalau begitu, sekarang dilanjutkan Pihak Terkait. Pihak Terkait sudah menyerahkan ini … apa namanya … tanggapannya? 138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Belum, Yang Mulia. Karena (…) 139. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Belum, ya? 140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Karena itu baru kami dengar hari ini secara resmi (…) 141. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

20

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Keberatan yang diajukan oleh Pihak Pemohon. 143. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Boleh, secepatnya kalau begitu. 144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Baik, akan (…) 145. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sekarang orally-nya saja, orally-nya bagaimana? 146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Yang Mulia, kami akan memberikan ini secara tertulis juga dan orally kami akan coba explore di hadapan Yang Mulia secara singkat. 147. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sekarang, ya? 148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Sekarang. 149. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada berapa poin kira-kira? 150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Ada lima poin. 151. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, poin pertama sekarang yang dimulai?

21

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Poin yang … yang pertama, apa yang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali dalil-dalilnya tidak ada kaitannya dengan soal suara. 153. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, satu. 154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Yang kedua adalah dalil-dalil mengenai soal money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon itu … apa … sudah dipertimbangkan pada putusan yang lalu, tetapi sekarang didalilkan lagi tanpa ada … apa … yang secara jelas dan tegas, kapan, di mana dan … dan bagaimana, apa kaitannya dengan surat suara itu. Nah, (…) 155. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tiga sekarang. 156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Selanjutnya yang menyangkut soal … apa … tuduhan mengenai soal SARA dan tindakan kampanye atau hal-hal yang menyangkut provokasi, sama sekali itu tidak … tidak benar dan tidak … tidak dilakukan oleh Pihak Terkait. Yang keempat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (…) 157. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, ke sini sekarang, ya? Ke sini, ya? 158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Ya, ada dua. Sekarang yang ke … ke … ke (…) 159. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sini, ya?

22

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Ke KPU. 161. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tadi yang ke Pemohon? 162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Ya. Segala sesuatunya karena kami juga ikut mengawasi (…) 163. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Putusan MK ini, segala sesuatunya telah dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 165. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik. 166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Yang kelima. Karena itu kami mohon kepada Yang Mulia untuk menerima dan mengesahkan laporan yang sudah diajukan baik oleh KPU Provinsi, maupun oleh KPU Pusat. 167. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. 168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOHNSON PANJAITAN Terima kasih, Yang Mulia. 169. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya kira cukup. Saya kembalikan ke Ketua Yang Mulia.

23

170. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, saya kira cukup, dan Saudara masih diberi kesempatan untuk menyimpulkan ya dari keseluruhan persidangan ini karena untuk baik pada Pemohon bukti-bukti yang masih mau disampaikan, yang tertulis, kalau saksi sudah bisa. Kalau bisa affidavit (…) 171. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Mohon izin, Yang Mulia. 172. KETUA: ACHMAD SODIKI Saja. 173. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

Kami ada saksi (...) 174. KETUA: ACHMAD SODIKI Dengarkan dulu! Ngomongnya gantian! Ya, jadi ini, sidang ini terakhir. Untuk Saudara-Saudara yang mau mengajukan bukti tambahan, silakan mengajukan bukti tambahan baik yang tertulis. Kalau mengajukan saksi, sudah tidak ada waktu lagi, kecuali saksi affidavit. Keterangan saksi supaya disampaikan besok kesim … bersama-sama dengan kesimpulan, ya. Itu akan diberi kesempatan Saudara jam berapa ... jam 16.00 WIB. Jadi hari Kamis, jam 16.00 WIB semua bukti, keterangan saksi yang masih mau diajukan tertulis ya, silakan. Dan saya kira itu. Dari Pemohon apa yang ingin disampaikan, silakan. 175. KUASA HUKUM X/2012: UNOTO

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

98/PHPU.D-

Tadi kami mau memohon izin, Yang Mulia, berkaitan dengan diperkenankan ... berdasarkan pada kasus-kasus pemilukada sebelumnya, diberi kesempatan untuk dibuka mendengarkan keterangan saksi-saksi termasuk ahli, Yang Mulia.

24

176. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, keterangan saksinya bisa disampaikan secara tertulis, termasuk ahli silakan, sama saja, nanti juga akan dibaca oleh Hakim dan untuk menyingkat waktu. Juga pada Terkait maupun Termohon, juga diberi kesempatan sama ya, kan semuanya akan dibaca dan dipertimbangkan oleh Majelis, ya. Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB Jakarta, 10 April 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

25

PHPU

Recommend Documents