PHPU

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 154/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 30 OKTOBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 154/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.D-XI/2013 1. H. Idrus M.T. Mopili dan Risjon Kujiman Sunge (Pasangan Nomor Urut 1) PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013 1. Thariq Modanggu dan Hardi Saleh Hemeto (Pasangan Nomor Urut 2) TERMOHON KPU Kabupaten Gorontalo ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 30 Oktober 2013, Pukul 10.45 – 11.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4)

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar Anwar Usman

Mardian Wibowo Fadzlun Budi S.N.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.D-XI/2013: 1. Hamzah Sidiq 2. Iwan Gunawan 3. Hedi Hudaya B. Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.D-XI/2013: 1. Thariq Modanggu 2. Hardi Nurdin 3. Bapak Ismanto

(Pendamping Pemohon) (Pendamping Pemohon)

C. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Sophian Rahmola Fadliyanto Koem Rahmad Kasim Muardi Unusa Temy Nayoan

(Ketua KPU Kabupaten Gorontalo) (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)

D. Kuasa Hukum Termohon: 1. Salahudin Pakaya 2. Supomo Lihawa 3. Trisno Kamba E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4.

Jamaluddin Rustam Suhri Burhan Akhmad Awaluddin Alpiah Talib

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB 1.

KETUA: HARJONO Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 154 dan 155/PHPU.D-XI/2013 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Ini perkenalkan dulu ini, 154? 154 di sana? 2 di sini juga? 154 dulu ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Nomor 154 Tim Advokasi Bungkus Jo mewakili Pasangan H. Idrus, M.T. Mopili, S.E., M.M. dan Wakilnya Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si. Di samping kiri saya ada Hamzah Sidiq, S.H., M.H., dan Hedi Hudaya, S.H., serta saya Iwan Gunawan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: HARJONO 155?

4.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Thariq Modanggu, Pemohon Prinsipal didampingi oleh Hardi Nurdin dan Bapak Ismanto sebagai Tim Pemenangan. Terima kasih.

5.

KETUA: HARJONO Termohon?

6.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon. Saya Salahudin Pakaya. Di samping kanan saya, Supomo Lihawa. Yang berikutnya, Trisno Kamba. Dan kebetulan juga, di sini hadir kelima-lima Prinsipal, yaitu Pak Sophian Rahmola Ketua KPU, Pak Fadliyanto Koem Anggota KPU, Pak 1

Rahmad Kasim Anggota KPU ada di belakang, Muardi Unusa, dengan Temy Nayoan. Terima kasih, Yang Mulia. 7.

KETUA: HARJONO Baik. Terkait, ya?

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Hadir Kuasa Hukum. Saya Dr. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H. Di samping kanan saya Suhri Burhan, S.H., Akhmad Awaluddin, dan Alpiah Talib. Pihak Prinsipal tidak hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: HARJONO Saya konfirmasi dulu ini, ya. 154 ini Kuasa Hukum, Advokat semua? Ya. 155 langsung Prinsipal tanpa Kuasa Hukum? Lalu didampingi Tim Sukses, ya? Oke. 154 dan 155 sudah menyerahkan perbaikan, ya? Serahkan pagi hari ini juga kan? Sudah. Untuk Termohon dan Terkait, pemeriksaan kali ini masih terfokus pada Pemohon ya karena kewajiban Hakim untuk memberi nasihat. Namun demikian, Anda sudah bisa mengikuti kira-kira arah permohonannya ke mana. Oleh karena itu, Pemohon dan … Termohon dan Terkait sudah bisa menyiapkan apa yang harus disampaikan pada persidangan. Bahkan kalau sudah terbayang, kira-kira pun juga saksisaksi yang perlu dihadirkan itu dipikirkan karena kita nanti akan melakukan persidangan yang cepat, sehingga bisa efisien persidangan kita ya. Tapi sebelumnya, Pemohon 154, 155, pernah enggak menghubungi orang untuk mengegolkan permohonannya ini kepada Hakim?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Belum pernah, Yang Mulia, dan tidak pernah.

11.

KETUA: HARJONO Tidak pernah. Prinsipal?

2

12.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Tidak pernah, Yang Mulia.

13.

KETUA: HARJONO ya?

14.

Tidak pernah. Dua-dua tidak pernah, benar dan tidak melakukan

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Tidak melakukan, Yang Mulia.

15.

KETUA: HARJONO Dan jangan melakukan, ya! Oke. Termohon ini, pernah dengar bahwa ada pihak-pihak?

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: SUPOMO LIHAWA Yang Mulia, tidak pernah kami (…)

17.

KETUA: HARJONO Tidak pernah, ya?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON: SUPOMO LIHAWA Ya. Ataupun menghubungi.

19.

KETUA: HARJONO Terkait?

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Sama sekali tidak pernah, Yang Mulia.

21.

KETUA: HARJONO Sama sekali dan jangan, ya! Sudah ada pengalamannya.

3

22.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Terima kasih, Yang Mulia.

23.

KETUA: HARJONO Menang pun juga ada urusannya kalau memang melakukan itu, ya. Clear ya, kita enggak ada masalah itu? Oke ya? Saling percaya. Pemohon percaya sama Hakim, Hakim berhadapan dengan orang-orang yang percaya sama kita. Oke, ya? Sekarang silakan 154, untuk menyampaikan secara garis besar apa yang menjadi pokok permohonannya.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON 154: HAMZAH SIDIQ Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami mohon untuk Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan, dan legal standing mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa permohonan kami ini objeknya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara beserta Lampiran Model DB1KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 September 2013, Yang Mulia. Hal ini dikarenakan kami tidak mendapatkan surat penetapan atau keputusan dari KPU ketika pengajuan permohonan ini kami ajukan di Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013. Olehnya, sekarang ini kami ingin menyampaikan pokok-pokok permohonan menyangkut perkara hari ini. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, masif, dan sistemik yang akan kami uraikan di antaranya: pertama, Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang menurut alat bukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan seluruh persyaratan administrasi yang dipergunakan oleh calon perseorangan didapatkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan tanda tangan dan kartu tanda penduduk yang didapatkan tidak dengan cara-cara yang sebenarnya, yaitu KTP yang didapatkan dari aparat pemerintahan desa. Dalam hal ini ada beberapa kepala desa yang kami telah temukan memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Sehingga menurut bukti … alat bukti yang ada, Termohon tidak meneliti, baik persyaratan adminsitratif maupun … penelitian secara adminsitratif maupun penelitian faktual terhadap calon perseorangan. Sehingga calon 4

perseorangan tidak dapat diloloskan karena tidak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama, Yang Mulia. Yang kedua, Termohon telah melanggar tahapan dan jadwal yang dibuat oleh Termohon sendiri, yaitu Termohon baru menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 19 September atau dua hari menjelang pemilihan kepala daerah. Dan ini tentu bertentangan dengan peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, Termohon telah melakukan manipulasi dan rekayasa terhadap hasil perolehan suara angka-angka yang ada di tingkat kecamatan. Hal ini dapat terlihat dari model DA1-KWK.KPU dan model DB1-KWK.KPU, dimana ketika Pleno hasil perhitungan suara … Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan tanggal 30 September, Termohon tidak melakukan rekapitulasi karena Termohon ketika kecamatan terakhir selesai membacakan hasil rekapan di tingkat kecamatan, Termohon telah mematikan seluruh perangkat elektronik dan tidak ada perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga kami menolak pada saat itu dengan tidak menandatangani Berita Acara DB1-KWK.KPU. Yang keempat, Termohon telah dengan sengaja menerbitkan buku panduan KPPS untuk KPPS yang nomenklaturnya, Yang Mulia, tidak menyebutkan atau menyebutkan pemilihan di kabupaten lain, dalam hal ini adalah Kabupaten Gorontalo dan Pilkada Kota Gorontalo. Dan dasar hukum yang dipergunakan oleh Termohon untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah menggunakan dasar hukum di Kota Gorontalo, Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Yang pertama, Yang Mulia, adanya pembagian dana bantuan sosial yang dikonsentrasikan menjelang … dua bulan menjelang pemilihan kepala daerah meskipun bantuan-bantuan tersebut sudah ada di tahun 2012, tetapi … atau di awal bulan di awal tahun 2013, di bulan Februari-Maret, namun dikonsentrasikan dan dibagi ketika menjelang … satu bulan menjelang pemilihan kepala daerah. Bahkan beberapa hari menjelang kepala daerah, ada pembagian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang … atau mobilisasi pegawai negeri sipil yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini adalah Pihak Terkait. Yang kedua, Yang Mulia. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengerahkan, memobilisasi, serta mengintimidasi PNS dan tenaga honorer agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini kami dapat buktikan adanya surat perintah tugas … surat perintah tugas yang dikeluarkan beberapa hari menjelang pemilihan kepala daerah hanya untuk menakut-nakuti tenaga honorer dan PNS agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yang selanjutnya, Yang Mulia. Ada pembentukan tim monitoring dan pemantauan pemilukada yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor Urut 5

3, yang pada intinya mengerahkan seluruh pegawai negeri sipil, dalam hal ini kepala SKPD … semua kepala SKPD untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilukada. Dan di sini kami menemukan surat perintah tugas itu, kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan berbeda di tingkat kecamatan, di mana ada surat perintah tugasnya hanya satu hari, kemudian di tingkat kecamatan menjadi dua hari, dan seterusnya. Hal ini tentu kami dapat buktikan dengan alat bukti di pembuktian. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan umum. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, Calon Bupati Nomor Urut 3 yang juga Bupati Gorontalo Utara, telah memberikan uang sebesar Rp108 juta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, di mana pada tanggal 7 Agustus itu sudah meru … sudah me … sudah terjadi cuti bersama, tidak ada lagi transaksi perbankan. Tetapi, Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini sebagai Bupati Incumbent memberikan uang kepada Panitia Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan atau asas-asas keuangan yang berlaku. Karena tidak pernah ada permohonan pencairan uang yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah kepala sekretariat. Namun, disampaikan bahwa surat permohonan pencairan dikeluarkan oleh Komisioner, Panwaslu, dalam hal ini adalah Ketua Panwaslu sendiri, dan tentu hal ini bertentangan dengan asas-asas keuangan. Yang selanjutnya, Yang Mulia. Akibat dari pemberian uang tersebut, kami menduga dan kami melihat, panwaslu tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengawasi pemilihan kepala daerah. Hal ini bisa kita lihat dari pertama, sejak awal adanya penggunaan APBD dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kegiatan Deklarasi Sinar, yang pada saat itu hadir Menko Ekuin, Ir. Hatta Rajasa ke Gorontalo Utara, untuk menghadiri kegiatan pencanangan pedagang kaki lima. Namun, sebelum acara selesai, Menteri Ekuin diajak atau dipanggil oleh pasangan atau bupati pada saat itu, untuk mengikuti deklarasi yang jaraknya hanya sekitar 5 km dari kegiatan pemerintah daerah. Dan memobilisasi seluruh peserta yang ada pada saat acara pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000,00 dan bantuan UKM berupa bahan pokok. Peserta-peserta itu yang mendapatkan uang dari pemerintahan daerah, dimobilisasi untuk mengikuti kegiatan deklarasi dari Pasangan Calon Sinar pada tanggal 23 Maret 2013. Yang kedua, Yang Mulia, penggunaan APBD dan fasilitas daerah dalam kegiatan Kejurnas, Kejuaraan Nasional Road Race, di mana Bupati yang pada saat itu sudah mendeklarasikan diri pada tanggal 23 Maret 2013, di bulan Mei menggunakan mobil yang menggunakan simbolsimbol dari Sinar atau Semangat Indra-Roni, melewati ribuan … melewati ribuan penonton yang hadir pada kejuaraan nasional, di mana kejuaraan nasional tersebut adalah kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo 6

Utara, yang kemudian juga pelaksanaan Kejuaraan Nasional dihubungkan dengan Hari Ulang Tahun Gorontalo Utara. Yang ketiga, penggunaan APBD dan fasilitas daerah dalam pemberian dana bansos yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Yang keempat, penggunaan fasilitas daerah dalam kegiatan konvoi, perayaan kemenangan Sinar. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Oktober, setelah satu hari setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, penetapan Bupati Terpilih, seluruh PNS, seluruh tim sukses, kemudian menjadikan kantor bupati sebagai awal start melakukan konvoi secara terbuka yang diikuti oleh semua PNS-PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini bisa kami buktikan nanti melalui foto-foto. Yang selanjutnya, Yang Mulia, adalah pembentukan tim monitoring dan pemantauan yang tadi kami sampaikan, tidak diawasi dan tidak ada penindakan oleh Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, sebelum kami menutup ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa tanggal 21 September, Yang Mulia, ketika Hari H atau hari pencoblosan, kantor bupati telah digunakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk rekapitulasi hasil suara. Olehnya, melalui permohonan … pokok-pokok permohonan yang telah kami sebutkan di atas, maka dengan ini kami ingin menyampaikan petitum kami. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Termohon berupa model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta lampiran model DB1KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tertanggal 30 September 2013. Tiga, membatalkan Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara No. 30/KPTS/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 125BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Yang keempat, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I. dan Hardi Saleh Hemeto, 7

S.E., M.Si. karena tidak memenuhi syarat dukungan minimum dan Nomor Urut 3 atas nama H. Indra Yasin, S.H., M.H. dan Drs. H. Roni Imran karena terbukti telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kelima, menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Atau, pertama, mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Termohon berupa model DBKWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta lampiran model DB1KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tertanggal 30 September 2013. Yang ketiga, membatalkan Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 30/KPTS/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 125/BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Keempat, memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Gorontalo Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I. dan Hardi Saleh Hemeto, S.E., M.Si. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifannya, kami ucapkan terima kasih. Dan seluruh isi permohonan ini sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. 25.

KETUA: HARJONO Baik, kita lanjutkan dulu ya pada Pemohon Nomor 155, silakan.

26.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Terima kasih, Yang Mulia. Dalam penyampaian permohonan ini, kami mohon berkenan Yang Mulia untuk tidak lagi membaca Kewenangan Mahkamah, legal standing, dan tenggang waktu, dan langsung kepada pokok-pokok permohonan.

8

Yang pertama bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/KPTS/Pemilukada Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara Periode 2013 tanggal 30 September yang dikeluarkan Termohon. (Suara tidak terdengar jelas). Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena suara Pasangan Calon Bupati Nomor 3 sebanyak 34.311 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, (suara tidak terdengar jelas) kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara yang memihak, serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tindakan-tindakan ini jelas merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan kehidupan demokrasi, apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga memengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Tiga. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung tidak jujur dan tidak disertai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Pasangan Nomor 3. (Suara tidak terdengar jelas) yang pertama. (Suara tidak terdengar jelas) melakukan rekapitulasi perhitungan suara secara benar yang terjadi pada sidang Pleno tanggal 30 September 2013 hanyalah pembacaan bahan-bahan rekapitulasi dari masing-masing PPK, bukti P-2. Setelah PPK … yang kedua, setelah PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Desa (suara tidak terdengar jelas) KPU Termohon melakukan break sidang Pleno selama kurang-lebih 2 jam setelah sidang dimulai lagi, Termohon tidak memaparkan rekapitulasi perhitungan suara dari semua kecamatan. Kemudian yang ketiga, Termohon menerbitkan buku panduan KPPS yang isinya berbeda dengan buku panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU pusat, disertai dengan penghilangan pasal-pasal krusial dalam tahapan pemungutan suara di tingkat TPS, serta hanya di-copy-paste dari buku panduan pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2013, bukti P-4 dan P-5. Yang keempat, buku panduan yang diterbitkan Termohon dilakukan tanpa melalui rapat Pleno dan tanpa surat keputusan bukti P-6. Yang kelima, Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 193 KPU Kabupaten Gorontalo Utara 027964859, tanggal 17 September yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/ PUU/VII/2009 tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Warga Negara yang Menggunakan KTP karena namanya tidak terdaftar dalam DPT, bukti P-7. 9

Yang berikut, Yang Mulia, pelanggaran oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Pasangan Nomor 3 yang selanjutnya disebut Pasangan Sinar. Pertama. Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa Calon Bupati Pasangan Sibar merupakan Bupati Incumbent Kabupaten Gorontalo Utara, yang sebelumnya merupakan sekretaris daerah. Dan kemudian pada tahun 2008, terpilih sebagai wakil bupati pada daerah yang sama. Dua. Bahwa Pasangan Sinar, mengeksplorasi sebesar-besarnya bantuan pemerintah demi keuntungan politiknya pada Pemilukada Gorontalo Utara 2013. Adapun bantuan pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bantuan modal usaha UKM. 2. Tunjangan lanjut usia. 3. Bantuan bibit dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan. 4. Bantuan stimulus perumahan swadaya. 5. Bantuan rumah sehat sederhana. 6. Pemasangan listrik gratis. 7. Dana BOS. 8. Jamkesmas. 9. Jamkesda. Yang kedua, sampai di sini belum tampak pelanggaranpelanggaran oleh Bupati Incumbent berhubung dalam tugasnya sebagai bupati. Akan tetapi, Pemohon menemukan fakta hukum bahwa Bupati Incumbent dengan pengalamannya dalam birokrasi mempersiapkan secara matang dan sistematis terencana pemenangannya dengan memanfaatkan APBD dan APBN, serta memobilisasi aparat pemerintah. Secara umum, kami mendalilkan bahwa Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Indra Yasin sengaja mengonsentrasikan penyerahan bantuan menjelang hari pencoblosan tanggal 21 September atau menjelang tanggal 21 September. Pertama, bidang pertanian. Daftar penerima bantuan modal usaha bibit dan alat pertanian ditetapkan tanggal 21 Februari. Bila pada bulan Maret belum ada realisasi, bulan April juga masih bisa dimaklumi berhubung dengan musim tanam. Dengan dalih kendala teknis, Termohon ... Pemohon memaklumi keadaan tersebut. Bila dihubungkan dengan musim tanam, mestinya sebagian besar pemberian bantuan disalurkan pada bulan Mei dan bulan Juni. Kejanggalan itu terlihat pada grafik sebagai berikut. Grafik ini menunjukkan pada bulan Februari Bupati telah menetapkan SK penerima bantuan. Lalu musim tanam bulan April, Mei, Juni, dan nanti terlihat pada grafik ini terjadi penajaman atau melonjak tajam penyaluran bantuan pada bulan akhir pertengahan Agustus dan juga bulan September, yang menurut kami ini adalah satu fakta-fakta yang menunjukkan adanya penyalahgunaan keuangan negara. Untuk

10

menguatkan dalil ini, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. B. Penyaluran modal usaha UKM kepada 5.000 orang yang waktu penyerahannya dikonsentrasikan pada masa kampanye dan hari tenang. Pada tanggal 23 Maret 2013, bertepatan dengan hari Deklarasi Pasangan Sinar, diadakan penyaluran secara simbolis bantuan UKM dari pemerintah dan dihadiri oleh Menko Ekuin Hatta Rajasa, bukti P-10. Masyarakat penerima bantuan ini dimobilisasi oleh kepala desa dari desanya, menuju ke kantor bupati. Surat camat sebagai bukti P-11. Masyarakat penerima bantuan lalu dimobilisasi oleh aparat pemerintah menuju lapangan Poso, tempat pelaksanaan Deklarasi Pasangan Sinar. (Suara tidak terdengar jelas) secara simbolis adalah 20 orang, masing-masing Rp500.000,00. Di beberapa kesempatan, calon bupati dan wakil bupati mengklaim bantuan UKM sebagai program Sinar, bukti P-12. Berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) kami kumpulkan setelah tanggal 23 Maret 2013. Meskipun anggarannya telah tersedia, tidak ada lagi penyerahan bantuan pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Pada bulan Agustus menjelang kampanye, bantuan UKM mulai disalurkan kembali dan puncak penyerahannya pada hari tenang. Bukti P-13, P-14, dan P15. Rangkaian kejadian (suara tidak terdengar jelas) atau asumsi Pemohon, melainkan terkuak di saat (suara tidak terdengar jelas) secara resmi visi, misi Pasangan Sinar di hadapan Rapat Paripurna DPRD tanggal 4 September 2013. Rekaman visi, misi itu kami jadikan sebagai bukti P-16 dan nanti akan terlihat dalam tayangan kami pada menit ke 15 lewat 18 detik, Bupati Indra Yasin mengatakan, “Kami sudah memberikan modal UKM yang kurang-lebih sekarang baru 2.000 orang dan insya Allah kami targetkan 5.000 dan masih tertinggal 3.000.” Kami akan buktikan insya Allah dalam persidangan bahwa penyerahan yang 3.000 itu, diserahkan menjelang hari H. Yang ketiga, penyerahan bantuan lanjut usia 60 tahun sebesar Rp200.000,00, per orang dan penyerahannya dikonsentrasikan menjelang kampanye hingga hari tenang. Kami tidak akan membacakan secara keseluruhan ini, Majelis, tetapi yang kutipan yang ingin kami sampaikan bahwa pemberian (suara tidak terdengar jelas) usia 60 tahun ke atas sekarang baru dimulai, jadi setiap (suara tidak terdengar jelas) tua kita yang lanjut usia 60 tahun, daerah sudah memberikan dana Rp200.000,00, per bulan dan itu kita sudah mulai, dan itu baru di Gorontalo Utara. Itu petikan penyampaian dalam visi, misi yang disampaikan oleh calon Bupati Incumbent. (Suara tidak terdengar jelas) kaitan empat fakta tersebut, yang pertama ada dua ... kurang-lebih dua orang lanjut usia. Usia lanjut tidak hanya ada pada ... ada di bulan tertentu, Agustus, September program 11

baru dimulai dan diucapkan pada tanggal 4 September 2013, maka konklusinya adalah (suara tidak terdengar jelas) 2.000 bantuan usia lanjut baru mulai menjelang kampanye dan hari H. (suara tidak terdengar jelas) verbal dan premis-premis ini diperkuat oleh bukti foto dan berita resmi pemda Gorontalo Utara. Bukti P-19 tertanggal 30 Agustus 2013. (Suara tidak terdengar jelas) bantuan (suara tidak terdengar jelas) perumahan swadaya dan bantuan rumah sakit sederhana. Bantuan stimulus BSPS adalah program kelanjutan ... lanjutan 2012 yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp5,6 miliar untuk 1.113 rumah. Dalam situs Gorontalo Pos, bukti P-20, Umar Karim, Kepala Bidang … Umar Rahim maaf, Kepala Bidang Perumahan Bappeda menyatakan bahwa penandatanganan slip penarikan dana BSPS untuk Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Tomilito, dan Kecamatan Anggrek berjumlah 300 rumah dilakukan di Kantor Bappeda pada tanggal … pada bulan Juli 2013. Sedangkan penerima yang berada di Kecamatan Gentuma di lakukan di BRI Gentuma. Begitu juga dengan yang ada di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata Biau, dan Tolinggula. Yang agak mengherankan, mengapa program lanjutan 2012 yang secara lumrah dilaksanakan pada awal tahun, nanti direalisasikan bulan Juli, Agustus, dan September. Selain itu, program perumahan ini diklaim oleh Calon Wakil Bupati Drs. H. Roni Imran sebagai Program Sinar. Sebagaimana terungkap dalam pidato yang disiar … pidatonya yang disiarkan di RRI pada rekaman bukti P-21 pada menit ke-17. Kutipannya kami bacakan, “Yang kelima, rumah sakit gratis?” “Ya.” “Rumah sehat … gratis rumah sehat?” “Ya. Jadi, rumah layak huni kita tingkatkan menjadi rumah sehat sudah dilengkapi WC, kamar mandi, dan sumur. Bapak, Ibu sekalian, 10 program gratis ini sudah banyak yang jalan.” Perkataan … pertanyaan yang juga harus dijawab adalah bagaimana mungkin calon wakil bupati yang juga pimpinan partai dan jelas bukan pemerintah, mengklaim program pemerintah itu sebagai Program Sinar. E. Pemasangan listrik gratis. Pemasangan listrik gratis adalah program pemda provinsi yang dilaksanakan di kabupaten/kota seprovinsi, termasuk di dalamnya Gorontalo Utara. Dampak dari pemasangan listrik ini tentu sangat luas karena bantuannya bukan skala individu, melainkan skala kampung. Kehadiran jaringan listrik disambut hangat oleh warga di Kecamatan Anggrek dan Kwandang yang wilayahnya terkena sasaran bantuan. Sayangnya, program pemerintah provinsi ini lagi-lagi diklaim sebagai program Pasangan Sinar atau Pasangan Nomor 3 yang termasuk dalam program … 10 program gratis Sinar. Karena ini program provinsi, mestinya gubernur lebih berhak 12

mengklaim listrik gratis sebagai programnya, apalagi Gubernur sebagai Ketua DPD I Partai Golkar (…) 27.

KETUA: HARJONO Agak dianu ya, singkatkan karena (…)

28.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya.

29.

KETUA: HARJONO Yang sudah disebutkan, enggak usah diulang.

30.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Baik.

31.

KETUA: HARJONO Karena nanti kita tidak sempat untuk memberikan nasihat.

32.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Baik. Di samping apa yang kami sampaikan tadi, juga pemasangan listrik gratis, lalu pemasangan tiang yang diberi stiker Pasangan Pihak Terkait atau Pasangan Sinar, ini kami sudah sertakan dalam bukti-bukti yang ada. Lalu fakta hukum yang penting, surat bupati kepada gubernur. Dalam situasi normal, penyerahan bantuan pemerintah, kapan saja adalah hal yang lumrah. Akan tetapi, ketegangan antara bupati dan gubernur berhubungan dengan penyerahan bantuan menjelang pemilukada, memperlihatkan dampak sistemik penyerahan bantuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada fakta surat berikut, yaitu surat dengan kop Bupati Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Bupati Incumbent Indra Yasin. Yang intinya, meminta Gubernur untuk mepending atau menghentikan sementara penyerahan bantuan pada masa … masa menjelang Pilkada di Gorontalo Utara. Lalu, pada tanggal 30 Agustus 2013 (…)

13

33.

KETUA: HARJONO Singkatnya saja ya, singkatnya saja!

34.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya.

35.

KETUA: HARJONO Analisisnya tidak usah.

36.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya.

37.

KETUA: HARJONO Tidak usah mesti dibaca.

38.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Intinya bahwa Bupati Gorontalo Utara yang juga incumbent ini, dua kali menyurati gubernur. Dan pada surat yang kedua itu justru memberi penegasan kepada gubernur untuk sekali lagi tidak memberikan bantuan. Tetapi yang … fakta yang terjadi bahwa berdasarkan buktibukti yang kami ajukan ini, pada saat yang sama, Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, dalam hal ini sekda sebagai PLT Bupati, justru menyerahkan bantuan yang sisa disampai … sisa dari bantuan yang disampaikan dalam visi-misi calon bupati, pada hari tenang. Kemudian kami menyebut, Majelis Yang Kami Muliakan, pada … ada namanya Tabel Bulan Penuh Bantuan. Semua ini kami susun berdasarkan fakta-fakta dan juga di bukti-bukti yang ada untuk kami sajikan pada pembuktian nanti. Baik, kami (…)

39.

KETUA: HARJONO Itu seluruhnya kan yang dalil konsentrasi itu ya?

14

40.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya.

41.

KETUA: HARJONO Nanti konsentrasi itu kita baca.

42.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya.

43.

KETUA: HARJONO Nah, sekarang apa masih ada lain selain konsentrasi itu? Kalau tidak, langsung ke Petitumnya saja.

44.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya. Pada halaman 13, Yang Mulia. Ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan bahwa praktik uang atau lebih spesifik politisasi bantuan, apalagi penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pasangan Sinar, jelas-jelas merupakan kejahatan politik yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan sosial.

45.

KETUA: HARJONO Ya, nanti buktinya diser (…)

46.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Ya. Sebelum kami membacakan Petitum, Yang Mulia. Ada pandangan kami bahwa tidak seorang pun rakyat Gorontalo Utara, atau di manapun, atau setidak-tidaknya Pemohon tidak berdaya menghadapi daya rusak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik yang akan kami sajikan nanti, kecuali Mahkamah Konstitusi. Petitum. Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas, serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir. Dengan ini, perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah

15

Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gorontalo Utara 2013 oleh KPU Gorontalo Utara tertanggal 30 September dan Surat Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara Nomor 40 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara 2013 tanggal 30 September. 3. Menyatakan suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 3 atau Pasangan Sinar (Indra Yasin dan Roni Imran) sebagai suara batal atau tidak sah. 4. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Gorontalo Utara Tahun 2013. Subsider. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2013. 3. Menyatakan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai suara batal atau tidak sah. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Gorontalo Utara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Kami sampaikan atas kesempatan ini. 47.

KETUA: HARJONO Baik. Jadi kita akan mulai dengan nasihat kepada Perkara 154. Yang Mulia Hakim Fadlil bisa menyampaikan (suara tidak terdengar jelas).

48.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon 154, ya. Kalau struktur atau sistematikanya, sudah pas sebagaimana layaknya permohonan di Mahkamah ini tentang perselisihan hasil pemilukada. Namun kalau kita menengok kontennya, saya akan fokus pada pokok permohonan, itu elaborasinya tumpang tindih, gitu ya.

16

Oleh karena itu, perlu ditata ulang, saya kira ini, itu pun kalau setuju … bersetuju dengan nasihat ini. Kalau tidak, wong ini hak Anda, ya terserah Anda ya. Tapi yang saya baca ini, saya membaca dan mendengarkan Anda menjelaskan itu, coba, apa benar seperti ini apa enggak? Sasaran Anda dalam melihat apa yang tidak benar atau lebih tepatnya disebut sebagai pelanggaran itu dilakukan oleh 3 subjek. Ada Termohon, ada Pihak Terkait, ada Panwas, kan gitu, kan? Tapi lalu elaborasinya loncat, kadang ini, kadang loncat ke belakang, dan maju lagi. Ini ditata ulang, kalau perlu ditata ulang. Yang dilakukan Termohon itu apa, di mana, kapan, seperti apa kualifikasinya? Kan begitu saja. Ini enggak tergambar. Anda sudah memulai dari pelanggaran yang ditulis cetak tebal, full, dan di kotak juga. Tapi elaborasinya lalu enggak ada. Mana sebenarnya? Oleh karena itu, pastikan. Yang … kalau mau gampang, supaya Anda gampang membuktikan. Karena soal di pengadilan itu kan bagaimana yang Anda dalilkan itu dapat dibuktikan oleh Anda mudah dan dengan begitu meyakinkan kepada kami, kan gitu kan? Kalau kami enggak yakin, untel-untelan begini ini, maju-mundur begini, kan susah. Dan Termohon serta Pihak Terkait menjawabnya juga mudah, kan? Kalau perlu, Anda sudah memulai memang di sini. Soal yang elaborasinya itu dibuktikan dengan bukti tulis apa, nomor berapa, P berapa, gitu ya, lalu saksinya apa yang tahu? Karena enggak mungkin orang itu melakukan sendiri. Anda tahu saja itu, Anda kan dari saksisaksi yang Anda sudah punya, kan? Kalau perlu, dikasih, seluruhnya dikasih dalil. Mengenai Termohon, apa yang dilanggar? Mengenai Pihak Terkait, apa yang dilanggar? Mengenai Panwas, apa yang dilanggar? Panwas itu Anda mengkualifikasinya sebagai suatu institusi penyelenggara yang tidak berfungsi. Tapi tidak berfungsinya kayak apa? Tugas panwas itu tugasnya apa? Apa yang tidak dijalankan oleh Panwas? Sebab dalam menangani pelanggaran itu, panwas kadang-kadang tidak sendiri. Ada yang pelanggaran itu setelah dilaporkan kepada panwas itu kategorinya aministratif, diselesaikan oleh KPU. Kalau kategorinya pidana, oleh Gakkumdu. Nah, gambarannya itu enggak ada, tapi Anda bilang melanggar saja, coba ceritakan. Yang sebenarnya ini kalau sudah diselesaikan di berdasarkan … apa namanya ... rentang proses itu secara berjenjang, itu mestinya tidak sampai ke sini itu. Ketetapan bakal pasangan calon, apa yang dilanggar? Kecuali kalau yang dilanggarnya itu sesudah calon itu ... apa namanya ... jadi lalu berbuat apa? Ini ketetapan mengenai bakal pasangan calon menjadi peserta. Kenapa tidak waktu itu? Kecuali kalau waktu itu ada keadaan sedemikian rupa, sehingga Anda enggak mungkin untuk ... ini ... ini ndak tergambar ini. Sehingga bagaimana kami yakin? Yakinkan kami! Itu tugas Anda, tugas Advokat itu kan begitu. Me-hire Anda itu supaya menyakinkan kami, kan? Ini untung enggak ada yang punya ini 17

ya? Prinsipalnya mana? Enggak ada? Itu ... itu pastikan ya! Kalau pelanggaran itu, coba Anda membikin kategorisasi, ada administrasi, ada perdata, ada pidana, berupa apa, telah diproses sampai seberapa, sehingga Anda kok harus sampai ke Mahkamah Konstitusi itu seperti apa sih? Kualifikasinya seperti apa? Mahkamah Konstitusi pernah mengkualifikasi pelanggaran itu sedemikian meluas, itu masif artinya. Pelanggaran itu dilakukan oleh suatu struktur yang kokoh, dan dengan dengan perencanaan, dan eksekusi dari perencanaan yang matang kayak apa? Ini tidak tergambar. Kalau mau mendiskualifikasi Pihak Terkait misalnya, itu Pihak Terkait sudah enggak karu-karuan seharusnya itu. Sudah sangat, sangat ndak pantas jadi bupati. Gambarkan, sehingga kami yakin, begitu ya. Ini mohon maaf ini Pihak Terkait, ini nasihatnya begitu untuk meyakinkan, begitu lho. Bahwa Anda ketawa-ketawa itu nanti dibantah. Lah, bantahan Anda juga harus yang lebih meyakinkan daripada apa yang dilakukan oleh dia. Kalau dia meyakinkannya separuh, Anda mestinya harus 100%, begitu kan. Tinggal nanti siapa yang lebih meyakinkan ini, kontes tiga pihak ini kan. Itu yang akan kami tes di sini, fair kita. Jangan ada selingkuh di antara kita ini ya. Oke, itu saja. Jadi, soal petitum ya. Ini petitum kayak menggelar jala ini dari yang lubangnya lebar sampai yang paling kecil. Dan itu redundant, artinya ada kekembaran-kekembaran. Karena kenapa tidak diintegrasikan saja? Kalau yang minta dibatalkan itu SK KPU, SK KPU nomor apa tentang apa? Nomor apa lagi tentang apa? Nomor apa lagi tentang apa? Setelah minta dibatalkan, kok minta didiskualifikasi? Diskualifikasi kok, lalu yang didiskualifikasi itu dua? Apa mau jadi calon sendiri? Nah, kalau calon sendiri, yang dipilih siapa, berkontes dengan siapa? Ini juga jadi soal itu. Coba dipertimbangkan baik-baik itu! Memang berapa pasangan sih, Saudara KPU? Tiga. Kalau tiga, yang dua didiskualifikasi, lalu dia menang. Kalau menang, dasarnya apa? Orang rekapitulasinya sudah diminta dibatalkan. Mau jadi bupati dengan cara apa? Lha ini semua dipikir! Ya kan? Kalau ini didiskualifikasi … ini putusan KPU tentang rekapitulasi dibatalkan, termasuk pendapatan, termasuk perolehan suaranya, ya kan? Terus … apa namanya … calonnya itu didiskualifikasi. Lalu dia minta menang, dengan dari mana menangnya itu? Berdasarkan keputusan siapa? Kalau … itu ada soal dua ya, yang harus … pemilihan umum kepala daerah ulang dan pemungutan suara ulang, itu soal yang berbeda. Kalau pemungutan suara ulang itu calonnya masih ada. Kalau pemilukada ulang, itu calonnya rekrutmen lagi, gitu. Mana yang Anda mau? Kami kan cuma melayani, mana yang Anda mau? Apa pemilukada ulang? Apa pemungutan suara ulang? Apa diskualifikasi yang menang saja itu? Nah, itu pilihan-pilihan dan itu mesti diintegrasikan itu ya. Itu punya implikasi-implikasi yang berbeda, ya dengan tidak bermaksud 18

membuka … ini biasanya kalau nasihat begini, nanti dijadikan eksepsi oleh dia, gitu lho. Tapi whatever, nanti akan saya lihat itu eksepsinya benar atau enggak. Tapi itulah, ya. Untuk 154 yang saya … apa namanya … catat dari apa yang Anda tulis. Untuk yang 155, Yang Mulia Hakim Patrialis, barangkali. 49.

KETUA: HARJONO Silakan, Pak Patrialis.

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sekarang, Pemohon 155, ya. Tolong disimak baik-baik. Jadi, bagian yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Fadlil juga ada berkaitan dengan Pemohon 155. Pertama, saya minta klarifikasi dulu mengenai permohonan terdahulu, itu diajukan oleh pengacara Saudara. Itu bagaimana?

51.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Pengacaranya mengundurkan diri.

52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, harus dijelaskan di sini ya, jangan nanti ada kembar. Karena di sini enggak dinyatakan secara resmi. Jadi, coba tegaskan … coba, miknya dihidupkan biar direkam … dengan permohonan pertama melalui pengacara itu, bagaimana?

53.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Kalau permohonan registrasinya begitu, Yang Mulia. Pada saat mendaftar. Tetapi dengan melihat kondisi yang ada, lalu saya memutuskan … karena yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia melanjutkan, sehingga saya langsung sebagai Pemohon (…)

54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau begitu, secara resmi, sampaikan tertulis kepada Mahkamah, alasan-alasan tidak lagi pakai pengacara.

19

55.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Baik.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa lagi, permohonannya mengenai Ketapang, kita lihat itu, bukan Gorontalo. Ya?

57.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Terima kasih, Pak.

58.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu satu, ya. Yang kedua, mengenai objectum litis, yang ada dalam perihal, ya. Dalam perihal ini, tolong dilengkapi. Di sini kan hanya permohonan keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Gorontalo. Maksudnya, yang diajukan permohonan keberatan itu atas apa? Ada Berita Acara, plus rekapitulasi. Ya kan? Nah, itu dinaikkan ke atas. Jadi, kelihatan bahwa yang diajukan keberatan itu adalah objeknya jelas. Kalau enggak, ini nanti kabur. Jadi, Pihak Terkait mau dibilang kabur, nanti itu urusan Pihak Terkait. Tapi tentu kita memberikan nasihat ini untuk kepentingan kesempurnaan. Itu satu, ya … dua, ya. Yang ketiga, di sini Saudara kan, maju atas nama pasangan calon. Kalau yang namanya pasangan calon itu kan ada dua orang, ya. Tidak bisa sendiri. Di sini, pertama saya lihat ini, pasangan calonnya, Hardi Saleh, KTP-nya enggak jelas nomornya, identitasnya. Kosong, masih. Dalam perbaikan ini, dicatat, ya. Yang kedua, yang lebih parah lagi adalah yang ini, sangat berbahaya ini, Saudara Hardi Saleh ini enggak tanda tangan sebagai Pemohon di permohonan perbaikan ini. Yang tanda tangan cuma Saudara sendiri. Artinya, yang mengajukan permohonan ini bukan pasangan calon, tetapi adalah satu orang. Saudara, namanya Thariq, ya? Saudara Thariq? Sementara, di sini kan pasangan calon. Nah, di dalam pemilukada ini, yang ke MK ini, yang berhak mengajukan itu, betul pasangan calon. Kalau enggak, berarti akan ada penetapan bahwa permohonan Saudara tidak sah, ya. Itu penting. Jadi, semangatnya harus diikuti dengan … apa namanya … dengan aturanaturan yang ada, ya. Itu tiga. Yang keempat, mengenai kewenangan Mahkamah ya, dalam halaman dua. Semangatnya bagus, tapi ini harus disempurnakan. Ada 20

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di sini, sudah dicantumkan, tapi masih belum sempurna karena Undang-Undang MK itu ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian, ada terakhir Perpu Nomor 1 Tahun 2013. Itu sah secara hukum, selama belum ada ketentuan lain. Jadi, dikaitkan. Saya lihat, Pemohon 154 juga demikian. Tolong disempurnakan. Kemudian, di sini juga sama, di mana Saudara menyatakan bahwa di dalam pokok permohonan, berkaitan dengan persoalan terstruktur, sistematis, dan masif, diuraikan secara jelas. Tapi tolong dipahami, supaya uraiannya itu lebih lengkap, maksud terstruktur itu adalah bahwa semua pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur. Artinya, struktural pemerintahan di daerah itu terlibat, kemudian Termohon juga terlibat. Jadi, gambarkan! Ini belum kelihatan ini, kalau hanya satu-dua desa, satu-dua kecamatan, misalnya, itu belum terstruktur dong. Mahkamah ini akan sangat berhati-hati di dalam menilai terhadap satu terstruktur. Jadi, tidak mudah. Memang di mana-mana, pintu masuknya terstruktur, tapi enggak jelas, terstrukturnya bagaimana? Sistematisnya juga begitu. Anda harus memberikan satu gambaran bahwa ini program ini adalah program yang dahsyat luar biasa ya, di mana pelanggaran-pelanggaran ini memang sudah disengaja ini tanpa kekhawatiran. Begitu juga dengan masif, itu kelihatan hampir di seluruh daerah pemilihan. Kalau enggak ada gambaran itu, nanti capek ya, ya capek untuk beracara di sini. Bawa saksi sudah banyak, biayanya sudah besar, enggak ada gunanya. Jadi harus … Saudara harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran itu. Ini saya sudah baca ini, baru saja perubahan ini kita baca di sini ya, mengenai alasan-alasan itu terserah kepada Saudara, saya enggak mau ikut campur. Kemudian dalam pokok permohonan, ya sama juga dengan disampaikan oleh Pak Yang Mulia Pak Fadlil tadi, di negara kita ini, kita ini sudah bagi tugas, ya jadi nama dalam sistem check and balances di dalam sistem ketatanegaraan kita, kita sudah bagi tugas. MK tugasnya apa, presiden tugasnya apa, DPR tugasnya apa, KPU tugasnya apa. Di dalam penyelenggaran pemilu, KPU sudah diberikan amanat oleh konstitusi maupun juga oleh undang-undang menyelenggarakan pemilihan umum. Kalau ada pelanggaran adminstratif, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran … apa … pidana, ya pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan kewenangan secara tata usaha, tata usaha negara, itu ada prosesnya dan disediakan oleh undang-undang. Jadi Saudara jelaskan tumpukan persoalan yang disampaikan tadi, jangan ditumpukkan ke sini semua! Buktikan dulu bahwa ini sudah diproses, ternyata panwasnya tidak jalan. Ini sudah diproses, putusannya sudah demikian. Ini belum ada diproses sama sekali, gitu ya. Kalaupun ada yang tindak pidana, bagaimana laporan kepolisian? Meskipun di sana 21

belum selesai, bukti laporannya pun bisa dibuktikan ke sini bahwa Saudara sudah beriktikad menyelesaikan di tingkat penyelenggaran, di tingkat penegak hukum terpadu, tapi ternyata di bawah tidak melaksanakan. Oh, ini jelas terstruktur juga dong, ini namanya kerja sama. Itu tolong buktikan dan yakinkan kita. Kemudian di sini Saudara minta juga terhadap dibatalkan atau tidak sah, ya tidak sahnya hasil rekapitulasi suara Berita Acara dan rekapitulasi. Tapi di sisi lain, dalam petitumnya, Saudara minta, Saudara sebetulnya calon yang jadi. Itu alasannya, dari mana nanti kita angkaangkanya dapat? Pak Fadlil juga sudah jelaskan tadi. Jadi tolong sinkronisasinya itu agak lebih jelas. Semangat sih boleh, ya kan? Tapi kira-kira buat kita ke mana? Nah, kalau Saudara yang minta untuk dijadikan calon, dia langsung dinyatakan terpilih, kalau dilihat dari hasil perolehan suaranya itu sudah berapa persen? Bisa enggak di atas 30%? Kan enggak mungkin kalau di bawah 30%, langsung dinyatakan Saudara ditetapkan sebagai pasangan terpilih? Bagaimana juga halnya dengan Pasangan Nomor Urut 1 ini. Saudara tidak membuktikan juga ada persoalan apa di Pasangan Nomor Urut 1 ini, sehingga Saudara langsung dinyatakan terpilih? Nanti yang Nomor 1 ini marah juga dia. “Lho kita sedang berperkara, duduk bersampingan ini, harusnya kompak dong!” Nah, ini kan saling sikut-menyikut ini kan? Ini kita harus begitu ya. Karena di MK ini kita akan betul-betul fair, ya. Kemudian di sini ketika Saudara bicara tentang masalah rekapitulasi, Saudara sama sekali tidak bicara tentang masalah angkaangka, ya, tidak ada bicara masalah angka-angka. Kenapa angkanya jadi sekian? Ada penggelembungankah? Ada pengurangankah dari suara apa … dari suara-suara? Atau bagaimana? Itu juga diberikan gambaran, ya! Kemudian, nah begini juga. Di sini penghitungan suara ulang, tapi penghitungan suara ulangnya di dalam positanya tidak ada diskualifikasi, tapi di dalam petitumnya ada. Jadi enggak sejalan ya. Kemudian di dalam petitum itu enggak usah lagi pakai primer, subside. Langsung saja ya, apa yang Saudara minta ya, di sini sudah ada permintaanya, tentu saya juga tidak boleh terlalu jauh, terserah Saudara mau minta apa ya, tapi enggak usah lagi primer, subsider. Karena memang menurut saya, antara primer dan subsider ini ada keraguan, Saudara memilih yang mana ini? Kan itu. Pilihan Saudara sendiri agak ragu-ragu ini. Kalau kita ditilang, ragu-ragu itu Rp40.000,00. Saya pernah kejadian begitu. Kemudian, ya begitu juga dengan pasangan calon yang saya katakan tadi, yang hampir sama Pasangan Nomor 1 atau Nomor 2 ya. Saya kira itu saja yang sangat penting. Dan nasihat ini sangat perlu buat Saudara.

22

59.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Terima kasih, Yang Mulia.

60.

KETUA: HARJONO Baik, jadi.

61.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Mohon izin, Yang Mulia.

62.

KETUA: HARJONO Siapa ini?

63.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Kami dari Pihak Termohon.

64.

KETUA: HARJONO Ha.

65.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Mohon bertanya kepada pihak.

66.

KETUA: HARJONO Nanti, nanti, nanti! Itu belum waktu Anda. Ya ini tadi sudah saya katakan dari awal, ini adalah khusus mengenai Pemohon dengan Hakim.

67.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Ya.

68.

KETUA: HARJONO Anda dengarkan dulu (…)

69.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Ya. 23

70.

KETUA: HARJONO Ya, nanti ada waktunya sendiri untuk Anda. Siap-siap saja Anda ya. Ini baru pertama beracara di sini? Oke, ya dengarkan dulu. Jadi ini masih antara Majelis Hakim dengan Pemohon, kewajiban kita untuk memberi nasihat. Kepada Pemohon ya, dua-duanya. Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia kedua Hakim sebelumnya tadi, yang dituntut adalah konsistensi Anda yang sampai kemudian pada petitum. Jangan sampai kemudian petitumnya itu meloncat. Kalau meloncat, nanti ya apa yang Anda dalilkan dan apa Anda mohonkan, enggak nyambung ya. Kalau enggak nyambung, itu jadi persoalan sendiri. Oleh karena itu, tolong dipikirkan lagi bagaimana Anda mengonstruksi lagi antara apa yang Anda dalilkan dan apa yang minta. Kalau dilihat dari asli yang kita terima meskipun tidak diperbaiki, agaknya nanti juga tidak saja ke arah ke sana ini masalahnya, tapi juga arah ke samping kan ini juga, ya arah ke samping juga. Tapi arah bersampingnya kalau kemudian Anda yang Nomor 154 memasalahkan 155, tentunya 155 juga berhak untuk melakukan pembelaan ya kan? 155 diminta supaya didiskualifikasi. Ya kalau menghadapi seperti ini, bagaimana 155 itu? Dan sebaliknya juga tadi, 155 minta supaya seluruhnya dinyatakan batal, lalu Anda sendiri dinyatakan sebagai pemenangnya. Itu yang saya sebagai contoh bagaimana bersambung atau tidaknya antara itu, tapi nanti itu terserah pada Anda bagaimana memperbaiki ya. Tapi kita berhadapan dengan persoalan manajemen waktu, saya tanya saja dulu sebelum memutuskan yang lain. Pemohon 154 akan membawa berapa saksi saya kira yang sudah disiapkan?

71.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN 30, Yang Mulia.

72.

KETUA: HARJONO 30. 155 saksi berapa?

73.

PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.D-XI/2013: THARIQ MODANGGU Kemungkinan 5 orang saksi, Yang Mulia.

24

74.

KETUA: HARJONO 5 orang saja, jadi ada 35. Ini Termohon dan Pihak Terkait, kan tinggal menyesuaikan. Kalau saksinya banyak, itu perlu banyak, kalau enggak. Karena apa? Sekarang kita hari Kamis, Jumat, lalu … nanti Senin itu, itu hari terjepit ya antara Selasa yang harus libur. Seninnya masalahnya ada beberapa Hakim yang kira-kira tidak bisa hadir untuk itu ya. Oleh sebab itu, Senin pasti kosong. Tapi Senin kosong itu karena hari kerja harus dihitung sebagai mengurangi 14 hari. Kalau Selasanya sih hari libur, mengurangi 15 hari. Oleh karena itu, dengan manajemen waktu itu, Majelis Hakim mengambil suatu langkah agar supaya waktunya juga tidak menghilangkan hak Anda, perbaikan itu kita tunggu Kamis, jam 09.00 pagi, jam 09.00 pagi. Karena gambaran garis besar apa yang dimohonkan Pemohon itu sudah jelas bagi Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak berlama-lama, tetap hari Kamisnya sidang dibuka lagi pukul 16.30 untuk mendengarkan tanggapan dari Termohon dan Pihak Terkait, ya kan. Besok pagi jam 09.00 diserahkan, lalu diambil, kan sebetulnya hanya masalah formalitas saja, arah yang didalilkan oleh Pemohon kan sudah jelas. Pemohon paling mengubah petitumnya saja, kan ya, itu saja. Dalil-dalilnya lain, itu sudah jelas. Kalau Termohon dan Pihak Terkait ini menjawab berlebihan, itu lebih kuat. Yang tidak adalah jangan sampai kurang, tapi kurang-lebihnya itu sudah bisa dilihat apa sih yang diminta Pemohon dengan dalil-dalil yang diajukan. Jadi meskipun besok itu perbaikannya baru disampaikan jam 09.00, diharapkan Termohon dan Pihak Terkait pukul 16.30 sudah bisa melakukan jawaban.

75.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Izin, Yang Mulia?

76.

KETUA: HARJONO Siapa ini?

77.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Pihak Terkait, Yang Mulia.

78.

KETUA: HARJONO Ya?

25

79.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JAMALUDDIN RUSTAM Pihak Terkait dan Termohon baru menerima hari ini perbaikan gugatan, sehingga kalau kami diberikan kesempatan besok, itu terlalu mepet, Yang Mulia.

80.

KETUA: HARJONO Oleh karena itu, ini masalah persoalan yang saya awali tadi dengan persoalan manajemen waktu. Secara materiil apa yang didalilkan itu tidak akan berubah, tidak akan berubah. Malam ini pun Anda bisa menyusunnya itu, ya kan? Kan yang dituduhkan itu bersekitar apa yang disampaikan tadi kan. Kalau nanti berubah, itu berarti akan ada gugatan baru. Ini memperbaiki saja. Paling yang berubah adalah persoalan petitumnya, persoalan petitumnya. Anda tidak usah sampai pada petitum, pada sampai pada persoalan dalil-dalilnya itu ya. Jadi itu yang saya maksudkan, kita berkaitan dengan manajemen waktu. Saya harap Termohon dan Pihak Terkait bisalah menyelesaikan itu ya. Bagaimana Termohon?

81.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Izin, Yang Mulia. Saya kira mungkin karena kita baru menerima perbaikan, terus kami juga akan … apa … melihat bahwa ada perbaikan mereka berikutnya, kami berharap kalau diizinkan oleh Yang Mulia, pada hari Jumat.

82.

KETUA: HARJONO Hari Jumat itu kita sudah full. Jumat itu sudah ada, justru karena Jumat sudah full itu, maka Anda Kamis. Hanya menjawab saja, dalam proses berikutnya Anda masih bisa punya kesempatan nanti untuk menyampaikan dalam kesimpulan. Ini bukan pertama dan terakhir, ya. Nanti bisa menjawab dalam kesimpulan, ya kan. Jadi tidak berarti hanya kesempatan ini saja, kesimpulannya nanti masih apa yang kurang itu, masih Anda bisa sampaikan di situ. Oke ya, setuju ya? Oke, jadi malam ini tidak berarti nganggur, malam ini bisa menanggapi dalil-dalil itu sambil menyiapkan. Nanti besok jam 09.00 WIB, itu Anda dapatkan perbaikannya. Di sini ada komputer, kalau Anda bawa apa ... flashdisk-nya, bisa diperbaiki di sini, komputernya. Supaya sorenya langsung bisa kita dengar perbaikan itu. Oke, setuju, ya? 30 saksi itu akan kita periksa nanti hari Rabu. Hari Rabu, ya. Dan juga kita harapkan meskipun masih lama, Termohon dan Terkait sudah

26

menyiapkan itu, kalau bisa sidang hari Rabu kita periksa maksimal, supaya nanti sidangnya bisa (...) 83.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Izin, Yang Mulia.

84.

KETUA: HARJONO Ya.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Kami dari Pemohon, kalau berkenan, saksi kami biar dicicil sekitar 10 dulu untuk besok juga kami sudah siap, Yang Mulia.

86.

KETUA: HARJONO Kita lihat waktu besok, ya. Karena ini sudah jam 16.30 WIB, ya. Di samping itu juga, terus terang ada kegiatan yang harus dilakukan oleh beberapa Hakim. Karena persiapan untuk hari Jumat, justru Jumat itu persiapannya juga hari Kamis disiapkan oleh Hakim juga, ya. Kalau besok hadir 10, kita ada waktu, kita silakan, kita teruskan, ya.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Berarti kami hadirkan sebagian, untuk mendengar (...)

88.

KETUA: HARJONO Boleh, tapi tidak ... kan seluruhnya sudah ada di sini?

89.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Sudah, Yang Mulia.

90.

KETUA: HARJONO Meskipun tidak didengar, mungkin sebagai pendukung Anda juga hadir juga saksi itu.

27

91.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.DXI/2013: IWAN GUNAWAN Baik, Yang Mulia.

92.

KETUA: HARJONO Oke, ya. Jadi kita setujui. Kamis itu kita tetapkan jam 09.00 WIB perbaikan dimasukkan, kemudian jam 16.30 WIB kita dengar tanggapan dari Termohon dan Terkait. Ya, seluruhnya mengambil sendiri, ya. Dengan demikian, persidangan ini ... ya, masih ada, silakan.

93.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini untuk Termohon, ya. Surat kuasanya kalau kami baca, ini bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan di sini. Jadi surat kuasanya tolong diperbaiki, khusus hanya untuk di Mahkamah Konstitusi, oke ya. Jadi harus masuk besok juga, sama-sama dengan perbaikan itu jam 09.00 WIB.

94.

KETUA: HARJONO Tidak usah dijawab, langsung diperbaiki saja!

95.

KUASA HUKUM TERMOHON: SALAHUDIN PAKAYA Ya, ada sedikit, Yang Mulia. Nah karena kebetulan kami dari awalnya dimintakan oleh pihak dari KPU untuk menjadi pengacara, jadi surat kuasa tertanggal sekian, kami hanya menjaga segala kemungkinan, Yang Mulia. Dan terakhir di bawah surat kuasa itu kan ada tertulis, Yang Mulia. Bahwa ada perkara di ... terima kasih, Yang Mulia.

96.

KETUA: HARJONO Ya, baik, ya. Dengan demikian, persidangan saya kira cukup dan dengan demikian ini saya tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB Jakarta, 30 Oktober 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

28