MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 91/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013
ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN
JAKARTA KAMIS, 14 NOVEMBER 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR
PERKARA NOMOR 49/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 91/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL 1. 2. 3.
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013
PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Farhat Abbas dan Narlis Wandi Piliang (Perkara Nomor 49/PUU-XI/2013) Feriyanto Mayulu dan Abdurrahman Bahmid (Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013) Adhan Dambeda dan Inrawanto Hasan (Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013) A.W. Talib dan Ridwan Monoarfa (Perkara Nomor 34/PHPU.D-XI/2013) Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa (Perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013) Jacobus F. Puttileihalat dan Arifin Tapi Oyihoe (Perkara Nomor 92/PHPU.D-XI/2013) Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangaji (Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013)
TERMOHON 1. 2.
KPU Kota Gorontalo (Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013) KPU Provinsi Maluku (Perkara Nomor 91, 92, 94/PHPU.D-XI/2013)
ACARA Pengucapan Putusan dan Ketetapan Kamis, 14 November 2013, Pukul 10.30-14.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Hamdan Zoelva Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Maria Farida Indrati Anwar Usman Muhammad Alim Patrialis Akbar
Saiful Anwar Wiwik Budi Wasito Rizki Amalia Hani Adhani Achmad Edy Subiyanto Dewi Nurul Savitri Rizki Amalia
(Ketua) (Anngota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XI/2013: 1. Windu Wijaya 2. Hazmin A. ST Muda 3. Muhammad Zakir B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.
Tri Rahmanto Tati Johayati Sri Sunaryati Salma
C. Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013: 1. Sulistyowati D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.DXI/2013: 1. Salahudin Pakaya 2. Dorel Almir 3. Supomo Lihawa E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013: 1.
Widodo Iswantoru
F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.D-XI/2013: 1. Baginda Siregar G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013: 1. Misbahuddin Gasma 2. Syarifudin 3. Harson Abas H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013: 1. Helmy J. Sulilatu I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHPU.D-XI/2013: 1. Samuel S. ii
J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013: 1. Sirra Prayuna 2. Tanda Perdamaian Nasution 3. Badrul Munir K. Termohon Perkara Nomor 91, 92, 94/PHPU.D-XI/2013: 1. Jusuf Idrus Tatuhey 2. Musa L. Toekan 3. M. G. Lailosa 4. M. Nasir Rahawarin 5. Neferson Hukunala 6. Arsyad Rahawarin L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 91, 92, 94/PHPU.DXI/2013: 1. Anthoni Hatane M. Kuasa Hukum Pihak Terkait I Perkara Nomor 91, 92, 94/PHPU.DXI/2013: 1. Charles Litaay 2. Yustin Tuni N. Kuasa Hukum Pihak Terkait II Perkara Nomor 91, 92, 94/PHPU.DXI/2013: 1. Taha Latar 2. Fahri Bachmid
iii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB
1.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 49/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 91, 92, 94 & 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 49, hadir?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XI/2013: HAZMIN A. ST MUDA Hadir, Yang Mulia.
3.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pemohon Nomor 91
4.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 91/PHPU.D-XI/2013: HELMI J. SULILATU Hadir, Yang Mulia.
5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pemohon Nomor 92?
6.
KUASA HUKUM SAMUEL S.
PEMOHON
NOMOR
92/PHPU.D
-XI/2013:
Hadir, Yang Mulia. 7.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. 94?
1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR TANDA PERDAMAIAN NASUTION
94/PHPU.D
-XI/2013:
32/PHPU.D
-XI/2013:
Hadir, Yang Mulia. 9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. 32? Pemohon Nomor 32?
10.
KUASA HUKUM SULISTYOWATI
PEMOHON
NOMOR
Hadir, Yang Mulia. 11.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pemohon 33?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON WIDODO ISWANTORO
NOMOR
33/PHPU.D-XI/2013:
NOMOR
34/PHPU.D-XI/2013:
Hadir, Yang Mulia. 13.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 34?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON BAGINDA SIREGAR Hadir, Yang Mulia.
15.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir ya. Dari pemerintah?
16.
PEMERINTAH: TRI RAHMANTO Hadir, Yang Mulia.
17.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. DPR? Tidak hadir ya. Termohon Nomor 91?
2
18.
KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 91, 92, 94/PHPU.D XI/2013: ANTHONI HATANE Hadir, Yang Mulia.
19.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 92?
20.
KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 91, 92, 94/PHPU.D XI/2013: ANTHONI HATANE Hadir, Yang Mulia.
21.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 94?
22.
KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 91, 92, 94/PHPU.D XI/2013: ANTHONI HATANE Hadir, Yang Mulia.
23.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu ya. Termohon Nomor 32, 33, 34?
24.
KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D XI/2013: SALAHUDIN PAKAYA Hadir, Yang Mulia.
25.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pihak Terkait 91, 92, 94?
26.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 91, 92, 94/PHPU.D XI/2013: CHARLES LITAAY Hadir, Yang Mulia.
27.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pihak Terkait 32, 33, 34?
3
28.
KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D XI/2013: MISBAHUDDIN GASMA Hadir, Yang Mulia.
29.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Hadir semua, kecuali DPR. Baik, kita mulai membaca putusan untuk perkara pengujian undang-undang terlebih dahulu. PUTUSAN NOMOR 49/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : M. Farhat Abbas, SH., MH. Pekerjaan : Advokat/Pengacara Alamat : Jalan Kemang Utara VII, Nomor 11, RT 02, RW 04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; sebagai----------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Narliswandi Piliang Alias Iwan Piliang Pekerjaan : Citizen Reporter Alamat : Jalan Malabar Nomor 14, Guntur, Jakarta Selatan; sebagai---------------------------------------------------Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada Windu Wijaya, SH., Vera Tobing, SH., M.Hum., Hazmin A. ST., Muda, SH., Muhammad Zakir, SH., Handy Wira Utama, SH., Rezky, SH., dan Fedhli Faisal, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Farhat Abbas & Rekan, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
4
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 30.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Dalam Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (5) UU KPK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 21 ayat (5) UU KPK mengandung kelemahan dari sebuah konsep keputusan yang berdasarkan kolektif kolegial. Hal tersebut dapat terlihat dalam proses pembongkaran kasus proyek Hambalang. Dari lima pimpinan KPK ada satu pimpinan yang belum sepakat untuk menaikkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan alasan diperlukan satu gelar perkara lagi, sehingga kurang efektif dan dapat menghambat kreatifitas dan inovasi seorang Ketua KPK untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi yang juga merupakan cita-cita para Pemohon. Dengan demikian Pasal 21 ayat (5) UU KPK tidak mengandung kepastian hukum; 2. Keputusan berdasarkan kolektif kolegial yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK tidak berlandaskan asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan, melanggar asas kepatutan dan keadilan bagi warga negara yang bertujuan untuk cepat membebaskan negara Indonesia dari perbuatan tindak pidana korupsi yang sudah membudaya di kalangan politisi dan pejabat birokrasi; 3. Pengambilan keputusan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harus dimaknai disetujui secara bersama-sama oleh seluruh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan bila tidak ada musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak sehingga dapat menjamin kepastian hukum; [3.12]Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa KPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan merupakan lembaga yang tidak 5
secara tegas diperintahkan pembentukkannya oleh UUD 1945. Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu ketentuannya mengamanatkan pembentukan KPK. Di samping berdasarkan landasan yuridis konstitusional tersebut, pembentukan KPK juga diorong oleh faktor filosofis dan sosiologis yaitu adanya semangat pemberantasan korupsi pada sejak awal reformasi yang telah menempatkan kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa, yang upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Pada sisi lain, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan KPK dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut (vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK): 1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga ini juga menambah deretan lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi antara lain Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga audit keuangan pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi
6
dalam rangka mewujudkan good governance demi tercapainya kesejahteraan rakyat; [3.12.2] Bahwa dengan posisinya untuk mengkoordinasi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, posisi KPK menjadi sangat penting dan strategis. Bahkan dalam melakukan supervisi atas pemberantasan korupsi yang dilakukan instansi yang lain, KPK dapat mengambil alih penanganan pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi lain agar lebih efektif. Di samping itu, dalam melaksanakan wewenangnya KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan [vide Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK] dan tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas suatu perkara yang sedang disidik. Kesemua kewenangan tersebut di samping kewenangan lain yang diatur dalam UU KPK menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial [vide Pasal 21 ayat (5) UU KPK] karena hal itu, antara lain, untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK. Selain itu, KPK bukanlah dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang berwenang menangani seluruh kasus korupsi, akan tetapi hanyalah lembaga dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan kewenangan tertentu, antara lain, menangani tindak pidana korupsi yang: a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b) mendapat perhatian yang meresahkan 7
masyarakat; dan/atau c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) [vide Pasal 11 UU KPK]; [3.12.3] Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK [vide Pasal 21 ayat (5) UU KPK] merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka (opened legal policy). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya; [3.13]Menimbang bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (5) UU KPK tidak beralasan menurut hukum; 31.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
8
AMAR PUTUSAN, Mengadili, Menyatakan seluruhnya.
menolak
permohonan
para
Pemohon
untuk
KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Kepada pemerintah dan Pemohon untuk perkara PUU dapat meninggalkan sidang lebih dulu ya, saya persilakan. Dan bisa mengambil putusan di lantai 4. Ya, selanjutnya adalah putusan Nomor 32, 33, dan 34 dan saya akan baca sekaligus karena amarnya sama, jadi ketetapan. KETETAPAN NOMOR 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Membaca :
-
-
Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 471/KPU-Kota.028.436571/2013, tanggal 26 Juli 2013, perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 33/PHPU.DXI/2013 tanggal 30 April 2013 Surat dari Pemohon Nomor 229/YIM/I&I/VII/13 9
-
Menimbang:
a.
perihal Permohonan Penundaan Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 33/PHPU.DXI/2013, tanggal 31 Juli 2013; Surat dari Pihak Terkait, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, amarnya sebagai berikut: Mengadili,
Menyatakan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013. b.
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, amarnya sebagai berikut: Menyatakan, Dalam Eksepsi:
Mengadili,
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 10
c.
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas; 4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas; 5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo; bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 dalam tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/ PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 11
d.
e.
f.
g.
h.
2013; bahwa Mahkamah telah membuka sidang pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk mendengarkan Laporan Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan PTUN Manado; bahwa Ketua PTUN Manado dalam sidang tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa PTUN Manado tidak membuat penetapan tentang tidak dapat diajukannya permohonan kasasi atas putusan PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN, keduanya bertanggal 24 Juni 2013 karena yang tidak dapat dimohonkan kasasi adalah putusan yang didasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku khusus di daerah yang bersangkutan, sedangkan putusan PTUN Manado dan Putusan PT TUN Makassar didasarkan kepada Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara nasional; bahwa terhadap laporan Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 menyampaikan tentang adanya upaya hukum permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2013 dan didaftar dengan Nomor Registrasi 390 K/TUN/2013 dan 391 K/TUN/2013; bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Senin, 11 November 2013 berkesimpulan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir; 2) Bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 merupakan putusan TUN yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Putusan PTUN 12
Mengingat :
1. 2.
3.
4.
Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yang diputus di tingkat banding oleh PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN, keduanya bertanggal 24 Juni 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam proses di Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 390 K/TUN/2013 dan 391 K/TUN/2013; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); MENETAPKAN
1.
Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013;
13
2.
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya Baik, demikian tiga putusan …. Tiga ketetapan telah dibacakan sekaligus. Sekarang Perkara Nomor 94. PUTUSAN NOMOR 94/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Halong Atas, RT 007 RW 022, Halong, Baguala, Kota Ambon 2. Nama : M. Daud Sangadji, SE Pekerjaan : Swasta Alamat : Batu Merah RT.002 RW.006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 4; 14
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) Sirra Prayuna, S.H., 2) Sugeng Teguh Santoso, S.H., 3) Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., 4) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan 5) Badrul Munir, S.H., S.Ag., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum “MANDAT”, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Batu Gajah (Sebelah Kantor POM), Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanundin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) Anthoni Hatane, S.H., M.H., 2) M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan 3) Lattif Lahane, S.H., para Advokat yang memilih domisi hukum pada Law Office Hatane & Associates, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil, Kota Ambon, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Abdullah Vanath, S.Sos Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur dan Calon Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 - 2018 Alamat : Lorong Putri, RT.004/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 2. Nama : Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018 Alamat : Jalan Karang Panjang RT. 003/03 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Charles Litaay, S.H.,M,H., 2) Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan 3) Yustin Tuny, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Charles Litaay & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT.001/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota
15
Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pihak Terkait I; [1.5] 1. Nama : Ir. Said Assagaff Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 2. Nama : DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada 1) M. Taha Latar, S.H., 2) Fahri Bachmid, S.H., M.H., 3) Edyson Sarimanela, S.H., 4) Loureske Mantulameten, S.H., dan 5) Elia Ronny Sianressy, S.H., para Advokat pada TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU ATAS NAMA Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH, MH beralamat di Jalan Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pihak Terkait II; [1.6] Membaca laporan Termohon; Mendengar laporan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum; Mendengar dan membaca keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait I; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait II; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 32.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku 16
untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada tanggal 11 September 2013 sebagaimana Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggal 24 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2013. [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 17/BA/KPU KAB-029.433651/IX/2013 bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU, hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut: Perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
No.
1.
2.
3.
Nama Pasangan Calon Gubernur Kec. dan Wakil Bula Gubernur
Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik 166 Lewerissa, S.H., LLM. Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. 51 Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin 10.370 Jonas Maspaitella, M.Si.
Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & 4. 552 M. Daud Sangadji, S.E.
5.
Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.
909
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Pulau Pulau Bula Gorom Seram Kilmuri Goro Panjan Barat Timur Timur m g
Kec. Kec. Siwala Teor lat
Kec. Tutu k Tolu
K ec . W Kec. er Wakate in a m a
J u m l a h A k h ir
49
61
25
190
0
300
73
5
110
16
3
9 9 8
27
34
7
66
4
115
5
16
17
33
5
3 8 0
1.07 10.025 1
3.13 8
1.29 2
2.47 1
3.12 1
5 . 5 2 7
474
63
752
65
263
147
402
1 9
64
6.102
54
1.19 4
16
148
524
628
1
3.2 77
12.837
1.19 12.386 2
3.29 7
1.72 4
3.26 9
4.20 0
5 .
3.4 50
3.2 34
3.1 15
6.005
231
218
66
88
1.1 86 4.7 33
Jumlah Perolehan 3.84 12.018 Suara Sah Untuk 5
17
5 2 . 8 1 9 3 . 2 2 2 1 0 . 9 1 4 6 8
Seluruh Calon
Pasangan
5 5 5
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 537/BA/IX/2013 tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DC1-KWK.KPU, hasil penggabungan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/kota sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, sebagai berikut: Perolehan suara sah untuk No Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Pasangan Calon . Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur 1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik 160.963 Lewerissa, S.H., LLM. 2. Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin 116.730 Tapi Oyhoe, M.Si. 3. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin 192.587 Jonas Maspaitella, M.Si. 4. Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud 189.071 Sangadji, S.E. 5. Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., 194.580 M.H. Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh 853.931 Pasangan Calon [3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013; [3.5] Menimbang bahwa Termohon melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggal 24 September 2013, beserta lampiran-lampirannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 18
. 3 3 3
1. Termohon mengambilalih tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU Kabupaten SBT; 2. Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT sebagaimana amar Putusan (sela) Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 September 2013; 3. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten SBT untuk melakukan PSU di empat TPS yaitu: 1) TPS 20 Dusun Bati, Kecamatan Tutuk Tolu pada tanggal 15 September 2013; 2) TPS 9 Desa Kamar, Kecamatan Kelmury pada tanggal 17 September 2013; 3) TPS 1 Rumalusi, Kecamatan Teor pada tanggal 17 September 2013; dan 4) TPS 11 Dusun Karloking, Kecamatan Teor; 4. Rekapitulasi Hasil PSU Kabupaten SBT dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 s.d. 20 September 2013, dihadiri oleh para saksi dari lima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten SBT, Panwascam Kecamatan, dan PPK; 5. Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sedangkan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara a quo; [3.6] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan laporan tertulis Nomor 153/Bawaslu-Mal/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan laporan lisan dalam sidang pada tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PSU Kabupaten SBT yang meliputi: 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas; 2) Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; 3) Pengawasan Tahapan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan 4) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang. Terkait seluruh penyelenggaraan PSU, masih terdapat beberapa pelanggaran dalam PSU yang tidak bisa tertangani sepenuhnya secara lengkap; [3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dalam sidang pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keberatan tertulis atas Hasil PSU Kabupaten SBT, tanggal 27 September 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan keberatan tertulis atas hasil PSU Kabupaten SBT, tanggal 17 Oktober 2013 dan menyampaikan keterangan lisan dalam sidang pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap hasil PSU di Kabupaten SBT karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang 19
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait I yaitu: 1. Termohon dan KPU Kabupaten SBT tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dan Keputusan Termohon mengenai koreksi penggunaan DPT pada PSU di Kabupaten SBT; 2. Manipulasi DPT Kabupaten SBT; 3. Jumlah DPT di Kecamatan Werinama lebih banyak daripada jumlah penduduk di Kecamatan Werinama; 4. Keterlibatan birokrasi, PNS Kabupaten SBT untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3; 5. Terjadi mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten SBT; Untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon mengajukan tambahan bukti yang diberi tanda bukti P-52 sampai dengan bukti P-116; Berdasarkan keberatan a quo, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM. Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E. Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.
Perolehan suara sah 984 377 41.261 3.194 10.861
atau memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada: 1) seluruh TPS di Kecamatan Bula; 2) seluruh TPS di Kecamatan Seram Timur; 3) seluruh TPS di Kecamatan Werinama; 4) Kecamatan Siwalalat, TPS 2 Atiahu, TPS Naiwel, TPS Dihil, TPS Nayet; 5) Kecamatan Bula Barat: TPS 1 Jakarta Baru, TPS 2 Jakarta Baru, TPS 5 Dusun Hote, TPS 9 Jembatan Basah, TPS 12 Waiketambaru dan TPS 13 Waiketambaru; 6) Kecamatan Pulau Gorom: TPS 37 Desa Ondur Dusun Dulak dan TPS 39 Desa Ondor, TPS Rumodar Ery Desa Kataloka; 7) Kecamatan Gorom Timur: TPS 2 Kilkufa Kota Sirih dan TPS 3 Kilmuda; 8) Kecamatan Tutuk Tolu: TPS Desa Danama Dusun Keliwida, TPS Desa Kilmoy Dusun Erlan, TPS Desa Sesar Dusun Sesar Gunung, TPS Desa Sesar Dusun Air Kasar, dan TPS Desa Gah Dusun Gah; 9) Kecamatan Kilmury: TPS Desa Nekan 20
Walangtenga, TPS Desa Gunak, TPS Kumelang, TPS Desa Mising; 10) Kecamatan Wakate: TPS Desa Administrasi Guliar Dusun Guliar dan Malora, TPS Desa Administrasi Guliar Dusun Kurwar, TPS Desa Tamher Warat Dusun Sumelang dan Ramah Durun, TPS Desa Tamher Timur Dusun Tamheru, TPS Desa Administrasi Kildor; 11) Kecamatan Teor: TPS Desa Kartutin Kartenga, TPS Desa Kerker, TPS Desa Mamur; dan 12) Kecamatan Pulau Panjang: TPS Desa Lalasa 1; [3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 September 2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT pada tanggal 11 September 2013. Pelaksanaan PSU tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan tertib; 2. Bahwa terdapat perubahan hasil perolehan suara Pasangan Calon di tingkat Kabupaten SBT setelah PSU sebagai berikut: Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM. 2. Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. 3. Abdullah Vanath, S.Sos., MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. 4. Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E. 5. Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon No.
Perolehan suara sah 998 380 52.819 3.222 10.914 68.333
3. Bahwa terdapat perbedaan total hasil perolehan suara sah Pasangan Calon di tingkat Provinsi Maluku antara sebelum PSU dengan setelah PSU sebagai berikut: No. 1.
Nama Pasangan Calon Gubernur dan Sebelum Wakil Gubernur PSU Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik 162.622 Lewerissa, S.H., LLM.
Setelah PSU 160.963
21
2.
Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. 3. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. 4. Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E. 5. Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon
117.746
116.730
205.586
192.587
188,224
189.071
198.465
194.580
872.643
853.931
4. Pihak Terkait I menolak semua tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon; 5. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT secara demokratis dan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013; 33.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan laporan tertulis bertanggal 25 September 2013, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT pada tanggal 11 September 2013. Pelaksanaan PSU tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan tertib; 2. Bahwa terdapat perubahan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon di tingkat Kabupaten SBT setelah PSU sebagai berikut: Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM. 2. Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. 3. Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. 4. Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E. 5. Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon
No.
Perolehan suara sah 998 380 52.819 3.222 10.914 68.333
22
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT secara demokratis dan konstitusional; 4. Bahwa ada keberpihakan Bawaslu Provinsi Maluku kepada Pemohon; [3.11]Menimbang bahwa setelah mencermati laporan mengenai pelaksanaan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT, Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara ulang a quo telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada dan keberatan dari Pemohon yaitu terkait permasalahan DPT di Kabupaten SBT, mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten SBT, dan adanya keterlibatan birokrasi serta PNS Kabupaten SBT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini; Mengenai permasalahan DPT, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan manipulasi DPT di Kabupaten SBT yang pada akhirnya secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II. Berdasarkan laporan Termohon, memang benar pada awalnya Termohon tidak menetapkan DPT yang baru. Hal tersebut merujuk pada Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, “Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih” namun dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Termohon melakukan koreksi DPT menggunakan Aplikasi DPTOOLS terhadap DPT Kabupaten SBT yang masih bermasalah. Kemudian hasil print out koreksi DPT bermasalah tersebut diberikan kepada masingmasing tim pasangan calon, Bawaslu, dan KPPS melalui PPK dan PPS. Selain itu, Termohon juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor 487/KPU-PROV-028/IX/2013, tanggal 3 September 2013 dan surat Nomor 496/KPU-PROV-028/IX/2013, tanggal 7 September 2013 (vide lampiran 8 Laporan Termohon=lampiran II.9 Laporan Bawaslu Provinsi Maluku) yang pada pokoknya mengatur tentang DPT serta penggunaan KTP dan Kartu Keluarga pada PSU. Bahwa laporan KPU mengenai persoalan DPT juga dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam laporannya; Mengenai mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten SBT, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara salah satu pasangan calon pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Kalaupun dalil keberatan Pemohon tersebut 23
benar, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa mobilisasi sebanyak 1.080 pemilih tersebut memang benar telah memilih Pihak Terkait I sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon yang dalam hal ini adalah Pihak Terkait I, karena dalam praktiknya bisa saja pemilih tersebut memilih Pasangan Calon lainnya atau bahkan tidak memilih sama sekali; Mengenai keterlibatan birokrasi serta PNS Kabupaten SBT untuk memenangkan Pihak Terkait I, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait I telah melakukan mobilisasi dan eksploitasi para pejabat/pegawai Kabupaten SBT yang menggunakan SPPD untuk melakukan penggalangan dan intimidasi kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait I. Seandainyapun hal tersebut benar, Pemohon tidak juga dapat membuktikan berapa banyak masyarakat yang telah digalang oleh Pihak Terkait I tersebut. Selain itu, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa masyarakat tersebut memang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait I sehingga mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait I. Lagipula, terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten SBT dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan; Bahwa pelaksanaan PSU Kabupaten SBT tersebut telah diawasi dan disupervisi oleh Termohon, KPU, Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi Maluku sesuai dengan perintah Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang dalam laporan-laporan Termohon, KPU, dan Bawaslu Provinsi Maluku tersebut, tidak ada laporan mengenai pelanggaranpelanggaran maupun penyimpangan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang cukup signifikan, serta Termohon dan KPU telah menyimpulkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah berjalan dengan baik; Jikapun ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan tidak terbukti secara khusus memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II pada pemungutan suara ulang. Tanpa mengecilkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, pelanggaranpelanggaran dimaksud tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi;
24
[3.12]Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan mempengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 maka keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan Putusan (sela) Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 34.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: 1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan 25
Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; 3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM , memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara; 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara; 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara; 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara; 3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara; 4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM , memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara; 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara; 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara; 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara; 4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
26
6. Menolak permohonan keberatan Pemohon; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/Kuasanya. Selanjutnya pelaksanaan putusan untuk Perkara Nomor 91. PUTUSAN NOMOR 91/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Ir. Abdullah Tuasikal, MSi. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Jeruk Gang Buntu, Kelurahan Ampera Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 2. Nama : Hendrik Lewerissa, S.H., LLM. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 1;
27
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Noya Lenda Melani, S.H., M.H., Philio Phistos Noijo, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H., dan Jakobis Siahaya, S.H., Advokat-advokat pada Tim Kuasa Hukum Beta Tulus, yang beralamat di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan Lattif Lahane, S.H., Advokat pada kantor Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : Abdullah Vanath, S.Sos. Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur Alamat : Lorong Putri, RT 004/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 2. Nama : Dr. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada Charles Litaay, S.H., M. H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H., Advokat pada kantor Advokat Charles Litaay & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT 001/01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pihak Terkait I; [1.5] 1. Nama : Ir. Said Assagaff Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. 28
Pekerjaan Alamat
: Komisaris Utama Bank Maluku : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H., Advokat pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Atas Nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pihak Terkait II; [1.6] Membaca laporan Termohon; Mendengar laporan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum; Mendengar dan membaca keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait I; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait II; 35.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P – 3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.2] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat 29
Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku junto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) Pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum serta Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; 2) Adanya pencetakan surat suara melebihi 2,5 persen yang dilakukan oleh Termohon; 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan Pasangan Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran dan kecurangan serta adanya intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; 4) Adanya penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara; 5) Adanya pelanggaran bersifat sara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; serta 6) Telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Maluku dalam Pemilukada Provinsi Maluku. [3.3] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya, keterangan ahli/saksi-saksi para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertindak tidak independen serta secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, kendati Termohon mengetahui Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 30
Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-21 serta saksi bernama Zefnat Christian Sahetapy, Gerardus J. Alputila, Eddy B. Talahatu, Ahmad Basalama, Stanley Wattimena, Yusri Manan Yusuf, Samuel Ratumurun, dan Ibrahim Ruhunussa; Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diloloskan oleh Termohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku periode 2013 – 2018 serta diusulkan oleh partai-partai yang telah mendapatkan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih. Dengan demikian partai politik atau gabungan partai-partai tersebut berhak untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Periode 2013 – 2018. Bahwa usulan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 telah diverifikasi oleh Termohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, T-17, T-18, T-19, T-20, T-26, dan T-30 sampai dengan T-47; Setelah mencermati keterangan saksi Pemohon dan buktibukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon telah melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti T-30 sampai dengan bukti T-39). Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, sudah adanya pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang meliputi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Penegak 31
Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan, dan partai-partai tersebut memperoleh suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih (vide bukti T-30). Dengan demikian partai politik atau gabungan (…) 36.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang diskorsing sebentar, sidang diskorsing sementara waktu. KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 12.05 WIB SKOR DIBUKA PUKUL 13.41 WIB Skorsing sidang saya cabut kembali. KETUK PALU 1X Saudara-Saudara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Kejadian tadi adalah suatu pembelajaran yang sangat besar, terutama untuk para pihak karena itu adalah massa dari para pihak, para pengacara juga termasuk. Karena itu saya minta Saudara-Saudara memberikan pembelajaran yang baik kepada kliennya dan kepada tim suksesnya dan semuanya. Ini adalah ruang sidang pengadilan yang harus dihormati karena lambang kekuasaan negara yang harus dihormati ya. Jadi saya ingatkan kepada Saudara-Saudara. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan putusan dalam Perkara Nomor 91. Silakan, Pak Anwar.
32
37.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [3.3.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan, yaitu lebih dari 2,5 persen. Seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (=29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000 lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-22; Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan, antara lain, menunjukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya, penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya, sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat, pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam formulir C1-KWK pada kolom Pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada formulir C3. Termohon mencetak surat suara berdasarkan pada demografi penduduk di Provinsi Maluku berdasarkan data penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. Hal tersebut dilakukan setelah Termohon berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-6, T-13, T-21, T-80, dan bukti T-81; Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon dalam mencetak surat suara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula hal tersebut dilakukan oleh Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi 33
ketentuan. Termohon telah melakukan pencetakan surat suara sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide bukti T-13). Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.3.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran dan kecurangan yang merugikan Pemohon serta bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT. Hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara yakni formulir C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya. Pemohon juga mendalilkan adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23 dan P-24; Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon dan Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Menurut Termohon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan, antara lain, pemilih yang menggunakan hak pilih dicatat dalam formulir C1-KWK pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada formulir C3, yaitu pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada di tempat pemungutan suara. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku, Pihak Terkait I membantah bahwa dalil Pemohon tidak benar. Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU SBT untuk melakukan kecurangan maupun melakukan intimidasi kepada PNS di Kabupaten SBT; 34
Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-10, T-14, T-15, dan T-21, serta Pihak Terkait I mengajukan saksi bernama Nurbandy Lattarissa dan Nurdin Mony; Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, oleh karena dalil a quo mengenai permasalahan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terkait adanya manipulasi perolehan suara dan penggunaan surat suara sisa, sama dengan permasalahan dalam Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 maka pertimbangan Mahkamah dalam perkara tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo; Terkait dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten SBT untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten SBT untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan pemilih secara pribadi kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah kemauan pribadi dari pemilih dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.3.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dilaksanakan secara serentak dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada tanggal 11 Juni 2013. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penundaan 35
pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara melalui sebuah Rapat Pleno. Penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga Negara untuk menyalurkan hak asasinya, kekacauan informasi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara, dan pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundangundangan; 38.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, dan bukti P-31 serta saksi bernama Bartholumeus Diaz; Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon terkait dengan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Maluku Tenggara mendapat informasi telah terjadi pemilihan (pencoblosan) surat suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara di daerah Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut kotak-kotak suara di kumpulkan di ibu kota kabupaten. Kemudian kotak-kotak suara yang telah dikumpulkan tersebut dibuka. Pada saat pembukaan kotak-kotak suara dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara dan wakil-wakil dari kandidat Bupati dan Wakil Bupati calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 yang penyelenggaraannya bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2, T-3, T-6, T-10, dan bukti T-15 serta saksi bernama Lufti Tamher dan Robertus Tadubun;
36
Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan tentang adanya penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Termohon. Fakta yang terungkap di persidangan adalah Termohon hanya melakukan pengecekan terhadap informasi adanya pemilihan (pencoblosan) surat suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada saat kotak suara tersebut dibuka ternyata tidak ada kertas suara yang dicoblos sehingga langsung dikembalikan ke TPS-TPS yang bersangkutan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula, dari kotak suara yang telah dikembalikan, ada sebagian peralatan pemungutan suara berada dalam satu kotak yang kemudian dipisahkan antara kotak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan kotak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengara Tahun 2013 sehingga membutuhkan waktu. Informasi mengenai terbukanya kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara tersebut juga dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.3.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Yance Wenno, SH., telah dengan sengaja menyebarkan Short Message Service (SMS) yang sifatnya menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih Pasangan Calon tersebut. Menurut Pemohon, akibat dari penyebaran SMS dimaksud sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Maluku selama proses Pemilukada Provinsi Maluku. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu, dan Desa Liang, dengan tujuan agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membayar enam KPPS di wilayah Kecamatan Salahutu dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS,
37
yaitu sisa suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, dan P-37, serta saksi bernama Zefnat Christian Sahetapy dan Samuel Ratumurun; Terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya penyebaran SMS, Pihak Terkait II menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon terkait adanya penyebaran SMS yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait II untuk pemenangan Pihak Terkait II dalam Pemilukada Provinsi Maluku adalah tidak benar dan tidak berdasar; Terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya politik uang, Pihak Terkait I menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait I dalam pemenangan Pemilukada Provinsi Maluku bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak dapat merinci siapa orang yang menjadi Tim Sukses atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang membagi-bagikan uang kepada Pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu dan Desa Liang. Kalau pun benar, quod non, Pemohon tidak merincikan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait I maupun perolehan dan pergeseran suara sah milik Pemohon, sehingga dalil ini patut ditolak atau di kesampingkan. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, karena tidak ada Tim Sukses atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pihak Terkait I melakukan pembayaran terhadap enam KPPS di Wilayah Kecamatan Salahutu untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS bagi Pihak Terkait I. Pemohon tidak menguraikan nama-nama Petugas KPPS yang dibayar, sisa surat suara di TPS mana dan berapa jumlahnya yang dicoblos untuk Pihak Terkait I dan berapa pergeseran jumlah suara akibat pelanggaran yang didalilkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan saksi bernama Abd. Halik Rumeon dan Nurbandy Lattarissa; Setelah mencermati keterangan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut 38
Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyebaran SMS mempengaruhi perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu, kliping koran dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang adanya politik uang dalam Pemilukada Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyebaran SMS mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan atas perolehan suara pasangan calon. Selain itu, jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima SMS dan uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana berupa politik uang dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.4] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 39.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 39
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Selanjutnya terakhir Perkara Nomor 92. PUTUSAN NOMOR 92/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos. 40
Pekerjaan Alamat
: Bupati KabupatenSeram Bagian Barat : Jalan Kabupatenaressy Nomor 5, Kecamatan Piru, KabupatenSeram Bagian Barat, Provinsi Maluku 2. Nama : Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si. Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon Alamat : BTN Bukit Manusela Blok E RT. 004/RW. 08 Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 2; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada Phileo Phistos Noija, S.H., M.H., Noya Lenda Meilani, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H., dan Jakobis Siahaya, S.H. selaku advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., Risha Shindyani Halim, S.H., Abdul Hakim, S.H., LLM., Samuel Sapasuru, S.H., Silvester N. Manis, S.H., dan P.A. Sobalokan, S.H. selaku advokat pada Law Office Petrus Selestinus, S.H. & Associates yang beralamat di Lingga Darma Building lantai II, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan Lattif Lahane, S.H., selaku advokat pada Law Office Hatane & Associates, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : Abdullah Vanath, S.Sos. Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur Alamat : Lorong Putri RT. 004/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 41
2. Nama Pekerjaan Alamat
: Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. : Dosen FISIP UKIM Ambon : Jalan Karang Panjang RT. 003/03 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada Charles Litaay, S.H., M.H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H., selaku advokat pada Kantor Advokat Charles Litaay & Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT. 001/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pihak Terkait I; [1.5] 1. Nama : Ir. Said Assagaff Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H.,M.H. Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang,Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 5; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H., selaku advokat yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 229 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pihak Terkait II; [1.6] Mendengar dan membaca laporan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait I; Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait II; Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum; 42
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II; 40.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 92/PHPU.DXI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 secara serentak, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur. [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 17/BA/KPU KAB-029.433651/IX/2013 bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU, hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut: Perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
No.
Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1.
Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM.
166
49
61
25
190
0
300
73
5
110
16
3
998
2.
Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.
51
27
34
7
66
4
115
5
16
17
33
5
380
3.
Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.
5.527
52.819
4.
Herman Adrian
19
3.22
Kec. Bula
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Bula Gorom Pulau Pulau Seram Siwala Kilmuri Teor Barat Timur Gorom Panjang Timur lat
10.370 3.450
552
231
3.234 3.115 6.005
218
66
474
Kec. Kec. Kec. Jumlah Tutuk Wakate Werinama Akhir Tolu
1.071 10.025 3.138 1.292 2.471 3.121
63
752
65
263
147
402
43
Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E.
5.
Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.
Total Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon
2
909
88
12.018 3.845
1.186
64
6.102
54
1.194
16
148
524
628
4.733 3.277 12.837 1.192 12.386 3.297 1.724 3.269 4.200
1
10.914
5.555
68.333
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 537/BA/IX/2013 tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DC1KWK.KPU, hasil penggabungan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/kota sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, sebagai berikut:
No.
Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1.
Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM.
160.963
2.
Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.
116.730
3.
Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.
192.587
4.
Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E.
189.071
5.
Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.
194.580
Total Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
853.931
[3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah 44
menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan Mahkamah tanggal 17 Oktober 2013; [3.5] Menimbang bahwa Termohon melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggal 24 September 2013, beserta lampiran-lampirannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1. Termohon mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU Kabupaten SBT; 2. Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT sebagaimana amar Putusan (sela) Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 September 2013; 3. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten SBT untuk melakukan PSU di empat TPS yaitu: 1) TPS 20 Dusun Bati, Kecamatan Tutuk Tolu pada tanggal 15 September 2013; 2) TPS 9 Desa Kamar, Kecamatan Kelmury pada tanggal 17 September 2013; 3) TPS 1 Rumalusi, Kecamatan Teor pada tanggal 17 September 2013; dan 4) TPS 11 Dusun Karloking, Kecamatan Teor; 4. Rekapitulasi Hasil PSU Kabupaten SBT dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 s.d. 20 September 2013, dihadiri oleh para saksi dari lima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten SBT, Panwascam Kecamatan, dan PPK; 5. Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara tersebut; [3.6] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan laporan tertulis Nomor 153/Bawaslu-Mal/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan laporan lisan di muka persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PSU Kabupaten SBT yang meliputi: 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas; 2) Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; 3) Pengawasan Tahapan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan 4) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang. Terkait seluruh penyelenggaraan PSU, masih terdapat beberapa pelanggaran dalam PSU yang tidak dapat tertangani sepenuhnya secara lengkap;
45
[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon; [3.8] Menimbang bahwa, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait I telah melakukan tindakan politik uang dengan cara sebagai berikut: 1. membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu, dan Desa Liang; 2. tim sukses Pihak Terkait I membayar enam KPPS di wilayah Kecamatan Salahutu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS (sisa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) untuk memenangkan Pihak Terkait I; 3. pada saat masa tenang, tim sukses Pihak Terkait I memberikan bantuan kepada masyarakat negeri TengahTengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air; 4. memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada masyarakat di Desa Siri Sori Islam untuk pembangunan mesjid; Pemohon tidak mengajukan ahli dan saksi, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan dalil Pemohon a quo; Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon. Lagipula, Pemohon tidak dapat menjelaskan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait I dan Pemohon. Bahkan, dugaan pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan saksi Nurbandy Lattarissa, tanpa mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil Pemohon a quo; Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, baik bukti tertulis maupun saksi yang menguatkan dalil a quo. Lagipula, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik uang dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku dalam Perkara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, 46
halaman 30). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 41.
dalil
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI [3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berlangsung bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013. Namun demikian, pada tanggal 10 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Menurut Pemohon, hal ini mempengaruhi peran serta masyarakat dalam memberikan hak pilihnya dan mengakibatkan hampir sebagian besar KPPS tidak mau untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan ada KPPS yang melakukan proses pemungutan suara di luar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Pemohon tidak mengajukan ahli dan saksi, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan dalil Pemohon a quo; Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa pemilihan dan penghitungan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan tidak ada yang dilakukan di malam hari; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-97 dan bukti T-98, serta saksisaksi Robertus Tadubun, Jakob Rahakbauw, dan Lufti Tamher; Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku secara keseluruhan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 yang dimulai pukul 07.00 WIT, 14.00 WIT, 15.00 WIT, namun untuk beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di 5 (lima) kecamatan, 14 (empat belas) desa, dan 62 (enam puluh dua) TPS (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku dalam Perkara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, halaman 29). Namun demikian, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada tersebut, selain di Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk pemungutan suara ulang. Oleh karena itu,
47
menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.11] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku karena Pihak Terkait I menggunakan rekomendasi Partai Demokrat yang juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon. Termohon sengaja meloloskan Pihak Terkait I setelah menerima pendaftaran pertamanya pada pukul 17.00 WIT dengan menggunakan surat rekomendasi dari 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Setelah itu, Termohon kembali menerima pendaftaran kedua Pihak Terkait I pada hari yang sama pukul 23.00 WIT dengan pengusulan 14 (empat belas) partai politik non-seat yakni: 1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 2) Partai Demokrasi Pembaruan; 3) Partai Pemuda Indonesia; 4) Partai Buruh; 5) Partai Republik Nusantara; 6) Partai Indonesia Sejahtera; 7) Partai Patriot; 8) Partai Karya Perjuangan; 9) Partai Matahari Bangsa; 10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 12) Partai Kedaulatan; 13) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); dan 14) Partai Persatuan Nasional (PPN). Menurut Pemohon, pendaftaran kedua Pihak Terkait I bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus Pusat masing-masing partai politik dan 7 partai politik di antaranya telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat pusat, yaitu: 1) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 3) Partai Patriot; 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Republik Nusantara (PRN); 6) Partai Buruh; dan 7) Partai Demokrasi Kebangsaan. Bahkan terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang dipalsukan; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Hasan Marasabessy, S.E. dan Mahmud Rumasukun, tanpa mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil a quo; Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, PPRN, PPI, Partai Republik Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang memperoleh suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang mencapai 15% suara. Menurut Termohon, ketika mendaftar bakal calon gubernur dan wakil 48
gubernur tidak diharuskan membawa rekomendasi dari partai pengusul, namun yang diharuskan adalah ketua dan sekretaris partai pengusul pada tingkatannya menandatangani Formulir Model B-KWK-KPU, Model B1-KWK- KPU, dan Model B2-KWKKPU. Perbaikan dukungan partai politik terhadap Pihak Terkait I untuk kedua kalinya oleh 15 partai politik tidak mendukung bakal pasangan calon lain, termasuk Pemohon; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-31, T-33, T-34, T-35, T-37, dan bukti T-39, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil a quo; Pihak Terkait I juga membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon. Seandainya pun Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat, quod non, semestinya Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada. Pihak Terkait I juga berpendapat, seandainya pun terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang dipalsukan, quod non, namun tidak ada tindak lanjut oleh Bawaslu dan hal tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti PT.I-1, serta saksi-saksi Michael Palyama dan Asrul bin Usman; Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013. Sebaliknya, Pihak Terkait I memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan diusulkan oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Buruh, Partai Republik Nusantara, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Patriot, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Persatuan Nasional berdasarkan bukti T-31, T-33, T-34, T35, T-37, T-39, dan bukti PT.I-1, serta saksi-saksi Pihak Terkait I yakni Michael Palyama dan Asrul bin Usman. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, Termohon digugat oleh bakal Pasangan Calon Gubernur William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. ke Pengadilan Tata Usaha 49
Negara Ambon karena tidak diikutsertakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilukada Tahun 2013; Untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P19, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil a quo; Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo pada hakikatnya sama dengan Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013. Dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tersebut, Mahkamah memutus bahwa bakal Pasangan Calon Gubernur William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak dapat diterima karena tidak mempunyai legal standing. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja sama dengan Pihak Terkait I dengan cara memanipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara, tidak memberikan berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon dan saksi pasangan calon, dan mengintimidasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pihak Terkait I. Bahkan Pihak Terkait I memerintahkan Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menekan seluruh pegawai agar memenangkan Pihak Terkait; Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk membuktikan dalil permohonan a quo; Terhadap dalil permohonan a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Lagipula, Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-59 dan bukti T-71, serta saksisaksi Sayauti Hatala, Ruslan Rumasukun, Soleman Musaad, Ahmad Rumasilan, Wahyudin Kelian, Hasan Walakula, dan Abdullah M. Louw; Pihak Terkait I juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan kecurangan dan intimidasi sebagaimana yang dituduhkan Pemohon; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT.I-1 s.d. bukti PT.I-12, serta saksi-saksi Abd. Halik Rumeon, Sitti Aminah Rolobessy, 50
Nurbandy Lattarissa, Nurdin Mony, Abdullah Raden Daci, dan Kisman Kilian; Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Mahkamah telah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur dan hasilnya telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 14 November 2013. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 42.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51
4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya. Demikian seluruh putusan hari ini sudah dibacakan dan kepada para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil putusan ini setelah sidang ini ditutup. Demikian sidang hari saya nyatakan selesai. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB Jakarta, 15 November 2013 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
52
