PHP

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017 PERKARA NOMOR 55/PHP.BUP-XV/2017

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 8 MEI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017 PERKARA NOMOR 55/PHP.BUP-XV/2017 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Intan Jaya Tahun 2017 PEMOHON 1. Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw (Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017) 2. Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni (Perkara Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017) TERMOHON KPU Kabupaten Intan Jaya ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 8 Mei 2017, Pukul 11.00 – 11.41 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Suhartoyo Wahiduddin Adams Saldi Isra

A. A. Dian Onita Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017: 1. Natalis Tabuni 2. Yann Robert Kobogoyauw B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Thamrin A. Achmad Asdar Thosibo Hendra Firmansyah Nasrullah Azham Idham Abdul Azis Saleh

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017: 1. Bartolomius Mirip 2. Deny Miagoni D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017: 1. Ahmad Irawan 2. Munafrizal Manan 3. Slamet Santoso E. Termohon: 1. Adam Arisoi 2. Linus Tabuni

(KPU Provinsi Papua) (KPU Kabupaten Intan Jaya-nonaktif)

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 54 dan 55/PHP.BUPXV/2017: 1. Ali Nurdin 2. Budi Rahman 3. Viky Sabana 4. Indra Septian 5. Matheus Mamun Sare 6. Maulana Mediana 7. Bagas Irawan Putra 8. Windi Astriana 9. Achmad Ichsan

ii

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54 dan 55/PHP.BUPXV/2017: 1. Badrul Munir 2. Relika Tambunan 3. Mega M.F. Nikijuluw 4. Catur Prasetiyo 5. Andi Syamsul Bahri 6. Aries Surya 7. I Made Suka Artha 8. I Wayan Sudirta

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Baik ya, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 55/PHP- ... diulang, .BUP-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Supaya diperkenalkan dari pihak Pemohon Nomor 54 dulu, silakan siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 54, saya sendiri Thamrin Assalam Achmad. Kedua dari saya, Prinsipalnya, Calon Bupati Intan Jaya, Bapak Natalis Tabuni, S.S., M.Si. Kemudian di sebelahnya Pak Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Bapak Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div. Kemudian selanjutnya di sebelahnya Pak Calon wakil Bupati, rekan kami, Ied ... Azham Idham, S.H. Sebelahnya lagi terakhir, Hendra Firmansah, S.H. M.Hum. Kemudian ada rekan kami yang di belakang ... belakang kami, Azis ... Abdul Azis Saleh. Selanjutnya rekan kami, Asdar Thosibo, S.H. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

3.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Jadi, Nahar A. Nasada enggak hadir?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ndak hadir, Majelis.

5.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Dari Pemohon Nomor 55, silakan.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: MUNAFRIZAL MANAN Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon Nomor 55, dari Pasangan Calon Nomor 1, hadir Prinsipal, Bapak Bartolomius Mirip dan Bapak Deny Maigoni. Dan juga hadir saya sebagai Kuasa Hukum Munafrizal Manan dan rekan saya Ahmad Irawan. Terima kasih.

7.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Dari Termohon, silakan.

8.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 55/PHP.BUP-XV/2017: ALI NURDIN

NOMOR

54

DAN

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Termohon hadir Prinsipal, Ketua KPU Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Intan Jaya, Pak Adam Arisoi bersama Pak Linus Tabuni Ketua KPU Intan Jaya non-aktif. Dan kami selaku Kuasanya, saya Ali Nurdin. Kemudian ada Pak Matheus Mamun Sare, kemudian Budi Rahman, S.H., Indra Septian, S.H., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawan Putra, S.H., Maulana Mediana, S.H., Achmad Ichsan, dan Windi Astriana. Demikian, Majelis. 9.

KETUA: SUHARTOYO Sudah menyerahkan surat kuasa ke (...)

10.


NOMOR

54

DAN

Sudah ke bawah, Majelis, tadi pagi. 11.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Kalau Pemohon, kan sudah terlampir dalam berkas. Dari Termohon dua-duanya, Pak, atau hanya satu? Nomor 55, Nomor 54?

12.


NOMOR

54

DAN

Ya, untuk Nomor 54 dan Nomor 55.

2

13.

KETUA: SUHARTOYO Sekaligus, ya?

14.


NOMOR

54

DAN

Betul, Majelis. 15.

KETUA: SUHARTOYO Dari Pihak Terkait Nomor 54, silakan.

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Baik, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 54 dan Nomor 55, dua perkara.

17.

KETUA: SUHARTOYO Sekaligus ... satu kuasa ini maksudnya?

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Dua kuasa, tapi timnya sama.

19.

KETUA: SUHARTOYO Silakan, siapa yang hadir?

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Baik. Yang hadir, saya Badrul Munir. Sebelah kanan saya, Ibu Relika Tambunan, kemudian Ibu Mega Nikijuluw, kemudian Bapak Catur Prasetiyo. Sebelah kiri saya Bapak I Wayan Sudirta, Bapak Aries Surya, kemudian Bapak I Made Suka Artha, dan Bapak Andi Syamsul Bahri. Terima kasih, Yang Mulia.

21.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Surat kuasa sudah diserahkan ke Panitera?

3

22.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Sudah, Yang Mulia.

23.

KETUA: SUHARTOYO Oh, ya. Pak Sirra, sama Sandi, sama Edison, ya belum tanda tangan. Mau melepaskan haknya ataukah mau dilengkapi nanti ini?

24.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Akan dilengkapi setelah persidangan, Yang Mulia.

25.

KETUA: SUHARTOYO Diganti, ya? Ditambahkan. Baik, ditanya kepada Pihak Termohon dan Pihak Terkait, apakah sudah menerima salinan gugatan atau permohonan?

26.


NOMOR

54

DAN

Sudah, Majelis. 27.

KETUA: SUHARTOYO Sudah?

28.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Sudah, Yang Mulia.

29.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Kalau demikian, ada yang mau disampaikan selain ini? Dari Pihak Pemohon cukup? Nomor 55, Nomor 54?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Nomor 54, kami mohon ada yang ingin kami sampaikan, Majelis.

4

31.

KETUA: SUHARTOYO Apa?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Dalam permohonan kami, ada beberapa hal yang kami ubah.

33.

KETUA: SUHARTOYO Oh, nanti itu.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Oh, ya.

35.

KETUA: SUHARTOYO Nanti ada giliran Anda untuk menjelaskan (...)

36.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Terima kasih.

37.

KETUA: SUHARTOYO Permohonan, Saudara.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Terima kasih.

39.

KETUA: SUHARTOYO Yang lain tidak ada, ya?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Yang lain tidak ada. Terima kasih.

5

41.

KETUA: SUHARTOYO Dari Nomor 55, tidak, ya? Jadi, tidak ada Permohonan Nomor 54 ... Pemohon Nomor 54 dan Nomor 55 yang ingin jadi Pihak Terkait enggak ada, ya? Karena Kepaniteraan mendapatkan informasi itu. Mau ... akan kami jelaskan.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Baik, baik, terima kasih, Majelis. Kami lupa. Ingin kami sampaikan, kami ada memasukkan permohonan untuk dijadikan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 55.

43.

KETUA: SUHARTOYO 55?

44.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD 55.

45.

KETUA: SUHARTOYO Anda 54, ingin menjadi Pihak Terkait di (…)

46.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ya. Terima kasih.

47.

KETUA: SUHARTOYO Jadi, itu yang kami tadi kami diskusikan dengan Pihak Panel di … karena ada permohonan itu. Jadi terhadap permohonan itu, Mahkamah menyikapi bahwa hanya pihak yang mendapatkan suara terbanyaklah berdasarkan penetapan Termohon/KPU yang bisa menjadi Pihak Terkait. Anda bisa dibaca PMK/1/2016 Pasal 3 ayat (3), ya. Meskipun demikian, sebenarnya Anda juga tidak harus ... karena kan kepentingan-kepentingan juga nanti akan diakomodir oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait kalau memang ada kesamaan-kesamaan argumentasi, kan.

6

Tapi untuk permohonan, itu bisa dipahami ya, Pak, ya. Nanti Bapak baca bagaimana sikap Mahkamah yang didasarkan pada PMK yang ada di Mahkamah tadi, 1/2016. Baik. Kalau demikian, silakan dari Pihak Pemohon 54, siapakah yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan? 48.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Mohon izin, Yang Mulia, Pihak Terkait. Ada yang ingin kami sampaikan sebelumnya, mohon perkenannya. Yang pertama, kami mohon informasi klarifikasi, juga sekaligus pernyataan keberataan kepada Termohon. Kami melihat duduk di kursi Termohon Ketua KPU Linus Tabuni yang sudah diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Papua. Nomor Suratnya 35/Kpts/KPUProv.030/2017. Kami mohon informasi (…)

49.

KETUA: SUHARTOYO Klarifikasi, Pak. Cukup, Pak. Kuasanya?

50.


NOMOR

54

DAN

Ya. Memang Pak Linus Tabuni sudah dinonaktifkan oleh KPU Provinsi Papua. Dalam kaitan itu, kami melihat perkara ini kan tidak lepas dari Perkara Nomor 50 untuk yang sebelumnya. Baru kemudian menyusul 54 dan 55. Tadinya… apa … kami melihat, apakah dalam forum ini (…) 51.

KETUA: SUHARTOYO Oh, kalau begitu, begini. Kita lihat sejauh mana nanti urgensinya.

52.


NOMOR

54

DAN

Betul. 53.

KETUA: SUHARTOYO Tapi, untuk sementara boleh duduk di sini, tapi jangan bicara, ya!

7

54.


NOMOR

54

DAN

NOMOR

54

DAN

Ya. Setuju, Majelis. 55.

KETUA: SUHARTOYO Sampai Mahkamah nanti menentukan sikap.

56.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 55/PHP.BUP-XV/2017: ALI NURDIN Betul.

57.

KETUA: SUHARTOYO Ya, oke. Silakan, 54, Kuasanya siapa yang akan membacakan atau menyampaikan … bukan membacakan, Pak, menyampaikan pokokpokok permohonan. Kami dan para pihak tadi sudah ditanya juga sudah menerima permohonan itu, sehingga tidak harus dibaca semua karena pada intinya, kami sudah tahu apa yang menjadi pokok-pokok permohonan dari Pihak Pemohon. Silakan.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Kami akan membacakan pokok-pokoknya. Perihalnya itu adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 20 April 2017. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Mengenai identitas, Yang Mulia, kami sudah muat (…)

59.

KETUA: SUHARTOYO Ya, langsung saja kepada pokok-pokoknya!

8

60.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Kemudian, kami juga sudah memuat pada: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami uraikan. II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing kami. III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, sudah kami uraikan. IV. Pokok Permohonan yang kami akan stressing di sini. Bahwa sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017. Menyatakan amar putusan, mengadili, menyatakan belum ada Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif, sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, paling lama 14 hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya. Garis datar berikut, memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sesuai dengan kewenangannya. Garis datar berikut, memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya. Setelah kami uraikan di dalam posita permohonan kami, sudah dilaksanakan rekap lanjutan, namun kemudian keluarlah rekomendasi dari Bawaslu yang menihilkan hasil perolehan suara, yang menihilkan hasil perolehan suara, sehingga ... sehingga, keluarlah putusan, atau surat keputusan Komisi Pemilihan Umum 9

Nomor 16, yang membatalkan ... yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 14, dimana di situ disebutkan bahwa Pemohon sebagai pemenang dalam pilkada di Kabupaten Intan Jaya. Kemudian dalam Petitum. Dalam Petitum kami, akan kami bacakan. Petitumnya adalah kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April 2017, dan Berita Acara Nomor 15 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasar hukum. Ketiga. Membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura, tanggal 20 April 2017, dan Berita Acara Nomor 15 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Nomor Urut 1, perolehannya 3.694. Nomor Urut 2, perolehan suaranya 31.933 ... 31.937, mohon maaf. Nomor Urut 3, perolehan suaranya 41.723. Nomor Urut 4 ... Nomor Urut 4=1.924. Setidak-tidaknya, menyatakan Keputusan KPU Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Dan Berita Acara Nomor 13BA/KPU-IJ/IV/2017, dinyatakan tetap berlaku. Lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

10

61.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih, kepada Kuasa Pemohon Nomor 54. Jadi, singkat dan jelas, ya, meskipun nanti semua akan ditanggapi oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait berdasarkan argumentasi yang ada di permohonannya. Baik, silakan dilanjutkan ke Pemohon Nomor 55. Siapa yang menyampaikan?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Saya Ahmad Irawan, untuk dan atas nama Prinsipal kami, Bapak Bartolomius Mirip dan Bapak Deny Miagoni. Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Pihak Pemohon Nomor 54 yang kami hormati. Terkait permohonan yang kami ajukan ke Mahkamah, tentu Mahkamah telah membacanya, para pihak yang terlibat dalam permohonan yang kami ajukan juga telah membacanya, sehingga ada bagian-bagian yang kami anggap telah dibacakan dan kami akan membacakan beberapa hal yang kami anggap penting untuk kami sampaikan secara langsung di hadapan Mahkamah. Yang pertama. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon. Akan tetapi, perlu kami tambahkan bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017. Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon bahwa Prinsipal kami adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon yang merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50, Pemohonnya adalah Pemohon sendiri, Pemohon 55. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon sekali lagi mengerti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memeriksa permohonan jika melebihi selisih suara dari 0,5% sampai dengan 2% sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah suara sah. Akan tetapi, disebabkan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak berasal dari proses perhitungan dan rekapitulasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, data faktual yang … data faktual perolehan suara yang diperoleh masingmasing pasangan calon dalam kegiatan pemungutan suara dan penetapan hasilnya berdasarkan pada keputusan dan/atau perolehan suara yang dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, 11

dan kerusuhan antarpendukung pasangan calon, maka Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak mempertimbangkan selisih suara yang ada dan menjadikannya dasar untuk menetapkan ambang batas karena sesungguhnya objek permohonan yang sedang dimohonkan cacat hukum. Sekali lagi, Yang Mulia. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan adalah cacat hukum. Namun terkait dengan hal tersebut, sama dengan Putusan Nomor 50, Pihak Termohon menjelaskan dokumen-dokumen dalam kondisi aman dan tersegel. Dokumen penghitungan dan rekapitulasi itu ada dan valid. Kami meminta, Yang Mulia. Bahwa jika pun Mahkamah … jika pun Termohon mengatakan dokumen itu ada dan valid, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan menghadirkan berbagai dokumen pungut, hitung, dan rekap tersebut agar Mahkamah Konstitusi tidak dibohongi lagi untuk kedua kalinya dan dapat terkonfirmasi validitasnya. Hal tersebut akan kami jelaskan pada bagian pokok permohonan. Bahwa serangkaian fakta adanya proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang tidak sesuai prosedur dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa yang terungkap dalam rangkaian persidangan. Jadi, telah menjadi fakta persidangan dan dimuat dalam Putusan Nomor 50, serta rekapitulasi lanjutan yang penuh dengan akalakalan masih menyisakan permasalahan karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan oleh Pemohon selaku pencari keadilan. Bahwa terdapat sisa permasalahan yang belum diselesaikan oleh Termohon untuk dipertanggung jawab di persidangan Mahkamah, yakni di antaranya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 11 dan seterusnya, tanggal 20 April 2017 yang menyampaikan pada pokoknya. Yang pertama. Belum dilaksanakan pencermatan dan penelitian terhadap form C1-KWK yang digunakan pada Pleno rekapitulasi lanjutan karena Form C1-KWK yang digunakan tersebut baru muncul pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 23 Februari 2017, sehingga keabsahan terhadap perolehan suara yang dituangkan dalam form C1-KWK tersebut patut diduga telah direkayasa. B. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya tidak menerima Form C1-KWK dari KPPS pada 185 TPS dan Form DA1-KWK dari PPD delapan distrik di Kabupaten Intan Jaya, sehingga panwaslih tidak memiliki data sandingan untuk dicocokan. Begitupun dengan Pemohon. C. Untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap tujuh TPS untuk menjamin hak pilih masyarakat dan keadilan dari hasil perolehan suara. Bahwa dalil tersebut akan disampaikan pada bagian pokok permohonan, tetapi yang sangat prinsipil, Yang Mulia. Bahwa jika rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh, maka menurut penalaran yang wajar masih terdapat 12

kemungkinan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian sebatas pelaksana undang-undang dan kewenangannya memiliki batasanbatasan, menurut Pemohon hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak dapat berpegang pada norma yang tunggal dan tetap terikat pada tanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana 18 ayat (4) dan 22E. Apalagi, Yang Mulia, tahap penetapan hasil merupakan tahap akhir dari pemilu dan Mahkamah Konstitusi merupakan pintu akhir untuk mencari keadilan pascapenetapan dan disaat bersamaan Termohon selaku penyelenggara pemilihan secara terang melakukan kebohongan dan pelanggaran, serta adanya pembiaran oleh penyelenggara pemilu dengan memberikan impunitas terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu. Bahwa satu prinsip hukum yang dianut secara universal, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Pemohon sangat dirugikan dengan sikap Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak untuk mencari keadilan. Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan. Kami enggak bacakan karena masih dalam tenggang waktu. Terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Hal yang pokok bahwa yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 April 2017, itu sama dengan jumlah suara yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Nah, hasil penetapan pada tanggal 24 Februari 2017, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa suara tersebut itu ada karena adanya intimidasi kerusuhan dan lain-lain sebagainnya. Oleh karena itu, kami sangat keberatan karena penambahan suara tersebut tidak jelas sumbernya dan merupakan hasil rekayasa dan Mahkamah Konstitusi telah melihat itu dalam Putusan Nomor 50, sehingga Pemohon secara singkat mengatakan bahwa Termohon tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 dan membohongi Mahkamah Konstitusi. Kita lihat, Yang Mulia bahwa kebohongannya itu kita bisa lihat begini. Terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, “Menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap surat suara dari 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta, dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah. Sempat akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan di Jakarta oleh KPU Kabupaten Intan Jaya di bawah supervisi KPU Provinsi Papua, namun 13

atas saran KPU provinsi, proses rekapitulasi dimaksud dibatalkan karena dua gugatan.” Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menurut kami telah dibohongi karena pada faktanya, ketika dilakukan rekapitulasi lanjutan di Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, tidak ada hasil penghitungan suara yang tersegel di dalam kotak suara. Yang Mulia bisa melihat nanti video dari awal sampai akhir proses rekapitulasi lanjutan. Bahwa Pemohon ingin mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak dibohongi kedua kalinya oleh Termohon dan mempercayai keterangan Termohon begitu saja yang mengatakan, “Dokumen pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi lengkap, aman, dan tersegel, serta memang diterbitkan berdasarkan prosedur pungut, hitung, dan rekap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kalaupun Mahkamah mendasarkan putusannya keterangan ... berdasarkan keterangan sepihak Termohon, Pemohon menginginkan dilakukan pembuktian terlebih dahulu berupa klarifikasi, konfirmasi, dan pencermatan terhadap berbagai dokumen tersebut sehingga kejadian Mahkamah Konstitusi dibohongi tidak terulang dan pencari keadilan tidak dirugikan. Dengan demikian, menurut Pemohon, perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50 tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Mahkamah Konstitusi telah dibohongi oleh Termohon. B. Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berasal dari penetapan suara karena adanya kejadian atau keadaan luar biasa (force majeur). Di dalam halaman 67, Putusan Mahkamah Nomor 50, dikatakan, “Menurut Mahkamah telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa atau force majeur pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ... hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati Intan Jaya yang menyebabkan tertundanya penerbitan surat keputusan dan seterusnya sehingga menyisakan ketidakadilan dan kepastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan calon.” Terhadap pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah mengakui terjadi kejadian atau keadaan luar biasa yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2017, sebagaimana yang dituangkan dalam SK Nomor 09 karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antarpendukung pasangan calon. Bahwa pengakuan tersebut mengenai adanya kejadian atau keadaan luar biasa direspons dengan niat ... direspons oleh Termohon dengan niat mengakali Mahkamah seolah-olah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan pada SK KPU Nomor 16, tanggal 20 April 2017 oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU kabupaten, bukan hasil rekapitulasi yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2017, akan tetapi didasarkan pada Berita Acara Pleno Nomor

14

15, padahal itu sejatinya sama, Yang Mulia. Buktinya telah kami masukkan, tidak ada perubahan sama sekali, sama sekali. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan sebuah keanehan karena begitu mudahnya menghilangkan, mengubah, mengurangi, dan/atau menambahkan suara yang diperoleh masingmasing pasangan calon karena yang sebagaimana yang ditemukan oleh Mahkamah di dalam persidangan, keputusan pada tanggal 24 Februari 2017, sekali lagi, keputusan pada tanggal 24 Februari 2017 telah dibatalkan melalui SK Nomor 10. Jadi, KPU sendiri membatalkan SK Nomor 9 melalui SK Nomor 10 tentang Pembatalan SK Nomor 9 bertanggal 15 Maret. Dengan demikian, SK KPU Intan Jaya Nomor 16, tanggal 20 April 2017 dan BA Nomor 15 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 merupakan produk yang cacat hukum. Sekali lagi merupakan produk yang cacat hukum. C. Termohon tidak memiliki dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara yang lengkap dan valid. Bahwa pada pokoknya dalam Putusan Nomor 50 dan seterusnya dan Berita Acara persidangan Perkara a quo yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, Termohon menyampaikan dokumen penghitungan dan rekapitulasi dalam kondisi aman dan tersegel. Terhadap apa yang diuraikan tersebut, Pemohon ingin menegaskan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Termohon telah membohongi Mahkamah karena pada faktanya yang dimaksud oleh Termohon tidak pernah ada, apalagi lengkap, apalagi menyangkut validitasnya terjamin menurut hukum. Bahwa jika benar Termohon memiliki dokumen yang lengkap dan valid, kenapa hingga saat didaftarkan permohonan ini ke Mahkamah dan/atau dilaksanakan rekapitulasi lanjutan, Termohon tidak menyerahkan salinan form C1-KWK dari 185 TPS pada 8 distrik untuk dilakukan pencermatan. Dengan demikian, mutatis mutandis jika tidak terdapat form C1-KWK, maka seharusnya tidak terdapat juga form DB1KWK karena dasarnya dari mana. Jika pun ada, menurut penalaran hukum yang wajar, jumlah tersebut pasti merupakan hasil rekayasa. Saya yakin, Yang Mulia, pasti hasil rekayasa. D. Harus terdapat penghukuman terhadap pelaku perbuatan melawan hukum yang menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir dan terhadap pelaku memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pungutan dan perhitungan suara. Bahwa telah menjadi fakta hukum terjadi kejadian atau keadaan luar biasa pada tanggal 24 Februari 2017 berupa adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antarpendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya Rapat Pleno KPU Intan Jaya, sehingga terpaksa dihentikan. 15

Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, tentunya terdapat pelaku intimidasi, pihak yang mengancam, pihak penganiaya, dan pelaku kerusuhan, sehingga Pleno Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 gagal dilakukan. Fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik itu keterangan Termohon sendiri, keterangan panwas, keadaan tersebut terjadi karena terjadinya bentrok antarpendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw, bukti P-8. Di situ pasangan calon ada di tempat terjadinya kerusuhan. Ada videonya, Yang Mulia. Bahwa peserta pemilihan yang tidak mengikuti aturan penyelenggaraan pemilihan pasti selalu harus mendapatkan sanksi, apalagi perbuatan kedua pasangan calon tersebut telah mengintimidasi, mengancam, dan menganiaya penyelenggara, bahkan karena terjadinya bentrok kedua pasangan calon telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Tentu Mahkamah tidak dapat membiarkan hal seperti ini terjadi tanpa penghukuman dan pelaku mendapatkan imunitas agar tidak terjadi dalam pilkada lainnya. Bahwa perbuatan menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir merupakan perbuatan pidana dan dari sisi hukum pemilu pasangan calon yang terlibat layak untuk didiskualifikasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 178F Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang direkapitulasi telah tidak dapat dijamin validitasnya, khususnya mengenai jumlah perolehan suara antar-Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, terdapat 6 kali perubahan SK, Yang Mulia. Terhadap fakta tersebut, Pemohon meyakini telah terdapat kolaborasi dan/atau upaya untuk memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara. Terhadap fakta tersebut, semestinya dilakukan penegakan hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 178E. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 bulan dan paling lama 104 bulan. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon harus terdapat sanksi administrasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan kepada yang berwenang untuk menghukum pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

16

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16, dan seterusnya. 3. Membatalkan Berita Acara Nomor 15 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. 4. Menjatuhkan sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. 6. Memerintahkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 178E dan Pasal 178F Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan kami. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. 63.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Jadi sudah jelas apa yang diminta, terutama 55 ini banyak yang diminta. Kalau 54 tadi, 54, putusan yang 14 supaya diberlakukan kembali, ya? Baik, namun demikian Mahkamah harus juga mendengar Pihak Termohon dan keterangan Pihak Terkait dari Nomor 54 dan Nomor 55. Dan Mahkamah telah menetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, jam 13.30 WIB. Tapi untuk penyampaian keterangannya atau penyerahan materinya supaya disampaikan pada hari yang sama, jam 10.00 WIB paling lambat, supaya Mahkamah bisa mempelajari sebelumnya. Sampai di sini ada pertanyaan?

64.


NOMOR

54

DAN

Majelis, dari Termohon. Kalau boleh diizinkan, kami sedikit akan menyampaikan laporan pelaksanaan pleno rapat lanjutan yang lalu terkait dengan Perkara Nomor 50. Kami sudah menyampaikan secara tertulis atas pelaksanaan rapat pleno lanjutan karena Perkara 54 dan 55 ini merupakan tindak lanjut dari (…)

17

65.

KETUA: SUHARTOYO Nanti Bapak ulang saja kembali di dalam jawaban Saudara.

66.


NOMOR

54

DAN

Oh, baik. 67.

KETUA: SUHARTOYO Ya, kan? Karena ketika memberikan laporan kepada Mahkamah, mungkin Para Pemohon tidak mendapatkan tembusannya atau secara detail, kan Termohon padahal sudah menyampaikan ketika perintah amar Putusan Nomor 50, begitu kan? Tapi saya kira lebih anu kalau disampaikan secara akumulasi dalam jawaban Bapak nanti, supaya nanti kita dengarkan bersama-sama juga di forum persidangan ini.

68.


NOMOR

54

DAN

NOMOR

54

DAN

Baik. 69.

KETUA: SUHARTOYO Itu saja, Pak.

70.


Kalau boleh begini, Majelis, kami untuk dapat kepastian terkait dengan Perkara Nomor 50, apakah perkara Nomor 50 sudah berakhir ataukah nanti akan ada putusan akhir? Karena biasanya kalau ada rapat Pleno lanjutan, kami menyampaikan laporan tertulis, setelah itu kami menyampaikan laporan dalam persidangan (...) 71.

KETUA: SUHARTOYO Ya.

72.


NOMOR

54

DAN

Dalam kaitannya nanti, apakah akan ada (...)

18

73.


74.


NOMOR

54

DAN

NOMOR

54

DAN

Terpisah, kami untuk Perkara Nomor 50. 75.

KETUA: SUHARTOYO Itu kan (...)

76.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 55/PHP.BUP-XV/2017: ALI NURDIN Demikian, Majelis.

77.

KETUA: SUHARTOYO Nanti pasti akan ... akan disampaikan jadi satu dengan ketika menyikapi putusan ini, kan. Ya, kan? Sebenarnya Bapak itu kan, pertanyaannya, apakah waktu itu putusan akhir atau putusan sela?

78.


NOMOR

54

DAN

Betul. 79.

KETUA: SUHARTOYO Nah, itu. Kalau yang kemudian KPU diminta atau Termohon diminta untuk menetapkan hasil akhirnya, kemudian dari hasil ketetapan dari KPU itu kemudian memang KPU diberi kewenangan untuk menetapkan secara akumulasi, saya kira, itu menjadi putusan yang ... tapi kalau kemudian hasil sepotong daripada putusan sela itu yang kemudian dimintakan, dilaporkan kepada Mahkamah, itu kan menjadi berbeda.

80.


NOMOR

54

DAN

Baik.

19

81.

KETUA: SUHARTOYO Tapi kan, kami tidak dalam pretensi untuk menerangkan itu karena itu sikap Mahkamah secara Pleno ... Hakim Pleno nanti.

82.


NOMOR

54

DAN

Baik, Majelis. Dalam kaitan ini untuk persiapan kami karena sekiranya nanti untuk Perkara Nomor 50 akan ada agenda untuk mendengarkan … apa ... laporan pelaksanaan Pleno, kami akan segera lakukan secara terpisah. 83.

KETUA: SUHARTOYO Ya, nanti akan (...)

84.


NOMOR

54

DAN

Tapi kalau digabung (...) 85.

KETUA: SUHARTOYO Kami pun akan sampaikan ke Pleno juga karena tidak ada tangan yang kuat untuk sampai ke sana.

86.


NOMOR

54

DAN

NOMOR

54

DAN

Baik. 87.

KETUA: SUHARTOYO Kami bertiga, maksudnya.

88.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 55/PHP.BUP-XV/2017: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis.

89.

KETUA: SUHARTOYO Dari Pihak Terkait, ada yang disampaikan? Cukup?

20

90.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54 DAN 55/PHP.BUP-XV/2017: BADRUL MUNIR Cukup, Yang Mulia.

91.

KETUA: SUHARTOYO Cukup, ya. Pemohon ... Para Pemohon cukup, ya? Kalau cukup, kami (...)

92.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Izin, Yang Mulia.

93.

KETUA: SUHARTOYO Apa, Pak?

94.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ini ada yang mau disampaikan oleh Prinsipal kami. Mohon diberi kesempatan.

95.

KETUA: SUHARTOYO Mengenai apa? Kan Bapak sudah memberi Kuasa, mestinya Kuasa itulah yang berbicara di sini. Apa, Pak? Diberi waktu satu, dua menit. Silakan.

96.

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017: NATALIS TABUNI Siap, Yang Mulia. Saya mau menyampaikan tambahan bahwa rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua dan SK 16 itu merupakan cacat hukum melawan putusan MK, dimana putusan MK memerintahkan melakukan rekapitulasi lanjutan tujuh TPS, tapi alasan-alasan yang dimuat oleh Bawaslu provinsi itu seluruhnya diangkat masalah yang sudah pernah diputuskan perkara sebelumnya masalah di Intan Jaya.

97.


21

98.

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017: NATALIS TABUNI Terima kasih.

99.

KETUA: SUHARTOYO Sudah disampaikan Kuasa juga tadi dan mungkin lebih lengkap di permohonan juga kami sudah mendapatkan, dan juga mirip dengan yang disampaikan argumentasi dari Pihak Pemohon 55. Baik, jadi cukup, ya, 55?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Cukup, Yang Mulia. 101. KETUA: SUHARTOYO Cukup, baik. Jadi, Mahkamah akan menanyakan kepada Pemohon 54, apakah betul sudah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-18? 102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Sudah, Yang Mulia. 103. KETUA: SUHARTOYO Sudah? 104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Sudah. 105. KETUA: SUHARTOYO Tidak ada perubahan? 106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ada tambahan nanti.

22

107. KETUA: SUHARTOYO Tambahan nanti bisa (...) 108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ya. 109. KETUA: SUHARTOYO Itu yang ada dulu kami sahkan, ya, Pak, ya, ini, ya? 110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ya, baik. 111. KETUA: SUHARTOYO Yang ini enggak ada perubahan, kan? 112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Di ... apa namanya ... bukti ada tambahan nanti. 113. KETUA: SUHARTOYO Ya yang isu yang sudah dimasukkan, enggak ada perubahan, kan? Yang sudah Bapak (...) 114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Bukti. 115. KETUA: SUHARTOYO Masukkan ini (...) 116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Buktinya, Yang Mulia. 23

117. KETUA: SUHARTOYO Ya, enggak ada yang diganti? 118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Tidak ada, tidak ada yang diubah. 119. KETUA: SUHARTOYO Ya. 120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Dan ada tambahan. 121. KETUA: SUHARTOYO Ya, tambahan nanti, silakan. Kalau yang 55, P-1 sampai dengan P-12, ya, Pak? 122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Benar, Yang Mulia. 123. KETUA: SUHARTOYO Tidak ada penggantian atau perubahan ini? 124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Tidak ada, cuma kami sempat renvoi, mungkin ada juga tertulis di situ, Yang Mulia. Untuk angka ke-13, jadi kami turunkan dia, Yang Mulia. Jadi, P-11, P-12. 125. KETUA: SUHARTOYO Angka 13?

24

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Alat bukti, alat bukti, Yang Mulia. 127. KETUA: SUHARTOYO Ya, memang di sini hanya sampai P-12. 128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Ya, Yang Mulia. Betul. 129. KETUA: SUHARTOYO Ya. Ini sudah di ... apa ... sesuaikan oleh Kepaniteraan, ya. 130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.BUPXV/2017: AHMAD IRAWAN Baik, Yang Mulia. Terima kasih. 131. KETUA: SUHARTOYO Jadi, dua-duanya kami sahkan untuk bukti yang sudah masuk tadi. KETUK PALU 1X Baik. Baik, ya. Karena tidak ada tambahan dari Panel (...) 132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Mohon maaf, Yang Mulia. Dari Pemohon 54. Izin, Yang Mulia, seperti sebelumnya, tadi kami menyampaikan ada perbaikan permohonan, apakah mohon kami diizinkan untuk menyampaikan. 133. KETUA: SUHARTOYO Yang ... permohonan yang mana itu?

25

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Permohonan 54. 135. KETUA: SUHARTOYO Yang diperbaiki apanya? 136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Petitumnya, petitumnya. 137. KETUA: SUHARTOYO Petitum yang sudah Bapak bacakan tadi, kan? 138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ada tambahan petitum. 139. KETUA: SUHARTOYO Sudah Bapak bacakan tadi? 140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Sudah, sudah. 141. KETUA: SUHARTOYO Ya, sudah. 142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ya. 143. KETUA: SUHARTOYO Tadi itu ter-cover dengan risalah rapat kita ... sidang kita.

26

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Oh, baik. 145. KETUA: SUHARTOYO Otomatis, Pak. Ter-cover dengan Berita Acara. 146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Baik. Terima kasih. 147. KETUA: SUHARTOYO Ya? 148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Ya. 149. KETUA: SUHARTOYO Jadi, nanti ... tapi intinya sama, kan? 150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUPXV/2017: THAMRIN A. ACHMAD Sama, sama intinya. 151. KETUA: SUHARTOYO Sama. Ya, sudah. Baik, oke. Persidangan pada hari ini kita cukupkan dan akan dibuka kembali. Sekali lagi, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2017, pada pukul 13.30 WIB. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

27

Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB Jakarta, 8 Mei 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

28

PHP

Recommend Documents