PHP

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT , PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ACARA MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, PEMBERI KETERANGAN DAN PENGESAHAN BUKTI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT (II)

JAKARTA SELASA, 12 JANUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016 PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL 1. 2. 3.

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Utara

PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIV/2016 1.

James Uang dan Adlan Badi


Syukur Mandar dan Benny Adhika Ama


Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim


Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalanto

TERMOHON KPU Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara ACARA Mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, pemberi keterangan dan pengesahan bukti Termohon dan Pihak Terkait (II) Selasa, 12 Januari 2015, Pukul 08.12 – 10.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Arief Hidayat I Dewa Gede Palguna Manahan M.P. Sitompul

Helmi Kasim AA Dina Onita Saiful Anwar Romi Sundara

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Asban 2. Guntoro B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Fadli Nasution C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Ahmad Taufik 2. Iqbal Tawakal 3. AH. Wakil Kamal D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Khairul Fahmi 2. Ahmad Irawan E. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ida Budhiati Syahrani Kasman Buchari Mahmud Safri Awal Pudja Sutamat Muhlis Kharie Iwan HI. Kader

(Anggota KPU Pusat) (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara) (Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Barat)

F. Kuasa Hukum Termohon: 1. Dedi Mulyana 2. Ali Nurdin

(Perkara Nomor 11, 17/PHP.BUP-XIV/2016) (Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016)

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: 1. 2. 3. 4.

Robikin Emhas Syamsudin Slawat Pesilette Syarif Hidayatullah Muchtar Sindang

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016: ii

1. Sirra Prayuna 2. Regginaldo Sultan 3. Taufik Basari I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Wibi Andrino 2. Taufik Basari J. Bawaslu Provinsi Maluku Utara: 1. Abdul azis 2. Sultan Alwan

iii

1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.12 WIB m m m mm m m m m m mmmm m 12 WIB KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 11, 17, dan 1/PHP.BUP-XIV/2016 serta 108/PHP.BUP-XIV/2016 untuk Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Perkara 11?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON XIV/2016: ASBAN

PERKARA

NOMOR

11/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

17/PHP.BUP-

Hadir, Yang Mulia. 3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perkara 17?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON XIV/2016: FADLI NASUTION

Kuasa Hukum. Hadir, Yang Mulia. 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Perkara Nomor 1?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON XIV/2016: AH. WAKIL KAMAL

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-


KETUA: ARIEF HIDAYAT Perkara Nomor 108?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR XIV/2016: KHAIRUL FAHMI

108/PHP.BUP-

Kuasa Hukum. Hadir, Yang Mulia. 1

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Untuk Termohon, hadir?

10.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 108/PHP.BUP-XIV/2016: ALI NURDIN

NOMOR

11,

17,

1,

Hadir, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara 11, 17, 1, dan 108 bersama kami hadir Komisioner dari KPU RI Ibu Ida Budhiati, dari KPU Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Selatan … maaf, Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Demikian Majelis. 11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Halmahera Barat, Selatan, dan Utara, ya?

12.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 108/PHP.BUP-XIV/2016: ALI NURDIN

NOMOR

11,

17,

1,

Yang selatannya tidak ada diwakili oleh KPU provinsi. Demikian Majelis. 13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kemudian Bawaslu juga hadir?

14.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Bawaslu Maluku Utara, Yang Mulia.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

16.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya, hadir.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Hadir ya. Maluku Utara, ya. Pihak Terkait yang hadir Perkara Nomor 1? Nomor 11?

2

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara (…) 19.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Mohon izin, Yang Mulia. Nomor 1, Pihak Terkait.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 17?

21.

Oh, ya. Sebentar sekarang Nomor 1 hadir, Nomor 11 hadir, Nomor


NOMOR

11,

NOMOR

11,


KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Oh, 2, ya, Pak?

23.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS Betul, Yang Mulia.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 108?

25.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108 /PHP.BUPXIV/2016: WIBI ANDRINO Hadir, Yang Mulia.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kenapa Mas Taufik enggak mau ngomong pagi-pagi. Baik, Perkara Nomor 108, ya. Baik. Agenda kita pada pagi hari ini mendengarkan keterangan jawaban dari Pihak Termohon dan kemudian mendengarkan Pihak Terkait dan nanti keterangan dari Bawaslu. 3

Supaya penjelasan bisa lebih singkat, hanya poin-poin untuk menjawab dalil-dalil atau merespons apa yang sudah disampaikan oleh Termohon. Saya persilakan dulu untuk Perkara Nomor 11. 27.


PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Yang Mulia, sebelum dimulai. 28.


29.


Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu ataupun pilkada. Ini saya kira kita diingatkan semua termasuk kami pengacara dan juga saksi nanti diingatkan bahwa Mahkamah Yang Mulia ini harus dihormati oleh dugaan-dugaan tindak pidana, selain juga berkaitan dengan pilkada. Termasuk mungkin tindak pidana umum berkaitan dengan pemalsuan surat. Saya kira mahkamah supaya ada efek jera ke depan bagi penyelenggara pemilu untuk betul-betul ke depan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran. Termasuk kami pengacara. Kalau ada dugaan bukti-bukti yang kemudian tidak kita yakini sebagai pengacara bahwa ini adalah palsu ada keraguan bahwa ini … seharusnya kita menjaga integritas itu, Yang Mulia. Itu kira-kira ini karena kita hanya dependent sebagai pengacara yang professional. Kita dependent terhadap kebenaran dan keadilan. Itu kira-kira, Yang Mulia. Terima kasih. 30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, terima kasih. Kita diingatkan (…)

31.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 1/PHP.BUP-XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

NOMOR NOMOR

Yang Mulia, izin.

4

32.


33.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 1/PHP.BUP-XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

NOMOR NOMOR

Saya ingin menanggapi statement … opening statement dari Saudara Pemohon terkait dengan satu sikap atau tindakan yang mengarah pada pelanggaran kode etik pengacara. Bahwa dalam proses persidangan dismissal ini jangan Pemohon kemudian membangun sebuah opini yang memberikan stigma terhadap Para Pihak dalam due process yang kita berlangsung sekarang ini. Untuk itu kita tetap kembali konsisten untuk membangun sebuah proses peradilan yang fair tentu yang bermartabat. Jadi, opini yang dibentuk itu jangan sampai mempengaruhi satu proses yang ingin kita mencari kebenaran di dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Terima kasih, Yang Mulia. 34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Saya kira itu opini biar berkembang di luar tapi Hakim itu tidak terpengaruh sama sekali dengan opini-opini itu. Karena kita juga melihat, ya, apa yang berkembang di luar, kita antisipasi dan kita Hakim itu masih firm sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan yang ada, makanya saya selalu menekankan pada awal persidangan kita akan menjaga semua. Sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh siapapun. Jadi kita akan tetap menjaga imparsialitas masing-masing Hakim dan juga akan selalu menjaga independensi dari Mahkamah ini. Jadi silakan itu berkembang opini dan ada yang bilang begini, begini, begini. Itu nanti kita yang menilai dan kita tidak akan terganggu dan terpengaruh oleh apa yang beredar di masyarakat, ya. Tapi kalau ada kejadian-kejadian pelanggaran hukum yang ada di area atau wilayah Mahkamah, maka akan segera kita lakukan tindakan-tindakan. Tapi kalau itu di luar dari area Mahkamah, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Juga sampai hari ini perlu saya sampaikan secara terbuka. Kemarin ada berita di Harian Suara Karya yang mendiskreditkan Mahkamah ... mendiskreditkan Hakim ... salah satu Hakim isunya. Itu berita yang tidak benar. Tapi kalau ini cenderung ... berita ini sudah mengarah kepada apa? Fitnah kepada seorang Hakim. Maka, itu akan segera kita ... Sekjen akan segera melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diantisipasi, ya? Maka, pada pagi hari ini tadi kita sudah melakukan rapat internal sikap kita, ya. Sikap kita bisa kita diamkan. Kita bisa panggil yang 5

bersangkutan untuk diminta pertanggungjawabannya. Tapi kita bisa malah langsung sekarang. Keputusannya akan langsung kita laporkan ke Pihak Kepolisian untuk disidik, ya. Diteliti seberapa jauh fitnah itu karena itu sudah menyangkut nama baik Hakim Mahkamah Konstitusi, ya? Baik. Itu kita jaga sekali. Silakan Perkara Nomor 100 ... sori, 100 ... itu Nomor 11. Nomor 11 dulu. Silakan Kuasa. 35.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan beberapa poin pokok terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh (...)

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa keterangannya sudah disampaikan ke Mahkamah?

37.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Sudah Majelis. Jawaban dari Termohon Perkara Nomor 11 sudah diajukan serta alat bukti ... alat bukti. Tadi pagi agak sedikit terhambat, baru bisa dimasukkan tadi pagi karena kita pengirimannya secara kolektif melalui Sekretariat KPU. Jadi, Hala ... Halmahera Barat ini sempat tertinggal baru tadi pagi diajukan Majelis.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, mumpung sudah diingatkan. Seluruh bukti tambahan dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait segera dikumpulkan pada persidangan ini karena akan diverifikasi dan akan segera nanti ... sebelum selesai persidangan akan di ... apa ... disahkan. Silakan.

39.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Terkait ada? Sebentar jangan disampaikan dulu. Dari Pihak Terkait ada bukti? Silakan dikumpulkan.

6

41.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA /PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

17

Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 11 dan 17 sudah menyerahkan jawaban dan bukti lengkap kemarin. 42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah, ya? Oh, ya.

43.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA /PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

17

Dan sudah dinyatakan sepenuhnya komplit. 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Nanti kita sahkan. Untuk Perkara yang lain? Sudah?

45.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11,17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Yang Mulia, Termohon. Untuk Perkara Nomor 11 dan 17 Halmahera Barat. Kedua bundel berkas bukti sudah diajukan, sudah dimasukkan tadi pagi.

46.


47.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini berarti anu ... sudah masuk taraf verifikasi, ya. Ada lain yang belum diserahkan? Kalau sudah semuanya kita lanjutkan.

7

49.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGINALDO SULTAN Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 1. Alat bukti P-7 pada waktu kemarin masih ada kekurangan satu, P-7. Kami ... kita tidak ... kita, kita tarik untuk bukti P-7 ini, Yang Mulia.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana? Gimana?

51.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGINALDO SULTAN Untuk bukti P-7 ... PT-7 ini kami tarik bukti PT-7, Yang Mulia. Karena kami tidak dapat menemukan buktinya.

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Baik, ada lagi? Ya. Ada ... ada bukti yang hanya menyerahkan 1, harus di-copy. Untuk yang 11 dan 17, ya?

53.


NOMOR

11,

Sudah dilengkapi seluruhnya tadi Pak Mahkamah. Jadi kami (...) 54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah?

55.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1: BANGKU 3 DARI PEMOHON Semula begitu.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kita cek. Nanti sebelum anu kita anukan.

57.


NOMOR

11,

Baik. Kami sudah terima tanda terimanya.

8

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan.

59.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016. Kami langsung kepada bagian-bagian yang sangat penting menurut hemat kami. Pertama adalah menyangkut eksepsi.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

61.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Dalam eksepsi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada pokoknya bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 11 ini menyangkut persoalan-persoalan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon terkait dengan keberpihakan penyelenggara pemilu dengan adanya money politics, pengerahan massa, pengerahan aparatur negara, dan lain sebagainya. Di mana terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon tersebut, sesungguhnya sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksa seperti panwaslu. Aparat penegak hukum dalam hal ini terjadi tindak pidana pemilu atau dewan kehormatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaranpelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga kemudian menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana yang di dalilkan dalam berbagai keputusan Mahkamah, namun perlu diingatkan bahwa hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangan memasuki ranah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan permohonan Pemohon.

9

b. terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data agregat Kecamatan DAK-2 vide bukti TB-001 sebanyak 130.218 jiwa, sehingga oleh karena demikian berdasarkan ketentuan terkena syarat 2% untuk sengketa PHP dalam perkara ini. Pada kenyatannya bahwa perhitungan selisih yang diperhitungkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena menurut Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pihak peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal suara, dalam hal ini pada pokoknya terhitung 2,85%, sehingga demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah. c. Eksepsi permohonan tidak jelas (obscuur libel). Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang melakukan kesalahan siapa, serta siapa saksinya. Dalam permohonan hanya menguraikan alasan-alasan tanpa dilandasi oleh bukti-bukti. Bahwa berdasarkan urainan tersebut maka permohonan Pemohon jelasjelas sudah tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan. Maka dari itu permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. II. Dalam pokok perkara atau dalam pokok permohonan. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.45 WIT dengan dihadiri oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon, panwas kabupaten sebagaimana bukti yang diajukan oleh kami kode bukti TG-001 sampai dengan 002, di mana yang mengikuti dan menghadiri rekapitulasi di maksud adalah beberapa orang dimaksudkan ... disebutkan dalam jawaban, tidak perlu dibacakan. Kemudian hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan pada pukul 23.00 tersebut telah menghasilkan suara sebagai berikut. Nomor Urut 1 memperoleh suara 13.052 suara. Nomor Urut 2 memperoleh suara 12.297 suara. Nomor Urut 3 memperoleh suara 18.091. Kemudian bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung, hanya satu saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir model DB1KWK dan DB-KWK yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 mengajukan keberatan, sebagaimana tercatat dalam formulir DB2-KWK vide bukti terlampir. Bahwa semua saksi pasangan calon dan panwas kabupaten telah menerima salinan berita acara perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dengan tanda terima sebagaimana bukti TF-014. Terkait dengan keberatan saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi diseluruh Kabupaten Halmahera Barat telah diselesaikan pada

10

tingkat PPK, sehingga oleh karena demikian proses penyelenggaraan rekapitulasi dinyatakan telah selesai. Kemudian bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyebutkan adanya berbagai macam pelanggaran penggunaan hak pilih ganda di beberapa TPS, sebagaimana disebutkan dalam permohonan halaman ke delapan. Pada kenyataannya terkait dengan apa yang di dalilkan oleh Pemohon setelah dilakukan verifikasi terhadap bukti bahwa yang dituduhkan dalam permohonan tersebut ternyata tidak benar. Mengenai laporan-laporan form-form TPS pun pengkodean tidak sesederhana seperti yang disebutkan oleh Pemohon. Di dalam permohonannya, yaitu hanya C-1 atau C-2, melainkan yang betul adalah CKWK, C1-KWK, C2-KWK dalam arti bahwa Pemohon telah mendalilkan dasar permohonannya itu dasar bukti yang diajukan yang tidak relevan. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tersebut juga telah menyatakan telah terjadi pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di beberapa di Desa Duono TPS 01 Desa Togowo Kecamatan Tabaru tanpa menggunakan KTP tapi diterima oleh penyelenggara adalah tidak benar dan didasarkan pada bukti-bukti yang ada yang kami ajukan dalam persidangan berdasarkan bukti C-1KWK, C-7KWK sebagaimana dalam bukti yang diajukan tidak ada satupun orang yang menggunakan hak suaranya tanpa menggunakan identitas, KTP, KK, ataupun paspor yang beralamat setempat sesuai dengan TPS. Hal ini dikuatkan pula dengan saksi yang akan diajukan kemudian. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh 10 orang pemilih di TPS 1 Desa Tacim Kecamatan Sahu, hal mana dibuktikan setelah melakukan penelusuran kehadiran dalam Form Model C-7KWK dan buktibukti lainnya menunjukkan bahwa terbukti tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Selanjutnya bahwa menurut dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengusiran terhadap saksi Nomor Urut 1, 2, dan 4 di TPS Desa Gamtala dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Halmahera adalah tidak benar. Hal ini bisa dibuktikan bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Penghitungan suara dan juga diperkuat dengan surat pernyataan tertulis dari beberapa ketua PPS masing-masing. 62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu yang di Desa Gamtala, itu ya?

63.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya, Gamtala.

11

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Lalori dan sebagainya.

65.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Lalori, Toboso, Idamdehe.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan teruskan.

67.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Selanjutnya terkait dengan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses penghitungan suara baik dalam pemungutan maupun dalam penghitungan suara tingkat kecamatan adalah merupakan dalil yang tidak benar karena pada kenyataannya proses tahapan tersbut tidak ada keberatan dan semua Berita Acara ditandatangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak ada rekomendasi apapun dari pengawas pemilu … pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu kabupaten sehingga dengan demikian (...)

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu jawaban yang terakhir, ya? (...)

69.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Apa yang didalilkan oleh Pemohon harus ditolak.

70.


71.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Petitum:

12

1. Berdasarkan hal yang disampaikan di atas maka dalam eksepsi mohon Majelis Mahkamah Yang Mulia dapat menerima dalil-dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya. 2. Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara menyatakan benar dan tetap berlaku keputussan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/KPTS/KPUHALBAR.029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 atau mohon Mahkamah Konstitusi apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban … tanggapan sekaligus jawaban dari Termohon untuk Perkara Nomor 11. 72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan keterangan Pihak Terkait. Maaf tadi Bawaslu untuk Perkara Halmahera. Halmahera Selatan, ya?

73.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: Halmahera Selatan, ya.

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi sebentar. Nanti itu untuk yang Halmahera Selatan, ya. Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 11. Silakan.

75.


NOMOR

11,

Yang Mulia, jika diperkenankan karena Pihak Terkait … Kuasa Pihak Terkait untuk Perkara Halmahera Barat itu, baik Nomor 11 maupun Nomor 17 adalah sama dan jawaban kami juga dalam bundel yang sama, jika diperkenankan kami akan menjawab bersama-sama setelah Perkara Nomor 17. 76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu.

13

77.


NOMOR

11,

NOMOR

11,

Baik. 78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berarti Saudara itu Perkara 11 dan?

79.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS 17.

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 17. Sekarang Perkara 17 dulu jawaban Pihak Termohon dibacakan sekalian.

81.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya, baik Majelis kami lanjutkan dengan Perkara Nomor 17. Pada prinsipnya terkait dengan eksepsi menyangkut kewenangan Mahkamah kami nyatakan sama tidak perlu dibacakan dengan Perkara Nomor 11. Kemudian menyangkut permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 17 ini pada pokoknya tidak menjelaskan kesalahan mengenai penghitungan suara karena pada prinsipnya hampir sama dengan Perkara Nomor 11, yaitu hampir keseluruhan dalil-dalil menyangkut tuduhantuduhan adanya tindakan atau perbuatan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena demikian mohon bahwa permohonan Pemohon ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Pemohon bahwa berdasarkan bukti DAK dalam hal ini TB001 yang disebutkan bahwa untuk Halmahera Barat ditetapkan untuk sengketa PHP sebesar 2%. Bahwa dalam kenyataannya perhitungan atau perselisihan suara yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata sangat tidak signifakan untuk memenuhi persyaratan diajukannya perkara ini karena menurut perhitungan Termohon perolehan suara Pasangan Calon M. Sukur Mandar dan Benny Andika adalah 12.297. Sehingga oleh karena tidak memperoleh suara sebagaimana batas ditetapkan, maka besaran selisih itu jauh melebihi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karenanya permohonan ini harus dinyatakan (…)

14

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa itu besarannya, berapa? Menurut Pihak Termohon Pihak Termohon?

83.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Selisih 32%.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 32%.

85.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Selisih yang dihitung (…)

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu di halaman 3, ya kan?

87.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Halaman 8 jawaban kami.

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu di halaman eksepsi juga ada di halaman 3?

89.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya. Di halaman 3, eksepsi.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 32%. Ada, kan?

15

91.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ada.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terus?

93.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Terkait dengan permohonan Pemohon bersifat obscuur libel atau tidak jelas. Di dalam … kami langsung pada poin 21, Majelis, dalam jawaban kami. Bahwa tidak dapat … Pemohon tidak dapat menujukkan adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan pelanggaran. Pemohon tidak juga mampu menunjukkan keterlibatan Termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Pemohon tidak memberikan rincian kegiatan atau aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis, mulai tingkat yang lebih tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian, permohonan Pemohon ini menjadi tidak jelas atau kabur sehingga Pemohon … permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, dalam pokok permohonan. Pada bagian pendahuluan, Termohon telah menguraikan rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggara pemilu yang pada pokoknya telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilu yang luber dan jurdil. Di mana pada poin 25 disebutkan bahwa calon pasangan selama penyelenggaraan pemilu pilkada di Halmahera Barat terdapat 4 calon pasangan. Sebagaimana table yang tercantum dalam jawaban. Selanjutnya. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada halaman 12, Yang Mulia.

94.


16

95.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Program jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, pemilihan di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sesuai dengan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh KPU dan staf sekretariat, kemudian dalam pelaksanaannya selama masa pemungutan suara itu telah berlangsung secara aman, lancar, sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan semua ketua PPS yang akan diajukan dalam pembuktian. Untuk itu, untuk Halmahera Barat dalam hal ini Termohon telah memberikan juga … maaf, dilanjutkan ke poin 33, Yang Mulia. Bahwa dalam waktu … terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bahwa Halmahera Barat dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03 dan seterusnya tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2015 setelah dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015, sehingga setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada waktu pelaksanaan rekapitulasi berbeda-berbeda. Seperti Jailolo, pelaksanaannya dilakukan pada hari Jumat, 12 Desember. Kemudian (…)

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecamatan Sahu, Kecamatan (suara tidak terdengar jelas) itu?

97.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Kecamatan Sahu sampai dengan kecamatan lainnya dilaksanakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 … eh 2000 (…)

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk yang Sahu sudah diselesaikan sebelum tingkat kabupaten?

99.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Untuk yang dilakukan Kecamatan Sahu dan Sahu Timur, terdapat pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 16 dengan ada skorsing waktu pada saat itu. Untuk lebih jelasnya, barangkali nanti ada kesempatan dari Prinsipal Termohon untuk menambahkan terkait peristiwa Sahu. 17

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah ini, kita lihat ini. 101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Baik. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Jadi itu ada interupsi-interupsi, tapi akhirnya bisa diselesaikan sebelum di tingkat Pleno kabupaten, sudah selesai di Kecamatan Sahu? 103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Sudah selesai, Majelis. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Baik, terus? 105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Kemudian yang perlu juga disampaikan dalam tanggapan ini adalah terkait dengan fakta-fakta sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Langsung kami kepada poin 47 di halaman 18. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan dengan tegas oleh Pemohon dan segala hal sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi itu menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara. Kemudian, sesuai dengan … maaf, ini tidak perlu dibacakan. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap dibacakan, ya? 107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Dianggap dibacakan.

18

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Seterusnya sampai dengan poin 56. Kemudian dilanjutkan pada poin 58.

Fakta yang sebenarnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengambilalihan atau take over rekapitulasi yang dilakukan di Kecamatan Ibu Utara. Hal ini disebabkan karena proses rekapitulasi di tingkat Ibu Utara belum dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, yaitu tanggal 16 Desember. Sehingga pada batas akhir rekapitulasi, hal tersebut … batas rekapitulasi tersebut belum selesai dilaksanakan karena ada hal-hal yang terkait dengan keberatan-keberatan dari para saksi. Sehingga kemudian bahwa dan saksi dan adanya proses rekapitulasi tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan ada pihak panwas yang mengeluarkan rekomendasi yaitu Surat Nomor 59/Panwas.HB/XII/2015 tentang Pemberitahuan Batas Waktu. Sehingga kemudian rekapitulasi tersebut dilakukan … dipindahkan di kabupaten karena pada tanggal 17 sudah memasuki tahap rekapitulasi yang dilakukan oleh kabupaten. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi. Itu anu ya untuk di Kecamatan Ibu Utara (…) 111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ibu Utara. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Akhirnya diselesaikan rekapitulasi di tingkat kabupaten? 113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Di kabupaten dilakukan (…) 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi itu juga atas rekomendasi panwas, ya? 19

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Panwas. 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. 117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Kemudian di poin 62 perlu disampaikan bahwa Pemohon … dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi pada pleno rekapitulasi di Kecamatan Ibu. Sebagaimana disebutkan dalam permohonannya halaman 35. Pada fakta yang sebenarnya adalah sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang menginginkan penundaan rekapitulasi di Kecamatan Ibu bahwa alasan penundaan yang disampaikan para saksi terkait dengan adanya pasangan calon yang ditujukan kepada adanya surat yang keberatan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon terkait dengan adanya peristiwa yang ditujukan kepada panitia pengawas dan meminta pengawas supaya menunda rekapitulasi di tingkat kecamatan disebabkan adanya dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilihan. Padahal sesungguhnya bahwa alasan keberatan tersebut tidak ada relevansinya dengan tahapan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sehingga Termohon dengan mengingat ketentuan bahwa tahapan rekapitulasi harus mengikuti jadwal (…) 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sesuai dengan jadwal, ya? 119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Ya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

20

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Begitupun hal-halnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon. Selanjutnya dicantumkan dalam lembar jawaban ini karena pada prinsipnya apa yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara dari mulai rekapitulasi dari TPS, kecamatan, semuanya tidak … semuanya berjalan dengan lancar dan aman dan semua saksi pasangan telah menandatangani Berita Acara tanpa keberatan apa pun. 122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi. Di tingkat kabupaten atau di tingkat anu, itu. Di tingkat kabupaten semua saksi tanda tangan, ya? 123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Di tingkat kabupaten ada keberatan. 124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk pasangan calon berapa yang keberatan? 125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Nomor 5. 126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nomor 5. Baik, ya. Terus? 127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Dan itu ada dalam DAK. 128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

21

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Baik. Itu saja pokok-pokok yang bisa disampaikan sekiranya diperlukan barang kali dari Prinsipal. Jika diizinkan. 130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian petitum Saudara? 131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHP.BUPXIV/2016: DEDI MULYANA Baik. Kesimpulannya adalah dalam eksepsi menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon. Kemudian menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 1. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/KPTS/KPU-HALBAR-029.434402/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian. 132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang Pihak Terkait Perkara 11 dan 17? 133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Pihak Terkait menyampaikan keterangannya, terkait dengan alat bukti untuk mempermudah penelusuran alat bukti yang sudah terima tanda terimanya. Kami terima dua tanda terima (…) 134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

22

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

NOMOR

11,

Untuk perkara Nomor 11 dan 17. 136. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

Yang pertama dari daftar kelengkapan keterangan Pihak Terkait Nomor 11/PAN/PHP dan seterusnya. 138. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

Yang kedua adalah Nomor 74/PAN dan seterusnya, dua-duanya dinyatakan lengkap. 140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Nanti kita sahkan. 141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

Terima kasIH. Berikutnya untuk keterangan Pihak Terkait kami persilakan rekan saya. 142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr.wb

23

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Perkenankan kami Robikin Emhas, dkk dalam hal ini mewakili Pasangan Calon Danny Missy dan Zakir Mando yang oleh Termohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2015. Langsung ke eksepsi, Yang Mulia. Perlu kami tekankan bahwa jawaban atau dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam keterangan Pihak Terkait ini adalah untuk kedua perkara. Jadi, berlaku mutatis mutandis untuk keduanya. Dalam eksepsi pertama untuk eksepsi terhadap Pemohon I. Bahwa Permohonan Pemohon I tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada dan PMK Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015. Mendasarkan pada ketentuan pasal di atas bahwa mengingat jumlah penduduk dari Kabupaten Halmahera ada dua … dua ukuran jumlah penduduk. Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri itu sebesar 117.217 jiwa, sementara dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Halmahera Barat sebesar 133.004 jiwa. Namun kedua-duanya tetap masih berada di bawah 250.000 jiwa, artinya yang kita pakai rujukan dan dasar adalah Pasal 158 ayat (2) huruf a, yaitu bahwa untuk memperoleh selisih suara ukuran 2%. Jadi, dalam menghitung selisih perolehan suara kami menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Dalam pemilu 2015 kemarin, Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 18.091 suara. Kemudian kami kalikan dengan 2%. Hasilnya adalah 361,8 sekian yang kami bulatkan menjadi 362.362 suara adalah ambang batas maksimal selisih perolehan suara di mana Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. 145. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Intinya (...) 146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Intinya bahwa (...) 147. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk presentase. Pemohon berapa presentasenya menurut Pihak Terkait?

24

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Bahwa setelah ini kami menjumlahkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pemohon 1 ... eh, perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon 1. Di mana Pemohon 1 mendapatkan 12.297 suara. Mohon maaf (...) 149. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak. Ini saja. Dianggap dibacakan. Sekarang untuk terakhir. Kalau begitu menurut Pihak Terkait, berapa presentase yang diperoleh Pihak Pemohon? 150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Ya. Pemohon 1 presentasenya adalah 2 ... 0 ... 2,85%. Sementara selisih sementara Pemohon 2, kami menggunakan perhitungan seperti ini. Bahwa ambang batasnya 362 dan selisih suara antara Pemohon 1 dengan Pihak Terkait adalah 519. Berarti sudah berada di atas batas ambang maksimal. Kemudian selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon 2 adalah 5.794 berarti sudah berada di atas batas ambang maksimal dari syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. 151. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, keduanyanya Perkara Nomor 11 dan Nomor 17 menurut Pihak Terkait sudah melewati ambang batas (...) 152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Ambang batas maksimal. 153. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang ditentukan Pasal 158 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015. 154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Betul, Yang Mulia.

25

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan terus. 156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Kemudian eksepsi selanjutnya adalah obscuur libel (...) 157. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jadi permohonannya kabur. 158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Bahwa menurut ketentuan ... ketentuan PMK Nomor 8 tentang Pedoman Penyusunan, Pasal 8 pokok permohonan harus memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pasal 9 dalam petitum bahwa Pemohon harus membuat pernyataan tentang kesalahan pembatalan keputusan Termohon dan pernyataan untuk membenarkan pe ... perhitungan menurut Pemohon. 159. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIV/2016: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

11,

Bahwa itu tidak ... tidak terdapat pada kedua permohonan. Oleh karenanya permohonan menjadi obscuur libel. Kemudian dalam pokok perkara, bahwa isu-isu hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, antara lain adalah penggunaan hak pilih, ganda, atau lebih dari 1 kali, ketidaknetralan penyelenggara, pencoblosan ganda, pencoblosan oleh pemilih yang tidak terdaftar dan seterusnya. Yang menurut kami dalil-dalil tersebut dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar. Pertama, karena memang ... kalaupun ada kejadian tersebut itu adalah diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ditentukan, ada panwaslu segala macam yang memang disediakan untuk itu. Kemudian bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu mengaitkan antara pelanggaranpelanggaran tersebut dengan selisih perolehan suara. Pengaruhnya apa? Berapa suara Termohon yang terkurangi oleh ... oleh pelanggaranpelanggaran tersebut dan berapa suara Pihak Terkait yang diuntungkan 26

dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karenanya pokok permohonan Pemohon menjadi kabur dan harus ditolak. Selanjutnya untuk petitum (...) 161. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 17/PHP.BUP-XIV/2016: ROBIKIN EMHAS

NOMOR

11,

Baik, Yang Mulia saya teruskan. Berdasarkan berbagai keterangan Pihak Terkait baik untuk Perkara Nomor 11 maupun Nomor 17, maka Pihak Terkait berkesimpulan. Pertama bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan karena obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015. Yang kedua, obyek perselisihan karenanya kemudian bukan merupakan obyek dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Dalam pokok perkara permohonan berdasarkan semua yang telah dikemukakan tersebut. Mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa dan mengadili dan memutus. Pertama dalam eksepsi. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dua, ini penambahan karena belum lengkap. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum. Demikian disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Robikin Emhas, Syarif Hidayatullah, Syamsudin Slawat Pesilette, dan Muchtar Sindang. Terima kasih. 163. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Jadi, kita sudah menyelesaikan jawaban Termohon untuk Perkara 11 dan 17. Serta keterangan Pihak Terkait untuk Perkara 11 dan 17. Kita tutup untuk perkara itu. Sekarang kita beralih ke Perkara Nomor 1, Kabupaten Halmahera Selatan. Silakan jawaban Termohon dulu.

27

164. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Termohon akan menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Merujuk persidangan pendahuluan, pada hari Kamis 7 Januari 2015, di mana Kuasa Hukum Pihak Terkait mempertanyakan status dan kedudukan pihak Termohon apakah diwakili oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan ataukah KPU provinsi Maluku Utara. Di dalam persidangan Mahkamah tersebut sudah dijelaskan bahwa Termohon diwakili oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yang bertindak untuk dan atas nama KPU Halmahera Selatan sesuai dengan surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 25 tanggal 20 Desember Tahun 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Halmahera Selatan. 165. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu anu SK Nomor berapa itu? 166. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

SK Nomor 25/KPTS/KPU Provinsi 029 Tahun 2015. 167. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 168. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Yang pada pokoknya penonaktifan untuk sementara ketua dan anggota KPU Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara mengambil alih seluruh tugas dan wewenang anggota KPU Halmahera Selatan. 169. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian saya tanyakan Kengapa ada proses pengambilalihan itu? 170. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Saya lanjutkan Majelis, ada jawaban diberikutnya.

28

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada jawaban di Nomor 3 itu? 172. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Ya. 173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 174. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

Tindakan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut sesuai dengan Pasal 11 huruf n dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang (...) 175. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya itu dianggap dibacakan, ya. 176. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Dianggap dibacakan. 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 178. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

Saya lanjutkan. Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 5, tanggal 20 tentang Penonaktifan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku Utara. 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi ada rekomendasi, ya?

29


PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Ya. 181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 182. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

Tertanggal 18 Desember 2015 melalui surat Nomor 263/BawasluMVU/XII/2015 vide bukti TL 001. 183. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 184. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk: a. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan KPU Halmahera Selatan. b. Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki KPU Kabupaten, Panwa Kabupaten, dan saksi pasangan calon. c. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (...) 185. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang diamankan di mana itu? 186. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Di KPU provinsi, Majelis. 187. KETUA: ARIEF HIDAYAT KPU provinsi, baik. 30


PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

5. 189. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih aman, ya? 190. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN Masih. 191. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 192. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

Insya Allah. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut pada tanggal 18 Desember 2015 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi dengan menonaktifkan ketua dan anggota KPU Halmahera Selatan, dan merencanakan melakukan rekapitulasi ulang Kecamatan Bacan pada tanggal 23 Desember 2015, vide bukti TN 01, 03, dan 04. Namun demikian rencana Pleno rekapitulasi ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Desember 2015 tersebut batal dilakukan karena kotak suara dari KPU Halmahera Selatan ke KPU Provinsi tidak bisa dibawa pada tanggal 22 Desember 2015 sehubungan adanya penolakan dari berbagai massa di Halmahera Selatan. Pada tanggal 25 Desember 2015 setelah KPU Provinsi Maluku Utara dibantu aparat kepolisian dan TNI, akhirnya bisa memindahkan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke tempat penyimpanan di KPU Provinsi Maluku Utara. Untuk melakukan langkah selanjutnya, KPU Provinsi Maluku Utara mengajukan surat Nomor 72/KPU Prov 029/XII/2015 tertanggal 25 Desember 2015 perihal permohonan petunjuk tindal lanjut pilkada Halmahera Selatan, yang pada pokoknya berisi laporan seluruh rangkaian proses sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara sampai dengan perpindahan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara sekaligus meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya, vide bukti TN-05.

31

Menjawab surat dari KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, KPU-RI dalam suratnya tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 1066/KPU/XII/2015 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, vide bukti TN-06: a. memperhatikan keputusan KPU Halmahera Selatan tentang penetapan hasil bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, telah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Maluku Utara agar menghormati proses sengketa perselisihan hasil pemilihan dan tidak melakukan rekapitulasi hasil pemilihan suara di Kecamatan Bacan sampai dengan adanya putusan MK. b. KPU Provinsi Maluku Utara segera melakukan persiapan untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK terkait PHP pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. c. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan surat dari KPU-RI tersebut demi menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Maluku Utara menunda pelaksanaan rekapitulasi ulang sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terkait dengan persoalan yang diajukan oleh Pemohon yang sudah menjadi objek sengketa dalam perkara ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya. Hormat kami Kuasa Termohon Ali Nurdin dan Absar Kartabrata, S.H. 193. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Sekarang Pihak Terkait nanti yang terakhir Pihak Bawaslu, ya. Pihak Terkait Perkara Nomor 1 untuk Kabupaten Halmahera Selatan, saya persilakan. 194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan izinkan kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait menyampaikan keterangan Pihak Terkait untuk pada pokok-pokok dalam keterangan Pihak Terkait. Langsung pada eksepsi: a. Keberatan terhadap keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon dalam perkara permohonan a quo. Bahwa Pihak Terkait keberatan terhadap keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut KPU Provinsi Maluku Utara yang seolah-olah berkapasitas dan bertindak sebagai Termohon dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

32

Selatan Tahun 2015 dengan register Perkara 1/PHP dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi. b. Bahwa keberadaan KPU Provinsi Maluku Utara seolah-olah yang mempunyai kedudukan hukum legal standing sebagai Termohon dalam Perkara dengan nomor register 1 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi (...) 195. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, intinya saja untuk keberatan ini apa? Tidak perlu dibacakan seluruhnya. 196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Baik. Inti dari keberatan ini kami akan menguraikan kronologisnya terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam poin 3, Yang Mulia dan seterusnya. 197. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Terus dari uraian itu prinsipnya Anda mengatakan apa? 198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Jadi, pada prinsipnya (...) 199. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda keberatan dengan KPU Provinsi mengambil alih? Apa? Coba katakan (...) 200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Tentang keberadaan KPU Provinsi Maluku Utara (...) 201. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebagai Termohon dalam perkara ini?

33

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Ya, Yang Mulia. 203. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, kemudian berikutnya? 204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Dalam halaman 8 angka 9 bahwa sebagai pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim dan memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo menurut pemberitaan media online antara Maluku berjudul Polda Tegaskan Kasus Pemalsuan Dokumen Pilkada Diproses bahwa terdapat 2 orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang berinisial SS dan KT saat ini berstatus sebagai tersangka yang mana kami ketahui ini berita ini dimuat pada hari Sabtu, 02 Januari 2016 (suara tidak terdengar jelas) terkait. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sepatutnya untuk menyatakan perkara permohonan tidak dapat diterima. 205. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Poin eksepsi yang kedua ini poinnya sebenarnya sama dengan pada persidangan awal yang kami sampaikan, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan. 207. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini mengenai keberatan atas perbaikan tenggaT waktunya itu? 208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Mengenai perbaikan angka-angka dalam tabel-tabel yang pada sidang perdana kemarin.

34

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kemudian yang berikutnya? 210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Eksepsi yang ketiga, permohonan Pemohon tidak jelas. 211. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kabur. 212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Dan kabur obscuur libel. 213. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk keterangannya dianggap telah dibacakan, ya? 214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Baik. 215. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus? 216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Dalam pokok permohonan. 217. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Gimana dalam pokok permohonan? 218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Dalam pokok permohonan. 4.1 bantahan terkait dalil Pemohon tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara. Bahwa pada tanggal 18 35

Desember 2015 KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam SK-KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa Pihak Terkait menyatakan sudah benar perolehan suara Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya berdasarkan DB-1KWK KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan lampiran dari SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan terlampir. 219. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, apa yang ditampilkan oleh KPU Halmahera Selatan sudah benar? 220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Ya, Yang Mulia. 221. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, begitu ya. Terus Anda menuliskan ada Dapil 1 perolehan suara yang dilakukan itu sudah benar dan sah, ya? 222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Betul, Yang Mulia. 223. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus berikutnya? 224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Bahwa sebagaimana tertuang dalam DB-1 KWK kabupaten hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi mandat Pihak Terkait yang bernama H. Hasan Fabanyo, saksi mandat Pasangan Calon Nomor 2 yang bernama Munawar Hamzah, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Akbar Bazah. 225. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus menjawab dalil yang lain? 36

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Intinya untuk selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 10 dan 11. 227. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Permohonan ini sudah dianggap dibacakan. Jadi, menurut Pihak Terkait mengenai alat bukti C … menurut Pihak Terkait mengenai alat bukti C-1 KWK versi upload yang diajukan oleh Pemohon tidaklah serta-merta langsung dapat diterima atau dikabulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mengungkapkan fakta yang sesuai dengan di persidangan nanti. C-1 KWK dalam kiranya versi upload yang dapat diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh Termohon dari C-1 KWK yang belum tentu merupakan data final. Dalam hal ini dapat terjadi ketidaksesuaian antara data dalam Model C1-KWK yang dikeluarkan oleh KPPS yang kemudian diunggah pada halaman KPU dengan fakta yang sebenarnya C-1 Plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPK atau KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Maka Model C-1 KWK tersebut menjadi tidak valid. Selanjutnya (…) 229. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang terakhir yang mengenai anu … apa … dalil keberpihakan KPU terhadap kepentingan Pemohon. Itu ada jawaban Anda mengenai itu? Di halaman 29? 230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Mengenai keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara terhadap kepentingan Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf e halaman 20 dianggap dibacakan. Menurut Pihak Terkait, faktanya kehadiran Ketua KPU Provinsi yang menyaksikan dan mengikuti rapat Pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian dengan sengaja memberikan intervensi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan ketika kepentingan Pemohon dirugikan. Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya 37

keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan Pemohon. Selanjutnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruh h halaman 21 dianggap dibacakan. 231. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menerima atau mendapatkan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut di atas dari pihak KPU Provinsi Maluku Utara. Hal ini jelas menunjukkan KPU Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan yang berbeda-beda pada masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. KPU Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan yang speSial atau khusus kepada Pemohon. Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan Pemohon. Selanjutnya bahwa KPU Provinsi Maluku Utara begitu mudahnya mengakomodir, menfasilitasi kepentingan Pemohon yang telah dirugikan, mulai dari KPU provinsi menerbitkan Surat Kuasa Nomor 25 dan seterusnya tahun 2015 tentang penonaktifan sementara serta pengambialihan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian KPU Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan Nomor 29 tentang pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Dan yang terakhir, menerbitkan SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 27 Halmahera Selatan yang membatalkan … maaf, yang merubah Keputusan KPU Kabupaten KPU Halmahera Selatan Nomor 1 dan seterusnya tentang tahapan program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati. 233. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, intinya Anda menyatakan bahwa KPU atau penyelenggara tapi di tingkat provinsi tidak netral, ya? 234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Ya, Yang Mulia. 38

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang yang dalil-dalil Pemohon untuk yang TSM. Bagaimana jawaban Saudara? 236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: REGGINALDO SULTAN Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam penyelenggaran Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ini. Namun pada kenyataannya, justru Pihak Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan aparatur sipil negara Kabupaten Halmahera Selatan yang bertujuan untuk mengarahkan dukungan dan memenangkan pasangan calon (…) 237. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi Pemohon ini incumbent, ya? Ya, incumbent, kan? Baik. 238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Bukan, Yang Mulia. 239. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bukan? 240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Bukan, Yang Mulia. 241. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menggerakkan birokrasi? Dalilnya? 242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Jadi, Yang Mulia, Pemohon ini adik ipar dari (…)

39

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu. Baik. Terus, dilanjutkan. 244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Saya lanjutkan, Yang Mulia, sedikit. Pertama, saya ingin mestretching pada persoalan kenapa KPU Provinsi mengambil alih pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Halmahera. Kalau dilihat dari posita yang diajukan oleh Pihak Pemohon dan juga dipertegas oleh Pihak Termohon bahwa berdasarkan surat Bawaslu. Nah, yang menjadi aneh bagi kami adalah ketika Bawaslu memberikan penilaian terhadap proses rekapitulasi tersebut di mana Bawaslu tidak berada di lokasi rekapitulasi tetapi bisa memberikan rekomendasi kepada KPU untuk diambil alih. Karena ditengarai telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dalam rekapitulasi tersebut. Dan kami memandang bahwa Bawaslu pun telah mengambil sikap partisan berpihak kepada Pihak Pemohon di dalam proses rekapitulasi tersebut. Dan lebih tegas lagi, tadi disampaikan oleh Pihak Terkait di dalam keterangan kami bahwa kalau melihat background daripada KPU yang saat ini dinyatakan tersangka tanggal 2 Desember terkait dengan persoalan pidana tentu ini menjadi satu catatan kita bahwa sikap dan prilaku KPU provinsi 2 orang tersebut itu menunjukkan indikasi kuat telah terjadi satu … menunjukkan satu sikap yang tidak independent dan berpihak. 245. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus kemudian begini, kalau menurut Saudara persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon itu kan hanya murni di Kecamatan Bacan, ya? 246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Majelis, dari Termohon. 247. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 248. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016:ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Sepanjang pengetahuan kami, belum ada status tersangka terhadap Komisioner KPU provinsi. Demikian, Majelis.

40

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti anu, ya. Baik. Enggak, ini yang dipermasalahkan menurut Pihak Terkait juga hanya sebetulnya yang murni ini masalah-masalah di kecamatan Bacan? 250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Ya. 251. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kan? 252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Ya. 253. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang petitumnya? Silakan. 254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Saya sedikit menjelaskan juga Yang Mulia. Sedikit sekali … sedikit. Terkait dengan sikap apa Pemohon yang melakukan pelanggaran secara TSM misalnya di dalam halaman (…) 255. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti. 256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA 36 itu sudah (…) 257. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah terbaca itu.

41

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Kami anggap dibacakan. 259. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Sudah di anggap dibacakan. 260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Dan berdasarkan hal itu, maka dalam petitum kami. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 261. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU (…) 263. KETUA: ARIEF HIDAYAT Halmahera Selatan. 264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34 (…) 265. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nomor 34 itu, ya? 266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Dan seterusnya.

42

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Dan apa … atau apabila Mahkamah Konstitusi berkata lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. 269. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya minta diulang tadi. Pernyataan atau keterangan Pihak Terkait yang berhubungan. Saudara memperoleh informasi dari mana kalau KPU provinsi itu 2 orang ditetapkan sebagai tersangka? 270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Di berita, Yang Mulia. Sudah dimasukkan sebagai alat bukti. 271. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada bukti ya di situ, ya? 272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA PT-48. 273. KETUA: ARIEF HIDAYAT PT-48? 274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1: SIRRA PRAYUNA Ya. 275. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

43

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Demikian, Yang Mulia. 277. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Kuasa Hukum Pihak Terkait Taufik Basari, Sirra Prayuna, Reggi. 279. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Pokoknya empat orang itu. 280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Waalaikumsalam wr.wb 281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHP.BUPXIV/2016: SIRRA PRAYUNA Harus disebut semua Pak Sirra. Kalau enggak nanti repot itu, Kuasa Hukumnya. Yang di belakang Anda mendengarkan oh ini yang disebut hanya itu. Berarti itu saja yang kita upah ini. Repot nanti. Terus kemudian tadi Termohon. Apa yang akan disampaikan itu tadi. Jadi, menurut Pihak Termohon KPU bawa anu apa kabu … provinsi. 282. KUASA HUKUM TERMOHON XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

1/PHP.BUP-

Intinya sampai saat ini Majelis. Dari pihak KPU provinsi tidak ada pemberitahuan adanya status tersangka. 283. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu saya persilakan. 284. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik, terima kasih. 44

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT Keterangannya Bawaslu sudah diserahkan? 286. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya. Kami sudah gandakan, tetapi belum diserahkan. 287. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan diserahkan. Kita ikut menyimak nanti. Nanti kalau enggak nanti lepas dari konteks nanti. Jangan anu diserahkan saja itu. Itu yang berhak menerima. Tidak usah maju ke sini. Berbahaya maju di sini ini. Ya. Nanti kalau kita sudah terima baru dibacakan tapi tidak usah seluruhnya. Ya, baik. Keterangan Bawaslu Nomor PM 0700/XII/MU/2016. Silakan. 288. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik, terima kasih. Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Yang Mulia. Izinkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan dalam sidang yang mulia ini. Laporan ini atau keterangan ini kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama terkait dengan aspek pengawasan yang memuat terkait dengan apa-apa yang telah kami lakukan dalam rangka (…) 289. KETUA: ARIEF HIDAYAT Intinya saja, ya? 290. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran. 291. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 292. BAWASLU : SULTAN ALWAN Itu tidak kami bacakan. Itu terdapat pada halaman (…) 293. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu normatif, kan? 45

294. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya. 295. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 296. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Sekitar 24 poin. 297. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 298. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Yang kedua itu aspek tindak lanjut juga kami tidak akan bacakan karena sudah tertuang dalam apa secara tertulis (…) 299. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap dibacakan, ya? 300. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 301. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 302. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Itu terdapat di halaman 6 sampai 8. 303. KETUA: ARIEF HIDAYAT He eh. Sekarang di halaman 8. 304. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Selanjutnya kami akan membacakan terkait dengan keterangan Bawaslu Maluku Utara berkaitan pokok permasalahan yang dimohonkan. 46

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 306. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Pada Perkara Nomor 1/PHPU-BUP/XIV/2016. 1. Bahwa … bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan Bacan yang telah dibacakan oleh Ketua PPK Bacan pada saat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Formulir DA-1 KWK dengan Formulir DA-1 KWK milik Pasangan Calon Nomor 4. Dan hasil rekapan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 KWK yang dimiliki panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang ini juga diterima pada saat pengawas di TPS sebanyak 28 TPS di Kecamatan Bacan. Perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut. - Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Amin Ahmad, S.IP., M.M., dan Jaya Lamusu jalanan khusus sebanyak 3.392. - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Ponsen Sarfa, ST., M.M-Sagaf A. HI. Taha, S.Ag sebanyak 2.222. - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusihan Jafar, S.PdDrs. Benny Parengkuan sebanyak 925, dan. - Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Bahrain KasubaIswan Hasyim, S.T.,M.T sebanyak 3.401. bukti PK-32. Adapun rincian perolehan suara Pasangan Calon pada 28 TPS di Bacan sebagai berikut. Saya tidak bacakan karena ini parpol cukup banyak. 307. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, karena ini parpol ya? Ya. 308. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Kami uraikan per-TPS. 309. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap dibacakan.

47

310. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Saya langsung saja ke poin ketiga di halaman 11. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember 2015. Perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan yang dibacakan oleh PPK Bacan dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DB-KWK oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan berbeda dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Bacan dan Formulir C-1 yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh juga dari pengawas TPS di TPS. Berikut perbedaan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut. 1. Pasangan Nomor Urut 1 rekap C1-KWK Panwas=3.392, DB-KWK KPU=5.518. Selisih 2.126. 311. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu KPU-nya KPU (...) 312. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Kabupaten Halmahera Selatan 313. KETUA: ARIEF HIDAYAT Halmahera Selatan, ya? Halmahera, ya? Ya. He eh. 314. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Nomor Urut 2 rekap C1-KWK panwas=2.222, DB-KWK KPU=769. Selisih 1.453. 315. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 316. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Pasangan Nomor Urut 3, rekap C1-KWK panwas=925. DB-KWK KPU=417. Selisih 508. Pasangan Nomor Urut 4, rekap C1-KWK panwas=3.401. DB-KWK KPU=3.236. Selisih 165. Poin 4 bahwa terjadi penambahan perolehan suara Pasangan Nomor ... Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.126 suara di Kecamatan Bacan yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU 48

Kabupaten Halmahera Selatan. Bila dibandingkan dengan rekap Formulir C1-KWK milik Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara. Bukti terlampir. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.453 suara (...) 317. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Konsekuensinya kan itu ditambah. Yang lain berkurang, ya? 318. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 319. KETUA: ARIEF HIDAYAT Segitu dianggap dibacakan. 320. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Terima kasih. Kami lanjut ke poin 8. Bahwa akibat terjadinya perbedaan angka perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan. Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 4 ... Nomor Urut 4 dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan keberatan dalam Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Anggota panwas Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Kahar Yasim menyampaikan keberatan yang pada prinsipnya meminta kepada pimpinan Rapat Pleno pada saat itu atas nama Sarni Laetje Komisioner KPU Halmahera Selatan untuk dilakukan penyandingan data. Adapun perbedaan angka perolehan suara pasangan calon tersebut, Ketua KPU Maluku Utara atas nama Syahrani Somadayo juga menyampaikan bahwa apabila terjadi perbedaan angka perolehan suara pasangan calon, maka harus dilakukan penyandingan data atau turun satu tingkat dibawahnya. Hal tersebut merupakan instruksi dari KPU RI yang disampaikan oleh Syahrani Somadayo Ketua KPU Halma ... KPU Provinsi Maluku Utara. Dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhadap keberatan yang diajukan oleh panwas kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor 4 dan atas nama ... atas nama Adnan Wahid dan Iksan Barmawi dan instruksi KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penyandingan data tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh Pimpinan Rapat.

49

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pimpinan Rapat ini KPU Halmahera Selatan toh? 322. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN KPU Halmahera Selatan yang dipimpin oleh Ibu Sarni Laetje. 323. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya. Terus? 324. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Poin ke-9, bahwa terdapat saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Adnan Wahid dan Iksan Barmawi yang mengajukan keberatan pimpinan rapat Pleno meminta kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang sidang Pleno. 325. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, panwas juga suruh keluar ini? 326. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya. Karena terlalu banyak protes. Ya, bukan panwas. Ini Saksi Nomor 4. 327. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nomor 4, ya? 328. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya. Bukti ini kami sampaikan dalam bentuk video rekaman saat Pleno, B-34. 329. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. He eh. 330. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada Kecamatan Kayoa Barat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Maaf, kami 50

ulangi. Bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada Kecamatan Kayoa Barat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Berita Acara Model DB-KWK dengan Berita Acara Model DA1-KWK yang ditetapkan oleh KPU ... oleh PPK Kayoa Barat. Perbedaan angka perolehan suara tersebut adalah pada Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Bahrain Kasuba-Iswan Hasyim sebanyak 20 suara. Bukti 35, tabelnya saya tidak bacakan. Tapi perbedaan pada nomor 4 ada 20 suara selisih. Bahwa atas pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan 3 peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Terjadinya Perubahan Angka-Angka Perolehan Suara Pasangan Calon pada Kecamatan Bacan serta KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 95, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 263/BawasluMU/12 2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang pada prinsipnya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk: 1. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halma 2. Mengambil alih dan melaksanakan kembali rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokan dokumen secara berjenjang dan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU kabupaten, panwaslukada dan saksi-saksi pasangan calon. 3. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU telah mengeluarkan tiga keputusan Nomor 25 terkait dengan penonaktifan sementara dan pengambilalihan tugas kewenangan KPU Halmahera Selatan Nomor 26 terkait dengan pembatalan KPU Halmahera Selatan Nomor 34 dan keputusan Nomor 27 tentang perubahan atas keputusan KPU sebelumnya berkait dengan tahapan program jadwal. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah mengagendakan untuk mengadakan Pleno rekapitulasi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 melalui surat undangan Nomor 21 kepada Bawaslu provinsi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tertanggal 21 Desember 2015, namun pelaksanaan Pleno rekapitulasi tersebut tidak dilaksanakan karena kotak suara atau dokumen atau yang berisi dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi suara masih berada di Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 ketua KPU Provinsi bersama-sama dengan Ketua KPU Bawaslu Provinsi, Kapolda Maluku Utara, Danrem 125 Babullah Ternate, dan Kabina berangkat ke Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil kotak suara yang berisi dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi suara. 51

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini tidak usah dibacakan. 332. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 333. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai kemudian bisa itu diambil. 334. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 335. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dan sekarang diamankan di Bawaslu … KPU Provinsi, ya? 336. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN KPU Provinsi. 337. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang teruskan. 338. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Walaupun, baik saya lanjutkan (...) 339. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu enggak perlu sudah intinya. Kemudian Saudara anu. 340. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya. 341. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pada 23 sekarang langsung saja karena itu tadi urutan dari.

52

342. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Oh baik. 343. KETUA: ARIEF HIDAYAT Atau rangkaian apa yang sudah dibacakan. 344. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Oh baik. 345. KETUA: ARIEF HIDAYAT 23? 346. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN 23, ya. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara sampai keterangan ini dibacakan belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263 Bawaslu-MU/XII melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan. 24 (...) 347. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. ini 24, baik. 348. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bahwa dari 30 Kecamatan Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan dan Kecamatan Kayoa Barat tidak ditemukan, selain ya. 349. KETUA: ARIEF HIDAYAT Selain, kecuali. 350. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Selain maksudnya. 351. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecuali, toh.

53

352. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 353. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecuali Bacan dan kecuali? 354. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Kecuali Kecamatan Bacan dan Kecamatan Kayoa Barat tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara pasangan calon. 355. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 356. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Berikut ini perolehan suara pasangan calon (suara tidak terdengar jelas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, kami anggap telah dibacakan. 357. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap telah dibacakan. 358. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Tidak kami bacakan. 359. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 360. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Selanjutnya 28 bahwa sesuai dengan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan sertifikan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 milik Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pada saat di pengawas oleh TPS, maka perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1 jumlah

54

40.891, Pasangan Nomor Urut 2=24.748, Pasangan Nomor Urut 3=10.886, Pasangan Nomor Urut 4=43.144, daftar suara sah 119.669. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Halmahera Selatan dalam lampiran keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 34 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 18 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1=43.017, Pasangan Calon Nomor Urut 2=23.295, Pasangan Calon Nomor Urut 3=10.738, Pasangan Nomor 4=42.999. 361. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, intinya ada perbedaan antara apa yang dilakukan oleh panwas Kabupaten Halmahera Selatan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Halmahera selatan, ya. 362. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Ya, ada satu lagi yang mungkin perlu kami sampaikan, Majelis, Yang Mulia. 363. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 364. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Terkait dengan upload data itu yang sebelum dilakukan Pleno. 365. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 366. BAWASLU MALUKU UTARA : SULTAN ALWAN Mungkin rekan saya Abdul Aziz S Marsaoly ingin menyampaikannya. 367. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, gimana? Itu ada di sini enggak? Di point berapa?

55

368. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA : ABDUL AZIZ S MARSAOLY Ya … di Pimpinan, Ketua Majelis, Yang Terhormat, kami sampaikan di terkait point 18 yang dibacakan tapi dilewati, yang intinya bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 atas hasil pengawasan dan laporan yang diterima Bawaslu provinsi terkait dengan data atau dokumen scan model C KWK C-1 yang di lampirannya di upload ke websitenya KPU bahwa terjadi dugaan itu kami melakukan supervisi dan inspektorasi ke KPU atau di Kabupaten Halmahera Selatan. Pada prinsipnya kami melakukan pertemuan dengan seluruh Panwas Kecamatan di Halmahera Selatan dan ketua panwas dan anggotanya menanyakan terkait dengan hal masalah itu dan mereka menyampaikan bahwa tidak ada masalah dan yang selanjutnya kami melakukan supervisi juga dengan di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan saya melakukan klarifikasi dengan salah satu anggota komisioner atas nama Antoni Nurdin karena beliau adalah salah satu koordinasi … koordinator divisi pungut hitung dan rekap dan pada intinya beliau menjelaskan secara detail dari A sampai Z terkait dengan upaya penggelembungan dan perubahan dokumen yang diupload itu. Sehingga dengan demikian kami sebagai dasar untuk menyampaikan laporan itu dan hasil klarifikasi itu terdapat di Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur, terus kemudian di Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan sebagaimana dokumen atau bukti yang terlampir. 369. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, ya. 370. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA : ABDUL AZIZ S MARSAOLY Ya dan terakhir, Majelis. Kami sampaikan juga bahwa terkait dengan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Pihak Terkait tadi bahwa pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai partisan kami tegaskan kembali bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. 371. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 372. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA : ABDUL AZIZ S MARSAOLY Terima kasih, Majelis.

56

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang saya tanyakan. Ini keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara kok tidak ditandatangani oleh seluruh anggota? 374. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Kami perlu sampaikan bahwa salah satu anggota Pak Muksin Amrin sementara mengikuti kegiatan Bawaslu di Bali dan kami sudah komunikasi. Pada prinsipnya semuanya menyetujui terhadap ini karena kemarin juga pada saat penyusunan ini di Ternate beliau juga ikut dalam penyusunan ini. 375. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh (...) 376. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Tapi karena ada tugas dari Bawaslu (...) 377. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bukan karena menolak ini (...) 378. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bukan. 379. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus enggak tanda tangan, ya? 380. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bukan. 381. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu bisa dipertanggungjawabkan? 382. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bisa karena ya ini, ya silakan (...)

57

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saudara menerima penugasan dan rekomendasi dari Bawaslu pusat, enggak? 384. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ya, ada surat yang sudah kami sampaikan tadi, Majelis. 385. KETUA: ARIEF HIDAYAT Mana? Enggak ada dari Bawaslu. 386. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Ada. 387. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Bawaslu pusat? 388. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Tadi sudah diperiksa tadi. Tadi sudah diperiksa oleh Panitera. 389. KETUA: ARIEF HIDAYAT Coba ada rekomendasi dari Bawaslu karena saya minta Bawaslu pusat Prof. Muhammad karena saya takut juga bahwa Bawaslu di daerah bermain-main partisan yang mesti dituduhkan, maka saya minta setiap Bawaslu yang datang atau Panwaslu yang datang harus ada rekomendasi supaya yang datang itu orang yang sehat tidak masuk angin. 390. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Terima kasih, Yang Mulia. 391. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, surat perintah tugas Badan Pengawas Pemilu, ya ada ya tanda tangani Prof. Muhammad. Baik. Jadi, Saudara sudah memberikan keterangan ini secara resmi dan Saudara sudah saya klarifikasi yang tanda tangan itu mestinya 3 orang tapi karena ada tugas di Bali, ya?

58

392. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Betul. 393. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bisa dipertanggungjawabkan, ya? 394. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Bisa. 395. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. untuk anu … kemudian bukti-bukti fisik yang Anda tunjuk sudah dilampirkan di sini? 396. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. Buktinya kami sudah susun, tetapi karena memang waktu kemarin agak mepet pada prinsipnya nanti kami akan sampaikan. 397. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang saja kalau sudah ada. Sudah dibawa toh? (...) 398. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Belum dijilid dan dileges. 399. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? 400. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kalau keterangan Bawaslu enggak perlu dileges itu. 401. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Oh, baik. Terima kasih. 402. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti saja dilihat ya. 59

403. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Setelah ini kami sampaikan. 404. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Diserahkan diambil saja. Coba dilihat. 405. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Belum digandakan, Yang Mulia. 406. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, belum digandakan. 407. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Kami mohon untuk … setelah ini mungkin kami siapkan. 408. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti sebagai keterangan tambahan nanti. 409. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 410. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 411. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Terima kasih, Yang Mulia. 412. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Soalnya kan kita menghindari supaya keterangannya ini betul-betul keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik (...) 413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Yang Mulia. 60

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Mohon izin. Saya ingin men- stretching lagi Saudara Bawaslu terkait dengan (...) 416. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini belum sampai keperdebatan antara para pihak. 417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Betul, Yang Mulia tapi terkait dengan rekomendasi, rekomendasi mohon menjadi catatan Yang Mulia di halaman 5 keterangan Pihak Terkait kami di poin 6, Yang Mulia. 418. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Ini untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia terkait dengan adanya anggota Bawaslu yang tidak menandatangani tadi. 420. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Keterangan Bawaslu dan juga mengkorelasikan dengan apa yang diterbitkan … surat yang diterbitkan oleh Bawaslu yang mendudukan diri sebagai plt pada saat itu. Terima kasih, Yang Mulia.

61

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik kita dicatat … sudah dicatat, ya. Terima kasih, Pihak Terkait. Jadi, rangkaian keterangan jawaban Termohon dan keterangan dari Pihak Terkait serta keterangan dari Bawaslu sudah kita terima dan karena surat tugas dari Bawaslu, maka kehadiran dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara sudah bisa dibenarkan. Sekarang kita menginjak ke Halmahera … yang belum apa ini? Halmahera Utara, ya? Halmahera Utara. Baik, Halmahera Utara. Perkara Nomor 108. Saya persilakan Pihak Termohon. 423. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhlis Kharie, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara bertindak untuk/dan atas nama KPU Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101 Tanggal 6 Januari 2016. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S. H. dan kawan-kawan, para advokat dan asisten advokat, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum KPU Halmahera Selatan yang memilih domisili hukum pada Kantor Ali Nurdin and Partner dan seterusnya. Dalam hal ini … maaf, Halmahera Utara dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Hukum Ali Nurdin and Partner dan seterusnya. Dalam hal ini memberi jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 108 dalam eksepsi. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sehingga persoalan lain di luar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara a contrario bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. 2. Bahwa membaca dan memahami permohonan Pemohon, pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015. Padahal pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon sesungguhnya bukan merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif

62

melainkan tuduhan atas pelanggaran yang sudah ada forum tersendiri untuk memeriksanya. 3. Bahwa sudah merupakan yurisprundensi tetap mengenai pengertian pelanggaran yang TSM sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21 dan seterusnya telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan seterusnya (…) 424. KETUA: ARIEF HIDAYAT Intinya? 425. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Baik, Majelis. 426. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kewenangan Mahkamah bagaimana menurut (…) 427. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Menurut hemat kami, Mahkamah tidak berwenang mengadili (…) 428. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak berwenang. Baik. Dengan dalil-dalil sebagaimana yang Anda sebutkan. Sekarang kedudukan hukum? 429. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah … kami koreksi, Majelis, seharusnya 190.955. 430. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

63

431. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Sehingga termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000. Dengan demikian batas selisihnya adalah 2%. 432. KETUA: ARIEF HIDAYAT 2% 433. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Bahwa perolehan suara pasangan calon memperoleh suara terbanyak adalah 30.736 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun (suara tidak terdengar jelas) selisih 2%. 434. KETUA: ARIEF HIDAYAT (Suara tidak terdengar jelas) itu ya? 435. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Betul, Majelis. 436. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus? 437. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108: ALI NURDIN Dan suara Pemohon, batas selisih antara suara Pemohon dan suara terbanyak adalah pada 12 10,3% sehingga lebih dari batas selisih sebesar 2%. 438. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 439. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah menyatakan harus menyatakan bahwa perhitungan persen yang dibuat 64

Pemohon dan dalam pemuatannya adalah tidak benar dan melewati batas selisih maksimal 2%. Sehingga tidak memenuhi persyaratan suatu permohonan sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 1 juncto Nomor 5 Tahun 2015. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki legal standing. 440. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Sekarang di pokok permohonannnya. 441. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Kemudian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, obscuur libel. 442. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dengan penjelasan nomor 15 sampai dengan yang … berikutnya (…) 443. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Saya mohon diizinkan (…) 444. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa stretching-nya? 445. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Jadi, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon lebih tinggi dari suara Pihak Terkait sebagaimana ditampilkan pada angka 33. Namun, Pemohon tidak mampu menjelaskan dari mana perolehan suara tersebut diperoleh, TPS mana saja terjadi perbedaan suara, dan berapa suara untuk masing-masing pasangan calon? Pemohon secara sepihak telah menetapkan angka perolehan suara Pemohon dengan cara menggelembungkan suara Pemohon dan mengurangi suara pasangan calonnya tanpa menjelaskan mengapa suara Pemohon bertambah dan mengapa suara pasangan lain berkurang. Dalil Pemohon pada angka 33 yang menampilkan tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh panitia dan bukan dalil yang penuh rekayasa dan halusinasi Pemohon yang dapat menyesatkan semua pihak yang membacanya. Hal ini disebabkan karena 65

Pemohon telah sengaja memanipulasi angka-angka perolehan suara pada setiap saya ganti menjadi pada 11 kecamatan yang tidak pernah didalilkan oleh Pemohon mengalami permasalahan. Sekali lagi, tidak pernah didalilkan oleh Pemohon mengalami permasalahan. Namun pada tabel tersebut ternyata angka perolehannya sudah berubah drastis dengan cara menggelembungkan suara Pemohon dan mengurangi suara dari pasangan calon lainnya. Hal ini terbukti dari bukti Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam rangka … dalam pemilihan bupati dan sertifikasi rekapitulasi untuk kecamatan. a. Galela. Dalam tabel Pemohon tertulis suara Pemohon adalah 2.392, padahal seharusnya 2.322. Penggelembungan Pemohon dilakukan dengan cara mengurangi Nomor Urut 4 yang seharusnya 852 ditulis Pemohon menjadi 782. b. Galela Selatan. Ditulis oleh Pemohon 2.327, padahal seharusnya 2.007. Terjadi penggelembungan suara sejumlah 320 yang diperoleh dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 dari semula 365 ditulis menjadi 345, Nomor Urut 3 dari 862 menjadi 802, dari Nomor Urut 4 dari 782 menjadi 542. c. Galela Utara suara Pemohon ditulis 2.195, padahal seharusnya 1.875 suara. Penggelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 802 menjadi 682. Nomor Urut 4 semula 886 menjadi 686. Tobelo Barat suara Pemohon ditulis 746 padahal seharusnya 636. Penggelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 303 menjadi 280. Nomor Urut 3 semula 528 menjadi 472. Pasangan Nomor Urut 4 dari 404 menjadi 375. Tobelo Tengah suara Pemohon ditulis 709 padahal seharusnya 48 suara. Penggelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 1.321 menjadi 1.221. nomor Urut 4 semula 2.008 menjadi 1.784. Tobelo Timur suara Pemohon ditulis 523 padahal seharusnya 393. Penggelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 343 menjadi 333. Nomor Urut 3 dari 812 menjadi 712. Nomor Urut 4 semula 315 menjadi 295. Tobelo Utara Pemohon dan seluruhnya (…) 446. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dibacakan, ya. 447. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Jadi, Majelis. Suara-suara dari kecamatan ini tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Namun, oleh Pemohon dimanipulasi dalam permohonannya menjadi berubah.

66

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 449. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Ini kami tampilkan. 450. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 451. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Dengan demikian karena … jadi ada di Kao suara Pemohon juga bertambah, di Kecamatan Kao Teluk juga sama, dan Malifut ada 11 kecamatan. 452. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 453. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi di mana saja dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi, maka permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur. Sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. 454. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 455. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Untuk berikutnya dalam pokok permohonan. 456. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 67


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Kami lanjutkan ke halaman 15, Majelis. 458. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 459. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN Nomor 25. 460. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 461. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus sebagai berikut. a. Di Kecamatan Kao Telu. Pada saat pleno rekapitulasi yang akan diawali di Kecamatan KaoTeluk Saksi Pasangan Nomor Urut 5 mengajukan keberatan terkait pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kao Teluk berdasarkan rekomendasi Panwascam Kao Teluk. Terdapat 8 TPS yang ditemukan pelanggaran administrasi dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi panwascam dan meminta pimpinan rapat membacakan keberatan saksi yang termuat di form keberatan saksi. Pimpinan rapat kemudian meminta penjelesan Panwaskab Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kao Teluk. Panwaskab menjelaskan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 5 terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam Kecamatan Kao Teluk kepada PPK Kecamatan Kao Teluk. Namun, rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2015. Panwas Kabupaten Halmahera Utara baru menerima tanggal 16 Desember 2015 dari panwascam Kao Teluk. Panwaskab masih mengacu pada regulasi setelah dipelajari rekomendasi panwascam dikeluarkan diakhir. Diahkiri dari pleno rekapitulasi PPK dan kemudian terisi dalam form keberatan di pleno PPK. Dan data yang diterima dari panwascam Kao Teluk tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pimpinan rapat pleno menjelaskan apabila terjadi pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS temuan harus dilaporkan ke 68

panwas untuk diteliti dan di kaji. Panwas kemudian meneruskan pelanggaran (suara tidak terdengar jelas) ke KPU. Namun, untuk pelanggaran administrasi di Kecamatan Kao Teluk belum … KPU Halmahera Utara belum menerima rekomendasi dari panwaskab terkait penemuan pelanggaran adminsitrasi itu. Pimpinan rapat kemudian memenuhi permintaan saksi dan membaca keberatan saksi yang termuat dalam form keberatan. PPK kemudian menjelaskan bahwa keberatan yang di izinkan oleh saksi hanya keberatan menyangkut administrasi tidak ada keberatan tentang selisih hasil di Kecamatan Kao Teluk. 462. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang seluruhnya sampai kemudian halaman 23 dianggap telah dibacakan. Sekarang poin 26. 463. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

NOMOR

108/PHP-

Poin 26? 464. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Halaman 23, itu. Ya, langsung. 465. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten diputuskan pada tanggal 19 Desember, pukul 14.55 WIT. Dengan hasil sebagai berikut. Nomor Urut 1 = 30.736. Nomor Urut 2 = 11.996. Nomor Urut 3 = 16.646. Nomor Urut 4 memperoleh 13.077 suara. Nomor Urut 5 memperoleh 7.631. Jumlah DPT kami tuliskan (…) 466. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk F sampai Q dianggap telah dibacakan, ya.

69


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung tidak semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara yang tertuang dalam formulir model DB-1 KWK dan DB KWK yaitu saksi Nomor Urut 3 dan saksi Nomor Urut 5. Saksi ada yang mengajukan keberatan yang tercatat dalam Formulir DB-2 KWK yaitu Saksi Nomor 5. Keberatan saksi untuk Kecamatan Tobelo Kao Teluk hanya terkait administrasi penyelenggara. Walaupun sudah diselesaikan di pleno kecamatan namun mereka masih mengajukan keberatan. 468. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai ke tingkat kabupaten? 469. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Untuk Kecamatan Tobelo Barat tidak ada. Keberatan saksi Kecamatan Lolodo Utara terkait prosedur pengesahan hasil. Untuk hasil perolehan pasangan calon di 4 kecamatan itu tidak dipersoalkan karena sudah sesuai dengan tampilan C-1 KWK di laman KPU. Khusus Kecamatan Lolodo Utara terkait hasil di 5 TPS yang tidak ditetapkan oleh KPU. Bahwa semua saksi pasangan calon dan panwas kabupaten telah menerima salinan Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dengan tanda terima Formulir Model DB KWK. 470. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 471. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Bantahan dan jawaban terhadap permohonan Pemohon. 472. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang inti saja.

70


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Ya. Sebelum menjawab berbagai tuduhan Pemohon, Termohon perlu menyampaikan kepada Majelis agar Majelis mencermati dengan betul siapa yang sesungguhnya yang sudah melakukan pelanggaran dan setiap yang bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hal ini perlu disampaikan karena Pemohon telah sengaja memanipulasi perolehan suara sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon pada butir 33 dan sudah saya jelaskan tadi di bagian awal. Jadi, ini saya lewat yang di 11 kecamatan itu. 474. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 475. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

31 halaman 27. 476. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 477. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Mengenai berbagai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon perlu ditegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selengkapnya kami dianggap dibacakan. 478. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 479. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Begitu juga terkait dengan kejadian tugas dan tanggung jawab PPK semuanya sudah dilaksanakan. 33. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua PPK Loloda Kepulauan dalam Rapat Pleno 71

tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang menyatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja PPK karena terdapat perubahan hasil perolehan pasangan calon di setiap desa. Kemudian menjelaskan kronologis bahwa saat Pleno dibacakan hasil sebenarnya sesuai dengan Model C1KWK. Namun pada saat menyalin ke Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK sudah dilakukan perubahan hasil, bukti TF-09. Mengandung makna bahwa pernyataan PPK dengan sendirinya telah menggugurkan keabsahan dokumen DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan karena tidak sesuai pekerjaan yang (suara tidak terdengar jelas) oleh PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 15. 34. Termohon menganggap sudah melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 11 Pasal 29 ayat (1) yang menyat ... dan seterusnya kami tidak bacakan (...) 480. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap dibacakan, ya. 481. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Sehingga Ketua PPK yang tidak bisa mempertanggungjawabkan (suara tidak terdengar jelas) PPK, maka kejelasan data perolehan suara juga (suara tidak terdengar jelas). Tindakan Termohon untuk tidak menggunakan Model DA-1 Loloda Kepulauan adalah benar. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi dengan menggunakan Model ... dokumen Model C-1 untuk Kecamatan Loloda Kepulauan adalah benar. Ketika hasil kerja PPK adalah Model DA sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PPK itu sendiri. 36. Bahwa Termohon hanya melakukan rekapan di 6 TPS untuk Kecamatan Loloda Kepulauan adalah keputusan yang benar. Karena Termohon menggunakan data yang berada dalam kotak PPK yang masih ditemukan dan diakui keabsahan dalam dokumen cetakan Termohon. Dan seterusnya. 482. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Dianggap dibacakan. Sampai 42 sekarang, di halaman 31 itu. 483. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Baik.

72

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu yang lain itu. Ya. 485. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

42. Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengabaikan suara rakyat, melakukan pelanggaran saat rekapitulasi dan merupakan bagian skenario untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 juga pernyataan yang tidak benar dan bersifat fitnah. Termohon sudah menjelaskan bahwa tidak ada hak rakyat untuk mendapat hasil pemilihan di Kabupaten Halmahera Utara yang diabaikan. Karena Termohon sudah menetapkan hasil perolehan suara untuk menyelamatkan hasil perolehan suara sesuai dengan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 486. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 487. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Termohon sudah ke Kecamatan Loloda Kepulauan untuk menjemput Model C1-KWK untuk di-scanning datanya. Namun dicegah dan diambil data tersebut oleh panwas Loloda Kepulauan. Saat ini Termohon telah memperoleh dokumen 2 TPS yang tidak sempat di Pleno kan. Hal ini juga Termohon ajukan sebagai bukti untuk mendapat keadilan putusan dari Mahkamah. Bukti 2 buah C1-KWK, Desa Dowonggila. 488. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kita sudah mengerti sampai halaman 34. Ya, sudah dimengerti. 489. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Baik. 490. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang ke poin c (...)

73


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Bagian (...) 492. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di halaman 34. 493. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Bagian c. Penjelasan atas tuduhan penyelenggara pemilihan mengabaikan keberatan Pemohon dan saksi pasangan calon saat dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. 39. Pemohon mengadukan selisih dan perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan DA1-KWK yang dimiliki dan dibacakan oleh Ketua PPK Loloda Utara dengan yang dimiliki oleh Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, dan 5. Terhadap ketidaksesuaian tersebut saksi Pemohon dan saksi peserta pemilihan lainnya menyampaikan keberatan. Bahwa Model DA-1 KWK yang dimiliki dan dibacakan oleh Ketua PPK Loloda Utara dengan yang diputuskan dan disahkan oleh Termohon adalah benar karena tidak terdapat kesalahan hitungan perolehan hasil dari pasangan calon dan telah sesuai angka-angka perolehan pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember atau Model C1-KWK untuk 19 TPS yang telah dilakukan scanning ke data portal KPU. Bukti C1-KWK, 19 TPS Lolut. 494. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu intinya pe ... te ... Pemoh ... Termohon sudah anu, ya? 495. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Sudah melaksanakan tugasnya dengan benar. 496. KETUA: ARIEF HIDAYAT Menga ... mengakomodasikan, ya?

74


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Ya. 498. KETUA: ARIEF HIDAYAT Keberatan-keberatan saksi pasangan calon dan termasuk Pemohon, ya? 499. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 1& 108: ALI NURDIN Ya. 500. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang yang berikutnya di halaman 38. 501. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Baik. Bagian d. Bantahan dan penjelasan atas tuduhan Termohon dalam mencatatkan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tobelo tidak menggunakan standar perlengkapan penyelenggaraan dan isi kotak suara diragukan kemurniannya. Nomor 51. Bahwa seperti permohonan Pemohon terhadap pelanggaran di TPS 5 Desa Gamsungi, TPS 2 Desa Wari Ino, TPS 2, 3, Desa Gura. Maka Termohon perlu membantah dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Masalah ini ditemukan saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tobelo. Selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung terdapat kejadian khusus yaitu di TPS 5 Desa Gamsungi terdapat Formulir Model ATB2-KWK. Daftar pemilih menggunakan KK, KTP, atau identitas lain yang tidak diisi nama pemilih yang menggunakan KTP. Akan tetapi, dicatat dalam buku tulis. Nama pemilih tersebut juga belum diisi ke Formulir C7-KWK daftar pemilih di TPS. Untuk TPS 2 dan TPS 3 Desa Gura terdapat Formulir Model ATB-2. Daftar pemilih menggunakan KK yang tidak diisi nama pemilih yang menggunakan KTP. Akan tetapi, dicatat dalam kertas HVS. Namun, nama pemilih yang tercatat sudah diisi di Formulir Model C-7. Pada saat Pleno, Ketua PPS menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara pemilih yang menggunakan KTP dicatat namanya menggunakan HVS dan juga buku tulis dan akan disalin kembali ke Formulir Model ATB2-KWK pada pekerjaan. 75

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi anu, ya? Tidak benar, ya? Itu ya? 503. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Betul. 504. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang berikutnya kita melangkah ke e, bagian 39. Bantahannya mengenai kotak suara yang tidak disegel itu. Gimana itu? 505. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Baik. Bantahan dan jawaban mengenai tuduhan kotak suara tidak tersegel, tidak dijaga, dan isi kotak suara di Kecamatan Tobelo Barat tidak utuh. Untuk menjawab permohonan Pemo ... untuk menjawab permohonan terkait kotak suara tidak terjaga, maka Termohon perlu menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember Pukul 10.00 Saudara Yudiansyah Ahmad selaku anggota Panwascam Tobelo Barat berada di kantor camat Tobelo Barat yang juga kantor secretariat Tobelo Barat kemudian memasuki tempat penyimpanan kotak suara, sementara di kantor camat juga terdapat petugas PAM, TPS, anggota polisi, anggota PPK, dan sekretariat PPK Tobelo Barat. Anggota panwas kecamatan Saudara Yudiansyah Ahmad menanyakan kotak suara di TPS 1 di Desa Kusuri yang gemboknya tidak dalam tersegel. Ketua PPK Tobelo Barat menjelaskan kepada Saudara Yudiansyah Ahmad bahwa untuk TPS 1 Desa Kusuri sudah tidak dalam keadaan tersegel saat diserahkan oleh PPS ke PPK bahwa pada saat kotak suara untuk TPS 1 Desa Kusuri masih berada dilokasi TPS dan sudah siap-siap dibawa ke PPK, ternyata ada Formuli C-1 KWK milik KPU yang harusnya berada di luar kotak untuk discanning datanya sudah dimasukan ke dalam kotak suara. Sehingga saat itu juga masih di TPS kemudian anggota KPPS, pengawas TPS, dan juga anggota PAM TPS masih terdapat saksi-saksi dan masyarakat yang masih berada di TPS kotak tersegel tersebut dibuka kembali untuk diambil Formulir C-1 KWK milik KPU. Akibatnya ketika dikunci sudah tidak menggunakan segel yang baru karena segel yang akan diberikan kesetiap TPS sudah dihitung sesuai jumlah dan kegunaannya. 506. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh ini alasannya, ya? 76


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Ya. 508. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak ada segel. Baik, terus? 509. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Kemudian diterima dan tidak ada masalah. Selanjutnya Nomor 56, bahwa untuk TPS 2 dan 3 Desa Kusuri serta TPS 2 (suara tidak terdengar jelas) kotak suaranya masih dalam tersegel gemboknya. Kotak suara tersebut juga memakai tiga gembok yang anak kuncinya ditahan oleh setiap unsur penyelenggara, pengawasan dan pengaman. 510. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 511. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Kemudian menyangkut tuduhan Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktek politik uang di Desa Togoliau yang dilakukan oleh Saudara Siti Nurhaya selaku anggota tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang sebesar Rp300.000 kepada Abdul Latif. Hal tersebut mungkin bisa dijelaskan oleh Panwaskab Halmahera Utara karena tidak ada laporan terkait tuduhan Pemohon tersebut yang diterima oleh Termohon. f. Rekomendasi pengawas pemilihan Kecamatan Kao Teluk diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon. 512. KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana, intinya ada rekomendasi apa? 513. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Menjawab hal itu.

77

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. intinya saja. 515. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas kecamatan (suara tidak terdengar jelas) kepada PPK pada tanggal 13 Desember, panwas kabupaten baru menerima pada tanggal 16 Desember Tahun 2015 dari Panwascam Kao Teluk. Panwaskab tetap mengacu pada regulasi setelah dipelajari rekomendasi panwacam dikeluar … dikeluarkan diakhir pada saat Pleno rekapitulasi PPK dan kemudian terisi dalam formulir keberatan di Pleno PPK. Data yang terima dari panwascam Kao Teluk tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada bukti kronologis Pleno, Majelis. 516. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi itu kemudian rekomendasinya hanya untuk ditindaklanjuti. 517. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

NOMOR

108/PHP-

Ditindaklanjuti. 518. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sesuai dengan undang-undang. 519. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

Betul. Tidak ada perintah untuk PSU. 520. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik, sekarang berikutnya. 521. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

59.

78

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 523. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Untuk pelanggaran yang termuat dalam rekomendasi panwas dapat dijerat dijelaskan oleh Termohon setelah melakukan klarifikasi. Jadi, kita sudah minta keterangan ke PPK Kao Teluk. Ada bukti surat pernyataan tertulis dari Ketua PPK Kao Teluk dan anggotanya, yaitu: a. Menyangkut Desa Makailing seperti yang disangkakan oleh Pemohon kepada Saudara Zainudin Mailato selaku Ketua PPS di TPS 1 dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran administrasi pada pengisian formulir pencatatan model C-1 dan pemilih yang masuk dalam kategori DP2 tidak dicatatkan dalam formulir C-7. Sebenarnya TPS 1 Desa Makailing hanya terdapat kesalah admistrasi penulisan jumlah suara sah 288 ditulis beda dengan jumlah suara tidak sah 288 di Form C-1 KWK. Kesalahan-kesalahan tersebut (...) 524. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. penjelasan b dan seterusnya dianggap telah dibacakan, ya. 525. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Dibacakan. 526. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sampai h, ya karena menyangkut rekomendasi-rekomendasi dari panwas, ya. 527. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Ya. Jadi, satu persatu untuk setiap desa kami bantah, Majelis. 528. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kemudian yang 60?

79


PERKARA

NOMOR

108/PHP-

60. Untuk menjawab permohonan Pemohon terkait dengan rekomendasi oleh pengawas pemilihan Kecamatan Kao Teluk bersifat mengkat dan memiliki nilai (suara tidak terdengar jelas). Fakta dan rekomendasi yang dikelurkan pengawas pemilihan Kecamatan Kao Teluk sudah diakhir masa rekapitulasi ditingkat TPS ataupun di tingkat PPK. Menyangkut dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim baru diterima oleh Termohon di batas akhir Pleno tingkat kecamatan, yaitu tertanggal 16 Desember 2015, pukul 23.00 WIT malam dan hanya bersifat tembusan kepada KPU kabupaten dalam hal ini Termohon sebagai pimpinan penyelenggara di tingkat bawah dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya meminta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memuat yang menyangku dengan permintaan pemilihan suara ulang Kecamatan Kao Teluk yang disangkakan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian argumentasi-argumentasi yang dilakukan Pemohon di atas, maka untuk semua tuduhan Pemohon didalam tuduhan perrmohonannya terangkum kesimpulannya jelas tidak terbukti. Petitum. Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember pukul 02.55 WIT atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin, Dr. Absar Kartabrata, S.H. 530. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 531. KUASA HUKUM TERMOHON BUP/XIV/2016: ALI NURDIN

PERKARA

NOMOR

108/PHP-

Demikian Majelis.

80

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian kita minta anunya kepada KPU Ibu Ida data kependudukan yang anu, ya dipakai oleh KPU. Jadi, itu tidak kepada para di masing-masing apa di kabupaten atau kota atau provinsi tapi secara nasional kita itu minta, ya secara resmi supaya kita bisa jadikan dasar untuk penghitungannya. 533. ANGGOTA KPU PUSAT: IDA BUDHIATI Baik, Yang Mulia. Akan kami penuhi. 534. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, supaya segera bisa disampaikan karena itu untuk kepentingan yang segera, ya. 535. ANGGOTA KPU PUSAT: IDA BUDHIATI Baik, hari ini kami sampaikan. 536. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kita sudah dengar jawaban dari Termohon. Kemudian sekarang Pihak Terkait pada Perkara 108 saya persilakan. 537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 108 Tahun 2016 yang dimohonkan terkait dengan pilkada Halmahera Utara. Kami akan sampaikan pokok-pokok permohonan. Namun untuk pokokpokok keterangan Pihak Terkait namun khusus untuk eksepsi kami akan bacakan sedikit agak lengkap, Yang Mulia. 538. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

81

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait untuk dan atas nama Frans Maneri dan Muklis Tapi Tapi Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Halmahera Utara. Dalam eksepsi: a. Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing. 540. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu intinya dari uraian ini tidak punya legal standing? 541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Betul, Yang Mulia. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (...) 542. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini Anda menggunakan patokan hitungan sebagaimana PMK kita, ya? 543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Betul, Yang Mulia. 544. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terus? 545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Jumlah penduduk Halmahera Utara 190.744, jika kemudian kita kalikan 2% menurut level penduduk maka angka yang diperoleh adalah 614,725 dengan pembulatan ke atas 615. 546. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dimengerti. Sekarang yang b untuk pokok permohonannya?

82

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Masih sedikit, Yang Mulia. Kalau boleh kami sampaikan sikap terhadap Pasal 158 sedikit saja. 548. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Setelah itu baru pokok-pokoknya saja yang kami sampaikan, khusus eksepsi kami bacakan sedikit saja. 550. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Bahwa menurut Pihak Terkait syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan di pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya. Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa tata usaha negara melalui panwas atau Bawaslu lanjut ke pengadilan tinggi Tata Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui panwas atau Bawaslu berlanjut ke sentra Gakkumdu dan berujung ke pengadilan umum. Untuk persoalan etik diserahkan kepada DKPP. Untuk Sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus. Dengan konstruksi pelaksanaan pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu maka setiap pelanggaran yang terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh peserta pilkada, jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. 83

Bahwa menurut Pihak Terkait dalam menjalankan kewenangan memeriksa, memutus perselisihan hasil pilkada Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih berlaku. 552. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Taufik, kita sudah sangat mengerti itu, tapi semoga saja kalau Pak Taufik berdiri di sana juga seperti yang dikatakan, ya. 553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Ya. 554. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sudah dimengerti sekarang. 555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Baik. Terkait dengan: b. Permohonan Pemohon tidak jelas. bahwa Pemohon mendasarkan perhitungan tidak sesuai dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 oleh karena itu kami nyatakan permohonan Pemohon juga tidak jelas. Kemudian dalam pokok perkara, Yang Mulia Pemohon menyampaikan permasalahan di Kecamatan Loloda Kepulauan yang menurut Pihak Terkait sebenarnya ada upaya untuk melakukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pemohon namun tidak tuntas. Ada 11 TPS di Kecamatan Loloda Utara, namun hanya 6 TPS yang kemudian dihitung dan ditetapkan, sementara 5 TPS lainnya tidak dihitung karena ada 2 TPS yang ketika dibuka dokumennya hanya fotocopy dan 3 TPS lainnya dinyatakan hilang. Kalau kita melihat dari hasil C-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait sebenarnya upaya Pemohon untuk menggelembungkan suara di 11 TPS itu terlihat adanya, namun karena setelah dilakukan penghitungan suara di 6 TPS tersebut akhirnya dengan besar hati Pihak Terkait menerima hasilnya. Namun karena 5 TPS yang lain tidak ada dokumen yang bisa dijadikan dasar maka akhirnya pun Pihak Terkait menyetujui bahwa di 5 TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan karena tidak ada dokumen yang tidak … yang bisa diandalkan meskipun Pihak Terkait memiliki dokumen C-1. Yang berikutnya, Yang Mulia di poin 17 kalau kita lihat dari permohonan Pemohon ternyata angka yang diklaim oleh Pemohon itu melebihi dari surat suara sah begitu besarnya sampai melebihi 1.048 dari total surat suara ditambah cadangan surat suara ada 5.892 yang diklaim oleh Pemohon 84

adalah 5.019, sementara surat suara yang dicoblos itu adalah 3.971, sehingga Pemohon benar-benar menyajikan data yang sangat-sangat berbeda dengan fakta yang ada, sampai-sampai melebihi surat suara sah yang terjadi di kecamatan tersebut. Yang berikutnya, Yang Mulia, terkait dengan tidak dihitungnya 5 TPS tersebut, Termohon Kabupaten … KPU Kab Halmahera Utara sudah memintakan pendapat dan persetujuan dari Panwas Kabupaten Halmahera Utara, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Poin b. Tidak ada keberatan dari Pemohon dan saksi pasangan calonnya saat dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk … tingkat kabupaten untuk Kecamatan Loloda Utara. Pada saat Rapat Pleno, Yang Mulia, ketika terjadinya keberatan-keberatan terhadap hasil suara di 11 TPS tersebut, prosesnya sudah dilakukan dan akhirnya diterima hasil bahwa 6 TPS itu dihitung dan 5 TPS lainnya karena tidak ada bahan-bahan yang bisa dijadikan dasar yang kuat, maka tidak dihitung. 556. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi untuk Kecamatan Loloda menurut Pihak Terkait sudah enggak ada masalah, ya? 557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Sudah tidak ada masalah, Yang Mulia. 558. KETUA: ARIEF HIDAYAT Loloda Utara itu, ya? 559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Betul. 560. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus? 561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Yang c. Terkait dengan dalil Pemohon sehubungan dengan adanya pembukaan kotak suara di TPS Kecamatan Tobelo dikarenakan Form C1-

85

KWK yang belum di-scanning datanya, menurut Pihak Terkait, dalil Termohon … dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena (…) 562. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu sudah direaksi oleh Termohon, kok. 563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Ya, sudah disampaikan oleh Termohon juga. Yang terakhir, Yang Mulia, terkait dengan rekomendasi panwas di Kecamatan Kao Teluk. Bahwa setelah kami pelajari, ternyata dalil Pemohon juga tidak sesuai dengan fakta yang ada karena dari rekomendasi tersebut tidak ada rekomendasi yang berisi pemungutan suara ulang sehingga tidak berdasar sama sekali, Yang Mulia. 564. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang, petitumnya. 565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Terakhir, petitumnya. Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memenuhi ketentuan syarat 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi kami renvoi, Yang Mulia. Dalam eksepsi yang terakhir, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Kami renvoi, Yang Mulia. 566. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: TAUFIK BASARI Dalam pokok permohonan, menerima keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh Pihak Terkait yang diajukan oleh Pihak Terkait. 86

5. Menetapkan dan memperkuat keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 45 dan seterusnya tanggal 19 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara Tahun 2015. 6. Memerintahkan KPU Halmahera Utara untuk segera melaksanakan Pleno pengumuman dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Terpilih Tahun 2015 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 568. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Sekarang sudah seluruhnya untuk semua perkara pada sesi ini sudah diperiksa dan sudah disampaikan. Saya akan mengesahkan sebelum mengakhiri persidangan akan mengesahkan alat bukti dulu. Perkara Nomor 1, Perkara Nomor 1 ini Termohon ya. Termohon mengajukan bukti T-1 … TL ya? TL-1 sampai dengan TL-06, ya? Kemudian Pihak Terkait, 1 sampai dengan PT-48? Terus kemudian Bawaslu tolong … sebentar, catatannya ini nanti dulu. Kemudian untuk yang PT-3 berbeda antara surat alat bukti dengan daftar alat buktinya. Kemudian PT-7 tidak ada, itu ditarik ya? Betul PT-7 ditarik? Kemudian P-9, PT-10, itu satu berkas dan satu materai? PT-9 sama PT-10 itu jadi satu itu? Silakan dijawab. 569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA BUP/XIV/2016: REGGINALDO SULTAN

NOMOR

1/PHP-

Ya, Yang Mulia. Untuk PT-9, PT-10 itu dokumennya sama. Jadi mungkin bisa dicoret PT-10 jadi (…) 570. KETUA: ARIEF HIDAYAT PT-10 nya enggak dipakai? 571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA BUP/XIV/2016: REGGINALDO SULTAN

NOMOR

1/PHP-

Enggak dipakai. 572. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena itu satu dan materainya hanya satu ya?

87

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA BUP/XIV/2016: REGGINALDO SULTAN

NOMOR

1/PHP-

Betul. 574. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi PT-10 dicoret ya. kemudian PT-45 sampai dengan PT-45A sampai dengan PT-45B itu satu materai juga? 575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA BUP/XIV/2016: REGGINALDO SULTAN

NOMOR

1/PHP-

NOMOR

1/PHP-

Kami gabung, Yang Mulia. 576. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baru cd? 577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA BUP/XIV/2016: REGGINALDO SULTAN Betul satu cd, ada dua video. 578. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, baik. Jadi, semua yang disebutkan sudah diverifikasi dan ini sudah disahkan. KETUK PALU 1X Kemudian Bawaslu. Saya minta tolong untuk softcopy keterangan tertulis, ya? 579. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik. 580. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian bukti-buktinya tadi, ya? 581. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN Baik.

88

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 17 Kabupaten Halmahera Barat. Itu TA 001, TB 001 kemudian TC 001, TF 014, TG 001, TL 001, TM 001. Bukti T belum ada asli, ya. Kemudian kurang … rangkap copy-nya kurang nanti dianukan ditambahkan. Terus kemudian nanti kita lihat supaya yang kurang legesnya nanti kita lihat itu masih ada beberapa yang perlu dilengkapi. Tapi sudah diverifikasi. Kemudian jawaban … oh ini ya masalah anu tanda tangan Kuasa Hukum dari Termohon ini juga belum dianukan ya. Baik, yang ada PT … kemudian untuk PT-1 sampai PT-25 untuk Pihak Terkait sudah enggak ada masalah. Jadi yang saya sebutkan tadi disahkan. KETUK PALU 1X Kemudian yang berikutnya untuk perkara 108. Pihak Terkaitnya PT-1 sampai dengan PT-7. Sudah lengkap, ya? 583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPBUP/XIV/2016: WIBI ANDRINO Ya, Yang Mulia. 584. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian untuk bukti Termohon T-01 sampai dengan T-05. Tapi hanya rangkap 1, jadi nanti ditambahkan rangkapnya, ya. Ini sudah enggak ada masalah. Untuk semuanya, baik Termohon maupun Pihak Terkait. Disahkan. KETUK PALU 1X Kemudian yang terakhir. Wah ini pusing ini tulisannya enggak jelas ini. Untuk Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-25, ya. Pihak Terkait Nomor 11? 585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHPBUP/XIV/2016: ROBIKIN EMHAS Benar, Yang Mulia. 586. KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul. Disahkan. KETUK PALU 1X

89

Sekarang yang Termohon ini. Masih banyak catatan ini. TA-01 sampai … sama dengan TB-01 tidak ada dalam daftar bukti. Itu ditambahkan di daftar bukti, ya. Jadi, bukti fisiknya ada tapi di dalam daftar TA-001 dan TB-001 enggak ada. 587. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Ya, Yang Mulia. 588. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. TB-001 dan TA-001 itu ada bukti fisiknya, tapi tidak ada dalam daftar bukti. Nanti berarti itu dimasukkan sebagai daftar bukti, ya. 589. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Sebagai daftar bukti. 590. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, dimasukkan. 591. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Mohon izin, Majelis. Bukti dalam Perkara 11 dan Nomor 17 ini sama. 592. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini seluruh buktinya, sama? 593. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Sama. 594. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik.

90

595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Urutannya sama sehingga barang kali ada satu copy yang terlampir dalam Nomor 11 itu belum tercopy atau di rangkap dalam 17. 596. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu. 597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Barang kali mohon izin untuk kroscek oleh tim kami nanti setelah ini. 598. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus? 599. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Terima kasih. 600. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu jadi sudah disahkan. Sekarang Termohon belum menyerahkan jawaban asli, ya. Jawaban hanya ditandatangani oleh 2 kuasa. Padahal kuasanya 30, itu. 601. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Ya. Baik, Majelis. Terkait jawaban itu surat tanda tangan lembar kuasa itu ada di lembar terakhir. Barang kali terlepas jadi untuk itu kami akan coba ajukan nanti. 602. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Nanti di cek, ya? 603. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Ya. 91

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bersama anu nanti. Surat Kuasa hanya ditandatangani 2 orang? 605. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Ya. 606. KETUA: ARIEF HIDAYAT Padahal 30 nanti? 607. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Betul. 608. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang 28 kasihan nanti KPU-nya bagaimana cara mengeluarkannya? 609. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11, 17/PHPBUP/XIV/2016: DEDI MULYANA Nomor 2 sampai 30 betul itu terlepas. Nanti diajukan. 610. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Harus yang anu … yang anu … yang correct ya. Nanti saya perinta anu perintahkan KPU enggak usah diurusin 28 itu. Itu bagaimana coba, ya. Baik, persidangan ini sudah selesai untuk sesi ini. 611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Yang Mulia. Kami untuk tidak terlewatkan Surat Kuasa, tanda tangan kuasa, Yang Mulia. Yang tadinya copy tapi ini kami akan sampaikan ke (…) 612. KETUA: ARIEF HIDAYAT Aslinya.

92

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Aslinya, ya. 614. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan diambil petugas. Ya, nanti kalau copy-an yang diserahkan yang asli enggak diserahkan (…) 615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT BUP/XIV/2016: SIRRA PRAYUNA

PERKARA

NOMOR

1/PHP-

Tanda tangan Pihak Terkait, ya. 616. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti juga sesuatunya di copy baru dikasih yang copy-an, bagaimana coba? Baik, sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan pada Pemohon, pada Termohon dan Pihak Terkait. Untuk persidangan selanjutnya Saudara menunggu panggilan dari mahkamah, ya. Karena mahkamah akan memutus, apakah perkara ini terus atau perkara ini cukup sampai di sini, ya. Itu nanti akan di putus pada tanggal 18. Sehingga panggilannya nanti sesudah itu. Jadi, belum tentu yang sekarang itu kan galak sekali Pak Taufik mengatakan itu, ya. Semoga konsisten kalau duduk di situ mengatakan itu, kalau duduk di situ mengatakan itu, ya. Supaya kita semua juga fair, begitu ya. Karena bisa saja, saya kemarin itu melihat bukan Pak Taufik, tapi ada yang lain. Kok dia waktu duduk di sana keras begitu. Tapi, setelah duduk di situ, kok bilangnya lain itu. Gimana ini, ya? Kalau orang yang begitu, begitu, duduk di situ juga nanti lain ya? Lha, kalau orang yang begitu, begitu, konsekuensinya fotokopian saja itu. Jadi, bukan yang merah asli. Tapi, merah fotokopian itu. Orang enggak benar itu, ya? Jadi, saya sebelum akhiri. Sidang berikutnya Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah.

93

Terima kasih. Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB

Jakarta, 12 Januari 2016 Koordinator Panel I t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

94

PHP

Recommend Documents