PETUNJUK TEKNIS SELARAS

PETUNJUK TEKNIS

SELARAS

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP) TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS

SELARAS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KP)

Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI | iii DAFTAR PENGERTIAN | v DAFTAR ISTILAH | xi DAFTAR SINGKATAN | xiv BAB I | KETENTUAN UMUM 1.1. Latar Belakang | 2 1.2. Intervensi Program Selaras Dalam Transformasi Sosial | 4 1.3. Tujuan | 5 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Keluaran | 5 Strategi | 5 Ciri Khas Selaras | 6 Lokasi Sasaran | 6 Kelompok Sasaran | 7

BAB II | KOMPONEN PROGRAM 2.1 Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Dan Kelompok Peduli | 10 2.2 Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | 10 2.3. Bantuan Teknis | 13

BAB III | SIKLUS KEGIATAN 3.1. Orientasi Program Selaras 2015-‐2016 | 16 3.2. Siklus Program Selaras | 19 3.3. Kegiatan Pendampingan KSM | 22

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS iii

BAB IV | PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 4.1. Tata Peran Pelaku | 25 4.2. Pendampingan Konsultan/Fasilitator | 33 4.3 Pengendalian | 35 LAMPIRAN Lampiran 1 | Indikator Kinerja Program Selaras –P2kkp (2015 – 2016) | 40 Lampiran 2 | Dasar Hukum Petunjuk Teknis Selaras | 42 Lampiran 2 A | Regulasi Tentang Pentingnya Membentuk Gender Focal Point Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11

dan Pokja PUG Di Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota |44 | Pelaksanaan Kegiatan Siklus Selaras 2015-‐2016 | 46 | Penjelasan Sinkronisasi Siklus P2kkp/Selaras Dengan Siklus Perencanaan Gampong | 6 7 | Tabel Penjelasan Siklus Perencanaan Dan Penganggaran Daerah | 70 | Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengamatan Kegiatan Bagi Pelaku Program Selaras | 7 1 | Kegiatan Ksm Yang Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir | 87 | Rencana Kegiatan/Pengembangan Usaha | 88 | Kegiatan Ekonomi – Kartu Perkembangan Kelompok | 89 | Kegiatan Ekonomi – Kartu Kelayakan Ksm Ekonomi Penerima BLM Selaras | 91 | Skema Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Program Selaras | 93

iv

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS

1.

DAFTAR PENGERTIAN Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-‐undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-‐besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS v

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 13. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

vi


19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, 24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-‐luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27. Stereotype/ pelabelan negatif: adalah pelabelan atau cap terhadap suatu jenis kelamin yang didasarkan pada anggapan yang salah dan seringkali dijadikan alat pembenaran pada kelompok yang lainnya sehingga menyebabkan terjadinya ketidak adilan.Misalnya, perempuan hanya cocok kerja jadi sekretaris,guru, dsb

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS vii

28. Subordinasi/penomorduaan : yaitu anggapan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan dibanding jenis kelamin yang lain.Misalnya perempuan hanya pantas jadi pengurus rumah tangga dan urusan dapur. 29. Beban Ganda/ double burden : adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin, dimana salah satu jenis kelamin bekerja lebih keras dibanding jenis kelamin yang lain. 30. Marginalisasi (pemiskinan) : adalah kondisi atau proses peminggiran sistemik terhadap salah satu jenis kelamin, yang berakibat pada kemiskinan. Misalnya mekanisasi pertanian, menyebabkan kaum laki-‐laki kehilangan pekerjaan mencangkul dll. 31. Diskriminasi Gender: adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda karena alasan jenis kelamin dan merugikan salah satu jenis kelamin.

32. Ketidakadilan gender (Gender Inequality); merupakan akibat dari marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda, dan diskriminasi di mana baik kaum laki-‐laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya hubungan dan peran gender yang tidak seimbang antara laki-‐laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat, dan control dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan baik di dalam maupun di luar rumah tangga 33. Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi relasi sosial kemasyarakatan (perempuan dan laki-‐laki). Isu tentang gender menjadi bahasan serta wacana perdebatan di dalam setiap kajian dan praksis sosial, pembangunan dan perubahan social. Proses pembangunan menjadi titik awal perbincangan mengenai isu perempuan dan gender. Isu Gender merupakan suatu gugatan dan protes terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan atau salah satu pihak. Permasalahan gender hampir di semua ranah kehidupan, baik ranah keluarga/rumah tangga, komunitas/masyarakat, ranah negara, maupun komunitas internasional. 34. Pengarusutamaan Gender adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman

viii


pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-‐laki untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. 35. Netral Gender adalah Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin 36. Bias Gender adalah Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan atau mengunggulkan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin dalam kehidupan social maupun kebijakan publik 37. Kesetaraan Gender adalah suatu kondisi dan posisi yang setara bagi laki-‐laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-‐haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 38. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-‐laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan baik sebagai perempuan maupun laki-‐laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-‐usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.) 39. Analisis gender dikenal juga sebagai alat analisis yaitu suatu proses analisis data gender secara sisitematis tentang kondisi perempuan dan laki laki khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan , Peran , fungsi tanggung jawab antara perempuan dan laki laki. Oleh karena itu alat analisis gender dapat dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan dibalik perbedaan relasi sosial laki-‐laki dan perempuan.

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS ix

40. Anggaran Responsif Gender ( ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 41. Data Terpilah Adalah nilai dari variabel-‐ variabel yang sudah terpilah antara perempuan dan laki laki berdasarkan topik bahasan pada hal hal yang menjadi perhatian 42. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab perempuan dan laki laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 43. Sex/Kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-‐laki yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya 44. Gender Budget Statemen ( GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 45. Kegiatan Responsif Gender berupa Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), tindakan (nyata) dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada masalah keadilan dan kesetaraan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Keadilan tersebut berupa proses maupun dampak kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. 46. Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-‐laki. 47. Relawan Selaras (relawan Penggerak Gender adalah gender focal point pada juknis yang terdahulu) adalah pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan

x


DAFTAR ISTILAH

Stereotype/citra Baku : adalah pe label an terhadap suatu jenis kelamin yang seringkali bersifat negative dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidak adilan.Misalnya, perempuan hanya cocok kerja jadi sekretaris,guru, dsb Subordinasi/penomorduaan : yaitu anggapan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan dibanding jenis kelamin yang lain.Misalnya perempuan hanya pantas jadi pengurus rumah tangga dan urusan dapur. Beban Ganda/ double burden : adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin, dimana salah satu jenis kelamin bekerja lebih keras dibanding jenis kelamin yang lain. Marginalisasi/peminggiran : adalah kondisi atau proses peminggiran sistemik terhadap salah satu jenis kelamin , yang berakibat pada kemiskinan. Misalnya mekanisasi pertanian, menyebabkan kaum laki-‐laki kehilangan pekerjaan mencangkul dll Diskriminasi Gender/ketidakadilan gender : adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda karena alasan jenis kelamin dan merugikan salah satu jenis kelamin. Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-‐laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan control atas sumberdaya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yan tidak adil gender. Pengarus Utamaan Gender adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-‐laki untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Netral Gender adalah Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Bias Gender adalah Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan.

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS xi

Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-‐laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-‐haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-‐laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-‐laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-‐usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.) Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sisitematis tentang kondisi perempuan dan laki laki khususnya berkaitan dengan tungkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan , funsi peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki laki. Anggaran Responsif Gender ( ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Data Terpilah Adalah nilai dari variabelo-‐ variabel yang sudah terpilah antara perempuan dan laki laki berdasarkan topik bahasan hal hal yang menjadi perhatian Gender adalah komponen konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab perempuan dan laki laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sex/Kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-‐laki yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya Gender Budget Statemen ( GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegaiatan yang responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

xii


Keadilan Gender adalah suatu proses atau perlakuan yang mencerminkan terjadinya ketepatan proporsi terhadap perempuan dan laki laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran . beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki laki. Kegiatan Responsif Gender berupa Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), tindakan (nyata) dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada masalah keadilan dan kesetaraan dalam perncanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Keadilan tersebut berupa proses maupun dampak kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-‐laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-‐haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Penggerak Gender (PG) adalah relawan aktivis gender dari kalangan perempuan miskin yang dimotivasi untuk aktif sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan partisipatif. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Konsep PUG harus melibatkan langsung perempuan dan laki-‐laki secara propesional melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-‐laki. Relawan Selaras adalah pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS xiii

DAFTAR SINGKATAN

Advisory

: Penasehat dan perancang program dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

APKM

: Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat

ARG

: Anggaran Responsif Gender

Bappeda Kab/Kota : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bappeda Prop

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi

BKM

: Badan Keswadayaan Masyarakat

BLM

: Bantuan Langsung Masyarakat

BOP

: Biaya Operasional

CB

: Capacity Building

DKT

: Diskusi Kelompok Terarah

Fasilitator

: Tenaga Pendamping Masyarakat sebagai Agen Perubahan

FGD

: Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah

GBS

: Gender Buget Statement

IPG

: Indeks Pembangunan Gender

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

KE

: Konsultan Evaluasi

Kemen PUPR

: Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat

KMP

: Konsultan Manajemen Pusat

KMW

: Konsultan Manajemen Wilayah

Korkot

: Koordinator Kota

KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

LKM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

: Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium)

SDGs

: Sustainable Berkelanjutan)

Musrenbang

: Musyawarah Rencana Pembangunan

OSP

: Oversight Services Provider

P2KP

: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

PBL

: Penataan Bangunan dan Lingkungan

PDB

: Pinjaman Dana Bergulir

Development

Goals

(Tujuan

Pembangunan

xiv


PG

: Penggerak Gender

PIP

: Pengembangan Infrastruktur Permukiman

PJM

: Program Jangka Menengah

PJOK

: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

PMU

: Program Management Unit

PNPM MP

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

POKJA

: Kelompok Kerja

PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen

PPM

: Penanganan Pengaduan Masyarakat

PPMK

: Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas

PPRG

: Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

PRG

: Perencanaan Responsif Gender

PRA

: Participatory Rural Appraisal

PRONANGKIS

: Program Penanggulangan Kemiskinan

PS

: Pemetaan Swadaya

PU

: Pekerjaan Umum

PUG

: Pengarusutamaan Gender

RAB

: Rencana Anggaran Biaya

Relawan : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih RKTL

: Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

RPK

: Refleksi Perkara Kritis

RT/RW

: Rukun Tetangga/Rukun Warga

RTRW

: Rencana Tata Ruang Wilayah

RWT

: Rembug Warga Tahunan

SATKER-‐Provinsi : Satuan Kerja Provinsi SIM

: Sistem Informasi Manajemen

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SP2D

: Surat Perintah Pencairan Dana

SPM

: Surat Perintah Membayar

SPP

: Surat Permintaan Pembayaran

SPPB

: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

SPPP

: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

TA

: Technical Assistance

TIPP

: Tim Inti Perencanaan Partisipatif PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS xv

TNP2K

: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

UPK

: Unit Pengelola Keuangan

UPL

: Unit Pengelola Lingkungan

UPS

: Unit Pengelola Sosial

xvi


BAB 1 KETENTUAN UMUM

PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS 1

1.1. LATAR BELAKANG Salah satu strategi dalam kebijakan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) sebagai penyempurnaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) adalah mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Sustainability Development Goals (SDGs) guna mencapai tujuan utama yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrem di tahun 20301 Pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara dapat mengakses perumahan yang layak dan terjangkau. Saat ini sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni (Data Capaian Millenium Development Goals Target pada Tahun 2014) dan terdapat 38.431 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sasaran ke 1, 2 dan 6 pembangunan kawasan permukiman yang tertuang dalam lampiran RPJMN III tahun 2015-‐2019, hendak membuat kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha, tercapainya 100% akses air minum layak bagi seluruh penduduk dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Ditjen Cipta Karya-‐Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Perkotaan, dengan mewujudkan lingkungan permukiman di Perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui prakarsa '100 -‐ 0 – 100’ serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan melalui penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood), sesuai amanah RPJMN 2015-‐2019, termasuk kesetaraan gender. Selanjutnya, sasaran ke-‐5 dari SDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana P2KKP telah mengakomodasi isu pengarusutamaan gender tersebut. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu prioritas dari 9 prioritas, dimana dalam prioritas kedua termuat "membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. (Lampiran Perpres no 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-‐2019). Di dalam prioritas kedua tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan P2KKP 1

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal

2


menjadi sangat relevan karena setiap tahapan kegiatan di masyarakat melibatkan perempuan dan laki-‐laki mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2015 telah diberlakukan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengutamakan desentralisasi pemerintahan desa, termasuk Pemerintahan Gampong di Aceh.2 Terkait dengan kesetaraan gender, Kepala desa wajib untuk mengagendakan misi tersebut dalam pembangunan desa. Pasal 26 ayat (4) huruf e UU Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Klausul ini dikuatkan lagi oleh Pasal 8 ayat (4) Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa yang mengikutsertakan perempuan sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam sebuah Desa hanya diperkenankan memiliki satu perencanaan untuk melaksanakan pembangunan.3 Perencanaan dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), atau yang di Aceh dikenal dengan sebutan RPJM Gampong. RPJM Desa/Gampong memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.4 Dalam Bidang Pembangunan Desa, RPJM Desa harus mengakomodasi pelayanan air minum, penanggulangan permukiman kumuh, dan sanitasi yang layak.5 Orientasi tersebut sejalan dengan amanah RPJMN dan Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sesuai amanah RPJMN tahun 2015-‐2019, pemerintah menetapkan target pembangunan kawasan permukiman dan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2015-‐2019, antara lain : a) tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; b) pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha; 2

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6), Qanun no 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD, semua wilayah di Provinsi Aceh adalah Gampong. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 3 Pasal 79 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa 4 Pasal 6 ayat (1) Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 5 Ibid Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa


c)

meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar (Ketiga target selanjutnya disebut Target 100-‐0-‐100); dan d) tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-‐8,0 persen pada akhir tahun 2019. Sejak Tahun 2013, telah dilaksanakan Pilot Program yang bertujuan meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) bagi laki-‐laki dan perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2015 – 2016 Program ini menguatkan gerakan 100-‐0-‐100 dalam permukiman. APKM adalah indikator/parameter yang banyak digunakan oleh lembaga/instansi untuk mengukur kesetaraan gender. Pengertian AKPM sendiri diterjemahkan sebagai berikut : a. Akses, maksudnya perempuan dan laki-‐laki memperoleh akses dan peluang yang adil dan setara terhadap sumber daya; b. Partisipasi, maksudnya perempuan dan laki-‐laki memperoleh kesempatan yang adil dan setara untuk berperan aktif dalam pembangunan; c. Kontrol, maksudnya perempuan dan laki-‐laki mendapatkan hak dan kewenangan yang adil dan setara dalam peran pengambilan keputusan; d. Manfaat, maksudnya perempuan dan laki-‐laki mendapatkan manfaat yang adil dan setara terhadap hasil-‐hasil pembangunan. Selama kurun waktu 2013-‐2014 Program Selaras telah mencapai beberapa keberhasilan antara lain, meningkatnya jumlah Relawan Selaras (dulu disebut sebagai Relawan Penggerak Gender), meningkatnya kehadiran Perempuan Miskin dalam Perencanaan, meningkatnya kesadaran perempuan dalam mengontrol program, meningkatnya jumlah perempuan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Sebagian indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam pengendalian pemanfaatan kegiatan infrastruktur. Bertolak dari gambaran di atas, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai executing agency dalam rangka mendukung pelaksanaan P2KKP di Propinsi Aceh, melanjutkan pelaksanaan Program Selaras.

1.2. INTERVENSI PROGRAM SELARAS DALAM TRANSFORMASI SOSIAL Secara historis, P2KP berorientasi membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli. Program Selaras merupakan salah satu intervensi menuju masyarakat mandiri. Pada status mandiri, akan saling menghargai antara perempuan

4


dan laki-‐laki dan masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (dalam hal ini Lembaga Keswadayaan Masyarakat) diharapkan mampu menjalin kemitraan, baik dengan lembaga-‐lembaga di tingkat desa, maupun di tingkat Pemda. Baik SKPD maupun dunia usaha. Salah satu upaya untuk membangun sinergi dengan Pemda, LKM berkolaborasi dengan sejumlah SKPD dalam penyusunan RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Gampong. Di dalam RPJMG, LKM menguatkan capaian permukiman khususnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan.

1.3. TUJUAN Mewujudkan Peningkatan kualitas permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang Responsif Gender

1.4.

KELUARAN

1 Meningkatnya kapasitas perempuan dan laki-‐laki tentang kesetaraan peran dalam pembangunan. 2 Terlembaganya Proses penyusunan Dokumen perencanaan penataan permukiman berorientasi 100 -‐ 0-‐ 100 yang responsif gender sesuai parameter APKM 3 Memastikan aspek kemiskinan, permukiman, gender terintegrasi dalam dokumen perencanaan tingkat Kab/Kota dan Tingkat Gampong 4 Terlaksananya kegiatan TRIDAYA sesuai RKP Gampong berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender.

1.5. STRATEGI 1. Pemda dan tenaga pendamping meningkatkan kapasitas masyarakat, baik perempuan dan laki-‐laki agar : a mampu berperan dalam pembangunan partisipatif, melalui sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya. b Mampu mengakses pengembangan usaha dan kesempatan kerja melalui mekanisme pendampingan KSM. 2. Peningkatan kapasitas dilakukan secara berjenjang untuk saling menguatkan kompetensi antar pendamping dan antar SKPD di dalam Pemda sebelum bekerjasama dalam mewujudkan kolaborasi peran 3. Meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dan laki-‐laki, dalam hal: a Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-‐laki untuk hadir dalam setiap pertemuan;


b Mengorganisasikan pertemuan khusus kelompok perempuan dan kelompok laki-‐ laki, serta pertemuan kelompok campuran untuk meningkatkan pemahaman terhadap kesetaraan peran perempuan dan laki-‐laki c Mengorganisasi Pokja(Kelompok Kerja) Perencanaan Permukiman di tingkat desa yang beranggotakan perempuan dan laki-‐laki untuk melakukan : i. Review program pembangunan partisipatif; ii. Penggalian kebutuhan perempuan dan laki-‐laki untuk dibahas bersama dalam pelaksanaan pembangunan iii. Pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan dan laki-‐laki iv. Penyusunan dokumen perencanaan yang mencantumkan secara jelas mengenai kebutuhan perempuan dan laki-‐laki v. memastikan perencanaan, penganggaran dan implementasi program responsif gender vi. Berperan setara dan berbuat bersama dalam monitoring 4. Memfasilitasi terbentuknya Tim Teknis/Pokja di tingkat Kab/Kota yang beranggotakan perwakilan sector terkait, Korkot, perwakilan BKM/LKM, pemuda dan perwakilan kelompok perempuan, dan dikuatkan legalitasnya 5. Menyediakan stimulan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender

1.6 CIRI KHAS SELARAS Meskipun program SELARAS ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam payung P2KKP, namun program ini memiliki ke-‐khas-‐an tersendiri yang perhatian utama/fokus yaitu : a. KeSelarasan peran perempuan dan laki-‐laki dalam hal Akses, Partispasi, Kontrol dan Manfaat (APKM); b. Peningkatan kesadaran perempuan dan laki-‐laki dari orientasi urusan rumah tangga ke orientasi urusan kemasyarakatan;dan c. Akomodasi kebutuhan perempuan miskin dalam perencanaan pembangunan. Perempuan miskin akan didorong sebagai Relawan Selaras (penggerak gender) dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Selaras.

1.7.

LOKASI SASARAN

Lokasi sasaran SELARAS berada di 426 Gampong6 pada 32 Kecamatan,yang tersebar di 12 Kab/Kota Propinsi Aceh. 6

Gampong adalah wilayah administratif di Propinsi Aceh setingkat kelurahan/desa

6


1.8.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dalam Program SELARAS dapat dilihat dalamTabel 1.2 di bawah ini : Tabel 1.2. Kelompok Sasaran URAIAN KELOMPOK SASARAN

Masyarakat

Masyarakat Gampong peserta Program Selaras, terutama masyarakat miskin, perempuan dan laki-‐laki.

Pemerintah Propinsi, Kab/Kota

Para Pemangku Kepentingan terkait

BANTUAN DANA BLM 2014-‐2015

BANTUAN TEKNIK/ PENDAMPINGAN

Dana BLM diprioritaskan kepada warga miskin, perempuan dan laki-‐laki, dan/atau kelompok masyarakat miskin, digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dengan syarat sbb : a

Warga miskin terdaftar dalam data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga.

b

Kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan dalam PJM Pronangkis.

c

Khusus untuk pinjaman dana bergulir, penerima manfaat untuk masyarakat miskin (PS 2) dan akan dilaksanakan pada tahun kedua (investasi).

Perangkat pemerintahan propinsi, Kabupaten/Kota, s/d Gampong yang terkait dengan pelaksanaan Program SELARAS.

-‐

Kelompok peduli penanggulangan kemiskinan, Para aktivis gender, Women Development Center, dll

-‐

Oleh sebab program SELARAS merupakan pendukung P2KP, sehingga segala hal yang menjadi ketentuan umum dan aturan-‐aturan dalam Pedoman Pelaksanaan P2KP tetap berlaku pada program SELARAS ini.


BAB 2 KOMPONEN PROGRAM


2.1 PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, MASYARAKAT, DAN KELOMPOK PEDULI Penguatan kapasitas mencakup sosialisasi berkesinambungan, lokakarya, pelatihan bagi Pemerintah kabupaten/Kota, Masyarakat, dan Kelompok Peduli dalam rangka pelaksanaan Program Selaras

2.2 PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) merupakan stimulan bagi masyarakat untuk belajar melaksanakan kegiatan responsif gender yang dimuat dalam RPJM Gampong. Dana BLM 2014-‐2015 tersebut telah dicairkan ke rekening BKM untuk dimanfaatkan sebagai berikut : a. Penggunaan Dana BLM Pagu BLM Rp. 150 juta setiap gampong dialokasikan dengan peruntukan sebagai berikut : No

Penggunaan

1. BOP BKM/LKM 2. Fixed cost pengembangan kapasitas masyarakat

untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait pengintegrasian aspek permukiman, kemiskinan dan gender dalam RPJM, RKP dan APB Gampong 3. Kegiatan TRIDAYA :

a. b.

c.

d.

Rp 7,5 Juta Maks 10% dari pagu BLM

Khusus untuk lokasi kegiatan ekonomi Kegiatan lingkungan memperkuat target 100-‐0-‐100; berlaku ketentuan Kegiatan sosial, termasuk pengembangan kapasitas penunjang kegiatan lingkungan dan ekonomi. Khusus sebagai berikut: a. Penambahan modal di Gampong yang terdapat alokasi kegiatan ekonomi ekonomi untuk maka sebagian alokasi dana kegiatan sosial perguliran maksimal digunakan untuk peningkatan kapasitas KSM Ekonomi 20 % dari pagu BLM (maksimal 15 juta) b. Dana sosial Kegiatan ekonomi digunakan untuk pinjaman dana dialokasikan untuk bergulir KSM bagi Gampong yang memiliki kinerja menunjang kegiatan pinjaman dengan PAR memuaskan (satisfactory) pada pengembangan pengelolaan pinjaman dana bergulir. kapsitas KSM. Ketentuan pada huruf a, b, c dan d diatas memperhatikan Renta Pronangkis responsif gender dan skema ekonomi

10

Besaran


b. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan Pencairan Dana BLM Selaras ke BKM/LKM dilakukan dalam satu tahap (100 %) mengacu pada Tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM Selaras Tahap Pencairan Pencairan 100% (Rp 150 juta)

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

a Rencana Kerja Pengembangan Kapasitas BKM/LKM untuk pelaksanaan Selaras yang ditandatangani BKM/LKM dan disetujui oleh Asisten Korkot/Korkot b Melengkapi dokumen pencairan (terlampir)

1. PJM dan Renta Pronangkis yang responsif gender yang disepakati oleh masyarakat dan telah diverifikasi Korkot; 2. Proposal kegiatan KSM disepakati BKM/UP-‐UP dan telah diverifikasi oleh fasilitator. 3. KSM yang mendapatkan dana bergulir minimal harus memenuhi kriteria sebagai berikut; a. Pemenuhan lima aturan dasar kelompok b. Proposal usaha dengan melampirkan rencana atau pengembangan kegiatan usaha diverifikasi dan disetujui oleh BKM (lampiran-‐2)

Pencairan Dana BLM dari kegiatan Selaras mengikuti alur pencairan dana BLM P2KKP sebagai berikut :


Gambar 2.1. Alur Pencairan dana BLM Selaras c. Skema Kegiatan Ekonomi Bergulir Pemanfaatan BLM ke-‐2 Program Selaras untuk ekonomi bergulir mengacu pada skema sebagai berikut : No 1.

Kebijakan

Tujuan dana bergulir

Syarat bagi BKM/Kelurahan 3. Pengelola keuangan PDB (Pengelolaan Dana Bergulir) 4. Skema pinjaman 2.

12


Ekonomi Bergulir 1. Menyediakan akses layanan keuangan bagi KSM yang berorientasi pada pengembangan penghidupan masyarakat miskin. 2. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran bagi perempuan dan laki-‐laki dalam Akses Partisipasi Kontrol dan Manfaat (APKM). Kinerja pinjaman dengan PAR satisfactory pada pengelolaan pinjaman dana bergulir. UPK BKM

1. Peminjam warga miskin dalam PS-‐2 2. Peminjam membutuhkan modal kerja, investasi dan kebutuhan dasar KSM.

No

Kebijakan

Ekonomi Bergulir 3. Jasa/Bunga pinjaman 1-‐3% 4. Jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun 5. Angsuran pinjaman sesuai kemampuan peminjam (harian/mingguan/bulanan/musiman) 6. Ada tanggung renteng

5.

Syarat KSM

Jumlah orang dalam KSM 7. Besaran pinjaman KSM per anggota 6.

Memenuhi kelayakan lima aturan dasar kelompok, diukur dengan menggunakan kartu perkembangan kelompok 2. Proposal usaha yang dilengkapi rencana atau pengembangan kegiatan usaha yang diverifikasi dan disetujui oleh BKM 3. Persyaratan pada no 1 dan 2 tersebut di atas terlampir dalam Skema Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Program Selaras 1.

5-‐15 Orang dengan minimal 40% perempuan Pinjaman awal maksimal per anggota maksimum Rp 1 juta, untuk pinjaman berikutnya maksimum Rp 3 juta

2.3. BANTUAN TEKNIS Bantuan Teknis (technical assisstance) terkait dengan penyediaan konsultan dan fasilitator untuk melakukan kegiatan : a. Pendampingan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, antara lain melalui sosialisasi, berbagai lokakarya dan pelatihan perangkat pemerintah daerah sampai dengan Keuchik/Imam Mukim/Kades/Lurah dan kelompok peduli serta bantuan teknik dalam melaksanakan Program Selaras. b. Pendampingan kepada masyarakat melalui fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga dalam pelaksanaan kegiatan Program Selaras tingkat Gampong dan review PJM Responsif Gender.


BAB 3 SIKLUS KEGIATAN


3.1. ORIENTASI PROGRAM SELARAS 2015-‐2016 Secara umum pelaksanaan kegiatan Selaras melekat pada siklus P2KKP. Siklus Program Selaras menekankan pada penguatan peran perempuan dan laki-‐laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan bidang permukiman ke dalam RPJM Gampong. Secara prinsip, kegiatan Selaras selama tahun 2015-‐2016 mengikuti siklus penyusunan RPJM Gampong berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2015, dan siklus program P2KKP (dijelaskan dalam Gambar 3.1 dan 3.2). Mengacu pada kedua siklus tersebut, kegiatan Selaras dapat dibagi sesuai tahun pendampingan menjadi : 2015 : 1. Tahap persiapan berupa a) audiensi dan sosialisasi dengan Pemda, b) advokasi penerbitan SK Tim Penyusun RPJM Gampong, c) Pembentukan Tim Teknis/Pokja, d) Sosialisasi Koordinasi dengan Kepala Desa, e) Lokakarya RPJM Gampong, f) TIPP dan Relawan Selaras, g) Pelatihan BKM, TIPP, aparat Gampong dan Tim Penyusun RPJMG, h) Kajian Profil Permukiman 2016 : 2. Tahap Pra Perencanaan; Pembentukan Tim Penyusun RPJMG 3. Tahap Perencanaan; Perencanaan yang terintegrasi dengan siklus penyusunan RPJM Gampong 4. Tahap Penganggaran; Review RKP dan APB Gampong 2017 berdasarkan RPJMG 2017 -‐ dst : 5. Tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan 6. Rangkaian Pelaksanaan Siklus tahun 2016 dilaksanakan kembali Tahun 2017 pada penyusunan RKP dan seterusnya Untuk berikutnya, isi Petunjuk Teknis ini dapat diikuti untuk memandu kegiatan yang sama pada tahun-‐tahun selanjutnya sesuai siklus perencanaan pembangunan di tingkat Gampong maupun Kabupaten/Kota. Bab ini berisi penjelasan mengenai siklus kegiatan Selaras 2015-‐2016 yang telah diharmonisasikan dengan siklus kegiatan penyusunan RPJM Gampong sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan masih terus berproses. Panduan pelaksanaan kegiatan dalam siklus Selaras akan dijelaskan secara lengkap di dalam Lampiran Petunjuk Teknis Ini.

16


Gambar 3.1 Siklus P2KKP yang Responsif Gender


18


3.2. SIKLUS PROGRAM SELARAS

Berbeda dengan siklus program Selaras sebelumnya7 yang menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat, siklus Selaras 2015-‐2016 melibatkan secara seimbang peran para pelaku di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat gampong. Siklus program di tingkat kabupaten/kota dan gampong menjadi sebuah siklus yang utuh dan saling melengkapi. Dalam hal ini, penguatan pembangunan bidang permukiman yang responsif gender melalui perencanaan partisipatif dipastikan berjalan di setiap tahapan dalam siklus program. Pendekatan TRIDAYA tetap mewarnai program ini, mencakup kegiatan permukiman yang bersifat fisik maupun penguatan masyarakat yang bersifat social dan ekonomi. Secara umum, tahapan dalam Siklus Selaras terdiri dari : 1. Tahap Persiapan (termuat dalam Gambar 3.3) 2. Tahap Pra Perencanaan (termuat dalam Gambar 3.3) 3. Perencanaan (termuat pada Gambar 3.3.) 4. Tahap Penganggaran (Review RKP Gampong, RKP Kab/Kota, APBGampong dan APBD Kab/Kota, termuat dalam Gambar 3.3 dan 3.4) 5. Tahap pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan keberlanjutan (implisit dalam gambar 3.3 dan 3.4 ) Sebagai catatan, program Selaras tahun 2015-‐2016 tidak lagi menganggarkan BLM khusus, namun akan memaksimalkan sisa BLM tahun 2013-‐2014. Pada tahap pelaksanaan pembangunan, kegiatan sosial dan ekonomi akan mengacu pada Lampiran Kegiatan Ekonomi 7-‐11 Petunjuk Teknis ini yang memperkenalkan pendekatan pendampingan KSM melalui Prinsip Pancasutra. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik, tim fasilitator akan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan sektor permukiman dengan dana yang masuk ke desa, baik yang berasal dari APBG(APBDesa) maupun APBD Kabupaten/Kota. BKM didorong untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersifat swakelola dengan tetap menjalankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. 7

Selaras 2013-‐2014 menginduk pada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang berakhir pada tahun 2015


20



3.3. KEGIATAN PENDAMPINGAN KSM Salah satu Kegiatan yang dikembangkan dalam Program Selaras adalah pendampingan KSM. Pendampingan KSM merupakan salah satu bentuk penguatan modal sosial dalam kelompok (KSM). Tujuannya adalah agar KSM yang dibentuk mampu menguatkan para anggotanya, lebih solid, memiliki kapasitas, tanggung jawab, saling percaya dan mampu membangun kerjasama. Kelompok yang kuat adalah kelompok yang mampu menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota dan mendapatkan kepercayaan (trust) dari pihak lain. Prasyarat tersebut penting dipenuhi KSM sebelum mengakses pinjaman dana bergulir dari BKM maupun lembaga perbankan. Oleh sebab itu KSM dikuatkan dengan membiasakan melakukan 1) pertemuan rutin, 2) pembukuan, 3) menabung, 4) menerapkan pinjaman antar anggota dan 5) mengangsur secara rutin. Kelima aspek tersebut disebut dengan lima prinsip dasar (Pancasutra) dalam pendampingan KSM. Sebelumnya model Pendampingan KSM tersebut telah diimplementasikan dilokasi percontohan (9 provinsi, 14 kota/kabupaten dan 56 kelurahan/desa). Selanjutnya, model pendampingan tersebut akan diadaptasi dalam Program Selaras. Berkaitan dengan hal tersebut, penjabaran pendampingan KSM selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran kegiatan ekonomi 1.

22


BAB 4 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN


Struktur organisasi untuk pelaksanaan SELARAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan struktur organisasi P2KP Kota secara keseluruhan, dengan beberapa penambahan personil yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SELARAS. Beberapa personil tambahan yang dibutuhkan pada pelaksanaan SELARAS ini adalah personil-‐personil dari Konsultan Managemen Pusat (KMP) yaitu Tenaga Ahli Gender dan OSP yaitu Sub Tenaga Ahli Gender serta Asisten kordinator kota Khusus di setiap kota/kabupaten wilayah sasaran SELARAS serta tambahan fasilitator di gampoeng sasaran SELARAS yang bergabung dengan Tim Fasilitator yang telah ada. Struktur organisasi SELARAS tersaji pada pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Kegiatan SELARAS P2KKP Kota

24


4.1.

TATA PERAN PELAKU

4.1.1 Tingkat Nasional Penanggung jawab penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency). Untuk melaksanakan program tersebut, agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya dan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program, telah dibentuk Koordinator Program. 1) Koordinator Program Koordinator Program dalam penyelenggaraan SELARAS untuk penanganan prioritas kumuh memiliki kewenangan sebagai berikut: a) b) c) d)

e) f) g)

h)

Membantu pelaksanaan tugas Executing Agency dalam penyelenggaraan program secara nasional, termasuk Program SELARAS; Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pusat dalam penyelenggaran program SELARAS di tingkat Nasional; Mengkoordinir seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan Program SELARAS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program terkait Program SELARAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan; Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman dan kegiatan-‐kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program SELARAS; Melakukan pengelolaan pengaduan dan tindak turun tangan dalam penanganan permasalahan di lapangan; Melakukan Koordinasi dengan stakeholder dan seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan Program SELARAS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam Peningkatan Kawasan Permukiman 100 -‐ 0-‐ 100 yang responsif gender Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait integrasi UU Desa dan Peningkatkan kualitas Kawasan Permukiman 100 -‐ 0-‐ 100 yang responsif gender terakomidir dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)


i)

j)

Melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, monitoring, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loan covenance dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; Menyusun laporan secara rutin kepada Executing Agency.

2) Satker Pusat Satker Pusat berperan membantu pelaksanaan tugas Koordintor Program dalam penyelenggaraan SELARAS untuk penanganan prioritas kumuh memiliki tugas sebagai berikut : a) b) c) d) e)

f)

Merekrut Konsultan Pendamping Program SELARAS; Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA; Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-‐ Monitoring; Melakukan koordinasi dengan Satker di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Program SELARAS; Melakukan koordinasi dengan Satker di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Program SELARAS yang memperkuat Penataan Kualitas Kawasan Permukiman 100 -‐ 0 -‐100 diintegrasikan ke dalam RPJM Gampong Melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan.

3) Kelompok Kerja (Pokja) Pusat a)

Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program SELARAS yang menunjang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender

b)

Menyiapkan langkah-‐langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan Program SELARAS dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender

c)

Menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐100 responsif gender

d)

Mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐100 responsif gender

26


e)

Mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐100 responsif gender di integrasikan ke dalam RPJM_ Gampong

f)

Menyiapkan rumusan bahan-‐bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan Program SELARAS dalam rangka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

g)

Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah; dan

h)

Melaksanakan tugas-‐tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah.

4.1.2. Tingkat Provinsi 1) Satker Provinsi Pelaksana di tingkat Provinsiditunjuk Satker Provinsi dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a) Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan SELARAS; b) Melakukan pengadaan konsultan individual dan Fasilitator; c) Melakukan pembayaran gaji dan BOP konsultan individual dan Fasilitator; d) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi; e) Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM, terutama laporan SP2D dan e-‐monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Provinsi; f) Melakukan koordinasi keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐100 responsif gender g) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program; h) Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-‐ Monitoring; i) Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan j) Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.


2) Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi

a) Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program SELARAS dalam rangka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman responsif gender b) Mengkoordinasikan pengendalian, dan Program SELARAS dalam rangka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman responsif gender c) Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐ 100 responsif gender. d) Mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh” melalui pencapaian target 100-‐0-‐100 responsif gender diintegrasikan dalan RPJM Gampong e) Mendesiminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaanProgram SELARAS dalam rangka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri responsif gender f) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil Program SELARAS kepada Pokja PKP Nasional; dan responsif gender g) Melaksanakan tugas-‐tugas lain yang diberikan Pokja PKP Nasional. 4.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota 1) Satker Kabupaten/Kota Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kotaditunjuk Satker Kabupaten/Kota dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a) Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan SELARAS; b) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasiProgram SELARAS dalam rangka Pembangunan Kawasan dan Kawasan Permukiman tingkat Kabupaten/Kota; c) Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM,( jika masih ada) terutama laporan SP2D dan e-‐monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota; d) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;

28


e) Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-‐ Monitoring; f) Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan g) Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. 2) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota

Pokja PKP Kab/Kota beranggotakan dari unsur Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat (forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi (PT) dan Kelompok Peduli tingkat Kab/Kota yang berperan mensosialisasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan peningkatan kualitas permukiman yang responsif gender dalam Perencanaan tingkat desa maupun perencanaan tingkat Kab/Kota. POKJA mengupayakan fasilitasi keterpaduan perencanaan program. 4.1.4. Kecamatan 1) Camat Pemerintah kecamatan, dalam hal ini adalah perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat, dengan tugasnya adalah: a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Programdi wilayah kerjanya; b) Membinadan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; c) Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa, BKM/LKM. 2) Penanggung Jawab Oparasional Kegiatan (PJOK)

Unsur utama pelaksanaan SELARAS di tingkat kecamatan adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas adalah sebagai berikut: a) Memantau pelaksanaan Program SELARAS sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;


4.1.5.

b) Memeriksa kelayakan usulan kegiatan dalam Program SELARAS sesuai ketentuan yang berlaku sebelum disampaikan kepada Satker PKP Provinsi dan atau Satker PIP Kab/Kota; c) Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan; d) Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya; e) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program SELARAS dengan Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator untuk bersama-‐sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Programdi wilayah kerjanya; dan f) Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (KSM) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator. Tingkat Kelurahan/Desa Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan SELARAS adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) BKM/LKM, (3) UPL, (4) KSM Permukiman (5) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan (5) Relawan Permukiman dengan peran dan tugas masing-‐masing unsur adalah sbb: 1) Kepala Desa/Geuchik Secara umum peran utama Lurah/Geuchik adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan SELARAS di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui SELARAS dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Geuchik dapat menggunakan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-‐masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Geuchik dalam pelaksanaan SELARAS adalah sebagai berikut: (a) Membantu sosialisasi Program SELARAS di tingkat kelurahan/desa; (b) Sesuai Permendagri no 114 Tahun 2014 bertugas membentuk Tim Penyusun RPJMG yang beranggotakan keterwakilan perempuan dan BKM/LKM sebagai Tim penyusun (c) Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk menyepakati rancangan RPJMDes/ Gampong. (d) Memfasilitasi koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan Selaras dalam peningkatan kawasan permukiman ke dalam Rencana Program Jangka Menengah Gampong ( RPJMG )

30


(e) Kepala Desa/ Geuchik membentuk tim penyusun RKP Desa dengan beranggotakan keterwakilan perempuan sebagai Tim penyusun RKP Desa. (f) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan permukiman dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan SELARAS; (g) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan SELARAS. 2) BKM/LKM BKM/LKM dalam pelaksanaan SELARAS mempunyai tugas sebagai berikut : (a) Melaksanakan penyaluran dana Kemitraan , bantuan APBD dan pihak-‐ pihak lainnya kepada KSM Permukiman; (b) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan(SPPD-‐L) dengan KSM/ Panitia selaku pelaksana kegiatan SELARAS; dan (c) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM/Panitia atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-‐ketentuan dalam SPPD-‐L. (d) BKM berkoordinasi dengan geuchik /Kepala Desa sebagai pembentuk Tim Penyusun RPJMG untuk lebih terlibat dalam Tim Penyusun RPJMG sebagai perwakilan lembaga masyarakat . atau perwakilan kelompok masyarakat. 3) Unit-‐Unit Pengelola Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah sebagian unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM/LKM berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sebagai berikut : (1). Mengawal penyusunan RPJMG sebagai perwakilan masyarakat, (2). Memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (3). Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua timpelaksana (KSM Permukiman) termasukprakteklapangan;


(4). Memverifikasi administrasi pencairan/pemanfaatandana kepada KSM Permukiman; (5). Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM Permukiman termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan; (6). Menyelenggarakan rapat-‐rapat evaluasi rutin bersama KSM Permukiman untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaankegiatan dan mendorong upaya-‐upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan; (7). Bersama Faskel Teknik dan KSM Permukiman melakukan Opname pekerjaan dilapangan; (8). Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-‐laporan Kegiatan KSM/ Panitia (Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi)danmelaporkannyakepadakoordinator BKM/LKM; (9). Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis (Bangunan berkualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya); (10). Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur melakukan Verifikasi proposal KSM/ Panitia (termasuk membuat Berita Acara Verifikasi); (11). Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur dan pihak KSM/ Panitia melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-‐nya); 4) Kelompok Swadaya Masyarakat Peran KSM Permukiman dalam kegiatan SELARAS adalah sebagai berikut : (a) Menyusun proposal kegiatan infrastruktur yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya; (b) Mengelola dan melaksanakan kegiatan SELARAS secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Infrastruktur dan Sosial; (c) Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, RencanaPemeliharaan, RencanaTenagaKerja, Tim PelaksanaKegiatan yang lebihrincikepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Pra Pelaksanaan Kegiatan (MP2K); (d) Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turutserta dalam MP2K;

32


(e) Membangun prasarana dengan kualitas baik, bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan teknis konstruksi; (f) Membuat PapanNama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; (g) Membuat laporan mengarsipkannya;

pertanggungjawaban

(LPJ)

kegiatandan

(h) Melakukan penggantian atauperbaikan prasarana yang diperintahkan olehkonsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung; (i) Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-‐banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan; (j) Aktifmelakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya; 5) Relawan Selaras Relawan Permukiman adalah pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan Dengan demikian peran utama para relawan permukiman adalah : (a) Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan SELARAS secara partisipatif; (b) Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb; dan (c) Mitra Kerja BKM dan Pemerintah Gampong terutama dalam penyusunan RPJMG, yang memuat rencana Pembangunan Permukiman target 100-‐0-‐100 yang responsif gender.

4.2. PENDAMPINGAN KONSULTAN/FASILITATOR Program SELARAS difasilitasi oleh tim konsultan yang terdiri dari Advisory, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), OSP 10, Tim Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator. Beberapa tambahan personil konsultan seiring dengan pelaksanaan kegiatan SELARAS, meliputi :


4.2.1 Tenaga Ahli Gender Tenaga Ahli Gender berkedudukan di tingkat nasional atau Konsultan Managemen Pusat (KMP), yang bertugas memberikan bantuan teknis dan melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan SELARAS. 4.2.2 Sub Tenaga Ahli Gender Sub Tenaga Ahli Genderdi tingkat OSP, yang bertugas membantu Tenaga ahli Gender memberi bantuan teknis dan melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan SELARAS. 4.2.3 Asisten Korkot Sosial Asisten Korkot Sosial di setiap kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan SELARAS serta berkoordinasi dengan Korkot/Askorkot Mandiri dan askorkot lainnya. 4.2.4 Asisten Korkot Infrastruktur Asisten Korkot Infrastruktur di setiap kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan SELARAS di bidang infrastruktur serta berkoordinasi dengan Korkot/Askorkot Mandiri serta askorkot lainnya. 4.2.5 Asisten Korkot Manajemen Keuangan Asisten Korkot Manajemen Keuangan di setiap kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan SELARAS di bidang Manajemen Keuangan dan berkoordinasi dengan Korkot/Askorkot Mandiri serta askorkot lainnya. 4.2.6 Asisten Korkot Urban Planner (Perencanaan Kota) Asisten Korkot Urban Planner (Perencanaan Kota) di setiap kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan SELARAS di bidang PLPBK dan berkoordinasi dengan Korkot/Askorkot Mandiri serta askorkot lainnya 4.2.7 Tim Fasilitator Tim Fasilitator memfasilitasi pengembangan kapasitas, pendampingan dan mengendalikan Program Selaras kepada masyarakat dan aparat Gampong

34


Fungsi dan tugas masing-‐masing konsultan terkait dengan tugas pendampingan pelaksanaan kegiatan SELARAS diatur dalam kerangka acuan kerja perekrutan masing-‐masing personil.

4.3

PENGENDALIAN Pengendalian kegiatan SELARAS pada dasarnya sama dengan pengendalian pada pelaksanaan P2KKP Kota, meliputi kegiatan pemantauan (monitoring), Indikator keberhasilan, evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan. Kegiatan yang berbeda dengan penekanan khusus terkait dengan kegiatan SELARAS ada pada kegiatan pelaporan/ SIM dan indikator pencapaian, dengan rincian sebagai berikut: 4.3.1 Pengendalian Pengendalian kegiatan SELARAS pada dasarnya meliputi kegiatan pemantauan (monitoring), evaluasi kegiatan menyeluruh, pencapaian Indikator keberhasilan, dan pelaporan. 4.3.2 Monitoring Kegiatan monitoring dilaksanakan secara menerus untuk melihat dan memahami apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman SELARAS kegiatan ditingkat masyarakat maupun kegiatan tingkat kota. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, TKPKD, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-‐lain. Jenis kegiatan monitoring dalam pelaksanaan program SELARAS adalah : a. Monitoring Partisipatif oleh Masyarakat Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggung jawab memantau proses kegiatan SELARAS. Tim monitoring di dibentuk oleh masyarakat dan disepakati tujuan maupun lingkup kegiatannya, mereka akan melakukanpemantauan secara sukarela demi kepentingan bersama. Hasil monitoring dapat disampaikan secara berkala dalam pertemuan warga sehingga dapat dijadilan input untuk menyepakati dan melakukan proses perbaikan pelaksanaan kegiatan SELARAS Masyarakat dan para pelaku program harus memberikanj informasi sehingga hasil monitoring dapat menjadi dasar yang akurat untuk memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun pengembangan hasil-‐ hasil kegiatan SELARAS dimasa mendatang.


b. Monitoring oleh Pemerintah yang Berwenang Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan program SELARAS dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman. Monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun kota/kabupaten dapat digunakan untuk refleksi dengan para stakeholders ditingkat kota maupun umpan balik ke Tim Korkot sehingga seluruh Pelaku bergerak untuk meningkatkan dukungannya dan melakukan langkah-‐langkah perbaikannya. c. Monitoring oleh Konsultan dan Fasilitator Konsultan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitatormempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan SELARAS, Fokus monitoring Tim Konsultan adalah pada kualitas proses pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian pelaksanaan SELARAS terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman. Monitoring Konsultan juga dilakukan melalui pemantauan capaian kegiatan berbasis SIM P2KKP Hasil monitoring dapat digunakan untuk (i) memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan SELARAS, (ii) Dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program dan masyarakat, (iii) memperbaiki manajemen kegiatan, dan (iv) meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola kegiatan SELARAS 4.3.3. Pelaporan Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur fungsional konsultan sebagaimana diatur dalam tata peran pelaku dalam struktur organisasi pelaksana program. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Gampong ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Sistem laporan dibuat sesederhana mungkin, dengan menyajikan fakta, data, dan informasi yang benar dan akurat terkait dengan perkembangan kegiatan SELARAS. Pelaporan pelaksanaan kegiatan SELARAS dapat bersumber dari : i. Data SIM yang dikelola para pelaku program ii. Memanfaatkan data Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) iii. Hasil monitoring lapangan terkait pelaksanaan kegiatan SELARAS 4.3.4. Indikator Keberhasilan Indikator penilaian capain keberhasilan ini disusun sesuai tujuan dan keluaran yang dibandingkan dengan implementasi kegiatan SELARAS. Indikator 36


dirumuskan secara sederhana dan mudah dilakukan penilaian yang berbasis data SIM maupun dari hasil kegiatan pemantauan (monitoring) dan evlaluasi. Indikator keberhasilan Program Selaras terdapat pada Lampiran 1.


LAMPIRAN – LAMPIRAN


!

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SELARAS –P2KKP (2015 – 2016) Lampiran(1.(( Indikator(Kinerja(Program(Selaras(P2KKP(2015;2016( (

(

( Pengumpulan(Data( Thn1( Thn2! Thn(3( Thn(4( Frekuensi( Sumber( Penanggung (2013)( (2014)! (2015)( (2016)( ;jawab( Tujuan!:!Memastikan!masyarakat!miskin!di!kelurahan!peseta!PNPM!Perkotaan!memperoleh! manfaat!dari!perbaikan!tata!kepemerintahan!lokal!dan!kondisi!kehidupannya! INDIKATOR(HASIL(SETINGKAT(TUJUAN( %! 9! ≥!80%! ≥80%! ≥!80%! Akhir! Survey! Konsultan! Gampong! pelaksanaan! evaluasi! program! (2016)! Satuan(

! ( Indikator(1:! Peningkatan!akses! perempuan!miskin! terhadapa!pelayanan! infrastruktur,!social,! dan!ekonomi! kelurahan! Indikator(2:!Tingkat! kepuasaan! perempuan!miskin! terhadap!perbaikan! pelayanan!dan!tata! kepemerintahan! serempat! Indikator(3:!%9tase! pengaduan!berasal! dari!perempuan!

%! Pemanfaat! perempua n!miskin!

9!

≥!80%!

≥!80%!

≥!80%!

Akhir! pelaksanaan! program! (2016)!

MIS! dan! Survey!

KMP/KMW! Konsultan! evaluasi!

%! Pengaduan!

≥!30%!

≥!30%!

≥!30%!

≥!30%!

Bulanan!

MIS!

KMP/KMW!

! No( ( 1! ! 1! 2!

3!

! 1! 4.!

5!

6! 7!

KPI( (Key(Performance(Indikator)( (

Satuan( (

Sumber(Data( 2013(

2014(

2015(

%!Pengaduan!Berasal!dari! Perempuan! ≥!30!%! ≥!30!%! ≥!30!%! Perempuan!! Penduduk!Dewasa!mengikuti!pemilihan!LKM!/BKM!di!tingkat!komunitas/basis! %!tase!Pemilih!Perempuan! %!Perempuan! ≥!70%! ≥!70%! ≥!70%! adalah!perempuan!miskin! miskin! %!tase!dari!anggota! %!Perempuan! ≥!50%! ≥!50%! ≥!50%! BKM/LKM!adalah!perempuan! miskin! miskin! %!tase!dari!anggota!BKM! %!Perempuan!! ≥!70%! ≥!70%! ≥!70%! /LKM!adalah!perempuan! aktif,! ! ! ! ! ! %!tase!Pemilih!Perempuan! %!Perempuan! ≥!70%! ≥!70%! ≥!70%! adalah!perempuan!miskin! miskin! %!tase!!Anggota!Tim!Inti! %!Perempuan! 2013! 2014! 2013! Partisipatif!adalah! perempuan!! %!!tase!Anggota!Tim!Inti! %!Perempuan! ≥!50%! ≥!50%! ≥!50%! Partisipatif!adalah! miskin! perempuan!adalah! perempuan!miskin! %!!tase!Peserta!Perempuan! %!Perempuan! ≥!70%! ≥!70%! ≥!70%! mengikuti!pelatihan!program! %!!tase!Peserta!Perempuan! %!Perempuan! ≥!50%! ≥!50%! ≥!50%! mengikuti!pelatihan!program! miskin! adalah!perempuan!miskin!

2016(

Frekuensi(

Sumber(

≥!30!%!

Bulanan!!

!

Penanggung( ;(jawab( !

≥!70%!

Tiga! bulanan! Tiga! bulanan!

SIM!

! KMP/KMW!

SIM!

KMP/KMW!

≥!70%!

Tiga! bulanan!

SIM!

KMP/KMW!

! ≥!70%!

! Tiga! bulanan! Tiga! bulanan!

! SIM!

! KMP/KMW!

SIM!

KMP/KMW!

≥!50%!

Tiga! bulanan!

SIM!

KMP/KMW!

≥!70%!

Tiga! bulanan! Tiga! bulanan!

SIM!

KMP/KMW!

SIM!

KMP/KMW!

≥!50%!

2015!

≥!50%!

!

! 40


! !

Indikator!Bantuan!Langsung! Masyarakat!!

! 1!

2! 2! 3! 4! 5!

!

2013!

2014!

2015!

2016!

Pengumpulan!Data!

Penanggung! Jawab!

! ! %!tase!kegiatan!lSE!yang! %!Kegiatan! diusulkan!oleh!perempuan! miskin! %!Ketua!UPL!!adalah!perempuan!! %! perempuan!! %!!Ketua!Infrastruktur!dan!sosial! %! adalah!perempuan!! perempuan!!

! ≥! 80%!

! ≥! 80%!

! ≥! 80%!

! ≥! 80%!

Frekuensi! Tiga! bulanan!!

Sumber! MIS!

KMP/KMW! KMP/KMW!

≥! 40%! ≥! 40%!

≥! 40%! ≥! 40%!

≥! 40%! ≥! 40%!

≥! 40%! ≥! 40%!

Tahunan!

MIS!

KMP/KMW!

Tahunan!

MIS!

KMP/KMW!

%!Anggota!!KSM!infrastruktur!dan! Sosial;!adalah!perempuan! %!!perempuan!sebagai!anggota!!O&P!

≥50%!

≥50%!

≥50%!

≥50%!

Tahunan!

MIS!

KMP/KMW!

≥50%!

≥50%!

≥50%!

≥50%!

Tahunan!

MIS!

KMP/KMW!

≥! 90%!

≥! 90%!

≥!90%!

≥!90%!

Tahunan!

MIS!

KMP/KMW!

Prosentase!hasil!kegiatan!memenuhi! kelayakan!untuk!di!manfaatkan!oleh! perempuan!dan!laki!laki!

Satuan!

%! perempuan!! %! perempuan!! %!Kegiatan!


LAMPIRAN 2 DASAR HUKUM PETUNJUK TEKNIS SELARAS Dasar Hukum tentang Desa a. Undang-‐undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa b. PP no 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa c. PP no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; f. Permendagri no 111 Tahun 2014 tentang Peraturan desa g. Permendagri no 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa h. Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa i. Permendesa no 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dasar Hukum Permukiman dan Kawasan Permukiman j. UU no 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dasar Hukum Keuangan Negara k. Undang-‐undang (UU) nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-‐undangan l. Undang-‐undang (UU) nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-‐undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309) Dasar Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional m. Undang-‐undang (UU) nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

42


Dasar hukum Kekhususan Aceh o. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan p. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; q. Qanun Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.


LAMPIRAN 2 A REGULASI TENTANG PENTINGNYA MEMBENTUK GENDER FOCAL POINT DAN POKJA PUG DI TINGKAT PROVINSI DAN KAB/KOTA Dalam rangka merealisasikan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pasal 1 (13) menyatakan bahwa Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-‐masing dan pasal 1 (14) menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Dengan demikian dipandang perlu bagi Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kotauntuk menetapkan Gender Focal Point dan Pokja PUG jika sekiranya saat ini belum memiliki aktivis penggerak gender (Gender Focal Point).Segala hal yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat (13) dan (14) tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 8 sd. Pasal 18 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana direvisi dalam Permendagri no 37 Tahun 2011 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pasal 8 menyatakan bahwa Gubernur harus menetapkan Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi. Sedangkan Pasal 9 mengamanahkan 4 hal utama, yaitu : (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi. (2) Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi. (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD. (4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kemudian Pasal 10 dalam Permendagri no 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menjabarkan bahwa Pokja PUG Provinsi mempunyai tugas : a. mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-‐masing SKPD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

44


f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota; h. menfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-‐masing instansi; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-‐masing SKPD.


LAMPIRAN 3 PELAKSANAAN KEGIATAN SIKLUS SELARAS 2015-‐2016 A. Kegiatan Utama Penguatan Sektor Permukiman di Bidang Pembangunan RPJM Gampong dengan jalan : 1 Penguatan sektor Permukiman menggunakan 7 indikator peningkatan kualitas permukiman yang layak (7 indikator kumuh) dalam rangka mencapai sasaran 100-‐0-‐ 100. 2 Analisis gender terhadap 7 indikator permukiman tersebut menggunakan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat). Saat ini 426 Gampong di Provinsi Aceh telah memiliki Perencanaan sektoral (BKPG-‐ Bantuan Keuangan Pemakmo Gampong, PJM Pronangkis, RTPLP atau penyebutan lain untuk perencanaan masyarakat Desa) yang difasilitasi penyusunannya oleh masyarakat desa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). BKPG adalah salah satu program untuk pembangunan gampong serta PJM Pronangkis merupakan perencanaan jangka menengah untuk penangggulan kemiskinan yang telah disusun secara partisipatif oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat terutama warga miskin, permasalahan dan potensi yang ada serta visi kedepan melalui kegiatan perencanaan partisipatif, diantara melalui kegiatan Refleksi Perkara Kritis, Pemetaan swadaya dan penyusunan dokumen Perencanaan Desa berikut Rencana tahunannya. Oleh sebab itu agar kebutuhan riil masyarakat yang tertuang dalam Perencanaan Masyarakat Desa/Gampong dapat terpenuhi dan diselesaikan dengan baik, maka diperlukan integrasi kedalam dokumen perencanaan yang resmi, yaitu RPJM Gampong. (berdasarkan amanah Pasal 79 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa) B. Tujuan a. Memberikan panduan penyusunan RPJM Gampong sesuai ketentuan dari berbagai landasan yuridis yang berlaku; b. Memberikan panduan kepada para pelaku dilapangan tentang bagaimana menguatkan Sektor Permukiman yang berorientasi 100-‐0-‐100 dan Responsif Gender kedalam RPJM Gampong; c. Mendorong Pemerintah Gampong menyusun dokumen RPJM Gampong dan RKP Gampong yang berkualitas d. Mendorong terwujudnya RPJM Gampong dan RKP Gampong sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Gampong.

46


e.

Memastikan program nasional 100-‐0-‐100 yang responsif Gender, sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam RPJM dan RKP Gampong.

C. Penguatan Sektor Permukiman dalam Bidang Pembangunan Desa C.1. Mengidentifikasi Sektor Permukiman dalam RPJM Desa Sebagaimana dijelaskan di dalam Petunjuk Teknis Selaras merujuk pada UU Desa dan peraturan organik turunannya, Rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa/Gampong, menurut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 114 tahun 2014, memuat 1) Visi dan misi kepala Desa, 2) Arah kebijakan pembangunan Desa, dan 3) Kegiatan yang meliputi : a)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b) Pelaksanaan Pembangunan Desa, c)Pembinaan kemasyarakatan Desa dan e) Pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk bidang-‐bidang yang termasuk ke dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait dengan penyelenggaraan administrasi desa, antara lain: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pendataan Desa; c. penyusunan tata ruang Desa; d. penyelenggaraan musyawarah Desa; e. pengelolaan informasi Desa; f. penyelenggaraan perencanaan Desa; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Sedangkan untuk bidang pelaksanaan Pembangunan Desa berkenaan dengan pembangunan prasarana dan sarana untuk mencukupi kebutuhan dasar. Bidang pembangunan desa pada sektor permukiman mengakomodasi pencapaian target 100-‐0-‐100 (100 % Air Minum, 0 % Permukiman kumuh dan 100% sanitasi), meliputi :

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: i. tambatan perahu; ii. jalan pemukiman; iii. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; iv. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; v. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan vi. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:


air bersih berskala Desa; ii. sanitasi lingkungan; iii. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan iv. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: i. taman bacaan masyarakat; ii. pendidikan anak usia dini; iii. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; iv. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan v. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: i. pasar Desa; ii. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; iii. penguatan permodalan BUM Desa; iv. pembibitan tanaman pangan; v. penggilingan padi; vi. lumbung Desa; vii. pembukaan lahan pertanian; viii. pengelolaan usaha hutan Desa; ix. kolam ikan dan pembenihan ikan; x. kapal penangkap ikan; xi. cold storage (gudang pendingin); xii. tempat pelelangan ikan; xiii. tambak garam; xiv. kandang ternak; xv. instalasi biogas; xvi. mesin pakan ternak; xvii. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: i. penghijauan; ii. pembuatan terasering; iii. pemeliharaan hutan bakau; iv. perlindungan mata air; v. pembersihan daerah aliran sungai; vi. perlindungan terumbu karang; dan vii. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa. i.

48


Untuk kegiatan yang termasuk dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. b. c. d. e. f. g.

pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Sedangkan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan sejumlah peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: i kader pemberdayaan masyarakat Desa; ii kelompok usaha ekonomi produktif; iii kelompok perempuan, iv kelompok tani, v kelompok masyarakat miskin, vi kelompok nelayan, vii kelompok pengrajin, viii kelompok pemerhati dan perlindungan anak, ix kelompok pemuda;dan x kelompok lain sesuai kondisi Desa. C.2. Langkah-‐langkah Penguatan Sektor Permukiman Untuk melakukan penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Di Tingkat Kota/kabupaten, melakukan beberapa hal sebagai berikut : a. Tahap Persiapan, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: a) audiensi dengan Bupati/walikota dan DPRD, b) sosialisasi integrasi perencanaan sektoral gampong (perencanaan hasil BKPG, Perencanaan Masyarakat) kedalam Musrenbang b. Tahap Perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan adalah : a)Penyusunan SE Musrenbang oleh Bupati/Walikota, b) lokakarya penguatan sektor permukiman


berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG, c) Bantuan Teknis pelaksanaan Integrasi Musrenbang oleh Pemda 2. Ditingkat Gampong, melakukan beberapa hal sebagai berikut : a. Tahap Persiapan, kegiatan yang dilaksanakan adalah : a) sosialisasi dan koordinasi dengan Geuchik dan aparat Gampong b) lokakarya penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG di tingkat Gampong, c)Pertemuan dalam kelompok pertemuan b. Tahapan Perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah : a) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b) Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa; c) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; d) Pengkajian keadaan Desa (mengacu pada hasil RPK, PS, dan Profil Permukiman hasil pendataan 100-‐0-‐100 serta Perencanaan yang telah dibuat masyarakat); e) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; f) Penyusunan rancangan RPJM Desa; g) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; h) Penetapan RPJM Desa. Adapun secara rinci tahapan ditingkat Kota/kabupaten sebagai berikut : Tabel 2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Kota/Kabupaten Langkah Kegiatan Audiensi dengan Bupati / walikota dan DPRD

Pelaku • Pelaksana : Bappeda, Bapermas Peserta :FK BKM, KBP, Tokoh-‐tokoh masyarakat Pendamping : Korkot dan OSP • Metode : sosialisasi

Tujuan Memberikan gambaran data baseline sesuai target 100-‐ 0-‐100 sektor Permukiman yang responsif gender yang telah di susun oleh masyarakat secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat Membangun komitmen Bupati/Walikota dan DPRD untuk memberikan dukungan penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

Keluaran •

•

Bupati / Walikota dan DPRD memahami penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG Adanya komitmen dan dukungan untuk penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

50


Langkah Kegiatan Sosialisasi penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG kedalam Musrenbang

Pelaku

• Menyusun media untuk Pelaksana sosialisasi penguatan sektor :Bappeda, permukiman berorientasi Bapermas, FK BKM 100-‐0-‐100 yang responsif Pendamping : OSP gender ke dalam RPJMG Metode : sosialisasi kedalam RPJM Gampong • Melakukan sosialisasi kepada SKPD, Kelompok peduli mengenai pentingnya penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

Penyusunan regulasi Musrenbang oleh Bupati/Walikota

Lokakarya penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

Tujuan

Pelaksana : Bappeda Pendamping : Korkot dan OSP

Keluaran • Media untuk kegiatan sosialisasi • SKPD memahami pentingnya penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG • Adanya dukungan untuk penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐ 100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

Melakukan advokasi agar Lembaga-‐lembaga gampong (Tuha peut,LKM/BKM, dll) termasuk kedalam Tim Penyusun RPJM Gampong Melakukan advokasi agar data 100-‐0-‐100 sektor permukiman dalam Profil menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Gampong Bidang Pembangunan Desa

• Lembaga-‐lembaga gampong (tuhapeut, BKM/LKM, dll) termasuk kedalam Tim Penyusun RPJM Gampong • Dokumen Perencanaan Desa menjadi rujuan penyusunan RPJM Gampong Bidang Pembangunan Desa Sektor Permukiman

Pelaksana :Bappeda • Melakukan sosialiasi SE Musrenbang Peserta : SKPD, FK • Membangun pemahaman LKM, LKM, Geucik, mengenai tatacara perguruan Tinggi, penguatan sektor Kelompok Peduli permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif Pendamping : gender ke dalam RPJMG Korkot dan OSP • Membangun komitmen Metode : diskusi bersama untuk mendukung panel penguatan sektor

• Peserta paham terhadap tatacara penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG • Adanya komitmen bersama untuk mendukung penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100

•

•

permukiman

berorientasi


Langkah Kegiatan

Pelaku

Tujuan 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG

Pelaksanaan Bantuan Teknis dan Pendampingan integrasi PJM Pronangkis dengan RPJM Gampong

Pelaksana :Bappeda, Bapermas Peserta :Geucik, LKM, masyarakat Pendamping : Korkot & OSP Metode : rembug warga, sosialisasi

• Memberikan bantuan teknis pelaksanaan penguatan sektor permukiman berorientasi 100-‐0-‐100 yang responsif gender ke dalam RPJMG • Mengawal dengan baik proses penyusunan RPJM Gambong yang responsif gender

Keluaran yang responsif gender ke dalam RPJMG • perencanaan Desa yang mengarusutamakan target 100-‐0-‐100 sektor Permukiman yang responsif gender termuat dengan RPJM Gampong Bidang Pembangunan Desa • Pelaksanaan musrenbang sudah responsif gender

52


a. Geucik&selaku&pembina;& b. Sekretaris&Gampong&selaku&ketua;&& c. Ketua& lembaga& pemberdayaan& masyarakat& selaku& sekretaris& (merekomendasikan& BKM& sebagai&sekretaris)& d. anggota& yang& berasal& dari& perangkat& Desa,& lembaga& pemberdayaan& masyarakat,& kader& pemberdayaan& masyarakat& Desa,& dan& unsur& masyarakat& lainnya& (merekomendasikan& membangun& Pokja& Perencanaan& Permukiman&& sebagai&anggota.&Misalnya&TIPP/TPP)&

&Terbentuknya& TIM& Penyusun& RPJM& Gampong& yang& beranggotakan&BKM&dan&TIPP&& LKM/BKM& dan& TIPP& termasuk& kedalam& Tim& Penyusun& RPJM& Gampong& Berita& Acara& Pembentukan& Tim& Penyusun&RPJM&Desa& SK& Geucik& mengenai& Tim& Penyusun&RPJM&Gampong& Pembangunan& TIPP/TPP& merujuk& pada& POB& Baseline& 100@0@100&

Membentuk& Tim& Penyusun& RPJM& Gampong& yang& terdiri&dari&:&

Pelaksana&:Geucik& Peserta&:LKM,&Lembaga& Gampong,&RW,&RT,&relawan& Pendamping&:Tim& Fasilitator,&relawan& Metode&:& Rembug/Musyawarah& Warga&

Adanya& komitmen& dan& dukungan& penguatan& sektor& permukiman&berorientasi&100@0@ 100& yang& responsif& gender& ke& dalam&RPJMG& &Jadwal& pelaksanaan& lokakarya& penguatan& sektor& permukiman& berorientasi& 100@0@100& yang& responsif& gender& ke& dalam& RPJMG&

Membangun& pemahaman& mengenai& pentingnya& penguatan&sektor&permukiman&berorientasi&100@0@100& yang&responsif&gender&ke&dalam&RPJMG& Menyusun& bersama& rencana& lokakarya& penguatan& sektor& permukiman& berorientasi& 100@0@100& yang& responsif&gender&ke&dalam&RPJMG& Sosialisasi& dan& pertemuan& dalam& kelompok& perempuan&

Keluaran&

Tujuan&dan&Langkah

Langkah&Kegiatan& Pelaku& Sosialisasi&dan&koordinasi& Pelaksana&:&LKM& dengan&Geucik&dan&aparat& Peserta&:&Geucik,&aparat& Gampong& gampong& Pendamping:&Fasilitator,& relawan& Metode&:&sosialisasi&dan& koordinasi&

Pembentukan&Tim& penyusun&RPJM&Desa&

Tabel&2.2&Tahapan&Pelaksanaan&Kegiatan&di&Desa/Gampong&

Tahapan&umum&kegiatan&tingkat&Gampong&adalah&sebagai&berikut&:&&


54

Pelaksana&:&Tim&Penyusun& RPJM&Desa& Metode&:&kajian&dokumen&

Penyelarasan&arah& kebijakan&perencanaan& pembangunan& kabupaten/kota&


Data& rencana& program& dan& kegiatan& pembangunan&& Pemerintah& Daerah& yang& akan& masuk& ke& Desa/Gampong& Berita& Acara& Penyelarasan& arah& kebijakan& perencanaan& pembangunan& Kabupaten/Kota&

Tim&penyusun&RPJM&Desa&melakukan& penyelarasan&arah&kebijakan&pembangunan& kabupaten/kota&sebagaimana&dimaksud&dalam& Pasal&9&huruf&a.& Penyelarasan&arah&kebijakan&dilakukan&&untuk& mengintegrasikan&program&dan&kegiatan& pembangunan&Kabupaten/Kota&dengan& pembangunan&Desa.&& Penyelarasan&arah&kebijakan&dilakukan&dengan& mengikuti&sosialisasi&dan/atau&mendapatkan& informasi&tentang&arah&kebijakan&pembangunan&

Tim& Penyusun& RPJM& Desa/Gampong& siap& melaksanatan& tatacara& integrasi& PJM& Pronangkis& kedalam& RPJM& Desa/Gampong& Berita&acara&pelatihan&

Membangun&pemahaman&kepada&Tim&Penyusun&RPJM& Desa/Gampong& mengenai& tatacara& penyusunan& RPJM& Desa/Gampong& Memberikan& keterampilan& kepada& Tim& Penyusun& RPJM& Desa/Gampong& mengenai& tatacara& integrasi& Perencanaan& Sektoral& (PJM& Pronangkis,& dll)& kedalam& RPJM&Desa/Gampong& Memberikan&pemahaman&PUG&&

Pelaksana&:Geucik& Peserta&:Tim&Penyusun& RPJM&Desa/Gampong& Pendamping&:Tim& Fasilitator,&relawan& Metode&:&pelatihan& partisipatif&

Keluaran&

Pelatihan&Tim&Penyusun& RPJM&Desa&

Tujuan&dan&Langkah

Jumlah& tim& paling& sedikit& 7& (tujuh)& orang& dan& paling& banyak&11&(sebelas)&orang&& Tim&penyusun&wajib&mengikutsertakan&perempuan.& Tim& penyusun& ditetapkan& dengan& musyawarah& dan& mufakat&dengan&Keputusan&Geucik.& &

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&

Langkah&Kegiatan&

Pelaku&

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&


56

Data& Desa& yang& sudah& diselaraskan& dari& hasil& Pemetaan&Swadaya& data& rencana& program& pembangunan& kabupaten/kota& yang& akan& masuk&ke&Desa;& Data& program& dan& kegiatan& di& PJM& Pronangkis,& perencanaan&hasil&BKPG,&dll& yang&telah&dilaksanakan&& Data& rencana& program& dan& kegiatan&di&PJM&Pronangkis,& perencanaan& hasil& BKPG& yang& belum& dilaksanakan& dan& & akan& masuk& ke& dalam& RPJM&Gampong& Data& rencana& program& pembangunan& kawasan& perdesaan;&dan& rekapitulasi& usulan& rencana&

Keluaran&

Pengkajian&Keadaan&Desa& Pelaksana&:Tim&Penyusun& RPJM& Peserta&:&&Tokoh&adat;& tokoh&agama;&tokoh& masyarakat;&tokoh& pendidikan;&kelompok&tani;& kelompok&nelayan;& kelompok&perajin;& kelompok&perempuan;& kelompok&pemerhati&dan& pelindungan&anak;& kelompok&masyarakat& miskin;dan&kelompok@ kelompok&masyarakat&lain& sesuai&dengan&kondisi&sosial& budaya&masyarakat&Desa.&& Pendamping&:&Fasilitator& dan&relawan& Metode&:&Kajian@kajian&dan& rembug&warga&

Tujuan&dan&Langkah

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&


Langkah&Kegiatan&

Pelaku&

Tujuan&dan&Langkah
&

Keluaran& kegiatan& pembangunan& Desa& dari& dusun& dan/atau& kelompok&masyarakat.& Laporan& hasil& pengkajian& keadaan&Desa;& Berita& Acara& dan& Format@ format& pengkajian& keadaan& desa& &


58

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&


Langkah&Kegiatan&

Pelaku&

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&


60

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&


Pelaku&

Penyusunan&Rencana& Pelaksana&:Tim&Penyusun& Pembangunan&Desa& RPJM& melalui&musyawarah&Desa& Peserta&:&&Tokoh&adat;& tokoh&agama;&tokoh& masyarakat;&tokoh& pendidikan;&kelompok&tani;& kelompok&nelayan;& kelompok&perajin;& kelompok&perempuan;& kelompok&pemerhati&dan& pelindungan&anak;& kelompok&masyarakat& miskin;dan&kelompok@ kelompok&masyarakat&lain&

Langkah&Kegiatan&

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&


62

Keluaran& masyarakat& Desa,& kerjasama& antar& Desa,& dan/atau& kerjasama&Desa&dengan&pihak& ketiga.& Berita& Acara& Musyawarah& penyusunan& rencana& pembangunan&desa& &

Tujuan&dan&Langkah

Pelaku& sesuai&dengan&kondisi&sosial& budaya&masyarakat&Desa.&& Pendamping&:&Fasilitator& dan&relawan& Metode&:&rembug&warga&

Langkah&Kegiatan&


Penyusunan&Rancangan& RPJM&Desa& &

Langkah&Kegiatan&

Pelaksana&:Tim&Penyusun& RPJM&dan&Kepala& Desa/Geucik& Pendamping&:&Fasilitator& dan&relawan&

Pelaku&

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&


64

Kepala& Desa& menyelenggarakan& musyawarah& perencanaan& pembangunan& Desa& yang& diadakan& untuk& membahas& dan& menyepakati& rancangan& RPJM&Desa.& Musyawarah& perencanaan& pembangunan& Desa& diikuti& oleh& Pemerintah& Desa,& Badan& Permusyawaratan&Desa,&dan&unsur&masyarakat.&& Selain& unsur& masyarakat,& musyawarahperencanaan& pembangunan& Desa& dapat& melibatkan& unsur& masyarakat& lain& sesuai& dengan&kondisi&sosial&budaya&masyarakat.&& Musyawarah& perencanaan& pembangunan& Desa,& membahas& dan& menyepakati& rancangan& RPJM& Desa.& Hasil& kesepakatan& musyawarah& perencanaan&

&Berita& Acara& Musyawarah& Perencanaan& Pembangunan&Desa& RPJM&Desa/Gampong&


Pelaksana&:Tim&Penyusun& RPJM& Peserta&:&&Tokoh&adat;& tokoh&agama;&tokoh& masyarakat;&tokoh& pendidikan;&kelompok&tani;& kelompok&nelayan;& kelompok&perajin;& kelompok&perempuan;& kelompok&pemerhati&dan& pelindungan&anak;& kelompok&masyarakat& miskin;dan&kelompok@ kelompok&masyarakat&lain& sesuai&dengan&kondisi&sosial&

Penyusunan&Rencana& Pembangunan&Desa& Melalui&Musyawarah& Perencanaan& Pembangunan&Desa&

&

Keluaran&

Tujuan&dan&Langkah

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&

Penetapan&dan&perubahan& RPJM&Desa&

Langkah&Kegiatan&

Pelaku& budaya&masyarakat&Desa.&& Pendamping&:&Fasilitator& dan&relawan& Metode&:&rembug&warga& Pelaksana&:Tim&Penyusun& RPJM&dan&Kepala& Desa/Geucik,&BPD& Pendamping&:&Fasilitator& dan&relawan& Kepala& Desa& mengarahkan& Tim& penyusun& RPJM& Desa& melakukan& perbaikan& dokumen& rancangan& RPJM& Desa& berdasarkan& hasil& kesepakatan& musyawarah&perencanaan&pembangunan&Desa&& Rancangan& RPJM& Desa& menjadi& lampiran& rancangan&peraturan&Desa&tentang&RPJM&Desa.& Kepala&Desa&menyusun&rancangan&peraturan&Desa& tentang&RPJM&Desa&& Rancangan& peraturan& Desa& tentang& RPJM& Desa& dibahas&dan&disepakati&bersama&oleh&kepala&Desa& dan& Badan& Permusyawaratan& Desa& untuk& ditetapkan&menjadi&Peraturan&Desa&tentang&RPJM& Desa.& Kepala& Desa& dapat& mengubah& RPJM& Desa& dalam& hal:&& a. terjadi& peristiwa& khusus,& seperti& bencana& alam,& krisis& politik,& krisis& ekonomi,& dan/atau& kerusuhan&sosial&yang&berkepanjangan;&atau&& b. terdapat&perubahan&mendasar&atas&kebijakan& Pemerintah,& pemerintah& daerah& provinsi,& dan/atau& pemerintah& daerah&

Tujuan&dan&Langkah
Peraturan& Desa/Gampong& mengenai& RPJM&Desa/Gampong&

Keluaran&


66

&

Tujuan&dan&Langkah
Keluaran&

Pelaku&

Langkah&Kegiatan&


No 1

LAMPIRAN 4 PENJELASAN SINKRONISASI SIKLUS P2KKP/SELARAS DENGAN SIKLUS PERENCANAAN GAMPONG Tahap Persiapan

Siklus P2KKP

Periode Pelaksanaan

a

Pelatihan Tim Korkot dan Faskel

Oktober 2015

b

Audiensi dan sosialisasi di tingkat Kabupaten/ Kota

Nov – Des 2015

c

Advokasi untuk penerbitan SK Bupati/Walikota mengenai susunan Tim perumus RPJM Gampong yang melibatkan unsur BKM/LKM Pembentukan Pokja/Tim Teknis tingkat Kab/Kota untuk mengawal dan memberikan bantuan teknis fasilitasi RPJM Gampong. Pokja/Tim Teknis terdiri dari Bappeda, PU/Cipta Karya, BPM, BP3A, Kesehatan, Pendidikan, Tim Korkot Pelatihan untuk Tim Pokja/Teknis

Nov – Des 2015

Nov – Des 2015

Nov – Des 2015

f

Sosialisasi tingkat Kecamatan dan Gampong

Nov – Des 2015

g

Pembentukan TIPP dan relawan Selaras

Nov – Des 2015

h

Pelatihan BKM, TIPP, aparat gampong dan tim perumus RPJM Gampong Kajian hasil pendataan profil permukiman

Nov – Des 2015

Januari 2016

Memastikan BKM dan relawan Selaras terlibat dalam pembentukan Tim perumus RPJMG dan menjadi anggota Tim Perumus RPJMG

Pembentukan Tim Perumus RPJM Gampong

Februari 2016

d

e

i j

Siklus RPJM Gampong


No 2

Tahap Pra Perencanaan

Siklus P2KKP a

b

3.

Perencanaan

a

b

4.

Penganggaran a

b

c

d

e

Siklus RPJM Gampong

Periode Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Feb-‐Agustus 2016 dan Review/Kajian RPJM Gampong yang sudah ada

Mengacu pada hasil kajian profil permukiman dilakukan Refleksi Perkara Kritis (RPK) dan Pemetaan Swadaya (PS) khusus untuk sektor permukiman Kajian arah kebijakan Penyelarasan dengan arah sektor permukiman di kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota kabupaten/ kota Menyiapkan dokumen perencanaan masyarakat sektor permukiman yang sudah responsif gender (PJM atau RPLP) Mengawal proses Penyusunan Rancangan RPJM perancangan RPJM Gampong melalui musyawarah Gampong agar materi gampong bidang permukiman Pembahasan rancangan RPJM yang telah responsif Gampong sampai dengan gender dapat masuk penetapan menjadi Peraturan dalam dokumen RPJM Gampong Gampong Mengawal proses Pembahasan RKP dan pembahasan RKP Rancangan Anggaran Gampong (RKPG) dan Pendapatan dan Belanja APBD Gampong (APBG) Gampong (APBG) untuk memastikan rencana sektor permukiman telah dianggarkan Mengawal proses Musyawarah BPD (atau penetapan RKPG dan sejenisnya) untuk penetapan APBG RKP dan APBG Mengawal proses Musrebang Kecamatan musrenbang tingkat Forum SKPD kecamatan dan Musrenbang Kab/Kota kabupaten/kota untuk sektor permukiman Mengawal proses Pembahasan RKPD dan RAPBD pembahasan RKPD dan RAPBD Mengawal penetapan Pembahasan dan penetapan APBD APBD dengan DPRD

5

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan

68


Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Feb-‐Agustus 2016

Feb-‐Agustus 2016

November 2016

Desember 2016

RKP: Okt – Feb APBG: Juli -‐ Okt

Februari 2016

Februari – Juni 2016

Agustus – Nov2016 Nov – Des 2016 setelah penetapan APB Desa (Maret-‐Des

No

6

7

Tahap

Pemantauan dan evaluasi

Siklus P2KKP

Siklus RPJM Gampong

Pelaksanaan kegiatan ekonomi (lihat subbab 3.3 dan Suplemen/lampiran)

Menyesuaikan, setelah penetapan APB Desa

Pelaksanaan kegiatan sosial

Menyesuaikan, setelah penetapan APB Desa

a

Siklus tahunan perencanaan dan pembangunan

Dilakukan secara menerus pada setiap 8 tahapan kegiatan b Evaluasi capaian kegiatan Selaras akan dilakukan pada akhir tahun 2016 oleh pihak independen c Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi sesuai kebutuhan Keberlanjutan Pengarusutamaan siklus Selaras yang mengintegrasikan perencanaan partisipatif dan responsif gender pada bidang permukiman dalam proses perencanaan dan pembangunan Gampong

Melembagakan siklus Selaras/P2KKP yang menguatkan sektor permukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong

Periode Pelaksanaan 2017) setelah penetapan APB Desa (Maret-‐Des 2017) setelah penetapan APB Desa (Maret-‐Des 2017) Menerus

Menerus

8

Metoda dan lembar pemantauan dijelaskan secara lengkap di dalam Lampiran terpisah (Lampiran Pemantauan)


LAMPIRAN 5 TABEL PENJELASAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH No

4.

Tahap Siklus Perencanaan Masyarakat Penetapan RPJMG Penetapan Peraturan Desa dan RKPG dalam tentang RPJMG dan Peraturan Desa dicatatkan dalam Lembaran Desa, berlaku selama 6 tahun Penyusunan RKP RKP Desa/Gampong Desa disusun berdasarkan RPJMG, berlaku 1 tahun Pembahasan 1 RKP Desa/Gampong dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Pembahasan 2

5. 6. 7.

Musrenbang RKP Daerah Penganggaran

1.

2.

3.

Penyusunan RAPB Desa Penetapan APBDesa

Siklus Perencanaan Daerah

Musrenbang Kecamatan membahas semua usulan dari RKP Desa/Gampong Forum SKPD 1. Forum SKPD membahas hasil Musrenbang Kecamatan yang didalamnya mengakomodasi RKP desa 2. Forum SKPD adalah tahap sebelum pembahasan di dalam Musrenbang Kab/Kota Musrenbang Kab/Kota RKPD Penyusunan RAPBD Penetapan Perda APBD

Periode Pelaksanaan Okt -‐ Des

Okt -‐ Feb

Feb -‐ Maret

Feb-‐Maret

Maret -‐ Mei Agustus Juli -‐ Okt Nov -‐ Desember Nov -‐ Desember

70


LAMPIRAN 6 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN KEGIATAN BAGI PELAKU SELARAS

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari siklus kegiatan yang diuraikan pada bab III dalam Juknis. Selain adanya kegiatan baru yang diperkenalkan melalui Selaras 2015-‐2016, juga diperkenalkan adanya lembar pengamatan yang diposisikan sebagai refleksi bersama terhadap kualitas proses kegiatan dan kualitas hasil kegiatan, khususnya sejauh mana proses dan hasil tersebut telah responsif gender dan sejalan dengan gerakan 100-‐0-‐100. Dalam hal ini, para pelaku program (Korkot, Askot, Senior Fasilitator, Fasilitator Kelurahan, BKM/LKM, TIPP, relawan Selaras) diharapkan dapat secara jujur dan terbuka membahas kualitas proses dan hasil kegiatan agar dapat dilakukan perbaikan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Perlu kiranya dicatat bahwa lembar pengamatan kualitas proses dan hasil kegiatan ini tidak secara langsung berpengaruh pada pencapaian kinerja program (KPI). Proses ini adalah sebuah pembelajaran bersama di antara pelaku program, dan harapannya dapat ditularkan pada masyarakat dan daerah lain di luar Aceh yang belum pernah mendapatkan pendekatan Selaras.

I. Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan ini terdapat dua kegiatan besar, yaitu A. Persiapan transisi menuju terintegrasinya perencanaan sektor permukiman yang responsif gender ke dalam siklus perencanaan RPJM Gampong. Kegiatan transisi ini hanya dilaksanakan pada sisa waktu tahun 2015 (Oktober – Desember 2015). B. Memastikan program dan kegiatan sektor permukiman dalam kaitan dengan gerakan 100-‐0-‐100 masuk dalam rencana tahunan (RKP) dan penganggaran kegiatan (APB) tingkat gampong (APB Desa). Siklus kegiatan ini nantinya diharapkan akan menjadi siklus reguler yang dijalankan oleh BKM/LKM dan TIPP sebagai salah satu bagian tim penyusun RPJM Gampong (tidak terikat tahun). Terkait dengan poin A, berikut adalah rincian kegiatan dan format yang perlu dilengkapi, antara lain : 1. Pelatihan Tim Korkot dan Faskel (Oktober 2015) 1.1. Tujuan kegiatan: a Memberikan pemahaman mengenai kegiatan Selaras 2015-‐2016, dengan titik berat pada pengintegrasian perencanaan sektor permukiman dalam perencanaan gampong (RPJM, RKP dan APB tingkat Gampong)


b Membangun pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai substansi petunjuk teknis selaras terbaru c Membangun pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mengenai perencanaan pembangunan bidang permukiman yang responsive Gender d Membangun pemahaman dan ketrampilan mengenai langkah langkah siklus RPJM Gampong yang responsive Gender, siklus RKP dan siklus P2KKP serta keterkaitan diantar ketiga siklus tersebut. e Membangun pemahaman dan keterampilan mengembangan media sosialisasi yang efektif a Metoda kegiatan : Lokakarya b Pelaku : Pemandu Nasional c Peserta : Korkot, Askot, Tim Faskel (300 orang), total sekitar …peserta d Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan idealnya pada saat evaluasi harian kegiatan untuk segera mendapatkan masukan dan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemahaman mengenai kualitas kegiatan yang responsif gender perlu dipraktikkan sejak tahap sosialisasi pada pelaku Selaras yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program sampai tingkat masyarakat. Nama kegiatan Tanggal kegiatan Peserta

Hari I

: :

: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) : a. Secara umum, apakah perempuan cukup aktif di dalam kelas b. Secara umum, apakah laki-‐laki cukup aktif di dalam kelas c. Pada pembahasan materi apa perempuan cukup aktif bertanya/membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. d. Pada pembahasan materi apa laki-‐laki cukup aktif bertanya/ membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

Ya/Tidak

e.

Apakah pertanyaan perempuan terjawab/dibahas dengan jelas

Ya/Tidak Ya/Tidak

72


Hari II Hari III Dst

di dalam kelas? f. Apakah pertanyaan laki-‐laki terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas? : Idem (a-‐f) : Idem (a-‐f) Idem (a-‐f)

Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Buat angket pendek yang dibagikan kepada seluruh peserta menjelang akhir kegiatan pelatihan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pelatihan sudah dapat memberikan gambaran tindakan yang harus dilakukan peserta dalam mendampingi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dan pemantauan yang responsif gender. Kumpulkan angket tersebut untuk dibahas dalam evaluasi di KMP, dan hasilnya dibicarakan dengan OSP. Daftar pertanyaan angket antara lain: i Apa yang Anda pahami ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi di lapangan ketika harus mendorong keterlibatan perempuan dan laki-‐laki secara seimbang? iii Bagaimana kira-‐kira Anda akan bertindak jika menghadapi hambatan tersebut? 2. Audiensi dan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota 2.1. Tujuan kegiatan: a Mensosialisasikan program Selaras pada pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, khususnya Bupati/Walikota dan jajarannya b Memperkenalkan konsep perencanaan permukiman yang responsif gender, dan bagaimana konsep tersebut perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan tingkat gampong c Mendorong komitmen Kepala Daerah untuk mendukung konsep Selaras 2.2. Metoda : Lokakarya atau diskusi kelompok kecil 2.3. Pelaku : Tim Korkot bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya/sejenisnya 2.4. Peserta : Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah terkait, Ketua Bappeda, Satker PKP-‐BM 2.5. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan


Nama kegiatan Tanggal kegiatan Peserta

: :

: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) : a. Secara umum, apakah perempuan cukup aktif di dalam diskusi b. Secara umum, apakah laki-‐laki cukup aktif di dalam diskusi c. Pada pembahasan materi apa perempuan cukup aktif bertanya/ membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. d. Pada pembahasan materi apa laki-‐laki cukup aktif bertanya/ membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

e.

Ya/Tidak

f.

Catatan proses

Apakah pertanyaan perempuan terjawab/dibahas dengan jelas di dalam diskusi? Apakah pertanyaan laki-‐laki terjawab/dibahas dengan jelas di dalam diskusi?

Ya/Tidak Ya/Tidak

Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Buat catatan singkat mengenai hasil kegiatan yang kemudian dibahas bersama tim Korkot dan tim Faskel, termasuk menyusun rencana kerja selanjutnya. Catatan tersebut berisi: i Apa yang dipahami Bupati/Walikota dan peserta lainnya ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Sejauh mana Bupati/Walikota menganggap sektor permukiman sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan di daerahnya? Apa persoalan nyata yang dihadapi kepala daerah berkaitan dengan sektor permukiman? iii Sejauh mana Bupati/Walikota berniat menerbitkan Surat Edaran ataupun Surat Keputusan mengenai keterlibatan BKM/LKM dan perempuan dalam tim penyusun RPJMG?

74


3. Advokasi untuk penerbitan SK/SE Bupati/Walikota mengenai susunan tim penyusun RPJM Gampong 3.1. Tujuan kegiatan: a Sebagai upaya tindak lanjut kegiatan audiensi b Meyakinkan Bupati/Walikota bahwa perencanaan permukiman yang responsif gender dapat dibantu dengan melibatkan secara formal BKM/LKM dalam tim perumus RPJM Gampong 3.2. Metoda : a Loby-‐loby dan negosiasi. b Melakukan pendekatan kepada Bupati/walikota melalui Sekda atau pejabat terkait yang mendukung program ini, dan membantu menyusun draft SE/SK 3.3. Pelaku : Tim Korkot bekerja sama dengan pejabat daerah terkait 3.4. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses dan hasil kegiatan Nama kegiatan Tanggal kegiatan Catatan proses

: : Isi berapa lama kegiatan ini dilakukan (periode waktu, misalnya minggu ….bulan …. s/d minggu…bulan …..(ketika SK/SE diterbitkan) : a. Apakah SE/SK dikeluarkan oleh Bupati/Walikota b. Jika Ya, sebutkan susunan tim penyusun RPJMG di dalam SK/SE: Ketua: Sekretaris: Anggota: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) c. Selain susunan tim penyusun, hal-‐hal lain apa yang diatur dalam SE/SK berkaitan dengan: i. Sektor permukiman ii. Keterlibatan perempuan dan laki-‐laki

Ya/Tidak Ya/Tidak

4. Pembentukan Pokja/Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota 4.1. Tujuan kegiatan: a Mendorong terbentuknya Pokja/Tim Teknis tingkat kabupaten/kota yang akan memantau proses perencanaan sektor permukiman yang responsif gender dan integrasinya ke dalam RPJMG, RKPG, dan APBG b Membangun komitmen Pokja/Tim Teknis untuk memantau sinkronisasi perencanaan yang memberikan penguatan dalam sektor permukiman


4.2.

4.3. 4.4.

Metoda : melakukan pendekatan kepada Bupati/walikota melalui Sekda atau pejabat terkait yang mendukung program ini, dan membantu menyusun draft SE/SK Pelaku: Tim Korkot bekerja sama dengan pejabat daerah terkait Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses dan hasil kegiatan

Nama kegiatan Tanggal kegiatan Catatan proses

: : Isi berapa lama kegiatan ini dilakukan (periode waktu, misalnya minggu ….bulan …. s/d minggu…bulan …..(ketika SK/SE diterbitkan) : a. Apakah terbentuk Pokja/Tim Teknis b. Jika Ya, sebutkan susunan Pokja/Tim Teknis Ketua: Sekretaris: Anggota: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) c. Apa tugas Pokja/Tim Teknis berkaitan dengan: c. Sektor permukiman d. Keterlibatan perempuan dan laki-‐laki

Ya/Tidak

5. Pelatihan tim Pokja/Teknis (November 2015) 5.1. Tujuan kegiatan: a Memberikan pemahaman mengenai kegiatan Selaras 2015-‐2016, dengan titik berat pada pengintegrasian perencanaan sektor permukiman dalam perencanaan gampong (RPJM, RKP dan APB tingkat Gampong) b Menyusun rencana tindak lanjut Pokja/Tim Teknis berkaitan dengan kegiatan Selaras 5.3. Metoda kegiatan : lokakarya 5.4. Pelaku : Pemandu Nasional 5.5. Peserta : anggota Pokja/Tim Teknis 5.6. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan. Nama kegiatan Tanggal kegiatan Peserta

: :

: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan)

76


Penilaian

: a. b. c.

d.

e.

f.

Secara umum, apakah perempuan cukup aktif di dalam kelas Ya/Tidak Secara umum, apakah laki-‐laki cukup aktif di dalam kelas Ya/Tidak Pada pembahasan materi apa perempuan cukup aktif bertanya/membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Pada pembahasan materi apa laki-‐laki cukup aktif bertanya/ membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Apakah pertanyaan perempuan terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas? Apakah pertanyaan laki-‐laki terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas?

Ya/Tidak Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Buat angket pendek yang dibagikan kepada seluruh peserta menjelang akhir kegiatan pelatihan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pelatihan sudah dapat memberikan gambaran tindakan yang harus dilakukan peserta dalam mendampingi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dan pemantauan yang responsif gender. i Apa yang Anda pahami ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi di lapangan ketika harus mendorong keterlibatan perempuan dan laki-‐laki secara seimbang? iii Bagaimana kira-‐kira Anda akan bertindak jika menghadapi hambatan tersebut? 6. Sosialisasi Tingkat Kecamatan dan Gampong 6.1. Tujuan kegiatan: a Memberikan pemahaman mengenai kegiatan Selaras 2015-‐2016, dengan titik berat pada pengintegrasian perencanaan sektor permukiman dalam perencanaan gampong (RPJM, RKP dan APB tingkat Gampong) b Menyusun rencana tindak lanjut di tingkat Gampong c Membangun komitmen untuk mengagendakan sinkronisasi perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kab/Kota, terutama di sektor permukiman 6.2. Metoda kegiatan : lokakarya 6.3. Pelaku : Tim Faskel PETUNJUK TEKNIS | Program SELARAS 77

6.4.

6.5.

Peserta : Camat/aparat kecamatan, Kepala Gampong, anggota Badan Permusyawaratan Gampong (atau nama lainnya), anggota lembaga kemasyarakatan lain di tingkat gampong, BKM/LKM Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan.


: :


e.

Ya/Tidak

f.

Penilaian

Apakah pertanyaan perempuan terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas? Apakah pertanyaan laki-‐laki terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas?

Ya/Tidak Ya/Tidak

Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Bahas pertanyaan-‐pertanyaan berikut dengan peserta pada akhir kegiatan. Faskel membuat catatan singkat mengenai jawaban peserta. i Apa yang Anda pahami ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi di lapangan ketika harus mendorong keterlibatan perempuan dan laki-‐laki secara seimbang? iii Apa pendapat Anda agar hambatan tersebut dapat diatasi?

78


iv

Bagaimana cara menciptakan peluang agar perempuan dan laki-‐laki dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan sektor permukiman?

7. Pembentukan TIPP dan Relawan Selaras 7.1. Tujuan kegiatan: a Membentuk tim inti yang akan berperan aktif dalam perencanaan sektor permukiman, termasuk dalam rapat-‐rapat pembahasan tim penyusun RPJM Gampong b Merekrut relawan-‐relawan yang akan mendampingi proses perencanaan bersama TIPP dan dengan tim penyusun RPJM Gampong c Pembagian peran TIPP dan Relawan Selaras dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Selaras 7.2. Metoda kegiatan : Lokakarya 7.3. Pelaku : Tim Faskel 7.4. Peserta : BKM, anggota masyarakat yang potensial menjadi TIPP dan relawan Selaras 7.5. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan. Nama kegiatan Tanggal kegiatan Peserta

Penilaian

: :


Ya/Tidak

e.

Apakah pertanyaan perempuan terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas?

Ya/Tidak Ya/Tidak


f.

g.

h.

Apakah pertanyaan laki-‐laki terjawab/dibahas dengan jelas di dalam kelas? Susunan TIPP: Berapa jumlah anggota:…………………… Berapa laki-‐laki:……………………………….(dari unsur…………………….) Berapa perempuan:…………………………(dari unsur……………………..)

Ya/Tidak

Anggota relawan Selaras: Jumlah relawan:…………………… Berapa laki-‐laki:……………………………….(dari unsur…………………….) Berapa perempuan:…………………………(dari unsur……………………..)

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Bahas pertanyaan-‐pertanyaan berikut dengan peserta pada akhir kegiatan. Faskel membuat catatan singkat mengenai jawaban peserta. i Apa yang Anda pahami ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi di lapangan ketika harus mendorong keterlibatan perempuan dan laki-‐laki secara seimbang? iii Apa pendapat Anda agar hambatan tersebut dapat diatasi? iv Bagaimana cara menciptakan peluang agar perempuan dan laki-‐laki dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan sektor permukiman? 8. Pelatihan TIPP dan Relawan Selaras 8.1. Tujuan kegiatan: a Memberikan pemahaman mengenai siklus kegiatan, target kegiatan dan cara melaksanakan program b Menyusun dan menyepakati tugas, tanggung jawab dan hak TIPP dan relawan Selaras c Menyusun rencana tindak lanjut TIPP dan relawan Selaras 8.2. Metoda kegiatan : Lokakarya 8.3. Pelaku : tim Faskel 8.4. Peserta : anggota TIPP dan relawan Selaras

80


8.5.

Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan.


: :

: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) Berapa orang TIPP yang hadir dalam pelatihan:……………………orang Berapa orang relawan yang hadir dalam pelatihan:……………..orang : a. Secara umum, apakah perempuan cukup aktif di dalam kelas b. Secara umum, apakah laki-‐laki cukup aktif di dalam kelas c. Pada pembahasan materi apa perempuan cukup aktif bertanya/membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. d. Pada pembahasan materi apa laki-‐laki cukup aktif bertanya/ membahas? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

e.

Ya/Tidak

f.

Penilaian


Ya/Tidak Ya/Tidak

Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Bahas pertanyaan-‐pertanyaan berikut ini, dan bandingkan dengan jawaban peserta pada kegiatan sebelumnya. Lihat apakah ada perbedaan yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik atau tidak. i Apa yang Anda pahami ketika mendengar istilah perencanaan sektor permukiman yang responsif gender? ii Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi di lapangan ketika harus mendorong keterlibatan perempuan dan laki-‐laki secara seimbang? iii Bagaimana kira-‐kira Anda akan bertindak jika menghadapi hambatan tersebut? iv Peluang apa saja yang akan ciptakan untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan dan laki-‐laki secara seimbang?


9. Mengawal BKM/LKM dan relawan Selaras menjadi bagian dari Tim Penyusun RPJM Gampong, atau terlibat dalam proses Review RPJM Gampong (jika RPJM Gampong sudah selesai disusun) 9.1. Tujuan kegiatan: a Memastikan perwakilan BKM/LKM, TIPP dan/atau relawan Selaras menjadi bagian dari tim penyusun RPJM Gampong b Di gampong-‐gampong yang telah menyusun dan mengesahkan RPJM Gampong, maka perwakilan BKM/LKM, TIPP dan relawan Selaras perlu dipastikan agar terlibat dalam proses review tahunan RPJM Gampong, RKP gampong dan APB Gampong 9.2. Metoda : pendekatan pada Kepala Gampong dan tim penyusun RPJM Gampong 9.3. Pelaku : TIPP dan relawan Selaras, didampingi oleh tim Faskel 9.4. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan. Nama kegiatan Tanggal kegiatan Catatan proses

: : Isi berapa lama kegiatan ini dilakukan (periode waktu, misalnya minggu ….bulan …. s/d minggu…bulan …..(ketika SK/SE diterbitkan) : a. Apakah terbentuk Tim Penyusun RPJM Gampong b. Jika Ya, sebutkan susunan Pokja/Tim Teknis Ketua: Sekretaris: Anggota: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) Berapa orang perwakilan BKM/TIPP/relawan Selaras yang menjadi anggota Tim Penyusun RPJM Gampong………………..orang Berapa laki-‐laki……………………………………………………..orang Berapa perempuan……………………………………………….orang c. Apa saja tugas yang disepakati bagi BKM/TIPP/relawan Selaras yang menjadi berkaitan dengan: c. Perencanaan sektor permukiman dalam RPJM/RKP Gampong d. Keterlibatan perempuan dan laki-‐laki dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan

Ya/Tidak

82


II. TAHAP PRA-‐PERENCANAAN 1. Kajian terhadap hasil pendataan Profil permukiman/baseline, dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan RPK dan PS 1.1. Tujuan kegiatan : a Memahami hasil pendataan profil permukiman b Melakukan analisis gender terhadap hasil pendataan profil permukiman, , khususnya mengenai persoalan sektor permukiman yang dihadapi perempuan dan laki-‐laki secara terpisah dan secara bersama-‐sama c Menyusun rencana tindak lanjut TIPP dan relawan Selaras terhadap hasil kajian yang sudah berbasis analisis gender 1.2. Metoda kegiatan : FGD 1.3. Pelaku : TIPP dan relawan Selaras, didampingi oleh tim Faskel 1.4. Peserta : BKM, anggota masyarakat 1.5. Lembar Pengamatan a. Penilaian kualitas proses kegiatan Penilaian ini dilakukan pada akhir kegiatan. Nama kegiatan Tanggal kegiatan Peserta

Penilaian

: :

: Total………………………..orang Perempuan ………………orang, berasal dari unsur……………….(sebutkan) Laki-‐laki……………………orang, berasal dari unsur………………..(sebutkan) Berapa orang TIPP yang hadir dalam pelatihan:……………………orang Berapa orang relawan yang hadir dalam pelatihan:……………..orang : a. Secara umum, apakah perempuan cukup aktif di dalam kelas b. Secara umum, apakah laki-‐laki cukup aktif di dalam kelas c. Pada pembahasan materi/aspek apa perempuan cukup aktif bertanya/berpendapat? Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……. d. Pada pembahasan materi apa laki-‐laki cukup aktif bertanya/ berpendapat?

Ya/Tidak Ya/Tidak


Sebutkan secara singkat……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …….

e.

f.


Ya/Tidak Ya/Tidak

b. Penilaian kualitas hasil kegiatan Pendalaman analisis gender terhadap hasil pendataan: Aspek 1. Keteraturan bangunan 2. Air minum 3. Sanitasi 4. Limbah 5. Sampah 6. Genangan 7. Kebakaran 8. Keamanan bermukim (security of tenure) 9. Lainnya, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup

Hasil pendataan

Persoalan perempuan

Persoalan laki-‐laki

Jawaban perempuan

Jawaban laki-‐laki

Daftar pertanyaan pembantu: (1) Aspek keteraturan bangunan: No Pertanyaan 1. Bagaimana Kondisi saat ini? 2. Faktor Penyebab? 3. Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4. Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

84


(2) Aspek Air minum No Pertanyaan 1 Bagaimana Kondisi saat ini? 2 Faktor Penyebab? 3 Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4 Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

Jawaban perempuan


Jawaban perempuan


Jawaban perempuan


Jawaban perempuan


(3) Aspek Sanitasi No Pertanyaan 1. Bagaimana Kondisi saat ini? 2. Faktor Penyebab? 3. Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4. Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

(4) Aspek Limbah No Pertanyaan 1 Bagaimana Kondisi saat ini? 2 Faktor Penyebab? 3 Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4 Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

(5) Aspek Sampah No Pertanyaan 1 Bagaimana Kondisi saat ini? 2 Faktor Penyebab? 3 Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4 Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

(6) Aspek Genangan No Pertanyaan 1. Bagaimana Kondisi saat ini? 2. Faktor Penyebab? 3. Potensi yang ada untuk mencapai upaya

Jawaban perempuan



4.

tersebut Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

Jawaban perempuan


(7) Aspek Kebakaran No Pertanyaan 1 Bagaimana Kondisi saat ini? 2 Faktor Penyebab? 3 Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4 Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

(8) Aspek Keamanan bermukim (security of tenure) No Pertanyaan 1. Bagaimana Kondisi saat ini? 2. Faktor Penyebab? 3. Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4. Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

Jawaban perempuan


(9) Aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup No Pertanyaan 1 Bagaimana Kondisi saat ini? 2 Faktor Penyebab? 3 Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut 4 Upaya-‐upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

Jawaban perempuan


86


LAMPIRAN 7 KEGIATAN KSM YANG MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR Waktu Minggu ke -‐ 0

Pelaksana dan Peserta

Tahap Pembangunan/ Pengembangan KSM Calon Peminjam

Pelaksana: BKM/UPK, Relawan Pendamping (didampingi Fasilitator)

Peserta:

Hasil yang diharapkan Terbentuk/adanya calon KSM baru atau KSM lamayang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi KSM yang memiliki visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan aturan dasar kelompok.

Anggota kelompok baru dan kelompok lama Minggu ke 1 -‐ 4

1. Fasilitasi kegiatan identifikasi calon KSM 2. Pelatihan penguatan KSM

Pelaksana: BKM/UP-‐UP, Relawan Pendamping (difasilitasi Fasilitator) Peserta: Anggota KSM

Minggu ke 5 -‐ 12

Minggu ke 13 -‐ seterusnya

1. Pendamping an kegiatan kepada KSM 2. Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha sesuai kebutuhan KSM Pemanfaatan BLM pinjaman dana bergulir

Adanya calon kelompok yang dinyatakan memenuhi kriteria (lulus) sebagai KSM yang mendapatkan PDB dengan syarat sebagai berikut: 1. Kelompok memiliki lima aturan dasar 2. Tingkat kehadiran anggota rata-‐rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3. Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok 4. 100% pencatatan keuangan dilaksanakan secara tepat waktu 5. 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi

Pelaksana:

1. Kegiatan minggu ke 1 -‐ 4 tetap dilanjutkan.

BKM/UP-‐UP, Relawan Pendamping (didampingi Fasilitator)

2. KSM memperoleh pembekalan/pelatihan, serta memenuhi kriteria penilaian kelayakan untuk mengakses dana BLM pinjaman dana bergulir

Peserta:

Anggota KSM Pelaksana:

KSM dapat mengakses dana BLM SELARAS sesuai dengan tata cara dan tahapan yang BKM/UP-‐UP, Relawan disyaratkan. Selanjutnya anggota akan pendamping (didampingi memperoleh pinjaman dari UPK dan Fasilitator)Peserta: mengembalikan kepada UPK sesuai dengan Anggota KSM perjanjian pinjaman.


LAMPIRAN 8 RENCANA KEGIATAN/PENGEMBANGAN USAHA

88


LAMPIRAN 9 KEGIATAN EKONOMI – KARTU PERKEMBANGAN KELOMPOK Gampong (Desa) : ....................................................... Kecamatan : ....................................................... Kabupaten/Kota : ....................................................... Kartu Perkembangan Kelompok Bulan Nama KSM Jumlah anggota KSM sd bulan ini Tanggal pembentukan KSM No

Indikator

: ........................................................... : ........................................................... : ............. laki-laki, ............ perempuan : ........................................................... Skor*

Parameter

Sumber data

1

Pertemuan rutin kelompok

Min 75% pertemuan rutin kelompok terlaksana

Daftar Hadir

2

Tingkat kehadiran dalam pertemuan

Min 75 % anggota kelompok hadir dalam pertemuan

Daftar Hadir

3

Agenda pertemuan terpenuhi

Min 75% agenda pertemuan terpenuhi

Catatan pertemuan anggota

4

Tabungan rutin kelompok

Min 75 % anggota melakukan tabungan rutin

Buku Tab Klp

5

Aturan kelompok ada dan tertulis

Min 75% pertemuan kelompok membacakan aturan kelompok

dokumen aturan kelompok

6

Pengembalian pinjaman kelompok

Min 90% Tingkat pengembalian

Buku angsuran kelompok

7

Pencatatan keuangan benar

100% pencatatan dilakukan sesuai aturan

buku kas, buku tabungan, buku angsuran

8

Rekening kelompok aman

100% rekening kelompok

Buku tabungan kelompok

9

Mempunyai kegiatan dengan pihak luar

Min 1 kali pertemuan

10

Membahas perkara kritis yang dihadapi anggota kelompok

Min 75% pertemuan pembahasan perkaran kritis dicatatkan

TOTAL SKOR

Buku agenda pertemuan Catatan pertemuan anggota

Kategori KSM** : Tunas / Tumbuh / Kembang

Kartu penilaian atas perkembangan KSM ini dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada OSP dan KMP setiap tanggal 20


Keterangan : * : Skor 1 bila indikator terpenuhi, Skor 0 Jika tidak atau belum, ** : Jumlah skor,diklasifikasikan pada 3 kategori sebagai berikut : Tahap perkembangan Kelompok Tunas Tumbuh Kembang

Jumlah Skor 0–4 5–8 9 – 10

...................................., Tanggal........................20.....

(..............................) Faskel Mengetahui;

(..............................) UPK

(..............................) Relawan

(..............................) Ketua KSM

90


LAMPIRAN 10 KEGIATAN EKONOMI – KARTU KELAYAKAN KSM EKONOMI PENERIMA BLM SELARAS Gampong (Desa) : ....................................................... Kecamatan : ....................................................... Kabupaten/Kota : ....................................................... Bulan Nama KSM Jumlah anggota KSM sd bulan ini Tanggal pembentukan KSM

: ........................................................ : ........................................................ : ............. laki-laki, ............ perempuan : ........................................................

Indikator

1

Pertemuan rutin kelompok

Min 75% pertemuan rutin kelompok terlaksana

Daftar Hadir

2

Tingkat kehadiran anggota KSM dalam pertemuan rutin

Min 75 % anggota kelompok hadir dalam pertemuan

Daftar Hadir

3

Agenda pertemuan KSM terpenuhi

Min 75% agenda pertemuan terpenuhi


4

Tabungan rutin kelompok

Min 75 % anggota melakukan tabungan rutin

Buku Tabungan Kelompok

5

Aturan kelompok ada dan tertulis

Min 75% pertemuan kelompok membacakan aturan kelompok

dokumen aturan kelompok

6

Pengembalian pinjaman kelompok

Min 90% Tingkat pengembalian dari anggota kelompok.

Buku angsuran kelompok

7

Pencatatan keuangan benar

100% pencatatan dilakukan sesuai aturan

buku kas, buku tabungan, buku angsuran

8

Uang kelompok disimpan di rekening kelompok

100% rekening kelompok

Buku tabungan kelompok

9

Anggota KSM telah mendapatkan pelatihan atau coaching

75% anggota KSM telah mendapatkan peningkatan kapasitas KSM.

Daftar hadir Buku agenda pertemuan

10

Membahas perkara kritis yang dihadapi anggota kelompok

Min 75% pertemuan pembahasan perkaran kritis dicatatkan


TOTAL NILAI

Nilai*

)

No

Parameter

Sumber data

LAYAK atau TIDAK LAYAK **)

Kartu ini dipakai untuk menilai kelayakan KSM sebelum diberikan dana pinjaman (BLM Selaras)


Ketentuan pengisian: ) * Nilai “1” Jika indikator terpenuhi dan Nilai “0” jika tidak terpenuhi. ) ** LAYAK : Jika jumlah skor minimal 8 dengan jawaban 0 ada pada poin 8 dan atau 10 TIDAK LAYAK : Jika pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 9 skornya 0 .........................., ....................

(..............................) UPK Menyetujui;

(..............................) Fasilitator

Mengetahui;

(..............................) Relawan

(..............................) Ketua KSM

92


LAMPIRAN 11 SKEMA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PROGRAM SELARAS


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

|

www.pu.go.id

PETUNJUK TEKNIS SELARAS

Recommend Documents