PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN BAGI KEPALA DAERAH DAN PETANI BERPRESTASI TINGGI PENGELOLA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2016
KATA PENGANTAR
Dalam
rangka
kabupaten/kota
menjaga
agar
dan
termotivasi
mendorong dalam
petani
dan
kepala
mempertahankan
daerah
dan
tidak
mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola LP2B. Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola LP2B memiliki nilai dan prestige tinggi, sehingga diperlukan mekanisme untuk menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Penerima Penghargaan diharapkan dapat menjadi contoh bagi Kepala Daerah dan Petani Pengelola LP2B untuk mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B. Menindaklanjuti Pergub Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 9, disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola LP2B untuk menjadi acuan operasional dalam penyelenggaraan penilaian. Diharapkan semua
pihak
yang
terkait
dalam
penyelenggaraaan
penilaian
melaksanakannya sesuai dengan Juklak ini.
Ungaran, 20 Juni 2016 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Selaku KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. WHITONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19580531 198503 1 007
1
dapat
A. DASAR PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
2
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 30
Tahun
2012
tentang
Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/ OT.140/8/2013 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042); 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Kepala Daerah Dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
B. MAKSUD DAN TUJUAN Petunjuk pelaksanaan Penilaian Bagi Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan acuan
bagi
pelaksana
yang
terlibat
dalam
penetapan
Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah memberikan motivasi kepada Kepala Daerah dan Petani agar mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3
C. RUANG LINGKUP Penilaian
petani
berprestasi
terhadap calon kepada calon
meliputi
penentuan
sasaran,
penilaian
Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi
Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
D. PENGERTIAN 1.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerntah Provinsi Jawa Tengah.
3.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.
Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6.
Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7.
Petani Berprestasi Tinggi adalah Sekelompok Petani yang tergabung di dalam kelompok tani yang menurut penilaian tim telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8.
Kelompok Tani adalah kumpulan Petani pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 11. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon Bupati/Walikota dan Petani Berprestasi Tinggi dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4
E. SASARAN DAN PERSYARATAN 1. Sasaran Sasaran yang akan dinilai adalah Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi
2. Persyaratan 2.1. Kepala Daerah Kepala Daerah yang dicalonkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Telah menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam peraturan tata ruang dengan luasan sekurang-kurangnya sama dengan luasan LP2B yang ditetapkan oleh Provinsi.
2.2. Petani Berprestasi Tinggi Petani yang dicalonkan harus memenuhi kriteria umum dan khusus
Kriteria umum yaitu : Kelompok Tani yang mempunyai kepengurusan aktif.
Kriteria khusus yaitu : a. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam satu hamparan dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) ha; b. petani berdomisili dalam satu desa dan/atau desa tetangga yang berdekatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Kelompok tani secara rutin melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; d. petani tidak mengalihfungsikan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam periode waktu 2 (dua) tahun terakhir.
5
F. PENILAIAN DN PENETAPAN 1. Tata Cara Penilaian dan Penetapan 1.1. Pertimbangan Penilaian 1.1.
Kepala Daerah Pertimbangan penilaian dilaksanakan atas komitmen Kepala Daerah
dalam
Perencanaan,
Penetapan,
Pengembangan,
Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Komitmen Kepala Daerah ditunjukkan dengan : a. penetapan Peraturan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. kesesuaian angka penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan/atau Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Penetapan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi; c. tindak Lanjut Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1.2.
Petani Berprestasi Tinggi Pertimbangan Penilaian dilaksanakan atas berbagai aspek, meliputi tipologi lahan, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha tani, dan praktik usaha tani ramah lingkungan.
1.2. Metode Penilaian dan Penetapan 1.2.1. Kepala Daerah Penilaian dan penetapan
Kepala Daerah
dilakukan
dengan
mekanisme sebagai berikut: a.
Tim penilai meminta rekomendasi dari Kementerian Pertanian RI dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah cq Sekretaris perihal kelayakan Kepala Daerah;
6
b.
Tim Penilai mengumpulkan data Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.
Tim Penilai mengumpulkan data penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan/atau Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
d.
Tim Penilai melakukan evaluasi dan verifikasi berdasarkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada juklak ini;
e.
Berdasarkan atas kriteria tersebut, tim penilai menetapkan Kepala
Daerah
Pengelola
Lahan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan paling lambat 25 Agustus 2016 yang selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1.2.2. Petani Berprestasi Tinggi Penilaian
dan penetapan Petani
Berprestasi
Tinggi
dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut: a.
Pemerintah
Daerah
mengusulkan
masing-
masing 1 (satu) Petani Berprestasi Tinggi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam juklak ini (point E.2.2) untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi; b.
usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat diterima Pemerintah Provinsi cq. Badan Ketahanan Pangan paling lambat 31 Juli 2016;
c.
di
tingkat provinsi,
tim
melakukan evaluasi dan verifikasi
pada Petani Berprestasi Tinggi yang diusulkan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada juklak ini; d.
berdasarkan atas kriteria tersebut, tim penilai menetapkan masing-masing Petani Berprestasi Tinggi paling lambat 25 Agustus 2016 yang selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7
1.3. Komponen Penilaian 1.3.1. Komponen Komitmen Kepala Daerah Komponen komitmen kepala daerah yang dinilai meliputi : a.
Perencanaan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1) Adanya
perencanaan
Berkelanjutan
yang
Lahan
Pertanian
dituangkan
dalam
Pangan dokumen
perencanaan i. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Menengah
Daerah
(RPJPD) ii. Rencana
Pembangunan
Jangka
(RPJMD) iii. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2) dukungan APBD Kabupaten/Kota b.
Penetapan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Komponen penetapan terdiri dari 1) penetapan Peraturan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; i. Peraturan Daerah tentang LP2B ii. Peraturan Bupati/Walikota tentang LP2B iii. Peraturan Daerah/Bupati/Walikota tentang RTRW 2) kesesuaian angka penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan/atau Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Penetapan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi;
c.
Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Komitmen pengembangan LP2B meliputi : 1) Intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan, meliputi : i.
Komitmen dalam meningkatkan kesuburan tanah LP2B
ii. Komitmen dalam meningkatkan kualitas benih/bibit iii. Komitmen dalam mencegah dan mengelola HPT 8
iv. Komitmen
dalam
mengembangkan
irigasi
dan
infrastruktur lainnya v. Komitmen dalam memanfaatkan teknologi pertanian vi. Komitmen dalam mengembangkan inovasi pertanian vii. Komitmen dalam memfasilitasi penyuluhan pertanian viii. Upaya dalam memberikan jaminan akses permodalan 2) Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan, meliputi: i.
Komitmen dalam pengaturan pola tanam, tumpang sari
ii. Komitmen dalam mengembangkan sistem pertanian terpadu d.
Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Komitmen terhadap penjaminan konservasi tanah dan air meliputi : i.
perlindungan sumberdaya lahan dan air,
ii.
pelestarian sumber daya lahan dan air,
iii. pengelolaan kualitas lahan dan air, iv. pengendalian pencemaran. e.
Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Komitmen pembinaan LP2B, meliputi i.
Koordinasi perlindungan LP2B
ii.
Sosialisasi peraturan terkait dengan LP2B
iii. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi iv. Pendidikan,
pelatihan
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat v. Penyerbarluasan informasi kawasan LP2B vi. Peningkatan
kesadaran
dan
tanggung
masyarakat f.
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Komitmen pengendalian LP2B, meliputi : i.
Insentif
ii.
Disinsentif 9
jawab
iii. Mekanisme perijinan iv. Proteksi Secara rinci komponen komitmen Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Komponen Komitmen Kepala Daerah yang dinilai No
Uraian
Nilai
A. 1). Perencanaan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan a. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) b. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) c. Tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2). Dukungan APBD Kabupaten a. Ada b. Tidak B
C
D
Penetapan LP2B 1). Penetapan peraturan yang terkait dengan LP2B a. Peraturan Daerah tentang tentang LP2B b. Peraturan Kepala Daerah tentang LP2B c. Peraturan Daerah/Kepala Daerah tentang RTRW 2). Kesesuaian angka penetapan luasan LP2B pada RTRW dan/atau RDTR dan/atau Perda LP2B dengan Penetapan luasan LP2B Provinsi a. Sama dengan b. Lebih dari Pengembangan LP2B a. Lebih dari 6 b. 4 - 6 c. 1 – 3 d. Tidak ada
Nilai Maks 150
50 50 50 50 50 0
150 50 50 50 100
50 100 100 100 50 25 0
Pemanfaatan LP2B a. 3 – 4 b. 1 – 2 c. Tidak Ada
100 100 50 0 10
No E
F
Uraian
Nilai
Pembinaan LP2B a. Lebih dari 4 b. 3 - 4 c. 1 – 2 d. Tidak Ada
Nilai Maks 100
100 75 50 0
Pengendalian LP2B a. 3 – 4 b. 1 – 2 c. Tidak Ada
100 100 50 0 Total
850
1.3.2. Komponen Kinerja Usaha Tani Komponen kinerja usaha tani yang dinilai meliputi: a. tipologi lahan; untuk dapat memberikan Penilaian obyektif bagi Petani Berprestasi Tinggi pada tipologi lahan di atas, maka diberikan klasifikasi lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan lahan
tidak
beririgasi,
keadaan budidaya
yang
sumberdaya pertanian,
dengan bervariasi
organisasi
pertimbangan dilihat
Kelompok
dari Tani
tingkat kesediaan maupun
produksi dan produktivitas lahannya. 1) Petani pada lahan beririgasi. Komponen
Penilaian
Petani
Berprestasi
Tinggi
pada
lahan beririgasi dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu: i). organisasi Kelompok Tani; ii). kinerja Petani Berprestasi Tinggi dalam pengelolaan usaha tani; iii). produksi dan produktivitas usaha tani. 2) Petani pada lahan tidak beririgasi. Komponen Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada lahan sawah tidak beririgasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:
11
i). organisasi Kelompok Tani; ii). kinerja Petani dalam pengelolaan usaha tani; iii). produksi dan produktivitas usaha tani. b. luas lahan yang dialihfungsikan dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. luas alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan/atau bencana; d. partisipasi
Petani
dalam
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana pertanian.
Tabel 2. Komponen Kinerja Usaha Tani Yang Dinilai Pada Lahan Beririgasi. No A.
B.
C.
Uraian
Nilai
Tipologi Lahan Beririgasi 1. Aspek Organisasi Kelompok Tani a. Ada susunan kepengurusan b. Ada AD/ART atau peraturan organisasi c. Rencana kegiatan kelompok dan pelaksanaannya d. Pengumpulan dan pemanfaatan iuran anggota e. Kegiatan usaha kelompok 2. Aspek Kinerja Petani Dalam Pengelolaan Usaha Tani a. Menerapkan teknologi ramah lingkungan b. Menerapkan pola tanam c. Telah menggunakan bibit unggul bersertifikat d. Telah menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu 3. Aspek Produksi dan Produktivitas Usaha Tani a. Rata-rata produksi padi kelompok lebih besar dari produksi kecamatan b. Tren produksi dan produktivitas meningkat dalam dua tahun terakhir Luas Lahan yang Dialihfungsikan dalam 2 tahun Terakhir 1. Ada 2. Tidak ada Luas Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau Bencana 1. Ada 2. Tidak ada
12
Nilai Maksimum 75
7.5 7.5 22.5 15 22.5 125 45 30 25 25 100 50 50
300 0 300 200 0 200
No D.
E.
Uraian
Nilai
Partisipasi Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani 1. Ada 2. Tidak ada
Nilai Maksimum 100
0 100
Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian 100 1. Ada, sebutkan 100 2. Tidak ada 0 Total 1000
Tabel 3.Komponen Kinerja Usaha Tani Yang Dinilai Pada Lahan Tidak Beririgasi. No A.
Uraian
Nilai
Tipologi Lahan Beririgasi I. Aspek Organisasi Kelompok Tani a. Ada susunan kepengurusan b. Ada aturan c. Rencana kegiatan kelompok dan pelaksanaannya d. Kegiatan usaha kelompok II. Aspek Kinerja Petani Dalam Pengelolaan Usaha Tani a. Menerapkan teknologi ramah lingkungan b. Menerapkan pola tanam c. Telah menggunakan bibit unggul d. Telah menerapkan pengendalian hama dan penyakit III. Aspek Produksi dan Produktivitas Usaha Tani a. Rata-rata produksi padi lebih besar dari 4 Ton/Ha GKP b. Tren produksi dan produktivitas meningkat dalam dua tahun terakhir
B.
Luas Lahan yang Dialihfungsikan dalam 2 Tahun Terakhir a. Ada b. Tidak ada 13
Nilai Maksimum 50
5 5 15 25 150 25 75 25 25
100 75 25
300 0 300
No C.
D.
E.
Uraian
Nilai
Luas Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau Bencana a. Ada b. Tidak ada Partisipasi Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani a. Ada b. Tidak ada Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian a. Ada, sebutkan b. Tidak ada Total
Nilai Maksimum 200
0 200 100 100 0 100 100 0 1000
G. PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan penilaian dan penetapan bagi Tim Penilai dan semua pihak yang terkait yang akan menyelenggarakan Penilaian dan Penetapan Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14
