PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BUPATI MAJALENGKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan untuk mendukung pengembangan karier Pejabat Fungsional, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );

2. Undang-Undang ………… 2 -1-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ) ;

9. Peraturan Pemerintah ………….. 3

-2-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017 ), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D );

17. Peraturan Daerah …………. 4

-3-

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D ). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. 5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk memungkinkan organisasi dapat melakukan tugasnya, dan ditetapkan sebagai jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang. 6. Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah Jabatan Fungsional: Auditor, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Benih Ikan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Paramedik Veteriner, Sanitarian, Perawat Gigi, Penyuluh Keluarga Berencana, Pengantar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, dan Perantara Hubungan Industrial; 7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pada instansi pemerintah. 8. Pengawas ………….. 5

-4-

8. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada bibit ternak. 9. Pengawas Benih Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan. 10. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan. 11. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk. 12. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. 13. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 14. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. 15. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unit lainnya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. 17. Perantara ……………. 6 -5-

17. Perantara Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial. 18. Angka Kredit adalah angka kredit yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat. 19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk membantu penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 20. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk membantu Tim Penilai dalam penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 21. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang menandatangani penetapan angka kredit jabatan fungsional Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah Blangko yang berisi keterangan perorangan Jabatan Fungsional dan butir-butir kegiatan yang harus diisi oleh Jabatan Fungsional dalam rangka penetapan angka kreditnya. 24. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah Blangko yang berisi keterangan perorangan Jabatan Fungsional dan satuan nilai butir-butir kegiatan yang telah diperoleh Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit. 25. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 26. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Pendidikan ……………….. 7 -6-

27. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 28. Pengembangan Profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian dan bakat yang bermanfaat bagi profesi jabatan fungsional baik pendidikan S1, S2 dalam melaksanakan tugas. 29. Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan dan saran-saran pemecahannya. 30. Makalah berupa hasil penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau Tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah yang sesuai dengan tugas masing-masing profesi jabatan fungsional. 31. Makalah berupa tinjauan/usulan ilmiah sesuai masing-masing profesi jabatan fungsional adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau Tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/usulan ilmiah masing-masing profesi jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 32. Seminar adalah merupakan suatu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerjasama dengan berpikir dan pendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama. 33. Lokakarya adalah suatu pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu di bidang masing-masing profesi jabatan fungsional yang dilaksanakan para tenaga fungsional.

BAB II TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Paragraf 1 …………….. 8

-7-

Paragraf 1 Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 2 (1)

Tim Penilai Angka Kredit dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit (Kepala Dinas/Badan/Lembaga).

(2)

Dalam hal Dinas/Badan/Lembaga belum memungkinkan dibentuk Tim Penilai Angka Kredit, maka penilaian angka kredit jabatan fungsional dapat diajukan ke Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Propinsi/Tim Penilai Pusat. Paragraf 2 Kedudukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 3

Kedudukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yaitu pada Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua Syarat dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Paragraf 1 Syarat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 4 Syarat pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional : a. Jenjang kepangkatan Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Sekretaris Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional minimal sama dengan pangkat Pejabat Fungsional yang akan dinilai; b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai Prestasi Kerja; c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Paragraf………………… 9 -8-

Paragraf 2 Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 5 Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional terdiri atas : a. b. c. d.

Seorang Ketua merangkap anggota yang di jabat oleh Pejabat Fungsional Senior; Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang di jabat oleh Pejabat Fungsional; Seorang Sekretaris merangkap anggota yang di jabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Lembaga; Anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dari Pejabat Fungsional. Pasal 6

Jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang berasal dari Pejabat fungsional harus lebih banyak dari pada anggota tim penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Pejabat Fungsional.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Paragraf 1 Tugas Pokok Pasal 7 (1) Tim Penilai Angka Kredit mempunyai tugas : a. Membantu Pejabat Penetap Angka Kredit (Kepala Dinas/Badan Lembaga) dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional (sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang menjadi wewenangnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku); b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional yang diberikan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit (Kepala Dinas/Badan /Lembaga). (2) Untuk …………. 10 -9-

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan penilaian atas prestasi Pejabat Fungsional yang tercantum dalam Daftar Usulan Penelitian dan Penilaian Angka Kredit (DUPAK); b. Menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; c. Memberikan bimbingan dan supervisi terhadap tenaga fungsional ; d. Melakukan verifikasi terhadap berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); e. Menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh para jabatan fungsional; f. Menandatangani Daftar Usulan Penelitian dan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang telah diperiksa dan diberi bobot angka kredit; g. Melaporkan kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga, apabila ada pejabat fungsional Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) yang telah melewati batas waktu tetapi belum memenuhi angka kredit yang disyaratkan; h. Mendokumentasikan data hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga; j. Melaksanakan penilaian angka kredit terhadap pejabat fungsional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Tim Penilai Angka Kredit bertanggungjawab kepada Pejabat Penetap Angka Kredit Kepala Dinas/Badan/ Lembaga. Paragraf 2 Fungsi Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

a. Menghitung …………. 11 - 10 -

a. Menghitung angka kredit untuk bahan pengusulan angka kredit dalam pengangkatan pertama dan kenaikan pangkat jabatan fungsional; b. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga dalam rangka pengusulan pemberhentian sementara bagi pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi angka kredit minimal atau sebab lain yang ditetapkan oleh pajabat penetap angka kredit; c. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga dalam rangka pengusulan pengangkatan kembali pejabat fungsional yang diberhentikan sementara; d. Menyelenggarakan ketatausahaan Tim Penilai; e. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga. Paragraf 3 Wewenang Pasal 9 (1)

Kewenangan Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional : a. Ketua Tim Penilai dapat menon aktifkan sementara anggota tim penilai apabila anggota yang bersangkutan sedang dinilai atau berhalangan melaksanakan tugas atau mendapat tugas lain yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan. b. Ketua Tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti dalam hal terhadap anggota tim penilai yang sedang dinilai atau dalam keadaan non aktif melebih batas waktu 6 (enam) bulan. c. Ketua Tim Penilai dapat mengaktifkan kembali anggota tim penilai yang berstatus non aktif.

(2)

Pelimpahan wewenang a. Apabila ketua Tim Penilai berposisi sebagai anggota non aktif atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim, maka tugastugas Ketua Tim dilaksanakan oleh wakil ketua. b. Apabila Sekretaris Tim Penilai berposisi sebagai anggota non aktif, maka tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Bagian Keempat ………….. 12

- 11 -

Bagian Keempat Masa Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 10 (1)

Masa kerja Tim Penilai selama-lamanya 5 (lima) tahun (disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).

(2)

Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Tim Penilai dapat diangkat kembali.

(3)

Apabila dalam tenggang masa jabatan tersebut pada ayat (1), terjadi mutasi terhadap pejabat Struktural yang duduk dalam Tim Penilai, secara otomatis kedudukan dan wewenang beralih kepada penggantinya.

BAB III SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Paragraf 1 Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 11 Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit (Kepala Dinas/Badan/Lembaga) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Paragraf 2 Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 12 Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan pada Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Bagian Kedua ………………… 13 - 12 -

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 13 Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut : a.

b.

c.

Seorang Kepala yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; Seorang Wakil Kepala dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 2. Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 14 (1)

Tugas Pokok Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut : a. Membantu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dalam melakukan penelitian berkas Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diusulkan oleh pajabat fungsional untuk penetapan angka kreditnya. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional. (2) Untuk …………… 14 - 13 -

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Menerima dan mengadministrasikan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional; b. Memeriksa kelengkapan berkas berikut lampiran-lampiran DUPAK; c. Menyampaikan berkas DUPAK yang memenuhi syarat ke Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional masing-masing jabatan fungsional; d. Menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional; e. Menyusun hasil-hasil penilaian kedalam DUPAK yang selanjutnya ditanda tangani oleh Tim Penilai dan Ketua Tim Penilai; f. Menyampaikan hasil penilaian angka kredit kepada pejabat fungsional yang belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan; g. Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsonal.

Bagian Keempat Masa Kerja Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pasal 15 (1)

Masa kerja Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional selama-lamanya 5 (lima) tahun (disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).

(2)

Apabila dalam tenggang masa jabatan tersebut pada ayat (1), terjadi mutasi terhadap pejabat struktural yang duduk dalam Sekretariat Tim Penilai, secara otomatis kedudukan dan wewenang beralih kepada penggantinya.

BAB IV ………….. 15

- 14 -

BAB IV PEJABAT PENGUSUL DAN PENETAP ANGKA KREDIT Pasal 16 (1) Pejabat Pengusul : a. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional yang berpangkat Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas/Badan/ Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; b. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional yang berpangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. c. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) adalah Pejabat Tingkat Propinsi. (2) Pejabat Penetap : a. Pejabat Penetap Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang berpangkat Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) adalah Kepala Dinas/Badan/ Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; b. Pejabat Penetap Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang berpangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat; c. Pejabat Penetap Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) adalah Pejabat Tingkat Pusat. BAB V TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Paragraf 1 Pengumpulan Angka Kredit Pasal 17 (1) Setiap Pejabat Fungsional diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat/jabatannya setingkat lebih tinggi, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara masing-masing Jabatan Fungsional. (2) Tata …. 16 - 15 -

(2)

Tata cara pengumpulan angka kredit dan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah sebagai berikut : a. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dicatat dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana terdapat dalam Lampiran-lampiran pada Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara masing-masing jabatan fungsional, selanjutnya setiap bulan dilaporkan kepada atasan langsung untuk diperiksa dan diteliti kebenarannya dan ditanda tangani; b. Setiap 6 (enam) bulan, pejabat fungsional yang bersangkutan merekapitulasi laporan hasil kerjanya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada setiap lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara masing-maisng jabatan fungsional selanjutnya diserahkan kepada atasan langsungnya untuk diperiksa dan diteliti kebenarannya dan ditanda-tangani; c. Setelah atasan langsung menerima rekapitulasi laporan tahunan, dari masing-masing pejabat fungsional yang menjadi bawahannya, segera mengusulkan kepada Tim Penilai Angka Kredit untuk diproses lebih lanjut. Paragraf 2 Penilaian dan Pembuatan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pasal 18

(1)

Masa penilaian prestasi kerja jabatan fungsional oleh Tim Penilai dilaksanakan pada periode Januari atau bulan Juli.

(2)

Kelengkapan berkas setiap pengajuan usul penilaian angka kredit harus dilengkapi berkas-berkas sebagai berikut : a. Laporan Hasil Kerja (harian, bulanan, tahunan) atau DUPAK; b. Bukti-bukti fisik prestasi kerja; 1). Surat penugasan melakukan kegiatan dari atasan; 2). Surat pernyataan melakukan kegiatan; 3). Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 4). Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang;

5) Laporan ……… 17

- 16 -

5). Laporan hasil pelaksanaan kegiatan selama periode penilaian; 6). Salinan Ijazah dan STTPL terakhir diperoleh selama periode penilaian untuk kegiatan pendidikan (apabila ada); 7). Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam jabatan. c. Data kepegawaian d. Bukti-bukti fisik prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Nomor 1), 2), 3), 4) dan 5) tercantum dalam Lampiran I, II,III, IV, dan V. (3)

Tata cara penilaian angka kredit : a. Laporan hasil kerja (harian, bulanan dan tahunan) dalam bentuk Daftar Usulan Penelitian dan Penetapan Angka Kredit (DPAK) serta bukti-bukti fisiknya diterima oleh Sekretariat Tim Penilai untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkasnya; b. Laporan hasil kerja (DUPAK) setelah diperiksa kelengkapan berkas dan bukti fisiknya maka sekretariat segera mengusulkan berkas tersebut kepada Tim Penilai, untuk dilakukan penilaian. c. Setelah DUPAK selesai melalui proses penilaian olehTim Penilai maka Sekretariat segera untuk menyusun bobot hasil penilaian secara keseluruhan (secara kumulatif), maka DUPAK tersebut segera ditanda tangani oleh Tim Penilai dan Ketua Tim Penilai; d. Apabila hasil penilaian angka kredit yang diperoleh jabatan fungsional belum mencukupi untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka hasil keputusan tim penilai tersebut ditangguhkan/ditetapkan penetapan angka kreditnya. e. Bagi jabatan fungsional yang angka kreditnya diperkirakan telah cukup untuk naik pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi, maka angka kumulatif dari hasil keputusan tim Penilai dituangkan ke dalam format Penetapan Angka Kredit (PAK) dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(4)

Masa penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada minggu kedua bulan Januari yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat periode bulan April dan pada minggu kedua bulan Juli yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober. (5) Penetapan …………. 18 - 17 -

(5)

Penetapan Angka Kredit sebagai berikut : a. Hasil penilaian angka kredit dari Tim Penilai dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit dibuat dalam rangkap 5 (lima) merupakan keputusan tetap dan mengikat serta tidak dapat diajukan keberatan/banding selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga untuk ditanda tangani. b. Setelah Kepala Dinas/Badan/lembaga menetapkan angka kredit menandatangani PAK tersebut, selanjutnya didistribusikan oleh Pengelola Sekretariat angka kredit kepada : 1) 1 (satu) rangkap untuk pejabat fungsional yang bersangkutan; 2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Dinas/Badan/Lembaga; 3) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; 4) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan; 5) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal. c. Blanko PAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b di atas tercantum dalam Lampiran VI.

(6)

Pengiriman usul penilaian angka kredit beserta kelengkapan berkasnya harus sudah diterima di sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Januari dan atau pertengahan bulan Juli.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dibebankan kepada Instansi dimana Tim Penilai/Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB VII ……………… 19

- 18 -

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini masih tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(2)

Segala ketentuan yang ada sepanjang mengatur Jabatan Fungsional dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 21

(1)

Peraturan ini berlaku untuk jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

(2)

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR ………… SERI ………… C:\myserver\KEPBUP05\JUKLAK-ANGKA-KREDIT-JAFUNG05.DOC

- 19 -

LAMPIRAN

I

:

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : Tanggal : Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SURAT TUGAS Nomor............./............/................. Pertimbangan

:a. ……………………………………………………………………………….. b. ………………………………………………………………………………..

Dasar

:1. ……………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………….. MENUGASKAN

Kepada 1. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan

: : : :

...............................………………….. ...............................………………….. ...............................………………….. ..................................………………..

2. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan

: : : :

...............................………………….. ...............................………………….. ...............................………………….. ....................................……………..

3. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan

: : : :

...............................………………….. .......................………………………….. ..................................……………….. ..................................………………..

Untuk : ……………. 21 - 20 -

Untuk

:1. 2. 3. dan seterusnya

Ditetapkan di Pada tanggal .................................................

(Nama Lengkap) Pangkat NIP. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR

SUHARDJA

- 21 -

LAMPIRAN

II

:


SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan/Ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

................................................... .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

: : : : :

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................

Menyatakan bahwa Nama NIP Pangkat/Golongan/Ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan .........................sebagai berikut: No

Uraian Kegiatan Penunjang...........

Tanggal

Satuan Hasil

Jumlah Volume Kegiatan

Jumlah Angka Kredit

Keterangan Bukti Fisik

1. 2. 3. 4. 5. Demikian ……… 23 - 22 -

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun Atasan langsung

Nama jelas NIP. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA


SUHARDJA

- 23 -

LAMPIRAN

III

:


SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan/Ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

................................................... .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

: : : : :

.................................................... .................................................... ................................................... .................................................... ...................................................


Telah melakukan kegiatan .........................: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Jumlah Pengembangan Hasil Volume Profesi Kegiatan

Jumlah Angka Kredit


1. 2. 3. 4. 5. Demikian ……… 25 - 24 -

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun Atasan langsung



SUHARDJA

- 25 -

LAMPIRAN

IV

:


SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan/Ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: : : : :

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

: : : : :

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ..................................................


Telah melakukan kegiatan .........................sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Jumlah Jumlah Penunjang........... Hasil Volume Angka Kegiatan Kredit


1. 2. 3. 4. 5. Demikian ………. 27 - 26 -

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Atasan langsung



SUHARDJA

- 27 -

LAMPIRAN

V

:


LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN ..................................................... 1.

2. 3. 4.

5.

(Nama Jafung) : a. Nama dan NIP b. Pangkat/Golongan c. Jabatan d. Unit Kerja Dasar Pelaksanaan Nama Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan b. Tempat/Lokasi Hasil Pekerjaan *)

: : : : : : : : : :

.............................................................. .............................................................. .............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. …………………………………………………………. ............................................................ ............................................................

Mengetahui Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk,

.........................,tanggal................. (Nama Jafung)

............................................... ..................................................... NIP. NIP. Catatan : *) Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas penyusunnya. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA

SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR

CAP/TTD

- 28 -

LAMPIRAN

VI

:


PENETAPAN ANGKA KREDIT ....................................................TRAMPIL/AHLI *) INSTANSI : I s

II

MASA PENILAIAN TANGGAL....................S/D TANGGAL................

KETERANGAN PERORANGAN NAMA : NIP : NOMOR SERI KARPEG : JENIS KELAMIN : PENDIDIKAN YANG TELAH : DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA : 6. PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/TMT : 7. JABATAN ............................. : TRAMPIL/ AHLI *) : 8. MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU : 9. UNIT KERJA : PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA 1. 2. 3. 4. 5.

1. UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1). Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 2). Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b. Pengendalian................ c. Pengembangan profesi JUMLAH UNSUR UTAMA

- 29 -

BARU

JUMLAH

2. UNSUR PENUNJANG Penunjang........................ JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III

Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam Jabatan................................pangkat....................... TMT..................................... Ditetapkan di.............................. Pada tanggal.............................. ................................................. Nama jelas NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di............. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. ............... 2. .............. 3. .............. *) coret yang tidak perlu

BUPATI MAJALENGKA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR SUHARDJA

- 30 -

LAMPIRAN

VII

:


NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 1.

Auditor;

2.

Pengawas Bibit Ternak;

3.

Pengawas Benih Ikan;

4.

Pengendali hama dan Penyakit Ikan;

5.

Paramedik Veteriner;

6.

Sanitarian;

7.

Perawat Gigi;

8.

Penyuluh Keluarga Berencana;

9.

Pengantar Kerja;

10.

Pengawas Ketenagakerjaan;

11.

Perantara Hubungan Industrial.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SUHARDJA

- 31 -

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BUPATI MAJALENGKA,

Recommend Documents