2006 BUPATI MAJALENGKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan usaha tani tebu rakyat, maka perlu ditingkatkan produksi dan produktivitas kelompok tani yang sinergi dengan peningkatan pemberdayaan koperasi dan pabrik gula;

b.

bahwa untuk kelancaran pengembangan usaha tani tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2005/2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang …………. 2

2 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28, Seri E);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

10. Peraturan Daerah ………. 3

3 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

2.

3. 4.

Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah Program Tebu Rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang industri gula. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang industri gula, baik yang bertindak sebagai perusahaan pembina, perusahaan pengelola, ataupun perusahaan penghela milik negara yang melaksanakan program PTR, dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumberdaya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai anjuran. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitasi kepada masyarakat melalui pinjaman, penyertaan modal usaha, penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan, yang meliputi pembibitan, pembongkaran ratoon dan pengairan. 5. Kelompok ………….. 4

4 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi, baik Koperasi petani tebu ataupun Koperasi Unit Desa yang melaksanakan program PTR. Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BK-APTRI) adalah wadah organisasi propesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu. Tebu Rakyat Sawah (TRS) adalah PTR yang diselenggarakan di lahan sawah baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PUMK. Tebu Rakyat Tegalan (TRT) adalah PTR yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PUMK. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pasca panen secara efisien. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau instansi/lembaga pelayanan lain.

BAB II ………. 5

5 BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN TEKNIS Pasal 2 (1)

PTR dilaksanakan disemua lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran.

(2)

Pencadangan lahan tanam tebu untuk setiap Pabrik Gula, disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(3)

Semua petani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR dengan mendapat bimbingan teknis Pabrik Gula yang bersangkutan.

(4)

Perusahaan perkebunan yang bergerak dalam bidang industri gula termasuk Pabrik Gula yang dikelolanya merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3 Pelaksanaan Pola Kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula dapat dibentuk : a.

b.

c.

Kerja Sama Usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR), yaitu kerja sama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani/kelompok tani/Koperasi dengan Pabrik Gula, yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit ; Tebu Rakyat (TR) Murni, yaitu PTR yang dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit, dengan bimbingan teknis dan pengelolaan hasil oleh perusahaan mitra ; Tebu Rakyat (TR) Mandiri, yaitu PTR yang dikembangkan oleh petani swadaya dengan bimbingan teknis dan pengelolaan hasil oleh Pabrik Gula ;

d. Kebun …….. 6

6 d.

e.

Kebun Sewa/Lahan Sewa, yaitu lahan yang disewakan atas kesepakatan antara petani pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada Pabrik Gula, untuk ditanami tebu dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit tebu dan atau sebagai kebun percontohan dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu ; Tebu Sendiri (TS), yaitu areal tebu Pabrik Gula yang dikelola langsung oleh Pabrik Gula, dengan biaya usahatani dari Pabrik Gula yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku giling pada Pabrik Gula tersebut . Pasal 4

(1)

Kerja Sama Usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a.

b.

(2)

Adanya perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani, Pabrik Gula dan Koperasi Petani Tebu / KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah ; Untuk Kerja Sama Usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR) yang penggarapan kebun dan penggunaan kreditnya dilaksanakan sendiri oleh petani, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil seperti halnya pada Tebu Rakyat-Murni.

Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta Kerja Sama Usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR) untuk tetap aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat. Pasal 5

(1)

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi Petani Tebu Rakyat, Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani peserta Program PTR yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula pembimbingnya berdasarkan suatu kontrak giling.

(2) Penyerahan ……. 7

7 (2)

Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil yaitu petani / kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar, dengan tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani tebu.

(3)

Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 (1)

Penggunaan lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan keprasan pertama dan diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan Bupati, sedangkan lahan tegalan/lahan kering dilaksanakan sampai keprasan ketiga dan diatur secara rotasi dengan tanaman lain dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.

(2)

Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan/lahan kering, diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usulan Pabrik Gula dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.

Pasal 7 (1)

Semua petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.

(2)

Dalam memulai melaksanakan kegiatan usaha tani tebu dalam setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program Tebu Rakyat, harus menyusun rencana kerja berupa RDK dan RDKK.

BAB III ……… 8

8 BAB III LINGKUP KEGIATAN Pasal 8 Program PTR Musim Tanam Tahun 2005/2006 diselenggarakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Perencanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan kebun bibit untuk penanaman tebu musim tanam tahun berikutnya ; b. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil dan atau pembayaran harga tebu, serta pemasaran gula hasil TR yang dipanen pada tahun 2005 yang merupakan hasil tanaman TR yang ditanam pada musim tanam 2004/2005 ; c. Penyaluran dan pengembalian kredit serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya ; d. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (plant Cane) dan keprasan (ratoon) pada musim tanam tahun 2005/2006 yang akan dipanen tahun 2006 baik di lahan sawah maupun di lahan tegalan/lahan kering serta penyelenggaraan tumpangsari di daerah yang memenuhi persyaratan teknis ; e. Penelitian dan pengembangan serta pengujian teknologi dan pelayanan atau kegiatan lainnya dalam upaya memacu peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani ; f. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi termasuk pemecahan masalah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu. BAB IV SASARAN Pasal 9 (1)

Sasaran areal dan produksi Program PTR Musim Tanam Tahun 2005/2006 adalah sebagai berikut :

9

Jenis Lahan

Luas (Ha) 46,062

Produksi Tebu (Ton) 4.144,31

Produksi Hablur (Ton) 322,63

Tegalan/Kering (TRT)

721,188

51.423,47

3.949,55

Jumlah

767.250

55.567,78

4.272,18

Sawah (TRS)

(2)

Rincian sasaran luas areal dan sasaran produksi per katagori tanaman Program Pengembangan Tebu Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan ini.

Pasal 10 Bupati menetapkan sasaran areal dan produksi per Pabrik Gula dan per katagori tanaman termasuk tanaman TR Murni dan TR Kemitraan yang disesuaikan dengan kondisi terakhir kelayakan Koperasi / KUD, kemampuan petani/kelompok tani dan kondisi lahan.

BAB V FAKTOR PRODUKSI Bagian Pertama Pasal 11 (1)

Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu menjadi tanggung jawab yang melaksanakan pembibitan yaitu Pabrik Gula / Petani, dengan mengusahakan Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) yang bersertifikat.

(2)

Penanaman tebu tanaman pertama (plant Cane) menggunakan bibit bermutu yang bersertifikat dan berlabel, diutamakan berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) atau apabila kekurangan dapat menggunakan Top Stek dari Tebu Rakyat Sawah I yang bibitnya berasal dari KBD dengan toleransi maksimal 10 %. (3) Penyediaan ………. 10

10 (3)

Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas tebu unggul baru, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan potensi produksi dan kesesuaian dengan kondisi daerah setempat.

(4)

Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kebun Percobaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KPP3GI) Cirebon berkoordinasi dengan Pabrik Gula, dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

(5)

Untuk menjamin keseragaman bibit yang berkualitas dalam pengembangan tebu, perlu dilakukan penataan dengan jenis varietas yang tidak terlalu banyak.

(6)

Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu bibit serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan dengan luas sekitar 100,00 Ha setiap Wilayah Kerja Pabrik Gula antara lain warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru, yang dikoordinasikan oleh Pemimpin Pabrik Gula dengan melibatkan APTRI/DPC masing-masing. Pasal 12

Rencana areal kebun bibit tebu musim tanam tahun 2005/2006 adalah 50,00 Ha, terdiri dari : a. Kebun Bibit Pokok : - Ha b. Kebun Bibit Nenek : - Ha c. Kebun Bibit Induk : 10,000 Ha d. Kebun Bibit Datar : 40,000 Ha Pasal 13 (1)

Guna memenuhi kebutuhan bibit tebu bagi lahan usaha taninya, kelompok tani dapat menyelenggarakan Kebun Bibit Datar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dengan bimbingan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkoordinasi dengan Pabrik Gula dan KP-P3GI Cirebon. (2) Penggunaan …….. 11

11 (2)

Penggunaan lahan sawah milik petani oleh Pabrik Gula untuk kebun bibit tebu, dilaksanakan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya, dengan ketentuan : a. Penggunaan lahan sawah untuk kebun bibit diutamakan pada lahan sawah dengan pengairan dan drainase yang baik, serta mempunyai tingkat kesuburan yang dapat mendorong pertumbuhan vegetatif secara optimum ; b. Kepada petani yang lahannya digunakan untuk penyelenggaraan kebun bibit, diberikan Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) ; c. Besarnya IPL per hektar ditentukan secara musyawarah dengan harga minimal senilai 11/16 x 20 Kuintal gula atau dari produksi gula per hektar TRS-I rata-rata selama 10 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Majalengka dan atau Pabrik Gula yang bersangkutan; d. Imbalan diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga ditingkat petani pada waktu IPL dibayarkan dan dilaksanakan pada saat penyerahan lahan. Pasal 14

(1)

Komposisi varietas tebu di suatu wilayah Pabrik Gula, ditetapkan oleh Pabrik Gula berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula.

(2)

Pabrik Gula bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk pembibitan tebu, selanjutnya Bupati menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan kebun bibit tebu, dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan Kebun Tebu Giling (KTG) tanaman pertama.

(1)

(2)

Pasal 15 Pengawasan terhadap mutu bibit, pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka bekerjasama dengan KP-P3GI Cirebon. Harga pembelian bibit stek dari tebu giling TRS-I oleh Pabrik Gula kepada petani, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif kredit per hektar. (3) Apabila …… 12

12 (3)

Apabila terjadi kekurangan bibit yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan bibit dari luar wilayah Propinsi Jawa Barat, maka hal ini harus sepengetahuan dan seijin Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Bagian Kedua Pupuk dan Pestisida Pasal 16

(1)

Pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai kebutuhan petani peserta Program PTR, dilaksanakan oleh Koperasi petani tebu/KUD dan atau PT Rajawali Nusantara Indonesia II, PUSKUD, PT PUSRI serta distributor lainnya, yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pabrik Gula dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(2)

Harga pupuk yang ditetapkan untuk dibayar adalah harga yang berlaku di pasaran pada saat pupuk diterima petani. Pasal 17

(1)

Rencana kebutuhan pupuk untuk Program PTR Musim Tanam Tahun 2005/2006 adalah sebagai berikut : a. ZA : 210,000 Ton b. Urea : 201,900 Ton c. SP 36 : 153,450 Ton d. KCL : 153,450 Ton

(2)

Rincian kebutuhan pupuk untuk Program Tebu Rakyat Musim Tanam tahun 2005/2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(3)

Atas dasar pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

Pasal 18 ………. 13

13

Pasal 18 (1)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh instansi teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, waktu, mutu, dosis, tempat dan harga.

(2)

Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggung jawab Pabrik Gula atau lembaga/perusahaan lain yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang jenisnya sesuai dengan rekomendasi Komisi Pestisida. Bagian Ketiga Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pasal 19

(1)

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.

(2)

Perencanaan dan pelaksanaan konsepsi PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK/RDKK.

(3)

Pengendalian hama penggerek tebu, dilakukan dengan cara menual atau diroges dan menggunakan pestisida, dan atau secara biologis yang disediakan dan disalurkan langsung oleh Pabrik Gula kepada petani TR secara cuma-cuma, yang penyebarannya di kebun menjadi tanggung jawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.

(4)

Apabila timbul eksplosi organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, maka Bupati melaksanakan bantuan pengendalian melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka atau Instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan tenaga pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu. Bagian Keempat ……… 14

14 Bagian Keempat Pengairan Pasal 20 (1)

Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas pada rapat Panitia Irigasi setempat.

(2)

Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien ditingkat jaringan utama sampai ditingkat tersier.

(3)

Selama pengusahaan tebu, harus dihindarkan kerusakan jaringan saluran pengairan. Pasal 21

Pengelolaan air dalam kelompok PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai setempat. Pasal 22 (1)

Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan yang sama, terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2)

Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu.

(3)

Rencana pengembangan sistem pengairan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai, sedangkan untuk pemanfaatan air bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Geologi Tata Lingkungan. (4) Pengembangan …….. 15

15 (4)

Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan dalam rangka perjanjian penanaman tebu antara Pabrik Gula dengan kelompok tani, dimana Pabrik Gula memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya. Pasal 23

(1)

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air terutama pada musim kemarau, jadual rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu yang dilakukan oleh Panitia Irigasi dengan P3A Mitra Cai, diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.

(2)

Panitia Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air. Pasal 24

Pembebanan iuran pelayanan irigasi untuk petani pemakai air Program PTR, diatur lebih lanjut oleh Bupati, dengan memperhatikan tingkat pencapaian pendapatan petani yang bersangkutan dari hasil usaha tani tebu, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pasal 25 Dalam hal areal TR mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

b.

Dinas Pengelola Sumber Daya Air khususnya unsur Panitia Irigasi setempat bersama dengan Pabrik Gula mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta TR dalam mengatasi masalah tersebut; Bila dalam pelaksanaan bantuan tersebut para petani turut menanggung biaya tertentu, maka besarnya ditentukan oleh Dinas Pengelola Sumber Daya Air setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima ………. 16

16 Bagian Kelima Alat dan Mesin Pertanian Pasal 26 (1)

Pada daerah-daerah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.

(2)

Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan dapat dimiliki oleh petani/kelompok tani, Koperasi, Pabrik Gula, perusahaan swasta/pelayanan alat dan jasa mesin pertanian dan kelompok tani yang berminat. BAB VI PERKREDITAN Pasal 27

(1)

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Program PTR dalam kegiatan usahatani, dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, kredit program atau kredit lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

(2)

Pedoman paket kredit per hektar untuk Program PTR Musim Tanam Tahun 2005/2006 adalah sebagai berikut : a. TRS I : Rp. 10.050.000,b. TRS II : Rp. 7.065.000,c. TRT I : Rp. 8.550.000,d. TRT II/III/IV : Rp. 6.200.000,-

(3)

Rincian paket kredit per hektar per katagori tanaman dan jumlah kebutuhan paket kredit tebu rakyat sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

(4)

Paket kredit per katagori tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan paket kredit maksimal, yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun TR yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. (5) Paket …….. 17

17 (5)

Paket kredit direalisasi secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan. Pasal 28

(1)

Bank pelaksana/pemberi kredit yang melayani Program PTR Musim Tanam Tahun 2005/2006 adalah PT Bank Internasional Indonesia (BII) Cirebon dan Bank Jabar Majalengka.

(2)

Plafond kredit yang dibutuhkan untuk merealisir areal tebu rakyat seluas 837,432 Ha adalah sebesar Rp. 6.611.414.250,- dengan rencana alokasi untuk Bank pemberi kredit sebagai berikut : - BII Cirebon Rp. 3.296.700.000,- Bank Jabar Majalengka Rp. 2.499.995.530,-

(3)

Luas areal dan rencana alokasi kredit Bank pelaksana / Pabrik Gula / Koperasi / KUD ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia II Cirebon dan dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pasal 29

(1)

Bupati menunjuk koperasi petani tebu/KUD/koperasi lainnya yang akan melayani penyaluran kredit tebu rakyat musim tanam tahun 2005/2006 atas usulan bersama dari Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pabrik Gula serta perincian alokasi plafond kredit per Koperasi/KUD/Pabrik Gula/Bank pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

(2)

Apabila dana kredit Program PTR musim tanam tahun 2005/2006 dari Bank pelaksana terlambat atau kurang, Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulanginya sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank pelaksana dan Koperasi petani tebu/KUD yang bersangkutan.

Pasal 30 ………. 18

18 Pasal 30 Mekanisme pengembalian kredit untuk gula tani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/koperasi, adalah sebagai berikut : a.

TR Murni 1 Kelompok tani/Koperasi menyerahkan hasil panen tebunya kepada Pabrik Gula untuk digiling ; 2 Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan Delivery Order (DO), yang aslinya diserahkan kepada Kantor Bank pelaksana dan salah satu tindasannya diserahkan kepada Koperasi/Kelompok tani ; 3 Koperasi/Kelompok Tani memasarkan gulanya di pasar bebas atas dasar tembusan Delivery Order (DO) ; 4 Pembeli membayar harga gula Koperasi/Kelompok tani ke Kantor Bank pelaksana, selanjutnya Pabrik Gula memperoleh bukti setor dari DO asli ; 5 Berdasarkan Surat Bukti Setor beserta DO asli yang diterima dari Kantor Bank pelaksana tersebut pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari Koperasi/kelompok tani ke Pabrik Gula ; 6 Kantor Bank pelaksana menerima uang setoran penebusan DO asli dari pembeli untuk selanjutnya Kantor Bank pelaksana memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman Koperasi/kelompok tani yang bersangkutan yang ada di Kantor Bank pelaksana serta membuat surat/bukti pelunasan bagi Koperasi/kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya ; 7 Kelebihan dari uang setoran yang diterima dari pembeli setelah dikurangi pembayaran pinjaman Koperasi/kelompok tani yang bersangkutan kepada Kantor Bank pelaksana maupun kepada pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada Koperasi/kelompok tani yang bersangkutan .

b.

TR Kemitraan 1 Petani dengan menunjukkan bukti-bukti penyelesaian kewajibannya atas kredit Bank, hutang kepada Koperasi dan Pabrik Gula, serta kewajiban kepada Pemerintah, dapat mengambil DO gula asli di Pabrik Gula ; 2. Untuk …………. 19

19 2

c.

Untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada petani, setiap 2 (dua) minggu sekali Pabrik Gula, Koperasi dan Bank pelaksana secara bersama-sama memberikan pelayanan satu atap kepada petani di Pabrik Gula.

Bagi areal tebu rakyat yang pada musim tanam sebelumnya mengalami kerugian/tunggakan, untuk pengembalian tunggakan kreditnya diatur sedemikian rupa untuk tidak memberatkan petani atas dasar musyawarah antara petani, Pabrik Gula dan Perbankan. BAB VII PANEN DAN PASCA PANEN Bagian Pertama Panen Pasal 31

(1)

Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (lima belas) hari sekali FMPG/FMPW merumuskan rencana jadual tebang, angkut dan giling tebu di pabrik Gula.

(2)

Penetapan jadual tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman, kapasitas giling Pabrik Gula, dan pemberian prioritas bagi TR, dengan ketentuan bahwa wilayah kerja Pabrik Gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi.

(3)

Pabrik Gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta TR jadual yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW.

(4)

Perubahan jadual tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu atau keadaan lain yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu dimusyawahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati. Pasal 32

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Tebu ………… 20

20 a. b.

Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadual tebang yang telah ditetapkan ; Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar. Pasal 33

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TR ditetapkan sebagai berikut : a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani/kelompok tani dengan bimbingan Pabrik Gula ; b. Dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada Koperasi atau Pabrik Gula yang dituangkan ke dalam perjanjian tertulis disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak ; c. Kelompok tani yang melakukan penanaman pada saat tanam optimum, mendapat prioritas pertama dalam penebangan, pengangkutan dan penggilingan tebu ; d. Pabrik Gula mengatur, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta TR dan Koperasi/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya ; e. Biaya penebangan dan pengangkutan tebu menjadi tanggungan petani; f. Apabila penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh Koperasi/KUD atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati ; g. Wakil kelompok tani dalam wilayah Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan ; h. Areal TR mendapat prioritas penebangan dan pengangkutan, dengan prioritas utama diberikan kepada petani TR yang menggunakan kredit; i. Penebangan dan pengangkutan tebu hasil TR, harus memperhatikan pengamanan pengembalian kredit ; j. Dalam rangka ……….. 21

21 j.

Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebangan, dengan dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat. Bagian Kedua Pengolahan Pasal 34

(1)

Petani peserta TR dalam wilayah kerja suatu Pabrik Gula, wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula yang membimbing dan Pabrik Gula wajib mengolah tebu tersebut.

(2)

Apabila Pabrik Gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal TR dari wilayah kerjanya, maka terhadap kelebihan yang terjadi dapat digiling pada Pabrik Gula lain atas dasar musyawarah antara pihak bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Pengembangan Program Tebu Rakyat dan dikoordinasikan PT Rajawali Nusantara Indonesia II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.

(3)

Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan tetap mengikutsertakan angkutan yang telah dikontrak oleh Koperasi/KUD.

(4)

Pengolahan tebu dilaksanakan selambat-lambatnya 36 (tigapuluh enam) jam sesudah tebu ditebang dan apabila lebih dari waktu tersebut, maka segala akibat dari keterlambatan itu menjadi tanggung jawab Pabrik Gula dan Koperasi/KUD yang melaksanakan tebang angkut.

(5)

Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil TR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6)

Rendemen tebu petani peserta TR ditentukan untuk setiap kelompok hamparan.

(7) Penentuan ………… 22

22 (7)

Penentuan rendemen untuk petani TR secara rata-rata bagi keseluruhan tanaman dalam wilayah kerja Pabrik Gula tidak dibenarkan.

Bagian Ketiga Bagi Hasil Pasal 35 (1)

Bagi hasil TR dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1997, dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Untuk rendemen sampai dengan 8,90 % hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam per seratus) dari rendemen tebu yang dicapai dan hablur bagian Pabrik Gula adalah 34 % (tiga puluh empat per seratus) dari rendemen tebu yang dicapai ;

b.

Untuk rendemen tebu 8,90 % ke atas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus : T = 50,8 + 1,60 x R, dan P = 100 – T T = hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu. P = hablur bagian Pabrik Gula dalam % dari rendemen tebu. R = rendemen tebu dari tebu rakyat yang diolah Pabrik Gula

c.

Untuk memperoleh jumlah kilogram hablur tiap seratus kilogram tebu bagian petani dan Pabrik Gula, T dan P masing-masing dikalikan dengan R/100.

(2)

Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu yang diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.

(3)

Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani / hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.

(4)

Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sekurang-kurangnya 2,5 kg tetes untuk setiap kuintal tebu. Bagian Keempat ……… 23

23 Bagian Keempat Pemasaran Gula dan Tetes Pasal 36 (1)

Delivery Order (DO) gula tani diberikan oleh Pabrik Gula kepada petani/kelompok tani TR Murni maupun TR Kemitraan setelah Pabrik Gula menerima bukti-bukti pembayaran pinjaman yang diterbitkan oleh Bank.

(2)

Gula bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas, dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga pasaran bebas dan atas dasar musyawarah antara petani dengan Pabrik Gula dan pembeli.

(3)

Petani/kelompok tani yang mengolah tebunya ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil menerima hasil gulanya 90 % dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga pasar yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula, sedangkan sisanya sebanyak 10 % diberikan dalam bentuk natura.

Pasal 37 (1)

Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai dengan harga pasar dan atas dasar musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka

(2)

Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada berbagai referensi yang relevan seperti harga tetes dari pasaran lokal dan harga ekspor.

BAB VIII ………… 24

24 BAB VIII KELEMBAGAAN Bagian Pertama Kelompok Tani Pasal 38 Dalam pelaksanaan Program PTR, petani/kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula. Pasal 39 Hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap teknologi agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, yaitu dalam hal : a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal; b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain; c. Kemampuan pemupukan modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional; d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan Koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan Koperasi Petani Tebu dan atau menjadi anggota Koperasi tebu; e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok. Pasal 40 Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani Tebu Rakyat yang efisien, dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut : a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran secara penuh.

b. Peningkatan ……… 25

25 b. c.

Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui Koperasi/KUD bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan berazas manfaat dan kesetaraan. Pasal 41

Kelompok tani mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam; b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh; c. Menyusun rencana kerja kelompok tani; d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan; e. Aktif dalam mengembangkan Lembaga Musyawarah FMPG dan FMPW; f. Dalam wadah Koperasi/KUD, kelompok tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak lainnya untuk kemajuan usaha taninya. Pasal 42 (1)

Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam wadah Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BK-APTRI) sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.

(2)

BK-APTRI sebagaimana dimaksud ayat (1), berperan aktif untuk meningkatkan kerja sama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Petani, Pabrik Gula dan Perbankan serta pihak terkait lainnya. Bagian Kedua Koperasi Pasal 43

(1)

Pembinaan kepada Koperasi peserta Program PTR, baik Koperasi petani tebu maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerja sama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya. (2) Peningkatan ……….. 26

26 (2)

Peningkatan kerja sama Koperasi/KUD dengan Pabrik Gula, diarahkan kepada berkembangnya hubungan kemitraan serta meningkatkan kemampuan, keterampilan pengurus dan petugas Koperasi/KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.

(3)

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Koperasi/KUD berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.

(4)

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 huruf c, Dinas Koperasi, UKM dan PM Kabupaten Majalengka bersama dengan Pabrik Gula setempat membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi Koperasi/KUD yang sudah ada agar fungsi Koperasi/KUD dalam melayani TR dapat berjalan tertib dan lancar sebagaimana mestinya.

(5)

Koperasi/KUD penyalur kredit dan sarana produksi memperoleh fee sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 44

Sesuai dengan fungsinya, Koperasi/ KUD mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melakukan pendaftaran calon peserta Program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu; b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula; c. Mengurus pengembalian kredit dari petani/kelompok tani serta mengembalikan kepada Bank pemberi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani. Bagian Ketiga Pabrik Gula Pasal 45 (1)

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) dengan fungsi : a. Mengarahkan ……… 27

27 a. b. c. d. e.

(2)

Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya ; Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usahatani tebu kepada petani/kelompok tani ; Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani ; Membimbing Koperasi/KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada petani/kelompok tani ; Membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.

Sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pabrik Gula bertugas : a. Bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerjanya meliputi berbagai kegiatan sejak alih guna lahan sampai pemasaran hasil serta membantu proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani ; b. Mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha tani Tebu dalam wadah FMPG dan FMPW ; c. Membina Koperasi/KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat ; d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Petani Tebu di wilayah kerjanya. Bagian Keempat Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya Pasal 46

(1)

Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikkan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan. (2) Setiap ……… 28

28 (2)

Setiap Pabrik Gula harus menumbuhkembangkan unit-unit Riset dan Pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah, air dan sebagainya. Bagian Kelima Penerangan dan Penyuluhan Pertanian Pasal 47

(1)

Kegiatan penerangan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara massal dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

(2)

Kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan Koperasi/KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.

(3)

Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

(4)

Penerangan dan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa, Lembaga Komunikasi yang ada di masyarakat dan mengikutsertakan Balai Penyuluhan Pertanian. Pasal 48

(1)

Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam Program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam rangka Program PTR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati. Pasal 49 ………. 29

29 Pasal 49 (1)

Peranan pemimpin formal dan non formal di pedesaan ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani.

(2)

Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka secara maksimal didayagunakan untuk meningkatkan dinamika dan kemampuan manajerial kelompok tani/KTNA di dalam pelaksanaan bimbingan massal tebu rakyat.

BAB IX PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK Pasal 50 (1)

Penguatan modal usaha diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana APBN atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan atau Koperasi/KUD untuk usahatani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan untuk digulirkan kembali.

(2)

Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok petani dalam agribisnis tebu dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi anggotanya.

(3)

Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/Koperasi/KUD di bidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran ratoon dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.

Pasal 51 Tata cara pelaksanaan PMUK mengacu pada Pedoman Umum Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok Petani Tebu Rakyat Tahun 2005 dari Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan serta juklak dan juknis dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

BAB X ………. 30

30 BAB X ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 52 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan Program PTR. Pasal 53 (1)

Koordinasi dalam pelaksanaan Program PTR diatur sebagai berikut : a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat kabupaten ; b. Pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/Koperasi/KUD, Bank pelaksana dan Pabrik Gula sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) di bawah koordinasi Dinas Kahutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka ; c. Di tingkat wilayah kerja Pabrik Gula yang berada pada suatu wilayah kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), yaitu forum temu usaha antara kelompok tani/Koperasi/KUD dan Pabrik Gula, forum penyusunan rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan forum kesepakatan antara kelompok tani/Koperasi/KUD dan Pabrik Gula yang merupakan pusat imformasi pelaksanaan PTR ; d. Di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW), dengan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan keanggotaan FMPG.

(2)

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) yang bertugas antara lain mengamati panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanam, mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk dan perlindungan tanaman. Pasal 54 ……….. 31

31

Pasal 54 (1)

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Program PMUK, dibentuk Tim Teknis Tebu Rakyat Kabupaten.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Teknis PMUK Kabupaten yaitu : a. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka. b. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka. c. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan pada Bidang Ekonomi BAPEDA Kabupaten Majalengka. 2. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan PM Kabupaten Majalengka. 3. Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka. 4. Kepala Tanaman Pabrik Gula Jatitujuh. 5. Kepala UPP Tebu Rakyat PG Jatitujuh. 6. Kepala UPP Tebu Rakyat PG Sindanglaut. 7. Kepala UPP Tebu Rakyat PG Karang-suwung.

BAB XI ………….. 32

32 BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 55 Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan non budidaya seperti perencanaan, pengendalian, penyuluhan dan kegiatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Pasal 56 (1)

Pengendalian pelaksanaan Program PTR merupakan tanggung jawab Bupati.

(2)

Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsurunsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKPTR, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan pasca panen dan pemasaran serta pengembalian kredit.

(3)

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penerapan sistem pengendalian, dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke Pabrik Gula-Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG (Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula) yang sudah ada; b. Pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang mengakar di masyarakat; c. Pengendalian teknologi pertebuan/pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan oleh P3GI, bekerjasama dengan lembaga riset lainnya. BAB XIII ……… 33

33 BAB XIII PENUTUP Pasal 57 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur Tebu Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan berlaku. Pasal 58 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka. Pasal 59 Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 13 Juli 2005 BUPATI MAJALENGKA, CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI C:\KEPBUP05\SK TEBU-05.DOC

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006

LOKASI DAN LUAS AREAL TANAMAN UNTUK TRS I,TRS II,TRT I DAN TRT II TEBU RAKYAT (TR) MURNI MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA No

1 A

Kecamatan / Desa

2 KERTAJATI 1 Kertawinangun

2 Bantarjati

Blok Kebun

3 Cilodong Baud Kibeusi Pandan Haursadapur Warsut Jendral Cijasan Sumur Cikurpait Bubunton B Panambahan Palasah Jumlah Lampuyang Tegaldadap Bantarjati Ciherang Lw. Goong Jumlah

TRS I

TRS II

4

5 5.000 5.000 -

L u a s A r e a l (Ha) TRT I TRT II Teknis Non Teknis Teknis Non Teknis 6 7 8 9 -

19.000 18.000 37.000 10.000 10.000 6.000 6.000 32.000 -

10.000 10.000 18.000 8.000 5.000 51.000 -

44.000 44.000

40.000 9.500 8.500 6.000 42.000 106.000 -

Keterangan Jumlah 10

11 Wilayah PG. 5.000 Jatitujuh 19.000 10.000 10.000 18.000 8.000 40.000 9.500 8.500 6.000 42.000 5.000 18.000 199.000 10.000 10.000 44.000 6.000 6.000 76.000

35 1

2 3 Palasah

4 Mekarjaya

5 Sukakerta 6 Sukamulya 7 Babakan

8 Kertajati

9 Pasiripis

10 Kertasari Jumlah A B JATITUJUH 1 Panyingkiran

C

2 Jatiraga 3 Sumber Jumlah B DAWUAN 1 Jatisawit Jumlah C

3 Gempol Antranaya Jumlah Gebang Kertamukti Gebang Jumlah Laksanakarya Badak Jobar Cidudut Rekesan Jumlah Pantun Malaka Sayangbango Jumlah Pasiripis Cikamuning Jumlah Sukabungah

4

5 -

-

Panyingkiran A Panyingkiran B Jumlah Jatiraga Kepuhrubuh

-

Landeuh

-

6 23,000 50,500 73,500 -

7

8

12,500 12,500 21,000 77,500

15,000 15,000 10,000 10,000 8,500 8,500 139,500

10 23,000 50,500 73,500 15,000 15,000 30,000 22,000 18,000 16,000 12,500 10,000 38,500 19,000 10,000 8,500 37,500 29,500 11,000 40,500 21,000 557,000

-

9,000 9,000 9,000

-

9,000 3,500 12,500 9,500 12,500 34,500

-

13,000 13,000

-

13,000 13,000

22,000 18,000 19,000 19,000 29,500 11,000 40,500 242,000

15,000 15,000 16,000 16,000 10,000 10,000 98,000

-

3,500 3,500 9,500 12,500 25,500

-

-

9 -

11

36 1

2 PANYINGKIRAN Cijurey

D 1

E 1 F 1 G 1 H 1

Jumlah D KADIPATEN Kadipaten Jumlah E MAJALENGKA Cikasarung Jumlah F SUKAHAJI Cikoneng Jumlah G LIGUNG Majasari JUMLAH TR MURNI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pasirpogor Sawahlandeuh Kebon Kopi Genol Cambay

-

-

5.000 2.000 7.000

-

6.000 4.000 5.000 15.000

-

5.000 2.000 6.000 4.000 5.000 22.000

Berdin

-

10.000 10.000

-

-

-

-

10.000 10.000

Taneuhbeureum

-

-

-

-

9.000 9.000

-

9.000 9.000

Ciracak

-

-

-

6.500 6.500

-

-

6.500 6.500

5.000

10.000

274.500

98.500

22.000 145.500

139.500

22.000 673.000

Tianganjung

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR

37 LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006

LOKASI DAN LUAS AREAL TANAMAN UNTUK TRS I,TRS II,TRT I DAN TRT II TEBU RAKYAT (TR) KEMITRAAN MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA No 1 A

B

Kecamatan / Desa 2 SUMBERJAYA 1 Panjalin Lor 2 Panjalin Kidul

3 Rancaputat Jumlah A PALASAH 1 Majasuka

Blok Kebun 3

TRS I 4

TRS II 5

L u a s A r e a l (Ha) TRT I TRT II 6 7

Keterangan TRT III 8

Jumlah 9

Sawah Hilir Sawah Tengah Cigayuran Pangonan Jumlah Rancaputat

5.200 5.200

14.671 8.500 2.691 11.191 25.862

-

6.034 6.034 -

-

Ciwana A Ciwana B Ciwana C Ciwana D

5.200

25.862

18.892 20.642 39.534 39.534

10.825 10.825 16.859

6.795 6.795 6.795

Jumlah C Jumlah PG Sindanglaut

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

10 WILAYAH PG. 14.671 SINDANGLAUT 8.500 2.691 6.034 17.225 5.200 31.062 18.892 20.642 10.825 6.795 57.154 94.250

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR

38 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 RENCANA SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT (TR) MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA

I

II

No

Katagori Tanaman

Luas (Ha)

1

2

3

TR MURNI 1 TRS I 2 TRS II Jumlah TRS 3 TRT I 4 TRT II Jumlah TRT Jumlah TR Murni TR Kemitraan 1 TRS I 2 TRS II Jumlah TRS 3 TRT I 4 TRT II 5 TRT III

Jumlah TRT Jumlah TR Kemitraan Jumlah TR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Produksi Tebu (Ton) Per Ha Jumlah 4 5

Rendemen % 6

Produksi Hablur (Ton) Per Ha Jumlah 7 8

5.000 10.000 15.000 373.000 285.000 658.000 673.000

91.88 89.43 90.25 72.50 70.00 71.42 71.84

459.40 894.30 1,353.70 27,042.50 19,950.00 46,992.50 48,346.20

7.87 7.76 7.80 7.65 7.75 7.69 7.70

72.31 69.40 7.04 55.46 54.25 5.49 5.53

36.15 69.40 105.55 2,068.75 1,546.13 3,614.88 3,720.43

5.200 25.862 31.062 39.534 16.859 6.795

91.88 89.43 89.84 71.46 67.89 67.89

477.78 2,312.84 2,790.61 2,825.10 1,144.56 461.31

7.87 7.76 0.08 7.64 7.40 7.40

72.31 69.40 0.70 54.60 50.24 50.24

37.60 179.48 217.08 215.84 84.70 34.14

63.188 94.250 767.250

70.12 76.62 72.42

4,430.97 7,221.58 55,567.78

7.55 7.64 7.69

5.30 5.85 5.57

334.68 551.76 4,272.19

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD

39 SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006

KEBUTUHAN PUPUK UNTUK PROGRAM TEBU RAKYAT (TR) MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA

No.

Koperasi Penyalur/Wilayah PG

1

2

ZA

Luas (Ha) 2 Kwt/Ha 4

3

Jenis Pupuk (Ton) Urea SP 36 3 Kwt/Ha 2 Kwt/Ha 5 6

8 Kwt/Ha

KCL 2 Kwt/Ha 7

Keterangan 8

1 Manis Jaya Wilayah PG. Jatitujuh

673.000

134.600

-

201.900

134.600

75.400

-

18.850

75.400

201.900

153.450

134.600 TR Murni

2 Trisula Wilayah PG. Sindanglaut Jumlah

94.250 767.250

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

134.600

18.850 TR Kemitraan 153.450

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR

SUHARDJA

40 LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 PAKET KREDIT TEBU RAKYAT (TR) PER HEKTAR MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA No.

Komponen Biaya

1 1 2 3

2 Biaya Garap dan Pemeliharaan Tanaman Biaya Tebang dan Angkut Biaya Beban Hidup Jumlah Sarana Produksi - Bibit -Pupuk Jumlah Jumlah Total

4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TRS I (Rp) 3 3,200,000.00 3,300,000.00 750,000.00 7,250,000.00

TRS II (Rp) 4 1,900,000.00 2,965,000.00 750,000.00 5,615,000.00

TRT I (Rp) 5 2,600,000.00 2,400,000.00 750,000.00 5,750,000.00

TRT II & III (Rp) 6 1,500,000.00 2,500,000.00 750,000.00 4,750,000.00

1,500,000.00 1,300,000.00 2,800,000.00 10,050,000.00

150,000.00 1,300,000.00 1,450,000.00 7,065,000.00

1,500,000.00 1,300,000.00 2,800,000.00 8,550,000.00

150,000.00 1,300,000.00 1,450,000.00 6,200,000.00

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD

SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR

41

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 JUMLAH KEBUTUHAN PAKET KREDIT TEBU RAKYAT (TR) MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA No.

1

Katagori Tanaman

2 1 TRS I Murni 2 TRS II Murni Jumlah TRS Murni 3 TRT I Murni 4 TRT II Murni Jumlah TRT Murni Jumlah TR Murni 5 TRS I Kemitraan 6 TRS II Kemitraan Jumlah TRS Kemitraan 7 TRT I Kemitraan 8 TRT II Kemitraan 9 TRT III Kemitraan Jumlah TRT Kemitraan Jumlah TR Kemitraan Jumlah TR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Sasaran Areal (Ha) 3 5.000 10.000 15.000 373.000 285.000 658.000 673.000 5.200 25.862 31.062 39.534 16.859 6.795 63.188 94.250 767.250

Paket Kredit Per Ha (Rp) 4 10,050,000.00 7,065,000.00 8,550,000.00 6,200,000.00 10,050,000.00 7,065,000.00 8,550,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 -

Jumlah Kredit Yang Dibutuhkan (Rp) 5 50,250,000.00 70,650,000.00 120,900,000.00 3,189,150,000.00 1,767,000,000.00 4,956,150,000.00 5,077,050,000.00 52,260,000.00 182,715,030.00 234,975,030.00 338,015,700.00 104,525,800.00 42,129,000.00 484,670,500.00 719,645,530.00 5,796,695,530.00

Keterangan

6

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD

SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR

42

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 Tahun 2005 Tanggal : 13 Juli 2005 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KOPERASI / KUD PENYALUR KREDIT TEBU RAKYAT (TR) MUSIM TANAM TAHUN 2005/2006 KABUPATEN MAJALENGKA No.

Bank Pelaksana

Koperasi/KUD

1

2

3

1 BII Cirebon

Manis Jaya

Wilayah Pabrik Gula 4 Jatitujuh

Luas Areal (Ha) 5

Flapon Kredit (Rp) 6

Keterangan 7

464.000

TR Murni 3,296,700,000.00

2 Bank Jabar Majalengka

Manis Jaya

Jatitujuh

209.000

TR Murni 1,780,350,000.00

Trisula

Sindanglaut

94.205

TR Kemitraan 719,645,530.00

Jumlah

767.205

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

5,796,695,530.00

BUPATI MAJALENGKA CAP/TTD TUTTY HAYATI ANWAR

SUHARDJA