PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2016

i


KATA PENGANTAR Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perbaikan sistem penanggulangan bencana pada setiap tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat masyarakat. Untuk percepatan perbaikan sistem tersebut, Pemerintah dengan dukungan kuat DPR RI melalui BNPB memberikan prioritas peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah khususnya tingkat provinsi, kabupaten/kota. Adapun kegiatan utama yang akan dilaksanakan berupa : Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana, Sister School, Gerakan Pengurangan Risiko Bencana, Fasilitasi Mitigasi Struktural Partisipatif, ,Penilaian Mandiri Kapasitas Daerah Bidang PRB dalam perwujudan kota tangguh bencana dan Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan terencana, terpadu, terkoordinasi dengan tetap mengedepankan aspek pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, tertib administrasi dan akuntabel, maka perlu dibuat buku petunjuk pelaksanaan untuk memberikan arahan bagi pelaksana di daerah khususnya di bidang administrasi dan tatakelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Buku ini dibuat secara umum dimana jika dalam pelaksanaannya ditemukan dinamika lapangan yang memerlukan penyesuaian, maka dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyesuaian yang dilakukan tidak diperkenankan mengubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana kerangka acuan yang telah disepakati. Demikian buku petunjuk pelaksanaan ini dibuat agar dapat digunakan untuk kelancaran kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan di daerah. Jakarta, Juli 2016 Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................... ..ii Daftar Isi ................................................................................. iii

A.

Tingkat Pusat ............................................................. 12

B.

Tingkat Provinsi ......................................................... 14

C.

Tingkat Kabupaten/Kota ............................................. 17

BAB V PETUNJUK PENYELENGGARAAN .......................... 19

BAB I PENDAHULUAN ...................................................... 1 A.

LATAR BELAKANG ........................................................ 1

A.

SOSIALISASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA ........... 19

B.

MAKSUD DAN TUJUAN.................................................. 2

C.

RUANG LINGKUP .......................................................... 2

D.

PENGERTIAN ............................................................ 3

B. PENILAIAN MANDIRI KAPASITAS DAERAH PERWUJUDAN KOTA TANGGUH BENCANA (RAPOR KETANGGUHAN KABUPATEN/KOTA DARI BENCANA) ................................... 22 C. PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH DALAM MENGHADAPI BENCANA......................................................................... 27

BAB II PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..... 6

D.

FASILITASI MITIGASI STRUKTURAL PARTISIPATIF ... 32

A.

PRINSIP DASAR ........................................................... 6

B.

KEBIJAKAN .................................................................. 6

C.

STRATEGI ................................................................... 7

A.

RAPAT PERSIAPAN/RAPAT PERTEMUAN ....................... 48

BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA ............................................................ 7

B.

ABSENSI (DAFTAR HADIR).......................................... 48

C.

TANDA TERIMA TRANSPORT LOKAL – Akun 524119 ..... 48

A.

KRITERIA .................................................................... 7

B.

MEKANISME................................................................. 8

BAB VI PETUNJUK ADMINISTRASI ................................ 48

D. BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA (MEETING)– Akun 524119(Akun sama dengan transport lokal) 48

C. JADWAL KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAANBIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA ..................................... 11

E.

KWITANSI BELANJA SEWA– Akun 522141 .................... 49

F.

HONORARIUM – Akun 522151..................................... 50

D.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 11

G.

PERJALANAN DINAS– Akun 524111 .......................... 50

E.

JASA GIRO DAN SISA DANA ........................................ 12

H.

KWITANSI BELANJA BAHAN– Akun 521211 ............... 51

BAB IV STUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ......................................................... 12

iii

I.

BELANJA JASA LAINNYA ( 522191 ) ............................. 52

J.

PAJAK ....................................................................... 52


K.

PEMBELANJAAN PIHAK KE-3 ....................................... 54

L.

PENGEMBALIAN SISA DANA KEGIATAN ........................ 54

M.

PENGEMBALIAN JASA GIRO ..................................... 54

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .... 55 A.

PEMANTAUAN ............................................................ 55

B.

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI .................. 55

C.

PELAPORAN ............................................................... 55

BAB VIII PENUTUP ........................................................ 57 FORMULIR PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN KELEMBAGAAN ............................... 58

iv


Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yaitu meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam ayat (2), dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Pasal 12 menyatakan Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana, dan terdapat potensi terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat alinea ke IV pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang dalam implementasinya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia - sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) – diharapkan semakin baik dan terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana.

Dalam upaya untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah (provinsi) maka kegiatan pada tahap pra bencana perlu dilakukan, Untuk kepentingan hal tersebut di atas, Direktorat Pengurangan Risiko bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melakukan kegiatan penguatan kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana. Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah provinsi (BPBD Provinsi), pemerintah kabupaten (BPBD Kabupaten/Kota),

Penanggulangan bencana menjadi upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Yang pada dasarnya penanggulangan bencana adalah bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

1


mengikuti ketentuan yang berlaku yang disyaratkan. Untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan kegiatan para pihak yang terkait dalam pengelolaan dana kegiatan penguatan kelembagaan.

bidang pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut berupa kegiatan penguatan pengurangan risiko bencana daerah dan kegiatan fasilitasi penerapan mitigasi bencana. Terdapat 53 daerah yang mendapatkan dana penguatan kelembagaan tahun anggaran 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun BPBD Provinsi meliputi

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana.

No 1 2 3 4 5 6 7

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan: 1. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan secara efektif dan efisien. 2. Menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang PRB 3. Memberi petunjuk tata cara pencairan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang PRB. 4. Menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang PRB.

Provinsi Pemerintah Aceh Provinsi Bengkulu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi NTT Provinsi Sulawesi Utara

BPBD Kab/Kota meliputi: No 1 2 3 4 5 6 7

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi pengaturan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang dialokasikan ke BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan

2

Kabupaten/Kota Kabupaten Tanggamus Kota Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Cianjur Kota Cimahi


No 8 9 10 11 12

Kabupaten/Kota Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sleman Kabupaten Wonogiri Kabupaten Boyolali Kota Surakarta

13 14 15 16 17 18 19 20

Kabupaten Demak Kota Semarang Kabupaten Magelang Kota Pekalongan Kabupaten Jepara Kabupaten Pemalang Kabupaten Klaten Kabupaten Wonosobo

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kabupaten Cilacap Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Pacitan Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Ngawi Kota Madiun Kabupaten Madiun Kabupaten Gresik Kabupaten Lamongan Kabupaten Tuban Kabupaten Ponorogo

No 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Badung Kota Bima Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Ende Kota Samarinda Kabupaten Kolaka Kabupaten Gowa Kota Bau-Bau Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Mamuju Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Halmahera Utara

D. PENGERTIAN Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

3


3.

4.

5.

6.

7.

8.

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Kepala BNPB. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan bertanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya dalam hal ini Sekretaris Utama BNPB. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengurangan Risiko Bencana adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA di Direktorat Pengurangan Risiko Bencana 10. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BNPB. 11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut PJOK adalah pejabat yang membantu PPK untuk melaksanakan kegiatan tertentu. 13. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna

4


Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 17. Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana. 18. Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah upaya penyadaran dan pemahaman masyarakat dan aparat tentang Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana 19. Penilaian mandiri kapasitas daerah bidang pengurangan risiko bencana merupakan perangkat yang dikembangkan oleh UNISDR untuk pengkajian mandiri dan mekanisme umpan balik bagi pemda dan pemkot untuk memahami kesenjangan dan tantangan dalam Pengurangan Risiko Bencana/PRB 20. Gerakan Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu kegiatan yang bersifat masif, bersama-sama, berbasis masyarakat, terintegrasi di Pemerintah dan Pembangunan, melibatkan multipihak serta berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana 21. Fasilitasi penerapan mitigasi struktur partisipatif merupakan upaya mengurangai risiko bencana melalui kegiatan fisik

dengan keterlibatan para pihak termasuk masyarakat dan dilaksanakan secara Swakelola 22. SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. 23. Sister School ialah 2 (dua) sekolah yang berkomitmen bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan kedaruratan di sekolah, serta merupakan pengembangan/modifikasi dari sekolah siaga bencana dan sekolah aman dari bencana.

5


BAB II PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5. Mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan dan perundangan sistem perencanaan pembangunan nasional.

A. PRINSIP DASAR

B. KEBIJAKAN

Prinsip dasar penguatan kelembagaan yaitu: 1. Melaksanakan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi agar efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam situasi tidak terjadi bencana yang meliputi fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; program pengurangan risiko bencana; program pencegahan bencana; pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana; penyusunan analisis risiko bencana; fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. 2. Melaksanakan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi agar efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan; pembangunan sistem peringatan dini; dan kegiatan mitigasi bencana. 3. Mengoptimalkan sumberdaya daerah. 4. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik.

1. Menjembatani hubungan antar lembaga pusat dan daerah karena kegiatan penanggulangan bencana adalah merupakan usaha bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman antara Kepala BNPB dengan Kepala Daerah. 2. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan institusi non pemerintah yang terkait. 3. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. 4. Dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. 5. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai Koordinator dan pelaksana dengan melibatkan SKPD/Instansi, Universitas/ Perguruan Tinggi terkait. 6. Membangun eksistensi dan operasionalisasi lembaga BNPB dan atau BPBD dalam penanggulangan bencana. 7. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat.

6


8. Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). 9. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan risiko bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana.

BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA A. KRITERIA

C. STRATEGI

Penggunaan dana penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Peran aktif BPBD dalam mengkoordinasikan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam kegiatan penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. 2. Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumberdaya local berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan non fisik serta aspek kemanusiaan. 3. Penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat secara bertanggung jawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

1. Penerima bantuan adalah daerah provinsi/Kab/Kota yang telah membentuk BPBD Provinsi/Kab/Kota berdasarkan PERDA/PERGUB/PERBUP/PERWALI dan telah melantik/ mengangkat pejabat-pejabat struktural. 2. Dana bantuan digunakan untuk kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5);

7


c)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 ); d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).

i)

3. 4. 5. 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191). j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Dilaksanakan dengan cepat dan segera bermanfaat Tidak ada duplikasi (double account) dalam pembiayaan kegiatan. Dana bantuan kegiatan berakhir pada akhir tahun anggaran. Sisa dana kegiatan disetorkan ke kas negara pada akhir kegiatan B. MEKANISME

1. Persiapan a. Direktur Pengurangan Risiko Bencana menyusun nota kesepahaman dengan para Kepala BPBD untuk melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing. b. Direktur Pengurangan Risiko Bencana dan PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan

8


Kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. Gubernur/Sekda/Kepala Pelaksana mengusulkan pejabat-pejabat yang akan ditunjuk sebagai PJOK, BPP dan staf pengelola keuangan di BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. d. Berdasarkan usulan Gubernur/Sekda/Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, Sekretaris Utama selaku KPA BNPB menetapkan PJOK, BPP dan staf pengelola keuanganyang dituangkan dalam Surat Keputusan. e. PJOK mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana di wilayah masing-masing untuk ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kab/Kota berupa surat ketetapan atau surat tugas. f. Diseminasi dan sosialisasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana terkait dengan teknis pelaksanaan, penatausahaan dan penyusunan LPJ BPP, serta verifikasi, akuntansi dan pelaporan melalui pembekalan PJOK, BPP dan Staf Pengelola Keuangan.

b. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan ketentuan lain yang terkait. c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02 /2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

3. Pencairan Dana dan Penempatan Dana a. Dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana adalah bersumber dari APBN, oleh karena itu untuk menampung dana dimaksud membuka rekening pada cabang Bank BRI terdekat atas nama: Untuk Provinsi : Kegiatan Penguatan Kelembagaan BPBD Provinsi........(sesuai lokasi Provinsi)

2. Pelaksanaan a. PJOK menyusun rencana kegiatan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPK dalam Petunjuk pelaksanaan ini.

Untuk Kabupaten/Kota : Kegiatan Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota...........(sesuai lokasi Kab/Kota)

d. Penggunaan dana harus sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah DIPA BNPB Nomor SP DIPA103.01-01.648521/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

9


Rekening yang telah dibuka tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian keuangan melalui Biro Keuangan BNPB.

e. KPPN Jakarta VI mentransfer langsung (LS) ke Rekening Kegiatan Penguatan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dana LS tidak dibenarkan untuk dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah atau rekening bank lainnya atas nama pribadi. f. Pencairan dana untuk kegiatan Tahun Anggaran 2016 hanya diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat diselesaikan akhir Tahun Anggaran 2016. g. Besaran pencairan dana sesuai dengan usulan dan realisasi kegiatan. h. Bagi provinsi dan kabupaten/kota penerima dana bantuan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan dalam paket kegiatan penguatan kelembagaan, maka akan menjadi pertimbangan dananya dialihkan untuk menambah pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan ke provinsi atau kabupaten/kota lain. i. Pembayaran diatas Rp. 50.000.000,- diwajibkan melalui giro dari PJOK ke Penyedia Barang dan kecuali untuk perjalanan dinas dan pembayaran honor. j. PJOK dan BPP menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik ke Direktorat Pengurangan Risiko Bencana setiap tanggal 5 bulan berikutnya :

b. PJOK Daerah mengajukan surat permintaan pencairan kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana dengan dilengkapi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Permintaan Pencairan Dana Nota kesepahaman/perjanjian kerjasama Berita Acara Pembayaran Berita Acara Serah Terima Kuitansi Copy rekening koran dan NPWP Copy POK

c. Berdasarkan permintaan dari PJOK, PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana mengajukan SPP-LS pencairan dana kegiatan dilengkapi dengan Surat Keputusan Penetapan alokasi dana sesuai kepada Pejabat Penandatangan SPM. d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan verifikasi SPPLS yang diajukan oleh PPK sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10


C. JADWAL KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAANBIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA No

Uraian

1

Persiapan

2

Pelaksanaan Sosialisasi PRB

3

Pelaksanaan Penilaian Kapasitas Lokal Bidang PRB

4

Pelaksanaan Penerapan Sekolah Aman Bencana dan Sister School

5

Fasilitasi Mitigasi Struktural Partisipatif

6

Monev

5

6

BULAN 7 8 9

10

4. Penggunaan dana langsung (LS) sesuai tahapan yang diajukan PJOK BPBD Provinsi dan PJOK Kabupaten/Kota ke PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana di masing-masing BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota hendaknya segera memacu kegiatan dan kecepatan pertanggungjawaban. 5. BPP Provinsi/Kab/Kota secara operasional bertanggung jawab kepada BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana atas pengelolaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BPP BPBD Provinsi/Kab/Kota kepada BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. 6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BPP BPBD Provinsi/Kab/Kota kepada BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana diserahkan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya dilengkapi dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Tunai, Buku Persekot/Uang muka, Buku LS, Buku Pembantu pajak, Buku Lai-lain, rekening koran, Validasi Pajak dan SSPB. 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Propinsi/Kab/Kota bertugas membantu BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. 8. PJOK wajib melakukan pemeriksaan Kas BPP setiap bulan

11

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 1. Bendahara Pengeluaran (BP) BNPB melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Pelimpahan sebagaimana dimaksud angka 1, terbatas pada dana LS yang dikelola BPP. 3. BP BNPB dan BPP wajib melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya sesuai dengan aturan yang berlaku (setiap bulan).

11


E. JASA GIRO DAN SISA DANA

BAB IV STUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Apabila masih terdapat jasa giro di rekening BPP yang berasal dari dana LS agar disetor langsung kepada rekening kas negara melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). 2. Apabila capaian sasaran kegiatan/volume pekerjaan telah tercapai sedangkan masih ada sisa dana kegiatan maka sisa dana dimaksud oleh BPP harus disetorkan ke kas negara melalui SIMPONI. 3. Bukti setor SIMPONI wajib disampaikan ke BNPB setelah divalidasi KPPN setempat dan dilaporkan ke BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana dan Biro Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2016.

Struktur organisasi pengelolaan dana penguatan kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana mengacu pada prinsipprinsip dasar tata kelola yang baik. A. Tingkat Pusat 1 Kepala BNPB sebagai koordinator tingkat nasional. Tanggung jawab dan wewenang Kepala BNPB: a. Menetapkan kebijakan serta memberi arahan strategis bagi pemanfaatan dana. b. Melaksanakan/pengawasan terhadap kinerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana. c. Memastikan terwujudnya koordinasi antar stakeholder untuk pemanfaatan dana yang efektif dan efesien. d. Menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan. e. Menetapkan alokasi dana untuk masing-masing daerah. 2 Sekretaris Utama BNPB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tanggung jawab dan wewenang KPA: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan melalui Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Direktur Pengurangan Risiko Bencana selaku Penanggungjawab Program, dan PPK

12


3

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana selaku Penanggungjawab Kegiatan. b. Menetapkan PJOK dan BPP sebagai pengelola kegiatan Penguatan Kelembagaan di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota atas usul Kepala Daerah masingmasing. c. Menyampaikan Laporan akhir pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan kepada Pengguna Anggaran (PA). Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB sebagai penanggungjawab program Tanggungjawab dan wewenang Deputi BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan : a. Menetapkan kebijakan serta memberi arahan strategis bagi pemanfaatan dana. b. Melaksanakan/pengawasan terhadap kinerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana. c. Memastikan terwujudnya koordinasi antar stakeholder untuk pemanfaatan dana yang efektif dan efesien. d. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan.

4

5

13

Direktur Pengurangan Risiko Bencana Tanggung jawab dan wewenang Direktur Pengurangan Risiko Bencana : a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan. c. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di daerah terkait serta kegiatan supervisi dan pendampingan di BPBD. d. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku e. Menyetujui permintaan pencairan dana kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana f. Mengajukan permintaan pencairan dana kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana alokasi dana yang telah ditetapkan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pengurangan Risiko Bencana sebagai pengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Tanggung jawab dan wewenang PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana:


a. b.

c.

d.

e.

f.

g.

Menyusun rencana kegiatan, alokasi dana dan penarikannya ke Biro Keuangan BNPB; Memfasilitasi dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana secara nasional yang dilaksanakan oleh PJOK. Menandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; Menyiapkan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; Menyusun, menerbitkan, dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan oleh BPP. PPK ikut menyetujui (approval) terhadap semua bukti/dokumen yang akan diajukan ke PP-SPM. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan baik sebelum, saat berlangsungnya kegiatan, dan/atau setelah berakhirnya kegiatan penguatan kelembagaan. Menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran terkait dengan Kegiatan Penguatan Kelembagaan yang datanya antara lain bersumber dari Laporan Pekerjaan yang disusun oleh PJOK.

h.

6

Dalam menyusun rencana kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan ini. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai bendahara pengeluaran Pembantu Direktorat Pengurangan Risiko yang berkedudukan di BNPB. Tanggung jawab dan wewenang BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana: a. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan. b. melakukan pembayaran yang dananya bersumber berdasarkan perintah PPK. c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. d. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara. e. menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. membantu BPP BPBD Provinsi/Kab/Kota dalam proses administrasi pelaksanaan kegiatan.

B. Tingkat Provinsi 1.

14

Gubernur/sekda sebagai pemangku kebijakan program kegiatan di Provinsi. Tugas dan wewenang Gubernur/Sekda adalah: a. Melaksanakan/pengawasan terhadap kinerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi.


b.

c. d.

2.

Memastikan terwujudnya koordinasi antar stakeholder untuk pemanfaatan dana yang efektif dan efesien. Menetapkan program kerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi. Melaksanakan pengawasan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana dan kegiatan supervisi dan pendampingan di BPBD.

e. Menyetujui dan mengusulkan permintaan pencairan dana kepada PJOK Provinsi f. Wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan ditembuskan kepada Gubernur. g. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan cq. Direktur Pengurangan Risiko Bencana h. Melaksanakan Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana di BPBD Kab/kota

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi sebagai penanggung jawab administrasi program kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang Pengurangan Risiko bencana di Provinsi. Tugas dan wewenang Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah: a. Memberi arahan strategis bagi pemanfaatan dana. b. Mengusulkan PJOK Provinsi dan BPP Provinsi kepada BNPB untuk ditetapkan dengan surat keputusan. c. Melaksanakan/pengawasan terhadap kinerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana serta kegiatan supervisi dan pendampingan di BPBD. d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan. Provinsi maupun di Kabupaten/Kota

3

15

PJOK Provinsi sebagai koordinator dan penanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi. Tanggung jawab dan wewenang PJOK Provinsi: a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan di Provinsi. b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaanbidang pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan. c. Mengajukan permintaan pencairan dana kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, sesuai jadwal dan alokasi dana yang telah ditetapkan. d. Menyiapkan dokumen pendukung SPP yang lengkap dan benar untuk disampaikan kepada PPK dibantu oleh BPP.


e.

f.

g. h.

i. j.

k. l.

Memproses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana sesuai pentahapan yang telah ditetapkan di wilayahnya dengan persetujuan PPK. Mengawasi secara langsung di lapangan kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana baik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan perjanjian/ kontrak, maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Melakukan pemeriksaan kas BPP sebulan satu kali sesuai ketentuan. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK dengan tembusan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana BPBD, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya. Laporan yang dibuat PJOK menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja oleh PPK. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK pengganti. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait. Dalam melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana ini PJOK dibantu oleh Tim Pelaksana.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP Provinsi bertugas membantu Bendahara Pengeluaran BNPB. Tanggung jawab dan wewenang BPP Provinsi: a. Mengajukan bukti/dokumen terkait dana kegiatan penguatan kelembagaan kepada PPK sebagai bahan pengajuan SPP LS. Setiap bukti/dokumen harus ditandatangani oleh BPP dan PJOK. b. Menerima, dan menyimpan uang di rekening kegiatan penguatan kelembagaan BPBD Provinsi pada Bank BRI setempat sesuai transfer yang diterima dari KPPN. c. Melaksanakan pembayaran swakelola atas persetujuan PJOK setelah berkoordinasi dengan PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana d. Menyetorkan pajak-pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai ketentuan. e. Memungut pajak dan memvalidasi pajak ke KPPN setempat f. Sisa dana pada akhir tahun anggaran disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 19 Desember 2016. g. Melakukan penatausahaan, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban terhadap uang-uang negara yang dikelolanya (LPJ) ke BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.

16


h.

Penatausahaan LPJ BPP dibuat dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER.03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan , Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

2. Kepala Pelaksana BPBD sebagai penanggung jawab administrasi program kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Kepala pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah: a. Mengusulkan PJOK Daerah dan BPP kepada BNPB untuk ditetapkan dengan surat keputusan. b. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di daerah terkait serta kegiatan supervisi dan pendampingan di BPBD. 3. PJOK Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan penanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di Kabupaten/Kota. Tanggung jawab dan wewenang PJOK Kabupaten/Kota: a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota. b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan. c. Mengajukan permintaan pencairan dana kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/Kota, sesuai jadwal dan alokasi dana yang telah ditetapkan. d. Menyiapkan dokumen pendukung SPP yang lengkap dan benar untuk disampaikan kepada PPK dibantu oleh BPP.

C. Tingkat Kabupaten/Kota 1. Bupati/Walikota sebagai pemangku kebijakan program kegiatan di Kabupaten/Kota. a. Melaksanakan/pengawasan terhadap kinerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota b. Memastikan terwujudnya koordinasi antar stakeholder untuk pemanfaatan dana yang efektif dan efesien. c. Menetapkan program kerja kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota d. Melaksanakan pengawasan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana dan kegiatan supervisi dan pendampingan di BPBD.

17


e. Memproses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang Pengurangan Risiko bencana sesuai pentahapan yang telah ditetapkan di wilayahnya dengan persetujuan PPK. f. Mengawasi secara langsung di lapangan kegiatan Penguatan Kelembagaan baik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan perjanjian/ kontrak, maupun yang dilaksanakan secara swakelola. g. Melakukan pemeriksaan kas BPP sebulan satu kali sesuai ketentuan. h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK dengan tembusan kepada Bupati/Walikota cq. Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana BPBD, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya. i. Laporan yang dibuat PJOK menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja oleh PPK. j. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK pengganti. k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait. l. Dalam melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana ini PJOK dibantu oleh Tim Pelaksana.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten/Kota bertugas membantu Bendahara Pengeluaran BNPB. Tanggung jawab dan wewenang BPP Kabupaten/Kota: a. Mengajukan bukti/dokumen terkait dana kegiatan penguatan kelembagaan kepada PJOK sebagai bahan pengajuan SPP LS. Setiap bukti/dokumen harus ditandatangani oleh BPP dan PJOK. b. Menerima, dan menyimpan uang di rekening kegiatan penguatan kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota Tahun pada Bank BRI setempat sesuai transfer yang diterima dari KPPN. c. Melaksanakan pembayaran swakelola atas persetujuan PJOK setelah berkoordinasi dengan PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana d. Menyetorkan pajak-pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai ketentuan. e. Memungut pajak dan memvalidasi pajak ke KPPN setempat f. Sisa dana pada akhir tahun anggaran disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 19 Desember 2015. g. Melakukan penatausahaan, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban terhadap uang-uang negara yang dikelolanya (LPJ) ke ke BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana h. Penatausahaan LPJ BPP dibuat dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162

18


Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER.03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

BAB V PETUNJUK PENYELENGGARAAN A. SOSIALISASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA 1. Latar Belakang Penanggulangan bencana menjadi upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Yang pada dasarnya penanggulangan bencana adalah bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana

19


c. Pengembangan budaya sadar bencana d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan e. Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana Merupakan kerangka konseptual dari berbagai elemen yang dianggap dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana dalam suatu komunitas, untuk mencegah (preventif) dan mengurangi (mitigasi) dampak yang tidak diinginkan dari ancaman, dalam konteks yang luas dari pembangunan berkelanjutan

Kondisi yang ada selama ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta diperburuk dengan rendahnya pengetahuan aparatur pemerintah, sehingga menyebabkan besarnya korban jiwa ataupun kerugian materi akibat bencana. Dalam upaya mengurangi risiko bencana diperlukan perhatian yang lebih serius pada aspek penanggulangan bencana yang mengutamakan upaya pencegahan, mitigasi sehingga kerugian jiwa dan material serta kerugian lainnya dapat ditekan.

Peran BNPB maupun BPBD dalam Pengurangan Risiko Bencana antara lain: 1. Menyebarkan pengetahuan dan pengenalan tentang risiko bencana, analisis risiko dan upaya pengelolaannya kepada seluruh lapisan masyarakat. 2. Peningkatan Kewaspadaan 3. Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang pengelolaan (pencegahan, pengurangan, pengalihan) risiko dan penerapannya di berbagai sektor pembangunan.

Mengingat pentingnya pengurangan risiko bencana maka pada tahun ini, Direktorat PRB-Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah, masyarakat (guru-guru) pengurangan risiko bencana. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program ini, maka diperlukan sosialisasi secara bertingkat dari tingkat pusat sampai ke daerah, dimana untuk tingkat kabupaten/kota diperlukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang lebih intensif dan kontekstual di wilayah tersebut.

Pengurangan Risiko Bencana berbasismasyarakat merupakan upaya memberdayakan masyarakat agar mampu dengan sadar berinisiatif untuk melakukan tindakan pengurangan risiko seperti pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

20


2. Maksud dan Tujuan

(2) Sasaran 2 : Kepala Sekolah, Guru-guru, dan Dinas Pendidikan.

Maksud Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya, dalam pengurangan risiko bencana.

c. Kegiatan sosialisasi setiap dilaksanakan 1 ( satu ) hari.

sasaran

masing-masing

d. Untuk Sosialisasi pada Sasaran 1, dalam pelaksanaannya menyertakan Narasumber dari Pusat.

Tujuannya adalah meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota serta mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan mensosialisasikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dan penanggulangan.

e. Langkah-langkah kegiatan sosialisasi meliputi : (1) (2) (3) (4)

persiapan didaerah, pelaksanaan sosialisasi didaerah, penyusunan laporan kegiatan, dan penyampaian laporan kegiatan ke Pusat.

f. Materi sosialisasi pengurangan risiko bencana melalui paparan dan diskusi meliputi (Materi berasal dari BNPB):

3. Strategi Pelaksanaan Strategi pelaksanaan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana meliputi: a. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu : (1) melalui paparan dan diskusi, serta (2) kampanye pengurangan risiko bencana melalui baliho b. Sasaran sosialisasi paparan dan diskusi untuk masingmasing BPBD Provinsi maupun BPBD Kab/Kota pada 2 ( dua ) kelompok sasaran yang berbeda, sebagai berikut :





(1) Sasaran 1 : Para Kepala SKPD, Legislatif, Perguruan Tinggi di Provinsi/Kabupaten/Kota

21

Materi Sasaran 1 : Materi -01 Konsepsi Pengurangan Risiko Bencana Materi -02 Kerangka Terbaru terkait Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) Materi -03Konsep Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Materi -04 Materi pilihan lain terkait pengurangan risiko bencana Materi Sasaran 2 Materi-01 Pengantar Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana Materi -02 Fasilitasi Sekolah Aman


Materi -03 Manajemen Bencana di Sekolah Materi -04 Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Materi lain terkait pengurangan risiko bencana di sekolah g. Fasilitator/Narasumber Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana melalui paparan dan diskusi berjumlah 3 (tiga) orang dengan sebelumnya mendapatkan pembekalan teknis dari BNPB, dan 1-2 orang dari K/L atau BPBD provinsi/NGO h. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam bentuk kampanye pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pemasangan baliho di tempat-tempat yang strategis.

pengurangan sosialisasi pengurangan risiko bencana melalui media baliho. B. PENILAIAN MANDIRI KAPASITAS DAERAH PERWUJUDAN KOTA TANGGUH BENCANA (RAPOR KETANGGUHAN KABUPATEN/KOTA DARI BENCANA) 1.

Latar Belakang Di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain, hasil-hasil pembangunan dan perkembangan ekonomi seringkali terpusat di kawasan perkotaan.1 Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan agar kota menjadi lebih aman dari dampak bencana, agar kemajuan pembangunan yang telah dicapai dan aset-aset yang telah dibangun tidak hilang terkena bencana. Infrastruktur dan aset kawasan perkotaan adalah salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang keberlanjutannya akan sangat menentukan bagi kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Banyak kasus telah memperlihatkan bagaimana kejadian bencana selain menimbulkan korban jiwa yang besar, juga telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang masif, kehancuran berbagai sarana-prasarana publik, dan terganggunya banyak aspek kehidupan di perkotaan.

4. Hasil/ Keluaran Indikator Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di 2 (dua) sasaran serta terpasangnya baliho pengurangan risiko bencana di tempat strategis sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan yang diterbitkan BNPB dan adanya satu laporan yang komprehensif tentang kegiatan tersebut.

Kota-kota dan banyak kabupaten yang telah bertransformasi menjadi kawasan perkotaan di Indonesia menghadapi banyak masalah pembangunan seperti laju urbanisasi yang tidak terkendali, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas lingkungan

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah adanya suatu laporan pelaksanaan sosialisasi pengurangan Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana, tersosialisasinya upaya 1

Perkotaan atau kota yang dimaksud di sini tidak hanya kota dalam pengertian legal-formal, tetapi juga kawasan kabupaten yang telah mengalami perkembangan menuju kawasan yang berciri-ciri kota (urbanized)

22


hidup yang kian menurun, sarana-prasarana yang masih kurang memadai dan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan kota. Pada saat yang sama, warga miskin yang tinggal di perkotaan biasanya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan berdiam di kawasan yang seringkali terpapar beberapa ancaman bencana sekaligus. Situasi ini diperburuk oleh adanya perubahan iklim global yang memicu peningkatan frekuensi dan intensitas bencana-bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi pantai.

dikembangkan berdasarkan konsep “Sepuluh Langkah Mendasar” dalam membangun Kota Tangguh yang diturunkan dari Kerangka PRB Global. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB dan beberapa organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang PRB telah mencoba melaksanakan penilaian LG-SAT tahun 2012-2014 di 55 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Untuk melindungi dan menyelamatkan warga serta aset-aset kota yang terpapar ancaman, pemerintah kota perlu melaksanakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Pembangunan seperti ini perlu didasari oleh analisis mendalam akan risiko-risiko bencana yang mengancam kota, baik risiko terhadap warga rentan maupun aset-aset vital milik kota yang terpapar ancaman. Pembangunan kota harus dapat meningkatkan kesejahteraan warga kota sementara pada saat yang sama juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak meningkatkan risiko bencana bagi penduduk yang kurang beruntung. Pembangunan semacam itu harus membuat kota dan warganya menjadi tangguh terhadap ancaman-ancaman bencana di masa depan dan sekaligus berkelanjutan.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Kesepuluh Langkah Mendasar untuk membangun Kabupaten/Kota Tangguh meliputi (versi ringkas):

10)

Organisasi dan koordinasi Alokasi anggaran Pengkajian risiko Infrastruktur pengurangan risiko Keselamatan sekolah dan fasilitas kesehatan Regulasi IMB dan tata guna lahan ber-PRB Pendidikan dan pelatihan kebencanaan Perlindungan ekosistem dan pelindung alamiah Sistem peringatan dini dan manajemen Tanggap Darurat Warga terdampak sebagai fokus pemulihan

Selanjutnya UNISDR menyempurnakan LG-SAT dengan mengembangkan rangkaian indikator terinci untuk mengukur ketangguhan kota. Perangkat turunan LG-SAT ini disebut Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota terhadap Bencana (Resilient City Scorecard), yang memiliki 85 indikator terinci untuk mengukur ketangguhan. Sebagai tindak lanjut dari program LG-SAT dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, dalam program kerja tahun 2015 Direktorat PRB BNPB melaksanakan penilaian ketangguhan dengan perangkat Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota di tujuh kabupaten/kota. Penilaian

Untuk membantu kota melaksanakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan, Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) mengeluarkan suatu perangkat untuk mengukur tingkat ketangguhan kota dalam menghadapi bencana. Alat yang disebut Local Government Self-Assessment Tools (LG-SAT) for Disaster Resilience atau Alat Penilaian Mandiri Ketangguhan Bencana Pemerintah Daerah

23


ketangguhan ini tidak akan berhenti pada penilaian saja, tetapi diharapkan dapat dikawal agar rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dapat turut dipertimbangkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut BNPB menjalin kerjasama dengan berbagai pelaku PRB lainnya seperti LSM dan perguruan tinggi di daerah sasaran yang akan menjamin keberlanjutan proses sampai setidaknya musrenbang terdekat.

2. Maksud dan Tujuan Penerapan Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu kabupaten/ kota meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara sistematis dan terprogram. Pertamatama, kabupaten/kota akan menilai dan menetapkan ukuran data dasar/baseline dari tingkat ketangguhan bencana mereka saat ini. Selanjutnya mereka akan mengidentifikasi prioritasprioritas investasi PRB yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan ketangguhan dan memasukkan prioritas ini ke dalam proses musrenbang untuk dipertimbangkan sebagai isu kunci dalam semua sektor pembangunan. Secara berkala kabupaten/kota kemudian dapat memantau kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dengan melaksanakan pengukuran ulang dengan menggunakan Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu.

Karena disusun berdasarkan sepuluh Langkah Mendasar, Rapor Ketangguhan Bencana Kabupaten/Kota mengandung penilaian untuk aspek-aspek kelembagaan, perencanaan, penganggaran, implementasi rencana, tata kelola, keseluruhan siklus manajemen risiko termasuk kelangsungan layanan air, listrik dan gas dalam situasi darurat bencana, serta pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Ketangguhan bencana yang dimaksud dalam Rapor Ketangguhan adalah kemampuan kabupaten/kota untuk memahami risiko-risiko yang mungkin dihadapinya, mengantisipasi dan meredam risiko-risiko tersebut, merespons bencana yang mungkin terjadi, serta memulihkan diri dengan segera setelah kejadian bencana, dan dengan demikian meminimalisir kerugian atau kerusakan pada kehidupan, penghidupan, properti, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan.

Proses penilaian dengan menggunakan Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mencari sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Melalui rangkaian rekomendasi ini diharapkan kabupaten/kota dapat menentukan arah investasi pembangunan berperspektif pengurangan risiko bencana yang selanjutnya akan melahirkan program-program pembangunan yang secara aktual dilaksanakan di kabupaten/kota sasaran. Dalam jangka panjang hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lebih terpadu dan mengikuti ketentuan yang berlaku serta dapat berjalan sesuaitujuan dan sasaran, perlu ditetapkan petunjuk teknis penilaian kapasitas mandiribidang pengurangan pengurangan risiko bencana ini.

24


4. Ruang Lingkup

b. Pembekalan Fasiliatator dan Notulis Pembekalan dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada BPBD dan calon fasilitator serta notulis mengenai pelaksanaanya. Pembekalan Fasilitator dan Notulis difasilitasi oleh fasilitator Nasional.P eserta lokalatih adalah 3 (tiga) orang calon fasilitator daerah dari BPBD Provinsi, BPBD Kab/kota, LSM/ Organisasi Masyarakat dan akademisi di kota/ kabupaten/ provinsi, dan 3 (tiga) orang calon notulis. Kegiatan pembekalan fasilitator dan Notulis akan didampingi oleh Fasilitator Nasional dan atau BNPB.

Cakupan penilaian rapor ketangguhan meliputi 85 kriteria ketangguhan bencana dengan fokus pada aspek-aspek berikut: a. Penelitian, termasuk pengumpulan dan komunikasi ancaman serta respons yang berbasis bukti b. Organisasi, termasuk kebijakan, perencanaan, koordinasi dan pembiayaan c. Infrastruktur, termasuk infrastruktur dan sistem sosial yang penting serta pembangunan yang sesuai d. Kemampuan merespons, termasuk penyediaan informasi dan pengembangan kapasitas e. Lingkungan, termasuk memelihara dan meningkatkan jasajasa ekosistem f. Pemulihan, termasuk triase, layanan pendukung dan rencana kontingensi g. Setiap kriteria evaluasi dirinci ke dalam serangkaian aspek ketangguhan bencana yang akan diukur dengan suatu ukuran indikatif dalam skala 0 sampai

c. Membangun Komitmen Bersama (Internalisasi) Membangun komitmen bersama dilakukan dengan banyak cara dan pendekatan. BPBD sebagai SKPD yang memiliki fungsi koordinasi harus mampu menjalankan mandatnya mendorongterbangunnya komitmen, baik pada tingkat SKPD terkait maupun sektor swasta dan masyarakat.

4. Strategi Pelaksanaan

Membangun komitmen tidak cukup melalui kegiatan sosialisasi. Harus ada upaya lain untuk memastikan pemangku kepentingan memiliki komitmen. Dan komitmen akan terbangun jika telah terbentuk kesadaran dan pemahaman bersama atas tujuan, hasil, capaian maupun bentuk kegiatan yang akan dilakukan serta manfaatnya.

Pelaksanaan Program Penilaian Mandiri Kapasitas DaerahBidang Pengurangan Risiko Bencanasebagai berikut : a. Persiapan Persiapan yang dilakukan antara lain. Sosialisasi kerangka kerja, identifikasi pihak yang terlibat, pengumpulan bahan, identifikasi fasilitator lokal dan notulis, dan penyiapan bahan.

Untuk itu, BPBD sebagai koordimator perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendialogkan rencana

25


pelaksanaan secara umum. Dari mulai pemahaman dasar tentang pengertian, tujuan, fungsi maupun peran yang diperlukan sebagai bentuk dukungan dan keterlibatan.

Kabupaten/Kota; lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya (organisasi berbasis komunitas, keagamaan, profesi, hobi/ minat) perusahaan bisnis/ swasta, akademisi atau perguruan tinggi, dan jurnalis/redaksi media massa.

Menggunakan kekuatan dari kedudukan dalam pemerintahan kadang diperlukan. Memerankan kepala daerah atau Sekda sebagai kepala BPBD bisa dilakukan. Hal yang terkadang terlupakan adalah memerankan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah penting untuk terlibat dan berkomitmen dalam upaya PRB.

e. Sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian kepada SKPD dan pemangku kepentingan utama BPBD Kabupaten/Kota bersama dengan sebuah lembaga yang telah menjadi mitra pelaksana proses scorecard didukung oleh fasilitator nasional dan atau akan melakukan sosialisasi hasil dan rekomendasi yang diperoleh kepada para SKPD dan pemangku kepentingan utama lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan adanya keseragaman pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi terkini tentang pengurangan risiko bencana yang ada di wilayah terutama menyasar berbagai kesenjangan dan kendala yang ada.

Proses-proses diatas dikenal dengan internalisasi sebagai pentuk pelembagaan PRB pada multi aktor dan sektor. Dan ini adalah bagian dari PB sebagai isu lintas sektor – lintas aktor. Sehingga tidak lagi ada anggapan, penanggulangan bencana atau BPBD hanya menunggu bencana. Dan bekerja saat atau setelah kejadian bencana. Proses internalisasi dapat dilaksanakan menjelang/sebelum pelaksanaan lokakarya/FGD bisa berbentuk pertemuan maupun kunjungan ke masing-masing instansi terkait

Sosialisasi akan menekankan pada berbagai permasalahan pengurangan risiko yang dihadapi oleh sebuah kabupaten/kota terkait dengan ketangguhan bencana, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan 1-2 minggu setelah implementasi scorecard dengan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota dan lembaga non-pemerintah. Kegiatan dilaksanakan selama 1(satu) hari dengan jumlah peserta 30 orang.

d. Lokakarya/FGD Pelaksanaan Penilaian Lokakarya ini diselenggarakan oleh BPBD Kota/Kabupaten selama 3 (tiga) hari. Dengan peserta antara lain Peserta terdiri dari 50 orang atau lebih dari Kantor Wilayah Instansi Vertikal di Kota/ Kabupaten, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Forum PRB

26


Secara umum yang akan disampaikan/dibahas dari kegiatan ini adalah: a. Penyampaian dokumen hasil pelaksanaan penilaian b. Mendorong Sign Up Making City Resilience

C. PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH DALAM MENGHADAPI BENCANA 1. Latar Belakang Secara geografis, Indonesia terletak di rangkaian lempeng tektonik: Australasia, Pasifik, Eurasia dan Filipina yang membuat Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan geologis. Hasil pertemuan tiga lempeng ini dihasilkan lempeng tektonik (garis merah) yang merupakan gempa bumi dan deretan gunung api. Terdapat 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia, yang saat ini dimonitor oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (ESDM). Untuk lempeng tektonik dimonitor oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang secepatnya akan memberikan informasi mengenai gempa bumi dan tsunami. Kekayaan Indonesia dengan beragam gunung berapi sekaligus dapat menjadi ancaman bencana gunung meletus. Selain itu, terdapat 5.590 daerah aliran sungai (DAS) yang terletak antara Sabang dan Merauke juga telah berkontribusi membantu membentuk Indonesia.

f. Pelaporan BPBD kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan Diskusi Rapor Ketangguhan Kabupaten/Kota terhadap bencana wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada BNPB cq. PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan. Laporan kegiatan dibuat di setiap lokasi Kabupaten/Kota sasaran. Laporan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD atas nama pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) rangkap/buku, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Direktur Pengurangan Risiko Bencana serta PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.

Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi dan karakteristik geografis. Membentang di 6.400 km antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia memiliki 3 pola iklim dasar: monsunal, khatulistiwa dan sistem iklim lokal. Hal ini telah menyebabkan perbedaan dramatis dalam pola curah hujan di Indonesia.

5. Hasil/Keluaran Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penilaian mandiri kapasitas daerah dalam perwujudnya kota tangguh bencana di 5 (lima) lokasi Kabupaten/Kota.

Karena posisi geografis dan lokasinya yang berada di rangkaian lempeng tektonik: Australasia, Pasifik, Eurasia dan Filipina,

27


maka pergerakannya dapat menimbulkan bencana gempa bumi atau tanah longsor, gempa bumi dengan kekuatan tertentu dan di lokasi tertentu dapat diikuti dengan bencana tsunami dan banjir. Gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 telah menyebabkan tsunami yang berdampak luas dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 230.000 di lebih dari 14 negara.

Selain kehilangan jiwa, juga banyak aset yang mengalami kerusakan, di antaranya gedung-gedung pelayanan publik yang pada akhirnya kerusakan ini akan mengganggu kehidupan keseharian. Di antara gedung pelayanan publik yang ada, bangunan pelayanan dasar seperti gedung sekolah dan gedung yang terkait dengan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu adalah fasilitas sosial yang di dalamnya terdapat kumpulan manusia yang perlu diprioritaskan. Terkait dengan rusaknya bangunan sekolah, antara lain gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 telah menghancurkan 2.000 sekolah; gempa bumi di Sumatera Barat (2007 dan 2009) telah menghancurkan 2.800 sekolah; gempa bumi di Jawa Barat (2009) merusakkan 35 sekolah, gempa bumi di Mentawai (2010) menghancurkan 7 sekolah, sedangkan gempa bumi di Lombok Utara (2013) merusakkan 30 sekolah, di antaranya sampai akhir 2014 masih ada bangunan yang belum diperbaiki; gempa bumi di Aceh Tengah dan Bener Meriah (2013) telah merusakan 314 sekolah yang terdiri dari 16 SMA, 31 SMP, 129 SD dan 138 TK. Kebanyakan dari kejadian bencana tersebut di luar jam sekolah sehingga tidak menimbulkan korban meninggal, kecuali di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009 di mana banyak siswa yang terluka dan ada yang meninggal. Sebagai ilustrasi, kejadian gempa di China, Provinsi Sechuan pada tahun 2008 telah memakan korban 156 meninggal dan 6.000 orang terluka, di antaranya banyak siswa yang meninggal. Hal ini ditambah dengan kebijakan pemerintah China yang memberlakukan “one child policy”, sehingga banyak keluarga yang dapat kehilangan satu generasi.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun terakhir (1982-2014) terjadi 13.729 kejadian bencana, yang didominasi oleh banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan bencana lain. Namun bencana yang paling banyak memakan korban adalah bencana gempa bumi yang diikuti oleh tsunami (mengakibatkan 174.101 orang meninggal), gempa bumi (15.250 orang meninggal), banjir dan tanah longsor (7.555 orang meninggal) dan bencana lain (28.603 jiwa) . Data-data terakhir yang berhasil direkam juga menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun terjadi sepuluh kegiatan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di Indonesia. Sebagian terjadi pada daerah lepas pantai dan sebagian lagi pada daerah pemukiman (untuk melihat kejadian gempa bumi pada hari ini Kondisi yang kompleks dan menantang ini diperumit lagi oleh dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan terus memberikan dampak yang cukup besar bagi intervensi program kemanusiaan dan program pengembangan, dan akan terus memberikan tantangan bagi pengembangan dan penyelenggaraan sektor pendidikan.

Bangunan sekolah yang tidak tahan bencana sangat rentan dari segi keamanan, bukan saja mengancam jiwa anak-anak, tapi kerusakan atau kehancuran prasarana fisik ini merupakan

28


kehilangan aset ekonomi bagi negara; biaya untuk membangun ulang atau memperbaiki akan memerluan biaya yang besar sehingga dapat mengganggu keuangan negara dan perekonomian secara umum.

Sekolah-sekolah juga seringkali menjadi tempat penghubung dan tempat belajar bagi seluruh masyarakat. Anak-anak merupakan peserta didik yang paling cepat menerima suatu pengetahuan. Mereka tidak hanya mampu memadukan pengetahuan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi keluarga dan masyarakat di lingkungannnya dalam hal perilaku yang sehat dan aman, yang mereka dapatkan di sekolah.

Upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir adalah dengan telah mendata secara menyeluruh kondisi sekolah di Indonesia dalam kategori rusak berat, rusak sedang, rusak ringan dan rusak total, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan sebagian besar dari sekolah tersebut, namun sekolah baru terus akan dibangun, sekolah yang tadinya rusak ringan dalam beberapa tahun dapat menjadi rusak berat, sehingga dengan demikian kondisi sekolah akan berevolusi. Sangat disayangkan bila dalam pembangunan sekolah unsur-unsur yang menunjang penerapan sekolah aman secara struktural kurang diperhatikan, oleh karena itu rehabilitasi, perbaikan dan pembangunan gedung sekolah baru perlu menerapkan prinsipprinsip sekolah aman. Teknologi “retrofitting” atau ‘perkuatan’ juga dapat diterapkan sehingga bangunan sekolah yang rusak berat tidak selalu harus dihancurkan sebelum diperbaiki tapi dapat langsung diperkuat sehingga dapat meminimalkan biaya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan kepada warga negara dari risiko bencana dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari tujuan negara yang sangat mulia. Dan terkait dengan upaya untuk melindungi warga negaranya terhadap bencana, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah maupun ke dalam kegiatan ekstrakurikular. Selain itu, juga menerapkan prinsip-prinsip sekolah aman dalam program pembangunan sekolah baru atau

Selain itu, pendekatan konstruksi dan perkuatan (retrofit) sekolah yang lebih aman yang melibatkan masyarakat luas dalam memadukan pengetahuan baru dan keterampilan pencegahan bencana dapat berdampak lebih luas dari sekolah itu sendiri. Pendekatan sekolah aman dapat menjadi model konstruksi dan peningkatan tingkat keamanan untuk pembangunan rumah penduduk, pusat kesehatan masyarakat, dan bangunan umum lainnya.

29


rehabilitasi bangunan sekolah secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pembangunan gedung dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

tahun 2015 dihasilkanlah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2010 menerbitkan surat edaran (SE) No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah, sekaligus ikut berkomitmen pada kampanye global ‘Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman’. SE tersebut ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan tiga poin penting yakni: (1) perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah; (2) pelaksanaan strategi pengarustumaan PRB di sekolah dilakukan baik secara struktural dan non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di sekolah; dan (3) surat edaran ini adalah pedoman untuk melaksanakan strategi pengarustumaan PRB di sekolah. Di tahun 2010, Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) mendorong terbentuknya Sekretariat Nasional Sekolah Aman (SEKNAS) oleh Badan Nasional Penanggulanagan Bencana (BNPB); dan kemudian dipawangi oleh Kemendikbud sejak tahun 2014.

2. TUJUAN Tujuan dari penerapan sekolah/madrasah aman dari Bencana adalah : 1. Membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada siswa, guru dan masyarakat sekolah dari ancaman dan dampak bencana 2. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah 3. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang kondisi struktur bangunan sekolah 4. Mengembangkan program sekolah/madrasah aman dari bencana

BNPB mendukung gerakan sekolah aman melalui penerbitkan Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari bencana. Pernerbitan PERKA ini merupakan aksi tindak lanjut dari Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015. HFA merupakan komitmen dari 168 negara di dunia untuk menciptakan ketahanan komunitas dan negara dari bencana melalui pelaksanaan PRB dalam lima area aksi prioritas. Sebagai kelanjutannya, dalam World Conference DRR di Sendai Jepang

30


3. Strategi Pelaksanaan

(f) Penyusunan SOP Kedaruratan Sekolah, Peta Jalur Evakuasi, Pemasangan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul (g) Pembuatan media komunikasi, edukasi dan informasi PRB di sekolah missal madding dan poster (h) Pembekalan (pra) dan Pelaksanaan Gelar dan Simulasi (Geladi) di sekolah 3) Evaluasi Dan Pelaporan (a) Workshop Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (b) Pelaporan Hasil pelaksanaan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan pelaporan. 1) Persiapan (a) Melaksanakan pertemuan persiapan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota (b) Penetapan sekolah/madrasah yang menjadi lokasi pelaksanaan (c) Pembekalan fasilitator oleh Tim Fasilitator dan Narasumber dari BNPB/Kemdikbud/KPB/BPBD. 2) Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun non formal dengan melibatkan pihak-pihak terkat seperti Dinas pendidikan, Dinas PU, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Siswa dan Orang Tua Siswa serta pemerintah desa Aktivitasnya meliputi: (a) Pelatihan Apartur dan Legislatif (b) Pelatihan Guru, Komite Sekolah, Pemerintah Desa (c) Pelatihan Siswa (d) Kajian Risiko Bencana Partisipatif Sekolah (e) Penyusunan Rencana aksi sekolah dan pembentukan tim siaga bencana sekolah

4 Hasil/Keluaran Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di 10 (sepuluh) sekolah pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Sister Schools Pelaksanaan sister school akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman yang terancam erupsi gunung merapi. Program ini merupakan pengembangan dari sekolah siaga bencana dan selanjutnya akan ditambahkan kerangka kerja dari sekolah/madrasah aman dari bencana. Sister School merupakan program kesepakatan antara 2 (dua) sekolah tentang upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan kedaruratan sekolah melalui MOU atau nota

31


kesepahaman. Jika dalam kondisi darurat bencana sekolah yang tidak terancam bencana dapat meminjamkan dan membagi ruang belajar mengajarnya kepada sekolah yang terancam bencana dengan mekanisme kesepakatan pengaturan sebelumnya. Pembelajaran yang didapat dari sekolah yang ditempati adalah mendapat pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana dari sekolah yang terancam bencana tadi. Penjelasan lebih rinci akan dituangkan dalam petunjuk teknis.

mendefenisikan rencana atau srategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (risk assessmemnt) Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan (sustainable), dan seharusnya sudah dilakukan dalam periode sebelum kejadian bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami.

Hasil/ Keluaran Indikator Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya beberapa aktivitas kegiatan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana di sekolah lokasi rawan bencana. Diharapkan keberlanjutan program sister school dapat diteruskan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi.Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

D. FASILITASI MITIGASI STRUKTURAL PARTISIPATIF 1. Latar Belakang Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu korban jiwa dan/atau kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk

Fasilitasi Mitigasi Struktural Partisipatif ( MSP) merupakan kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana melalui

32


pembangunan fisik (struktur) yang bersifat sederhana dengan pelibatan masyarakat dalam seluruh pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanya. 2. Tujuan Mitigasi Struktural Partisipatif ( MSP )

4 Metode Pelaksanaan Kegiatan mitigasi struktural ini menekankan pada partipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian pelaksanaannya yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan dari MSP, adalah :

5

1) PEMASANGAN WEBBING JUTE DAN PENANAMAN RUMPUT VETIVER

a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pentingnya pengurangan risiko bencana dan praktik baik masyarakat dalam mengurangi dampak bencana. b. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. c. Terbangunnya mitigasi struktural partisipatifyang berbais masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan; d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan mitigasi struktural berbasis masyarakat e. Meningkatnya kemampuan perangkat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan khususnya di sektor pengurangan risiko bencana. 3

Strategi Pelaksanaan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pemasangan webbing jute dan penanaman rumput vetiver ini dibagi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta kegiatan pendukung yaitu berupa kegiatan sosialisasi. a. PERENCANAAN Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penerapan Mitigasi Struktural partisipatif adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Dokumen perencanaan dibuat BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat.

Sasaran Sasaran pelaksanaan kegiatan mitigasi struktural partisipatif (penerima manfaat) adalah masyarakat serta komunitas yang berada pada daerah rawan bencana.

b. PELAKSANAAN

33


Secara umum, pelaksanaan kegiatan Panen air hujan dan sekolah sungai ini dibagi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Pembelian bahan (webbing Jute dan rumput vetiver) dilakukan oleh BPBD Kabupaten berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perpres R.I. tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. 2. Pelaksanaan pekerjaan (pemasangan webbing Jute dan penanaman rumput vetiver) dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan masyarakat setempat.

a. PERENCANAAN

Pengawasan dilakukan oleh BPBD Kab/Kota.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penerapan Mitigasi Struktural partisipatif adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Dokumen perencanaan dibuat BPBD dengan melibatkan masyarakat.

d. KEGIATAN PENDUKUNG

b. PELAKSANAAN

c. PENGAWASAN

1. Kegiatan pendukung yaitu berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan fasilitasi penerapan mitigasi struktural 2. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali, sebelum pelaksanaan kegiatan.

1. Pembelian bahan (alat panen air hujan) dilakukan oleh BNPB berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perpres R.I. tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. 2. Alat panen air hujan yang telah dipasang selanjutnya akan diserah terima kan kepada BPBD melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). 3. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat panen air hujan dan pelaksanaan sekolah sungai

2) PANEN AIR HUJAN DAN SEKOLAH SUNGAI

34


dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan masyarakat setempat. 4. Tahapan dalam pelaksanaan sekolah sungai meliputi: a. Survei, pengumpulan data, b. Penyusunan Modul Sekolah, c. Identifikasi ancaman dan sumber kebencanaan, d. Pelaksanaan sekolah sungai, e. Sosialisasi dan Desiminasi Informasi, f. Pelatihan Manajemen Sungai, g. Pelatihan Memanen Air hujan, h. Pemasangan alat panen air hujan, i. Pendokumentasian menggunakan video untuk seluruh proses pelaksanaan kegiatan. 5. Pesertas pada pelaksanaan kegiatan sekolah sungai yaitu Pokja Komunitas kota, PKK RW/dukuh di bantaran sungai dan Pemuda/karang taruna.

5. Hasil/Keluaran Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja dan keberhasilan dari kegiatan Fasilitasi Mitigasi Struktural Partisipatif , sebagai berikut : 1). Terlaksananya pembangunan mitigasi struktural di masyarakat 2). Meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat dan lembaga kelompok penerima manfaat dalam pembangunan/pengembangan dan atau pengelolaan bangunan mitigasi struktural. 3). Meningkatnya rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan mitigasi struktural dari kelembagaan masyarakat penerima manfaat. 4). Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam membangun mitigasi struktural yang partisipatif.

c. PENGAWASAN Monitoring dilakukan oleh BNPB ,BPBD Provinsi dan PMU Dit.PRB

35


BAB VI PETUNJUK ADMINISTRASI

C. TANDA TERIMA TRANSPORT LOKAL – Akun 524119 Tanda terima transport lokal diberikan kepada peserta undangan baik kegiatan yang dilaksanakan di kantormmaupun di luar kantor. Dalam pelaksanaan kegiatan transport lokal hanya diberikan kepada peserta/undangan dari instansi atau wakil Kementerian/Lembaga lain yang terkait yang tercantum dalam lampiran. Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar hadir (absen) kegiatan. (Lihat Lampiran form 2-4).

A. RAPAT PERSIAPAN/RAPAT PERTEMUAN Kegiatan dilaksanakan di kantor pemerintah/sekolah atau di lapangan/ ruang pertemuan lainnya, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack dan makan siang dilengkapi dengan daftar hadir, kuitansi pembelian snack, undangan, dan nota dinas. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi atau wakil Kementerian/ Lembaga, maka perserta rapat dari instansi atau wakil Kementerian/Lembaga dapat diberikan transport lokal.

Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) untuk transport lokal peserta/undangan masuk ke dalam MAK Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

B. ABSENSI (DAFTAR HADIR) Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat Rapat Persiapan Kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir, dan namanama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan. (Lihat Lampiran form 2-2).

D. BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA (MEETING)– Akun 524119(Akun sama dengan transport lokal) Yang dimaksud dengan kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota adalah:

Absensi (daftar hadir) dibagi menjadi 2: 1. Peserta 2. Narasumber/Fasilitator/ Moderator

1. Kuitansi Paket Pertemuan (Meeting) yang dilaksanakan di Hotel; dalam bentuk Faktur dan Kuitansi dari Hotel yang dilengkapi dengan stempel, materai dan tanda tangan dari

48


pihak hotel, serta surat spesifikasi fasilitas yang diterima dari pihak hotel, Rincian Menu Makan dari Hotel yang dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan dari pihak hotel. 2. Paket Pertemuan (Meeting) yang dilaksanakan selain hotel (apabila di lokasi tidak terdapat hotel), berhak mendapatkan paket konsumsi dan snack. Contoh: Rapat di Kantor Balai Desa, untuk paket meeting diganti dengan 2x atau 1x snack dan 1x makan siang menggunakan Katering atau Rumah Makan (menu dilampirkan) dan bila dilaksanakan di hotel dan biaya diatas 50 juta bukti yang dilampirkan berupa berkas Penunjukan Langsung. (Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Paket Pertemuan (Meeting) masuk dalam Akun Paket Meeting Luar Kota (524119). 3. Uang Harian (Uang Saku) Paket Pertemuan (Meeting) hanya diberikan kepada Peserta/Undangan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan tidak dipungut pajak. (Lihat Lampiran form 2-2A). (Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Uang Harian (Uang Saku) masuk dalam Akun Paket Meeting Luar Kota (524119). 4. Apabila dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan terdapat narasumber, maka narasumber tersebut hanya bias mendapatkan Honor Narasumber tidak boleh mendapatkan uang harian paket pertemuan. (Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Honor Narasumber masuk dalam Akun Belanja Jasa Profesi (522151).

Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) untuk Biaya Paket Meeting (Hotel) dan Uang Harian Peserta masuk ke dalam Akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119). Pada saat pelaporan harus dilengkapi dengan Surat Undangan Peserta, Surat Tugas melaksanakan kegiatan dimaksud, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya, nota dinas E. KWITANSI BELANJA SEWA– Akun 522141 Kuitansi Belanja Sewa diperlukan untuk pertanggungjawaban Sewa Ruang untuk keperluan kegiatan penguatan kelembagaan, antara lain : 1. Kuitansi Sewa Ruang dalam bentuk kuitansi yang dilengkapi stempel tempat pertemuan (Meeting) dilaksanakan, peraturan yang berlaku di daerah setempat (Pergub maupun Perbup) mengenai pendapatan daerah, ditandatangani otoritas yang berwenang. 2. Untuk Sewa Kendaraan Roda Empat hanya digunakan untuk Kegiatan Geladi Penanggulangan Bencana Harus dilengkapi dengan Fotokopi STNK Kendaraan, SIM, kuitansi (dilengkapi dengan stempel/ cap, materai, tandatangan). Pelaporan pertanggungjawaban untuk Belanja Sewa dibuat dalam bentuk SPTB Belanja Sewa dan Dilengkapi dengan bukti SPP Asli dan Validasi Asli dari KPPN setempat dengan Akun 522141.

49


F. HONORARIUM – Akun 522151

G. PERJALANAN DINAS– Akun 524111

1.

Honorarium Narasumber/fasilitator diberikan kepada Narasumber Pegawai Negeri atau Non-Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu. Tanda terima honor Narasumber/Fasilitator dalam bentuk kuitansi Honor Narasumber dengan jumlah maksimal 3 Orang Jam (OJ) per hari per orang. (Lihat Lampiran form 2-5). 2. Narasumber/fasilitator selain mendapatkan Honorarium Narasumber/fasilitator juga mendapatkan Transport Lokal (524119). Bukti tanda terima honor Narasumber/fasilitator dibuat terpisah dengan tanda terima transport lokal peserta. 3. Narasumber tidak diperkenankan untuk menerima uang saku dan/atau Uang harian Perjadin (524119) pada hari yang sama mendapatkan honor narasumber. 4. Pelaporan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) untuk Honorarium Narasumber masuk ke dalam Akun Belanja Jasa Profesi (522151). Dilengkapi dengan Undangan Narasumber, Surat Tugas Narasumber, dan surat pernyataan kesediaan menjadi narasumber/fasilitator serta Tanda Terima Honor Narasumber/Fasilitator. Potongan pajak dan validasi serta nota dinas, .

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri yang melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan ke Provinsi/Kabupaten/Kota lain di luar lokasi kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut, pejabat/pegawai negeri mendapatkan, antara lain: 1. Uang Harian Perjalanan Dinas, 2. Biaya Penginapan, 3. Transport dari antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 4. Pelaporan pertanggungjawaban pejabat/pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain: a) Rincian Perjalanan Dinas (Awal), (lihat lampiran form 2-8) b) Rincian Perjalanan Dinas Rampung, (lihat lampiran form 2-9) c) Bill/Kuitansi biaya penginapan (hotel), d) Bukti biaya tiket pesawat & boarding pass (jika moda angkutan transportasi menggunakan pesawat), atau tiket asli sebagai bukti untuk moda transportasi lain e) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport ke provinsi/kabupaten/kota lainnya, (lihat lampiran form 2-12) f) Lembar 1 SPD, (lihat lampiran form 2-10)

50


g) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/pegawai negeri provinsi/kabupaten/kota. (lihat lampiran form 2-11)

1. Spanduk dan Signboard; nota/faktur dan kuitansi toko yang dilengkapi dengan stempel, materai, dan tanda tangan pegawai toko. 2. Pembelian Snack dan makan; dalam bentuk nota/faktur dan kuitansi toko kue/rumah makan/catering yang dilengkapi dengan stempel, materai dan tanda tangan (menu dilampirkan). dan keterangan secara rinci pembelian makan siang dan snack dalam bentuk apa, misal: nasi + ayam sebanyak 25 bungkus @Rp. 25.000,3. Penggandaan bahan, penggandaan materi, untuk pertanggungjawaban hasil laporan kegiatan penguatan kelembagaan; nota/faktur dan kuitansi toko yang dilengkapi dengan stempel, materai, dan tanda tangan pegawai toko. 4. Pembelian Alat Tulis Kantor; nota/ faktur dan kuitansi toko yang dilengkapi dengan stempel, materai, dan tanda tangan pegawai toko. Barang-barang yang dapat dibeli, misalnya: kertas A4/ F4, steples, ballpoint, dll, dilengkapi dengan Form SPB (Surat Perintah Bayar). (Form terlampir) 5. Pembelian Komputer Supplies; nota/faktur dan kuitansi toko yang dilengkapi dengan stempel, materai, dan tanda tangan pegawai toko. Barang-barang yang dapat dipertanggungjawabkan, misal: tinta printer, CD R/W, USB/ Flasdisk, dll. Pembelian Hardisk, Prosesor, Service Komputer tidak dapat

Setelah SPD pejabat/pegawai negeri dibuat, maka dilaporkan ke SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja) Belanja Perjalanan Biasa, Akun 524111 dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas. Selain itu, dilengkapi juga dengan Surat Tugas untuk pejabat/pegawai negeri yang melakukan perjalan dinas. Khusus untuk perjalanan dinas bagi narasumber maka harus dilengkapi dengan surat undangan narasumber. Apabila pejabat/pegawai negeri yang melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan hanya 1 (satu) hari pada saat kegiatan dan menjadi narasumber, maka pejabat/pegawai negeri tersebut hanya boleh mendapatkan Honorarium Narasumber dan transport. Jika penginapan di Desa tanpa ada bukti pembayaran hotel boleh menggunakan surat pernyataan Rill atau kwitansi dari pemilik rumah (30 % dari Standar Biaya Masukan TA 2016 pada Biaya Penginapan) H. KWITANSI BELANJA BAHAN– Akun 521211 Kuitansi Belanja Bahan diperlukan untuk pertanggungjawaban pembelian-pembelian keperluan kegiatan penguatan kelembagaan, antara lain:

51


Dilengkapi dengan bukti SSP Asli dan Validasi Asli dari KPPN setempat dengan Akun 522191

dipertanggungjawabkan dalam pembelian Komputer Supplies 6. Pembayaran Pajak segera dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan dan divalidasi KPPN setempat. 7. Khusus seminar kit dibuatkan tanda terima seminar kit. Dengan melampirkan faktur nota (rincian lengkap, contoh: goodybag, notebook, dll), beserta kuitansi dengan materai, stempel dan tanda tangan toko. 8. Pelaporan pertanggungjawaban untuk Belanja Bahan dibuat dalam bentuk SPTB Belanja Bahan dan Dilengkapi dengan bukti SSP Asli dan Validasi Asli dari KPPN setempat dengan Akun 521211.

J. PAJAK Dengan menggunakan sistim LS, maka NPWP pembayaran pajak adalah NPWP BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan perhitungan dan pengenaan pajak atas transaksi-transaksi, sebagai berikut: 1. Belanja Bahan (Pembelian ATK, Komputer Supplies, Spanduk, dll); a) Apabila Pembelian ATK, Komputer Supplies, Spanduk, Penggandaan Bahan, dll, dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22), b) Apabila Pembelian ATK, Komputer Supplies, Spanduk, Penggandaan Bahan, dll, dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)Perhitungan:

Setiap SPTB harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelum kegiatan, Surat Undangan, dan Surat Tugas Peserta. I. BELANJA JASA LAINNYA ( 522191 ) 1 Pembuatan video dokumentasi kegiatan sebagai bukti kegiatan penguatan kelembagaan; dengan dilengkapi nota/faktur dan kuitansi penyedia jasa . yang dilengkapi dengan stempel, materai, dan tanda tangan pemilik toko 2 Pelaporan pertanggungjawaban untuk Belanja Jasa Lainnya dibuat dalam bentuk SPTB Belanja Jasa Lainnya dan

52


PPN DN (ada dan tidak ada NPWP): (100/110) x nilai transaksi x 10% c) Apabila Pembelian ATK, Komputer Supplies, Spanduk, Penggandaan Bahan, dll, dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka dikenakan PPh. Psl. 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). (1) Perhitungan PPh Ps. 22: (a) Ada NPWP Toko: = (100/110) x nilai transaksi x 1,5% (b) Tidak Ada NPWP Toko: = (100/110) x nilai transaksi x 3% (2) Perhitungan PPN: (a) Ada NPWP: = (100/110) x nilai transaksi x 10% (b) Tidak Ada NPWP: = (100/110) x nilai transaksi x 10% 2. Belanja Bahan (Catering, Konsumsi); a) Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai Kwitansi Rp. 0-2 Juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kwitansi diatas Rp. 2 Juta dikenai PPH) PPh. Ps. 22:

(1) Ada NPWP Rumah Makan =Nilai transaksi x 1,5% (2) Tidak Ada NPWP Rumah Makan = Nilai transaksi x 3% b) Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama Catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPH) PPh. Ps. 23: (1) Ada NPWP Catering = Nilai transaksi x 2% (2) Tidak Ada NPWP Catering = Nilai transaksi x 4% 3. Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber); Belanja Jasa Profesi dikenakan Pajak PPh Ps. 21 atas Honorarium Narasumber. Perhitungan Pajak: PPh Ps. 21: a) Golongan IV:Honor Narasumber x 15% b) Golongan III:Honor Narasumber x 5% Pembayaran Pajak dapat dibayar melalui bank persepsi (efiling) yang ada di daerah dan selanjutnya divalidasi KPPN setempat.

53


K. PEMBELANJAAN PIHAK KE-3

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB dan Biro Keuangan Selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2016 M. PENGEMBALIAN JASA GIRO

Untuk pembelanjaan Akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota), 521211(Belanja Bahan), 522191 (Belanja Jasa lainnya), yang melebihi nilai Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah), dilakukan dengan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Apabila dalam rekening BPBD Provinsi/Kab/Kota terdapat akun jasa giro, maka jasa giro tersebut harus dikembalikan ke kas Negara dan dicatat dalam pembukuan. Pengembalian jasa giro tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan SIMPONI dan divalidasi di KPPN setempat. Penyetoran Jasa Giro setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan bukti setor, validasi pajak, rekening Koran, dan LPJ.

Pembayaran pihak ketiga dengan nilai diatas 50 juta menggunakan giro. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan untuk BPBD Provinsi. L. PENGEMBALIAN SISA DANA KEGIATAN Sisa dana kegiatan yang sudah tidak terpakai dapat disetorkan kembali ke kas Negara dengan menggunakan SIMPONI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai diselenggarakan dan dilaporkan kepada BNPB dalam bentuk fotocopy SSPB dan validasi SSPB. Khusus kegiatan yang dilaksanakan di bulan Desember, pengembalian selambatlambatnya tanggal 16 Desember 2016 dan dilakukan Validasi Pajak di KPPN Setempat serta melaporkan kepada Deputi

54


BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengikuti serta mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) suatu program kegiatan penguatan kelembagaan dari awal sampai akhir secara cermat dan teratur sehingga dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai sesuai dengan rencana semula.

B.

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1.

Pemantauan dilakukan oleh BNPB dan dapat melibatkan instansi serta masyarakat/stake-holder yang relevan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dilaksanakan oleh BNPB dan dapat melibatkan instansi teknis terkait. Proses evaluasi pada aspek keuangan (auditing) dilaksanakan oleh auditor sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.

3.

A. PEMANTAUAN Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum setiap perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan yang meliputi teknis, keuangan, dan hambatan/kendala yang dihadapi agar dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sedini mungkin. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan lebih lanjut. Pemantauan dilakukan sejak proses pelaksanaan adimistrasi, fisik, sampai dengan kegiatan terlaksana 100 %.

55

C.

PELAPORAN

1.

BPBD Provinsi/Kab./Kota yang melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada BNPB Direktur Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan dengan sistematika terlampir. Laporan yang dilampirkan, antara lain: a) Laporan penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan, paling lambat dilaporkan setelah kegiatan melalui softcopy (e-mail) dan hardcopy (pos). Sistematikan Laporan Kegiatan terdapat pada Lampiran Form 7-1 dan dilampirkan Absensi, Dokumentasi Kegiatan, Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari PJOK


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ke Kalak BPBD (Lihat Form 7-2), serta Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari Kalak BPBD ke Direktur Pengurangan Risiko Bencana sesuai kegiatannya (Lihat Form 7-3). b) Laporan pertanggungjawaban keuangan. Dilaporkan dan diserahkan melalui e-mail (softcopy) dan pos (hardcopy) setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Dilengkapi dengan LPJ lengkap, Fotokopi Rekening Koran dan Validasi Pajak dan SSPB.

Terima dariPJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ke Kalak BPBD, kemudian dari Kalak BPBD kepada BNPB (Lihat Form 7-3).

2. Laporan Akhir dibuat dan ditandatangani oleh PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTAdan dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD atas nama pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) rangkap/buku. Dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ke Kalak BPBD, kemudian dari Kalak BPBD kepada BNPB (Lihat Form 7-2). 3. Laporan akhir disampaikan kepada BNPB cq. PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana paling lambat 28 Desember 2015, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dilengkapi dengan Berita Acara Serah

56


BAB VIII PENUTUP JUKLAK ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan. Terhadap hal-hal yang tidak/belum diatur di dalam JUKLAK ini akan dituangkan dalam JUKNIS (petunjuk teknis). BNPB bertanggungjawab terhadap kebijakan dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan serta penggunaan keuangan. Dalam hal terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA dapat berkonsultasi atau meminta penjelasan kepada PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana atau BPP Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.

57


FORMULIR PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN KELEMBAGAAN DAFTAR FORMULIR 1. Formulir PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Daerah kepada BNPB: a) Surat Usulan Permintaan Persekot Kerja (PK) Kegiatan yang memuat Rencana Kebutuhan untuk kegiatan swakelola ................................................................................................ b) Surat Usulan Permintaan yang memuat Rencana Kebutuhan untuk kegiatan LS/Penunjukan Langsung/Lelang ................................................................ 2. Formulir BPP Daerah kepada BNPB: a) Kwitansi Terima PK .......................................................................................................... b) Format Absensi Kegiatan .................................................................................................. c) Format Uang Harian Paket Pertemuan ............................................................................... d) Format Terima Transport Lokal ......................................................................................... e) Format Kuitansi Narasumber ............................................................................................. f) Format Kuitansi Belanja .................................................................................................... g) Format Nota/Faktur Belanja .............................................................................................. h) Format Rincian Perjalanan Dinas (Awal) ............................................................................. i) Format Rincian Perjalanan Dinas (Rampung) ...................................................................... j) Format Lembar 1 (SPD).................................................................................................... k) Format Lembar 2 (SPD).................................................................................................... l) Format Pernyataan Pengeluaran Rill (SPD) ......................................................................... m) Format Daftar Nomitatif Perjalanan Dinas .......................................................................... n) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja .............................................................. o) Format Surat Perintah Bayar .............................................................................................

3. Laporan Kegiatan

58

form 1-1 form 1-2 form form form form form form form form form form form form form form form

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15


a)

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan............................................................................................ form 3-1

b) Format Laporan Pelaksanaan per Kegiatan ......................................................................... form 3-2 4. Surat Setor Pajak...................................................................................................................... form 4-1 5. Surat Setor Pengembalian Belanja .............................................................................................. form 5-1 6. Surat Setor Bukan Pajak ............................................................................................................ form 6-1 7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan a. Format Laporan Pertanggungjawaban………………………….. b. Format Buku Kas Umum c. Format Buku Pembantu Bank………………………………….. d. Format Buku Pembantu Kas……………………………………. e. Format Buku Pembantu Persekot Kerja...…………………….. f. Format Buku Pembantu LS dari Direktorat Pengurangan Risiko Bencana g. Format Buku Pembantu Pajak h. Format Buku Pembantu Lain-Lain……………………………. i. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas .................................... j. Format Register Penutupan Kas ..............,..................

59

FORM 1-1 Nomor : ….................................. Lamp : ..................................... Perihal : .....................................

[KOP SURAT BPBD]

Kepada Yth.

PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana diTempat Sehubungan dengan rencana kegiatan ................. dalam rangka ................ pada tanggal .................... , BPBD ......... akan menyelenggarakan ......................... yang akan melibatkan ................. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. ..................... (......................rupiah) yang akan dibebankan pada DIPA BNPB TA (rincian terlampir). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan PM Prov/Kab/Kota......

Tembusan Yth: 1. Kepala BPBD Prov/Kab/Kota....... 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi......

[ttd + stempel] .........................

FORM 1-2 [KOP SURAT BPBD] ..............,.................. Nomor : …................................... Lamp : ...................................... Perihal : Usulan Biaya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana (LS) Kepada Yth.

PPK Direktorat Pengurangan Risiko Bencana diTempat Sehubungan dengan rencana kegiatan ................. dalam rangka ................ pada tanggal .................... , BPBD ......... akan menyelenggarakan ......................... yang akan melibatkan ................. Untuk itu, kami membutuhkan proses ...... LS/Pengadaan Langsung/Lelang] untuk belanja ........ dengan spesifikasi teknis dan konsep prakiraan biaya terlampir. Belanja tersebut akan dibebankan pada DIPA BNPB TA . Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. PJOK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Penguatan Kelembagaan Provinsi........

Tembusan Yth: 1. Kepala BPBD Provinsi....... 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi......

[ttd + stempel] .........................

FORM 2-1

LOGO BPBD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………..

KWITANSI Sudah terima dari

: PJOK Penguatan Kelembagaan BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………….

Uang sebesar

Rp. ……………….. [terbilang dalam rupiah]

Terbilang

:

Untuk pembayaran

: [uraian maksud pembayaran]

-

[rincian]

:

: Jumlah yang diterima :

SETUJU DIBAYAR PJOK Penguatan Kelembagaan Prov/Kab/Kota .....................

LUNAS PADA TANGGAL

Bendahara Pengeluaran Pembantu

[..........nama_PJOK.........] NIP. ....................................

[....nama_BPP....] NIP. ....................................

Rp. Rp.

……………. ……………

………….., ……………….. 2014 Yang menerima

………………………

FORM 2-2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LOGO BPBD

(BPBD)

DAFTAR HADIR Acara

No.

1

2

3

4

5

6

7

:

Hari/Tanggal

:

Waktu Tempat

: :

N a m a

Jabatan & Instansi/ Organisasi

Gol

HP, Telp, Fax & E-mail

Tanda Tangan

FORM 2-3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD

LOGO BPBD

TANDA TERIMA UANG HARIAN Judul Kegiatan Tempat, tanggal kegiatan No

PAJAK (15%)

Uang Harian

Nama

Jumlah Diterima

1

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

2

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

3

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

4

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

5

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

6

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

7

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

8

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

9

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

10

1 hr x

……………………… = ………………………

………………

……………….

Rp

Rp

T O T A L

Rp

-

-

Tanda Tangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

terbilang

Yang Mengetahui, PJOK BPBD Prov. …..

LUNAS PADA TANGGAL, tgl/bln/thn BPP BPBD Prov……

……………., tgl/bln/thn Yang Membayarkan

NAMA: NIP:

Nama: NIP. :

(…………………………………)

FORM 2-4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD

LOGO BPBD

TRANSPORT LOKAL Acara Hari/Tanggal Waktu Tempat No

Nama

Uang Transport

Jumlah Diterima

Tanda Tangan

1

1 hr x

Rp 110.000 =

Rp 110.000

Rp

110.000 1

2

1 hr x

Rp 110.000 =

Rp 110.000

Rp

110.000

3

1 hr x

Rp 110.000 =

Rp 110.000

Rp

110.000 3

4

1 hr x

Rp 110.000 =

Rp 110.000

Rp

110.000

5

1 hr x

Rp 110.000 =

Rp 110.000

Rp

110.000 5

Rp.........

Rp..................

TOTAL

SETUJU DIBAYAR PJOK Kegiatan Penguatan Kelembagaan BPBD Provinsi......

LUNAS PADA TANGGAL Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Provinsi.........

2

4

.......................rupiah ...........,dd mm 2013 Yang Membayarkan

ttd+stempel

(PJOK) NIP.

(BPP) NIP.

(.................................................)

FORM 2-5

->

Logo BPBD Provinsi

KWITANSI Sudah terima dari

: PJOK Provinsi

Uang sebesar

Rp.

xxxxxxx

-> Honor sebelum dipotong pajak

terbilang dalam rupiah honor sebelum dipotong pajak

Terbilang

:

Untuk pembayaran

: Biaya Honor Narasumber kegiatan xxxxxxxxxx, di Hotel xxxxxx, tanggal xxxxxxxi 2012, dengan rincian sebagai berikut: Honor : Narasumber PPH pasal 21

SETUJU DIBAYAR PJOK Provinsi

OJ xx 1 1Hr Hr Rp. Xxxxxxxxxxxx : xxx 2 OJ : 15% Jumlah yang diterima

: : :

Rp. Rp. Rp.

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

LUNAS PADA TANGGAL …….. BPP Provinsi

xxxxxxx, tanggal 2012 Yang menerima

BPP Provinsi NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx

(Nama Narasumber)

PJOK Provinsi 2.343.600,-NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FORM 2-6 KWITANSI Sudah terima dari

: PJOK Kegiatan..................Provinsi...................

Uang sebesar

: Rp................................(Total Pembelian)

Terbilang

: terbilang dalam bentuk rupiah

Untuk Pembayaran

: Biaya Pembelian....................Untuk Kegiatan.........................di.................

....................,........................ Yang menerima

terai

Ttd+stempel+ma

(direktur/pemilik toko/pegawai toko) FORM 2-7

Logo Toko

Provinsi, …………..….. Toko:

Nota No : ……………..

No

Banyaknya

Nama Barang

Harga

Jumlah

Jumlah

Hormat Kami,

............................

Ttd+stempel (Nama Pemilik Toko)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal No.

: :

FORM 2-8

(nomor surat perintah/surat tugas) (tanggal surat perintah/surat tugas)

P e r i n c i a n b i a ya

Keterangan Perjalanan dinas dari........ke : ..............., Provinsi............. selama ........ (.........) hari, dari tanggal dd s.d dd mm yyyy

1 2 3 4 5

Uang Harian .. Penginapan ... Tiket Pesawat dari....ke... (PP) Transport Jakarta Pp Transport Daerah Pp

Hari mlm

x x

Rp.................. Rp..................

Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Jumlah : Rp..................A

Terbilang : ....................A Rupiah

......................, DD MM YYYY Telah dibayar sejumlah Rp. Rp..................A

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp..................A

Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi..............

Yang menerima :

(BPP Provinsi.....) NIP. .....................................

(yang melakukan perjalanan dinas)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah ……………………………………………… : Yang telah dibayar semula ……………………………………………… : Sisa kurang / lebih ……………………………………………………….. :

Rp..................B Rp..................A Rp..................(A-B) SETUJU DIBAYAR PJOK Provinsi..................

PJOK Provinsi NIP..............

RINCIAN PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Lampiran SPD Nomor Tanggal No.

FORM 2-9

: (nomor surat perintah/surat tugas) : (tanggal surat perintah/surat tugas) P e r i n c i a n b i a ya

Keterangan Perjalanan dinas dari........ke : ..............., Provinsi............. selama ........ (.........) hari, dari tanggal dd s.d dd mm yyyy

RINCIAN PENGELUARAN : 1 2 3 4 5

Uang Harian .. Hari x Rp.................. Penginapan ... mlm x Rp.................. Tiket Pesawat dari....ke... (PP) Transport Jakarta Pp Transport Daerah Pp Jumlah :

Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp..................B

YANG TELAH DIBAYARKAN : 1 2 3 4 5

Uang Harian .. Hari x Rp.................. Penginapan ... mlm x Rp.................. Tiket Pesawat dari....ke... (PP) Transport Jakarta Pp Transport Daerah Pp Jumlah :

SISA KURANG / LEBIH

Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp.................. Rp..................A

Jumlah: Rp...................(A-B)

......................A Rupiah

......................, DD MM YYYY SETUJU DIBAYAR PJOK Provinsi..................

PJOK Provinsi NIP..............



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Jl. Ir. H. Juanda No: 36 - Jakarta Pusat 10120

Lembar ke

:

..…………………

Kode No.

:

..…………………

Nomor

:

..………………….

FORM 2-10 SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.................... Penguatan Kelembagaan

2.

Nama pegawai yang diperintahkan

3.

a. Pangkat dan golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas

4.

Maksud perjalanan Dinas

Kegiatan...................................di..............

5.

Alat angkutan yang dipergunakan

............................................(Angkutan Darat/udara/laut/sungai)

6.

a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan

a. b.

.................................. .................................

7.

a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / Tiba di tempat baru*)

a. b. c.

.................. (................) hari ..................................... 2013 ......................................2013

8.

Pengikut : 1. 2. 3. 4. 5.

9.

Pembebanan anggaran : a. Instansi b. Akun

10.

(yang melakukan perjalanan dinas) NIP. a. b. c.

Na ma

Keterangan lain-lain

........................(II, III, IV) ...................................... ..........................(B,C,D)

Tanggal Lahir

a. b.

Keterangan

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 524119 (Diisi Nomor dan tanggal Sprint)

*Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di

:

............................

Pada tanggal

:

(Diisi tanggal Spint/Tugas)

PJOK Kegiatan Penguatan Kelembagaan Provinsi.................

(PJOK Provinsi) NIP.

:

( …………………………………………………………….. ) NIP .

pada tanggal :

Tiba di

( …………………………………………………………….. ) Drs. Susanto, M. Si NIP . NIP. 510 089 918

: ..................................... : .................................... : ...................................

: :

ke pada tanggal

: :

ke pada tanggal

: :

ke pada tanggal

( PJOK PROVINSI ) NIP . ( PJOK PROVINSI ) NIP .

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

VIII. PERHATIAN :

VII. CATATAN LAIN-LAIN :

PJOK Kegiatan...... Provinsi.....

bahwa perjalanan dengan keterangan Telah diperiksa, tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.


: Berangkat dari


: Berangkat dari


:

Berangkat dari

(..........................................................................) NIP ......................................................

pada tanggal

Berangkat dari ke

( PJOK PROVINSI ) NIP .

: ..................................... Berangkat dari (tempat kedudukan) : ..................................... ke : ...................................... pada tanggal PJOK Kegiatan...... Provinsi.....

PJOK Kegiatan...... Provinsi.....

: ........................ VI. Tiba di (tempat kedudukan) pada tanggal : ........................

V.

:

pada tanggal :

IV. Tiba di


pada tanggal :

:

(............................................................) NIP ......................................................

: ................................. Tiba di pada tanggal : .................................

III. Tiba di

II.

I.

FORM 2-11

FORM 2-12

FORM 2-13 DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS KEGIATAN.............................................. TEMPAT........................, TANGGAL..............................

MAK : 524119 NO

NAMA PEJABAT

NIP

Gol

KODE MATA ANGGARAN

TUJUAN

1

2

3

4

5

6

1

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

2

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

3

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

4

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

5

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

6

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

7

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

8

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

9

103.01.06.XXXX.XXX.XXX.524119

Total

TGL JUMLAH HARI BRGKT 7

8

TGL PLG

TIKET PP

TRANSPORT BANDARA

UANG HARIAN

10

11

12

9

Rp

-

Rp

-

Rp

PENGINAPA REPRESENTATI N F 13

-

Rp -

Jumlah

14

-

Rp -

15

-

Rp -

.............., ..................2012 BPP Provinsi

PJOK Kegiatan.............Provinsi..............

(BPP Provinsi) NIP

(PJOK PROVINSI) NIP

-

FORM 2-14 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : ............/SPTB/648521/Prov...../bulan/tahun 1. Kode Satuan Kerja 2. Nama Satuan Kerja 3. Tanggal dan No. DIPA 4. Klasifikasi Anggaran

: : : :

648521 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DIPA-103.01.1.648521/2013 Tanggal 5 Desember 2012 03.02.06.3887.001.5212 (disesuaikan dengan asal anggaran)

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO. AKUN

PENERIMA

URAIAN

Bukti Tanggal

Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran

JUMLAH Nomor

PPN

PPh

1

521219

Rp

-

Rp

-

2

521219

Rp

-

Rp

-

Total Jumlah

Rp

-

Rp

-

Rp

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PJOK Kegiatan...............Provinsi...............

.............., DD MM YYYY BPP Provinsi...............

(PJOK PROVINSI) NIP. .....................

(BPP Provinsi) NIP. ....................

-

FORM 2-15

FORM 3-1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TA. 2011 No

Jenis Kegiatan

MARET

APRIL

xxx

xxx

xxx

10 11 12 13 14 15 16 17 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

Keterangan

1. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PRB - PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD) - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (disertai karakteristik ancaman daerah) 1.2. Tujuan 1.3. Ruang Lingkup - BAB II PELAKSANAAN 1.1 Paparan dan Diskusi A. SASARAN 1 a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai B. SASARAN 2 a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 1.2 Kampanye Media a) Lokasi dan Tempat Pemasangan b) Proses Pemasangan - BAB III KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT - BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN (Notulensi, Foto Kegiatan, Video Dokumentasi)

FORM 3-2

2. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA - PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD) - BAB I PENDAHULUAN 1.4. Latar Belakang a. Kondisi Ancaman Sekolah b. Kondisi Sekolah (lokasi, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah kelas) 1.5. Tujuan 1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - BAB II PELAKSANAAN 2.1 Pelatihan Apartur dan Legislatif a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.2 Pelatihan Guru, Komite Sekolah dan Pemerintah Daerah a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.3 Pelatihan Siswa a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.4 Workshop Kajian Risiko Partisipatif a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda

FORM 3-2

e) Hasil yang dicapai Penyusunan Rencana Aksi dan Pembentukan Tim Siaga Bencana a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.6 Workshop Pembuatan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Sekolah, Peta Jalur Evakuasi, Rambu Evakuasi, Titik Kumpul Dan Pembuatan Media Publikasi Sekolah a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.7 Pra Pelaksanaan dan Pelaksanaan Gelar dan Simulasi a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.8 Workshop Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai - BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT - BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN a. Foto Kegiatan (sesuai tahapan) b. Video Dokumentasi c. Kajian Risiko Sekolah 2.5

d. e. f. g. h.

Rencana Aksi Tim Siaga Bencana Sekolah Protap Tanggapa Darurat Bencana Sekolah Peta Jalur Evakuasi Media Publikasi Sekolah

3. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SISTER SCHOOL - PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD) - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - BAB II PELAKSANAAN 2.1 Koordinasi Persiapan a) Daftar Peserta b) Fasilitator/Narasumber dan Materi c) Agenda d) Hasil yang dicapai 2.2 Sosialisasi f) Tempat dan Waktu g) Daftar Peserta h) Fasilitator/Narasumber dan Materi i) Agenda j) Hasil yang dicapai 2.3 Fasilitasi di Sekolah f) Tempat dan Waktu g) Daftar Peserta h) Fasilitator/Narasumber dan Materi i) Agenda j) Hasil yang dicapai 2.4 Pelatihan Relawan Kesehatan Sekolah

a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.5 Geladi Sekolah a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai - BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT - BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN a. Foto Kegiatan (sesuai tahapan) b. Video Dokumentasi D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN MITIGASI STRUKTURAL PANEN AIR HUJAN - PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD) - BAB I PENDAHULUAN 1.7. Latar Belakang 1.8. Tujuan 1.9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - BAB II PELAKSANAAN 2.9 Rapat Persiapan, Survey, Pengumpulan Data, Peta dan Dokumen Kebencanaan SungaiTempat dan Waktu a) Daftar Peserta b) Fasilitator/Narasumber dan Materi c) Agenda d) Hasil yang dicapai 2.10 Penyusunan Modul Sekolah Sungai a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai Identifikasi Ancaman dan Sumber Kebencanaan sekitar sungai a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai Kegiatan Sekolah Sungai ancaman banjir lahar dingin bagi pokja Komunitas Kota) a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai Kegiatan Sekolah Sungai Pengkaderan PKK RW/Dukuh bantaran sungai a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai Kegiatan Sekolah Sungai Pengkaderan Pemuda/Karang Taruna a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai Sosialisasi dan Desiminasi Informasi a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda

e) Hasil yang dicapai 2.16 Pelatihan Managemen sungai a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai 2.17 Pelatihan memanen air hujan a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai - BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT - BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN a. Foto Kegiatan (sesuai tahapan) b. Video Dokumentasi c. Alat Panen Air Hujan E. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KOTA TANGGUH - PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD) - BAB I PENDAHULUAN 1.10. Latar Belakang 1.11. Tujuan 1.12. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - BAB II PELAKSANAAN 2.18 Pembekalan Fasilitator dan Notulis f) Tempat dan Waktu g) Daftar Peserta

h) Fasilitator/Narasumber dan Materi i) Agenda j) Hasil yang dicapai 2.19 Lokakarya/FGD Penilaian k) Tempat dan Waktu l) Daftar Peserta m) Fasilitator/Narasumber dan Materi n) Agenda o) Hasil yang dicapai 2.20 Sosialisasi Hasil dan Renca Tindak Lanjut k) Tempat dan Waktu l) Daftar Peserta m) Fasilitator/Narasumber dan Materi n) Agenda o) Hasil yang dicapai a) Tempat dan Waktu b) Daftar Peserta c) Fasilitator/Narasumber dan Materi d) Agenda e) Hasil yang dicapai - BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT - BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN i. Foto Kegiatan (sesuai tahapan) j. Video Dokumentasi k. Laporan Penilaian (sesuai Juknis)

FORM 4-1

Keterangan: 1. Belanja Jasa Profesi (MAK. 522115); PPh Ps. 21 NPWP : NPWP BPBD Prov. NAMA WP : BPBD Provinsi Alamat WP : ................. Kode Akun Pajak : 411121 Kode Jenis Setoran :100 2. Belanja Barang Non Operasional (MAK. 521219); a. PPh Ps. 23 (Catering, Hotel) : NPWP BPBD Prov. : BPBD Provinsi : ........... : 411124 :100 b. PPh. Ps. 22 (Konsumsi, Rumah Makan) : NPWP BPBD Prov. : BPBD Provinsi : ............... : 411122

3. Belanja Bahan (MAK. 521211);  PPN (diatas Rp. 2.000.000,-), Pembelian dalam kurun waktu 1 bulan NPWP : NPWP BPBD Prov. NAMA WP : BPBD Provinsi Alamat WP : ................ Kode Akun Pajak : 411211 Kode Jenis Setoran :100  PPh. Ps. 22 : NPWP BPBD Prov. : BPBD Provinsi : ................ : 411122 :100

FORM 5-1

FORM 6-1

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Gedung Ina-DRTG Lantai 2, Kawasan IPSC, Jl. Anyar Desa Tangkil, Citeureup, Bogor, Jawa Barat Website: http://www.bnpb.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (BULAN JANUARI 2016)

K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN

: : : :

(103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01) DKI JAKARTA (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA

: SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : 2016

Mengetahui, PPK DIT. PRB,

BPP DIT. PRB,

E. Linawaty, SKM, MM NIP 19580514 198003 2 001

Ade Nugraha, ST NIP. 19880506 201403 1 001

FORM 7-1

FORM 7-2 BUKU KAS UMUM K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN

Tanggal

Nomor Bukti

Januari 2016 28-Jan

: (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) DKI JAKARTA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2016

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo 000001

PK/UP/PRB

01/2016 Terima Transfer dari BP

Kode Kegiatan -

650,000,000

-

650,000,000

-

650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000



BUKU PEMBANTU BANK K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN

Tanggal Januari 2016

28-Jan

Nomor Bukti

Uraian Saldo 000001 PK/UP/PRB 01/2016 Terima Transfer dari BP

: (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) DKI JAKARTA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2016

Debet

Kredit

Saldo

650,000,000

-

650,000,000

-

650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000



Kode Kegiatan

FORM 7-3

FORM 7-4

BUKU PEMBANTU UANG TUNAI K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN Tanggal Januari 2016

: (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) DKI JAKARTA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2016

Nomor

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo

-



Kode Kegiatan -

BUKU PEMBANTU PK K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN Tanggal Januari 2016

: (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) DKI JAKARTA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA

FORM 7-5

: SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2016

Nomor

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo

JUMLAH

-

-



-

BUKU PEMBANTU LS K/L UNIT ORGANISASI PROVINSI/KAB/KOTA SATUAN KERJA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN Tanggal Januari 2016

: (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : (01) DKI JAKARTA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA

FORM 7-6

: SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2016

Nomor

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo

-



-

FORM 7-7

Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

: : : :

(103) Badan Nasional Penangulanan Bencana (103) Badan Nasional Penangulanan Bencana (01) DKI Jakarta (648521) Badan Nasional Penangulanan Bencana

: : :

Ade Nugraha, ST E. Linawaty, SKM, MM 2016

(5) (6) (7)

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

PPN

1

2

3 Saldo Awal

4

JUMLAH

Penerimaan (Debet) PPh PPh Ps 21 Ps 22 5 6

PPh Ps 4 ayat 2

-

-

-

: SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015

PPh Ps 23 7

-

Pengeluaran (Kredit)

Jumlah

Saldo

8

-

-

-



-

FORM 7-8

BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN K/L : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA UNIT ORGANISASI : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI/KAB/KOTA : (01) DKI JAKARTA SATUAN KERJA : (648521) BADAN NASIONAL PENGGULANGAN BENCANA TANGGAL / NO SK PENGANGKATAN 1.BPP : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : SK Kepala BNPB No. 237 Tahun 2015/31 Desember 2015 TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal Januari 2016

Nomor

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo

-



-

FORM 7-9

FORM 7-10

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2016

Recommend Documents