PETA MUTAKHIR HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL INDONESIA'

Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual lrulonesia

25

PETA MUTAKHIR HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL INDONESIA' Achmad Zen Umar Purba

Penulis artikel ini mengulas perkembangan masalah paten di Indonesia . Menurut penulis ini, apresiasi terhadap konsep intelektual merupakan kunci penyelenggaraan sistem HAKI di Indonesia . Keberhasilan tersebut dapat dibaca dari data statistik pendaftaran paten, misalnya.

Pendahuluan Hak kekayaan intelektual ("HKI" atau "HaKI") adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi , kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalall1 siklus perll1intaan, dan penawaran, dan karena itu ll1emainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi. Pengell1bangan sistem hak kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah pengembangan sUll1ber day a ll1anusia ("SDM"). Sebab hak kekayaan intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Hal ini sang at penting dikaitkan

Nomor I Tahun XXXII

26

Hukum dan Pembangunan

dengan kenyataan, walaupun kekayaan atau sumber daya alam ("SDA") berlimpah, kita masih "begini-begini" saja bahkan mundur, dan tingkat kemiskinan makin bertambah. Di sini saya ingin mengutip editorial The Washington Post, 28 April 2001 yang berbunyi : ". .. if there is one

lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do" Uika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu). Di antara puluhan ribu pulau dan perairan ditambah zona ekonomi eksklusif 200 mil, serta SDA yang terkandung di atas, di dasar, di kolom, serta di bawah permukaan tanah/air, kita bagaikan tikus kelaparan di lumbung padi. Sementara kita ketahui beberapa negara yang tanpa SDA melesat maju alang kepalang. Tentu berkat kemampuan SDM mereka. Pengembangan SDM mutlak perlu. Sebab tanpa SDM yang berkualitas, kita hanya menjadi pengekor. Lihat saja bagaimana pemanfaatan SDA yang ada di tanah air kita yang kaya itu (sebenarnya "kaya" dari sudut potensi, bukan riil), hanya tergantung pad a keahlian atau pengetahuan SDM asing.' Untuk jangka panjang, kapasitas berunding kita di forum-forum internasional dalam kaitan dengan komoditas tertentu akan berada pada posisi di bawah. Ada program alih teknologi, tapi dikaitkan dengan kenyataan di atas, program ini hanya bersifat rutin saja, tidak ada dampak strategis yang bisa diharapkan. 2 . Lalu apa yang harus dilakukan ? Pertama, segera mengubah orientasi atau persepsi masyarakat terhadap SDA kita. Kedua,

I Di bidang perminyakan sebagai conwh pada mulanya yang kita manfaatkan hanya minyaknya (crude oil) saja. Tapi kemudian kemajuan teknologi telah dapat member i nilai ekonomis pada derivatif crude oil tersebut, maka jadilah LNG dan LPG. Begitu juga yang terjadi dengan air terjun Si Gura-gura sehingga air menjadi tenaga pembangkil Iistrik Asahan. Kulit kelapa sawit yang keras di daerah perkebunan Sumatra Timur lazim digunakan untuk mengeraskan jalan sehingga tidak peflu diaspal. Kini kulit keJapa sawit sudah tidak digunakan untuk itu lagi karena menurut pihak Jepang kulil kelapa saw it tersebut dapat dimanfaatkan. Banyak Jagi contah lain. Semua ini menunjukkan betapa SDA itu berguna setelah diberitahukan pihak atau SDM asing (yang memang menguasai teknalogi). 2 Program alih teknologi adalah topik besar yang memerlukan pembahasan khusus. Namun menurut seorang penulis, alih teknologi hanya dapat tercapai jika suatu negara berkembang memiliki sistem lisensi wajib yang efektif, lihat Carlos M. Correa, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS , THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES, Zed Books Ltd, New York, 2001, 11.19

lanuari - Maret 2002

Pera Mutakhir Hak Kekayaan Intelektuallndonesia

27

menggalakkan program pengembangan SDM. Akan tetapi sementara yang terakhir ini masih di awang-awang, yang dapat dilakukan secara konkret sekarang adalah me-likuid-kan SDA tersebut. Untuk itu diperlukan investor asing. Kebutuhan akan investor asing ini pada akhir-akhir ini makin mutlak. Data menunjukkan anjloknya arus penanaman modal asing selama kurun waktu setelah 1998, dibanding dengan sebelumnya'. Di sini kita harus berupaya keras agar mereka benar-benar tertarik dan merasa terjamin bahwa iklim usaha di tanah air benar-benar OK bagi mereka. Dari sinilah sistem hak kekayaan intelektual mulai memegang peran. Sistem itu merupakan langkah untuk melindungi kepentingan para investor tersebut. Setiap karya intelektual mereka yang berkaitan dengan produksinya tentu saja perlu dilindungi. Dan investor asing harus diyakinkan bahwa sistem hak kekayaan intelektual ada dan dilaksanakan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu butir World Intellectual Property Declaration yang dikeluarkan oleh Policy Advisory Commission ("PAC") dari World Intellectual Property Organization ("WIPO"),4 26 funi 2001, yang berbunyi : "Also in the context of development, efficient intellectual property systems are indispensable elements in securing investment in crucial sectors of national economies, particularly in developing countries and countries in transition." Sementara itu, walaupun mempersoalkan tentang belum terdapatnya kesepakatan antara para akhli mengenai dampak langsung antara sis tern HaKI yang baik dan peningkatan arus modal asing, Maskus menulis: "Trade flows into large developing economies with significant capacities for imitation are restricted by weak IPRs. Adoption of the TRIPs standards bears the potential to raise their imports of technologically sophisticated goods by significant amounts ". ' Apresiasi terhadap konsep intelektual merupakan kunci penyelenggaraan sistem HaKI di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/ 1998 penyelenggaraan sistem HaKI dipercayakan kepada Departemen Kehakiman dan HAM c.q. Direktorat lenderal Hak , Lihal anlafa lain MEDIA INDONESIA, 12 Desembef 2001 4 Komisi yang diketuai oleh Pangeran EI·Hassan Bin Tala! (Jordan) ini beranggotakan tokoh· tokoh kaliber dunia. seperti Boutros-Boutros Ghali (mantan Sekjen PBS), Sir Robert Jennings (mantan Ketua Mahkamah Internasional), Hasamitsu Arai (MITI, Jepang), tiga mantan kepaJa negara masing-masing Carlos Menem (Argentina), fidel Ramos (Filipina) dan Mario Soares (Portugal) se rta seorang kepaJa negara, yaitu Petar Stoyanov (Bu lgaria).

, Keilh E. Maskus, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN mE GLOBAL ECONOMY, Institute for International Economics, Washington, DC, 2000, h.. 141.

Nomor 1 Tahun XXXII

28


Kekayaan Intelektual dengan VISI mengembangkan sistem HaKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional. Visi ini dituangkan dalam melaksanakan misi sebagai berikut : • Mengelola sistem HaKI dengan cara memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas; • Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan • Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif. Angka-angka Kepedulian : PATEN Apakah sistem hak kekayaan intelektual Indonesia itu sudah berjalan ? Jawabnya positif: ya. Oi antara negara-negara berkembang, Indonesia memang termasuk yang peduli akan masalah hak kekayaan intelektual. Sebagai peserta Agreement Establishing the World Trade Organization (dan dengan sendirinya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/Persetujuan TRIPs), Indonesia telah memiliki dan melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual. Misalnya untuk paten dari tahun 1991 hingga 2000 tercatat 25.134 permohonan paten dan dari jumlah tersebut diberikan 6.286 paten. Namun permohonan paten yang diajukan oleh para inventor nasional masih sangat rendah. Sampai dengan tahun 2000 permohonan paten oleh inventor nasional adalah sebesar + 5 % dari total permohonan. Akan tetapi keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia . Oengan rasio yang sarna bahkan juga seperti Belanda dan Kanada masing-masing 5,76% dan 7,69%" Untuk Indonesia, bukankah ini sejalan pula dengan tingkat kemajuan teknologi. Seperti telah diuraikan dimuka, ini adalah salah satu tugas berat kita, bagaimana meningkatkan permohonan paten oleh pihak nasional yang tidak lain merupakan refleksi peningkatan pengembangan teknologi, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan kita pada teknologi asing.'

(, Sumber : WIPO 7

Secara makro mengurangi ketergantungan di bidang teknologi berarti juga mengurangi

pada aspek-aspek lain terutama keuangan dari pihak asing, yang sebenarnya merupakan prinsip pembangunan nasional ~- hal yang ditegaskan oleh Presiden RI secara tidak langsung tanggal 19 Desember 2001, KOMPAS, 20 Desember 2001.

Januari - Maret 2002

Pela Murakhi, Hak Kekayaan lntelekluallndonesia

29

Untung ada paten sederhana ("PS"), yang merupakan bagian dari sistem paten yang banyak dimintakan oleh para inventor nasional. Jika pada tahun 1993 baru terdapat 28 permohonan pada tahun 2000 sudah mencapai 213. Pada permulaan krisis ekonomi (1997) terdapat 80 dibanding dengan 59 permohonan pada tahun sebelumnya. Tahun 1998 naik lagi menjadi 109 permohonan PS. Oi antara sekian banyak pemohon PS terdapat dua permohonan dari Provinsi Kalimantan Timur. Tentang pendaftaran, termasuk paten yang sudah diberikan lihat tabel pada Lampiran I. Merek dan lain-lain Lain paten, lain merek. Prosentase pendaftar merek oleh pengusaha nasional tidak rendah, di antara permohonan pendaftaran secara umum meningkat. Bahkan selama krisis 1997 pun terjadi peningkatan yaitu 28.339 aplikasi dibanding dengan 28.189 tahun 1996. Baru pada tahun 1998 menu run sedikit yakni 23.160 aplikasi. Secara keseluruhan dalam tenggang antara tahun 1993 hingga 2000 tercatat 225 .190 permohonan pendaftaran merek, dan yang terdaftar 151. 039. Tabel permohonan pendaftaran merek, Lampiran II. Oi bidang hak cipta juga terdapat pertumbuhan. Namun bidang ini tidak dapat dijadikan pegangan. Sebab berdasarkan hukum, seorang pencipta sudah mendapat perlindungan hukum begitu ia mengumumkan karya ciptanya 8 Hak kekayaan intelektual mutakhir bukan hanya terdiri dari hak cipta, paten dan merek. Terhitung sejak 20 Oesember 2000, hak kekayaan intelektual Indonesia telah pula dilengkapi dengan rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, sejalan dengan telah diundangkannya ketiga undang-undang bidang tersebut, No . 30/2000, UU No. 31/2000 dan UU No. masing-masing UU 3212000' Khusus tentang desain industri saja, sampai tahun 1997, Pasal 5 ayat (I) huruf b UU No. 611982, sebagaimana diubah dengan UU No. 711987 dan UU No. 1211997, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 29 ("UU Hak Cipta"). 9 Masing masing LN Tailun 2000 No. 242, No. 243, No. 244. Tentang ketiga undangundang ini lihat uraian penulis, Hak Kekayaan lntelektual dan Persaingan Usaha, HUKUM DAN PEMBANGUNAN, Edisi Khusus Dies Natalis VI ke 51, h. 85 et.seq, juga ibid, Strategi Pemerintah dalam Melaksanakan UU ten/ang Rahasia Dagang, Desain {ndust,i dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, JURNAL HUKUM BISNIS, Vol. 13 April 2001 , h. 9-12. 8

Nomor I Tahun XXXII

30


sebelum legislasinya lahir, telah masuk lebih dari 2000 pendaftaran desain industri. Setelah pendaftaran desain industri dibuka sejak Juni tahun ini sampai 12 Desember yang lalu, tercatat 1313 dengan rincian sebagai berikut : 1013 permohonan dari dalam negeri dan 297 permohonan dari luar negeri (lihat Lampiran III). Namun, dari sejumlah permohonan dalam negeri tersebut, banya tiga yang berasal dari kelompok UKM; satu hal yang sangat disayangkan. Sebab salah satu alasan dikeluarkannya UU tentang Desain Industri justru untuk menampung karya intelektual yang datang dari lapisan masyarakat yang luas, termasuk dalam hal ini kelompok UKM'o Aspek-Aspek Lain Berdasarkan Keputusan Presiden No. 189 tersebut di atas, pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual berkaitan dengan berbagai aspek yang lebih luas dari itu , yakni: legislasi," administrasilorganisasi, kerjasama peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi penegakan hulcum. Mengenai legislasi , seperti telah disebut di atas khazanah legislasi nasional telah diperkaya dengan kehadiran undang-undang di bidang desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Selain itu Pemerintah telah pula mengajukan 3 RUU pada tahun 199912000 yaitu RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Paten dan RUU tentang Merek. Dari ketiga RUU tersebut dua diantaranya telah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 1412001'2 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 15/2001" tentang Merek, keduanya pada 1 Agustus 2001. Erat dengan legislasi adalah konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang telah diratifikasi yaitu

10 Telah banyak didiskusikan hubungan antara HaKI dan pengembangan UKM dalam beberapa forum internasional misalnya: The WIPO ASEAN Sub Regional Policy Forum, 25-27 Juli 2000 di Bali. WlPO Forum Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises ("SME"), 9-10 Februari 2001 di Milan Italy dan WlPO General Assemblies

tanggal 24 September 2001, di JeneW3.

Menurut Maskus, secara ekonomis penget3tan pengaturan tentang hak kekayaan intelektual pada satu titik menimbulkan masalah juga bagi negara berkembang. Sebab akibat kebijakan baru ini tidak kurang dilUtupnya usaha-usaha yang selama ini tidak sejalan dengan HaKI. Artinya Pemerintah harus memberikan lapangan kerja baru, lihat Maskus, op.cit., p.258. 12 Lembaran Negara Tahun 2001 No. 109. 13 Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110. II

fanuar; - Maret 2002

Pela Mutakhir Hak Kekayaan Intelekluallndonesia

31

Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 14; Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCI' "; Trademark Law Treaty 16; Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 17; WIPO Copyright Treaty 18 Selanjutnya dan yang penting dalam suasana otonomi daerah, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terhitung 2 Januari 2001 kantor-kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dapat menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual. J9 Ini dimaksudkan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual. Juga telah dibentuk komisi banding , masing-masing untuk Komisi Banding Paten20 dan Komisi Banding Merek21 Mengenai aspek kerjasama, dilakukan hubungan dengan lembagalembaga internasional seperti WIPO, serta lembaga-Iembaga negara lain semisal Japan International Cooperation Agency, Japan Patents Office, European Patents Ojjice22 , IP Australia, US Patents and Trademarks Ojjice, kantor hak kekayaan intelektual Perancis dan lain-lain. Dengan tidak mengurangi apresiasi terhadap pihak-pihak lain, peranan Pemerintah Australia patut dicatat secara khusus. Pelatihan berkelanjutan dilakukan dalam program Indonesia-Australia Special Training Program, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah, termasuk di Samarinda ini,

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Keputusan Presiden No. [6 Tahun 1997 16 Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 17 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. Secara khusus saya ingin memberikan catatan 14

l.'i

tentang Berne Convemion. Pada

1950~an

Indonesia keluar daTi konvensi ini dengan alasan

yang strategis : dengan harapan agar kita akan dapal melakukan berbagai kegiatan untuk memindahkan ilmu pengetahuan dari luaf negeri masuk ke dalam negeri dengan misalnya

menerjemahkan, meniru atau menyalin ciptaan~ciptaan para pencipta luar negeri, kasarnya membajaklah. Sebagai negara ya ng baru merdeka, waktu itu kita perlu memperkuat diri dengan ilmu dari luar negeri t(lnpa harus mengeluarkan biaya. Akan telapi ternyata maksud baik ini tidak pernah direalisasikan, sehinggga hasilnya nol besar. 111 Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 19 Keputllsan Menteri Kehakiman No. M.09-PR.07.06 20 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.22-PR.09.03/2000 " Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.23-PR.09.0312000 n Telah ditandatangani Financing Agreement pada tanggal 5 November 200 I sebesar US $ 5 jura dengan Uni Eropa.

Nomar 1 Tahun XXXI1

32


bahkan juga sampai ke Australia. Kerjasama-kerjasama ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan TRIPs ." Produk konkret dari kebijakan di bidang kerjasama internasional ini antara lain berbuah pada program pelatihan, baik untuk tenaga/staf internal, maupun yang datang dari instansi lain, termasuk aparat penegak hukum dan badan peradilan, serta masyarakat luas. Selain itu berbagai kegiatan berskala internasional telah pula dilakukan dalam koridor kerjasama ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk tahun 2000 misalnya telah diadakan WIPO National Seminar Patent Cooperation Treaty di Jakarta, dan WIPO ASEAN Sub Regional Policy Forum di Denpasar, serta tahun 2001 ini peringatan International IP Day tanggal 26 April dengan pember ian anugerah kepada inventor, pencipta dan pemilik merek terbaik." Pada Oktober 2001 lalu telah pula diselenggarakan WIPO Asia Pacific Regional Symposium on IPR and Related Issues di Yogyakarta, yang substansinya akan dibicarakan pad a bag ian akhir makalah ini. Ini belum terhitung program expert missions dan technical cOllSullations yang dilakukan di Indonesia (Jakarta dan daerah). Selain itu program utama lain adalah ke luar negeri dalam wujud partisipasi dalam pelatihan , kursus, seminar, simposium dan pertemuanpertemuan ilmiah lain, baik di pusat WIPO Jenewa, serta di berbagai penjuru dunia. Kerjasama internasional semacam ini sangat membantu dalam menyelesaikan langkah-langkah pengembangan sistem HaKI nasional. Penyusunan legislasi di Indonesia akhir-akhir ini banyak memanfaatkan jalur kerjasama ini . Sistem HaKI memang tidak dapat dilepaskan dari prinsip interdependensi 25 . Tentang pentingnya kerjasama antara negara dengan organisasi HaKI internasional serta lembaga-lembaga HaKJ di negara lain merupakan salah satu rekomendasi dalam World Intellectual Property Declaration, dari PAC - WIPO. Art. 67. Masing-rnas ing berdasarkan Keputusan Dewan Juri yang dikeluai oleh Prof. Dr. Toeti Herati Rooseno (Hak Cipta), Prof. Wiranto Ar ismunandar (Paten), dan Djohansyah, SH (Merek). Pembentukan Dewan Jur i sendiri tertuang da lam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-27.PR.09.03 tanggal 3 April 2001 Tentang acara penganugerahan ,ersobu, lihat antara lain : KOMPAS, 26 April 2001; MEDIA INDONESIA , BISNIS INDONESIA dan REPUBUKA masing-masing tanggal 27 April 2001. Juga A. Zen Urnar Purba Sekarang UllIuk Esok, KOMPAS, 30 Ap ril 2001, h. 5. zs Lillat A. Zen Umar Purba, Imerdependensi dan Kreativitas. makalah disampaikan pada seminar memperingati Hari HaKI Sedunia (InteLLectual Property Day), Jakarta, 26 April 2001, diselenggarakan bekerjasama anta ra WIPO dan Direktorat l endera l HaKI, Departemen Kehakiman serta beberapa instansi terkait. 23

24

l anuari - Maret 2002

Pela MUlakhir Rak Kekayaan Intelekluaiindonesia

33

Untuk kerjasama nasional tidak perlu disebut mengenai perlunya koordinasi dengan lembaga/instansi Pemerintah terkait. Juga dengan pihak swasta yaitu praktisi hak kekayaan intelektual termasuk konsultan hak kekayaan intelektual serta organisasi swasta semacam Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Asosiasi Importir Rekaman Video Indonesia, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia, dan berbagai LSM. Lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual nasional. Kerjasama pada tingkat nasional ini juga secara tidak langsung merupakan institution building dengan lahirnya berbagai sentra, klinik dan pusat studi hak kekayaan intelektual pada berbagai departemen, yayasan dan perguruan tinggi, di pusat dan daerah-daerah26 Institusi ini berfungsi membantu masyarakat yang ingin mengurus pendaftaran HaKI mereka, termasuk permintaan paten, bahkan sedang dirancang pula adanya kerjasama dengan lembaga pembiayaan khusus untuk membantu para UKM dalam kaitan dengan HaKI. Misalnya seperti yang dibahas dalam seminar yang diselenggarakan di Semarang tahun ini oleh UNDIP, JICA, Pemda Jawa Tengah serta PT Bahana Modal Ventura. Yang menarik dalam seminar itu adalah penekanan HaKI adalah aset. HaKI sebagai aset (selama dalam masa perlindungan) merupakan pengejawantahan dari sifat eksklusif dari HaKI. Sebagai aset, dia bisa dimiliki yang pada gilirannya akan mendudukkannya dalam lalu lintas komersial. 21 Demistifikasi

Kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama di atas bermuara pada terbantunya langkah untuk mendorong lebih berkembangnya kesadaran masyarakat, satu aspek pelaksanaan sistem HaKI yang tidak kalah pentingnya. Secara formal, setiap konsepsi cukup dituangkan dalam undang-undang, sebab adagium mengatakan bahwa undang-undang yang telah diumumkan dianggap diketahui oleh masyarakat banyak. Adagium ini dalam praktik tidak jalan. Selalu diperlukan upaya untuk menyebar dan 26

Jumlah sentra HaKI yang tercatat pada catatan Ditjen HaKI adalah 90.

" q.

Frederick Abbot!, et. al. THE INTERNATIONAL INTEUECTUAL PROPERTY SYSTEM, Part One, K Law International, New York, ct. al. 1999, p.22. et. seq.

Nomor I Tahun XXXII

34


menyemaikannya ke masyarakat, atau dalam istilah populer diperlukan langkah sosialisasi. Prinsip dasar peningkatan kesadaran masyarakat adalah demistifikasi, yakni bahwa hak kekayaan intelektual bukanlah sesuatu yang sakral, ia diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Hak kekayaan intelektual adalah urusan kehidupan sehari-hari. Karena itu keperluan untuk melindungi suatu karya intelektual adalah hal yang sudah seharusnya pula, wajar dan biasa. HaKI bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan. Walaupun di atas telah ditunjukkan angka-angka kepedulian, tetap saja muncul berbagai harapan agar lebih banyak lagi anggota masyarakat yang terlibat dalam masalah HaKI. ltulah yang mendorong Pemerintah terus menyelenggarakan berbagai kegiatan bertemu dengan masyarakat langsung. Termasuk dalam hal ini mengadakan program sosialisasi ke daerah yang umumnya dilakukan bekerjasama dengan kanwil setempat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga lain , seperti yang berlangsung hari ini. Menurut catatan hanya beberapa provinsi saja yang belum pernah dikunjungi dalam acara sosialisasi ini atas alasan keamanan, seperti Aceh, Maluku dan Irian J aya. Penegakan Hukum dan lain-lain Salah satu pokok persoalan, dan yang menjadi sorotan dunia internasional dalam masalah HaKI adalah lemahnya penegakan hukum. Persoalan ini sangat penting sebab perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang karya intelektual, tidak ada artinya tanpa penegakan hukum. Lebih-lebih di negara berkembang, penegakan hukum dianggap sangat lamban". Sebelum masuk ke masalah ini ada baiknya diungkap lebih dulu beberapa pengaturan dalam berbagai undang-undang baru (UU Desain Industri, UU Paten dan UU Merek, yang selanjutnya disebut "uu Baru") baik yang langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Dalam UU Baru dimasukkan ketentuan tentang penetapan sementara oleh pengadilan, yang sebenarnya sudah ada dalam Persetujuan TRIPs.'9 Se1ain itu tindak pidana diklasifikasikan sebagai delik aduan,30 bukan delik biasa, sementara fokus pemidanaan lebih ditekankan pada Cj. Maskus. op.cit., p. 99. Art. 50 lQ Mis.lny. d.l.m hal paten, pasal 133 UU No. 14!2001 28

29

lanuari - Maret 2002

Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

35

pidana denda. Ditetapkan pula penggunaan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa perdata serta kemungkinan besar pihak untuk dapat menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan formal. Mengenai penetapan sementara oleh pengadilan, dalam UU Baru setiap pihak yang menduga adanya pelanggaran terhadap HaKI, dapat meminta kepada hakim untuk melarang pereda ran dan penjualan produk termaksud. Yentu saja si pelapor harus mempunyai alasan yang cukup kuat mengenai dugaan pelanggaran terse but, sebab kalau tidak dia akan dapat digugat balik.31 Yang penting adalah bahwa ketentuan ini merupakan tambahan bagi perlindungan hak bagi pemegang HaKI. Bahkan dari sudut hukum Indonesia ketentuan ini merupakan terobosan karena hal semacam ini sebelumnya tidak dikenal. Berkenaan dengan status delik, yang diubah dari delik biasa menjadi delik aduan alas an perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut : • Delik aduan sesuai dengan sifat HaKI adalah hak privat" (walaupun kita maklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha). • Hanya pemegang hak-lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang nota bene telah mendapatkan perlindungan); dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HaKI, kemudian berdamai; namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak; pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali. • Delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadukan; ini merupakan bumerang bagi kita sendiri.

Sanksi Pidana : Pendekatan Ekonomi Sebelum adanya UU Baru, semua pelanggaran tindak pidana HaKI (hak cipta , paten dan merek), untuk yang paling berat, dalam semua undang-undang di bidang HaKI tersebut diancam maksimal 7 tahun pidana

" Dalam hal paten pasal 128 UU No. 1412001 32

Alinea ke 4 Persetujuan TRIPs.

Nomor 1 Tahun XXXII

36


badan dan/atau denda Rp. 100.000.000 3 ' Ancaman pidana badan tersebut dinilai terlalu tinggi, dan dalam praktik hakim paling sering menjatuhkan hukuman percobaan, kecuali satu keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu yang menghukum 4 tahun penjara. 34 Ditambah dengan kaj ian pada undang-undang yang berlaku di negara lain (bahkan ada yang tanpa pidana badan), Pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerngian korban. Malah, mengingat HaKI menopang dunia usaha, ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terhadang pula kewajiban membayar denda. Sebagai gantinya menurut Pemerintah akan lebih baik jika pelaku delik tersebut dikenakan pidana denda yang jauh lebih bera!. Itulah sebabnya pidana denda (dan pidana badan) untuk masing-masing bidang dalam UU Barn adalah sebagai berikut : : Rp. 500 juta (dan/atau 4 tahun)" • Paten : Rp . 1 milyar (dan/atau 5 tahun)'· • Merek : Rp. 300 juta (dan/atau 4 tahun)" • Desain Industri HaKI adalah hak dengan waktu sangat terbatas . Dengan demikian diperlukan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang dapat bergerak cepat. Dengan UU Barn, kecuali bidang rahasia dagang, penyelesaian sengketa perdata dilakukan di Pengadilan Niaga. Untuk menopang hal ini dalam UU Barn juga diatur tentang hukum acara tersendiri seperti yang berlaku dalam kaitan dengan masalah kapailitan38 • Selama ini praktis tidak ada gugatan ganti rngi menyusul perkara pidana berkenaan dengan masalah HaKI". Ini sangat disayangkan karena

UU Hak Cipta: Pasa! 14 ayat (1); UU No. 611989. diubah dengan UU No. tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 30) : Pasa! 126; dan UU No. diubah dengan UU No. 1411997 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1997 Pasa! 82A. "KOMPAS, 18 Oktober 2000. " Pasal 130 UU No. 1412001. l6 Pasa! 90 UU No. 1512001. J7 Pasa! 54 UU No. 3112000. "uu No.411998. LN No. 13512000. 19 Lihat H. Suharto, SH., Telaah Putusan HaKI di Tingkat Mahkamah Agung, disampaikan pada Lokakarya PerJindungan dan Penegakan Hukum HaKI bagi 3l

13/1997 1911992. No. 31):

makalah Penegak

Hukum se Jawa Timur, Surabaya, 14-15 November 2001, diselenggarakan oleh Sentra

Januar; - Maret 2002

Pew Mutakhir Hak Kekayaan Intelektuallndonesia

37

untuk kepemingan korban upaya hukum ini seyogianya ditempuh. Selain itu kasus-kasus semacam ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Dalam UU Baru diatur pula ketentuan untuk menggunakan sarana lain di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa'O

Pengetahuan Tradisional Topik lain yang ada kaitannya dengan masalah hak kekayaan intelektual yang aktual saat ini adalah pembahasan konsep pengetahuan tradisional (traditional knowledge), sumber daya genetika (genetic resources), serta ekspresi budaya lokal (expression of folklore). Negaranegara berkembang termasuk Indonesia sangat prihatin terhadap ini. Bahkan badan internasional seperti WI PO (General Assemblies tahun 2000) telah membentuk Inter Governmental Committee ("IGC") untuk mempelajari dan mengembangkan ketiga bidang di atas, da lam kaitan dengan perlindungan karya intelektual. Beberapa kasus populer misalnya menyangkut masalah penggunaan kunyit (turmeric) sebagai obat (India) yang dipatenkan di AS, paten atas brotowali di Jepang atau juga ayahuasca di daerah Amazon, yang juga dipatenkan di AS" Masalahnya adalah perlunya dokumentasi yang jelas untuk menyatakan bahwa suatu produk atau proses sudah secara tradisional hidup dan dipergunakan oleh masyarakat setempat. Ini diperlukan agar pengetahuan tradisional dapat terlindungi. Selanjutnya pengaturan tentang akses terhadap sumber genetika memungkinkan negara pemilik sumber untuk menerima bag ian manfaat dari sumber tersebut. Seperti telah disinggung di atas, dari tanggal 17-18 Oktober yang lalu, di Yogyakarta telah diadakan WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and HaKl Unive rsitas Surabaya, Laboratorium Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univers itas Surabaya, bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI, JICA Expert dan Elips II. " Anlara lain pasal 124 UU No. 1412001 41 Dalam kasus turmeric oi India, United State Patents and Trademarks Office alas klaim yang diajukan oleh The Council of Scientific and Industrial Research oj India membatalkan paten tersebut, alas dasar adanya literatur yang rei evan tentang penggunaan obat tersebut secara meluas di India, lihat Duttield, op.cit.p. 65. Begilu juga atasan pencabutan paten ayahuasca, lihat Carlos M. Correa, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND INTELLECTUAL PROPERTY, a Discussion Paper, The Quaker UN Office, Geneva, 2001 p. 18.

Nomor 1 Tahun XXXll


38

Related Issues, hasil kerjasama antara Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan WIPO. Simposium telah berhasil mengeluarkan satu report (Lmpiran IV) yang berisi rekomendasi yang menghimbau negara-negara Asia Pasifik, serta WIPO untuk mengambil langkah-Iangkah seperti yang diinginkan di atas. Rekomendasi ini diharapkan akan dapat menyumbang pad a sidang IGC berikutnya di Jenewa, Desember tahun ini.

Kesimpulan )0.

:r :r

:r :r :r )0.

SDM merupakan unsur sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional; tanpa itu pengembangan SDA semata-mata tergantung dari pihak luar, dan posisi berunding kita di forum internasional sangat lemah. Dengan demikian pengembangan SDA yang ideal adalah dengan bersandar pad a kekuatan dan kemampuan SDM sendiri . Sementara itu, pengembangan SDA dalam pola sekarang, yang sangat tergantung pada investasi asing, harus dilihat sebagai langkah praktis semata-mata. HaKI pada saat ini memegang peranan penting. Pertama, dalam arti strategis, karena ia berurusan dengan produk atau proses sebagai hasil olah pikir manusia. Kedua, dalam rangka memfasilitasi kepentingan inventasi asing, bahwa memang ada kepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka. Dengan tekanan pada otonomi daerah, sistem HaKI perlu diamalkan oleh aparat Pemerintah Daerah. Pendaftaran HaKI yang kini mulai dapat dilakukan melalui kantorkantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI memfasilitasi peranan pemerintah daerah dalam menangani masuknya investasi asing. Sistem HaKI telah mendapat apresiasi yang cukup luas , terbukti dari angka pendaftaran. Sistem HaKI terus berproses menuju ke kesempurnaan dalam rangka menopang kebutuhan masyarakat, termasuk pemikiran bagi perlindungan untuk masyarakat tradisional.

Januar; - Maret 2002

PETA MUTAKHIR HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL INDONESIA'

Recommend Documents