PERUSAHAAN SEWAGUNAUSAHA (PerlakuanAkuntansi dan Pajak)

GRADUASI Vol. 25 Edisi Maret 2011

ISSN 1410 - 9913

PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (Perlakuan Akuntansi dan Pajak) Rosita, SE., MM., Ak. Abstrak Di Indonesia perusahaan sewa guna usaha berkembang sangat pesat. Hal ini membuat pemerintah berusaha untuk dapat menjaring perusahaan-perusahaan ini untuk menghasilkan pemasukan kas negara dengan menarik pajak. Dengan menetapkan perusahaan sewa guna usaha menjadi subjek pajak. Dalam sewa guna usaha terdiri dari 2 yaitu penyewa dan yang menyewakan. Lessee dan lessor memiliki perlakuan akuntansi untuk komersial dan pajak yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh jenis sewa guna usahanya. Ada sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Pengenaan pajak Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang aka dikenakan di perusahaan sewa guna usaha ini. Perlakuan pendapatan, kerugian dan penyusutan adalah yan paling mempengaruhi perbedaan perlakuan akuntansi dan pajaknya. Kata Kunci : Lessee, Lessor, Pajak Pertambahan Nilai, PPh pasal 23, Hak Opsi, Capital Lease, Operating Lease. I. PENDAHULUAN Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No. 30 Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing".Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barangbarang modal dunia usaha. Dlam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara-cara yang berbedabeda. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memerlukan apakah dana yang ada mencukupi atau diperlukan suatu pinjaman dan risiko yang akan muncul, seperti ketinggalan zaman sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada risiko kegagalan memakai serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi.

30

Cara lain untuk memperoleh aktiva adalah leasing. Industri leasing me nc ip tak an k on se p ba ru u n tu k mendapa tkan barang mod al sert a menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memilki barang tersebut. Leasing merupakan sarana yang baik bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi. II. PEMBAHASAN Sewa guna usaha (leasing) adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Definisi diatas menjelaskan adanya kesepakatan antara dua pihak lessor (pihak yang menyewakan) dan lesssee (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang dimilkinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor pada lessee. Selama periode

Perusahaan Sewa Guna Usaha ( Perlakuan Akuntansi dan Pajak )


ISSN 1410 - 9913

yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai yang diberikan lessor kepada lessee dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lamanya jangka waktu suatu perjanjian lease tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee.

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli b a ra ng mo da l d a n se l a nj u t ny a disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang mod al t erseb ut b eriku t de nga n bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari p e n j u a l a n b a r a n g mo d a l y a n g disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunausahakan sehingga, berbeda dengan finance lease, perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

A. LESSOR Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. B. LESSEE Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. C. JENIS - JENIS SEWA GUNA Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, adalah sebagai berikut: a. Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan) Dalam sewa guna ini, perusahaan sewa guna (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. b. Operating Lease (Sewa-menyewa biasa)

c. Sales Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan) Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau pen yal ur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. d. Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. D. PELAKSANAAN TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA Ditinjau dari pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut:


31


ISSN 1410 - 9913

1. Sewa Guna Usaha Langsung (Direct Lease) Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. Tujuan utama penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. 2. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Leaseback) Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna usaha dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antar penyewa guna usaha (pemilik semula) dengan perusahaan sewa guna usaha. E. KEUNTUNGAN LEASING 1. Penghematan modal Lessee tidak perlu menyediakan dana yang besar maksimum, hanya untuk "down payment" yang jumlahnya tidak b esa r. Se hi ng ga Les see d ap at menggunakan modalnya untuk keprluan yang lainnya. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang diperlukan. 2. Sangat fleksibel Meliputi struktur kontrak, besarnya pembayaran sewa, jangka waktu pembayaran serta nilai sisa. Leasing memberikan fleksibilitas kepada anda untuk membeli, sale and lease back, upgrade atau mengembalikan barang modal. 3. Sebagai sumber dana Leasing merupakan sumber dana bagi perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu, mealui sale and lease back atas asset yang dimilki oleh lease. 4. Menguntungkan cash flow Dana yang disediakan lessee untuk pembiayaan barang modal tidak terlalu 32

besar, dapat disesuaikan dengan kemampuan cash flow yang ada. Sehingga dana yang ada masih dapat diinvestasikan dan mencegah timbulnya kekosongan dana di dalam kas perusahaan. 5. Menahan pengaruh inflasi Da l a m ke a da a n i n f l a si , le s se e mengeluarkan biaya sewa yang sama karena skema bunga rendah dan tetap ya ng me mberi kan p erl in du nga n terhadap kenaikan harga barang modal di masa mendatang. Atau bisa dikatakan bahwa lessee membayar hari ini dengan perhituungan mata uang kemarin. 6. Leasing menyediakan pilihan Leasing menyediakan banyak pilihan dalam penyediaan barang modal. 7. Leasing memberikan keuntungan pajak Sesua i d engan hukum paja k, pembayaran cicilan dapat dipotong l an gsu ng seb ag ai b ia ya u sah a pengurang penghasilan, lessee dapat mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. F. KERUGIAN LEASING Leasing juga mempunyai kerugian yaitu : 1. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang reatif mahal dibandingkan dengan kredit investasi dari bank.Hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau dari lembaga keuangan bukan bank.. 2. Barang modal yang dilease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur akriva lease untuk tujuan 'Collateral Credit" dari bank yaitu "Trade Creditor" mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah. 3. Bagi para perusahaan tertentu.kadangkadang timbul masalh prestise antara memiliki barang modal sendiri atau lease. 4. Risiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggungjawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease properrty tersebut,dan juga lessor belium tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan



ISSN 1410 - 9913

seperti "liens" (gadai), "preferences", "priorities", "charge" atau kepentingan-

A. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Financial Lease) I. Bagi Lessor 1. Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU. 2. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. 3. L e s s o r d a p a t m e m b e n t u k cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang sewa guna usaha. 4. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah pajak penghasilan berdasarkan laporan triwulanan terakhir yang disetahunkan dibagi dua belas. II. Bagi Lessee a. B a g i l e s s e e t i d a k b o l e h melakukan penyusutan sampai lessee menggunakan hak opsi. b. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. c. Pembayaran SGU kecuali beban atas tanah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut dapat digolongkan

sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Apabila terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. B. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (operating lease) I. Bagi lessor a. S el u ru h p e mba ya ra n SG U merupakan objek pajak penghasilan. b. Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. c. Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.


II. Bagi lessee a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang yang disewa guna usahakan. b. Pembayaran SGU adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. c. Atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang oleh lessee wajib dipotong pajak penghasilan pasal 23.

33


ISSN 1410 - 9913

`````````` d. Perlakuan PPN atas transaksi Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi: e. Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian. f. PPN sebagaimana dimaksudkan merupakan PPN Pajak Keluaran bagi Lessor dan merupakan PPN Pajak Masukan bagi lessee G. P E R L A K U A N A K U N TA N S I O L E H PERUSAHAAN SEWA GUNA (LESSOR) A. Finannce Lease 1) Penanaman neto dalam aktiva yang disewagunakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha.Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usahan ditambah nilai sisa usaha (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income) dan simpanan jaminan (security depiosit) 2) Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang di sewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income). 3) Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of return ) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. 4) Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha,perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. 5) Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha harus diakui dan dicatat 34

se b ag a i p e nd a pa t a n p er io d e berjalan. B. Operating Lease 1. Barang modal yang disewa gunakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. 2. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa.Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah tidak sama setiap periode. 3. Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 4. Kalau aktiva yang disewagunausahkan dujual, perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagau keuntungan atau kerugian tahun berjalan. H. P E R L A K U A N A K U N TA N S I O L E H PENYEWAUSAHAAN (LESSEE) A.Capital Lease 1. T r a n s a k s i s e w a g u n a u s a h a diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap p em ba yar an s ew a gu n a us ah a dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.



3. Aktiva yang disewagunausahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 4. Kalau aktiva yang disewagunauasaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa g una usaha, perbeda an ant ara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha. 6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewa kembali (sales and leaseback), trasaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dujual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang d i t a n g g u h ka n . A m o r t i s a s i a t a s keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan sebagai proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease. B. Sewa Menyewa Biasa (Operating Lease) Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya se w a ya n g di a k u i d a n d i ca t a t berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha meskipun pe mb aya ra n se wa gu na us ah a dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. I. PERLAKUAN SEWA GUNA USAHA MENURUT PERPAJAKAN 1. Sewa guna usaha Dengan hak opsi (Capital Lease) a. Bagi Lessor 1. Penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah s e b ag ai a n d ar i pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha, Perusahaan Sewa Guna Usaha ( Perlakuan Akuntansi dan Pajak )

ISSN 1410 - 9913

2. l e s s o r t i d a k b o l e h menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan denga hak opsi, 3. dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jendral Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor, 4. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggitingginya sejumlah 2,5 % dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi, 5. kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang raguragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutanm 6. d a l a m h a l c a d a n g a n penghapusan piutang raguragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka k e ku r a n g a n n y a d a p a t dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto, 7. atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. b. Bagi Lessee 1. selama masa sewa guna usaha,lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang 35


2.

3.

4.

5.

ISSN 1410 - 9913

disewa guna usaha, sampai saat lessee mengunakan hak opsi untuk membeli, s e t e l a h l e s s e menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual v a l u e ) b a ra n g mo d a l bersangkutan, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa g u a n u sa h a t e r s e b u t memenuhi ketentuan capital lease, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jendral Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha lessee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi.

2. Sewa guna usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) a. Bagi Lessor 1. Seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.

2. Le ssor me mbe ba nka n biaya penyusutan atasa barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan k e t e n t u a n P a s a l 11 un dang -und ang Paj ak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya b. Bagi lessee 1. pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 2. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembyaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor atas penyerahan jasa transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, terutang Pajak Pertambahan Nilai. J. KESIMPULAN Akuntansi untuk sewa guna usaha akan mempunyai perbedaan perlakuan bagi lessee dan lessor. Dari beberapa jenis sewa guna usaha akan mempengaruhi pula perlakuannya terhadap keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Perlakuan pajak untuk sewa guna usaha akan memperlakukan transaksi dari sewa guna usaha tersebut berbeda dengan p er l a ku a n a ku n t a n si p e r us a h a an . Perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak berbeda tergantung jenis, perusahaan lessee atau lessor, keuntungan maupun kerugian dari trnasaksinya. Dari sudut pandang perpajakan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) pasal 23 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR PUSTAKA Keiso, E. Donald, et. All. "IntermediateAccounting"11th edition, Wiley International edition. www.pelayanan-pajak.blogspot.com www.konsultan-pajak.co.cc

36


PERUSAHAAN SEWAGUNAUSAHA (PerlakuanAkuntansi dan Pajak)

Recommend Documents